Nama Nim
: Ditiya Duparia Mona Timur : 02091001024
Mata Kuliah
: Hukum Ekonomi Internasional
PERMASALAHAN PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI EKONOMI
PENDAHULUAN A. Latar Latar Belaka Belakang ng
Menur enurut ut
teo teori
ekono konom mi
klas klasiik,
perd perdag agan anga gan n
dan dan
pertum pertumbuh buhan an bisa bisa berjal berjalan an secara secara seirin seiring g satu satu sama sama lain. lain. Sama dengan manusia yang harus bergantung satu sama lain untuk untuk kelang kelangsun sungan gan hidupn hidupnya, ya, sebuah sebuah negara negara tergant tergantung ung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada Pada dasarn dasarnya ya teori teori terseb tersebut ut yang yang menjad menjadii panduan panduan bagi konsep perdagangan bebas. Pere Pereko kono nomi mian an Indo Indone nesi sia a pada pada saat saat ini ini dihad dihadap apkan kan dengan sistem perdagangan bebas. Padahal Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar sepert seperti; i; kejuju kejujuran ran,, disipl disiplin, in, vision visioner, er, kerjas kerjasama ama,, tanggu tanggung ng jawab, peduli dan adil, belum menjadi landasan para pelaku
indust industri ri atau atau ekonom ekonomi. i. Jadi Jadi rakyat rakyat,, para pelaku pelaku indust industri ri & ekonomi
di
Indonesia
tidak
siap
untuk
menerima
perdagangan bebas. Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional
ke
ara arah
pasar
ekspor,
membawa
berbagai agai
konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegi kegiat atan an
perd perdag agan anga gan n
luar luar
nege negeri ri..
Hubu Hubung ngan an
ekon ekonom omii
Indonesia dalam kerjasama dalam pasar perdagangan bebas mem memasuk asukii baba babak k baru baru yang ang lebi lebih h erat erat deng dengan an sem semakin akin gencarnya gencarnya penandatanga penandatanganan nan berbagai berbagai kerjasama kerjasama terutama terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh dengan pembentukan blok
perdagangan
mempercepat
regional
integrasi
yang
ekonomi
diharapkan kawasan
akan ASEAN.
Namun, Namun, tidak tidak selama selamanya nya bahwa bahwa perdag perdaganga angan n bebas bebas sela selalu lu
meng mengun untu tung ngka kan. n. Damp Dampak ak
yang yang diti ditimb mbul ulka kan n
dari dari
perd perdag agang angan an bebas bebas bisa bisa posi positi tiff namun namun juga juga bisa bisa nega negati tif. f. Begitu banyak persoalan dan implikasi yang ditimbulkan oleh adan adanya ya perd perdag agan anga gan n beba bebas s duni dunia. a. Dal Dalam makal akalah ah ini nantiny nantinya a juga juga akan dibaha dibahas s kaitan kaitan perdaga perdagangan ngan bebas bebas jika jika diti ditinj njau au dari dari teor teorii ekon ekonom omii yang yang ada ada di Indo Indone nesi sia a sert serta a keuntungan, kebebasan, dampak pada Negara berkembang.
B. Permas Permasala alahan han
Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana diurakan pada bagi bagian an lat latar bela belaka kang ng,, maka maka
masa masala lah h – masa masala lah h yang ang
menjadi landasan tulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Baga Bagaim iman ana a Perd Perdag agan angan gan beba bebas s jika jika diti ditinj njau au dari dari teor teorii
ekonomi yang diterapkan di Indonesia ? 2. Bagaimana keuntungan dan kelemahan yang ditimbulkan
dari adanya perdagangan bebas? 3. Ap Apa a
fact factor or-f -fak akto torr
yang yang
memp mempen enga garu ruhi hi
kebe keberh rhas asil ilan an
perdagangan bebas? 4. Baga Bagaim iman anaka akah h dampa dampak k pasar pasar bebas bebas bagi bagi Nega Negara ra yang yang
sedang berkembang terutama Indonesia? 5. Bagaimana sikap dunia terhadap perdagangan bebas?
C. Tujuan Tujuan Penul Penulisa isan n
Tujuan pembuatan makalah ini adalah: 1. Un Untu tuk k meme memenu nuhi hi tugas tugas mata mata kulia kuliah h Huku Hukum m Ekon Ekonom omii Internasional. 2. Untuk Untuk menamb menambah ah penget pengetahu ahuan an tentan tentang g permas permasala alahan han seputar lingkup Hukum Ekonomi Internasional. D. Metode Metode dan teknik teknik penulisan penulisan
Metode Metode dan teknik teknik penuli penulisan san yang yang digunak digunakan an dalam dalam penulisan karya tulis ini adalah metode studi pustaka. Studi
pustak pustaka a dilakuk dilakukan an untuk untuk mendap mendapatk atkan an data data dan inform informasi asi yang yang bersi bersifa fatt teor teorit itis is yang yang kemu kemudi dian an data data terse tersebu butt akan akan dij dijadik adikan an
dasa dasarr
atau atau
pedo pedom man
untu untuk k
melih elihat at
adan adany ya
keti ketida dakse ksesua suaia ian n antar antara a teor teorii deng dengan an keny kenyat ataan aan seba sebaga gaii penyebab penyebab dari permasalahan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Sumber – sumber yang dijadikan sebagai rujukan untuk studi pustaka diperoleh dari berbagai sumber bacaan. Baik itu buku maupun situs – situs yang ada di internet. E. Sistemat Sistematika ika Penulisan Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut : BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan tehnik penulisan serta sistematika penulisan. BAB II: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang dibahas berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi dari berbagai sumber. BAB III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam bentuk kesimpulan.
PEMBAHASAN
A.Perdagangan Bebas Ditinjau dari teori Ekonomi
Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan bisa berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia
yang
harus
bergantung
satu
sama
lain
untuk
kelangsungan hidupnya, sebuah negara tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi konsep perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan antarnegara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga.1 Kepentingan ekonomi yang mendasari berlangsungnya perdagangan bebas menghendaki keterpisahan antara kepentingan politik dan ekonomi. Dalam mekanismenya negara tidak memiliki peran signifikan dalam mengatur siklus usaha dan bertindak sebagai penjamin saja bahwa aktifitas ekonomi berjalan dengan semestinya. Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi bahhkan sanggup mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan optimal. Di sana terjadi perilaku yang harmonis dan 1
kompetitif dan
turut
meningkatkan volume
Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional , Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 227
perdagangan internasional. Perdagangan bebas hadir ketika tuntutan globalisasi juga semakin meninggi dimana perluasan jaringan pasar dunia harus semakin ditingkatkan guna memenuhi targen
meksimal
pendapatan
dan
demi
siklus
distribusi
komoditas yang lancer. Siapapun berkesempatan untuk terlibat dalam
pasar
bebas.
