LAPORAN INTEROPERABILITAS Disusun Oleh :
Adrian Hafiz David (15-2011-009)
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG 2014
BAB I Pengertian Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi denganaplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun aplikasi disini boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32, .NET, Java, atau bahkan pada O/S yang berbeda. Kata "interoperability" terdiri dari 3 kata, yaitu: "inter" yg artinya antar (beberapa hal), "operate" yg artinya bekerja, dan "ability" yg artinya kemampuan/kebisaan. Sehingga apabila digabung menjadi "inter-opera-bility" yang artinya menjadi "kemampuan bekerja antar beberapa hal" atau terjemahan bebasnya kira - kira "kemampuan saling bekerja sama antar beberapa hal".Salah satu contoh aplikasi yang punya interoperability adalah aplikasiWeb Services, SOA, XML-RPC. Interoperabilitas menjadi persoalan komplek dalam pertukaran data antar sistem dengan platform berbeda, seperti terjadi pada e-banking dan e-government. Adalah tidak mungkin menyeragamkan format dan skema data pada semua sistem, juga lebih tidak mungkin menyeragamkan sistem, apalagi menggunakan vendor yang sama. Salah satu pendekatan yang diterima adalah standardisasi format data yang dipertukarkan, dan XML memberikan jawaban yang tepat. XML adalah keturunan SGML, secara genetik bersifat interoperability,seperti saudara tuanya HTML yang telah mengubah dunia berkat sifatinteroperabilitasnya. Sementara HTML hanya
terbatas pada wilayah browser,XML dilahirkan untuk dikembangkan, sesuai namanya XML dimana X-nya adalah extensible. XML diterima secara luas dan telah memegang peran utamasebagai aktor dalam pertukaran data di web dan di wilayah lainnya, sepertiXHTML, RSS, MathML, MusicML, GraphML, SVG, Office Open XML, danribuan lainnya.Inti dari definisi Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem untuk menggunakan atau memakai bagian dari sistem lain tanpa diketehui oleh pengguna sistem, kemampuan ini melebihi kemampuan komunikasi antar sistem. Inti dari definisi interoperabilitas adalah kemampuan sebuah system untuk menggunakan informasi yang telah diterima dari sistem lain. MenurutISO 19119 services definisi dari interoperabilitas adalah: kemampuan untuk berkomunikasi, mejalankan program, atau mentransfer data diantara berbagai jenis teknologi dan unit data yang digunakan oleh paket perangkat lunak SIG dimana pengguna tidak memerlukan pengetahuan mengenai karakteristik unit datanya.
Terdapat sebuah miskonsepsi tentang interoprabilitas, interoperabilitastidak berasumsi bahwa semua orang harus memiliki format file yang sama,tetapi interoperabilitas adalah sebuah kemampuan untuk mengerti ataumengadopsi format file yang berbeda tersebut. OGC (Open Geospatial Consortium) telah mendefinisikan tujuh hal yangterjadi pada Geographic Information (GI) interoperability, yaitu kemudahan untuk: 1. mencari data spatial 2. memperoleh data spatial
3. mengintegrasikan data-data spatial dari berbagai sumber 4. mendisplay data spatial dalam sebuah tampilan 5. melakukan analisa data spatial 6. mengolah data-data spatial khusus, walaupun berasal dari sumber dan tipedata yang berbeda-beda 7. menyatukan sebuah sistem informasi data spatial dengan fitur-fitur tebaik dari berbagai provider software. Karakteristik Interoperabilitas berdasarkan level; -
Level hardware:
bagaimana perbedaan karakteristik (fisis, elektronis) komponen-komponen hardware dijembatani dalam rangka mewujudkan suatu fungsi/tujuan tertentu. Contoh: interaksi antara CPU – RAM –> interoperabilitas diwujudkan dengan cache dan buffer -
Level network:
bagaimana perbedaan hardware+OS bisa dijembatani, sehingga dua komputer yang berbeda bisa saling berkomunikasi Pendekatan: protokol, standarisasi -
Level software:
bagaimana menjembatani perbedaan format data dan bahasa pemrograman
Interoperabilitas data Interoperabilitas komunikasi aktif (function/procedure calls).
