BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-
aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-
aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan
nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud "segala sesuatu"
tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap
timbulnya hukum, darimana hukum ditemukan atau darimana
berasalnya isi norma hukum. sumber hukum pada hakikatnya dapat
dibedakan menjadi 2 macam, yakni sumber hukum materiil dan
sumber hukum formal.
B. Rumusan Masalah
a. ingin mengetahui sumber-sumber hukum di Indonesia
b. ingin mengetahui perbedaan sumber hukum materil dan
sumber hukum formil
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sumber Hukum Formil dan Materil
1. Sumber Hukum Formil
Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam
bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil
diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama
belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan
hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum,
oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat.
Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai
kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk
hidup yang harus diberi perlindungan. Jadi, sumber hukum
formil merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah
mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum
penting bagi para ahli hukum adalah sumber hukum formil, baru
jika memerlukan penentuan asal usul hukum itu, memperhatikan
sumber hukum materil.
Sumber- sumber hukum formil meliputi:
1. Undang- undang
Undang- undang adalah suatu peraturan negara yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara
oleh penguasa negara.
Menurut T.j. buys undang-undang mempunyai dua arti antara
lain;1
1) Undang-undang arti formil ialah setiap keputusan pemerintah
yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya(
terjadinya) misalnya pengertian undang-undang menurut
ketentuan UUD 1945 hasil amandemen adalah bentuk peraturan
yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR.
2) Undang –undangdalam arti materil ialah setiap keputusan
pemerintahan yang isinya mengikatlangsung setiap penduduk.
1 Titik Triwulan Tutik., h.116
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedang
disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis
yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan
(konvensi), traktat dan sebagainya.
Menurut K.Wantjik Saleh:2
Undang –undang dasar adalah peraturan perundang-undangan
yang tertinggi dalam suatu negara yang menjadi dasar segala
peraturan perundang-undangan harus tunduk pada undang-undang
Dasar atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Menurut Dasril radjab3
Undang-undang Dasar adalah suatu dokumen yang mengandung
aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau
dasar-dasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang
lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila
akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan
prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan
atau perubahan bentuk- bentuk peraturan dan ketetapan yang
lainnya.
Cara pembentukan Undang-Undang
Suatu undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk
oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada
badan yang diberi wewenang untuk itu. Pelaksanaannya
dilimpahkan kepada badan yang diberiwewenang untuk itu. Cara
pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang
tergntung pada sisitem pemerintahan yang dianut oleh negara
yang bersangkutan. Sistem diindonesia lain daripada sistem
belanda dan akan berlainan pula dengan sistem amerika.
Isi suatu Undang- undang Dasar pada pokoknya
menggambarkan cita-cita suatu bangsa, garis besar, asas dan
tujuan negara, pengaturan tata tertib berbagai lembaga
negara, penyebutan hak-hak asasi manusia, pengaturan tentang
perundang-undangan dan segala sesuatu yang bersifat pengaturan
secara dasar, sehingga ia merupakan suatu frame work of the
nation.
2 K.Wantjik Saleh, dalam Titik Triwulan Tutik ,Pengantar
Ilmu Hukum,h.118
3 Dasril Radjab, dalam Titik Triwulan Tutik,Pengantar Ilmu
Hukum,.h. 118
Sebagai sumber hukum formil, UUD 1945 memiiki arti:
1) Merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan
Merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan, undang-
undang atau
2) penetapan lainnya mengenai sesuatu yang khusus yang berkaitan
dengan kepentingan negara dan masyarakat harus berintikan pada
UUD 1945 menjadi inti, menjadi sumber hukum-hukum lainnya .
