MANAJEMEN PELABUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN, PENGAMBENGAN, JEMBRANA , BALI
LAPORAN PRAKTEK KERJA MAGANG PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
OLEH : TUNJUNG DWI ANGESTI 135080200111026
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016
MANAJEMEN PELABUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN, JEMBRANA , BALI
PRAKTEK KERJA MAGANG PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Oleh : TUNJUNG DWI ANGESTI NIM. 135080200111026
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA BRAWIJAYA MALANG 2016
LAPORAN PRAKTEK KERJA MAGANG
MANAJEMEN PELABUHAN DI PELABUHAN PERKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN, JEMBRANA, BALI
OLEH : TUNJUNG DWI ANGESTI 135080200111026 Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 19 Oktober 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Mengetahui,
Menyetujui,
Sekretaris Jurusan PSPK
Dosen Pembimbing dan Penguji
Oktiyas Muzaky Luthfi, ST. M.Sc
Dr. Ir. Gatut Bintoro, M. Sc
NIP. 19791931 200801 1 007
NIP. 19621111 198903 1 005
Tanggal :
Tanggal :
PERNYATAAN ORISINILITAS Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam lapoan Praktek Kerja Magang (PKM) yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam daftar pustaka. Apabila kemudian kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dibuktikan laporan laporan PKM saya saya ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya berrsedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hokum yang berlaku di Indonesia.
Malang,
September 2016 Mahasiswa
Tunjung Dwi Angesti
i
RINGKASAN TUNJUNG DWI ANGESTI. ANGESTI. MANAJEMEN PELABUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN, JEMBRANA, BALI. Dibawah bimbingan Dr. Ir. GATUT BINTORO, M. Sc. Sc. Manajemen
merupakan
kerjasama
dengan
orang-orang
untuk
menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan
fungsi-fungsi
perencanaan
( planning ), ( planning ),
pengorganisasian
(organizing ), ), pengarahan (actuating ( actuating ), ), dan pengawasan (controlling ( controlling ). ). Manajemen pelabuhan diperlukan untuk mengatur dan mengorganisir segala kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi pelabuhan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tujuan dari Praktek Kerja Magang ini adalah mengetahui keadaan umum di PPN Pengambengan, mengenal fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PPN Pengambengan, memahami manajemen pelabuhan di PPN Pengambengan, mengetahui lembaga-lembaga penunjang kegiatan PPN Pengambengan. Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Magang ini adalah metode partisipasi aktif, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data Praktek Kerja Magang ini adalah data primer dan data sekunder. Kabupaten Jembrana berada di sebelah Barat pulau Bali dan terletak pada koordinat 80 38” Bujur
09’ 30” – 8 0 28’ 02” L intang
Selatan (LS) dan 114 0
25’ 53” – 1140 56’
Timur (BT). Memiliki luas wilayah 84.180 km 2 dengan ibukota berada di
Negara. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terletak pada posisi 08 0 23’ 46”
LS dan 1440
34’ 47”
BT, terletak di desa Pengambengan, Kecamataan
Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan luas wilayan 17.000 Ha. Sarana dan prasarana yang terdapat di PPN Pengambengan terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas Pokok merupakan fasilitas dasar yang diperlukan oleh suatu pelabuhan guna melindungi terhadap gangguan alam. Fasilitas fungsional merupakan f asilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan. Dan fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara t idak langsung meninggikan peranan pelabuhan perikanan dan tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok kedua golongan tersebut. Kegiatan di PPN Pengambengan Pengambengan meliputi pendataan
kunjungan
kapal,
pendaratan
ikan
kegiatan operasional operasional,, yaitu dan
perbekalan,
kegiatan
kesyahbandaran dan kegiatan pembangunan. Di PPN Pengambengan terdapat
ii
lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan kegiatan pelabuhan, yaitu SATKER PSDKP dan TPI. Permasalahan yang ada di PPN Pengambengan merrupakan penghambat pagi pelaksanaan peran dan fungsi pelabuhan. Mengatasi hal tersebut memerlukan solusi atau penyelesaian masalah yang dilakukan secara bertahap. Penyelesaian masalah yang ditawarkan pihak instansi belum teraplikasikan di PPN Pengambengan.
iii
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segenap nikmat ilmu dan kesempatan untuk penulis menyelesaikan laporan Praktek Kerja Magang dengan judul “Manajemen Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengaan, Jembrana, Bali ”. Laporan ini dibuat dan diajukan oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perikanan di Universitas Brawijaya, Malang. Dalam penyusunan laporan, penulis telah banyak mendapat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Suwarni dan Ibu Sutini, orang tua yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung selama ini. 2. Supriadi Johni Johni Bela, kakak yang tidak bosan-bosan bosan-bosan memberi memberi nasehat dan motivasi pada penulis. 3. Bapak Dr. Ir. Gatut Gatut Bintoro, M. Sc, selaku selaku dosen pembimbing pembimbing sekaligus dosen penguji PKM yang telah memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan hingga ujian Praktek Kerja Magang. 4. Seluruh
Keluarga
Besar
Pelabuhan P elabuhan
Perikanan
Nusantara
(PPN)
Pengambengan, Bali, yang telah memberi izin melakukan PKM, juga atas bimbingan serta arahan selama PKM berlangsung. 5. Crew Bali Badindos (Zendy, Aris, Cahya, Rian, Mirzan, Abadan dan Dhani) di PPN Pengambengan Bali, juga teman-teman PSP 2013 atas dukungan dan motivasi dalam penyelesaian laporan Prektek Kerja Magang. 6. Anggota #BahasMasaDepan (Riska dan Amira) yang tidak bosan-bosan menjadi tempat berkeluh kesah, menemani, mendukung dan memberi semangan.
iv
7. Bluefin (Arsen Triade Maulana, M. Alimul Hakim, Asroful Mujib, Febri Hariyono, Retno Kaltasari, Dimas Galang Ferrgiawan, Nahdatul Rizki Maulia, Riska Fatmawati,
Nugroho
Jayanto,
Hermawan
Dwi
Maryanto,
Aprilia
Dwi
Rahmawati, Asip Alafi, Estu Hari Wijonarko, dan Naharoni Falaq) yang selalu membantu, menemani dan mendoakan. 8. Teman Kampung Halaman (Risa Maya Romlah, Aprilia Anugrah Asih Purwadi dan Sayena Rohma Nurhayati) yang selalu mendukung, mendoakan, menemani dan membantu selama di Malang. 9. Rekan-rekan Rekan-reka n lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang selalu
memberikan
dukungan
dan
semangat
selama
proses
hingga
penyelesaian laporan Praktek Kerja Magang. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan pengerjaannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan tanggapan, kritik
ataupun
saran
yang
membangun
dari
segenap
pembaca
untuk
menyempurnakan laporan ini. Selain itu, penulis juga berharap agar laporan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya.
Malang,
September 2016
Penulis
v
DAFTAR ISI Halaman PERNYATAAN ORISINILITAS ............................................................................. i RINGKASAN RINGKASAN ................................ ................................................ ................................. ................................. .................................. ...................... .... ii KATA PENGANTAR ............................................................................................iv DAFTAR DAFTAR ISI .................................. .................................................. ................................. ................................. .................................. ......................vi ....vi DAFTAR DAFTAR TABEL ................................ ................................................. ................................. ................................. ............................... .............. viii DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................ix DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... x I. PENDAHULUAN PENDAHULUAN................... ......... ................... .................. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ........... 1 1.1
Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2
Maksud dan Tujuan ............................................................................... 2
1.2.1
Maksud Maksud.................................. .................................................. ................................. .................................. ........................ ....... 2
1.2.2
Tujuan Tujuan ................................ ................................................ ................................. ................................. ........................... ........... 2
1.3
Kegunaan Kegunaan ............................... ................................................ ................................. ................................. .............................. ............. 3
1.4
Tempat dan Waktu Pelaksanaan ........................................................... 3
1.5
Jadwal Pelaksanaan .............................................................................. 3
II. METODOLOGI METODOLOGI ................................. .................................................. ................................. ................................. .............................. ............. 5 2.1
Metode Pelaksaanaan Praktek Kerja Magang ................... .......... ................... ................... ........... 5
2.1.1
Data Primer Primer ................................ ................................................. .................................. ................................. .................. .. 5
2.1.2
Data Sekunder ............................................................................... 7
III. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG ................ .............. .......... .... 8 3.1
Keadaan Umum lokasi Praktek Kerja Magang................... .......... ................... ................... ........... 8
3.1.1
Geografis Wilayah .......................................................................... 8
3.1.2
Keadaan Penduduk ........................................................................ 8
3.2
Keadaan Umum PPN Pengambengan .................................................. 9
3.2.1
Sejarah Berdirinya PPN Pengambengan Pengambengan ................... ......... ................... .................. ............ ... 9
3.2.2
Visi dan Misi PPN Pengambengan Pengambengan .................. ......... ................... ................... .................. ........... 10
3.2.3
Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia................... .......... .................. ........... 11
3.2.4
Sarana dan Prasarana PPN Pengambengan Pengambengan ............... ................ ......... ....... 13
IV. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG ............................................................ 16
vi
4.1
Manjemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Pengambengan .............. .......... .... 16
4.1.1
Rencana Kegiatan PPN Pengambengan ................... ......... ................... .................. ........... 16
4.1.2
Landasan Hukum Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PPN
Pengambengan .......................................................................................... 16 4.1.3
Pelaksanaan Kegiatan PPN Pengambengan Pengambengan................... ......... ................... ............. .... 20
4.1.4
Evaluasi PPN Pengambengan Pengambengan................... ......... ................... .................. ................... ................. ....... 45
4.2
Lembaga Penunjang Penunjang PPN Pengambengan ................. .................. ......... ............... ...... 48
4.2.1
Satuan Kerja PSDKP Pengambengan .................. ........ ................... .................. ............... ...... 49
4.2.2
Tempat Pelelangan Ikan ............................................................... 49
4.3
Permasalahan dan Pemecahan Pemecahan Masalah Masalah ............... ................... .......... .................. ........... 50
4.3.1
Permasalahan .............................................................................. 50
4.3.2
Pemecahan Masalah .................................................................... 53
V. KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN SARAN................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. .................. ......... 56 5.1
Kesimpul Kesimpulan an................................ ................................................ ................................. ................................. ......................... ......... 56
5.2
Saran................................ ................................................. .................................. ................................. ................................. ................. 57
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 58
vii
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Praktek Kerja Magang 2016 .................. ......... ................... ................... ............... ...... 4 2. Rekapitulasi Pegawai PPN Pengambengan Pengambengan Menurut Jenis Kelamin.............. .......... .... 13 3. Fasilitas Pokok PPN Pengambengan ............................................................ 14 4. Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan Pengambengan .................. ........ ................... .................. ................... ................. ....... 14 5. Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan ..................................................... 15 6. Pengadaan PPN Pengambengan Pengambengan Tahun Tahun 2015 ................. ................... .......... .................. ........... 43
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
1. Stuktur Organisasi di PPN Pengambengan ................................................... 12 2. Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambengan Tahun 2015 ............. .... 21 3. Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 ......... 22 4. Jenis Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2015 .................. ......... ......... 23 5. Frekuensi Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2015 ............... ...... 24 6. Frekuensi Penyaluran BBM di PPN Pengambengan Tahun 2015 .................. ......... ......... 25 7. Frekuensi Penyaluran Garam di PPN Pengambengan Pengambengan Tahun 2015............... ......... ...... 26 8. Frekuensi Penerbitan SPB di PPN Pengambengan Tahun 2014-2015 .......... ......... . 27 9. Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 45 10. Produksi dan Nilai Produksi Per Jenis Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-201 2011-2015 5 ................................. ................................................. ................................. .................................. .................................. ...................... ..... 46 11. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kategori Kapal ................... .......... .................. .................. ............ ... 47
ix
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
Halaman
1. Fasilitas Pokok di PPN Pengambengan Pengambengan................... ......... ................... .................. ................... ................... ........... 59 2. Fasilitas Fungsional Fungsional di PPN Pengambengan Pengambengan ................... ......... ................... .................. .................. ............ ... 61 3. Fasilitas Penunjang di PPN Pengambengan.................. ......... .................. .................. ................... .............. .... 63 4.
