makalah golkar

BAB II DESKRIPSI LOKASI II.1 Sejarah dan Kelahiran Golkar

Golongan Karya telah tumbuh bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta turut berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan Proklamasi itu, pada awal kemerdekaan, kedudukannya secara formal belum diatur secara disebabkan penyelewengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 oktober 1945, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, maka lahirlah sistem multi partai dan sistem demokrasi liberal. Dengan De ngan adanya pengakuan pengakuan tentang kehadiran dan legalitas Golongan Karya di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), maka atas dorongan ABRI, dibentuklah Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal inilah hari lahirnya Golongan Karya. Setelah meletusnya gerakan pengkhianatan G.30/S/PKI, maka ABRI, SEKBER GOLKAR, Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat yang Pancasilais bangkit dengan serentak menumpas gerakan penghianatan G.30/S/PKI. Pada

awal

pembentukannya,

SEKBER

GOLKAR

beranggotakan

61

organisasi. kemudian berkembang menjadi 291 organisasi karena golongan-golongan fungsional

lainnya

sudah

menyadari

bahwa

Sekretariat

Bersama

GOLKAR

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tujuan haluannya adalah pelaksanaan Demokrasi Pancasila menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan Haluan Negara Republik Indonesia. Sementara itu proses kristalisasi dalam tubuh Sekretariat Bersama GOLKAR berjalan terus. Dengan didirikannya PARMUSI pada tahun 1968, maka sejumlah

Universitas Sumatera Utara

organisasi melepaskan diri dari Sekretariat Bersama GOLKAR, sementara itu dibentuklah KINO-KINO (Kelompok Induk Organisasi) sebagai pengelompokkan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam SEKBER GOLKAR. Proses kristalisasi ini berlanjut lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969 yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan PERMEN 12. Setelah GOLKAR meraih kemenangan dalam Pemilu 1971, sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan MPRS mengenai perlunya kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. I I . 2 . L a h i r n v a Sekber Golkar di Rokan Hilir

Dalam buku 30 Tahun Perjuangan Golkar yang merupakan perjalanan Partai Golkar di Rokan Hilir terlihat bahwa Partai latar belakang dan perjalanan panjang Partai Golkar juga terdapat peran ABRI sebagai barisan terdepan dalam pembentukkan Sekber Golkar. Dengan terbentuknya Sekber GOLKAR di Pusat, ormas-ormas Golkar yang telah lahir menyambutnya dengan rasa optimis. Keadaan dan kondisi daerah Rokan Hilir pada waktu itu memang telah dirasakan sangat mencemaskan mencemaskan dimana kekuatan organisasi o rganisasi Non Pancasialis yang dikoordinir o leh PKI telah dapat berhasil menyusun kekuatan disegala sektor dan bidang, ditengah-tengah golongan dan lapisan masyarakat. Tetapi untuk mengadakan suatu wadah yang merupakan Front Kekuatan Pancasila belumlah dapat dilahirkan. Justru itu kelahiran Sekber Golkar anggota Front Nasional telah disambut dengan baik dan memang benar telah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Rokan Hilir. Proses pembentukan Golkar di Rokan Hilir adalah sebagai berikut : Menghadapi

situasi

masyarakat

yang

tidak

menentu

dan

membahayakan keamanan. maka ABRI sebagai kekuatan Sospol dan


Hankam, perlu turun tangan, karena pada waktu itu segala organisasiorganisasi

yang

tidak

berafiliasi

dengan

partai

politik

dan

yang

berorientasi pada karya-kekaryaan juga harus berada dalam Front Nasional. Pada tanggal 26 Juli 1965, dibentuk Panitia Persiapan pembentukan