Derajat kedudukan UUD 1945 yaitu:4
a. Dari arti materiil UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi
dibandingkan dari undang-undang lainnya, karena UUD 1945
memuat organisasi negara dan jaminan individu atau warga
negara terhadap kewenangan negara.
b. Dalam arti formil UUD 1945 mempunyai derajat lebih tinggi
daripada UU lainnya, karena:
Dalam hal-hal tertentu secara kausal tergantung
padanya dan
Pada umunya penyelenggaraan lebih lanjut diletakan
pada asas-asas dalam undang-undang 1945
c. Dari segi pancasila Undang-undang 1945 merupakan
Grundnormen ( norma dasar) dan sumber dari segala sumber
hukum karena pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang
perumusannya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan tidak
dapat digolongkan dalam jenis peraturan.
d. Dari segi Undang-undang 1945 sebagai hukum dasar yang
tertulis (TAP MPRS NO. XX/1966) Serta sebagai pancaran dari
pancasila maka UUD 1945 merupakanGrundgesetz ( peraturan
dasar) yang merupakan sumber dari arti formil tertinggi.
4 R.Soeroso.Pengantar ilmu Hukum. h.132
2. Kebiasaan (convention ) dan Adat
Kebiasaan adala perbuatan manusia yang tetap dilakukan
berulang-ulang dalam hal yang sama.5 Apabila kebiasaan
tertenru diterima masyarakat dan kebiasaan itu selalu beulang-
ulang dalam hal yang sama.apabila kebiasaan tertentu diterima
masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan
sedemikian rupa,sehingga tindakan yang perlawanan dengannya
diangap sebagai pelangaran perasaan hukum,timbulah suatu
kebiasaan hukum,yang selanjutnya diangap sebagai hukum.
Menurut j.hp.Berllefroid,6 dalam bukunya "inleiding tot
de rechtsweten schap in nederlands', hukum kebiasaan juga
dinamakan kebiasaan saja, meliputi sesuatu peraturan-peraturan
yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati
oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan
itu berlaku sebagai hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan
diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu:
1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam
lingkungan masyarakat tertentu(bersifat materiil).
Adanya keyakinan hukum dari masyarakat( opinio juris seu
necessitates) yang bersangkutan bahwa perbuatan itu merupakan
sesuatu yang seharusnya dilakukan(bersifat psikologis)
2. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar
Kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) ini mempunyai kekuatan
yang sama dengan Undang-undang karena diterima dan dijalankan,
bahkan konveksi ini dapat menggeser peraturan-peraturan hukum
tertulis.
Persamaan antara hukum kebiasaan dan Undang-undang7
a. kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang
terdapat dalam masyarakat
b. kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu
bangsa.
5Titik Triwulan Tutik, h.127
6 J.H.P. Bellefroid dalam Titik Triwulan Tutik,h 128
7 R.Soeroso, pengantar ilmu hukum.,h.156
Perbedaannya:
a. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang
dibebani kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan
peraturan yang timbul dari pergaulan.
b. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada
hukum kebiasaan. Kepastian hukum merupakan perlindungan
yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti
bahwa juga dapat diharapkan ditetapkannya hukum dalam
hukum yang konkret dan oleh karenanya menyebabkan
timbulnya hasrat untuk mencatat hukum kebiasaan. Sebagian
ketentuan dalam UU berasal dari kebiasaan.
Hubungan kebiasaan dengan hukum adat
Hukum adat adalah terjemahan dari adatrecht yang untuk
pertama kali diperkenalkan oleh Snouck hungronye, sehingga
beliau disebut bapak hukum adat. Hukum adat merupakan hukum
yang tidak tertulis yang hidup, lahir dan melekat dalam
kehidupan bermasyarakat dan mempunyai sangsi hukum tersendiri
yang sudah menjadi kepribadian masyarakat.
3.Traktat
Tractaat (traktat) atau Treaty adalah perjanjian yang
dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.
Dengan adanya perjanjian tersebut ,berakibat bahwa para pihak
yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka
adakan. Hal yang demikian itu disebut " pacta sunt servanda"
mksud nya bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang
mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati.
Berdasarkan negara yang melakukan perjanjian traktat terdiri
dari :
1) Traktat bilateral, yaitu apabila traktat diadakan antara
dua negara.Misalnya perjanjian internasional yang
dilakukan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RRC
tentang ' Dwi –kewarganegaraan'.