BAB II Sejarah Interoperabilitas di Indonesia Secara teknologi Interoperabilitas sendiri sebenarnya telah dikenal secara luas di Indonesia, namun karena bersifat Back Engine Maka End User tidak begitu aware akan adanya Interoperabilitas ini. Di dunia perbankan, pertukaran antarsistem Informasi ditunjukkan dalan bentuk pertukaran dana antar bank melalui Sistem Informasi perbankan dan atau melalui ATM, hal yang sangat umum dilakukan masyarakatsehari-hari. Sedangkan di Web, Interoperabilitas telah muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu cloudcomputing. Sebagai contoh, dengan Google API, kita dengan mudah memasukkan posisi pada Google map dan menampikannya pada web kita, dimana ini adalah salah satucontoh interoperabilitas. Namun sedemikian hebatnyapenetrasi teknologi pertukaran data antar sistem informasi ini,amat disayangkan bahwa ternyata Sistem Informasi yang dikembangkan oleh pemerintahan di Indonesia sebagian besarsangat tidak memperhatikan aspek Interoperabilitas ini.Selama ini kebanyakan Sistem Informasi yangdikembangkan oleh instansi pemerintahan hanya dapatmemberikan manfaat secara lokal, terutama bagi satkerpemilik anggaran pengembangan Sistem Informasi tersebut.Sebagai akibatnya, Informasi dasar yang ada pada suatu Sistem
Informasi (contoh : Informasi Kependudukan) seringkali menjadi redundan terhadap Sistem Informasi lain dan tidak sinkron. Akibat lainnya adalah sulitnya melakukan pertukarandata yang harus melalui proses pengkopian dan penyesuaiandata yang panjang dan memakan waktu. Hal ini membuat Tata Sistem Informasi Kepemerintahan di Indonesia carut marut dengan pulau-pulau sistem informasi yang tersebar dimana-mana.Meskipun demikian, bukan tidak ada Sistem Informasi Kepemerintahan yang ternyata mendukung Interoperabilitas dengan baik. Ambil contoh program National Single Window(NSW) yang dicanangkan pemerintah, datanya mengambil dari Departemen Perindustrian, Bea cukai, Dirjen Postel danbeberapa Instansi lainnya. Namun walaupun mengusung nama National Single Window, Sistem iNSW ini diperuntukkanhanya bagi sistem ekspor impor di indonesia. Dirjen Pajak juga saat ini telah sukses mengembangakan Interoperabilitas untuk pajak hingga dapat digunakan oleh Sistem Informasilainnya, seperti Sistem Informasi Pelelangan (SePP) yang saatini dipegang oleh KemKominfo, dan beberapa informasilainnya.Namun sayang, sisi layanan publik Nasional lain diIndonesia ternyata belum tersentuh oleh Interoperabilitas. Halini sangat disesalkan, mengingat Pemerintah Daerah pun adayang telah sukses memperkuat SIstem Informasi di aerahnyadengan Interopeabilitas sehingga mampu membawa LayananPublik bersifat satu atap, seperti Jajaran Pimpinan Pemerintahan Jawa Timur yang telah sukses membawa SistemInformasi pengurusan Kendaraan ke level Interoperabilitasantar kota sehingga membawa kemudahan untuk mutasi danpengurusan kendaaran yang berada di kota yang berbedadengan kota asalnya di Jawa Timur. Menuju ke Sistem Interoperabilitas Nasional bukan perkaragampang.
Ada hal yang lebih dalam dari sekedar dukunganteknologi dan jaringan infrastruktur IT. Kultur dalam pemerintahan masih mengedepankan ego Instansi, membuatkeseganan dalam pertukaran informasi, apalagi bila tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat. Jangankan datadigital, saat ini sangat sulit memperoleh data dari satu instansibila ada permintaan dari instansi lainnya. Budaya inilah yangtentunya harus bisa dikikis oleh aparatur negara, dengan tidakmengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, harus ada standar pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kepemerintahan yang menegaskanmengenai standar Interoperabilitas.
BAB III Contoh Kasus 3.1. INTEROPERABILITAS DATA DALAM e-Government Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data Maret 2002menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situstersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saatini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Akantetapi perlu digaris bawahi bahwa e-Government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah.Pemberian pelayanan sampai dengan tahap fullelectronic delivery service perlu diupayakan. Situsinstitusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat diakses melalui entry pointlembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situsini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situsinstitusi publik dan media. Beberapa contoh implementasi e-Government yang mendominasi di seluruhdunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahandan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak
penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.