Sekretariat

Bersama

Golongan

Karya,

dengan

mengundang Pengurus Daerah Front Nasional Rokan Hilir. Dalam waktu tidak terlalu lama maka terbentuklah pengurus Sekretariat Bersama Golongan Karya Rokan Hilir. Demikian pula selanjutnya, mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad lahirnya suatu organisasi kekaryaan yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didukung oleh masyarakat dan ABRI. Oieh karena itu, ABRI tidak dapat tinggal diam setiap gerakan dalam masyarakat. Hal ini juga ditandai dengan pembentukan Sekber Golkar di setiap wilayah Kabupaten dan Kota dilaksanakan sesuai dengan surat kawat Panglima Daerah Militer II kepada DANREM 21 sampai dengan 23 dan DANDIM 0212. Dalam kenyataan memang Sekber Golkar itu mendapat dukungan masyarakat

banyak

melalui

organisasi-organisasi

yang

berafiliasi

dengan partai politik dan yang berorientasi pada karya dan kekaryaan seperti MKGR, SOKSI, KOSGORO dan organisasi fungsiona l lainnya. Perkembangan pengelompokkan atau konsolidasi selanjutnya diadakan di daerah-daerah Tingkat II dan langsung dilantik oleh Ketua Umum DPH Sekber Golkar Rokan Hilir, dimana sebagian besar para Ketua-ketua DPH Sekber Golkar Rokan Hilir. Kedudukan Ormas-ormas anggota Sekber Golkar sebelum lahirnya Peraturan Menteri No. 12/1999, pada umumnya telah merasakan disiplin induk organisasinya masing-masing dari pada Sekber Golkar sendiri terlebih-lebih di


Lembaga Legislatif Daerah karena Sekber belum mempunyai wewenang dan prosedur yang cukup kuat untuk mendisiplinkan anggotanya. Setelah lahirnya Permen No. 12/1969 situasinya berubah dari sebelumnya. Hal tersebut didasarkan carena pengisian tunggal akibat terkena Permen No. 12 adalah Sekber. Pengaruhnya meliputi wibawa dan prosedur tersebut menambah kekuatan Sekber Golkar dalam pengembangan, pengarahan, dan pengendalian. Pelaksanaan Permen No. 12 di daerah Rokan Hilir dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan yang tidak berarti. II. 3.

Posi si dan Peran GOLKAR Di Masa Orde Baru

Dalam buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten dan Kota :Pengetahuan Tentang Ke-Golkar-An, selama perjalanannya GOLKAR telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial dan politik pendukung Orde Baru. Hal ini tercermin dari setiap pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS)

Golongan

Karya

senantiasa

menghasilkan

keputusan

yang

memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Dengan kata lain, program organisasi selalu dipadukan dengan program pemerintah dan mendapat dukungan serta legitimasi dari lembaga legislatif yang dikuasai Golongan Karya. Kedudukan Ketua Dewan Pembina yang juga adalah Presiden sangat dominan mewarnai keputusan-keputusan Golongan Karya, bahkan dapat membatalkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh masyawarah organisasi dan membekukan dewan pengurus. Hal ini telah menyebabkan berkurangnya kemandirian Golongan Karya, Ada empat hal utama yang menjadi ciri GOLKAR di masa Orde Baru, yaitu : 1.

Dikenalnya istilah Sistem Tiga Jalur ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golongan Karya.


2.

Dominannya peranan lembaga Dewan Pembina.

3.

Pengambilan keputusan selalu dari atas (top down).

4.

Sangat menghindari pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi di semua tingkatan atau dari Ketua Umum DPP sampai pada tingkat kepengurusan terbawah.

II.4. Perkembangan Partai Golkar Era Reformasi

Dalam buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten dan Kota: Pengetahuan Tentang Ke-Golkar-An, sejak pelaksanaan Musnalub Partai Golkar pada bulan Juli 1998, Partai Golkar semakin menegaskan untuk memperbaharui dirinya sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai perbedaan yang signifikan dengan Golkar masa lampau adalah struktur kepemimpinan Partai Golkar era reformasi ini tidak lagi mempunyai institusi Dewan Pembina. Dahulu Dewan Pembina dipimpin oleh Presiden, sekarang dihapus. Partai Golkar menghapus institusi Dewan Pimpinan Penimbangan Propinsi yaitu Gubernur. Partai Golkar tidak punya lagi Ketua Dewan Penasehat di Kabupaten atau Kota, yang semula dijabat oleh Bupati. Di era reformasi, Partai Golkar mempunyai institusi Penasehat. Namun, posisi Penasehat tidak secara struktural membawahi kepengurusan Partai Golkar di tingkat masing-masing baik pusat maupun daerah. Para penasehat diangkat berdasarkan pertimbangan senioritas dalam kekaderan Partai Golkar, dan nasehat itu tidak mengikat Partai Golkar. Setelah Deklarasi Partai Golkar Baru tidak ada lagi campur tangan struktur lain di atas Dewan Pimpinan. Partai Golkar benar-benar berada di tangan Dewan Pimpinan dari Partai Golkar sendiri yang secara mandiri menetapkan keputusan bagi kepentingan


organisasi partai. Demikian pula dalam kaitan dengan rekrutmen, kaderisasi, dan sistem musyawarah yang diberlakukan mengalami perubahan. II.5. Doktrin Karya dan Kekaryaan serta Ikrar Partai Golkar