Berkesempatan
pula
mendapatkan
keuntungan yang lebih besar juga. Perdagangan terjadi karena kenyataan bahwa tidak semua negara dapat menghasilkan sendiri barang dan jasa untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik jika mengimpor barang dan jasa dari negara lain yang lebih murah karena diproduksi lebih efisien. Sebaliknya negara akan memiliki nilai tambah jika mengekspor barang dan jasa yang bisa mereka produksi secara efisien. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya
hambatan
buatan
(hambatan
yang
diterapkan
pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh
perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjianperjanjian
perdagangan
yang
didukung
oleh
penganut
perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut
sering
dikritik
karena
melindungi
kepentingan
perusahaan-perusahaan besar. Saat ini perdagangan internasional sudah menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan suatu negara di dunia,
begitupula
denganIndonesia
sebagai
bagian
dari
perekonomian dunia juga tidak mungkin terlepas darikegiatan perdagangan internasional, baik itu perdagangan barang maupun jasa. Ide perdagangan bebas digagas pertama kali oleh David Ricardo, yang kemudianmenjadi cikal bakal teori perdagangan internasional. Menurut David Ricardo dalam teorinya yang dikenal sebagai teori keuntungan komparatif itu, pedagangan bebasantar bangsa pasti akan menguntungan setiap negara yang terlibat. Dalam membahas perdagangan bebas penting diketahui konteks yang melatar belakangi munculnya ide perdagangan bebas dan teori yang mendasari pengembangan ide tersebut. Alasannya adalah dengan perdagangan bebas antar bangsa yang meliputi dua negara atau lebih, maka masing-masing negara akan didesak untuk meningkatkan dan mengefisienkan penggunaan
sumber daya produktif
yang dimilikinya.
Awal
pangkal teori David Ricardo ini adalah sekedar tenaga kerja yang bila asumsikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, setiapnegara akan menggeser penggunaan tenaga kerjanya
untuk hanya memproduksi barang yang dapat diproduksi secara paling
produktif
dan
efisien.
Menurut
ekonomdunia
pada
umumnya, walaupun sudah berusia satu abad lebih tapi sampai sekarangteori itu masih tetap terbukti kebenarannya sehingga masih
relevan.
Artinya
paraekonom
yakin
betul
bahwa
perdagangan bebas akan menguntungkan semua negara. Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai dari ide David Ricardo itu adalah : Pertama, secara ideologis, ide perdagangan bebas dikembangkan dalamkonteks kapitalisme. Sehingga ide itu tidak dapat berjalan bilaideologinya bukan kapitalisme. Kedua, secara konseptual, sejak David Ricardo hingga saat ini, teori-teori perdagangan internasional sama sekali tidak berbicara mengenai siapayang secara khusus paling diuntungkan dari perdagangan bebas tersebut. Mengenai siapa yang paling diuntungkan pada masingmasing negara adalah urusan lain, karena tidak berbicara
mengenai
siapa
yang
ilmu
ekonomi
diuntungkan
atau
dirugikan. Apakah yang diuntungkan itu kaum kapitalis, buruh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pembahasan terkait dengan perdagangan bebas, secara ideologis tidak dapat dilepaskan dari kapitalisme dan secara teori ekonomi ini termasuk kedalam kelompok teori ekonomi klasik dan neoklasik atau
yang
belakangan
ini
dikenal
sebagai
neoliberalisme.Liberalisasi perdagangan akan sangat tergantung dengan kemampuan daya saing bangsa, artinya makin tinggi
tingkat daya saingnya, maka negara tersebut akan makin siap untuk
menjalankan
persaingan
perdagangan
di
pasar
internasional. Namun karena sistem liberalisasi perdagangan ini umumnya muncul dari negara-negara maju, maka diperlukan kehati-hatian bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang untuk
mengikatkan
diri
pada
kesepakatan
liberalisasi
perdagangan. Tetapi yang seringkali kita temui dan terjadi pada umumnya, negara berkembang ikut atau masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan karena adanya keterikatan aspek politik atau hutang misalnya, yang pada akhirnya dengan terpaksa masuk dalam kesepakatan liberalisasi. Bukan hanya itu, kecerobohan juga dapat terjadi karena kurangnya tingkat kemahiran dalam bernegosiasi, sehingga padaakhirnya liberalisasi perdagangan memberatkan negara berkembang.2
2
http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses pada 11 Mei 2012)
B. Keuntungan
dan
Kelemahan
yang
Ditimbulkan
dari
Adanya Perdagangan Bebas Perdagangan bebas
Perdagangan antarnegara
bebas
dapat
diartikan
sebagai
perdagangan
dengan berbagai prasyarat dan
syarat yang
diharapkan dapat memberikan keuntungan dari pihak-pihak yang
terlibat
di
dalam
perdagangan
tersebut.
Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu
kepada Harmonized Commodity
Description
and
Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya
hambatan
buatan
(hambatan
yang
diterapkan
pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Semakin
terhapusnya
sekat
karena
internasionalisasi
perdagangan diharapkan mempermudah dalam pencukupan kebutuhan Negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait dengan perdagangan bebas tergantung pada seberapa jauh
dampak
liberasisasi
perdagangan
terhadap
ekonomi
mereka. Jika kebijakan perdagangan memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dan pendapatan rakyat, maka ada peluang
besar
bagi
negara
tersebut
untuk
mengembangkan perdagangan yang lebih terbuka.
lebih
Namun sebaliknya, jika liberalisasi perdagangan berdampak buruk terhadap ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat maka negara tersebut cenderung menolak membuka pasar mereka. Keuntungan Perdagangan Bebas
Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara
umum,
ada
empat (4) wilayah yang
pasti akan
terpengaruh, yakni : 1. Ekspor Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat sehingga volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB naik sehingga lebih lanjut
akan
mengurang
pengangguran
dan
tingkat
kemiskinan. 2. Impor Peningkatan volume impor
akan berpengaruh
terhadap
kecukupan kebutuhan domestik. Ketika suatu Negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tentu kegiatan impor akan sangat membantu untuk stabilitas perdagangan Negara. Selain itu, ketika impor barang dihitung lebih
efektif
menghemat
dan APBN
efisien Negara
maka jika
kegiatan
impor
dibandingkan
memproduksi barang sejenis dalam negeri.
dapat dengan
3. Investasi Bebasnya
arus modal
antarnegara
sangat berpengaruh
terhadap arus investasi suatu negara. Jika daya saing investasi tinggi, dengan keadaan Negara yang kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka arus modal ke dalam negeri akan bertambah dan modal investasi domestik akan bertahan yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Negara tersebut tumbuh positif.