2) Traktat multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh
lebih dari dua negara. Misalnya perjanjian internasional
tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO)
yang diikuti oleh beberapa negara eropa.
3) Traktat Kolektif atau Traktat terbuka, yaitu traktat
multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-
negara yang pada permulaan tidak turut mengadakan
perjanjian tetapi kemudian juga menjadi pihaknya,
misalnya, piagam PBB. 8
8 Titik Triwulan Tutik, Pengantar ilmu Hukum,.h.130-131
E. Utrecht 9 menyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian
internasional, ada 4 fase, yaitu:
a) penetapan ( sluiting), ialah penetapan isi perjanjian
oleh utusan atau delegasi pihak- pihak yang
bersangkutan dalam pertemuan resminya. Hasil penetapan
ini disebut traktat konsep. Atau konsep perjanjian
(conceptverdrag, concept overeenkomst atau
sluitingsoorkonde).
b) . persetujuan masing-masing DPR (Parlemen) dari pihak
yang bersangkutan.
c) ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala
negara.
d) pelantikan atau pengumuman (afkondiging).
Perjanjian internasional baru mengikat atau berlaku dalam
suatu negara setelah diratifikasi oleh kepala negara. Traktat
yang telah di ratifikasi selanjutnya diundangkan dalam
lembaran negara. Pengundangan traktat dalam lembaran negara
bukan merupakan syarat berlakunya traktat, melainkan bersifat
formal supaya rakyat mengetahuinya.
Karena pengundangan perjanjian internasional( traktat)
hanya bersifat formalitas,maka menurut mochtar kusumatmaadja
perjanjian internasional dapat diadakan melalui 3 tahap
pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan, dan
ratifikasi.
Dasar hukum kekuatan mengikatnya traktat10
1) Teori kehendak
Teori ini mendasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian
internasional adalah kehendak negara itu sendiri. Artinya
negara lah yang merupakan segala sumber hukum.
2) Teori hukum alam
Teori yang dikemukakan oleh thomas Aquinas. Mempunyai
pengaruh yang besar atas hukum internasional. Hukum alam
diartikan sebagai hukum yang ideal yang didasrkan pada
hakikat manusia yang harus taat pada hukum. Demikian juga
dengan negara yang terdiri dari manusia, masyarakat yang
terikat dengan hukum alam harus terikat pula dengan hukum
internasional yang dibuat oleh negara-negara.
9 E.utrecht dalam Titik Triwulan Tutik,Pengantar ilmu
Hukum,.h. 131-132.lihat juga E.Utrecht dalam Umar Said
sugiarto,.pengantar hukum indonesia,.h.72
10zaeni asyhadie dan Arief Rahman,Pengantar ilmu hukum,.h.111-
112,lihat juga R.Soeroso,pengantar ilmu hukum,.h.177-178
3) Pacta Sunt Servanda
Hans Kelsen (Bapak mashab Wiena) berpendapat bahwa asas
pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar hukum
internasional. Menurut mashab wiena bahwa kekuatan mengikat
hukum internasional didasarkan pada kaidah hukum yang lebih
tinggi dan pada giliran juga didasar kan pada hukum yang
lebih tinggi lagi dan pada akhir nya akan sampai pada
puncaknya.
4) Mashab prancis
Mashab ini mendasarkan kekuatan berlakunya hukum
internasional adalah faktor-faktor biologis, soiologis dan
sejarah kehidupan manusia yang mereka namakan fait social,
atau fakta-fakta kemasyarakatan.
3. Yurisprudensi
Yurisprudensi bersal dari kata ' jurisprudentia' (latin)
yang berarti pengetahuan hukum (rechtgeleerheid). Sebagai
istilah teknis indonesia, sama artinya dengan 'jurisprudentie'
(belanda) dan jurisprudence (perancis) yaitu 'peradialan tetap
'atau hukum peradilan'. Hal ini berbeda dengan kata
'jurisprudence'(Inggris)yang berarti'teori ilmu
hukum'(algemene rechtsleer, atau generale theory of law).