Dalam buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten dan Kota Pengetahuan Tentang Ke-Golkar-An, Partai Golkar telah memiliki Doktrin dan Ikrar, oleh sebab itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap anggota Partai Golkar,terutama kader-kader Partai Golkar untuk selalu mendalami Doktrin dan Ikrar Partai Golkar, serta menghayati dan mengamalkannya dalam melaksanakan kegiatan organisasi. a. Doktrin Partai Golkar

Doktrin adalah ajaran, asas, kesatuan pemikiran, pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan tugas. Doktrin Partai Golkar tetap kelanjutan dari SEKBER GOLKAR yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai Golkar tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra dan Praja yang dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. 1)

Menunjukkan kekuatan

surya

sosial

sangkakala politik

lahirnya

pelopor

Golkar

sebagai

pembaharuan

dan

pembangunan. 2)

Menurut arti katanya, menyatakan derap langkah serta tekad Partai Golkar. Karya berarti pekerjaan atau tugas, SIAGA berarti siap, GATRA berarti bentuk bangun atau wujud, dan PRAJA

berarti

kerajaan

atau

negara.

Pengertian

ini

disimpulkan menjadi Siap Bekerja Membangun Bangsa. Doktrin karya kekaryaan Partai Golkar berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan


berorientasi pada aliran atau ideologi. Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa Partai Golkar tidak setuju dilakukakannya pengelompokkan politik berdasarkan primordialisme dan sekulerisme. Bagi Partai Golkar karya yang baik bermanfaat bagi masyarakat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. b. Ikrar Partai Golkar

Ikrar adalah pernyataan sikap, janji yang sungguh-sungguh yang dilandasi kesadaran akan keyakinan, kebenaran, dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengambil tanggung-jawab. Ikrar Partai Golkar "Panca Bakti" adalah sebagai berikut: a) Kami, warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Kami, warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk

mewujudkan

cita-cita

Proklamasi

1945,

pembela

serta

Pengamal Pancasila. c) Kami, warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. d) Kami,warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, tertib, dan senantiasa. e) Kami, warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jaw ab, dalam melaksanakan pembina an dan pe mba ngu nan.


II.6. Paradigma Baru Partai Golkar

Paradigma Baru Partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan Paradigma Baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya dan kekaryaan. Pembaharuan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliman

lama,

juga

diarahkan

untuk

mewujudkan

Partai

Golkar

yang

mandiri,demokratis, kuat soild, berakar, dan responsif. Dengan Paradigma Baru maka Partai Golkar diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai "Partainya Penguasa" (the ruler's party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk

melegitimasi kekuasaan. Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jatidiri dan watak Partai Golkar sebagai

kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada point keempat

dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai Golkar sejak kelahirannya.Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut. Paradigma Baru Partai GOLKAR ini talah mulai diwujudkan melalui

pembaruan

iternal,

terutama

terhadap

struktur

atau

kelembagaan

organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR.


Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya pengambilan

prinsip

setiap

kedaulatan

keputusan

di

tangan

organisasi

anggota.

dilakukan

Yaitu

secara

mekanisme

lebih

terbuka,

demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam prespektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu. Implikasi lain dari serangkaian pembaharuan tersebut adalah sangat berart i,

yakni

Parta i

Golkar menjadi benar-benar mandiri dan mampu

mewujudkan tegaknya asas kedaulatan di tangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern, demokratis, dan mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun. a .Doktrin Perjuangan

Dengan Paradigma Baru ini, doktrin Partai Golkar tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai Golkar tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi


aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya. Dengan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan

berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented) dengan perspektif ini ingin

ditegaskan

pengelompokan

bahwa politik

Partai

Golkar

berdasarkan

tidak

sependapat

primordialisme

dilakukannya

dan

sektarianisme.

Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan malah disintegrasi bangsa. b.Visi Sejalan dengan cita-cita Para Bapak Pendiri Negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut menciptakan perdamaian dunia,

maka

menegaskan

Partai visi

Golkar

sebagai

perjuangannya

pengemban

untuk

cita-cita

m.enyertai

proklamasi

perjalanan

bangsa

mencapai cita-citanya. Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modem, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

memiliki

etos

kerja

dan

semangat

kekaryaan, serta disiplin yang t inggi.


Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik

nasional

yang

demokratis

melalui

pelaksanaan

agenda-agenda

reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis, Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirarmya. Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari serakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan

struktur

dan

proses

politik

yang

dapat

secara

efektif

benar-benar

mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sendi utama. masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena negara kita adalah hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai Golkar memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum. Di bidang ekonomilah visi Partai Golkar adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau


menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita. Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai Golkar menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upayaupaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil, dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan. Di bidang sosial budaya, Partai Golkar mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat. Partai Golkar memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembataninya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antara kota-desa» antara Jawa-luar Jawa, dan antara pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga


halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antarumat beragama menjadi kepedulian Partai Golkar. Dengan visi ini pula Partai Golkar hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti denganpandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antara warga negara. c.Misi

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

dan

mewujudkan

cita-cita

Proklamasi

melal ui

pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewaijudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewoijudkan kesejateraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. Dalam

rangka

membawa

misi

mulia

tersebut

Partai

Go lkar

melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik moderen, yaitu : Pertama;

mempertegas

komitmen

untuk

menyerap,

memadukan,

mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau


jabat an po lit ik in i mak a para k ader dapat meng o nt ro l at au me mp engar uh i jalann ya pemer int ahan unt uk diabd ikan sepenu hnya bagi kepent ing an d an kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat. d. Platform Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan ke mana perjuangan Partai Golkar hendak menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis Partai Golkar dalam menyertai bangsa membangun masa depan. Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai

konsekuensi

dari

pijakan

ini

maka

Partai

Golkar

berwawasan

kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Kemajemukan bagi Partai Golkar adalah anugerah Tuhan yang karena itu bersifat given. Kemajemukan inilah yang selama ini justru telah membentuk


mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan platform ini maka Partai Golkar terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik. Partai Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada

kemajuan

serta

senantiasa

siap

berkompetensi

secara

sehat.

Perwujudan dari wawasan kebangsaan Partai Golkar yang paripurna ini adalah sikap keterbukaan dan kemajemukan. Partai Golkar berpijak pada wawasan keterbukaan (inklusif} yang menampung kemajemukan (pluralis) karena hadirnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Berdasarkan

wawasan

ini

pula

Partai

Golkar

bersifat

nondiskriminatif dan nonsektarian baik atas dasar perbedaan suku atau etnis, agama, bahasa, budaya, maupun aliran. Partai Golkar menolak segala bentuk eksklusivisme baik atas dasar primordialisme maupun kepentingan yang sempit lainnya. Sikap-sikap tersebut terakhir ini tidak sejalan dengan wawasan kemajemukan dan keter bukaan. Hadirnya

kesadaran

bawa

kemajemukan

merupakan

ciri

keindonesiaan telah mengokohkan dan mengukuhkan tekad Partai Golkar untuk tetap menjadi "Partai politik yang paling Indonesia" yang menjadi "miniatur Indonesia", dimana semua golongan akan merasa kerasan (at


home) berada di dalamnya. Dalam rangka itulah, maka Partai Golkar

memantapkan

platform-nya

sebagai

Partai

yang

nonal iran

atau

nonsektarian. Dengan prinsip ini politik Partai Golkar bukanlah politik aliran atau sektarian. Partai Golkar menjunjung tinggi ajaran agama yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati dari ajaran agama dan buah dari keberagaman itu sendiri. Bagi Partai Golkar agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan. Dengan demikain seluruh angkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama. Perpaduan antara kedua wawasan yang terakhir -wawasan kebangsaan dan keagamaan- menjadikan Partai Golkar sebagai partai kebangsaan yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama. Dengan menjunjung tinggi ajaran agama. Part ai Golkar tidak berarti sependapat dengan kecenderungan formalisasi dan apalagi politisasi agama. Partai Golkar menghindarkan kecenderungan memanipulasi simbol-simbol agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-mjuan politik yang berdimensi jangka pendek. Partai Golkar adalah partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka hanya Partai Golkar yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain. Partai Golkar hanya akan bertahan dan berjaya, jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi. Dalam rangka demokratisasi inilah, Partai Golkar mereformasi dirinya sehingga melahirkan Partai Golkar yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tangan anggota. Ini semua tercermin dalam proses pengambilan keputusan di semua