Yang
berimbas
pada
kondisi
produksi
dagang
domestik. 4. Tenaga kerja Jika pekerja serat tenaga ahli dari luar negeri makin mudah untuk memperoleh akses kerja di Negara lain maka dapat akan
diperoleh
orang-orang
terseleksi dan
professional
sebenarnya yangbekerja dalam bidang pekerjaan tersebut. Kesempatan kerja makin terbuka lebar, sebab peluang kerja tersebut tidak hanya diperoleh dari dalam negeri namun sudah menjadi kebutuhan global. Semakin tinggi penddikan, semakin ahli, dan semakin mampu orang dalam bersaing di dunia global, tentu saja akan membuka lebar peluang kerja bagi orang tersebut. Negara akan membayar sepada anatara input
kerja
dengan
output
yang
dihasilkan.
Kerugian Perdagangan Bebas
1. Ekspor Efek negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif
terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. 2. Impor Dampak
negatifnya adalah
peningkatan
impor
yang
apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat dipingir jalan. 3. Investasi Bebasnya arus modal antarnegara sangat berpengaruh terhadap arus investasi suatu negara. Jika daya saing investasi rendah, dengan keadaan yang tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari dalam negeri yang pada aknirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran
Negara
bersangkutan
negatif.
Pada
gilirannya, kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor.
4. Tenaga kerja Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar di negeri, dan kalau kualitas SDM domestik tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Hal ini menjadi tantangan Negara untuk meningkatkan kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dalam dunia global. C. Faktor
-
Faktor
yang
Mempengaruhi
Keberhasilan
Perdagangan Bebas
Pertama, Industri sangat mempengaruhi dalam perdagangan bebas
global.
mengemukakan
Kalangan bahwa
industri
telah
berulang
rendahnya
daya
saing
kali
industri
disebabkan oleh permasalahan seperti keterbatasan suplai energi dan biaya yang tidak bersaing, sistem dan aturan ketenagakerjaan tidak terkait produktivitas, infrastruktur jalan dan pelabuhan, prosedur kepabeanan serta kinerja birokrasi yang menghambat arus barang, akses pendanaan terbatas dan bunga kredit yang tidak bersaing, hingga persaingan di pasar yang tidak fair. Dengan belum adanya perbaikan yang berarti di sisi kebijakan pemerintah, pelaku industri, terutama industri manufaktur, jauh-jauh hari telah merekomendasikan peninjauan ulang semua FTA yang telah diteken pemerintah.
Kedua, merek ternama masih menjadi gantungan karena membuat merek sendiri tidak mudah, dibutuhkan banyak promosi yang memakan biaya besar. Pasar lokal sepatu Indonesia
nilainya
mencapai
Rp
25
triliun.
Merek
lokal
menguasai sekitar 60 persennya melalui merek-merek Carvil, Bata, Ardiles, dan Homyped. Porsi itu turun menjadi hanya sekitar 40 persen setelah masuknya barang China, Taiwan, Thailand, dan Malaysia (Yanuar 2008). Sedangkan menurut M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009) menawarkan kata kunci dalam memengkan persaingan global yaitu; Factor Condition. Yaitu sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara meliputi: Sumber
Daya Manusia (human resources), Sumber Daya Alam (physical resources),
Ilmu
Pengetahuan
resources),
Permodalan
(capital
dan
Teknologi
resources)
(knowledge
dan Prasarana
(infrastructure resources)
Demand Condition. Permintaan sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang keunggulan daya saing, dan kondisi permintaan dimaksud meliputi : Konsumsi dalam negeri, Skala dan jumlah permintaan dalam negeri, pertumbuhan pasar, dan trend permintaan pasar internasional. Industry,
yaitu
menjaga
hubungan
Related & Supporting antara
produsen
dan
pemasok (supplier) dengan menjaga dan mempertahankan nilainilai hubungan yang saling menguntungkan (value chain). Firm Strategy, yaitu strategi yang menyangkut struktur kelembagaan dan pemodalan serta kondisi persaingan termasuk persaingan persaingan dalam negeri.
a. Faktor Keberhasilan Kualitas Sumber Daya Alam
Kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang berkiprah dalam dunia usaha kecil menurut hasil survey yang dikemukakan oleh Tim Lembaga Penelitian IPB. Yang perlu mendapat perhatian adalah tentang adanya perilaku bisnis yang kurang mendukung. Tentunya solusi untuk itu adalah perlunya lembaga pelatihan yang dapat merubah dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan tuntutan bisnis. Bagaimana pemerintah daerah dapat menyikapi fenomena ini tentu
termasuk
juga
mempengaruhi
kesiapannya
dalam
menjalankan peningkatan ekonomi wilayah. Sebagai bahan pembanding boleh kita melihat bagaimana kemajuan industri padat karya yang dilakukan oleh negara China, dimana menurut realita bahwa produk-produk (tekstil, elektronik dan sepeda motor) yang membanjiri pasar Indonesia saat ini adalah merupakan hasil industri padat karya. Sumber daya alam Indonesia pada umumnya masih berupa sumber daya alam murni yang masih harus memerlukan olahan lebih lanjut untuk mendapatkan dan menambah nilai ekonomis. Sumberdaya alam mumi selama ini lebih banyak digunakan sebagai input produksi bagi industri-industri besar termasuk logam dan kimia, yang selama ini Indonesia mengekspornya dalam bentuk murni sedangkan pengolahan selanjutnya dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, Sumber Daya Alam Migas, Kimia dan hasil tambang
lainnya
seperti
yang
dilakukan
oleh
Freeport,
Pertamina dan sebagian usaha perikanan. Akibatnya kita kurang
dan bahkan tidak mendapatkan nilai tambah dan nilai garda (multyflier effect ) atas olahan tersebut. Sedangkan Sumber Daya yang selama ini dikelola oleh industri kecil dan menengah lebih banyak Sumber Daya yang bersifat hasil ikutan dari industri besar (Sihaan (2009). Hal lain yang berhubungan dengan sumber daya alam ini yaitu terjadinya keragaman pemilikan Sumber Daya Alam di masing-masing wilayah (daerah), sehingga diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis atau produk unggulan di masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi kompetisi yang saling
menguntungkan,
karena
masing-masing
wilayah
memproduksi barang yang ekonomis. Dengan kata lain masingmasing
wilayah
memproduksi
harus
atau
menyadari
membeli
apakah
tentunya
lebih
dengan
baik dasar
pertimbangan yang disebut di atas. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mengandung makna yang tidak terpisahkan, karena teknologi merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan. Harus kita terima bahwa faktor Iptek masih memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Kelemahan yang ada selama ini, adalah pembangunan Iptek dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata Internasional. Terjadinya pengerahan dana yang sangat besar untuk pemilikan peralatan, modal tidak rnendukung input produksi industri kecil. Sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya memiliki keunggulan komparative tidak tereksploitir seperti argo industri
pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, juga industri kerajinan. Persoalan lain juga sama seperti pemilikan Surnber Daya Alam yang dikemukakan di atas, yaitu penyebaran atau distribusi Iptek di wilayah-wilayah juga bervariasi menurut kuantitas dan frekuensi aktivitas pembangunan yang telah berjalan di masing-masing wilayah. Permodalan
Untuk
menghindari
rasa
apriori
permodalan ini, maka penulis
tentang
lebih
permasalahan
memfokuskan
uraian
mengenai kondisi permodalan yang ada di daerah nota bene pemerintah
daerah.
