Makalah Hukum Pidana Internasional Internasional
Aspek Hukum Pidana Internasional dalam Perang Saudara di Syria
Oleh : ROSALIA AGUSTI SH!LLA H!"RASMARA IM : ##$#$##%&%$#%'
PROGRAM PAS(A SAR)AA MAGIST!R ILMU HU*UM UI+!RSITAS "IPO!GORO S!MARAG %$#,
1
-A- I P!"AHULUA
Pergolakan politik di Suriah telah berlangsung kurang lebih dua
tahun serta
menimbulkan berbagai macam konflik dan perang saudara diantara sesama warga Suriah, dan diantara pihak oposisi Suriah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah situasi sosial-politik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al-Assad ternyata masih dapat mempertahankan reim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat. Sedikitnya !."#$ orang tewas dalam perang saudara di Suriah semenjak awal bulan suci %amadan yang dimulai pada #" &uli !"#$. 'emikian keterangan pegiat hak asasi manusia kepada media, (amis, !) &uli !"#*. # ¨ah tersebut meliputi #.*!* korban tewas dari pihak pendukung reim Suriah dan sisanya adalah para pejuang anti-reim, jelas +he Syrian bseratory for uman %ights /S%0 kepada Agence France-Presse / AFP 0. 'irektur S%, %ami Abdel %ahman, mengatakan jumlah korban tewas meningkat tajam pada empat hari sebelumnya. 'ia mengatakan, 1(edua kubu menyembunyikan jumlah korban sebenarnya. Sesungguhnya jumlah korban lebih dari data yang ada.1
!
S%,
organisasi berbasis di 2nggris, mengatakan sebanyak $*3 tentara tewas di bulan %amadan. Sedangkan 45 orang dari anggota paramiliter pemerintah Pasukan Pertahanan Nasional 1
ht t p: //www. t empo. co /r ead/news/2013/07/26/115500045/Sej akAwal Ramadan2000Or angTewas-di Suri ah 2 ht t p: //i nt er nasi onal . kompas. com/r ead/2013/07/23/2225536/Sej uml ah. Kor ban. Per ang. Sur i ah. Di r a wat . di . I s r e l
2
dilaporkan tewas. Sementara itu, )$) warga sipil yang bergabung dengan pemberontak tewas selama bulan suci %amadan. Sebanyak *" di antaranya adalah tentara yang membelot dari Angakatan Bersenjata Suriah. Adapun !$# lainnya adalah warga asing serta pejuang yang tak dikenali. 'ari keseluruhan, jumlah korban meliputi 4*5 orang sipil, berikut #") anak-anak dan 55 perempuan yang hampir seluruhnya tewas akibat tembakan militer. 6enurut catatan S%, lebih dari #"" ribu orang telah kehilangan nyawa sejak konflik Suriah guna menumbangkan Presiden Bashar al-Assad yang dimulai pada 6aret !"##. * Sehubungan dengan uraian di atas, dimana kaidah-kaidah hukum pidana internasional diatur baik materiil maupun formil dan bagaimana penerapannya serta proses dan instrument penegakan hukumnya berkaitan dengan kejahatankejahatan yang sifatnya lintas territorial baik transnasional maupun internasional. 7ksistensi perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasional kemudian menjadi sangat penting artinya. Bahkan tidak ada satu Negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain, dan tidak ada satu Negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasionalnya Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut 8 #. Apa dan -agaimana Hukum Pidana Internasional itu/ %. -agaimana aspek hukum pidana Internasional dalam Perang Saudara di Syria/
-A- II 3
ht t p: //www. t empo. co/r ead/news/2013/05/27/115483492/Rez i mSur i ahBer se di aHadi r i Per t emuanJenewa
3
P!M-AHASA A. Hukum Pidana Internasional : Pengertian0 Asas dan Implementasinya
Berdasarkan doktrin tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional diketahui bahwa titik tonggak lahirnya hukum pidana internasional
adalah semenjak
Perjanjian 9estphalia tahun #4$3 $, dimana melalui perjanjian tersebut mulai diakuinya negara-negara kewilayahan, dan diakuinya prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan derajat negara-negara serta hak menentukan nasib sendiri dari negara-negara, yang kemudian berkembang
menjadi hak-hak dan kewajiban asasi negara-negara sehingga
pelanggaran oleh suatu negara atas hak-hak asasi negara lainnya adalah merupakan tindakan criminal. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwasanya hukum pidana internasional timbul dari pertemuan antara aspek-aspek criminal dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana nasional, artinya karakteristik hukum pidana internasional adalah :khas;,) dimana substansi memiliki : kepribadian ganda : /double personality0, sehingga penegakan hukumnyapun unik yakni antara hukum pidana nasional dan hukum internasional di dalam masyarakat internasional modern dewasa ini. (aidah-kaidah hukum pidana internasional tidak nampak terkodifikasi.