eselon kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis dan dari bawah sebagai manifestasi ditegakkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Partai Golkar adalah Partai Moderat yang senantiasa mengambil posisi tengah dan menempuh garis moderasi. Partai Golkar tidak akan pernah bersikap ekstrim, baik dulu, kini, maupun mendatang. Sebagai Partai Moderat Partai Golkar akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Sikap tengahan atau moderat akan menghindarkan Partai Golkar dari kemungkinan terjebak pada pilihan-pilihan yang bersifat pemutlakan nilai. Garis moderasi yang dikembangkan Partai Golkar mengandung arti bahwa

ia

senantiasa

mewujudkan

keseimbangan

dari

tarik

menarik

berbagai kepentingan, dan sebaliknya berupaya untuk mengakomodasi dan mengharmonisasikannya. berada

pada

posisi

Dengan

tengahan

demikian.

Partai

( median position)

Golkar

dan

menjadi

senantiasa kekuatan

penengah ( mediating and moderating force) diantara semua kelompok potensi bangsa. Partai Golkar mengembangkan prinsip nonsektarian dan anti sektarianisme, dan karena itu juga nondiskriminasi dan antidiskriminasi. Selanjutnya, Partai Golkar mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah

negara

hukum.

Lebih

daripada

itu,

supremasi

hukum

harus

ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Partai Golkar memandang

bahwa

reformasi

hukum

tidak

terbatas

ha nya

pada

penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi jug a

pemb angu na n

budaya

huku m.

Pene gakan

dan

pe majuan

H AM


merupakan

unsur

penting

dalam

penghormatan

harkat

dan

martabat

kemanusiaan. Dalam rangka penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan pula Partai Golkar memandang peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan nasonal kita yang utama. Perjuangan politik Partai Golkar be r mu ar a pad a u nt uk me ningkatkan pada kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini Partai GOLKAR memandang politik sebagai instrumen dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan sejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat. Dengan sikap ini, maka Partai Golkar mempertegas keberpihakannya kepada rakyat. Sejalan dengan tuntutan pembaruan dan tuntutan zaman maka Partai Golkar telah hadir dengan membawa paradigma baru. Paradigma Baru Partai Golkar mengandung aspek pembaruan dan sekaligus aspek kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan berpegang teguh pada doktrin karya kekaryaan. Paradigma Baru Golkar adalah jati diri Golkar yang lahir tahun 1964 yang tertuang dalam Ikrar dan Doktrin Perjuangan Golkar yang diaktualisasikan dengan semangat baru dalam lingkungan strategis yang telah berubah yang merupakan wujud reformasi eksternal dalam mengembangkan orientasi baru yang tak terlepas dari semangat reformasi. Latar belakang lahirnya Paradigma Baru Partai Golkar dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:


1. Kondisi Eksternal Perekonomian yang ditopang oleh kebijakan sektor usaha yang didominasi oleh praktek-praktek kolusi tidak mampu bertahan terhadap guncangan krisis. 2. Kondisi Internal Kehendak untuk melakukan reformasi, sesuai dengan fitrah Partai Golkar sebagai pembaru, serta hakekat perjuangan Partai Golkar untuk melindungi segenap tumph darah Indonesia telah menimbulkan tekad yang kuat untuk tampil di depan dalam mengawal perjalanan kehidupan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Dorongan tersebut menimbulkan semangat perjuangan baru yang melahirkan paradigma baru Parta i Golkar. 4.7. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Pokok-Pokok Program Umum Partai Golkar Dalam buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten dan Kota: Pengetahuan Tentang Ke-Golkar-An,keberadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setiap partai politik merupakaan hal yang mutlak diperlukan, demikian juga halnya dengan Partai Gollkar.Partai Golkar

senantiasa

bersentuhan

dengan

dinamika

perkembangan

lingkungannya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Anggaran Dasar

dan

Anggaran

Rumah

Tangga

(AD/ART)

dibutuhkan

sebagai

pedoman dan aturan yang dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi partai politik. Anggaran