Pelaksanaan
Kegiatan
di
Pelabuhan
Perikanan
Nusantara
(PPN)
Pengambengan .............................................................................................. 65 5. Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambenga Tahun 2015 ................ ... 68 6. Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 ......... 69 7. Penyaluran Es di PPN Pengambengan Pengambengan Tahun 2015 ................... ......... ................... .................. ........... 70 70 8. Penyaluran BBM di PPN Pengabengan Tahun Tahun 2015 ................... .......... ................... .................. ........ 71 9. Penyaluran Garan di PPN Pengambengan Tahun 2015 ................... ......... ................... ............. .... 72 10. Frekuensi Penerbitan Penerbitan SPB di PPN Pengambengan Pengambengan Tahun 2014-2015 ........ 73 11. Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Pengambengan Tahun 20112015 ................................. .................................................. .................................. ................................. ................................. ............................ ........... 74 12. Produksi dan Nilai Produksi Per Jenis Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011 - 2015 .................................. ................................................... ................................. ................................. .................................. ......................... ........75 75 13. Jumlah Kapal Perikanan Perikanan Menurut Menurut Kategori Kapal ................... .......... .................. .................. ............ ... 77 14. Layout Layout PPN Pengambengan Pengambengan.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... ................ .......78 78 15. Peta Tempat Praktek Kerja Magang ............................................................79 ............................................................ 79
x
I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Potensi perikanan laut Kabupaten Jembrana didukung oleh sumber daya
ikan di perairan Selat Bali dan perairan Samudera Hindia. Selain itu, perikanan tangkap juga didukung oleh perairan pantai. Wilayah perairan Selat Bali dengan luas area sekitar 2,500 km 2, sedangkan luas perairan laut ±604,24 km 2. Perairan Selat Bali mengandung sumber daya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan lemuru ( Sardinella lemuru). lemuru). Ikan lemuru memiliki kemampuan bermigrasi yang kuat dan terlihat dalam gerombolan ( schooling ) di daerah pesisir pada kedalaman kurang dari 60 m (Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2013). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. PPN Pengambengan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, dan restoran, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Pengambengan. PPN Pengambengan yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu ( terminal point ) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat (Suherman dan Adhyaksa, 2009). Hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah merupakan embrio pembangunan perekonomian di suatu daerah (Manurung 1995). PPN Pengambengan merupakan pusat kegiatan rakyat terbesar di Bali yang ditunjang oleh adanya industri pengalengan ikan dan tepung ikan yang jumlahnya mencapai 14 unit yang berada di luar komplek pelabuhan. Tercatat 1
pelabuhan ini telah menyerap sekitar 5.000 orang tenaga kerja baik nelayan maupun non nelayan. Jumlah pendaratan ikan di tahun 2014 mencapai 15,5 juta ton, dengan uang yang beredar di PPN Pengambengan diperkirakan sebanyak Rp. 81,3 miliar (Data PPN Pengambengan, 2015). Manajemen
merupakan
kerjasama
dengan
orang-orang
untuk
menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan
fungsi-fungsi
perencanaan
( planning ), ( planning ),
pengorganisasian
(organizing ), ), pengarahan (actuating ( actuating ), ), dan pengawasan (controlling ( controlling ) (Dalimunthe, 2003). Pelabuhan berperan untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan ini juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang tata operasional kapal. Oleh karena itu diperlukan manajemen pelabuhan untuk mengatur dan mengorganisir segala kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi pelabuhan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. 1.2
Maksud dan Tujuan
1.2.1
Maksud Maksud dari kegiatan Praktek Kerja Magang (PKM) adalah untuk
meningkatkan
wawasan,
pengetahuan
dan
pemahaman
tentang
sistem
manajemen pelabuhan pada PPN Pengambengan, Jembrana, Bali 1.2.2
Tujuan Tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah:
1.
Mengetahui keadaan umum di PPN Pengambengan.
2.
Mengenal fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PPN Pengambengan.
3.
Memahami manajemen pelabuhan di PPN Pengambengan.
4.
Mengetahui lembaga-lembaga lembaga-lem baga penunjang kegiatan PPN Pengambengan.
2
1.3
Kegunaan Kegunaan dari kegiatan PKM ini adalah :
1. Bagi Mahasiswa Diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan serta menambah wawasan terkait dunia kerja ketika berada di PPN Pengambengan, Jembraba, Jembraba, Bali. 2. Bagi Perguruan Tinggi Menjalin kerjasama kerjasam a atau hubungan antara Universitas khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan PPN Pengambengan, Jembrana, Bali, serta Universitas dapat meningkatkan keterampilan lulusannya melalui pengalaman PKM. 3. Bagi Lembaga atau instansi terkait Sebagai sarana pertukaran informasi dari mahasiswa dan instansi terkait serta sebagai sarana penghubung antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan tinggi. 1.4
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Tempat akan dilaksanakannya PKM ini adalah PPN Pengambengan,
Jembrana, Bali mulai pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus 2016. 1.5
Jadwal Pelaksanaan Total kegiatan yang dilakukan pada saat PKM adaalah 30 hari orang kerja
(HOK) dengan mengikuti kegiatan manajemen pelabuhan. Kegiatan dilakukan mengikuti jam kantor, yaitu mulai pukul 08.00-16.00 WITA. Kegiatan selama PKM dilakukan di PPN Pengambengan, Bali. Kegiatan PKM diali dengan survey yang dilakukan pada minggu ke-2 bulan April dilaanjutkan dengan pengajuan judul pada minggu ke-3 bulan April. Konsultasi proposal dilakukan pada minggu ke-2 dan ke-4 bulan Mei sampai Juni. Terakhir adalah kegiatan pelaksanaan PKM yang meliputi kegiatan pengambilan 3
data dan penyusunan laporan dilakukan pada minggu ke-3 bulan Juli sampai minggu ke-4 bulan Agustus 2016 (Tabel 1). Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang 2016 Kegiatan Minggu ke-
April 1
2
3
Mei 4
1 2
Juni
3 4
1 2
Survey Pengajuan Judul Konsultasi Proposal Pembuatan Proposal Pelaksanaan PKM Pengambilan Data Penyusunan Laporan
Keterangan:
: Waktu pelaksanaan pelaksanaan
4
3
Juli 4
1
2
3
Agustus 4
1
2
3 4
II. METODOLOGI 2.1
Metode Pelaksaanaan Praktek Kerja Magang Metode Pelaksanaan PKM ini adalah metode deskriptif. Menurut Suryana
(2010), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mencari suatu unsur, ciri, maupun sifat suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data, menganalisis menganalisis data dan menginterpretasikannya. menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaannya, metode deskriptif meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan partisipasi aktif. Pelaksanaan PKM dilakukan melalui keterlibatan secara langsung dalam seluruh kegiatan
yang
berhubungan
dengan
aktivitas
yang
dilakukan
di
PPN
Pengambengan, Bali. 2.1.1
Data Primer Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 1.1.1
Partisipasi Aktif Partisipatif aktif merupakan suatu metode pengumpulan data yang
digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui sebuah pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar berada dalam keseharian pelaku yang diteliti atau informan, keberadaan peneliti terlibat secara aktif (Sugiyono, 2006). Pada PKM ini partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti seluruh kegiatan secara langsung dalam kegiatan manajemen pelabuhan di PPN Pengambengan, Bali. 1.
Observasi Observasi adalah pengamatan yang tergantung pada pengamatan
terhadap apa yang dilakukan orang. Secara khusus dapat didefinisikan sebagai 5
proses sistematis untuk merekam pola perilaku orang-orang, objek dan peristiwa yang terjadi, tanpa berkomunikasi dengan mereka. Dengan observsai kita dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak (Gitosudarmo, 2008). Data primer dalam PKM meliputi: 1. Mengetahui kegiatan kerja kerja di PPN Pengambengan, Jembrana, Bali. 2. Mengetahui bagaimana kegiatan rutin dari bidang Manajemen Pelabuhan yang dilakukan di PPN Pengambengan, Jembrana, Bali. 3. Mengetahui hasil dari Manajemen Pelabuhan Pe labuhan di PPN Pengambengan, Pengam bengan, Jembrana, Bali. 2.
Wawancara Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012). Tahap wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yaitu karyawan PPN Pengambengan, Jembrana, Bali 3.
Dokumentasi Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undangundang, dan sebagainya. Secara umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti (Patilima, 2006). Pada PKM
6
ini dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan setiap kegiatan dalam bentuk log book , selain itu juga dokumentasi berupa gambar gambar atau foto dari kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan PKM. 2.1.2
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian peneliti an dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku. Dalam Praktek Kerja Magang ini data sekunder meliputi: 1. Keadaan topografi lokasi PKM. 2. Keadaan umum PPN Pengambengan, Jembrana, Bali. 3. Data pendukung terkait manajemen pelabuhan.
7
III. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG 3.1
Keadaan Umum lokasi Praktek Kerja Magang Keadaan umum Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan,
Jembrana, Bali meliputi keadaan geografis Kabupaten Jembrana dan PPN Pengambengan serta keadaan penduduk di Desa Pengambengan, Jembrana, Bali sebagai berikut: 3.1.1
Geografis Wilayah Kabupaten Jembrana berada di sebelah Barat pulau Bali dan terletak pada
koordinat 80 38” Bujur
09’ 30” – 8 0 28’ 02” L intang
Selatan (LS) dan 114 0
25’ 53” – 1140 56’
Timur (BT). Memiliki luas wilayah 84.180 km 2 dengan ibukota berada di
Negara. Berdasarkan administrasi, kebupaten Jembrana dapat dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Melaya, Negara, Mendoyo dan Pakutatan. Batas wilayah Kabupaten Jembrana sebelah Utara adalah Kabupaten Buleleng, sebalah Barat dan Selatan terdapat Samudera Hindia dan sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terletak pada posisi 08 0 23’ 46”
LS dan 1440
34’ 47”
BT, terletak di desa Pengambengan, Kecamataan
Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Berjarak 9 km dari kota Negara dan 105 km dari Kota Denpasar, menghadap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Hindia (Selatan Pulau Jawa) dan Selat Bali. Luas wilayan PPN
Pengambengan
adalah
17.000
Ha.