Sedangkan untuk Yurisprudensi di pergunakan istilah 'case law'
atau 'judge made law'.11 Secara umum yurisprudensi yaitu
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
telah tetap, yang secara umu memurtuskan sesuatu persoalan
yang telah ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain.
Yurisprudensi merupakan sumber hukum formal karena
didasarkan atas kenyataan bahwa sering terjadi dalam
memutuskan perkara yang diperiksa oleh hakim tidak didasarkan
atas pengaturan hukum yang ada, melainkan didasarkan pada
hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat,
karena undang-undang yang ada sudah ketinggalan zaman, dan
tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang beradap.
11 Utrecht dalam Titik Triwulan Tutik,Pengantar
ilmuhukum,.h.134. lihat juga Purnadi purbacara,dalam
R.Soeroso,.pengantar ilmu hukum,.h.159. lihat juga dalam umar
said sugiarto,pengantar hukum indonesia,.h.67.
Dasar adanya yurisprudensi ini adalah merujuk kepada pasal
14 dan pasal 27 undang-undang pokok kekuasaan dan kehakiman.
Yang telah diubah dengan pasal 16 dan pasal 28.
Undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan dan
kehakiman:
Pasal 16 menyatakan:"pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melain kan wajib untuk memeriksa
dan mengadilinya".
Pasal 28 menyatakan:"hakim sebagai penegak hukum dan keadilan
wajib mengalih, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
ada dalam masyarakat."
Berdasarkan sifat berlakunya yurisprudensi terdiri dari:12
a. yurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang terjadi
karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar
bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.
b. Yurisprudensi tidak tetap yaitu keputusan hakim yang
terjadi hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil
sesuatu keputusan mengenai suatu perkaraserupa
Dasar hukum yurisprudensi segala yang menyebabkan
yurisprudensi dapat di pergunakan sebagai sumber hukum. Dasar
hukum yurisprudensi adalah :
a. Dasar historis Yaitu secara historis yurisprudensi itu
diikuti oleh umum .
b. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat
undang-undang tidak dapat mewujudkan sesuatu dalam undang-
undang. Oleh karena itu, yurisprudensi digunakan untuk
mengisi kekurangan dari undang-undang tersebut.
Asas- asas yurisprudensi yaitu:
a. Asas precedent yaitu hakim terikat pada keputusan-keputusan
yang terlebih dahulu daripada hakim yang sama derajatnya
atau dari hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh
negara anglo saxen (inggris, amerikaserikat dan negara-
negara bekas jajahannya.
b. Asas bebas yaitu kebalikan dari asas preceden, disini
petugas peradilan tidak terikat kepada keputusan-keputusan
hakim sebelumnya, baik pada hakim tingkatan sederajat
maupun hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara
Belanda dan perancis.
12 umar Said Sugiarto, pengantar hukum indonesia,.h.69.
4. Doktrin
Doktrin adalah pernyataan/pendapat para ahli hukum dalam
kenyataan nya pendapat para ahli banyak diikuti orang, dan
menjadi dasar atau bahkan pertimbangan dalam penetapan hukum
baik oleh para hakim ketika akan memutuskan suatu perkara
maupun oleh pembentuk undang-undang. 13
Menurut prof. Dr.sudikno.M.SH.(1986:94)14 doktrin adalah
pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat
hakim dapat menemukan hukum nya.