bagi
perkaraperkara
yang
diajukan
kepadanya,
6ahkamah
harus
menggunakan 8 4
4
ar ahHukum I nt er nasi onal Sam SuhaediAdmawi r ya,Sej ,Bi naci pt a,Bandung,1969.
5
arHukum Pi danaI nt er nasi onal Roml iAt masasmi t a,Pengant ,RefikaAdi t ama,Bandung, 2000,hl m.4 6 bi d,hl Roml iAt masasmi t a,i m.12
4
#. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang memuat ketentuan- ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa !. (ebiasaan-kebiasaan internasional., sebagai bukti dari adanya suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. *. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab $. (eputusan-keputusan pengadilan, ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum. 6enurut sumber yang ke tiga /*0, maka asas-asas dalam hukum pidana nasional /seperti 8 asas territorial, asas nasionalitas pasif dan aktif, asas uniersal 0= adalah merupakan asasasas yang dianut oleh seluruh atau bagian terbesar dari hukum pidana negara-negara lain di dunia, leh karenanya asas-asas tersebut merupakan asas hukum / pidana internasional 0 yang berlaku umum. 6emperhatikan kaidah-kaidah diatas, dapatlah dikatakan bahwa tujuan pengaturan hukum pidana internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan hukum pidana melalui kaidah-kaidah hukum pidana nasional= yaitu berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat internasional dan umat manusia pada khususnya. (aidah-kaidah yang menyangkut
masalah keadilan, keamanan dan atau ketertiban, serta kedamaian umum
masyarakat internasional ini adalah merupakan public internasional yang bersifat jus-cogens. Sedangkan untuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang termasuk hukum pidana internasional yang berdimensi transnasional>internasional, sifat juscogens ? nya tidak begitu besar. Adapun mengenai hukum acara pidana internasional yang akan menggandeng hukum pidana internasional yang memiliki kepribadian :khas; itu / 5
double personality 0, maka hukum acara pidana internasional-pun bersumber dari hukum internasional dan hukum nasional berbagai Negara. ukum acara pidana internasional ini :menentukan cara bagaimana hukum pidana internasional dapat dipertahankan, dan pada intinya terdiri atas perjanjian-perjanjian antar Negara mengenai kerjasama dalam bidang peradilan dan administratie tentang peradilan pidana / penyidikan penuntutan, pemeriksaan, dan penghukuman peleku 0 dan penyerahan tersangka serta pelaksanaan hukuman di luar negeri:@. Sehubungan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pidana
internasional
yang tidak terkodifikasi, dan karena tidak ada Negara di atas Negara yang dapat memaksa suatu Negara untuk tunduk pada hukum /pidana0 internasional, maka perlu diperhatikan asasasas yang berlaku dalam hukum pidana internasional yang memberikan “roh/energi” bagi penerapan dan atau pelaksanaan hukum pidana internasional. ukum pidana internasional sesuai dengan karakteristiknya yang :khas;, mengenal beberapa asas, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun yang bersumber dari hukum nasional. 7ksistensi asas hukum hukum ini menjadi penting adanya, karena jika kita sampai pada pembicaraan tentang asas hukum berarti membicarakan unsure yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Berbicara mengenai asas hukum sebagai : roh> jantungnya : peraturan hukum Artinya bahwa asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang./ sebagai ratio etis/ nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis 0. 'engan perkataan lain, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asasasas hukum yang ada di dalamnya. Sesuai dengan karakteristiknya, asas hukum pidana internasional ada yang bersumber dari hukum internasional dan ada yang bersumber dari hukum /pidana0 nasional. Asas pacta
7
So e dj o noDi r dj o s i s wo j o ,Pengant ,Di kt atKul i ah,1995, arHukum Pi danaI nt er nasi onal hl m 3dan24.
