MMD

POKOK BAHASAN 4 : MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) MMD adalah pertemuan seluruh warga desa/kelurahan atau warga masyarakat yang mewakili semua komponen masyarakat di desa/kelurahan untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan upaya penanggulangan masalah kesehatan, lingkungan dan perilaku yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. 1. Tujuan MMD : a. Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya. b. Masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga. c. Masyarakat membentuk forum Desa/Kelurahan Siaga dan menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. d. Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan di wilayahnya. e. Mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengembangkan Desa Siaga dan operasional Poskesdes. 2. Tempat pertemuan Tempat pertemuan sebaiknya di desa, dengan memilih balai desa atau tempat lain yang bisa menampung kurang lebih 20 - 30 orang peserta. 3. Peserta pertemuan a. Peserta tingkat kecamatan • Camat • TP-PKK kecamatan • Kepala Puskesmas • Staf Puskesmas • Diknas • Departemen Agama Lintas sektor terkait b. Peserta tingkat desa • Kepala Desa • TP-PKK Desa • Sekdes • BPD • Tokoh Agama • Tokoh masyarakat/Guru 4. Waktu Waktu pertemuan segera setelah SMD atau disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi desa/kelurahan yang bersangkutan, agar memungkinkan semua yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan ksesempatan untuk tercapainya tujuan musyawarah masyarakat desa. 5. Pelaksanaan a. Kepala Desa/Kelurahan yang mengundang para peserta MMD. b. MMD dibuka oleh kepala Desa/Kelurahan dengan menguraikan maksud dan tujuan musyawarah. c. Pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah pendapat dengan menggunakan alat peraga, poster dan lain-lain dipimpin oleh petugas Puskesmas atau bidan di desa. d. Penyajian hasil SMD oleh tokoh masyarakat/kader/kelompok SMD. e. Perumusan dan penentuan perioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah (butir c) dan hasil SMD dilanjutkan dengan rekomendasi tehnis dari petugas Puskesmas/bidan di Desa. f. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan, dipimpin oleh kepala Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan forum Desa Siaga dan penetapan Poskesdes sebagai koordinator UKBM. g. Penutup. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1. Pengertian MMD

 

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)adalah musyawah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat (FMD) untuk membahas masalah-masalah (terutama yang erat kaitannya dengan kemungkinan KLB, Kegawatdaruratan & Bencana) yang ada di desa serta merencanakan penanggulanggannya. Topik yang dibahas fokus kepada hasil SMDyang telah diperoleh.

2. Tujuan MMD :  Agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi dan dirasakan diwilayahnya  Agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulanginya  Tersusunnya rencana kerja untuk Penanggulangan yang disepakati bersama 3. Peserta MMD :  Para kader pelaksana SMD  Kepala Desa & perangkat Desa  Tokoh Masyarakat setempat (formal & non-Formal)  PKK  LPM / KPM  Karang Taruna, Saka bakti Husadha  PMR  Beberapa KK yg di SMD  Pimpinan Puskesmas & staf

 

Sektor Kecamatan(Sosial, BKKBN, KUA, dll) Ketua Organisasi Masyarakat (NU, Muhammadiyah, Perempuan, Pemuda, Partai)