Batas-batas
wilayah
desa
Pengambengan adalah sebagai berikut; sebelah Utara adalah Desa Tegal Badeng Timur, Sebalah Barat adalah Desa Tegal Bandeng Barat, sebelah Selatan adalah Desa Air Kuning dan sebelah Timur adalah Desa Cupel. 3.1.2
Keadaan Penduduk Jumlah penduduk di Desa Pengambengan tahun 2015 tecatat sebanyak
12. 558 jiwa, dengan rincian 6. 368 jiwa adalah laki-laki dan 6. 190 jiwa adalah
8
perempuan, terbagi ke dalam 3.739 kepala keluarga (KK). Luas Desa Pengambengan adalah 2.671, 08 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 352,26/km. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Wilayah Desa Pengambengan
terdiri
dari
tanah
pemukiman,
persawahan,
perkebunan,
pemakaman umum, perkantoran, pabrik, pertokoan, taman dan tempat ibadah. Sebagian besar wilayah desa Pengambengan adalah pesisir, begitupun mata pencaharian masyarakat di Desa Pengambengan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Jumlah nelayan di Desa Pengambengan adalah 2.851 jiwa. Masyarakat Desa Pengambengan secara sosial ekonomi memiliki taraf hidup yang berbeda-beda, namun tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang mencolok antar warga karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dari 2.851 nelayan di Pengambengan, terdapat 48 jiwa yang memiliki usaha perikanan, dan lainnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), peternak, montir, bidang swasta, TNI, POLRI, wiraswasta dan pelajar. 3.2
Keadaan Umum PPN Pengambengan Pada
bagian
ini
menjelaskan
mengenai
sejarah
berdirinya
PPN
Pengambengan, visi dan misi PPN Pengambengan, struktur organisasi dan sarana dan prasarana yang ada di PPN Pengambengan sebagai berikut: 3.2.1
Sejarah Berdirinya PPN Pengambengan Kegiatan perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak tiga puluh tahun
yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh Fisheries Infrasructure Sectore Project , dilakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marine Gmbh Gmbh pada tahun 1988. Berdasarkan hasil studi tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000 sampai tahun 2003 antara lain: Break water Break water , Jetty , jalan, Tempat Pelelangan Pelelangan Ikan (TPI). 9
Gubernur Bali, melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status pelabuhan dengan pertimbangan agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta karena untuk mengoperasionalkan pelabuhan perikanan diperlukan jumlah personil dan biaya operasional yang cukup besar, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas untuk biaya operasional dan pemeliharaan pelabuhan. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan. Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tanggal 6 Pebruari 2009. 3.2.2
Visi dan Misi PPN Pengambengan Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan adalah
“Pelabuhan
Perikanaan
Pengembangan,
Nusantara
Pengusahaan,
Pengambengan
Pengelolaan
Perikanan
Sebagai Terpadu
Pusat yang
Berkesinambungan di Bali 2016 ”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka PPN Pengambengan memiliki misi sebagai berikut: 1.
Menyiapkan
fasilitas
dan
fungsi
Pelabuhan
Perikanan
yang
dapat
menampung kegiatan perikanan terpadu secara efisien dan efektif. 2.
Meningkatkan Meningkatk an kualitas SDM perikanan pendapatan dan kesejahteraan kesejaht eraan masyarakat perikanan.
10
3.
Mendorong peningkatan nilai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan investasi.
4.
Meningkatkan Meningkatk an kualitas pelayanan di PPN Pengambengan.
5.
Menyediakan Menyediakan informasi, IPTEK dan data perikanan.
6.
Meningkatkan Meningkatk an pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab.
3.2.3
Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia
Struktur Organisasi Berdasarkan
PERMEN-KP
Nomor
20/PERMEN-KP/2014
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pelabuhan Perikanan, struktur organisasi di PPN Pengambengan terdiri dari: a.
Kepala Pelabuhan
b.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c.
Kepala Seksi Operasional Pelabuhan
d.
Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
e.
Kepala Seksi Kesyahbandaran
11
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 1 Stuktur Organisasi di PPN Pengambengan
Sumberdaya Manusia Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
PPN Pengambengan pada tahun 2015 sebanyak 85 orang terdiri dari 31 PNS dan 54 PTT, untuk jelasnya komposisi pegawai PPN Pengambengan dijelaskan dalam tabel 2.
12
Tabel 2 Rekapitulasi Pegawai PPN Pengambengan Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumla No
Bagian/ Bidang
h
Laki-
Perempua
laki
n
1
Kepala Pelabuhan
1
1
2
Kasubbag Tata Usaha
1
1
Subbag Tata Usaha
8
3
Kasie Operasional Pelabuhan
1
1
Seksi Operasional Pelabuhan
4
4
3
5
Kasie Tata Kelola dan Pelayanan 4
Usaha
1
1
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
4
4
Kasie Kesyahbandaran Kesyahbandar an
1
1
Seksi Kesyahbandaran
3
3
6
Jabatan Fungsional
5
4
1
7
CPNS
2
1
1
8
Tenaga Kontrak
54
44
10
85
63
22
100%
74%
26%
5
Total Jumlah Pegawai Presentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
3.2.4
Sarana dan Prasarana PPN Pengambengan Dalam menunjang operasional PPN Pengambengan dibutuhkan fasilitas/
sarana yang meliputi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Fasilitas/ sarana tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Fasilitas Pokok Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang diperlukan oleh suatu
pelabuhan guna melindungi terhadap gangguan alam. Fasilitas pokok yang terdapat di PPN Pengambengan antara lain adalah:
13
Tabel 3 Fasilitas Pokok PPN Pengambengan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.
NAMA FASILITAS
VOLUME
SATUAN
9,1
Ha
171 x 6 70 x 4
M M
1.627
M
20
Ha
11.485
m2
Terdapat Pendaangkalan 250.000 m 3 Lebar 7 meter
1.082 310 390 70
M M M M
-
Areal Pelabuhan Pelabuhan (Lahan) Dermaga Jetty (2 buah) Penahan Gelombang (Break Water) Kolam Pelabuhan (Alur Pelayaran) Jalan Lingkungan Drainase Groin Sisi Kiri Turap Beton Groin Sisi Kiri
KETERANGAN 3,4 Ha untuk pelayanan umum dan 5,7 Ha untuk kawasan industri Dermaga Utama Dermaga Sisi Kanan 743; Sisi Kiri 884
Fasilitas Fungsional Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai
guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan. Fasilitas yang ada di PPN Pengambengan adalah: Tabel 4 Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan NO 1
Gedung TPI
472
m2
2
Kantor Pelabuhan
240
m2
KETERANGAN 320 m2 TPI 1, 72 m 2 TPI 2, 80 m2 TPI 3 -
3
Kantor Bina Mutu
100
m2
-
4
6 dan 18
m2
-
400
m2
-
6
Tower dan Pompa Air Bangsal Perbaikan Jaring Guest House
110
m2
-
7
Gudang
30
m2
-
8 9
SPBN Instalasi Listrik
16 33
Ton/ hari Kva
-
5
NAMA FASILITAS
VOLUME
SATUAN
14
3.
Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung meninggikan
peranan pelabuhan perikanan dan tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok kedua golongan tersebut. Fasilitas pokok di PPN Pengambengan antara lain: Tabel 5 Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan NO 1 2 3
NAMA FASILITAS Rumah Dinas Balai Pertemuan Nelayan WC. Umum
VOLUME
SATUAN
KETERANGAN
246
m2
3 unit
250
m2
-
27
m2
-
4
m2
-
54
m2
-
6
Tempat Ibadah (Pura) Kantor Pelayanan Satu Atap Pos Satpam
27
m2
-
7
Waserda
288
m2
8
Musholla
124
m2
4 5
15
Areal PPN Pengambengan
IV. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG 4.1
Manjemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Manajemen pelabuhan di PPN Pengambengan mencakup segala aspek
kerja pelabuhan dalam menjalankan strategi dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. 4.1.1
Rencana Kegiatan PPN Pengambengan
Program kerja PPN Pengambengan Program kerja PPN Pengambengan 2016 merupakan rencana kerja yang
berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menjawab tuntutan perkembangan operasional pelabuhan, menjawab hambatan dan tantangan operasional yang dihadapi serta untuk meraih peluang yang mungkin terjadi. Adapun program kerja PPN Pengambengan tahun 2016, diuraikan dalam kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.
Melakukan
pembinaan
dan
pengembangan
kapal
perikanan,
alat
pengangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan. 2.
Pengembangan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3.
Memberikan pelayanan usaha perikanan tangkap.
4.
Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.
5.
Melakukan pengelolaan sumber daya ikan (SDI).
6.
Meningkatkan Meningkatk an dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Ditjen Perikanan Tangkap.
4.1.2
Landasan Hukum Hukum Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PPN Pengambengan
Dasar Hukum Pedoman yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan
operasional PPN Pengambengan adalah sebagai berikut:
16
a.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, tentang Perikanan;
c.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;
d.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Sampah;
e.
Undang-Undang No. 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran daan atau Perusakan Laut;
f.
Peraturan Peratura n Pemerintah No. 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan;
g.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
h.
Peraturan Menteri Kelautan dan Periknana Nomor: PER.18/MEN/2005. PER.18/MEN/2005. Tentang Tata Naskah Dinas di Ligkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
i.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006. PER.16/MEN/2006. Tanggal 23 Juni Tahun T ahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan;
j.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 PER.06/MEN/2007 Tanggal 25 Januari Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan jo Nomor: PER.19/Men/2008 Tanggal 6 Oktober 2008 jo PER.29/MEM/2010;
k.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/PERMENPER.20/PERMENKP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
l.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008 PER.05/MEN/2008 jo Nomor: PER.12/MEN/2009; PER.12/MEN/2009;
m.
Peraturan Peratura n Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 PER.30/MEN/ 2012 sebagaimana diubah Permen KP Nomor 226/PERMEN-KP/2013 Tentang 17
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; n.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. KEP.02/MEN/2002 KEP.02/MEN/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
o.
Persetujuan Persetuju an MENPAN No: B-2672/M.PAN/9/2008 B-2672/M.P AN/9/2008 untuk Peningkatan Status PPN Pengambengan. Pengambengan. Uraian Tugas dan Tata Kerja PPN Pengambengan
PPN Pengambengan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014, pelabuhan perikanan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi: 1.
Penyusunan rencana
program dan anggatan, pemantauan dan evaluasi
pelabuhan perikanan; 2.
Pelaksanaan penyaturan keberangkatan, keberangka tan, kedatangan dan keberangkatan keberangkat an kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3.
Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan kapal perikanan
4.
Pelaksanaan pemeriksaan Log book ;
5.
Pelaksanaan pelayanan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
6.
Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7.
Pelaksanaan pengawasan pegisian bahan bakar;
8.
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasana serta pengendalian sarana dan prasarana;
18
9.
Pelaksanaan fasilitas penyuluhan, pengawasan, dan pengedalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian , menatauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pegolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; 11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publiksai; 12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); 13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; 14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan; 15. Pelaksanaan fasilitas pemantauan wilayah wilayah pesisir dan wisata bahari; 16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sedangkan secara terperinci, untuk masing-masing bidang di PPN Pengambengan memiliki tugas masing-masing sebagai berikut ini: a.
Seksi Operasional Pelabuhan; Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB. b.
Seksi Kesyahbandaran; Seksi
Kesyahbandaran
mempunyai
tugas
melakukan
pelaksanaan
pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan/ Kedatangan (STBLKK), pemeriksaan Log Book , penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut, pengaturan olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, pengawasan kegiatan 19
pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan,
memimpin
penanggulangan
pencemaran
dan
pemadaman
kebakaran di pelabuhan perikanan, pengawasan pelaksanaan perlindungan maritim, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan dan pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan. c.
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pengawasan,
pengendalian, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi; pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha. d.
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan
pengendalian
lingkungan
(kebersihan,
keamanan,
ketertiban,
keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan. 4.1.3
Pelaksanaan Kegiatan PPN Pengambengan Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana selama tahun kerja 2015 di PPN
Pengambengan adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan Kegiatan Operasional
a.
Pendataan Kunjungan Kapal
20
Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambengan Tahun 2015 1000 830
900 800 649
700
701
400
626 538
600 500
858
521 395
382 315
300
186
200
199
100 0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 2 Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambengan Tahun 2015 Kunjungan kapal di PPN Pengambengan sebanyak 6.200 kali pada tahun 2015. Kunjungan kapal terbanyak selama tehun 2015 adalah pada bulan Maret, mencapai 701 kapal dan kunjungan kapal terkecil terjadi pada bulan Mei, yaitu 186 kapal. Jika hari kerja dalam tahun 2015 sebanyak 263 hari, maka rata-rata 24 kapal/hari (Lampiran 5). Kegiatan bongkar muat tidak hanya dilakukan oleh kapal yang bekerjasama dengan perusahaan yang ada di sekitar PPN Pengambengan tetapi dilakukan juga oleh kapal dari Banyuwangi. b.