6
sunt servada 8 merupakan asas umum yang bersumber dari hukum internasional hal mana karena sumber dari hukum pidana internasional
sendiri salah satunya adalah perjanjian
internasional dimana Negara yang menandatangani dan atau meratifikasi perjajian internasional akan terikat oleh perjanjian tersebut. Sedangkan yang bersifat khusus yang bersumber dari hukum internasional adalah
5
8 au dedere au punere /terhadap pelaku tindak
pidana internasional dapat dipidana oleh Negara tempat locus delicti terjadi dalam batas territorial Negara tersebut atau diserahkan>diekstradisi kepada Negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut 0, dan asas au dedere au judicare /setiap Negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut, serta mengadili pelaku tindak pidana internasional 0. Selain itu asasasas di atas, asas-asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional, ialah 8 asas legalitas,asas territorial, asas nasionalitas pasif dan aktif, asas uniersal, dan asas nonretroaktif , serta asas neb is in idem. 7ksistensi asas-asas tersebut sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan lintas territorial sehubungan dengan pertautan yurisdiksi dari Negara-negara yang terkait= misalnya dalam kasus asan +iro yang sudah menjadi warganegara Swedia dan menimbulkan kekacauan di Negara 2ndonesia, atau kasus ki seorang 9N2 yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Amerika Serikat dimana korbannya adalah 9N2 dan warga Negara Amerika Serikat, yang kemudian setelah itu ki melarikan diri ke 2ndonesia. 'alam kedua kasus tersebut telah terjadi pertautan yurisdiksi antara hukum pidana 2ndonesia dan hukum pidana Negara Amerika Serikat, dan agar tidak terjadi konflik yurisdiksi maka harus ditetapkan hukum pidana mana yang akan digunakan untuk mengadili pelaku berdasarkan asas-asas hukum pidana internasional sebagaimana sudah diuraikan diatas . 8
i bi d i bi d
9
7
%omli Atmasasmita menerangkan, bahwa hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum memiliki dan telah memenuhi empat /$0 unsure sebagai berikut 8 #" #. asas hukum pidana internasional !. kaidah-kaidah hukum pidana internasional *. proses instrumen penegakan hukum pidana internasional $. objek hukum pidana internasional Bertitik tolak dari kriteria di atas, maka yang menjadi objek dari hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional itu sendiri / international crime 0. Suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan internasional, jika memenuhi kriteria>unsur-unsur sebagai berikut 8## #.
10 11
Roml iAt masasmi t a,i bi d I b i d,hl m.4647
8
c. Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas batas territorial suatu Negara / means and methods transcend national boundaries 0. *. 2 /international 'riminal 'ourt ? di 'en aag0. 2ndonesia memang tidak meratifikasinya melainkan mengadopsinya ke dalam 2-ad hoc adalah peradilan terhadap para penjahat P' 22 yaitu 8 (he )uremberg (rial /tahun #5$40, (he (okyo (rial /tahun #5$30, (he 9
*nternational 'riminal& (ribunal for (he Former +ugoslavia /2+ ? #55*0, (he *nternational 'riminal (ribunal For ,anda /2+% ? #55$0. 'isini berlaku yurisdiksi uniersal #! dimana suatu negara memiliki yurisdksi atas pelaku suatu kejahatan dimanapun dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelakunya atau siapapun yang menjadi korbannya. Akan tetapi keberadaan 2 ini tidak menggantikan peradilan nasional negaranegara melainkan melengkapi karena dibatasi oleh asas komplementaritas. Seperti dalam kasus holocoust , dimana Nai pada masa P' 22 telah melakukan kejahatan genosida terhadap orang-orang ahudi>2srael. Salah seorang pelakunya adalah Adolf 7ichman yang melarikan diri ke Argentina yang kemudian di tangkap dan diadili di 2srael pada tahun #54#. 9alaupun 2 bersifat melengkapi berdasarkan asas komplementaris akan tetapi hal ini tidak mutlak karena apabila pengadilan nasional benar-benar un-able dan unilling untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan kejahatan yang terjadi maka akan diambil alih menjadi dibawah yurisdiksi 2 /mengesampingkan asas ne bis in idem0 Cain halnya terhadap kasus-kasus yang berdimensi transnasional seperti 8 kasus (2 / sebagaimana sudah disinggung di atas 0, terorisme / Bom Bali 2, 6arriot, dll0 dimana korbannya melibatkan 9NA, penyalahgunaan narkotika, penyelundupan senjata api, dll= maka enforcement -nya diselesaikan dalam leel nasional>diselesaikan oleh peradilan nasional / indirect enforcement 0. (etika terjadi pertautan yurisdiksi dimana le tempus delicti dan le locus delicti di 2ndonesia atau sebaliknya, maka harus segera disepakati tentang peradilan negara yang mempunyai yurisdiksi yang akan mengadili si pelaku. 'alam menghadapi kejahatan internasional maupun transnasional ini, kadang-kadang masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati.
