MAKALAH SEJARAH TERBENTUK T ERBENTUKNY NYA A HUKUM HUKUM PERDA PERDAT TA
DISUSUN OLEH : ARIS TAMA NIM : 03070220
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAKARTA 2009
HUKUM DI INDONESIA Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa,
hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan sebutan Hindia Hindia Belanda Belanda ( Nederlandsch-Indie ). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. hukum Adat, yang Selain Selain itu, itu, di Indone Indonesia sia juga juga berlak berlaku u sistem sistem hukum yang merupa merupakan kan
penerusan penerusan dari aturan-aturan aturan-aturan setempat dari masyarakat masyarakat dan budaya-buday budaya-budayaa yang ada di wilayah Nusantara.
Hukum perdata Indonesia Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan politik dan pemilu pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan seharihari (hukum administrasi atau tata usaha negara), negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara seharihari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewar pewarisa isan, n, harta harta benda, benda, kegiat kegiatan an usaha usaha dan tindak tindakanan-tin tindak dakan an yang yang bersif bersifat at perdata lainnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum
Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Amerika Serikat), Serikat), sistem sistem hukum hukum Eropa Eropa kontin kontinent ental, al, sistem sistem hukum hukum komunis, komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata
di Indone Indonesia sia didasa didasarka rkan n pada pada hukum hukum perdata perdata di Belanda, Belanda, khusus khususnya nya hukum hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan kerajaan Belanda Belanda dan diberlakukan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakuka diberlakukan n mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan dengan beberapa beberapa penyesuaian penyesuaian.. Kitab undang-undang undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: •
Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perc percer eraia aian n dan dan hilan hilangn gnya ya hak hak kepe keperd rdata ataan an.. Khus Khusus us untu untuk k bagi bagian an perkaw perkawinan inan,, sebagi sebagian an ketent ketentuan uan-ke -keten tentua tuanny nnyaa telah telah dinyat dinyataka akan n tidak tidak berl berlak aku u deng dengan an di unda undang ngka kann nnya ya UU nomo nomorr 1 tahun tahun 1974 tentang perkawinan.
•
Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang yang mengatu mengaturr hak dan kewaji kewajiban ban yang yang dimilik dimilikii subyek subyek hukum hukum yang yang berk berkait aitan an deng dengan an bend benda, a, antar antaraa lain lain hakhak-ha hak k kebe kebend ndaan aan,, wari wariss dan dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertent tertentu); u); (ii) benda benda berwuj berwujud ud yang yang berger bergerak, ak, yaitu yaitu benda benda berwuj berwujud ud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) (iii) benda benda tidak tidak berwuj berwujud ud (misaln (misalnya ya hak tagih tagih atau piutang piutang). ). Khusu Khususs untuk untuk bagian tanah, sebagian sebagian ketentuan-k ketentuan-ketentua etentuannya nnya telah dinyatakan dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik , telah
diny dinyata ataka kan n tida tidak k berla berlaku ku deng dengan an di unda undang ngka kanny nnyaa UU tent tentan ang g hak hak tanggungan. •
Buku Buku III tentan tentang g Perikat Perikatan; an; mengat mengatur ur tentang tentang hukum hukum perika perikatan tan (atau (atau kada kadang ng dise disebu butt juga juga perj perjan anjia jian n (wala (walaup upun un isti istilah lah ini ini sesu sesung nguh uhny nyaa mempunyai makna yang berbeda)), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan dan perik perikata atan n yang yang timbu timbull dari dari adan adanya ya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
•
Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; Pembuktian; mengatur mengatur hak dan kewajiban kewajiban subyek
hukum
(khususnya nya
batas
atau
tenggat
waktu)
dalam lam
memper mempergun gunakan akan hak-ha hak-hakny knyaa dalam dalam hukum hukum perdat perdataa dan hal-ha hal-hall yang yang berkaitan dengan pembuktian. Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas fa kultas-fakultas hukum di Indonesia. adalah ketent ketentuan uan yang yang mengat mengatur ur hak-ha hak-hak k dan kepent kepenting ingan an Hukum Hukum Perdata Perdata adalah antara individu-individu dalam masyarakat. masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil dikenall pembag pembagian ian hukum hukum menjad menjadii dua yakni yakni hukum hukum publik publik dan civil law) dikena hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Sejarah Hukum Perdata Huku Hukum m perd perdata ata Belan Belanda da bera berasa sall dari dari huku hukum m perd perdata ata Peran Perancis cis yaitu yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang
pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat
yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813 (1806-1813), ), kedua kodifikasi kodifikasi itu diberlakuka diberlakukan n di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Pada Pada Tahun ahun 1814 1814 Beland Belandaa mulai mulai menyu menyusun sun Kitab Kitab Undang Undang-Un -Undan dang g Hukum Hukum Perdata Perdata (Sipil (Sipil)) atau KUHS KUHS Negeri Negeri Beland Belanda, a, berdas berdasark arkan an kodifi kodifikas kasii hukum hukum Beland Belandaa yang yang dibuat dibuat oleh oleh MR.J.M MR.J.M.. KEMPE KEMPER R disebu disebutt ONTWER ONTWERP P KEMPER KEMPER namun sayangnya sayangnya KEMPER KEMPER meninggal meninggal dunia dunia [1824] [1824] sebelum sebelum menyelesaika menyelesaikan n tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan dengan pemben pembentuk tukan an dua kodifik kodifikasi asi yang yang baru baru diberla diberlakuk kukan an pada pada tangga tanggall 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu : 1. Burgerlijk Wetboek yang yang dising disingkat kat BW [atau [atau Kitab Kitab Undang Undang-Un -Undan dang g Hukum Perdata-Belanda. 2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Van Kan BW adalah merupakan terjemahan ter jemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda KUHPerdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlak berlaku u bagi bagi seluru seluruh h Wilayah ilayah di Indone Indonesia sia.. Hukum Hukum perdat perdataa yang yang berlaku berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian
materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, Tanggungan, UU Kepailitan. Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masingmasing masing sebagai sebagai anggot anggotaa yang yang kemudi kemudian an anggot anggotany anyaa ini diganti diganti dengan dengan Mr. Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948. Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, 1945, KUHPdt. KUHPdt. Hindia Hindia Belanda Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda Belanda disebut disebut juga Kitab Undang Undang – Undang Undang Hukun Hukun Perdata Perdata Indonesia Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