Pendaratan Ikan Pendaratan ikan di PPN Pengambengan pada tahun 2015 mencapai
17.262 ton, jika hari kerja dalam tahun 2015 sebanyak 263 hari, maka rata-rata 65 ton/ hari atau mengalami peningkatan sebesar 1,4 % apabila di bandingkan dengan pendaratan ikan pada tahun sebelumnya (Gambar 3). Untuk daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 6.
21
Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 600
539
500 392
400
320
100
322 321
277
300 200
422
421 375
202 182197 65 21
125 103 73 62 28 18
227
309
290 243
188
118 131 112 110 103 100106 75 73 72 60 50 48 30
565 431
512 457
395 357 343 305 305319324
212 230 177 175 138
381 2011 238
2012
153 104 67
2013 2014 2015
0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 3 Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 Jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan yang dominan adalah tongkol, lemuru, layang dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan digunakan sebagai bahan baku ikan kaleng dan tepung ikan di pabrik-pabrik pengolahan yang ada di sekitar PPN Pengambengan dan dikirim keluar daerah sebagai bahan baku industri pengolahan ikan. Ikan yang didaratkan dan dominan di PPN Pengambegan pada Tahun 2015 disajikan pada gambar 4 berikut:
22
Lemuru
Layang
Tongkol
Lainnya
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 4 Jenis Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2015 c.
Perbekalan
1.
Penyaluran Es Ikan merupakan komoditas yang mudah busuk jika tidak dilakukan
penanganan dengan cepat dan tepat. Penanganan produk perikanan dengan sistem rantai dingin yang menggunakan es untuk mempertahankan mutu ikan dalam proses penangkapan dan distribusi harus mendapat perhatian, mengingat terbatasnya
pengetahuan
nelayan
dan
masyarakat
perikanan
tentang
penanganan produk hasil perikanan yang baik. Sering terjadinya penolakan hasil tangkapan nelayan oleh perusahaan karena kualitas yang rendah dan masih berorientasinya nelayan pada kuantitas hasil tangkapan bukan pada kualitas dimana hal ini sangat merugikan nelayan dan pendistribusi ikan itu sendiri. Penyaluran es di PPN Pengambengan Pengambenga n dilakukan oleh penyuplai es di sekitar PPN Pengambengan dan dari luar daerah. Es yang di kirim dari luar Provinsi Bali berasal dari pabrik es yang ada di Kab. Banyuwangi-Jawa Timur. Tabel penyaluran es pada Tahun 2015 disajikan pada lampiran 7.
23
Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2015 28
30 25 20
16 13
15 9
10
12
10
5 5
2
4
6
5
1
0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 5 Frekuensi Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2015 Berdasarkan gambar 5 dapat dilihat bahwa penyaluran es tahun 2015 sebanyak 13.806 ton, mengalami kenaikan 2.139 ton dari penyaluran es tahun 2014 (11.667 ton). Jika dipersentasekan jumlah penyaluran es mengalami kenaikan sebesar 18,33%. Kenaikan penyaluran es dikarenakan meningkatnya produksi perikanan di selat Bali sehingga permintaan es meningkat. 2.
Penyaluran Bahan Bakar Minyak Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dalam jumlah yang cukup
dan memadai untuk kegiatan operasional kapal perikanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha perikanan. Penyaluran BBM Solar di PPN Pengambengan dilakukan oleh PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambengan dengan kapasitas 40 ton akan tetapi pertamina hanya memberi jatah kuota 16 ton/hari. ton/hari . Sedangkan kebutuhan BBM solar kapal nelayan yang berpangkalan di PPN Pengambengan sebanyak 50 ton/hari. Jadi PT. Dua Berjaya hanya bisa memenuhi kebutuhan BBM solar kapal nelayan yang berpangkalan di PPN Pengambengan sekitar 32 % sehingga nelayan membeli
24
BBM solar di SPBU diluar PPN Pengambengan yang tentu saja sangat memberatkan nelayan karena menambah biaya serta waktu yang tidak sedikit. Volume BBM Solar yang disalurkan oleh PT. Dua Berjaya di PPN Pengambengan pada Tahun 2015 disajikan pada gambar 6. Daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 8.
Penyaluran BBM di PPN Pengambengan Tahun 2015 28
30 25 20
16 13
15 9
10
12
10 6
5
5
4
5
2
1
0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 6 Frekuensi Penyaluran BBM di PPN Pengambengan Tahun 2015 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk Penyaluran BBM Solar hanya bisa mendata penyaluran dari SPBN PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan
PPN
Pengambengan,
sedangkan
yang
penyalurannya
melalui
pembelian dari SPBU di luar PPN Pengambengan tidak terdata. 3.
Penyaluran Garam Produk perikanan yang didaratkan di PPN Pengambengan bukan hanya
untuk bahan baku perusahaan pengalengen ikan di sekitar kawasan PPN Pengambengan karena jumlah produk yang melebihi kapasitas produksi perusahaan, sehingga banyak produk perikanan yang dikirim ke daerah lain seperti ke Jawa Timur (Banyuwangi, Pasuruan). Oleh karena itu selama proses
25
distribusi selain menggunakan es di tambahkan juga garam untuk mengurangi kecepatan menurunnya kualitas ikan. Jumlah kebutuhan garam yang digunakan nelayan dan distributor ikan dapat di sajikan pada gambar 7 berikut ini:
Penyaluran Garam di PPN Pengambengan Tahun 2015 28
30 25 20
16 13
15 10
9
12
10
5
5
2
4
6
5
1
0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 7 Frekuensi Penyaluran Garam di PPN Pengambengan Tahun 2015 Dapat dilihat pada gambar 7 di atas bahwa jumlah garam yang digunakan selama tahun 2015 adalah 111 ton, dimana jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 15 ton dari penggunaan pada tahun 2014, atau penurunan sebesar 11,9%. Daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 9.
Pelaksanaan kegiatan Kesyahbandaran
a.
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 42 dalam rangka
keselamatan pelayaraan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, bagi kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar di Pelabuhaan Perikanan. Kapal perikanan yang berpangkalan di PPN Pengambengan yang berukuran <5 GT tidak di terbitkan SPB nya, sedangkan yang berukuran >5 GT s/d 30 GT wajib memiliki
26
SPB bagi kapal perikanan yang berlayar dari PPN Pengambengan. Penerbitan SPB oleh PPN Pengambengan selama tahun 2014 – 2015 adalah sebagai mana dalam gambar 8 berikut (lampiran 10):
Frekuensi Penerbitan SPB di PPN Pengambengan Pengambengan Tahun 2015 2 015 350 300 305 283
250
278
261
200 150
196
177 137
100 50 4049
1035
78 36
81 45
133
2015
90 57
2014
88 49
34
44
43
49
0
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 8 Frekuensi Penerbitan SPB di PPN Pengambengan Tahun 2014-2015
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan
a.
Gerakan Bersih Pelabuhan Kebersihan di pelabuhan perikanan penting untuk dijaga, karena akan
mempengaruhi kenyamanan para pelaku perikanan dalam beraktivitas di pelabuhan perikanan. Masalah kebersihan di suatu pelabuhan merupakan salah satu aspek penting penentu keberhasilan pelabuhan. Karena dengan menjaga kebersihan pelabuhan, pelabuhan, maka kualitas atau mutu ikan dapat dipertahakan sehingga nilau jual ikan pun menjadi tinggi dan tentunya meningkatkan pendapatan pelaku perikanan yang beraktivitas di pelabuhan tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan pelabuhan diduga disebabkan antara lain oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesadaran masyarakat perikanan
27
(nelayan,
pedagang
ikan/non
ikan,
pengunjung/pembeli)
yang
memang
beraktivitas di lingkungan pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan pusat terjadinya proses pembongkaran, penjualan maupun pembelian ikan. Dimana ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga merupakan bahan pangan utama bagi konsumsi manusia. Dengan demikian tentunya mutu atau kualitas dari ikan harus dijaga dengan baik. Salah satu cara menjaga dan meningkatkan mutu ikan adalah dengan menjaga sanitasi dan higiene tempat ikan didaratkan, yaitu dengan menjaga kebersihannya. Hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan ini sangatlah kecil. Hal ini terlihat dari menumpuknya sampah padat di areal TPI, kolam labuh, los pasar terbuka, areal waserda, hingga breakwater . Sampah padat ini didominasi oleh sampah plastik, sisa jaring ikan dan kayu-kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Selain sampah padat, terdapat juga limbah cair yang merupakan limbah hasil pengolahan ikan dari pabrik-pabrik pengalengan yang ada di sekitar wilayah Pengambengan. Limbah lainnya berupa bau dan asap hitam yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik pengalengan dan penepungan ikan. Kegiatan Gerakan Bersih Pelabuhan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta mengenai pentingnya kebersihan di wilayah/ lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Dengan terciptanya lingkungan yang bersih tentunya akan membawa kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas dan tentunya pelabuhan yang bersih berimbas pada meningkatnya mutu hasil perikanan dan tentunya dapat meningkatkan ekonomi nelayan dan stake holder setempat. setempat. Beberapa hal yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan Gerakan Bersih Pelabuhan antara lain:
28
Untuk
menciptakan
lingkungan
Pelabuhan
Perikanan
Nusantara
Pengambengan yang bersih, aman, tertib, indah, sehat dan nyaman.
Untuk meningkatkan meningkatka n kesadaran masyarakat dan pelaku perikanan mengenai pentingnya kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan
b.
Sosialisasi Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) Berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012
tentang Kepelabuhan Perikanan Pasal 3 Ayat 5 Huruf k, bahwa salah satu fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai pengendalian lingkungan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan yang mempunya tugas pokok melaksanakan koordinasi urusan K5 dikawasan Pelabuhan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya harus ditunjang oleh beberapa faktor sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu faktor tersebut adalah pelaksanaan K5. Dimana dari kelima aspek ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga nantinya dapat tercipta suatu tatanan kinerja di Pelabuhan yang kokoh, kuat dan tangguh sebagai ujung tombak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa hal yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan K5 antara lain:
Menciptakan Menciptaka n lingkungan PPN Pengambengan yang bersih, aman, tertib, indah, sehat dan lancar dalam berusaha.
Meningkatkan Meningkatk an kesadaran pelaku perikanan yang beraktivitas beraktivita s di PPN Pengambengan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja.
Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Eco Fishing Port .
29
c.
