Merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun.
PRO: Merokok sangat berbahaya, tidak baik untuk kesehatan, dan tidak disukai banyak orang. Bahkan di kemasan rokok-pun dituliskan bahaya merokok seperti kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Jadi apabila seorang warga Indonesia merupakan perokok berat, sudah pasti kualitas cara berpikirnya akan menurun, sebab merokok tidak baik untuk kesehatan. Dengan menurunnya cara berpikir orang tersebut, otomatis hasil kerja orang tersebut tidak akan maksimal, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa semua perokok berat adalah anak bangsa dengan kualitas yang tidak maksmal. KONTRA: Tidak dapat menyalahkan rokok dalam hal kualitas seseorang. Bakan seorang yang tidak pernah merokok-pun dapat memiliki IQ yang rendah, dan seorang perokok berat, bisa jadi adalah orang yang jenius. Itu semua tergantung dari ilmu yang ia serap dan kemampuan otaknya. Kesehatan memang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, namun tidak bisa disimpulkan bahwa perokok adalah manusia dengan kualitas rendahan. Arus globalisasi membawa gelombang demokratisasi yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. PRO: Jika rakyat Indonesia melihat cara hidup orang luar negri dan terpengaruh, bangsa Indonesia akan merasa bebas, sangat demokratis, hingga akhirnya justru membawa pada perpecahan bangsa. Tiap kelompok akan merasa ber-hak untuk membentuk negaranya sendiri, contohnya seperti kasus Timor Timor dan Aceh. KONTRA: Arus globalisasi tidak akan membuat bangsa Indonesai ingin terlepas dari negara Indonesia, kemajuan itu justru akan membuat rakyat makin bersatu. Lagipula, jika memang arus globalisasi dapat membawa gelombang demokratisasi yang memecahkan bangsa, dari negara mana rakyat Indonesia mendapat dorongan disintegrasi tersebut?? Globalisasi menyebabkan banyak warga Indonesia makin kesulitan di bidang ekonomi. PRO: Ada banyak barang-barang impor yang masuk dan memiliki harga yang mahal, namun lebih diminati warga Indonesia karena dianggap lebih bermutu dan lebih keren jika memakai produk dari luar negri. Sedangkan produk-produk asli Indonesia yang dijual di luar negri dapat memiliki nilai jual yang amat tinggi di negara lain, tetapi di negara Indonesia sendiri, produk-produk asli dalam negri justru memiliki nilai jual yang amat rendah. Globalisasi bukanlah jawaban bagi masalah ekonomi Indonesia, Globalisasi justru dapat mempersulit perekonomian negara kita. KONTRA: Globalisasi memang mempermudah proses import-eksport. Namun selain memasukkan barang-barang dari luar negri yang bernilai jual tinggi, Globalisasi juga membantu mengisi kas negara lewat produk-produk yang dikirim ke luar negri. Jadi Globalisasi juga merupakan pembantu bagi perekonomian negara kita. Kesimpulan yang bisa kita peroleh, globalisasi tidak menyebabkan banyak warga Indonesia semakin kesulitan di bidang ekonomi, sebab globalisasi justru membuka kesempatan-kesempatan kerja baru yang menghasilkan uang lebih banyak.
Para koruptor Indonesia wajib dihukum mati.
PRO: Koruptor adalah orang yang sangat tercela, mengambil uang yang bukan miliknya demi menguntungkan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertawa dan hidup senang di atas penderitaan orang lain, padahal kesenangannya itu sebenarnya bukanlah haknya. Tidak ada hukuman lain yang lebih pantas bagi koruptor selain hukuman mati. KONTRA: Hukuman mati tidak pantas diberikan bagi siapapun, bahkan orang terjahat sekalipun masih pantas diberi kesempatan kedua. Selain dilarang untuk membunuh orang lain di dalam agama, masalah eksekusi mati ini juga merupakan pelecehan terhadap hak asasi manusia. TambahanHukuman mati untuk koruptor di Indonesia seharusnya dapat mengikuti Negara Cina yang telah menerapkan hukum tersebut bagi terpidana kasus korupsi. Sejak 1999 Cina telah bertindak tegas terhadap kasus korupsi. Pada tahun 2000 Cina telah memberikan hukuman mati bagi pejabat Cina yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 11 orang dan pada 9 Maret 2001, Wakil Gubernur Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya dalam waktu 24 jam karena telah terbukti bersalah dengan menerima suap senilai AS$660.000 serta properti senilai AS$200.000.
