Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam kehidupan bernegara May 25, 2016 syahrial Leave a comment Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kemanusian yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pemahaman hukum bah wa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan terutama b erarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabatkemanusiaannya (human martabatkemanusiaannya (human dignity). dignity). Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas normanorma yang obyektif; jadi, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi,beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nila-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian
tata kesopanan, kesusilaan atau moral.Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya. Jadi, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia,maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kedua dilambangkan dengan RANTAI. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakekat manusia adalah susunan kodrat roh ani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Sila kedua dalam Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Kemanusiaan Kemanusiaan di sini didasarkan pada keadilan dan peradaban. Sebelum perubahan UUD 1945, sila Kemanusiaan tidak mendapatkan penjabaran memadai dalam batang tubuh UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempertegas nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal dan 24 ayat. a yat. Pasal 28A sampai Pasal 28I memuat hak-hak ha k-hak asasi manusia. Pasal-pasal itu lalu ditutup dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Ini berarti, pelaksanaan hak asasi harus asasi harus diiringi dengan kewajibannya. Pasal 28J ayat (2) merupakan terjemahan dari Pasal 29 ayat (2) DUHAM, sehingga penyeimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan ketentuan HAM yang berlaku secara universal. Bunyi dari Pasal 29 ayat(2) DUHAM adalah: “(2) Dalam menjalankan hak -hak -hak dan kebebasankebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-keb ebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum d alam suatu masyarakat yang demokratis.”
Dalam mengakualisasikan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif, antara lain: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
1. Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang Politik Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakekat manusia sebagai makh luk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakekat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Darmodihardjo, 1996).
Nilai dasar dari sila kedua mencakup peningkatan martabat, hak, dan kewajiban asasi warga negara, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidak adilan dari muka bumi. Harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.Berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa bangsalain. Di dalam sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakekat makhluk manusia.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan samaterhadap undang-undang negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama; setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan : 1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemer dekaan dekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan …. ” 2. Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 UUD 1945. Wujud nyata dari silaKemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangankan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang politik, antara lain:
Mengakui persamaab derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tentang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti dalam proses pelaksanaan pemilihan umum baik pemilu Presiden, legislatif dan pemilukada maupun dalam proses pemilihan pemimpin lainnya dalam masyarakat yaitu pemilihan rukun tetangga dan rukun warga, pemilihan kepada desa serta dalam lingkungan komunitas masyarakat lainnya.
1. Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang ekonomi
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam). Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan harus kita terapkan, antara lain : Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menyambut tantangan ke depan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di samping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat.Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadapKetuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tolok ukur sisi humanistik dari ekon omi adalah keadilan. Tidak adan ya diskriminasi bagi setiap warga negara berarti mengakui bahwa dibalik setiap perbedaan warga negara ada sebuah kesamaan, yaitu sebagai manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-undang dan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan universal. Inilah dimensi humanistik dalam perekonomian. Hal ini ditandai dengan kesamaan peluang dan akses (equal opportunity) bagi setiap warga negara dalam berekonomi dan menikmati pembangunan ekonomi. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagai sila pamungka s Pancasila disini seyogianya juga menjadi tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia. Berbicara keadilan maka bisa dilihat dari adanya pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Indonesia yang mana pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar tumbuhnya rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru bukannya tidak berusaha mengatasi ketidaksesuaian rencana dan hasil pembangunan ekonomi berupa ketimpangan dan belum meratanya hasil pembangunan. Sejak Pelita III (1979 – (1979 – 1984) 1984) terjadi perubahan pokok. Trilogi Pembangunan yang pada mulanya, urutannya ialah pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kemudian sejak Pelita tersebut diubah menjadi pemerataan, pertumbuhan, pertumbuhan , dan stabilitas. Disusul pula dengan pencanangan dua pokok kebijaksanaan pemban gunan, yaitu: (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan. Pemerataan ekonomi yang akan dicapai tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang humanistik, namun juga mengamalkan amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 yang menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dari silaKemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangankan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang ekonomi, antara lain:
Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tentang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu: 1. Distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai den gan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing. 2. Membantu pekerja yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material. 3. Gemar memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain 4. Mengakui bahwa keberhasilan suatu usaha atas kerja semua pihak 5. Menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas produsen dengan konsumen.
1. Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam pembangunan sosial budaya Penerapan sila kedua di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan cara formil (mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik), tetapi dapat dengan cara-cara seperti gotong royong membersihkan lingkungan, siskamling dan cara-cara lain yang dapat mengajarkan secara langsung apa artinya tenggang-rasa antara sesama manusia. Pendidikan berwarga negara di jenjang pendidikan formal haruslah dilakukan tidak hanya memberikan teori tetapi dengan praktek langsung.Karena teori cenderung hanya dianggap angin lalu saja, praktek toleransi antara individu satu dengan yang lainnya dapat memberikan gambaran langsung betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan itu. Praktek langsung dari sila kedua dapat dilakukan dalam interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal, di dalam lingkungan pendidikan teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan.
Pada era sekarang ini teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan, anak didik saat ini terbiasa dengan penggolongan-penggolongan berdasarkan status sosial, ada si kaya dan ada si miskin.Sikap seperti itu menjadika n toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Adanya penghargaan (sopan santun) dalam bertutur kata dan bersikap kepada orang lain diharapkan dapat menjadi cermin langsung bahwa sikap toleransi itu menjadi suatu hal yang penting dewasa ini. Bahwa penggolongan-penggolongan berdasarkan status sosial itu adalah hal yang merusak sifat-sifat kemanusiaan. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya buda ya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai antiklimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu dalam pengembangan social budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sebenarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial budaya tertuang dalam sila kedua yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam rangka pembangunan soaial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang social budaya. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan kerangka dorogan untuk universalisasi yaitu melepakan symbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan transendentalisasi yaitu meigkatkan derajad kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo. 1986). Dengan demikian maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kelompok sosial tertentu sehingga menciptakan suatu sistem sosial budaya yang beradab. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial budaya juga dapat dipahami dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yaitu: Pasal 1 Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia d engan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Dari kedua pasal terebut, dapat kita laihat bahwa dalam membangun social budaya diperlukan kemanusiaan yang beradab dalam implementasinya di kehidupan masyarakat adalah dengan menghormati dan memelihara serta mengembangkan budaya bangsa. Wujud nyata dari silaKemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangankan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang sosial budaya, antara lain:
Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tentang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan hubungan sesama dalam masyarakat, saling menghormati budaya masing-masing serta kreatifis karya seni setiap orang.
1. Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang Hankam Pemahaman nasionalisme yang berkurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang amat penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan p ersatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan negara lain diband ingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk di kemudianhari bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi. Dari beberapa butir isi dari sila kedua Panc asila kita dapat merasakan adanya degradasi de gradasi (kemunduran) perilaku masyarakat Indonesia.Pada butir pertama kita diharapkan dapat mengakui dan memperlakukan sesama sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan.Pada era sekarang ini hal ini tampak sangat sulit sekali ditemui, banyaknya prilaku chaos prilaku chaos di di dalam masyarakat membuktikan bahwa butir pertama ini sudah dilupakan.Sama seperti butir pertama, butir-butir dari sila ke dua Pancasila sudah mulai tidak diperhatikan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegaranya. Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasardasar negara kita. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme yang brutal seperti yang kita kita lihat dalam kejadian “Kasus sidang Blowfish sidang Blowfish di di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat
baik itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarganegara di dalam lingkungan masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dapat terwujud salah satunya dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pembangunan dal am bidang pertahanan dan keamanan mutlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 2. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara indonesia 3. Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asai manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan 4. Pertahanan dan keamanan negara harus dipruntukan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat Wujud nyata dari silaKemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangankan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang hankam, antara lain:
Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tentang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan ketertirpan dan keamanan masyarakat, melakukan kewajiban siskamling.