negara ini yang senantiasa menjadi
penghalang dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan 12
danaI nt er nasi onaldanEkst r adi si IWayanPar t hi ana,Hukum Pi ,YramaWi dya, Bandung,2004hal m 15
10
internasional>transnasional dibutuhkan kerjasama antar negara / bilateral, trilateral, multilateral0 sebagai landasan hukumnya. 'an perjanjian tentang hal ini yang paling tua usianya adalah 7(S+%A'2S2. Asas-asas penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian ekstradisi adalah 8
#*
#. Asas kejaDhatan ganda atau double criminality !. Asas kekhususan atau speciality *. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau non etradition of political criminal $. Asas tidak menyerahkan warganegara atau non etradition of national ). Asas non bis in idem 4. Asas kedaluwarsa 'alam praktik ekstradisi, 2ndonesia pernah mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dalam kasus permintaan ekstradisi terhadap endra %ahardja dengan pemerintah Australia, dalam upaya pengembalian asset hasil
korupsi dan tindak
pidana pencucian uang dengan Singapura, dan proses penyidikan ambali /9N20 dengan pemerintah +hailand dan Amerika Serikat, dalam proses penyidikan Alghoi di Eilipina. -. *aidah Hukum Pidana Internasional dalam Perang Saudara di Syria
'ari data yang penulis temukan melalui laporan dan berita yang membahas mengenai konflik Suriah, penulis menyimpulkan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Suriah sejak bulan 6aret !"## hingga setidaknya bulan 'esember !"##, menunjukkan bahwa serangan-serangan yang secara langsung ditujukan terhadap penduduk sipil adalah serangan-serangan yang bersifat meluas dan sistematis. +indakan-tindakan tersebut di antaranya adalah pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh unit-unit khusus militer dan badan-badan intelejen di bawah kendali pimpinan>komandan masing-masing. Eakta-fakta yang terjadi di lapangan 13
i bi d
11
yang bersumber dari warga sipil serta anggota militer yang membelot yang penulis rangkum dari media on-line serta laporan Amnesty *nternasional dan laporan .uman ,ight !atch adalah bukti empirisnya. 'alam Bab 22 laporan Amnesty 2nternasional yang berjudul : eliberate 0illings”& secara detail menggambarkan betapa tidak berperi kemanusiaanya tindakan-tindakan dari pasukan keamanan Suriah terhadap para warga sipil yang mereka tangkap,siksa dan bunuh. 'i kota 2dlib, setidaknya #" orang dibunuh oleh tentara keamanan Suriah pada tanggal #4 April !"## di daerah +imur-laut dari pusat kota. Semua terbunuh ketika pertempuran antara pasukan militer dengan pasukan oposisi, tetapi mereka yang menjadi korban kesemuanya bukan merupakan bagian dari pasukan oposisi. #$ 'i kota Sarmin, #4 orang dibunuh oleh tentara selama penyerbuan militer di Sarmin pada tanggal !! dan !* 6aret !"#!. 'ari jumlah tersebut, ## diantaranya adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam konfrontasi bersenjata. 'an ditembak mati setelah mereka telah ditangkap. Beberapa orang lainnya telah dibunuh dengan sewenang-wenang selama serangan militer sebelumnya pada tanggal !@ Eebruari. 'i antara mereka yang tewas adalah tiga bersaudara, ousef, Bilal dan +alal aj ussein.#$ 'i SaraDeb, beberapa orang dilaporkan dibunuh oleh tentara selama penyerbuan militer di SaraDeb antara !$ - !3 6aret !"#!. 6ereka yang terbunuh di antaranya adalah
Ibid. hal 17 Ibid.hal 19 - 20
15
12