Sumber
kapital
yang
dimiliki
oleh
pemerintah daerah selama ini lebih banyak bersumber dari pemerintah
pusat,
yang
jumlahnya
dilakukan
atas
dasar
pendekatan aktivitas pembangunan daerah. Data yang diperoleh dari pusat ini secara rational tidak akan mungkin dapat menghasilkan simpanan karena penetapan besamaya dilakukan melalui pendekatan biaya. Artinya bahwa jumlah dana yang diterima tersebut akan dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang telalh ditetapkan prinsip berimbang. Rasionalnya bahwa penghasilan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan daerah yang diperoleh atas penyediaan barang dun jasa. Akan tetapi sesuai dengan sistem yang dianaut, bila penerimaan daerah yang bersumber dari barang dan jasa ini tersentralisir dan didistribusik lagi ke daerah melalui aktivitas riel
dalam pelayanan masyarakat berupa penyediaan infrastruktur dalam dana lainnya seperti fasilitas umum dan sosial. Dengan demikian sudah dapat diperkirakan kondisi capital daerah secara umum saat ini, apabila dihubungkan dengan tuntutan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga peranan lembaga keuangan dan perbankan dapat menjadi tumpuan dalam maengatasi kendala permodalan ini, akan tetapi kondisi lembaga keuangan dan perbankan saat ini sama halnya dengan yang dialami oleh sektor riel. Akhimaya bahwa untuk menjadikan fungsinya sebagai lembaga penarik dan penyalurkan dana akan bertindak sangat selektif dengan prinsip nyaman dan cepat kembali. Altematif lain yang menjadi harapan untuk mendapatkan dana penyanggah (revolving fund) dalam penggerak (starting fttnd) bagi aktivitas ekonomi di daerah adalah masing-masing
daerah harus menciptakan kondisi ekonomi menjadi menarik (favorable) bagi investor/penanam modal asing (H. Hady. 1996 dalam (Pardede 2009). Menarik berarti bukan hanya dari segi substansi bisnis akan tetapi lebih menyangkut kenyamanan menyeluruh sebagaimana yang tersebut dalam indikator Country Risk sebagai salah satu pertimabangan bagi investor asing. Prasarana
Penyiapan
prasarana
merupakan
partisipasi
pemerintah
dalam upaya mendorong lancamaya aktivitas ekonomi terutama menyangkut pembukaan jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan
dan alat transportasi akan memperlancar penyaluran dan distribusi bahan dan hasil- basil olahan. Untuk kedua fasilitas ini kerjasama antar pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan. Penyediaan sedangkan
jalan
lebih
transportasi
diharapkan
biasanya
kepada
ditangani
pemerintah
oleh
swasta.
Pembukaan jalan penghubung antar sentra produksi dan pasar hendaknya dapat memperhatikan manfaat ganda terhadap munculnya aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang Lintas jalan tersebut, yang berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya kondisi prasarana jalan dan alat komunikasi sudah memadai terutama antar kota/propinsi, akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat pertambahan jumlah alat transportasi yang kurang seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia. Upaya pemerintah
Upaya yang dilakukan pemerintah; Pertama, tentu saja Pemerintah harus peka terhadap kondisi ini. Pemerintah jangan hanya menunggu dan baru bertindak ketika industri kita mulai mati atau bangkrut. Sudah saatnya Pemerintah memberlakukan safeguard (perlindungan pasar) terhadap barang khususnya
produk China, yaitu dengan cara menaikkan tarif bea masuk khusus untuk produk Cina. Hal itu bukan tindakan tabu karena Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa pun melakukan tindakan tersebut. Bahkan tindakan safeguard ini diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kedua, Pemerintah juga bisa melindungi produk dalam negeri yaitu dengan melakukan pengawasan mutu. Artinya produk dari luar yang tidak sesuai dengan standar mutu Indonesia yang telah ditetapkan, dilarang masuk ke pasar domestik.
Ini dapat mencegah produk-produk yang tidak
berkualitas masuk ke Indonesia, seperti yang sekarang ini kerap terjadi. Ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang dilakukan Pemerintah di semua lapisan harus dibersihkan. Kalau tidak maka hal ini akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh
terhadap
daya
saing
produk
dalam
pasar
intemasional. Keempat, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas
dari
sumber
daya
manusia
(SDM)
agar
dapat
mendukung industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan pasar bebas. SDM yang berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan
mutu
pendidikan
serta
menjamin
biaya
pendidikan yang murah. Yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih
mencintai
produk
lokal
ketimbang
produk
asing.
Bagaimanapun juga, kebebasan itu jatuh pada kita sebagai konsumen untuk memilih, apakah produk luar yang kebaratbaratan atau dengan harga yang sangat murah namun dengan kualitas yang tidak jelas ataukah produk sendiri yang merupakan hasil karya anak bangsa sendiri. Kalau kita memilih produk lokal,
berarti kita ikut membantu memajukan industri dalam negeri, yang secara tidak langsung ikut mensejahterahkan masyarakat. Bila kelima hal tersebut dilakukan maka niscaya di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, Indonesia akan mampu bangkit dan bersaing di pasar domestik maupun di pasar global sehingga diakui dimata dunia dan pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.
D. Dampak
Pasar
Bebas
Bagi
Negara
yang
Sedang
Berkembang Terutama Indonesia
Ketika
kita
berbicara
mengenai
Negara
yang
sedang
berkembang tentu akan sangat luas jika akan dibahas lebih lanjut. Karena Negara berkembang tidak hanya ada pada satu atau dua Negara tetapi banyak Negara di dunai ini yang masuk dalam kategori Negara berkembang. Oleh sebab itu, dalam hal ini Penulis
akan
Indonesia,yang
mengkhususkan masih
dalam
dikategorikan
pemabahasan
sebagai
Negara
berkembang. Namun tidak menutup dalam pembahasan nantinya akan Khor
disinggung (2002)
Negara-negara
berpendapat
bahwa
di
luar
globalisasi
Indonesia. ekonomi
mempengaruhi berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara. Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan
perluasan kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan
kerangka
perdagangan kelompok
dan
NSB
globalisasi investasi. yang
ekonomi Misalnya
tingkat
atau
liberalisasi
negara-negara
pembangunan/
dari
kemajuan
industrinnya sudah mendekati tingkat dari negara-negara industri maju, seperti NICs. Grup ketiga adalah negara-negara yang termarjinalisasikan
atau
yang
sangat
dirugikan
karena
ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB terutama di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko). Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan
juga menimbulkan
perlombaan serendah
mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperbesar suasana
aman
dunia.