3.2.1 Kebijakan Aplikasi E-Gov di Indonesia Sebagai negara berkembang, aplikasi e-gov di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga sepertiSingapura dan Malaysia, misalnya, tampak sekali bahwa aplikasi e-gov Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang palingmenentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kitadengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yangmenyulitkan. Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-gov di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupundi sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing .Menyadari pentingnya penerapan konsep e-gov, pemerintah menerbitkan Inpres No.3tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden No 3 tahun2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bias dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi
pengembangan E-goverment?Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalammencapai tujuan strategis e-government .Antara lain: 1.Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya sertaterjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistemmanajemen dan proses kerja instansi pemerintah. 2.Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerahotonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secaracepat. 3.Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dantransaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitandengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar sepertie-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. 4.Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkanindustri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti,
pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.5.Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacymasyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melaluitahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakandengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
3.2.2 Langkah-langkah pengembangan E-Government Berdasarkan perkembangan e-Gov di berbagai negara, khususnya Indonesia, maka dapat diperoleh lesson learned dari good practices dan bad practices yang masing-masing Negara alami. Apabila lesson learned dipadukan dengan teori yang ada, maka dapat diusulkan suatumetodologi (langkah-langkah) pengembangan e-Gov yang bisa dijadikan panduan untuk lingkungan pemerintah di Indonesia.Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev, proses implementasi e-Government terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan itu harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari eGovernment . Adapun ketiga tahapan tersebut, antara lain, yaitu : 1.Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan aksesuntuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiaplembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internalmaupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah. .
Beberapa contoh implementasi e-government yang termasuk tahap publish ini adalah - Masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat di daerahnya, peraturan- peraturan daerah yang telah ditetapkan, Rencana Anggaran Belanja Daerah(RAPBD). - Seorang peneliti dapat melihat data statistik daerah tersebut untuk menjadi bahankajian dan penelitiannya. - Seorang investor dapat mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhiuntuk melakukan investasi di daerah tersebut. - Masyarakat dapat melihat pengumuman lowongan dan penerimaan calon pegawainegeri sipil daerah (CPNSD) di kabupatennya. - Wisatawan dari luar daerah dapat melihat potensi pariwisata yang dimiliki, pilihantransportasi serta hotel. 2.Interact ,yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengancara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antarmuka yangterhubung dengan lembaga lain.Contoh aplikasi yang dapat digunakan adalah; situs portal, e-mail, mailing list, Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dansebagainya. Beberapa contoh penerapan e-government pada tahap ini adalah: - Seorang pasien dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas atau rumah sakit yangdiinginkan didalam pemeriksaan penyakitnya.
- Suatu dinas pemerintahan yang membuka lowongan kerja dapat melakukan tes penerimaan secara langsung dan online melalui Internet. - Masyarakat dapat berdiskusi secara langsung melalui metoda mailing list denganwakil rakyatnya. - Suatu perusahaan swasta yang akan membuka cabang disuatu daerah dapat berdiskusi dan tanya jawab dengan instansi terkait mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh. - Masyarakat dapat memilih atau memberikan pendapat tentang wakil rakyat dan pejabat secara langsung menggunakan media elektronik ( electronic voting ). 3.Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online. Pada tahap Transaction juga terjadi interaksi dua arah seperti halnya pada tahap interactivity. Hanya disini user dapat mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan danmengumpulkan suatu informasi yang akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauhlebih kompleks, serta melibatkan sistem kemanan (security) yang baik agar perpindahanuang dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak Privacy pihak yang bertransaksi.Contoh implementasi e-government pada tahap ini adalah: -
Masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP, SIM atau passport secara langsung melalui Internet.
-
Wajib
pajak dapat
langsung
mengisi formulir-formulir
sertamembayar kewajibanya secara online melalui Internet.
pajak
yang
panjang
-
Proses tender berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara online danrelatime melalui media Internet (konsep e-Procurement).
-
Petani dan nelayan dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi yang berkaitan.
Gambar 4: Tingkatan layanan e-government Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan egovernment secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudahmemperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi didalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan olehPemerintah
Daerah
melalui
jaringan
informasi,
dapatdilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
pengembangan
e-government
a. Tingkat 1 – Persiapan • Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.• Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.• Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government • Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose CommunityCenter (MCC),warung dan kios internet dan lain-lain •
Pengembangan
motivasi
kepemimpinan
(e-leadership)
dan
kesadaran
akan
pentingnyamanfaat e-government (awareness buliding). •Penyiapan peraturan pendukung b. Tingkat 2 – Pematangan •
Pembuatan
situs
web
informasi
publik
yang
bersifat
interaktif,
antara
lain
denganmenambahkan fasilitas mesin pencari ( search engine),fasilitas tanya jawab dan lainlain.• Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain (hyperlink ). c. Tingkat 3 – Pemantapan • Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
• Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data denganlembaga lain.
d. Tingkat 4 – Pemanfaatan • Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G),Government to Business (G2B),Government to Consumers (G2C) yang terintegrasi.( Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ). • Pengembangan proses layanan e-government yang efektif dan efisien • Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). Selain itu tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara dalam pengembangan e-government yang relatif sama di rekomendasikan oleh United Nations Online Network in Public Administration and Finance (www.unpan.org), yang merupakan organ PBB yangmenjembatani studi di bidang administrasi publik dan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 1. Emerging: yaitu, tahapan di mana negara melakukan komitmen awal untuk menjadi pelaku e-government. Beberapa situs internet dibuat untuk menyediakan informasi poliltik dan organisasional pemerintahan. Situs-situs ini menyediakan informasikontak (contact information) bagi penggunanya, namun pada banyak kasus
tidak terdapat fitur
Questions) dalam situs tersebut. Situs inipun jarang di-update.