Sosialisasi Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Keberadaan
PPN
Pengambengan
sangat
menunjang
dalam
pengembangan perikanan tangkap karena dapat memberikan kemudahan bagi kapal penangkap ikan ikan untuk mengelola sumberdaya sumberdaya perikanan perikanan yang ada dilaut. Bagi kapal-kapal perikanan diperlukan tempat yang "aman" " aman" untuk berlabuh guna
mendaratkan
ikan
hasil
tangkapan,
memasarkan serta melakukan
kegiatan persiapan untuk kembali melakukan penangkapan ikan di laut. Lingkungan pelabuhan perikanan merupakan tempat dilakukannya berbagai aktifitas perikanan, mulai dari kegiatan bongkar ikan, distribusi hasil tangkapan dan kegiatan pengguna jasa lainnya. Kegiatan ini tentu saja ber-efek langsung maupun tidak langsung terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di kelola oleh PPN Pengambengan untuk disetorkan ke Kas Negara (Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP). Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi ini yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat penggunan jasa, nelayan beserta stakeholder yang lainnya untuk ikut serta dalam rangka memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di PPN Pengambengan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. PPN Pengambengan sebagai zona inti pelaksanaan Minapolitan di Kabupaten Jembrana yang didukung oleh SK Bupati Nomor 665/PKL/2011 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2010 tentang Minapolitan, bahwa pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan perlu dikembangkan
kawasan
minapolitan
untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
mengoptimalisasi mengoptimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi
kegiatan
pra-produksi,
produksi, pengolahan dan pemasaran
secara terpadu, holistic dan berkelanjutan. berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jo Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 32 tahun
30
2010 tentang penetapan kawasan minapolitan yang berisikan bahwa Kabupaten Jembrana
termasuk
ke dalam
197
kabupaten/kota sebagai
daerah
pengembangan kawasan minapolitan. Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi diharapkan pengguna jasa dan masyarakat sekitar pelabuhan memahami tentang pemanfaatan fasilitas yang ada di PPN Pengambengan dan dapat mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di Pelabuhan Perikanan sehingga dapat dapat menciptakan masyarakat masyarakat perikanan yang yang bijak terhadap fasilitas yang tersedia. d.
Sosialisasi Keselamatan Keselamata n Kerja Nelayan di Kapal Perikanan Perikana n Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan dan
keselamatan pelayaran kapal ikan yang berpangkalan di pelabuhan perikanan diperlukan syahbandar yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hal ini sesuai dengan amanat UU. No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tentang Perikanan dan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan sangat penting mengingat tugas dan fungsi yang dimilikinya. Selain bertanggung jawab dalam mengeluarkan administrasi persuratan bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan, juga berperan dalam menjaga keselamatan pelayaran. Selain bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran juga ikut melaksanakan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan Code of Conduct for Responsible Responsible Fisheries (CCRF). Fisheries (CCRF). Syahbandar Pelabuhan Perikanan secara tidak langsung juga mempunyai peran penting dalam mencegah dan menanggulangi Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) (IUU) Fishing. Para syahbandar di pelabuhan perikanan diharapkan 31
dalam pelaksanaan tugas dilapangan, bisa melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan instansi terkait yang ada di wilayahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Kelautan
Dan
Perikanan
Nomor:
3/PERMEN-KP/2013
tentang
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Di Pelabuhan Perikanan Nusnatara Pengambengan, kapal perikanan masih bersifat semi tradisional sehingga masih banyak kapal perikanan yang belum memenuhi standar keselamatan kerja. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pemilik kapal agar menaati tata tertib kelengkapan alat keselamatan kerja demi menjaga agar kecelakaan kerja diatas kapal perikanan dapat diminimalisir. Maksud Sosialisasi Keselamatan Kerja Nelayan di Kapal Perikanan di PPN Pengambengan
untuk
memberikan
pemahaman
sehingga
menumbuhkan
kesadaran kepada nelayan, tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang perlunya alat keselamatan kerja di kapal perikanan untuk saling menjaga keselamatan
pelayaran
demi
terciptanya
keselamatan
operasional
kapal
perikanan. e.
Sosialisasi Sosialisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Informasi Pada Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 46, disebutkan bahwa pemerintah menyusun dan mengembangkan
system
informasi
dan
data
statistik
perikanan
serta
menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serata data
32
social ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Selain itu, Permen KP No 8 tahun 2012 pasal 36 mengamanatkan bahwa setiap pelabuhan perikanan harus memiliki Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dimana data dan informasi pelabuhan perikanan tersebut di gunakan untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan, meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan mendukung perumusan kebijakan di bidang pelabuhan perikanan. Direktorat Pelabuhan Perikanan selaku Direktorat yang membawahi Pelabuhan Perikanan (UPT Pusat) telah membangun system informasi yang dikembangkan sejak tahun 2000 sebagai Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, dimana informasi yang disajikan berupa informasi harian, bulanan dan situasional tentang jenis, harga, produksi ikan, jumlah kapal dan kelembagaan kepada stakeholder. Informasi tersebut di entry secara berkala oleh masing-masing pelabuhan perikanan melalui internet dengan situs http://www.pipp.djpt.kkp.go.id http://www.pipp.djpt.kkp.go.id.. Sebagai upaya dalam pengembangan PIPP yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2013 telah dilakukan pengembangan data entry PIPP menjadi berbasis web untuk memudahkan entry data secara online dan dalam pengelolaan data. Pembangunan website pelabuhan perikanan bertujuan agar informasi yang disampaikan sesuai kebutuhan stakeholder dan memudahkan user dalam mengakses informasi. Maksud kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Informasi pada Pelabuhan Perikanan yaitu untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang manfaat sistem informasi PIPP pada masyarakat perikanan.
33
f.
Sosialisasi Cara Pengaduan
Pelayanan Publik dan Indek Kepuasan
Masyarakat Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara.
Hal
tersebut
bisa
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Kondisi dan perubahan yang cepat serta diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan Nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi system pelayanan publik yang berisi Nilai, Persepsi dan Acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. PPN Pengambengan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam melaksanakan visi misi, yakni sebagai Pusat pengembangan, pengusahaan, pengelolaan perikanan yang berkesinambungan berkesinamb ungan dan dapat mensejahterakan mensejaht erakan masyarakat,
dimana setiap
harinya di PPN Pengambengan melayani kebutuhan masyarakat pengguna pelabuhan mulai dari penerbitan SHTI, Catch Documentation Scheme Scheme (CDS) berdasarkan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), International Commission Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), Number
34
of Accident (NOA) 370 serta perpanjangan SIPI/SIKPI bagi kapal berukuran 30 GT – 60
GT di Benoa, SPB oleh Syahbandar PPN Pengambengan, Surat jalan asal
ikan, jasa pas masuk dan sebagainya. Lingkungan pelabuhan merupakan tempat dilakukannya berbagai aktifitas perikanan, mulai dari kegiatan bongkar ikan, distribusi hasil tangkapan dan kegiatan pengguna jasa lainnya. Kegiatan ini tentu saja ber-efek langsung maupun tidak langsung terhadap sistem pelayanan yang diterapkan agar masyarakat pengguna dapat terlayani dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Mulai bertambat dan berlabuh di kolam labuh PPN Pengambengan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan ini yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat penggunan jasa, nelayan beserta stakeholder yang lainnya untuk ikut serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan sebagai tolok ukur tercapainya kepuasan masyarakat. Diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberi dan menambah wawasan tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Indek Kepuasan Masyarakat, kepada pegawai PPN Pengambengan, masyarakat nelayan, Stakeholder dan pelaku usaha perikanan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelayanan publik menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimana membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dan korporasi dalam penyelengaraan pelayanan publik. Upaya yang lain yaitu untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas35
asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduknya dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. g.
Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik Untuk menghasilkan produk perikanan tangkap yang bermutu tinggi, sehat
dan aman bagi konsumen serta memenuhi persyaratan internasional, maka upaya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada usaha perikanan tangkap sangat penting dilakukan sejak penanganan ikan di atas kapal perikanan sampai didaratkan di pelabuhan perikanan (tempat pendaratan ikan). Penerapan sistem jaminan mutu pada produk perikanan sejak dari hulu hingga produk akhir, tentunya akan melibatkan kapal perikanan serta pelabuhan perikanan, sehingga dua hal tersebut sepatutnya menjadi perhatian kita bersama. Tahapan awal penanganan hasil perikanan dilakukan di atas kapal perikanan
pada
saat
proses
penangkapan
dan
selanjutnya
dilakukan
pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan perikanan dan proses pelelangan di tempat pelelangan ikan. Tahapan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan titik kritis awal yang harus diperhatikan sebaik mungkin untuk menjamin sebanyak mungkin produk perikanan yang akan didistribusikan agar tetap mempunyai mutu yang baik. Untuk melaksanakan kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka peran pelabuhan perikanan harus lebih ditingkatkan, tidak hanya menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang bertanggung jawab dan persiapan dalam menyongsong persaingan global yang terkait dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan di pelabuhan perikanan dan memiliki sarana yang memadai dalam usaha pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
36
Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tentunya memerlukan pemahaman dan kesadaran dari para pelaku usaha perikanan. Salah satu cara meningkatkan pemahaman pelaku usaha adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai cara penanganan ikan yang baik, mulai dari penanganan di atas kapal perikanan hingga pembongkaran di pelabuhan perikanan dan pelelangan di tempat pelelangan ikan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada peserta mengenai pentingnya Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal Skala Kecil demi terwujudnya Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memberikan Informasi Kepada Stakeholder mengenai prosedur penerbitan Sertifikat CPIB. Beberapa hal uang menjadi tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) antara lain:
Memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur penerapan higienis dan cara penanganan ikan yang baik pada kapal skala kecil.
Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kapal penangkap dan pengangkut ikan.
Mensosialisasikan Mensosialisasikan proses sertifikasi CPIB yang nantinya merupakan salah satu syarat untuk melakukan ekspor produk perikanan ke Uni Eropa.
h.
Sosialisasi Pelayanan SHTI di Pelabuhan Perikanan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Uni Eropa: EC (European ( European Council )
Regulation No. Regulation No. 1005/2008 tentang Establishing Establishing a Community System to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Unregulated (IUU) Fishing (semua (semua produk perikanan dari negara importir harus dilengkapi dengan Catch Certificate. Certificate.
37
Dalam
hal
ini
mempersyaratkan
bahwa
otoritas
kompeten
bertanggungjawab dalam menjamin hasil tangkapan yang dibuktikan secara legal melalui proses sertifikasi. Jika sertifikat tidak t ersedia, atau informasi yang ada di dalam sertifikat terbukti salah dan tidak lengkap, maka produk perikanan tersebut tidak dapat masuk ke pasar Uni Eropa. Adanya pelayanan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) antara lain untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) (IUU) Fishing serta serta meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan Indonesia. Pelaksanaan pelayanan SHTI di PPN Pengambengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13 /MEN /2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (revisi PER.28 /MEN /2009) dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.34/KEPDJPT/2015 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. Adapun ruang lingkup pemberlakuan SHTI / Catch Certificate Scheme (CCs) disusun untuk membantu kelancaran kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan ke Uni Eropa. Melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor KEP.34/KEPDJPT/2015 Tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Dimana Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Daerah selaku Otoritas Kompeten Lokal (OKL) harus memiliki SDM yang telah memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis SHTI. Dengan adanya
38
Sosialisasi Pelayanan SHTI di Pelabuhan Perikanan pada PPN Pengambengan diharapkan pelaku usaha lebih memahami proses/ alur dalam penerbitan SHTI. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya SHTI untuk mempermudah
tracebility atau
ketertelusuran ikan mulai dari kapal sampai akhir proses pengiriman dan sampai konsumen. Selain itu, sosialisasi ini juga bermaksud untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai prosedur penerbitan sertifikat SHTI. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan SHTI di Pelabuhan Perikanan pada PPN Pengambengan ini bertujuan: 1. Memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa. 2. Membantu
upaya
nasional nasion al
dan
internasional in ternasional
dalam
memberantas member antas
(menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Fishing . 3. Memastikan Memastika n penelusuran (traceability ) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. 4. Agar pelaku usaha dapat lebih memahami proses dan persyaratan persyarata n dalam penerbitan SHTI. 5. Melaksanakan Melaksanaka n ketentuan konservasi konservas i dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. berkelanjutan. 6. Kegiatan Temu Usaha Perizinan Perikanan Perikana n Tangkap (E-Service (E-Service). ). Perizinan Usaha Perikanan Tangkap pada hakekatnya digunakan sebagai instrumen
pengendali
yang
dilakukan
untuk
mengendalikan
intensitas
penangkapan pada suatu perairan, agar tidak melebihi daya dukung sumberdaya ikan. Agar kelestarian sumberdaya ikan dapat terjaga dan usaha penangkapan dapat berkelanjutan, pengelolaannya harus dilakukan secara benar sesuai dengan UU No.31 tahun 2004 jo UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Kode Etik 39
Perikanan yang Bertanggungjawab (Code ( Code of Conduct for Responsible Fisheries / CCRF). Hal ini dapat dilaksanakan melalui pemberian alokasi bagi usaha penangkapan ikan berbasis pada ketersediaan sumberdaya ikan yang harus dikelola secara baik agar tidak terjadi konflik kepentingan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) – Negara Republik Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan peningkatan pelayanan usaha penangkapan antara lain: 1.