Di Indonesia, tentu saja perdagangan bebas jika dapat disikapi secara bijak, dengan iklim ekonomi Indonesia yang terkondisikan apalagi
ditambah
faktor
produksi
yang
melimpah,
sudah
seharusnya Indonesia mampu untuk bersaing dalam perdagngan global, namun faktanya masih banyak kelemahan yang terjadi dalam perdagangan di Indonesia jika menyangkut kegiatan ekspor impor. Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan global menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang
mampu
perdagangan
untuk
mempengaruhi
internasional.
Dalam
hal
perjanjian ini, tidak
dalam menutup
kemungkinan terjadi di berbagai Negara berkembang yang lain. Ketika Negara maju masih memiliki kekuatan yang lebih maka untuk seterusnya Negara maju yang akan mengeksploitasi kesempatan dan peluang dari Negara berkembang tersebut. Indonesia telah masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas Asean-Cina (ACFTA) yang mulai diberlakukan Januari 2010. Namun, terdapat banyak celah yang membuat posisi industri dan tenaga kerja Indonesia rentan jika perjanjian tersebut benarbenar
diimplementasikan.
Sebelum
perjanjian
ACFTA
diimplementasikan saja, banyak industri dalam negeri gulung tikar dan bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri,
telah terjadi deindustrialisasi yang ditandai oleh, salah satunya, pertumbuhan konsumsi listrik industri yang negative dan industriindustri baru yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industri yang bangkrut atau keluar. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh moderator, Ivan A. Hadar dalam pengantar diskusi,
bahwa
Indonesia
memang
suka
menandatangani
perjanjian-perjanjian tanpa melihat isinya dengan jelas. Dalam konteks ACFTA, Indonesia memang tidak melakukan persiapanpersiapan yang seharusnya dilakukan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak berusaha memperkuat struktur ekonomi.3
E. Sikap Dunia terhadap Perdagangan Bebas
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan
juga menimbulkan
perlombaan serendah
mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.
3
Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Hal 38.
Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan
perang.
Kawasan Pasifik, dan dunia pada umumnya, ternyata belum siap dengan sistem perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya. Di Eropa semua sibuk dengan upaya memenuhi persyaratan Maastricht, dan banyak yang percaya bahwa perjalanan mereka masih jauh. Dalam praktek perdagangan bebas, AS sebenarnya juga tergolong macan kertas. Dari posisinya yang keras menuntut liberalisasi sektor pertanian, yang sangat ditentang oleh Eropa, mereka akhirnya tunduk juga pada EU. Tapi, prinsip perdagangan bebas jelas dikorbankan, apapun alasannya. Sebenarnya, tekanan dalam negeri AS berada di belakang pelunakan sikap tersebut. Suatu pasal dalam undang undang pertanian AS yang dikeluarkan baru baru ini dengan tegas menyebutkan bahwa “tidak semua sektor pertanian siap untuk masuk ke pasar bebas”. Di bidang jasapun sama saja. AS tidak berniat untuk menciptakan perdagangan bebas di sektor jasa; yang mereka inginkan hanya akses pasar yang lebih besar bagi industri jasa mereka. Lalu masih ada cerita lama tentang lobi buruh industri di AS yang terpukul oleh produk impor dari negara berkembang. Amerika
Latin
mempunyai
cerita
yang
tidak
berbeda.
Walaupun sudah ada FTAA dan Mercosur, banyak negara anggauta yang tidak terlalu bersemangat. Ambil contoh Brasil. Dengan
defisit
perdagangan
yang
makin
besar,
mudah
dimengerti mengapa mereka cenderung menangguhkan ide
pasar bebas. Satu per-satu negara di kawasan ini mulai memasuki masa sulit lagi setelah tanda tanda kebangkitan sempat muncul di awal tahun 1990an. Di
kawasan
Asia
Pasifik,
pada
awal
1990an
semua
bersemangat dengan perdagangan bebas, dan sejumlah statistik klasik selalu dipaparkan untuk menunjukkan dampak positif dari peningkatan perdagangan di kawasan ini. AFTA dan APEC kemudian
lahir.
Namun,
setelah
banyak
negara
anggota
mengalami kesulitan neraca pembayaran, tindakan mengurangi impor mulai diterapkan. Sekali lagi prinsip perdagangan bebas dikorbankan demi kepentingan nasional. Jadi, harus diakui dunia memang belum siap dengan sistem perdagangan bebas. Beberapa Kawasan Perdagangan Bebas Dunia
1. Uni Eropa Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintah dan supranuasional yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht) pada 1992. Badan ini memiliki 4 institusi utama, yaitu : Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Komisi Eropa. Tiap institusi memiliki presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Uni Eropa memili beberapa negara, yaitu : Swedia, Finlandia, Latvia, Lituania, Polandia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg, Irlandia,
Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Austria, Slovenia, Rep. Ceko, Slowakia, Hongaria, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan Rumania. Hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa terus
berkembang
dan
diperkirakan
telah
mencapai
peningkatan dua kali lipat berkat dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan yang ada selama ini. Lebih dari separuh
peningkatan
perdagangan
tersebut
merupakan
perdagangan intra-industri. Pembentukan Uni Eropa tersebut juga
meningkatkan
perdagangan
antara
negara-negara
anggota dengan pihak luar non-anggota. Adapun peningkatan perdagangan eksternal Uni Eropa tersebut dikarenakan : Tumbuhnya keseluruhan
perekonimoian
secara
drastic
Uni
Eropa
sehingga
secara
meningkatkan
permintaannya terhadap impor atas berbagai produk industry dari negara-negara luar bukan anggota. Turunnya tingakat tariff untuk berbagai produk industry impor di berbagai negara berkat tercapainya kesepakatan penting seri perundingan multilateral dalam kerangka GAAT. Akan tetapi di sisi lain, pembentukan Uni Eropa ternyata juga mengakibatkan
diversi
perdagangan
khususnya
dalam
komoditi pertanian, terutama produk-produk musiman seperti biji-bijian yang biasa diimpor dari Amerika Serikat. Keuntungan-keuntungan kesejahteraan yang bersifat statis dari dibentuknya Uni Eropa itu diperkirakan mencapai 1 hingga 2 persen GDP, sedangkan keuntungan dinamisnya
diperkirakan
mencapai
hingga
5,3
persen.