UAN Tidak Dapat Dijadikan Tolak Ukur Kemampuan Siswa
Ya, seperti yang kita ketahui bahwa UAN memang bukanlah satu-satunya hal yang menentukan tolak ukur kemampuan siswa,karena tidak semua siswa yang mendapatkan nilai rendah adalah siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang rendah begitpun sebaliknya. Seperti yang kita ketahui,banyak siswa yang dikategorikan merupakan siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi atau cerdas ternyata saat UAN malah mendapatkan nilai yang rendah ataupun sampai tidak lulus. Sedangkan anakanak yang dianggap biasa saja ataupun dikategorikan siswa atau siswi yang tidak cerdas justru mendapatkan nilai yang tinggi. Itu semua bisa terjadi karena banyak faktor, seperti: tertekannnya siswa atau siswi tersebut menjelang UAN berlangsung. Tuntutan dari keluarga,sekolah,atau dirinya sendiri yang membuatnya menjadi depresi. Mulai kurangnya percaya diri seorang siswa atau siswi terhadap kemampuannya. Pikiran bahwa kalau tidak lulus karena nilai rendah adalah akhir dari segalanya. Dan masih banyak lagi. Hal-hal yang telah saya sebutkan diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan nilai seorang siswa atau siswi menjadi rendah dan oleh sebab itu UAN dirasa tidak tepat untuk menentukan tolak ukur kemampuan siswa.
Bayangkan! Jika pembelajaran kita selama enam tahun atau tiga tahun ditentukan hanya dengan beberapa hari. Bagaimana pendapat kalian? Pastinya banyak dari kita yang menyesalkan kebijakan tersebut. Seharusnya pmerintah ataupun Dinas Pendidikan mengkaji ulang kebijakankebijakan tersebut agar generasi bangsa ini tidak meresa terbebani dan dirugikan, dan menurut saya jika perlu UAN dihapuskan saja agar pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini lebih efektif dan fungsional.
KEBIJAKAN MORATORIUM PENERIMAAN CPNS Kegunaan Moratorium pns 5 tahun untuk memberikan ruang pada pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada saat ini. Dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari Latin, morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan ( wikipedia indonesia ). Tahun ini pemerintah Indonesia sedang menerapkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Moratorium penerimaan CPNS sendiri artinya adalah penundaan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil. Masalah moratorium tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia, karena sebagian besar masyrakat Indonesia banyak yang bercita-cita menjadi PNS. Dampak kedepan yang ditimbulkan dari kebijakan moratorium ini yaitu terjadinya gelombang pengangguran yang semakin besar. Kebijakan moratorium CPNS ini dilatarbelakangi oleh membengkaknya beban APBN untuk membiayai birokrasi di Republik ini. Pemerintah Indonesia juga mempunyai tujuan tersendiri mengapa moratorium CPNS ini perlu dilakukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menata pegawai negeri sipil agar kuantitas maupun kualitasnya proposional, melaksanakan reformasi birokrasi guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisiensi anggaran APBN, serta untuk melaksanakan arahan Presiden pada retreet ketiga sidang kabinet tanggal 5-6 agustus 2010 di Bogor. PENDAHULUUAN Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan moratorium CPNS. Moratorium CPNS adalah penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil. Ini adalah kabar buruk bagi yang bercita-cita menjadi PNS karena pemerintah akan memperpanjang moratorium CPNS hingga 2013. Hal ini dilakukan untuk membenahi ketidakmerataan pegawai di tingkat aparatur negara dari tingkat daerah hingga pusat. Pegawai negeri sipil saat ini tercatat 4.598.100 orang, belum lagi ditambah pegawai honorer yang jumlahnya tidak sedikit di setiap instansi. Jumlah tersebut terlalu gemuk sehingga sangat tidak efesien dan tidak efektif.
Membludaknya jumlah PNS tersebut menjadi tanggugan besar APBD dan APBN yang tak terlepas dari politik pencitraan masa lalu. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pertumbuhan pegawai negeri terbesar terjadi pada 2007 (9,18 persen) dan 2009 (10,80 persen). Periode 2009 adalah yang terbesar sejak 2003. Pada periode tersebut, ada agenda nasional pemilu dan pemilihan presiden. Politik membuka keran pegawai negeri seluasluasnya tak terlepas dari pencitraan dan upaya menarik simpati untuk peserta pemilu dan pilpres. Sulit rasanya menyebut proyek pengangkatan calon PNS secara besar-besaran pada 2009 tidak ada yang berkaitan dengan pemilu dan pilpres. Penerimaan pegawai secara besar-besaran pada 2007 dan 2009 itu baru kita rasakan dampaknya sekarang. Saat ini pemerintah harus menguras anggaran negara dan daerah hanya untuk membayar gaji pegawai. Sementara di sisi lain, efektivitas PNS dalam melayani publik tak jarang dikritik rakyat. Langkah moratorium penerimaan calon PNS saat ini merupakan jalan ekstrem yang mau tidak mau harus diambil pemerintah. Sebab, bila menerapkan pensiun dini, pemerintah juga membutuhkan dana besar untuk pesangon. Penguasa harus mengambil hikmah dari booming PNS saat ini. Kapan harus menambah PNS dan kapan tidak, serta PNS dan birokrasi bukan merupakan alat politik. hal yang memicu dilaksanakannya kebijakan moratorium CPNS adalah kondisi pegawai negeri saat ini yang antara lain : 1. Distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah baik antar satuan organisasi dalam suatu instansi daerah maupun antara satu daerah dengan daerah lain. 2. Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administrative belum proporsional. 3. Sebagian besar Daerah Belanja Pegawainya dibanding Belanja Publik dalam APBD sudah di atas 30%. 4. Missmatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan yang dibutuhkan jabatan. 5. Disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan. 6. Kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan (kinerja PNS masih rendah). 7. Penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, masih tergantung kepada komitmen pejabat. 8. Penghasilan PNS belum terwujud secara adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. PEMBAHASAN Kebijakan moratorium CPNS ini termasuk kedalam masalah Ilmu Administrasi kepegawaian. Ilmu Administrasi Kepegawaian itu sendiri artinya adalah suatu seni untuk memperoleh, mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang cakap sedemikian rupa, sehingga fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan penghematan yang sebesar-besarnya. Suatu motto yang paling tepat untuk Administrasi Kepegawaian
adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat atau dikenal dengan istilah “The Right Man on the Right Place”. Tetapi adakalanya yang berlaku di suatu negara atau daerah adalah sebaliknya, yang menduduki suatu jabatan bukanlah orang yang mampu. Karena itu yang paling diperhatikan dalam kepegawaian adalah hal-hal sebagai berikut : 1.