pasukan keamanan berpakaian seragam tentara dan beberapa berpakaian preman, sore hari tanggal * April. (emudian malam itu mayat mereka ditemukan di tiga tempat terpisah dekat ruang bawah tanah. #4 'i aano8 posisi sudah tidak melakukan perlawanan kepada tentara, namun tentara masih tetap melakukan pelanggaran, termasuk setidaknya satu pembunuhan. Abd al-Catif Catouf, @! tahun ayah dari ## anak, tewas ditembak di rumahnya pada tanggal ) April !"#!. 'i kawasan &ebel Al-Gawiyah8 'i Bsamas, sebuah desa kecil sebelah timur dari 2hsem, seorang wanita menceritakan bagaimana tetangganya, seorang )$ tahun ayah dari delapan /nama korban dirahasiakan0, dibakar oleh tentara di dekat rumahnya pada tanggal @ April !"#!.#@ 'i kawasan &ebel AC-9AS+AN2 8 Pada tanggal 3 April, tentara meluncurkan serangan besar di al-Bashiriya, sebuah desa di mana demonstrasi protes telah berlangsung secara rutin sejak awal pemberontakan. Bersenjata kontak senjata antara tentara dan pejuang oposisi bersenjata terjadi di perbukitan di luar desa. Sekitar *) orang tewas di sekitar desa selama bentrokan= beberapa di antaranya diyakini sebagai pejuang bersenjata, sementara yang lain mungkin pejuang tetapi sudah tidak bersenjata ketika mereka dibunuh. Beberapa adalah warga sipil, termasuk sedikitnya tiga anak, yang tidak terlibat dalam konflik dan mencoba melarikan diri ke tempat yang aman. +iga anak laki-laki 8 &umaHa ousef al-H2ssa 3 tahun, saudaranya 2brahim, #$ tahun, dan sepupunya Noureddine HAli al-H 2ssa, ##tahun dan saudara yang terakhir, H2eddeen, !#, tewas di desa Biftamoun, di mana mereka menggembalakan domba milik keluarga. Anak-anak lain yang menggembala domba tidak jauh dan yang bersembunyi ketika tentara mendekat menggambarkan bagaimana tentara memaksa 2eddeen serta tiga anak laki-laki dan untuk berlutut di tanah dan menembak mati mereka.#3
16
Ibid hal 21 Ibid hal 24 18 Ibid hal 30 17
13
'i Aleppo8 Angkatan bersenjata dengan sewenang-wenang melakukan serangkaian pembunuhan dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. 'i kota kecil +ell %ifHat, di sebelah utara Aleppo, setidaknya sembilan laki-laki dan seorang anak yang terbunuh pada tanggal 5 April !"#! selama serangan dengan kekuatan militer skala besar selama satu hari penuh di kota itu .#5 Serangkaian tindakan di atas adalah sebagian bukti empiris bahwa serangan yang ditujukan langsung oleh pasukan militer Suriah terhadap warga sipil benar-benar memenuhi unsur :meluas; baik dari segi lokasi maupun jumlah korban. Beberapa fakta yang dipaparkan diatas memberikan kesimpulan bahwa kesemua tindakan itu adalah tergolong sebagai (ejahatan terhadap (emanusiaan. 'alam hukum internasional (ejahatan terhadap (emanusiaan merupakan salah satu jenis>bentuk pelanggaran A6 berat sebagaimana diatur dalam Pasal @ 2.*!. 6enurut ukum 2nternasional A6 berlaku baik dalam situasi damai maupun situasi konflik sehingga secara hukum memiliki kekuatan mengikat terhadap negara termasuk Angkatan 6iliternya. Suriah terikat secara hukum pada ketentuan hukum internasional ini, sebab Suriah merupakan negara pihak dari beberapa konensi A6 2nternasional diantaranya (onensi 2nternasional tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, the 'onvention against (orture and 1ther 'ruel& *nhuman or egrading (reatment or Punishment 2'A(#3 the 'onvention on the 4limination of All Forms of iscrimination against !omen 2'4A!#3 the *nternational 'onvention on the 4limination of All Forms of ,acial iscrimination 2*'4,#3 and the 'onvention on the ,ights of the 'hild 2','# and its 1ptional Protocol on the involvement of children in armed conflict , dan bahwa Suriah sebagai bagian dari masyarakat internasional seharusnya ikut serta dalam pengkampanyean, perlindungan dan penegakan A6. al ini menurut penulis bahwa sudah seharusnya kasus-
19
Ibid hal 31
14