Pelayanan Perizinan secara Elektronik ( E-Service) E-Service)
2.
Penerbitan SIPI/SIKPI 30-60 30-60 GT di Daerah Daerah (UPT (UPT Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Perikanan dan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
3.
Implementasi Standar Pelayanan Pelayanan Publik (ISO 9001:2008)
4.
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Terbaik) oleh Ombudsman RI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Pelabuhan Perikanan yang berada di wilayah Bali yang telah melaksanakan pendelegasian perpanjangan SIPI 30-60 GT. Dengan adanya pendelegasian 30-60 ini, maka mempermudah pelaku usaha dalam perpanjangan SIPI izin Pusat ukuran kapal 30-60 GT. Selain itu Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan juga memberikan kemudahan untuk pelaku usaha yang memiliki kapal dengan ukuran > 60 GT untuk melaksanakan perpanjangan SIPI secara elektronik dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan adanya upaya peningkatan pelayanan ini, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan menyelenggarakan kegiatan Temu Usaha Perizinan Perikanan Tangkap (E-Service ( E-Service)) untuk pelaku usaha di Benoa, Bali, sehingga mereka lebih memahami dan mempermudah mereka dalam perpanjangan SIPI > 60 GT. Kegiatan Temu Usaha Perizinan Perikanan Tangkap ( E-Service) E-Service) ini bertujuan:
40
1.
Meningkatkan Meningkatk an kecepatan dan kualitas pelayanan usaha penangkapan ikan kepada pelaku usaha (mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perpanjangan perpanjangan secara elektronik untuk kapal > 60 GT melalui fasilitas f asilitas internet).
2.
Mengembangkan system pelayanan perizinan secara online dengan teknologi internet.
3.
Memperluas akses informasi informasi perizinan usaha bagi stakeholder perikanan tangkap.
i.
Sosialisasi Sosialisasi Pelaksanaan SOP di Pelabuhan Perikanan Pengertian Pelabuhan Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor
PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pasal 3 pada permen KP ini menjabarkan mengenai fungsi pelabuhan perikanan, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan
pengaturan,
pembinaan,
pengendalian,
pengawasan
serta
keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Sedangkan fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan fungsi pengusahaan ini, terdapat fungsi dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan (Pasal 3 ayat 7 huruf e) sehingga perlu diadakannya suatu pengaturan lebih lanjut yang mengenai sewa lahan dan bangunan serta barang dan/atau jasa milik Negara di pelabuhan perikanan. 41
Adapun maksud pelaksanaan pelaksanaan Sosialisasi Sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai aturan yang berlaku dalam proses sewa menyewa lahan dan bangunan di PPN Pengambengan dan aturan pelayanan pengguna jasa pelabuhan. Beberapa hal yang menjadi tujuan diadakannya Sosialisasi Pelaksanaan SOP di Pelabuhan Perikanan antara lain: 1.
Untuk memberikan pedoman bagi pemberi sewa dan pemberi pelayanan.
2.
Untuk
mewujudkan
pelayanan umum
yang berkualitas, berkualita s,
memuaskan,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. j.
Sosialisasi Sosialisasi Eco Fishing Port di di Pelabuhan Perikanan Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, seringkali masalah kebersihan
dan pengelolaan limbah menjadi terlupakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengembangkan pelabuhan perikanan yang berbasis lingkungan hidup atau Eco Fishing Port . Penerapan Eco Fishing Port adalah cara-cara/ langkah-langkah yang sistematis untuk membangun dan memelihara pelabuhan perikanan yang bersifat ramah lingkungan. Dalam pembangunan pelabuhan perikanan yang berbasis lingkungan, semua stakeholder didorong terlibat secara sukarela menciptakan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Dengan penerapan Eco Fishing Port , maka aktivitas pendaratan, pembongkaran ikan, sampah serta konsumsi penggunaan air dan energy dapat dimonitor. Implementasi Eco Fishing Port Fishing Port di di pelabuhan perikanan antara lain: 1.
Perencanaan pelabuhan pelabuhan perikanan perikanan harus mengacu pada Enviroment Management System (EMS) berdasarkan (EMS) berdasarkan standar ISO 14001.
2.
Bangunan/Infrastrukt Bangunan/I nfrastruktur ur di Pelabuhan Perikanan Perikana n harus hemat energi.
3.
Fasilitas pendaratan dan cara penanganan ikan harus baik untuk mencegah hilangnya kualitas dan nilai produksi perikanan.
42
4.
Peningkatan Peningkata n kesadaran kesadara n para stakeholder terhadap permasalahan lingkungan dan hubungan antara pengelolaan lingkungan dengan nilai ekonomis.
5.
Perbaikan system pendataan ikan antara lain denganmembangun denganmembangu n dan mengintegrasikan system aplikasi berbasis IT dan mengintegrasikan dengan system DSS untuk memperkuat pengelolaan data dan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:
1.
Agar stakeholder dan pengguna jasa di lingkup PPN Pengambengan Pengamb engan dapat memenuhi unsur K5.
2.
Sebagai upaya pengendalian pencemaran guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
3.
Agar masyarakat semakin memahami dan menyadari bahwa kebersihan di lingkungan PPN Pengambengan merupakan kegiatan yang harus sering dilakukan sebagai upaya pengendalian pencemaran guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
Pelaksanaan Pelaksana an Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
PPN Pengambengan dalam rangka penyediaan fasilitas yang memadai untuk aktifitas perikanan yang efektif dan efisien dilakukan secara bertahap sejalan dengan Rencana Strategik yang telah disusun sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan.
43
Tabel 6 Pengadaan PPN Pengambengan Tahun 2015 No
Jenis
Merk/Type Merk/Type Spesifikasi
Volume
Barang/Pekerjaan 1.
P.C Unit
HP Pavilion 500
8
2.
Lap Top
Dell 5447
4
3.
Printer
Epson LX310
1
4.
Printer
Epson L800
7
5.
Sepeda Motor
Honda Vario CW
1
6.
Rambu-rambu
Local
9
Local
1
Larangan 7.
Rambu-rambu Wajib
8.
A.C. Split
LG 1,5PK
2
9.
Kompor Gas
Rinai
1
10.
Lemari Es
LG GN-Y201
1
11.
Camera Digital
Sony DSC-W830
3
12.
Dispenser
Sanken
1
13.
Teropong/Keker Teropong/Keker
Nikon
1
14.
Cold Box
Lion Star Box 12S
2
15.
Telephone Mobile
Samsung Note 4
5
16.
Lap Top
Dell Inspirion 7348
2
17.
Printer
Epson L 310
1
18.
UPS
ICA CE 1200MacBook 1200MacBook Pro
2
19.
Lap Top
MacBook Pro
1
20.
P.C Unit
HP Slimline
1
44
4.1.4 1.
Evaluasi PPN Pengambengan Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015
120,000 103,188
100,000 75,871
80,000
60,000
47,762
43,377
40,000
28,602 18,046
20,000
6,186
1,874
7,738
17,262
9,188
2,722
2,800 2,380
3,662
0
2011
2012
Pr od odu ks ksi (ton )
2013
Nilai Produ ks ksi (ju ta ta)
2014
20 15
Ju ml mlah Pen da daratan
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 9 Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Pengambengan Tahun 20112015 Dalam periode lima tahun terakhir (2011-2015), produksi perikanan di PPN Pengambengan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011, yaitu 516 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 645 ton pada tahun 2012, lalu tahun 2013 kembali meningkat menjadi 766 ton dan puncaknya pada tahun 2014 mencapai 1.504 ton. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 dimana hasil produksi perikanannya hanya mencapai 1.439 ton. Terjadi penurunan sebesar 65 ton dari tahun 2014 ke tahun 2015. Tabel dapat dilihat pada lampiran 11.
45
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 10 Produksi dan Nilai Produksi Per Jenis Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015 Pada periode tahun 2011-2015, produksi perikanan yang menjadi komoditas utama adalah ikan lemuru, ikan layang, ikan tongkol dan sisanya adalah ikan-ikan hasil tangkapan lainnya. Diantara ketiga komoditi utama produksi perikanan di PPN Pengambengan, ikan lemuru mengalami peningkatan produksi terbesar yaitu 1.560 ton pada tahun 2011 dan mencapai 16.038 ton pada tahun 2015. Kemudian diikuti dengan ikan layang, yaitu 1.348 ton pada tahun 2011 dan mencapai 1.770 ton pada tahun 2013, kemudian tahun berikutnya mulai mengalami penurunan mencapai 397 ton pada tahun 2015. Berikutnya terdapat ikan tongkol dengan hasil produksi 2.925 ton pada tahun 2011, mengalami kenaikan mencapai 3.700 ton pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan hasil 1.513 ton dan kembali meningkat pada tahun 2014 dengan hasil mencapai 2.374 ton, lalu tahun 2015 kembali menurun mencapai 596 ton.
46
Untuk ikan hasil tangkapan spesies lainnya diperoleh hanya pada tahun 2011, 2013 dan tahun 2015. Pada tahun 2011, hasil tangkapan ikan spesies lain mencapai 17 ton. Hasil yang sama diperoleh pada tahun 2013. Kemudian mengalami peningkatan hasil pada tahun 2015 dimana hasil produksinya mencapai 231 ton. Tabel dapat dilihat pada lampiran 12. 2.
Jumlah Kapal Pengangkapan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015
Sumber: PPN Pengambengan Gambar 11 Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kategori Kapal Berdasarkan ukurannya, kapal yang beroperasi di PPN Pengambengan dikategorikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu ukuran kapan 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT dan 40 GT. Dari data yang diperoleh, jumlah kapal perikanan yang ada di PPN Pengambengan berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah kapal penangkapan ikan mencapai jumlah 137 kapal. Tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, yaitu 145 kapal. Tahun 2013 jumlah kapan penangkapan ikan mengalami penurunan menjadi 114 kapal kemudian terus naik sampai tehun 2015 dimana tahun 2014 terdapat 120 kapal dan tahun 2015 mencapai 125 kapal.