Pengadaan pegawai
2.
Pengembangan pegawai
3.
Penilaian pegawai
4.
Pemensiunan pegawai
Tampaknya motto “The Right Man on the Right Place” diatas sangat tepat dalam masalah moratorium ini karena kebanyakan PNS sekarang banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Di sejumlah intansi, baik di level pusat maupun daerah, sering kali satu pekerjaan ringan dikerjakan oleh dua orang. Sebagai contoh, di beberapa bagian humas pemerintah daerah, pegawai yang bertugas untuk mengkliping koran saja dua orang. Akibatnya, tak jarang terlihat PNS hanya terlihat santai dan bercanda. Bahkan, budaya main catur merupakan sebuah hal yang lumrah bagi PNS untuk membunuh waktu sepi sembari menunggu jam istirahat atau pulang. Dampak jumlah PNS yang melebihi kuota itu juga menggerogoti anggaran. Sekitar 124 daerah menggunakan APBD lebih dari 50 persen untuk membayar gaji pegawainya. Bahkan, ada 16 pemerintah daerah yang APBD-nya ’’tenggelam’’ lebih dari 70 persen hanya untuk membayar para abdi negara itu.
Moratorium ini juga memunculkan desakan maupun fakta-fakta yang ada bahwa banyaknya anggaran tersebut hanya tersedot untuk belanja pegawai. Sehingga Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi telah menindaklanjutinya dengan meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan PNS di lingkungan kerjanya masing-masing. Tentu saja ini disambut dengan prokontra juga. Yang pro adalah mereka yang tidak berorientasi pada menjadikan PNS sebagai penyangga hidup, yang kontra tentu mereka yang mengidamidamkan menjadi PNS. Sebelumnya, memang permasalahan ini sudah kerap sekali diperbincangkan dengan tujuan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan beban anggaran. Pemerintah sangat khawatir jika metode yang selama ini tetap dipertahankan, maka akan beresiko tinggi bagi masa depan perekonomian. Banyak alternatif solusi yang diwacanakan, mulai dari melakukan pensiun dini bagi PNS, menggunakan metode penempatan PNS menjadi tenaga Outsourcing sampai wacana untuk melakukan moratorium penerimaan PNS. Namun keputusan final adalah melakukan pemberhentian sementara penerimaan PNS. Adapun tujuan diadakannya moratorium ini adalah sebagai berikut : 1. Penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil sehingga diperoleh besaran dan ukuran organisasi yang tepat dan pegawai baik jumlah maupun kualitas yang proporsional sesuai dengan kebutuhan riil.
2. Merumuskan jumlah pegawai yang tepat serta melihat kembali struktur organisasi sesuai dengan visi misi dan tugas pokok instansi melalui proses analisis jabatan dan evaluasi jabatan. 3. Pelaksanaan arahan Presiden pada retret III sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur di Bogor 5-6 Agustus 2010, kepada Mendagri dan Men. PAN & RB serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kemampuan keuangan negara serta melihat kembali PP 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. http://femyliapradiniam.blogspot.co.id/2012/05/artikel-non-penelitian.html Pembentukan provinsi sumbawa Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi , yaitu : 1. syarat administratif 2. syarat teknis 3. syarat fisik kewilayahan.
I) Syarat Administratif Syarat administratif untuk provinsi meliputi : - adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi -persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi : - adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan - persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
2) Syarat teknis Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor - faktor : -kemampuan ekonomi -potensi daerah -sosial budaya -sosial politik
-kependudukan -luas daerah -pertahanan -keamanan -dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
3) Syarat Fisik - Syarat fisik untuk pembentukan provinsi meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota - Paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 8 Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk: a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.