Masyarakat
internasional senantiasa memberi perhatian besar pada perkembangan
Uni
Eropa,
karena
sampai
sejauh
ini
merupakan satu-satunya bentuk integrasi ekonomi berskala besar yang terus maju, dan yang paling maju. Bila ditinjau dari segi ekonomi, Uni Eropa yang bersatu akan menjadi pesaing kuat bagi Amerika Serikat. Akhir-akhir ini dikatakan bahwa Uni Eropa menjadi biang keladi kebuntuan pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini dikarenakan Uni Eropa belim bersedia memotong tarif impor pertanian demi melindungi petaninya. Negara-negara kaya dianggap sebagai pihak yang berupaya mengeksploitasi negara miskin. 2. Assosiasi perdagangan bebas Eropa (EFTA) Asosiasi ini didirikan pada 3 mei 1960 sebagai sebuah alternative bagi negara-negara Eropa yang memilih untuk tidak
bergabung
(sekarang
dengan
Masyarakat
bernama
Ekonomi
Uni
Eropa Eropa).
AFTA dibentuk untuk pertama kalinya pada 4 Januari 1960 di Stockholm oleh 7 negara. Sekarang hanya terdiri dari negara Iceland, Norway, Switzerland, dan Liechtenstein. Pada tahu 1961 EFTA telah berhasil mewujudkan perdagangan bebas untuk produk-produk industry, namun sampai sejauh ini EFTA belum mencapai kemajuan yang cukup
berarti
dalam
penghapusan
hambatan-hambatan
perdagangan untuk produk pertanian. Tidak seperti UE, EFTA
masih membebaskan para anggota dalam merumuskan kebijakan perdagangan nasionalnya terhadap negara-negara luar bukan anggota. Timbulnya
defleksi
perdagangan
(trade
deflection)
akibat dipertahankannya kebijakan nasional masing-masing negara
anggota
yang
berkenaan
dengan
hambatan
perdagangan terhadap negara luar yang bukan anggota. Pada tahun 1973 Inggris dan Denmark melepaskan keanggotaanya dalam EFTA, dan selanjutnya bersama Irlandia kedua negara itu bergabung kedalam Uni Eropa. Tindakan yang sama dilakukan juga oleh portugal pada tahun 1986, sementara itu Islandi justru bergabung kedalam EFTA pada tahun 1970, dan Finlandia mengubah statusnya dari negara Asosiasi menjadi anggota penuh pada tahun 1982, disusul oleh Lichtestein yang merupakan wilayah pabean Swiss pada tahun 1991. Jadi jumlah anggota EFTA tetap tujuh negara dan kini bermarkas di Jenewa. Perkembangan penting terjadi pada 1 Januari 1994, ketika EFTA bergabung di Uni Eropa untuk membentuk kawasan Kawasan Ekonomi Eropa(EEA, European Economic Area) yakni suatu persekutuan pabean yang lebih besar lagi, yang
diharapkan
akan
dapat
memperlancar
arus
perdagangan barang dan jasa serta pergerakan modal dan tenaga kerja diantara 17 negara anggota Uni Eropa dan EFTA(Swiss
yang
sejak
semula
menentang
fakta
pembentukan EEA pada bulan Desember 1992 menyatakan diri tidak akan bergabung, sedangkan Linchtenstein mengikuti
jejak swiss karena ia tidak mungkin bergabung jika Swiss tidak
bersedia). Dengan terbentuknya EEA, maka terciptalah sebuah
perekonomian gabungan yang lebih besar lagi dari Eropa. Potensi pasarnyapun lebih besar, karena wilayah EEA dihuni oleh 370 juta manusia. Austria, Finlandia, Norwegia, dan Swedia bahkan diperkirakan akan melepaskan keanggotannya dalam EFTA dan bergabung sebagai anggota penuh Uni Eropa pada tahun 1995. 3. Latin Amerikan Free Trade Association (LAFTA-ALALC) Begitu banyak perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat sebelum terbentuknya kawasan perdagangan bebas Mercosur ini. Pada tahun 1960, the Latin American Free Trade Association
(LAFTA-ALALC)
dibentuk
dengan
Montevideo
Traety yang melibatkan Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador,
Meksiko,
Paraguay,
Uruguay,
Venezuela37.
Tujuan utama dari pembentukan LAFTA-ALAC ini adalah untuk memciptakan sebuah kawasan perdagangan pertanian yang memiliki ketentuanketentuan preferensi
khusus,
promosi
dan
khusus dengan tarif regulasi.
Mengapa
kesepakatan ini hanya mengatur komoditas pertanian? Ide dari pembentukan LAFTA-ALC adalah untuk menghindari perdangangan dalam sektor pertanian dari prinsip-prinsip kompetisi klasik yaitu dengan penerapan pajak dan tradebarrier
lainnya.
Namun LAFTA-ALAC ini tidak terlalu berhasil. Negaranegara di Andean seperti Bolivia, Chili, Ekuador dan Peru
menarik diri dari kesepakatan ini. Mereka beragumentasi bahwa kuantitas dan kualitas perdagangan yang terlalu jauh perbedaannya dengan negara-negara besar seperti Argentina dan Chili membuat hasil dan manfaat perdagangan tidak terlalu besar bagi negara-negara di Andean ini. Negara-negara di Andean ini pun membentuk Perjanjian Cartagena yang akan menciptakan sebuah harmonisasi kebijakan-kebijakan
ekonomi
di
negara-negara
anggota.
Seiring dengan perkembangan perjanjian Cartagena, Brasil dan Argentina mulai memikirkan format perdagangan baru yang dapat saling menguntungkan di antara negara-negara di Amerika Selatan khususnya Brasil dan Argentina sebagai dua negara dengan dominant power40 di kawasan tersebut. Berawal dari pembentukan High-Level Joint Commitee yang tersusun
atas
elit-elit
politik
dan
bisnis
yang
merepresentasikan Brasil dan Argentina. Komite ini akan menganalisa
prospek
pembentukan
kerjasama
ekonomi
khusus antara kedua negara tersebut. Pada tanggal 30 Juni 1986 Joint Commitee ini mengeluarkan Argentine-Brazilian Integration Act yang berisi program kerjasama dan integrasi ekonomi antara Argentina dan Brasil. Sebenarnya begitu banyak kelompok penekan yang menginginkan penguatan institusi LAFTA-ALAC ketimbang penguatan
hubungan
bilateral
Argentina-Brasil.