47
Jumlah kapal terbanyak yang digunakan oleh nelayan adalah kapal berukuran 20-30 GT, jumlahnya hampir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah kapal berukuran 20-30 GT adalah 65 kapal dan terus bertambah hingga tahun 2013 mencapai 74 kapal. Kemudian 2 (dua) tahun berikutnya mengalami penurunan, jumah kapal berukuran 20-30 GT adalah 71 kapal. Berikutnya kapal terbanyak yang ada di PPN Pengambengan adalah kapal berukuran 5-10 GT. Namun kapal ini hampir setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah kapal berukuran 5-10 GT adalah 47 buah dan mengalami penurunan sampai tahun 2013 mencapai 6 kapal. Kemudian tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan jumlah kembali hingga mencapai 15 buah pada tahun 2015. Sedangakan untuk kapal berukuran 10-20 GT mengalami penambahan jumlah hampir setiap tahunnya. Pada pahun 2011 sampai tahun 2012 semula berjumlah 25 kapal menjadi 34 kapal. Tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dimana jumlah kapalnya menjadi 33 kapal. Berikutknya kembali mengalami penambahan jumlah pada tahun 2014 dan 2015 jumlah kapal ukuran 10-20 GT mencapai 39 kapal. Pada kapal berukuran 40 GT hanya ada pada tahun 2013 dan 2014 dan hanya berjumlah 1 kapal. Keterangan table dapat dilihat pada lampiran 13. 4.2
Lembaga Penunjang PPN Pengambengan Tata hubungan kerja pelabuhan perikanan perikana n dengan instansi terkait yang ada
di
lingkungan
pelabuhan
dilakukan
dengan
prinsip
koordinasi
dengan
mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Instansi terkait yang telah melakukan pelayanan dan mempunyai kantor kerja di pelabuhan adalah:
48
4.2.1
Satuan Kerja PSDKP Pengambengan Satuan
Kerja
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
(SATKER PSDKP) Pengambengan merupakan salah satu lembaga pengawas yang berada di bawah Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satker PSDPK Pengambengan Jembrana, Bali memiliki area kerja di tiga Kabupaten diantaranya Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Buleleng. SATKER PSDKP Pengambengan, Bali memiliki tugas pokok mengawasi tertibnya kegiatan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Sumberdaya perikanan yang diawasi oleh SATKER PSDKP dibagi
menjadi
dua,
sumberdaya
kelautan
dan
sumberdaya
perikanan.
Pengawasan sumberdaya kelautan meliputi pengawasan ekosistem, pengawasan pencemaran serta pengawasan konservasi dan ikan-ikan yang dilindungi. Sedangkan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi pengawasan kapal perikanan, pengawasan unit pengolahan ikan dan pengawasan budidaya. 4.2.2
Tempat Pelelangan Ikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu lembaga penunjang
PPN Pengambengan yang berada dibawah naungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, Jembrana, Bali. TPI berperan sebagai tempat pendaratan sekaligus
tempat
untuk
melakukan
pelelangan
hasil
tangkapan
nelayan
Pengambengan. Pengambengan. Tugas pokok TPI di PPN Pengambengan adalah: 1. Melakukan pelelangan hasil tangkapan ikan di PPN Pengambengan. 2. Menimbang hasil produksi tangkapan ikan di PPN Pengambengan. 3. Mencatat dan dan mendata hasil hasil produksi tangkapan ikan ikan di PPN Pengambengan. Pengambengan. 3. Memungut retribusi kepada nelayan dan pembeli, masing-masing 1%. Dalam proses pelelangan maupun pendataan hasil tangkapan ikan di TPI ini dilakukan menggunakan sample. Dan proses pelelangan, penimbangan serta mendataan hasil tangkapan langsung dilakukan ketika ikan didaratkan. Hal ini 49
karena hasil tangkapan ikan di PPN Pengambengan sebagian besar adalah ikan layur. Ikan layur adalah ikan yang tidak tahan lama atau mudah rusak, jadi harus segera proses agar tidak menimbulkan kerugian. 4.3
Permasalahan Permasala han dan Pemecahan Masalah Dalam
pelaksanaan
permasalahan-permasalahan
operasional dalam
pelabuhan,
masih
ditemukan
pelaksanaannya.
Untuk
mengatasi
permasalahan tersebut, diperoleh pemecahan masalahnya. Permasalahan dan pemecahan masalah yang ada di PPN Pengambengan diuraikan sebagai berikut: 4.3.1 Permasalahan Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa permasalahan operasional yang dihadapi dan seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran operasional PPN Pengambengan antara lain: a.
Seksi Kesyahbandaran 1.
Kurangnya fasilitas gedung pelayanan pelayanan Kesyahbandaran. Kesyahbandaran.
2.
Kurangnya
kesadaran k esadaran
nelayan
unt uk untuk
menyediakan
peralatan pe ralatan
keselamatan di kapal untuk masing-masing personil ABK. 3.
Tambat labuh kapal ke kolam labuh masih mengalami kesulitan apabila laut dalam keadaan surut dikarenakan masih ada pendangkalan pada beberapa bagian kolam labuh.
4.
Kurangnya Personil petugas Kesyahbandaran Kesyahbandar an (staf) dan
perlunya
pembekalan pengetahuan bidang teknis Nautika dan teknis perikanan di tambah pengetahuan umum mengenai kapal dan peraturannya untuk personil yang sudah ada. 5.
Pelayanan Umum SHTI di Pelabuhan Umum Umum Benoa belum mempunyai tempat yang permanen, sehingga setiap tahun harus berpindah mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
50
6.
Jarak lokasi PPN Pengambengan dengan Pelabuhan Benoa yang relative jauh yaitu 120 Km Km mengakibatkan koordinasi kurang efektif.
7.
Aplikasi SPB Online belum dapat dilaksanakan karena dalam aplikasi tidak bisa mengakomodir karakteristik kapal yang ada di PPN Pengambengan (satu armada terdiri dari dua kapal tetapi yang bertanggungjawab bertanggungjawab satu nakhoda).
8. b.
Menambah jaringan internet khusus untuk aplikasi SPB On Line.
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha 1.
Dengan Penambahan Penambahan peralatan seperti dump truck , alat kebersihan yang ada di PPN Pengambengan, operator yang tersedia belum mencukupi untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
2.
Belum ada bengkel dan garasi kendaraan kurang mencukupi untuk memarkir kendaraan dinas, fork lift dan dump truk sehingga perlu dipikirkan untuk pembuatan garasi dalam menyimpan kendaraan, dump truck serta serta Fork lift .
3.
Belum adanya tempat parkir khusus kendaraan bermotor mengakibatkan mengakibatk an banyak pengguna jasa memanfaatkan bangsal perbaikan jaring untuk parkir kendaraan roda dua.
4.
Jalan lingkungan pelabuhan yang sebagian masih becek.
5.
Pabrik di sekitar pelabuhan yang masih membuang limbah ke kolam pelabuhan.
6.
Keterbatasan Keterbat asan daya listrik Genset sehingga hanya sebagian yang bisa di cover.
7.
Lahan yang digunakan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan saat ini masih dalam proses serah terima dari Pemerintah Provinsi Bali ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
51
8.
Kantor Pelabuhan kurang luas sehingga kondisi ruang kerja banyak terpisah serta kurang mengakomodir pegawai menyebabkan koordinasi pegawai kurang maksimal.
9.
Penyaluran kebutuhan air bersih untuk pengguna jasa belum dapat dipenuhi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
10. Kapal Dredger yang dimiliki belum memiliki dokumen surat serta ijin AMDAL dalam pengoperasi pengoperasiannya. annya. 11. Belum adanya Bolder Pengikat Tali Kapal di sebelah Selatan Dermaga. 12. Turap masih dalam program pembangunan lanjutan sehingga tanah yang berada sisi dalam, terbawa aliran air ketika pasang. c.
Seksi Operasional Pelabuhan 1.
Pengambilan data di lapangan masih mengalami kendala disebabkan masih kurangnya kesadaran pengusaha penangkapan ikan untuk bisa menyerahkan data hasil tangkapan. t angkapan.
2.
Peralatan
pemrosesan
data
perlu diperbanyak
dan diremajakan
mengingat pengolahan data menggunakan computer. 3.
Akses bandwidth bandwidth internet kurang besar sehingga pengolahan data kurang cepat karena berbasis website.
d.
Subbag Tata Usaha 1.
Masih kurangnya SDM untuk pengelolaan perencanaan.
2.
Masih kurangnya SDM untuk pengelolaan Keuangan.
3.
Masih kurangnya SDM untuk pengelolaan BMN.
4.
Masih perlu pengalokasian area khusus untuk perarsipan dokumen administrasi kantor.
5.
Belum tersertifikasinya tersertifikasinya lahan lahan seluas 7,6 Ha dan 4 Ha.
6.
Desain master plan belum mengakomodir perubahan terbaru kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
52
4.3.2
Pemecahan Masalah Dalam
mengatasi
beberapa
permasalahan
yang
dihadapi
PPN
Pengambengan, didapatkan beberapa pemecahan masalah sebagai berikut: a.
Seksi Kesyahbandaran 1.
Membuat
sosialisasi
tentang
keselamatan
nelayan
diatas
kapal
perikanan. 2.
Mengusulkan kegiatan pengerukan lanjutan di kolam labuh pada tahun 2016.
3.
Mengusulkan bimbingan teknis untuk petugas kesyahbandaran/ kesyahbandara n/ diklat kesyahbandaran pegawai yang berkompeten di bidang kesyahbandaran.
4.
Mengusahakan Mengusahak an mengontrak gedung yang representatif represent atif di wilayah Pelabuhan Umum Benoa dengan masa kontrak panjang (mengusulkan untuk pembangunan gedung pelayanan SHTI).
5.
Mengusulkan untuk penambahan jaringan internet khusus untuk aplikasi SPB On line.
b.
Seksi Operasional Pelabuhan 1.
Menambah jumlah pegawai yang bertugas di lapang.
2.
Pengadaan peralatan computer yang sesuai spesifikasi spesifikas i pengolahan data.
3.
Menambah bandwidth internet untuk menunjang kegiatan pengolahan data
c.
Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha 1.
Melatih tenaga yang mampu mengoperasikan mengoperasikan dump truck dan dan Forklif. Forklif.
2.
Pembuatan garasi kendaraan roda empat dan bengkel
3.
Mengalokasikan
lahan
dan
mengusulkan
dalam
perencanaan
pembangunan pelabuhan untuk dijadikan tempat parkir karyawan PPN Pengambengan.
53
4.
Peningkatan Peningkat an kualitas jalan lingkungan pelabuhan dengan menggunakan beton.
5.
Pembangunan IPAL terpadu di areal pelabuhan.
6.
Pengadaan/Pembelian Pengadaan/Pembelian genset.
7.
Segera diurus berita serah terimanya dari pemprov Bali ke DJPT. DJPT .
8.
Pembangunan kantor sehingga bisa mengakomodir semua pegawai.
9.
Pembuatan sumur bor serta jaringan distribusinya. distribusinya.
10. Mengurus dokumen Kapal dan ijin AMDAL pengoperasian perawatan alur keluar masuk kapal. 11. Pembuatan Border disisi dermaga sebelah selatan untuk menambatkan kapal yang berlabuh area selatan kolam labuh. 12. Mengisi celah tanah dengan batuan agar tanah yang berada disisi dalam tidak habis terbawa air ketika pasang. d.
Subbag Tata Usaha 1.
Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
2.
Untuk pembangunan gudang khusus arsip dapat diakomodir dalam perencanaan rehab gedung kantor.
3.
Memberikan tugas tambahan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPTK) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di perencanaan dan keuangan.
4.
Sudah dilakukan koordinasi dengan BPN dan KPKNL Singaraja untuk proses pengurusan sertifikat dan sudah sampai pada tahap pengurusan di tingkat pusat karena luasan tanah > 7,6 ha sementara lahan 4 ha sertifikasinya dilakukan pada tahun 2016.
5.
Telah dilaksanakan koordinasi dengan Direktorat Pelabuhan Perikanan sehingga dapat dilaksanakan reviu desain master plan Pelabuhan
54
Perikanan Nusantara Pengambengan untuk mengakomodir perubahan terbaru di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
55
V. PENUTUP 5.1
Kesimpulan
Berdasarkan hasik Praktek Kerja Magang (PKM) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Kegiatan perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak tiga puluh tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Gubernur Bali, melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status
pelabuhan,
kemudian
berdasarkan
surat
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas dari PPI Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pengambengan. Kemudian berdasarkan surat
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
B.2672/M.PAN/9/2009 B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dan
diresmikan
menjadi
Pelabuhan
Perikanan
Nusantara
(PPN)
Pengambengan pada tanggal 6 Pebruari 2009. PPN Pengambengan memiliki tujuan untuk menjadikan PPN Pengambengan sebagai pusat pengembangan, pengusahaan, pengelolaan perikanan terpadu yang berkesinambungan di Bali. 2. Fasilitas-fasilitas Fasilitas-fasilitas yang terdapat di di PPN Pengambenga Pengambengan n meliputi: meliputi: -
Fasilitas pokok meliputi area pelabuhan, pelabuhan, dermaga, jetty , break water , kolam pelabuhan, jalan lingkungan, drainase, drainase, groin sisi kiri, turap beton, dan groin sisi kanan.