1. Makna dan aktualisasi sila Kemanusian yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM Alam mengaktualisasikan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang hokum dan hak asasi manusia harus bersumber bersumber dari ketentuan UUD 1945, yaitu:
Pembukaan UUD 1945:
alinea pertama :
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea keempat : “……, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada …. k emanusiaan emanusiaan yang adil dan beradab”. 2) Pasal 27 UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang yang layak bagi kemanusiaan 3) Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4) Pasal 29 UUD 1945 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 5) Pasal 30 UUD 1945 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 6) Pasal 31 UUD 1945 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memandang bahwa alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta be relasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. bawaann ya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi. Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan. Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak ada, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Perlu dicatat bahwa konsep harmoni bukan suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis. Wujud nyata dari silaKemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangankan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang hukum dan HAM, antara lain:
Mengakui persamaab derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tentang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nilai-nilai tersebut diatas dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kerukunan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara. Tugas: Bagaimakah cara dan usaha mengimpelentasikan nilai-nilai Sila Kemanusia yang adil dan bweadab dalam kehidupapan bernegara? Apakah hamba tan dan gangguannnya coba beri komentar anda? Daftar Pustaka
Syahrial Syarbaini, Ph.D. Pendidikan Pancasila, 2015. Ghraha Ilmu
Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara May 25, 2016 syahrial Leave a comment Pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha tunggal, tun ggal, tiada sekutu, Esa dalam zatNya, Esa d alam sifat-Nya, Esa dalam Perbuatan-Nya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan yang maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Agama hendaknya menjadi titik konvergen (pertemuan) dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat dialog antar umat beragama: 1. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. 2. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. 3. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus (pemahaman) Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Bagi dan didalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa, dan anti keagamaan serta tidak boleh ada paksaan agama dengan kata lain dinegara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa (atheisme). Sebagai sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersipat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan social bagi seluruh rak yat Indonesia. Hakekat pengertian itu sesuai dengan: 1. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain ”atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa….”
1. Pasal 29 UUD 1945: 2. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa 3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 4. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Inti sila ketuhanan yang maha esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan, yaitu nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat keduduk an kodrat manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan tuhan (Notonagoro) Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka menjadi suatu kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan, untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia, diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh warganya. Maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai akibat dari manusia, karena Negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-manusia, adapun keberadaan nilai-nilai yang berasal dari tuhan. Jadi hubungan Negara dengan tuhan memiliki hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu Negara sebagai akibat langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari tuhan.
Jadi hubungan antara Negara dengan landasan sila pertama, yaitu ini sila ketuhanan yang maha esa adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama , nilai-nilai kebudayaan, yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara.
1. Makna Nilai Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’
Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Sila Ketuhanan yang maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.Karena, sejak awal pembentukan bangsa ini, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan.Maksudnya adalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan manusia yang mempunyai iman dan kepercayaan terhadap Tuhan, dan iman kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut :
Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup, Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Setiap warga Negara Indonesia sudah seharusnya mempu nyai pola pikir, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa.Setiap warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
2. Penerapan Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ Penciptaan kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, dalam kenyataannya, tidak selaluberjalan selaluberjalan mulus seperti mulus seperti yang dicitacitakan.Ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang muncul baik dari campur tangan pemerintah maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri.Hal ini
bisa saja disebabkan karena penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila Ketuhanan, tidak dapat dipahami dan dihayati secara mendalam dan menyeluruh.Akibatnya muncul ideologiideologi atau paham-paham yang berbasiskan ajaran agama tertentu.Sehingga seakan-akan bahwa sila pertama dari Pancasila itu hanya dimiliki oleh salah satu agama tertentu saja. Dengan kata lain bahwa toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari dan diwujudkan. Tentu saja karena adanya golongan -golongan tertentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaannya atau hanya ajaran agamanya sajalah yang paling baik dan benar.Pandangan atau paham yang sempit mengenai pamahaman terhadap agama dan kepercayaan yang seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Konflik antar kelompok agama terkadang juga dapat dipicu kerena kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (departemen agama).Seharusnya, departemen agama adalah lembaga yang bersifat netral, yang membawahi seluruh unsur-unsur agama yang ada atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan memegang teguh nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Jangan malah mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan ataupun menguntungkan agama-agama tertentu, yang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan antar uamat beragama yang tentu saja berbeda agama dan kepercayaannya. Kementerian agama tidak boleh mengurusi ataupun ikut campur tangan terhadap kedaulatan suatu agama. Namun, hanya bertindak sebagai pengontrol dan penjamin.Aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun hanya sebatas untuk menjaga ketertiban dan keamanan antar umat beragama, demi tercapainya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.
1. Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dalam pembangunan bidang Politik Bangsa Indonesia ketenyatakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meyakini bahwa Tuhan adalah maha kuasa atas segalanya. Dalam aspekkehidupan sangatlah penting menempatkan bahwa Tuhan Maha Kuasa dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga aka merasa ada control yang tidaknya pernah lepas dan lengah dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan roda pemerintahan pada kenyataannya belum cukup mengikuti Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa setiap diri kita tidak ada yang mengawasi atau lupa akan Tuhan T uhan melihat kita. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq Allah SWT berfirman, yang artinya: Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguh Allah melihat (segala perbuatannya)?. Para oknum pejabat pemerintahan kita serta pelaksana pemerintahan kurang memperhatikan sila perta ini, Buktinya masih banyak perilaku-perilaku yang seolah-olah Tuhan tidak mengetahui dan Tuhan tidak ada. Perilaku korupsi adalah contoh perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan dan menyatakan ketaqwaannya kepadaTuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah symbol melainkan identitas dan etika bagi
kita sebagai bangsa yang mewarnai perlaku warga Negara beserta aparat Negara dalam menuju tujuan pembangunan bangsa. Dalam bidang politik secara umum terdapat berbagai macam kegiatan kenegaraan meliputi proses menentukan tujuan-tujuan dari system yang telah disepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Politik meliputi unsure kekuasan, jabatan, wewenang dll. Jika dalam berpolitik berpolitik kita berpedoman kepada Tuhanan Yang Maha Esa, maka sagala proses mekanisme perpolitikan harus sesuai dengan perundang-undangan perundang-undangan dan nilai agama. Tindakan “money politic” dalam sebuah pesta demokrasi seperti Pilkada merupakan suatu tindakan secara nyata tidak meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kekuasaan sesuai apa yang di kehendakiNya. Kalau dalam pelaksanaan politik tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam agama, maka hasil dari kepemimpinan seorang pemimpin politik tidak akan membawa dampak positif kepada diripemeimpin dan rakyat, seperti aparat pemerintahan terlibat terlibat dalam korupsi akhirnya akhirnya masuk penjara. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YMEadalah masalah yang yang menyangkut hubungan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayaai dan diyakininya, namun dalam kehidupan politik nilai-nilai tersebut tidak mendapat mendapat perhatian dalam kehidupan bermasyarakat bermasyarakat dan bernegara, seperti perjudian, narkba , prostitusi dll, sudah menjamur dalam kehidupan bangsa yang tidak terlepas dari keterlibatan pelaku politik.
1. Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dalam pembangunan bidang ekonomi Berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadikan landasan spiritual, moral dan etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi, dengan demikian ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika sehingga pembangunan dapat meningkat akhlak warga Negara. Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar Negara etika dalam kehidupan bernegara, tentu sudah semestinya hasil pembangunan ekonomi sebagai hasil usaha bersama yang dapat menciptakan terwujudnya nilai-nilai Ketuhanan YME. Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi sosialis religius. Disebut sosialis karena berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai ruh sosialisme dengan adanya kepemilikan faktor-faktor produksi hajat hidup orang banyak oleh negara dan dengan adanya asas kebersamaan yang melandasi kegiatan perekonomian. Namun, tidak hanya sosialis, demokrasi ekonomi yang ditawarkan Bung Hatta juga bercorak religius karena dijiwai oleh Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menomorsatukan individualisme. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi ekon omi memiliki basis ontologis pada tradisi komunalisme yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat yang berketuhanan dan beragama di nusantara.
1. Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dalam pembangunan sosial budaya
Berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membangun budaya atau pola berfikir sangat melekat pada tuntunan Tuhan YME baik yang tertulis di dalam kitab-Nya maupun yang berada pada perjalanan sejarah manusia dan alam semesta. Dan ilmu-ilmu itu pula yang mendekatkan manusia pada suatu kebenaran yang hakiki dan mengenal lebih dalam tentang tuhannya beserta tempat kembalinya. Sejauh mana pengaruh Tuhan YME dalam manusia yang menerima kebenaran tentang-Nya telah melampaui batas pikiran kita sebagai manusia. Dari pemahaman itu manusia akan mengerti suatu batasan yang tercermin dalam tingkah lakunya, sehingga tingkah laku manusia yang demikian akan mendekati suatu ketaqwaan. Itulah kaitan antara alam pikiran manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dengan sila pertamanya yang berbicara mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembangunan sosial budaya termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa terus ditingkatkan kualitasnya. Seperti halnya dalam pembangunan aspek yang lainnya, Pancasila , khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan dalam aspek ini, yang dapat diwujudkan dengan cara:
Senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat indonesia Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual Menciptakan sistem sosial budaya yang beradap melaui pendekatan kemanusian secara universal
Dalam pembahasan panjang mengenai perumusan dasar Indonesia merdeka, para pendiri Republik ini melihat dampak jangka panjang akan adanya peradaban manusia yang dibangun sesuai kebenaran hukum Tuhan (sila pertama). Dan Pancasila ketika diyakini oleh bangsa Indonesiaakan menjadi suatu keyakinan yang standar dari keyakinan yang beraneka ragam. Hal ini bukan menjadikan Pancasila sebagai agama baru atau penyeragaman keyakinan dari keyakinan-keyakinan yang ada.Melainkan sebagai keyakinan objektif yang telah distandarkan oleh hukum Tuhan dan mengandung kebenaran universal dalam kehidupan bangsa Indonesia. Moral subjektif seseorang sangat berkaitan dengan agama yang dianutnya, maknanya ada peranan hukum Tuhan yang menjadi dasar pemikiran seseorang dalam bertindak dan membuat kebijakan yang akan menjadi etika yang objektif di masyarakat. Jika kita lihat mengenai penetapan Pancasila, maka disitu akan terlihat jelas peranan pemimpin dalam prosesnya. Dengan adanya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan YangMaha Esa”, maksud dari para pendiri republik ini yang berasal dari golongan agama tetap terakomodir. Kepemimpinan sebagai standar nilai budaya dengan subjeknya adalah pemimpin, yaitu seseorang yang mampu
mengaktualisasikan moralnya yang subjektif ke dalam tatanan etika yang objektif. Sudah pasti orang tersebut akan memiliki sikap yang mendekatkan kehidupan manusia ini sesuai dengan perintah-Nya. Pola berpikir demikianlah yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa ini.
1. Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dalam pembangunan bidang Hankam pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak d ilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara:
Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara indonesia Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asai manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan Pertahanan dan keamanan negara harus dipruntukan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut: 1) Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah). 2) Hubungan antara sesama anggota an ggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komun itas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: 1. 2. 3. 4. 5.
Bertentangga yang baik Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama Membela mereka yang teraniaya Saling menasehati Menghormati kebebasan beragama.
Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:
1. Persamaan hak dan kewajiban antara an tara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama; 2. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam “Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama” (Ronald Robertson, ed.) misalnya, mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi. Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerunan antar masayarakat. Lahirnya lembagalembaga kehidupan sosial budaya seperti “Pela” di Maluku, “Mapalus” di Sulawesi Utara, “Rumah Bentang” di Kalimantan Tengah dan “Marga” di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya.
1. Makna dan aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM Negara hukum Pancasila mengandung lima asas, salah satunya adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berd asarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang ber-Tuhan, agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahn ya dan toleransi harus berdasarkan pada Ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berd asarkan pada tiga pilar, yaitu freedom yaitu freedom (kebebasan), rule of law (aturan law (aturan hukum) dan tolerance dan tolerance (toleransi) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap k ebebasan beragama ( freedom freedom of religion). religion). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak.
Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu pertama yaitu pertama,, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; kedua, kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungann ya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber -Tuhan, -Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuh an menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”. ber-Tuhan”.
Pidato Soekarno tersebut merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPKI dalam pemandangan umum mengenai dasar negara. Para anggota BPUPKI berpendapat pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara. Pendapat ini menunjukkan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan. Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Nilai Ketuhanan yang maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan ada nya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan an tara Tuhan manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota MPR yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 tampaknya memahami pesan penting dari nilai Ketuhanan yang harus berdasar kemanusiaan tadi. Karena itu, sebelum Bab XI Agama Pasal 29 “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa…” dibentuk Bab XA Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ini berarti, pelaksanaan Bab XI Agama harus selalu berpijak pada bab sebelumnya, yaitu Hak Asasi Manusia. Posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and Curch”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara h ukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Di samping kedua perbedaan di atas negara hukum Indonesia memiliki perbedaan yang lain dengan negara hukum Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tuntuk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara hukum Indonesia. Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechtstaat maupun rule of law, juga mengandung elemen-emelemen yang spesifik yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial serta persatuan Indonesia Tugas:
Apakah hambatan dan gangguan mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara? Apakah hambatan dan gangguannya!
Daftar Pustaka
Syahrial Syarbaini, Ph.D. Pendidikan Pancasila, 2015. Ghraha Ilmu