4. Tempat MMD : Balai Desa 5. Pola penyelenggaraan MMD  Susunan tempat duduk sebaiknya berbentuk lingkaran (round table), tidak ada peserta membelakangi peserta yang lainnya, komposisi jangan seperti diruangan kelas  Pimpinan pertemuan duduk sederetan, setara dan berada diantara para peserta, tidak memisah atau duduk dikursi istemewa  Duduk tidak harus selalu dikursi, boleh juga dilantai diatas tikar/permadani/matras 6. Suasana MMD :  Ciptakan suasana kekeluargaan yang akrab  Jangan cipatakan suasana formal dengan meja yang ditata seperti dimeja persidangan. 7. Waktu MMD :  Mulailah tepat waktu, sesuai dengan rencana & jadwal , jangan sampai peserta menunggu  Yang mengundang hadir terlebih dahulu, jangan terlambat! 8. Peran Ketua MMD :  Mengarahkan pembicaraan agar jangan menyimpang dari arah yang ditetapkan.  Menjadi penengah jika terjadi perselisihan pendapat dalam pembicaraan.  Mengatur lalu-lintas pembicaraan diantara sesama peserta  Ketua harus selalu berusaha memotivasi setiap peserta  Ketua jangan terlalu banyak berbicara, ketua sebaiknya lebih banyak memandu,  Ketua harus sabar, tidak emosional bila ada hal-hal yang menjengkelkan,  Ketua harus jeli, cerdik dan segera bisa menangkap apa yang dimaksud oleh peserta,  Setiap pendapat harus dihargai, jangan memaksakan kehendak untuk disetujui,  Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah, bukan paksaan,  Ketua harus selalu memantau kepada bahasa tubuh, ekspresi, gerak-gerik peserta, apakah mereka kelihatan bosan/jengkel mendengarkan , bila perlu diselingi dengan gurauan untuk mencairkan (Ice Breaker)  Bila ada hal-hal tekhnis yang kurang jelas, terutama tentang masalah/info yang berkaitan dengan kesehatan, dapat meminta kejelasan / penjelasan dari dokter Puskesmas / stafnya 7. Langkah-langkah Penyelenggaraan MMD a. Persiapan :  Kader menyiapkan hasil analisis yang ditulis dalam lembar balik  Kader membantu Kepala Desa menyimpulkan acara, tata ruangan & perlengkapan,  Kader memotivasi/mengajak para TOMA, TOGA, pimpinan Ormas yang ada didesa itu untuk hadir dalam MMD, agar dapat membantu memecahkan masalah bersama-sama  Mengajak kader-kader di desa tersebut yang lainnya untuk ikut hadir, b. Proses :  Pembukaan dengan menguraikan maksud & tujuan MMD  Dipimpin oleh Kades  Pengenalan masalah kesehatan dipimpin bidan  Penyajian hasil SMD oleh kelompok SMD  Perumusan & penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah & hasil SMD  Rekomendasi teknis dari bidan  Penyusunan rencana pelaksana kegiatan dipimpin Kades  Penutup c. Tindak lanjut :  Kader membantu kades menyebarkan hasil Musyawarah tentang Rencana Kerja Penanggulangan masalah dan membantu menindak-lanjuti untuk kegiatan-kegiatan.  Selanjutnya, mencari calon kader baru, pelatihan kader & pelaksanaan kegiatan Tindak lanjut Rencana Kerja hasil MMD 1. Latihan Kader 2. Melaksanakan kegiatan masyarakat dibidang kesehatan 3. Memantau/memonitor hasil kegiatan 4. Memotivasi warga agar kegiatan dibidang kes dapat dikembangkan baik lokasinya maupun jenis kegiatannya Matrik Rencana Kegiatan