Dasar

dan

Anggaran

Rumah

Tangga

Partai

Golkar

berfungsi sebagai konstitusi organisasi yang mengatur setiap langkah dan gerak perangkat baik untuk pengurus yang menduduki posisi struktural


organisasi maupun yang berstatus sebagai anggota biasa. Sistem dan aturan-aturan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) senantiasa mengalami perubahan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan organisasi. Dalam rapat organisasi fungsional yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1964 disyahkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sekber Golkar. Perubahan yang mendasar yang terjadi dalam musywarah Sekber Golkar pada tanggal 17 Juli 1971 di Jakarta, yaitu perubahan bentuk organisasi dari bentuk federatif menjadi bentuk kesatuan. Disamping itu ada juga keputusan yang dianggap penting, yakni: 1.

Nama Sekber Golkar menjadi Golkar

2.

Struktur organisasi yang terdiri dari Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

3.

Istilah Kelompok Induk Organisasi (KINO) tidak dipergunakan lagi

4.

Ormas-ormas

yang

terhimpun

pada

Kino

diserahkan

pembinaannya

dan

pengendalian politiknya kepada Golkar, karena Kino tidak lagi menjadi pelaksana perjuangan politik. 5.

Peleburan diri harus selesai secara teknis menjelang Musyawarah Nasional I Go lkar yang direncanakan pada tahun 1973 Pada pelaksanaan Musyawarah Nasional I tahun 1973 Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Gollkar mengalami perubahan. Keputusan penting yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional I, antara lain adalah adanya Dewan Pembina. Disamping itu telah tertera pula Doktrin dan Atribut Organisasi. Sejalan dengan perkembangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah pula mencantumkan secara tegas tentang asas ciri dan asas pokok, tujuan serta keanggotaan Golkar. Perubahan mendasar telah terjadi pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUSNALUB) Golkar tahun 1998.


Perubahan ini sejalan dengan derasnya arus informasi yang ditandai dengan m.undumya Presiden Soeharto yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Maka keinginan untuk melakukan perubahan (reformasi) secara internal di tubuh Golkar pun tak terbendung, termasuk didalamnya keinginan untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Di samping itu, beberapa hal penting yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar serta penyesuaian redaksional. Salah satu keputusan mendasar yang telah dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah dihilangkannya Dewan Pembina dalam stniktur organisasi Partai Golkar. Secara otomatis fungsi dan kewenangan yang selama ini melekat pada Dewan Pembina telah dilikuidasi. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUSNALUB) Golkar 1998 telah menetapkan Pokok-pokok Program Umum Golkar 1998-2003. Pokok-pokok Program tersebut merupakan kebijakan Partai Golkar dalam mencermati dan menyikapi krisis yang terjadi pada waktu itu, serta derasnya arus informasi dalam berbagai bidang kehidupan nasional dan perubahan dalam lingkungan strategis yang bersifat nasional, regional dan global.

Ruang lingkup Pokok-pokok Program Umum ini meliputi "PANCA SUKSES", yaitu: 1.

Sukses Konsolidasi

2.

Sukses Penangulangan Krisis dan Pemulihan

3.

Sukses Agenda Reformasi

4.

Sukses Sidang Istimewa MPR 1998, Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR RI 1999

5.

Sukses Pembangunan Nasional

Sasaran umum Partai Golkar adalah penanggulangan krisis dan terpenuhnya tuntutan reformasi, serta mantapnya eksistensi Partai Golkar sebagai organisasi politik yang mandiri dan berorientasi pada karya kekaryaan. Pokok-pokok Program Umum


dijabarkan ke dalam kebijaksanaan dan langkah-langkah yang strategis dan terencana, sehingga memudahkan pelaksanaannya pada seluruh tingkatan organisasi. Pokok-pokok Program Umum Partai Golkar mempakan refleksi visi, misi, strategi dan platform Partai Golkar yang mengamanatkan pembaharuan struktur, aturan organisasi maupun program perjuangannya. Oleh karena itu visi dan misi strategi yang diwujudkan pada usaha-usaha pelaksanaan program umum akan menempatkan Partai Golkar sebagai organisasi modern, solid, mengakar yang bercirikan pada sifat mandiri, responsif, terbuka dan demokratis. Untuk mengimplementasikan lebih pada visi, misi dan strategi serta aktualisasi nilai-nilai paradigma bam sesuai dengan landasan platform perjuangan Partai Golkar, dapat diwujudkan dengan: 1.

Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap tegaknya Negara Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan tumbuhnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. 2.

Memperjuangkan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

3.

Mewujudkan penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

4.

Memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata berdasarkan doktrin karya kekaryaan (melihat masyarakat dalam perspektif fungsi) serta ikut berperan dalam memecahkan masalah,

5.

Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam kebersamaan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

6.

Memperkokoh landasan idiil, moral dan spritual dalam segala dimensi kehidupan.

7.

Senantiasa berorientasi pada pembaharuan agar terus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.


II.8. GAMBARAN UMUM ROKAN HILIR

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleur-nya ke kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Propinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Sebagai ibukota sementara ditetapkan di Bagansiapiapi dan ibukota defenitif di Ujung Tanjung. II.9. LETAK GEOGRAFIS, LUAS WILAYAH DAN IKLIM

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km2 atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur. Batas Kabupaten Rokan Hilir: Sebelah Utara dengan Selat Malaka


Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatra Utara Sebelah Timur dengan Kota Dumai Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau. II.10. PENDUDUK

Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2004 adalah 440.894 jiwa. Usia Produktif berjumlah : 307.755 Jiwa Penduduk Miskin : 95.932 Jiwa Kepadatan Penduduk Rata-rata : 49.64 Jiwa/Km2 II.11. POTENSI DAERAH

Posisi geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan terletak dijalur pelayaran internasional memiliki 5 (lima) pulau yang dapat dikembangkan sebagai daerah wisata dan cagar alam, yaitu pulau Berkey, pulau Pedamaran, pulau


Halang, pulan sinaboy dan pulau Jemur Memiliki deposit migas didaerah Rantau Bais yang diperkirakan akan dieksploitasi dengan 1.000 pipa angguk. Pemilik daerah eksploitasi migas di Sekeladi dan Sp. Benar, Bangko Jaya serta Sintong yang dioperasikan oleh PT. CPI dengan jumlah pipa angguk sebanyak 300 buah. Pemilik Sungai Rokan yang airnya sejumlah 1.100 M3 per jam digunakan sebagai air baku untuk pengelolaan hydrocracker Kilang Minyak Putri Tujuh. Pemilik kawasan hutan yang dikelola 5 (HPH) dengan jenis hutan; Hutan Produk Terbatas, Hutan Konservasi dan Hutan elukar dengan luas ± 550.000 Ha. Memiliki produksi padi sebesar ± 297.540 ton per tahun dengan luas lahan sawah ± 22.529 Ha. yang dikelola oleh masyarakat pedesaan. Memiliki tanama palawija seluas ± 1.544 Ha dan hortikultura seluas ± 1.275 Ha. yang dapat dikembangkan. Memiliki Jaringan jalan sepanjang 830,66 Km, terdiri dari 132,4 jalan nasional, 120,49 jalan provinsi dan 577,77 Km jalan kabupaten. Memiliki lahan perkebunan seluas ± 113.334 Ha terdiri dari sawit seluas ± 82.523 Ha, Karet ± 25.226, Kelapa ± 4.269 Ha, serta aneka tanaman seluas ± 1.316 Ha. Pemilik wilayah operasional 1 (satu) unit industri plywood dan sejumlah 8 unit PKS. Daerah penghasil ikan laut sebesar 74.720,3 ton dan budidaya sebesar 82,6 ton pertahun. Memiliki galangan kapal kayu terkenal di Indonesia dengan produksi sebanyak 55 unit per tahun dan 200 kapal motor pertahun. Merupakan daerah pelabuhan ekspor komoditi non migas dengan jumlah nilai ekspor yang cukup besar, diantaranya pelabuhan Sinaboy, Pelabuhan nelayan Bagansiapiapi dan pelabuhan Panipahan. Heterogenitas ethnis yang dapat digunakan untuk mempertinggi dinamika kegiata pembangunan. Suku Melayu 63%, Jawa 16%, Cina 12%, Batak 6%, Minang 1% dan lain-lain 2%.