Sebagai sumber hukum formil doktrin nampak dengan jelas
pada hukum internasional, karena secara tegas dinyatakan
bahwa doktrin /pendapat sarjana hukum terkemuka adalah sebagai
salah satu sumber hukum formil (statute of the internasional
court of justice pasal 38 ayat 1) yang termasuk sumber hukum
formil hukum internasional adalah ( kansil 1982:49)15 :
a. Perjanjian internasional
b. Kebiasaan internasional
c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
d. Keputusan hakim
e. Pendapat para sarjana hukum terbuka
2. Sumber Hukum Materil
Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan
isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidikiasal
usul hukum dan menentukan isi hukum. misalnya pancasila,
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi
falsafah Negara merupakan sumber hukum dalam arti materiil
yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap
peraturan hukum.karena pancasila sebagai alat penguji untuk
setiap peraturan hukum yang berlaku.
13 Titik Triwulan Tutik,pengantar ilmu hukum,.h.136
14 sudikno,dalam R.soeroso,pengantar ilmu hukum,.h.179
15 kansil dalam R.Soeroso,pengantar ilmu hukum.h.180
Menurut uthrecht16, sumber hukum materil adalah perasaan
hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (public
opinion) yang menjadi determinan material pembentuk hukum yang
menentukan isi kaidah hukum.
Sumber hukum materiil juga dilhat dari segi isinya,misalnya;
a) KUH pidana segi materiilnya ialah mengatur tentang pidana
umum, kejahatan pelanggaran.
b) KUH Perdata dari segi materillnya mengatur tentang
masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek
hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa
Faktor kemasyarakatan( sosiologis) adalah hal-hal yang
nyata hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan
tata kehidupan masyarkat. Faktor-faktor kemasyarakatan yang
mempengaruhi pembentukan hukum adalah
1. Kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi dan
terus berkembang dalam masyarkat yang ditaati sebagai
aturan tingkah laku tetap
2. Keyakinan tentang agama/ kepercayaan dan kesusilaan
3. Kesadaran hukum, perasaan hukum dan keyakinan hukum
dalam masyarakat.
4. Tata hukum negara-negara lain, misalnya materi hukum
perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional
diambil dari negara-negara yang lebih maju.
5. Sumber hukum formal, yang sudah ada sekarang ini dapat
dijadikan sebagai bahan untuk menentukan isi hukum yang
akan datang.
Faktor kemasyarakatan menurut (JB.Daliyo,1989:53)17 adalah:
a) Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat
b) Kebiasaan atau adat istiadat yang telah melekat pada
masyarakat dan berkembang menjadi aturan tingkah laku
yang tetap.
16 Utrecht, dalam R.Soeroso,pengantar ilmu hukum.h.180
17 jb daliyo,dalam zaeni asyadie dan arief rahman,pengantar
ilmu hukum,.h.88
c) Hukum yang berlaku, yaitu hukum yang tumbuh berkembang
dan berkembang dalam masyarakat dan mengalami perubahan-
perubahan menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
d) Tata hukum negara-negara lain
e) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
f) Aneka gejala dalam masyarakat baik yang sudah menjadi
peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sumber hukum formil adalah sumber hukum dilihat dari segi
yuridis dalam arti formalyaitu sumber hukum dari segi
bentuknya, yang lazimnya terdiri dari Undang-undang,kebiasaan,
Traktat, yurisprudensi dan Doktrin. Sedangkan sumber hukum
materiil adalah tempat darimana hukum itu diambil dan juga
membantu pembentukan hukum
B. Saran
Demikian pembahasan dari makalah kami.Kami berharap
semoga pembahasan dalam makalah ini dapat membantu dan
bermamfaat bagi pembaca. Dan kami pun berharap pula kritik dan
saran dari pembaca untuk kesempurnaan dalam tugas kami
selanjutnya. Sekian dan Terima kasih.
Daftar Pustaka
Tutik, Titik Triwulan.2006. Pengantar Ilmu
Hukum.Jakarta.Prestasi Pustakaraya.
Soeroso.R. 2014.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta.Sinar Grafika.
Said Umar.S. 2015. Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta. Sinar
Grafika
Asyhadie, Zaeni dan Rahman Arief. 2013.Pengantar Ilmu
Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.
Marzuki, Peter Mahmud.2009. Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta.
Kencana.
Sudarsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta. Rineka
Cipta.