Pengorganisasian1. Penanggung jawab 2. Moderator : 3. Penyaji : 4. Notulis : 5. Seksi Tabulasi 6. Seksi anakisa SWOT : 7. Seksi Perumusan, Prioritas masalah dan Diagnosa 8. Seksi Perencanaan . Tingkat desa/kelurahan a. Melakukan Pertemuan Tingkat Desa/Kelurahan Pertemuan Tingkat Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader Poskesdes, perangkat desa/kelurahan dan dihadiri oleh petugas puskesmas dan lintas sektor tingkat kecamatan. Pertemuan tersebut sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibidang gizi/kesehatan. Di dalam pertemuan dibahas masalah-masalah gizi/kesehatan yang ada di desa/kelurahan dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hasil yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah: 1). Dipahaminya masalah gizi dan hubungannya dengan kesehatan. 2). Diperolehnya dukungan pamong dan pemuka masyarakat guna memecahkan masalah gizi dan kesehatan tersebut. 3). Disepakatinya rencana kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) khusus gizi/pengamatan sederhana untuk mengetahui besaran masalah gizi, penyebab dan sumber daya yang dimiliki. 4). Terbentuknya kelompok kerja untuk melaksanakan SMD yang dapat terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan kader Poskedes. b. Melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) Survei Mawas Diri (SMD) merupakan kegiatan pengkajian masalah gizi oleh kelompok kerja yang sudah terbentuk dengan bimbingan petugas puskesmas. Tujuan SMD adalah untuk identifikasi masalah-masalah gizi serta daftar potensi di desa/kelurahan yang dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pelaksanaan SMD dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan SMD lain dalam pengembangan desa siaga. Beberapa informasi gizi yang penting untuk dikumpulkan pada saat SMD antara lain: 1). Data penimbangan balita, untuk mengetahui balita yang tidak pernah/tidak rutin ditimbang di posyandu dan status pertumbuhannya (SKDN) yaitu: berat badan tidak naik dua kali (2 T), BGM, gizi buruk kasus baru dan gizi buruk pasca perawatan. 2). Data ibu hamil anemia dan ibu hamil sangat kurus (KEK) 3). Data ibu yang mempunyai bayi 0-6 bulan. 4). Data keluarga yang belum menggunakan garam beryodium 5). Data balita 6-59 bulan yang belum mendapat kapsul vitamin A selama 6 bulan terakhir. 6). Data ibu hamil yang belum mengkonsumsi tablet tambah darah. 7). Keluarga yang belum makan beraneka ragam. Data SMD diolah dan dianalisis secara sederhana, meliputi: jumlah keluarga dengan bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui; permasalahan gizi; cakupan Posyandu; dll, sebagai bahan pembahasan pada pertemuan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K). c. Melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K) Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K) adalah forum pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, pemuka adat, kader, masyarakat umum dan dihadiri oleh petugas puskesmas/kecamatan. Tujuan penyelenggaraan MMD/K adalah mencari alternatif pemecahan masalah gizi di desa/kelurahan tersebut. MMD/K sebaiknya dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa agar kegiatan yang telah disusun penganggarannya dapat diusulkan melalui mekanisme yang ada. Proses MMD/K dapat diatur sebagai berikut; 1). Kepala desa/Lurah membuka pertemuan dan menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan. 2). Kader penyelenggara SMD (didampingi petugas puskesmas) menyampaikan hasil SMD, dilanjutkan dengan tanya jawab. 3). Kepala desa/Lurah membuka tanya jawab berkaitan dengan hasil SMD. Bila diperlukan petugas puskesmas dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang masalah-masalah yang ditemukan didalam SMD. 4). Diskusi penyusunan alternatif pemecahan masalah yang terdiri antara lain: a). Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, misalnya peningkatan atau penambahan jumlah posyandu, pemilihan kader, pertemuan penyuluhan rutin, pendampingan keluarga/kunjungan rumah, PMT Penyuluhan, dll) b). Menentukan penanggung jawab kegiatan dan sumber dana/sarana yang diperlukan d. Melaksanakan kegiatan di desa/kelurahan