II.12. Pengembangan dan Peluang Investasi

Berpeluang mengembangkan keterlibatan perusahaan besar dalam kegiatan pembangunan daerah melalui program Community Development (CD). Peluang mengembangkan pelabuhan samudera Panipahan sebagai gerbang ekspor-impor di Utara provinsi Riau. Peluang mengembangkan perdagangan lintas batas dengan tujuan Port Klang dan Pelabuhan Port Dickson di Malaysia Berpeluang memperpendek jarak tempuh lalulintas darat Bagansiapiapi - Dumai melalui Sinaboy. Berpeluang mengembangkan perusahaan air minum dengan sumber air baku dari Sungai Rokan untuk memasok air ke kota Dumai dan Singapura. Berpeluang membangun dan mengembangkan instalasi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75 MW di Sei Batang Kumu. Berpeluang mengembangkan industri pengolahan CPO. Berpeluang membangun dan mengembangkan budidaya ikan hias Kayangan (Arwana) untuk tujuan ekspor. Berpeluang mengembangkan Industri galangan kapal kayu yang representatif. Berpeluang mengembangkan perusahaan hutan tanaman kayu Kulim dan Loban sebagai bahan baku industri galangan kapal. Berpeluang dalam budi daya Buaya Sungai untuk tujuan ekspor. Berpeluang dalam pengembangan industri pariwisata bahari di pulau Jemur dan kota Panipahan serta Bagansiapiapi. Berpeluang mengembangkan budi daya rumput laut dan lokan mutiara digugusan pulau Jemur. Berpeluang mengembangkan potensi perikanan air tawar (tambak dan keramba) disepanjang DAS sungai Rokan. II.13. SOSIAL BUDAYA A. BIDANG AGAMA

Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2002 adalah : Agama Islam

: 330.769 Orang


Agama Hindu

: 210 Orang

Agama Katolik

: 12.437 Orang

Agama Protestan

: 13.416 Orang

Agama Budha

: 27.070 Orang

B. BIDANG KESEHATAN

Sarana Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Sarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu No.

Sarana Kesehatan

2000

2001

2002

2003

1

Rumah Sakit

1

1

2

3

2

Puskesmas

7

9

9

10

3

Puskesmas Pembantu

53

53

60

61

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Sarana Posyandu No.

Kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan

Jumlah Posyandu

1

Tanah Putih

10

24

2

Bagan Sinembah

14

45

3

Kubu

14

22

4

Bangko

18

68

5

Rimba Melintang

8

26

6

Tanah Putih Tanjung Melawan

4

6


7

Pujud

8

27

8

Simpang Kanan

3

9

9

Pasir Limau Kapas

4

9

10

Sinaboi

4

11

11

Bangko Pusako

9

27

Jumlah

96

284


Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2000-2003 : Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Rokan Hilir No

Tenaga Medis

2000

2001

2002

2003

1

Dokter Spesialis

0

0

0

0

2

Dokter Umum

14

17

9

16

3

Dokter Gigi

5

7

5

8

4

Bidan

65

65

1

26

5

Perawat

92

92

5

94


C. BIDANG TRANSMIGRASI

Lokasi Transmigrasi di Kabupaten Rokan Hilir Status Masih Pembinaan : Lokasi Transmigrasi


No

Lokasi Kecamatan

Jumlah Keluarga

1

UPT Rokan KL.8 Bangko

250

2

UPT Rokan Bangko

6.450

3

UPT Rokan KL.11 Bangko Pusako

370

4

UPT Rokan KL.12 Bangko Pusako

220

Sumber: Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

D. BIDANG PENDIDIKAN

Fasiltas Pendidikan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 adalah : Pendidikan Dasar : - Sekolah Dasar Negeri / Swasta : 337 Unit Jumlah murid 81.847 orang dan guru 3.163 orang Pendidikan SLTP : - SLTP Negeri / Swasta : 121 Unit Jumlah murid 24.089 orang dan guru 1.455 orang Pendidikan SMU : - SMU Negeri / Swasta : 85 Unit Jumlah murid 13.357 orang dan guru 743 orang Pendidikan SMK : - SMK Negeri / Swasta : 6 Unit Jumlah murid 858 orang dan guru 57 orang


makalah golkar

Recommend Documents