kasus pelanggaran A6 berat yang dipaparkan diatas dibawa ke *nternational 'riminal 'ourt 2*''# untuk diadili sesuai ketentuan yang berlaku. +ujuan dari pendirian 2 adalah untuk mengadili pelaku Pelanggaran A6 berat, adapun jenis-jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi 2 adalah8 (ejahatan Fenosida 2'rimes of 5enocide#, (ejahatan terhadap (emanusiaan 2'rimes Against .umanity#& (ejahatan Perang 2'rimes of !ar# dan Agresi 2Agression#$ 2 merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB, meskipun dalam kondisi tertentu memiliki hubungan peran. Atas dasar inilah pelaku pelanggaran A6 berat dalam konflk Suriah dapat diadili di 2. Penekanan dari 2 adalah untuk mengadili indiidu baik sebagai bagian dari sebuah reim maupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan, sehingga kegagalan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku Pelanggaran A6 berat dan tidak ada lagi pelaku yang yang tidak dihukum tidak terulang kembali. Akan tetapi dalam kasus ini, Suriah belum meratifikasi Statuta %oma sehingga ini menjadi masalah. Akan tetapi tampaknya para perancang Statuta %oma sudah sejak awal menyadari akan timbulnya masalah seperti ini, sehingga secara tegas menurut pasal #* huruf b Statuta %oma telah diatur bahwa, 'ewan (eamanan Perserikatan Bangsa-bangsa '( PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab I22 Piagam PBB, berhak untuk menyerahkan kepada 6ahkamah melalui &aksa Penuntut atas kejahatan yang terjadi di wilayah yang belum atau tidak meratifkasi Statuta. !" Namun penyerahan ini hanya dapat dilakukan apabila '( PBB terlebih dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi dalam wilayah Negara-negara yang tidak menjadi peserta statuta, yang menurut '( PBB merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. Selanjutnya diakhiri dengan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam sebuah resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan statuta.*) 6enurut penulis pasal #* huruf b 2 20
Lihat pasal 13 huruf b ICC
15
merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi '( PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran A6 berat dalam konflik Suriah ke 2. Adapun landasan yuridis lain adalah bahwa Suriah merupakan Negara Pihak /State Party0 dari beberapa konensi A6 internasional berdasarkan asas hukum Pacta Sun Seranda. Sehingga dengan demikian, maka secara teoritis terjadinya impunitas bagi pelaku pelanggaran A6 berat tidak ada lagi. Penulis sepenuhnya percaya dan yakin bahwa inilah cara yang paling baik yang dapat ditempuh untuk mengadili para Penjahat (emanusiaan dalam konflik Suriah, seperti halnya kebijakan yang diambil pada tanggal *# 6aret !"") '( PBB mengeluarkan %esolusi Nomor #)5* untuk menyerahkan situasi di kota 'arfur, Sudan, kepada jaksa penuntut 2. Sehingga pada tanggal 4 &uni !"") jaksa penuntut 2 Cuis 6oreno campo secara resmi membuka penyelidikan atas kejahatan-kejahatanyang terjadi di 'arfur. Setelah melalui serangkaan koordinasi dengan '( PBB akhirnya pada tanggal !@ Eebruari !""@ jaksa penuntut 2 menyerahkan kepada (amar Pra Peradilan 2Pre (rial 'hamber# 2 yang dipimpin ole majelis hakim8 Akua (uenyehia, Anta
16
-A- III *!SIMPULA
7fektifitas pelaksanaan hukum pidana internasional dalam masyarakat internasional sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum pidana internasional. 'alam konflik Suriah telah terjadi (ejahatan terhadap (emanusiaan /rimes Against umanity0 sebagaimana diatur dalam pasal @ 2 oleh karena itu, para pelaku (ejahatan terhadap (emanusiaan dalam konflik Suriah, wajib diadili berdasrkan ketentuan hukum internasional yang dalam hal ini adalah 2.
17
"A1TAR PUSTA*A
BUKU :
2 9ayan Parthiana , .ukum Pidana *nternasional dan 4kstradisi, rama 9idya, Bandung, !""$ %omli Atmasasmita, Pengantar .ukum Pidana *nternasional , %efika Aditama, Bandung, !""". Sam Suhaedi Admawirya, "ejarah .ukum *nternasional , Binacipta, Bandung, #545. Soedjono 'irdjosiswojo, Pengantar .ukum Pidana *nternasional , 'iktat (uliah, #55). 2!- :
http8>>www.tempo.co>read>news>!"#*>"@>!4>##))"""$)>Sejak-Awal-%amadan-!"""-rang+ewas-di-Suriah http8>>internasional.kompas.com>read>!"#*>"@>!*>!!!))*4>Sejumlah.(orban.Perang.Suriah. 'irawat.di.2srel 18
http8>>www.tempo.co>read>news>!"#*>")>!@>##)$3*$5!>%eim-Suriah-Bersedia-adiriPertemuan-&enewa
19