Kegiatan perbaikan gizi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan masyarakat, kader, bidan di desa (Poskesdes) dan Puskesmas. Langkah-langkah kegiatan di tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut: 1). Orientasi/pelatihan kader yang dikoordinir oleh petugas puskesmas. 2). Peningkatan cakupan posyandu: Kegiatan Posyandu terdiri dari pemantauan pertumbuhan balita konseling gizi, Suplementasi gizi (kapsul vitamin A dan tablet tambah darah), dan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan penanggulangan diare. Untuk meningkatkan cakupan posyandu contoh kegiatan yang dilakukan dapat meliputi: a). Melengkapi sarana/prasarana Posyandu b). Pendataan sasaran Posyandu c). Penyebarluasan kegiatan Posyandu sebelum hari H d). Kunjungan rumah kepada keluarga yang balitanya tidak dibawa ke Posyandu e). Penyuluhan gizi di posyandu f). PMT-penyuluhan g). Membentuk Posyandu baru di wilayah yang belum terjangkau. Penyuluhan gizi a). Demo memasak makanan bergizi b). Diskusi Kelompok Terarah bagi kelompok ibu-ibu, ayah, remaja tentang gizi terkait 5 perilaku sadar gizi c). Penyebarluasan informasi melalui institusi keagamaan, sekolah, tempat-tempat umum, warung, dll. 4). Tindak lanjut pemantauan pertumbuhan a). Anak yang berat badan tidak naik 1 kali perlu di berikan penyuluhan yang intensif. b). Anak yang berat badannya tidak naik 2 kali, BGM atau sakit perlu dirujuk ke petugas kesehatan (Poskesdes, Puskesmas) 5). Pendampingan Keluarga Pendampingan keluarga adalah proses mendorong, menyemangati, membimbing dan memberikan kemudahan keluarga oleh kader pendamping guna mengatasi masalah gizi yang dialami. Prioritas keluarga yang perlu didampingi adalah: a). Keluarga dengan balita BGM, berat badannya 2 kali tidak naik setelah dikonfirmasi oleh petugas kesehatan (poskesdes/puskesmas) b). Keluarga dengan anak gizi buruk yang dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan tetapi perlu perawatan di rumah perlu didampingi. c). Keluarga dengan bayi usia 0-6 bulan d). Keluarga dengan ibu hamil sangat kurus dan pucat setelah dikonfirmasi oleh petugas kesehatan.

HASIL DISKUSI LAPANGAN TINGKAT DESA/KELURAHAN Masalah Utama :