FAQ (Frequently Asked
2. Enhanced yaitu tahapan di mana kehadiran suatu negara di Internet semakindiperkukuh dengan bertambahnya situs-situs departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Isinya pun semakin kaya dengan informasi yang dibutuhkan olehmasyarakat dan up-to-date. Publikasi pemerintah, legislasi, dan bulettin digital(news letter) mulai tersedia, lengkap dengan fitur pencarian dokumen, alamat e-mail,dan lain-lain. 3. Interactive Pada tahapan ini, terbukalah akses yang luas terhadap bermacam-macam situs institusi dan pelayanan pemerintah. Situs-situs ini mulai menawarkan interaksikepada penggunanya yang sedang online lewat e-mail maupun ruang untuk memberikan komentar ( chat box). Kapasitas data yang tersedia semakin banyak, dandata-data ini diperbaharui (update) secara teratur. 4.Transactional pada tahapan ini, telah tersedia layanan yang menyeluruh dan amanuntuk digunakan sebagai media transaksi. Masyarakat, misalnya, dapat mengurus paspor, visa, berbagai surat izin, dan dapat melakukan pembayaran pajak dan bukan pajak secara online. Tahapan ini membutuhkan
infrastruktur internet yang “kebal”terhadap serangan cyber crime yang dilakukan oleh para cracker atau black hackers. 5. Fully Integrated pada tahapan akhir ini, telah tercapai kapasitas atau kemampuanuntuk mendapatkan seluruh aspek-aspek pelayanan pemerintah. Di sini, tidak adagaris pemisah antara departemen pemerintah yang satu dengan yang lainnya.Pembayaran pajak, misalnya, dapat juga dilakukan pada situs Kepolisian. Layananakan di-cluster -kan ke dalam kebutuhan masyarakat yang paling umum.
BAB IV Kelebihan dan kekurangan 4.1. Kelebihan Interoperabilitas - Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Masyarakatdapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dantempat. Informasi dan layanan disediakan 24 jam sehari 7 hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor pemerintah penyediainformasi dan layanan yang diperlukannya. - Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Denganmenggunakan Internet sebagai salah satu media penyampaian layanan dan informasi,seorang investor Amerika dan Eropa dapat mengetahui potensi sumberdaya alamyang ada di propoinsi Lampung misalnya dengan hanya melihat informasi tersebut pada ofisial website dari propinsi tersebut. - Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi dankomunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan multimedia ( electronic form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan layanan dan informasi yang berbasis kertas ( paper form) saja. - Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat.Informasi dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan lebih gampang tanpaharus melewati berbagai meja birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya administrasiuntuk mendapatkannya.
- Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.Transparansi, akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari masing-masing pihak. - Kerahasiaan data masih tetap bisa terjaga.
4.2. Kekurangan - Tidak memiliki dokumentasi sistem. - Belum tersedianya kamus data (data dictionary) yang jelas. - Adanya perbedaan persepsi mengenai interoperabilitas. - Belum dikenalnya interoperabilitas sistem informasi. - Belum merasa perlu adanya interoperabilitas sistem informasi
BAB V Faktor Penghambat Dan Pendukung 5.1. Hambatan
beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan EGovernment di Indonesia. 1.Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi ( sharring ) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulitmengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulitmendapatkan informasi ini. 2.Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalahkurangnya
kebiasaan
mendokumentasikan
(apa
saja).
Padahal
kemampuan
mendokumentasi inimenjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. 3.Langkanya SDM yang handal.Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru.Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM inimenjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangankemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yangsalah dan mahal. 4.Infrastruktur
yang
belum
memadai
dan
mahal.
Infrastruktur
telekomunikasi
Indonesiamemang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belumtersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganyamasih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
5.Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotongroyong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum( public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
5.2. Pendukung Faktor pendukung pada kasus egovernment yaitu -
Menurut
struktur
organisasi
nya
harus
direncanakan
secara
matang
dan
dapat
diimplementasikan dengan sistemis. Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi antara lain Kepemimpinan yang kuat, Komitmen, Perencanaan manajemen Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan, Persiapan dan Pelaksanaan Anggaran, Koordinasi dan Kolaborasi, Pemantauan, pengukuran kinerja dan kemitraan antara pemerintah-sektor swsata dan masyarakat.
-
Proses bisnis dimaksudkan perancangan ulang alur kerja dalam/antar level departemen untuk meningkatkan efisiensi proses.