Namun
apabila melihat perkembangan LAFTA-ALAC yang lambat dengan mekanisme perdagangan yang sulit dan tidak dapat mengakomodasikan kepentingan Argentina maka hal yang
wajar
apabila
Argentina
mengambil
keputusan
untuk
meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Brasil. Selain
itu, para
pembuat kebijakan di Argentina
terinspirasi oleh model kerjasama Jerman-Perancis yang mengilhami pembentukan Uni Eropa. Brasil dan Argentina yang memiliki pendapatan GDP relatif tinggi dan jumlah populasi serta ukuran geografis menjadikan kedua negara ini sebagai dominant power. Keberhasilan perdagangan bebas antara kedua negara ini akan menarik negara-negara lain di kawasan ini untuk bergabung dengan mereka. Dan memang strategi ini relatif berhasil. Uruguay dan Paraguay akhirnya bergabung dengan Argentina dan Brasil membentuk kawasan perdagangan bebas. Melihat kemajuan yang luar biasa dari kerjasama perdagangan ini akhirnya pada tahun 26 Maret 1991, Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay menandatangani Treaty
of
Asunción
dengan
tujuan
utamanya
yaitu
membentuk sebuah pasar bersama di antara keempat negara tersebut42. Untuk membentuk pasar bersama ini maka terdapat empat instrumen yang terdapat di Treaty of Asunción yang harus dilaksanakan yaitu: •
Liberalisasi perdagangan berupa pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan non-tariff barriers.
•
Koordinasi bertahap untuk kebijakan ekonomi bersama.
•
Pembentukan common external tariff. Pada tahun 1991 sampai tahun 1994 merupakan masa
transisi yaitu periode bagi keempat negara tersebut untuk menerapkan ketiga kebijakan yang terdapat di Treaty of Asunción. Pada tanggal 17 Desember 1994 masing-masing kepala pemerintahan dari Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay menandatangani perjanjian akhir di Oure Preto, Brasil. Dari perjanjian ini, kawasan perdagangan bebas beroperasi pada 1 Januari 1995 dengan common external tariff sebesar 85% dari kuantitas produksi negara tersebut. Terciptalah sebuah kawasan perdagangan bebas di Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay. Sebagai badan penyelesaian sengketa, di dalam Treaty of Asunción dibentuk Common Market Group dan Council of the Common Market. Council of the Common Market menyerupai European Commission yang menjadi institusi penting dalam pengambilan keputusan. Badan ini terdiri dari menteri ekonomi perdagangan dari keempat negara tersebut. Sedangkan Common Market Group merupakan
badan
yang
ditugaskan
untuk
mengawasi
pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh Council of the Common Market. Untuk
proses penyelesaian sengketa perdagangan
antara negara-negara anggota Mercosur,
setiap negara
diberikan waktu dan ruang untuk saling bernegosiasi terlebih dahulu. Apabila gagal maka perundingan dilanjutkan ke Pengadilan Arbitrase yang dibentuk Council of the Common
Market. Apabila telah diputuskan, Common Market Group akan menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan tersebut. 4. North American Free Trade Agreement (NAFTA) NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara: Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Pada hakekatnya NAFTA telah terbentuk sejak tahun 1988, karena sejak tahun tersebut telah dimulai kerjasama pedagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika tersebut masih bersifat bilateral, dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk diakibatkan meningkatnya pengangguran dan
banyaknya
perusahaaan-perusahaan
Kanada
yang
memindahkan investasi ke Amerika Serikat. Pada dasarnya NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara persertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC
oleh
wakil-wakil
dari
pemerintahan tuan rumah diresmikan
pada
pemerintahan yaitu
tanggal
Amerika 1
Kanada
serta
Serikat. Dan
Januari
1994.
Saat masih direncanakan, NAFTA adalah topik yang sering diperdebatkan diantara ketiga negara. Saat Presiden George Bush (yang berperan utama pada perencanaan) dan Presiden
Bill
Clinton
(yang
membantu
mengimplementasikan
NAFTA)
mempromosikan mendukung
dan
perjanjian,
milyuner Texas Roos Perot dan politikal Pat Buchanan menentangnya. Banyak hilangnya
yang
berfikir
pekerjaan
di
NAFTA
Amerika
akan
menyebabkan
karena
kebanyakan
perusahan berpindah ke utara dengan alasan murahnya tenaga kerja dan deregulasi pasar, serta meningkatnya ekploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Alasan
lain
ekonomi
adalah
Meksiko
membantu
dan
ketiga
menyelesaikan negara
akan
masalah mendapat
keuntungan dengan meningkatnya perdagangan. Pakar lingkungan berpendapat dengan meningkatnya perdagangan akan berdampak pula pada berkembangnya industri di Rio Grande yang akan menyebabkan masalah polusi
semakin
bertambah.
Pendukung
NAFTA
malah
berpendapat bahwa dengan diimplementasikannya perjanjian ini akan lebih mudah mengatur dan memonitor polusi sepanjang perbatasan. NAFTA menghilangkan semua batas-batas nontarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-ketentuan agrikultural Amerika-Kanada (FTA, Free Trade
Agreement) berdampak
sejak
1989 digabungkan
dengan NAFTA. Dengan ketentuan ini semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan Amerika dicakup oleh tariff-rate quotas (TRQ’s) dihapus sejak 1 Januari 1998.
Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula. 5. Council of Mutual Economic Assistance (CMEA) Integrasi ekonomi di Eropa Timur dan Uni Soviet diawali dengan dibentuknya CMEA atau COMECON (Council of Mutual Economic Assistance) pada tahun 1949 oleh Uni Soviet. Dewan ini mencakup negara-negara komunis seperti Bulgaria, Chekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, Mongolia, lalu
Kuba,
bergabung
Korea
Utara, dan
beberapa
Vietnam yang
saat
kemudian.
Tujuan didirikannya CMEA ini adalah untuk memisahkan diri dari
perdagangan
Barat
dan
menciptakan
kemandirian
ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, tujuan pokok lainnya adalah menutup kesenjangan dalam keseimbangan material (material balance). a) Transaksi Dagang Antar Anggota CMEA Transaksi Internasional antar anggota CMEA diatur dan dikendalikan
oleh
pemerintah
melalui
perusahaan
dagang milik pemerintah (state trading companies) yang
masing-masing
menguasai
sektor
industri
tertentu. Dalam sistem tersebut, barang yang boleh diekspor dan diimpor ditentukan oleh pemerintah
dimana barang yang boleh diimpor adalah barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Sistem seperti ini mengakibatkan harga-harga tidak ditentukan oleh kekuatan pasar namun ditentukan oleh pemerintah. Perekonomian seperti itu disebut dengan perekonomian
yang
(centrally Centrally
terencana
secara
planned planned
terpusat
economies).