1. .......................................................................................................... 2. .......................................................................................................... 3. .......................................................................................................... 4. .......................................................................................................... 5. .......................................................................................................... Alternatif Pemecahan : 1 .......................................................................................................... 2 .......................................................................................................... 3 .......................................................................................................... 4 .......................................................................................................... 5 .......................................................................................................... Panduan Penetapan Prioritas Masalah Kesehatan Masyarakat (Dimodifikasi dari Studi Kasus CDC: Menerjemahkan Sains ke dalam Praktek) Menetapkan prioritas dari sekian banyak masalah kesehatan di masyarakat saat ini merupakan tugas yang penting dan semakin sulit. Manager kesehatan masyarakat sering dihadapkan pada masalah yang semakin menekan dengan sumber daya yang semakin terbatas. Metode untuk menetapkan prioritas secara adil, masuk akal, dan mudah dihitung merupakan perangkat manajemen yang penting. Metode yang dijelaskan di sini memberikan cara untuk membandingkan berbagai masalah kesehatan dengan cara yang relatif, tidak absolut/mutlak, memiliki kerangka, sebisa mungkin sama/sederajat, dan objektif. Metode ini, yang disebut dengan Metode Hanlon maupun Sistem Dasar Penilaian Prioritas (BPRS), dijelaskan dalam buku Public Health: Administration and Practice (Hanlon and Pickett, Times Mirror/Mosby College Publishing) dan Basic Health Planning (Spiegel and Hyman, Aspen Publishers). Metode ini memiliki tiga tujuan utama: * Memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksplisit yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas * Untuk mengorganisasi faktor-faktor ke dalam kelompok yang memiliki bobot relatif satu sama lain * Memungkinkan faktor-faktor agar dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dinilai secara individual. Formula Dasar Penilaian Prioritas Berdasarkan tinjauan atas percobaan berulang yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan, pola kriteria yang konsisten menjadi kelihatan jelas. Pola tersebut tercermin pada komponen-komponen dalam sistem ini. Komponen A = Ukuran/Besarnya masalah Komponen B = Tingkat keseriusan masalah Komponen C = Perkiraan efektivitas solusi Komponen D = PEARL faktor ((propriety, economic feasibility, acceptability, resource availability, legality--Kepatutan, kelayakan ekonomi, dapat diterima, ketersediaan sumber daya, dan legalitas) Semua komponen tersebut diterjemahkan ke dalam dua rumus yang merupakan nilai numerik yang memberikan prioritas utama kepada mereka penyakit / kondisi dengan skor tertinggi. Nilai Dasar Prioritas/Basic Priority Rating (BPR)> BPR = (A + B) C / 3 Nilai Prioritas Keseluruhan/Basic Priority Rating (OPR)> OPR = [(A + B) C / 3] x D Perbedaan dalam dua rumus akan menjadi semakin nyata ketika Komponen D (PEARL) dijelaskan. Penting untuk mengenal dan menerima hal-hal tersebut, karena dengan berbagai proses seperti itu, akan terdapat sejumlah besar subyektivitas. Pilihan, definisi, dan bobot relatif yang ditetapkan pada komponen merupakan keputusan kelompok dan bersifat fleksibel. Lebih jauh lagi, nilai tersebut merupakan penetapan dari masing-masing individu pemberi nilai. Namun demikian, beberapa kontrol ilmiah dapat dicapai dengan menggunakan definisi istilah secara tepat, dan sesuai dengan data statistik dan akurat. Komponen Komponen A - Ukuran/Besarnya Masalah Komponen ini adalah salah satu yang faktornya memiliki angka yang kecil. Pilihan biasanya terbatas pada persentase dari populasi yang secara langsung terkena dampak dari masalah tersebut, yakni insiden, prevalensi, atau tingkat kematian dan angka. Ukuran/besarnya masalah juga dapat dipertimbangkan dari lebih dari satu cara. Baik keseluruhan populasi penduduk maupun populasi yang berpotensi/berisiko dapat menjadi pertimbangan. Selain itu, penyakit –penyakit dengan faktor risiko pada umumnya, yang mengarah pada solusi bersama/yang sama dapat dipertimbangkan secara bersama-sama. Misalnya, jika kanker yang berhubungan dengan tembakau dijadikan pertimbangan, maka kanker paru-paru, kerongkongan, dan kanker mulut dapat dianggap sebagai satu. Jika akan dibuat lebih banyak penyakit yang juga dipertimbangkan, penyakit cardiovascular mungkin juga dapat dipertimbangkan. Nilai maksimal dari komponen ini adalah 10. Keputusan untuk menentukan berapa ukuran/besarnya masalah biasanya merupakan konsensus kelompok. Komponen B – Tingkat Keseriusan Masalah Kelompok harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin dan menentukan tingkat keseriusan dari masalah. Sekalipun demikian, angka dari faktor yang harus dijaga agar tetap pada nilai yang pantas. Kelompok harus berhati-hati untuk tidak membawa masalah ukuran atau dapat dicegahnya suatu masalah ke dalam diskusi, karena kedua hal tersebut sesuai untuk dipersamakan di tempat yang lain.