-
Fasilitas fungsional meliputi gedung TPI, kantor pelabuhan, pelabuhan, kantor kantor bina mutu, tower dan pompa air, bangsal perbaikan jarring, guest house, house, gudang, SPBN dan instalasi listrik.
56
-
Fasilitas penunjang penunjang meliputi meliputi rumah dinas, balai balai pertemuan nelayan, WC. Umum, tempat ibadah (pura), kantor pelayanan pelayanan satu atap, pos satpam, warung serba ada, dan mushola.
3. PPN Pengembengan merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kepala Pelabuhan dan dibantu Kasubbag Tata Usaha, Kasie Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kasie Opersional Pelabuhan dan Kasie Kesyahbandaran. PPN Pengambengan beroperasi untuk menjalankan tugas dan fungsi pelabuhan
sesuai
perundang-undangan.
pelabuhan,
masing-masing
bagian
Untuk
dalam
menjalankan
struktur
organisasi
fungsi PPN
Pengambengan mendapat tugas sesuai bidangnya dan sudah diatur dalam Undang-Undang. 4. Terdapat
dua
lembaga
penunjang
pelaksanaan
kegiatan
PPN
Pengambengan, yaitu SATKER PSDKP dan TPI. Kedua lembaga tersebut menjalankan peran masing-masing namun masih memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan di PPN Pengambengan. SATKER PSDKP memiliki tugas pokok mengawasi tertibnya kegiatan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Dan TPI bertugas untuk melakukan pelelangan hasil tangkapan ikan, menimbang kemudian mencatat dan mendata hasil produksi tangkapan ikan di PPN Pengambengan juga memungut retribusi kepada nelayan dan pembeli, masing-masing 1%. 5.2
Saran Dalam pelaksanaan kerja di PPN Pengambengan, masih ada beberapa
pegawai yang harus menjalankan tugas ganda dan ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, diharapkan adanya penambahan sumberdaya manusia dan pembagian jobdesk pembagian jobdesk yang seimbang.
57
DAFTAR PUSTAKA Dalimunthe, R. F. 2003. Sejarah Ilmu Manajemen. Fakultas Ekonomi USU: Sumatera Utara Gitosudarmo, I. 2008. Prinsip Dasar Manajemen Edisi Kedua. BPFE UGM: Yogyakarta Hasan, M. I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia: Bogor Manurung TV. 1995. Urgensi Pelabuhan dalam Pengembangan Agribisnis Perikanan Rakyat (Kasus Jawa Tengah). Prosiding Agribisnis. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. hlm 204-221 Patilima, H. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung Pemerintah Kabupaten Jembrana. 2013. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana: Bali Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatifdan R&D. R&D. Penerbit Alfabeta: Bandung
Kuantitatif,
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta: Bandung Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke 17. Alfabeta: Bandung Bandung Suherman, A., Adhyaksa D. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Pembangun dna Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Jembrana Bali. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4 No. 2, 2009: 24 - 32
58
LAMPIRAN 1. Fasilitas Pokok di PPN Pengambengan A. Break Water
B. Dermaga
C. Kolam Labuh
59
Lampiran 1 (Lanjutan ( Lanjutan)) D. Jalan Pelabuhan
E. Drainage
60
LAMPIRAN 2. Fasilitas Fungsional di PPN Pengambengan A. Tempat Pelelangan Pelelangan Ikan
B. Kantor Pelabuhan
C. SPBN
61
Lampiran 2 (Lanjutan ( Lanjutan)) D. Bangsal Perbaikan Jaring
E. Gedung Bina Mutu
62
LAMPIRAN 3. Fasilitas Penunjang di PPN Pengambengan A.
Mess Operator
B.
Gedung Pertemua Nelayan
C.
Tempat Parkir Roda 2
63
Lampiran 3 (Lanjutan ( Lanjutan)) D.
Pura
E.
Mushala
64
LAMPIRAN 4. Pelaksanaan Kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan A. PPN Pengambengan Pengambengan
B. Pegawai PPN Pengabengan
65
Lampiran 4. (Lanjutan) C. Pengambilan Data di Kantor PPN Pengambengan
D. Pengambilan Data di Kantor Syahbandar PPN Pengabengan
66
E. Wawancara dengan Pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Pengambengan
F. Pemaparan Hasil Praktek Kerja Magang di PPN Pengambengan
67
LAMPIRAN 5. Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambenga Tahun 2015 No.
Bulan
Jumlah Kunjungan Kapal (Kali)
1
Januari
382
2
Februari
649
3
Maret
701
4
April
538
5
Mei
186
6
Juni
199
7
Juli
315
8
Agustus
521
9
September
626
10
Oktober
830
11
Nopember
858
12
Desember
395
Jumlah
6.200
68
Keterangan
LAMPIRAN 6. Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 20112015 No.
Bulan
2011
2012
2013
2014
2015 201 5
1.
Januari
65
202
21
277
182
2.
Februari
18
197
62
103
392
3.
Maret
28
125
73
375
421
4.
April
60
103
118
227
320
5.
Mei
48
131
112
322
72
6.
Juni
110
321
50
188
73
7.
Juli
309
100
30
75
106
8.
Agustus
290
138
177
243
175
9.
September
212
539
422
305
230
10.
Oktober
343
305
565
431
319
11.
Nopember
324
457
512
395
357
12.
Desember
67
104
238
381
153
1.874
2.722
2.380 2 .380
3.322
2.800
Total
69
LAMPIRAN 7. Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2015 No.
Bulan
Jumlah Penyaluran Es (Ton)
1
Januari
2
Februari
3
Maret
4
April
385
5
Mei
817
6
Juni
480
7
Juli
904
8
Agustus
1.248
9
September
1.461
10
Oktober
1.954
11
Nopember
2.061
12
Desember
885
2.178 262 1.171
Jumlah
13.806
70
Keterangan
LAMPIRAN 8. Penyaluran BBM di PPN Pengabengan Tahun 2015 No.
Bulan
Volume BBM Solar (Ton)
Keterangan
1
Januari
115
2
Februari
148
3
Maret
217
4
April
265
5
Mei
113
6
Juni
96
7
Juli
158
8
Agustus
219
9
September
264
10
Oktober
290
11
Nopember
312
12
Desember
182
Jumlah
2.379
71
LAMPIRAN 9. Penyaluran Garan di PPN Pengambengan Tahun 2015 No
Bulan
Penyaluran Garam (Ton)
1.
Januari
5
2.
Februari
9
3.
Maret
10
4.
April
13
5.
Mei
2
6.
Juni
1
7.
Juli
4
8.
Agustus
6
9.
September
12
10.
Oktober
28
11.
Nopember
16
12.
Desember
5
Jumlah
111
72
Keterangan
LAMPIRAN 10. Frekuensi Penerbitan SPB di PPN Pengambengan Tahun 20142015 No
Frekuensi
Bulan 2014
Keterangan 2015
1
Januari
40
49
2
Februari
10
35
3
Maret
78
36
4
April
45
177
5
Mei
81
137
6
Juni
57
90
7
Juli
49
133
8
Agustus
34
305
9
September
44
283 28 3
10
Oktober
43
278
11
Nopember
88
261
12
Desember
49
196 19 6
Jumlah
618
1980
73
LAMPIRAN 11. Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011-2015
Tahun No. Years
Nilai
Harga Rata
Produksi Rata Rata /
Produksi
Produksi
Rata / Kg
Bulan
Productio
Production
Average
Average Production Production /
n
Value
Price / Kg
Month
(Ton)
(Rp.1000)
(Rp.)
(Ton)
1
2011
6.186
28.571.514
4.619
516
2
2012
7.738
43.376.667
5.606
645
3
2013
9.188
47.761.893
5.198
766
4 5
103.187.98 2014
18.046
9
5.718
1504
2015
17.262
75.871.573
4.395
1439
11.684
59.753.927
34%
38%
0%
34%
RATA-RATA R (%)
74
LAMPIRAN 12. Produksi dan Nilai Produksi Per Jenis Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2011 - 2015 Jumlah / Total
Lemuru / Bali Sardinella
Harga RataTahun
Volume
Nilai
rata
Layang / Scads / Scads
Harga RataVolume
Nilai
Harga Rata-
rata
Volume
Nilai
rata
No. Years
Average
Average
Volume
Value
Price
Volume
Value
Average Price
Volume
Value
Price
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
1
2011
6.186
28.601.514
4.624
1.560
4.980.198
3.192
1.348
4.879.118
3.620
2
2012
7.738
43.376.667
5.606
2.542
11.915.624
4.687
1.050
6.784.019
6.461
3
2013
9.188
47.761.893
5.198
5.720
21.221.273
3.710
1.770
13.431.823
7.589
4
2014
18.046
103.187.989
5.718
14.151
53.864.238
3.806
1.300
11.004.335
8.465
5
2015
17.262
75.871.573
4.395
16.038
65.048.561
4.056
397
2.930.238
7.381
75
LAMPIRAN 12. (Lanjutan) Tongkol / Eastern Little Tuna
Lain-lain / other species
Tahun
Volume
Nilai
Harga Rata-rata
Volume
Nilai
Harga Rata-rata
Years
Volume
Value
Average Price
Volume
Value
Average Price
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
No.
1
2011
2.925
17.234.916
5.892
2
2012
3.700
22.236.611
6.010
3
2013
1.513
11.725.412
7.750
4
2014
2.374
36.698.078
15.456
5
2015
596
5.882.578
9.870
76
17
221.255
13.301
17
221.255
13.301
231
2.010.196
8.702
LAMPIRAN 12. (Lanjutan) Tongkol / Eastern Little Tuna
Lain-lain / other species
Tahun
Volume
Nilai
Harga Rata-rata
Volume
Nilai
Harga Rata-rata
Years
Volume
Value
Average Price
Volume
Value
Average Price
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
( Ton )
( Rp. 1,000 )
( Rp / Kg )
No.
1
2011
2.925
17.234.916
5.892
2
2012
3.700
22.236.611
6.010
3
2013
1.513
11.725.412
7.750
4
2014
2.374
36.698.078
15.456
5
2015
596
5.882.578
9.870
17
221.255
13.301
17
221.255
13.301
231
2.010.196
8.702
76
LAMPIRAN 13. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kategori Kapal No.
Ukuran kapal
kapal (buah) 2011
2012
2013
2014
2015
1
5-10 GT
47
45
6
9
15
2
10-20 GT
25
34
33
39
39
3
20-30 GT
65
66
74
71
71
4
40 GT
0
0
1
1
0
137
145
114
120
125
Jumlah
LAMPIRAN 13. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kategori Kapal No.
Ukuran kapal
kapal (buah) 2011
2012
2013
2014
2015
1
5-10 GT
47
45
6
9
15
2
10-20 GT
25
34
33
39
39
3
20-30 GT
65
66
74
71
71
4
40 GT
0
0
1
1
0
137
145
114
120
125
Jumlah
77
LAMPIRAN 14. Layout PPN Pengambengan
78
LAMPIRAN 15. Peta Tempat Praktek Kerja Magang
79