ecomonies
mengutamakan
kemandirian dancenderung menganggap perdagangan yang bebas dan terbuka yang bebas dan sifat negatif. Namun,
perekonomian
ini
juga
tetap
mengambil
manfaat dari perdagangan tersebut dalam mengatasi kesenjangan dalam keseimbangan material. b) Perjanjian Bilateral Perdagangan antar anggota CMEA didasarkan pada perjanjian bilateral (bilateral agreements). Transaksi dilakukan secara borongan (bulk purchasing) dimana suatu Negara membeli suatu komoditi dalam jumlah tertentu selama satu atau beberapa tahun dari salah satu mitra dagangnya dengan harga yang tetap. Hal tersebut
diterapkan
karena
dapat
memudahkan
pelaksanaan perencanaan jangka panjang. Praktek perjanjian bilateral yang sering dilakukan dalam CMEA adalah perdagangan barter (barter trade) dan
perdagangan
Perdagangan
barter
seimbang dilakukan
(counter dengan
trade). cara
menukarkan komoditi/barang dengan berang lain tanpa perantara uang. Sedangkan perdagangan seimbang diakukan dengan cara melakukan penyeimbangan antara nilai komoditi yang diekspor dan komoditi yang diimpor dengan tujuan agar tidak tercipta surplus ataupun defisit (besarya nilai komoditi yang diekspor harus sama besar dengan nilai komoditi yang diimpor. c) Restrukturisasi Pada tahun 1989, CMEA mulai runtuh. Apalagi dengan bubarnya
Uni
diakibatkan
Soviet
pada
serangkaian
tahun
kegagalan
1991.
Hal itu
perekonomian
akibat lemahnya sistem perencanaan terpusat yang selama
ini
diterapkan
CMEA.
Sekarang, Negara-negara bekas anggota CMEA itu tengah
berupaya
mereka
menuju
merestrukturisasi perdagangan
perekonomian
internasional
yang
didasarkan pada mekanisme pasar. Pengembangan yang dilakukan Negara-negara tersebut antara lain : •
Pembebasan tingkat harga dan upah dari kuasa pemerintah.
•
Program
swastanisasi
perekonomian
secara
keseluruhan. •
Menerapkan
perekonomian
(penerapan mekanisme pasar).
bebas
dan
terbuka
•
Pembetukan keseluruhan kerangka kerja hukum dan institutional yang diperlukan untuk memperlancar penerapan perekonomian pasar.
6. ASEAN Free Trade Areas ASEAN
Free
Trade
Area
(AFTA)
adalah
kawasan
perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negaranegara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi
lebih
banyak
dibanding
yang
dapat
diproduksinya sendiri. Namun dalam konsep perdagang tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara – negara ASEAN melalui skema
CEPT-AFTA.
Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negaranegara ASEAN. Maka dalam melakukan pedagangan sesama anggota biaya operasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan. Pada pelaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia
Tenggara
yang
tergabung
dalam
AFTA
proses
perdagangan tersebut tersistem pada skema CEPT-AFTA. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program
tahapan
penurunan
tarif
dan
penghapusan
hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-
negara ASEAN. Dalam skema CEPT-AFTA barang – barang yang termasuk dalam tariff scheme adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT). Tujuan dibentuknya AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Oleh karena itu, penerapan AFTA guna meningkatkan perdagangan
antar
anggota
juga
memiliki
beberapa
persyaratan produk yang harus dipenuhi yaitu: a. Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (IL) dari negara eksportir maupun importir. b. Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif
yang
disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council); c. Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal
40%.
Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila
paling
sedikit
40%
dari
kandungan
bahan
didalamnya berasal dari negara anggota ASEAN. AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produkproduk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-
5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Camboja (2010). AFTA 2002 tidak mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sektor jasa (misalnya arus perpindahan tenaga) di negara-negara ASEAN. CEPT-AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan yang di sebut ASEAN Framework Agreement
on
Services
(AFAS),
dimana
liberalisasinya
ditargetkan tercapai pada tahun 2020. Perkembangan terakhir AFTA Dalam KTT Informal ASEAN III para kepala
negara
menyetujui usulan dari
Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun. Perdagangan bebas ASEAN (AFTA = ASEAN Free Trade Area) disetujui pada KTT-ASEAN di Singapura tahun 1992, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama semua sumber daya dari dan oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1 Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industri. Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat
diproses
penyelesaiannya
secara
formal
melalui
Dispute Settlement Mechanism. Namun dalam prakteknya
tidak ada sengketa yang diproses secara formal melalui mekanisme ini. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui semangat
ASEAN
dan
secara
kekeluargaan,
melalui
pertemuan yang bertingkat-tingkat dalam Working Group, Senior Economic Official Meeting (SEOM), AFTA Council dan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEM).
PENUTUP KESIMPULAN
Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan global menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang mampu untuk mempengaruhi perjanjian dalam perdagangan internasional. Diperlukan peningkatan daya saing jika ingin menang dalam perdagangan global. Perdagangan
bebas
antar
negara
dapat
meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan bukan tarif sehingga tercipta aliran perdagangan yang semakin cepat dan meningkatnya volume perdagangan antar negara. Perdagangan bebas (CAFTA) yang diberlakukan pada tahun 2010 ini menimbulkan berbagai permasalahan pada industri di Indonesia, khususnya industri tekstil. Dampak yang terjadi dengan
diberlakukannya
CAFTA
adalah
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota ASEAN dan juga China dengan mendorong efisiensi para pelaku usaha dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini, meningkatkan
daya saing antara industri TPT Indonesia dengan China dengan banjirnya produk China di indonesia. Selain itu, dampak negatif yang dikhawatirkan bagi para pelaku usaha adalah penurunan penjualan dan kerugian akibat produk China yang relatif lebih murah. Kunci keberhasilan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan survei dan pendapat para
pengamat,
bahwa
infrastruktur
di
tanah
air
belum
mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas, ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia SDM kita masih rendah.
DAFTAR PUSTAKA
Adolf. Huala, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. Chacholiades, M. 1978. International Trade Theory and Policy. McGraw-Hill. Hadi santoso. 2008. Eksport, import dan perdagangan internasional. Universitas sangga buana ypkp bandung. Halwani, Hendra, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Krugman,Paul R., Obstfeld, Maurice. Ekonomi Internasional Teori dan Kebijkan, Edisi Kedua Buku Pertama : Perdagangan.
M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009), Harapan dan Tantangan Ekonomi Lokal Menuju Perdagangan Bebas. Rinaldy,Eddie, Kamus Perdagangan Internasional, 2006. Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional,
Ghalia Indonesia: Bogor.
http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses pada 11 Mei 2012) Administrator,
Mengagali
Potensi
Koperasi
Sebagai
Perdagangan
http//www.satuportal,net/content/menggali-potensikoperasi-sebagi-solusi-perdagangan-bebas.
Solusi bebas,