Maksimum skor pada komponen ini adalah 20. Faktor-faktor harus dipertimbangkan bobotnya dan ditetapkan secara hati-hati. Dengan menggunakan nomor ini (20), keseriusan dianggap dua kali lebih pentingnya dengan ukuran/besarnya masalah. Faktor yang dapat digunakan adalah: * Urgensi: sifat alami dari kedaruratan masalah; tren insidensi, tingkat kematian, atau faktor risiko; kepentingan relatif terhadap masayarakat; akses terkini kepada pelayanan yang diperlukan. * Tingkat keparahan: tingkat daya tahan hidup, rata-rata usia kematian, kecacatan/disabilitas, angka kematian prematur relatif. * Kerugian ekonomi: untuk masyarakat (kota / daerah / Negara), dan untuk masing-masing individu. Masing-masing faktor harus mendapatkan bobot. Sebagai contoh, bila menggunakan empat faktor, bobot yang mungkin adalah 0-5 atau kombinasi manapun yang nilai maksimumnya sama dengan 20. Menentukan apa yang akan dipertimbangkan sebagai minimum dan maksimum dalam setiap faktor biasanya akan menjadi sangat membantu. Hal ini akan membantu untuk menentukan batas-batas untuk menjaga beberapa perspektif dalam menetapkan sebuah nilai numerik. Salah satu cara untuk mempertimbangkan hal ini adalah dengan menggunakannya sebagai skala seperti: 0 = tidak ada 1 = beberapa 2 = lebih (lebih parah, lebih gawat, lebih banyak, dll) 3 = paling Misalnya, jika kematian prematur sedang digunakan untuk menentukan keparahan, kemudian kematian bayi mungkin akan menjadi 5 dan gonorea akan menjadi 0. Komponen C - Efektivitas dari Intervensi Komponen ini harus dianggap sebagai "Seberapa baikkan masalah ini dapat diselesaikan?" Faktor tersebut mendapatkan skor dengan angka dari 0 10. Komponen ini mungkin merupakan komponen formula yang paling subyektif. Terdapat sejumlah besar data yang tersedia dari penelitian-penelitian yang mendokumentasikan sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah intervensi selama ini. Efektivitas penilaian, yang dibuat berdasarkan tingkat keberhasilan yang diketahui dari literatur, dikalikan dengan persen dari target populasi yang diharapkan dapat tercapai. Contoh: Berhenti Merokok Target populasi 45.000 perokok Total yang mencoba untuk berhenti 13.500 Efektivitas penghentian merokok 32% atau 0,32 Target populasi x efektivitas 0,30 x 0,32 = 0,096 atau 0,1 atau 1 Contoh: Imunisasi Target populasi 200.000 Jumlah yang terimunisasi yang diharapkan 193.000 Persen dari total 97% atau 0,97 Efektivitas 94% atau 0,94 Populasi yang tercapai x efektivitas 0,97 x 0,94 = 0,91 atau 9,1 Sebuah keuntungan dengan mempertimbangkan populasi target dan jumlah yang diharapkan adalah akan didapatkannya perhitungan yang realistis mengenai sumber daya yang dibutuhkan dan kemampuan yang diharapkan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Komponen D - PEARL PEARL yang merupakan kelompok faktor itu, walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan masalah kesehatan, memiliki pengaruh yang tinggi dalam menentukan apakah suatu masalah dapat diatasi. P – Propierity/Kewajaran. Apakah masalah tersebut berada pada lingkup keseluruhan misi kita? E – Economic Feasibility/Kelayakan Ekonomis. Apakah dengan menangani masalah tersebut akan bermakna dan memberi arti secara ekonomis? Apakah ada konsekuensi ekonomi jika masalah tersebut tidak diatasi? A – Acceptability. Apakah dapat diterima oleh masyarakat dan / atau target populasi? R – Resources/Sumber Daya. Apakah tersedia sumber daya untuk mengatasi masalah? L – Legalitas. Apakah hukum yang ada sekarang memungkinkan masalah untuk diatasi? Masing-masing faktor kualifikasi dipertimbangkan, dan angka untuk setiap faktor PEARL adalah 1 jika jawabannya adalah "ya" dan 0 jika jawabannya adalah "tidak." Bila penilaian skor telah lengkap/selesai, semua angka-angka dikalikan untuk mendapatkan jawaban akhir terbaik. Karena bersamasama, faktor-faktor ini merupakan suatu produk dan bukan merupakan jumlah. Singkatnya, jika salah satu dari lima faktor yang "tidak", maka D akan sama dengan 0. Karena D adalah pengali akhir dalam rumus , maka jika D = 0, masalah kesehatan tidak akan diatasi dibenahi dalam OPR, terlepas dari seberapa tingginya peringkat masalah di BPR. Sekalipun demikian, bagian dari upaya perencanaan total mungkin termasuk melakukan langkahlangkah lanjut yang diperlukan untuk mengatasi PEARL secara positif di masa mendatang. Misalnya, jika intervensi tersebut hanya tidak dapat diterima penduduk, dapat diambil langkah-langkah bertahap untuk mendidik masyarakat mengenai manfaat potensial dari intervensi, sehingga dapat dipertimbangkan di masa mendatang. Basic Priority System last revised April 19, 2004 (epowell)