TUGAS KELOMPOK BISNIS INTERNASIONAL “
Kebijakan Publik Mengenai Dwelling Time Di Pelabuhan Tanjung Priok”
DISUSUN OLEH : Giffar Izzany (NIM : 5114220017) Josia Dading Tambunan (NIM : 5114220020) 5114220020) Verina Elisa (NIM : 5114220024)
Program Studi Magister Manajemen Strategis Universitas Pancasila Jakarta 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kebijakan Publik adalah produk rekayasa berupa keputusan yang dibuat dan diberlakukan untuk semua, adil untuk semua. Dunia kemaritiman pun memerlukan kebijakan publik karena maritim, menyangkut banyak pihak.
Kebanyakan, kebijakan publik yang ada di Indonesia dibuat setelah ada kejadian atau permasalahan. Sebagai contoh dalam paper ini diambil permasalahan dwelling time yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. Tentunya beserta kebijakan hasil dari permasalahan tersebut.
Dwelling time yang ada di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dari beberapa negara tetangga kita, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.World Bank menyebutkan bahwa kinerja logistik Indonesia diukur dari komponen Logistics Performance Index (LPI) masih belum efisien.
Lemahnya
dukungan
sektor
logistik nasional menjadi pemicu berbagai
permasalahan dalam distibusi barang dikarenakan kurangnya efisiensi pelayanan kepabeanan serta infrastruktur terutama terkait masalah lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time). Permasalahan dwelling time ini dapat menghambat
kinerja perdagangan
internasional, yang dapat berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Oleh karena itu, pemasalahan di atas telah menjadi perhatian pemerintah bahkan presiden Jokowi sendiri. Beberapa kebijakan publik sudah dikeluarkan, yang disebutsebut dapat mendukung Tanjung Priok dan meningkatkan kualitas dwelling time yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu berikut ini akan dibahas, kebijakan publik seperti apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani masalah dwelling time yang ada di Tanjung Priok.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari paper ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan dwelling time ? 2. Apa saja yang mempengaruhi lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok? 3. Apa saja kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok?
1.3 Tujuan Penulisan
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui definisi dari dwelling time. 2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. 3. Untuk mengetahui kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok.
1.4 Ruang Lingkup/Batasan
Lingkup pembahasan dalam paper dititik beratkan pada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani masalah dwelling time yang ada di pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Gambaran Umum Pelabuhan Tanjung Priok
Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia. Pelabuhan ini terletak di koodianat 6°5‟48.44”LS,106°52‟57.8”BT, dikelola oleh PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II, memiliki ukuran 424 Ha, dan luas lahan 604 Ha, yang berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor maupun barang antar pulau. Berikut citra satelit pelabuhan Tanjung Priok :
Gambar 1 . Citra satelit Pelabuhan Tanjung Priok, Tahun 2015 Sumber : Google Earth di akses pada Minggu, 06 September 2015. Pkl 20.34 WITA PT. Pelabuhan Tanjung Priok beroperasi penuh menjadi anak perusahaan ke 14 dari IPC PT. Pelabuhan Indonesia II (Pesero), sesuai surat Keputusan Bersama Direksi Pelabuhan Indonesia II (persero) dan Direksi Multi Terminal Indonesia Nomor HK.56/28/5/4/PI.II-14 dan Nomor HK.476/1/18/MTI-2014 tentang Organisasi PT. Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Keputusan Mentri Perhubungan RI No KP 818 TAHUN 2014 Tanggal 29/09/14 tentang pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjung Priok.
PT. Pelabuhan Tanjung Priok lahir dengan sebuah keyakinan besar bahwa PT. Pelabuhan Tanjung Priok akan mampu menciptkan pola kerja serta kualitas pelayanan kepelabuhanan secara fleksibel., cepat dan berfokus pada penekanan biaya operasi.
PT. Pelabuhan Tanjung Priok akan bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan para pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan, semakin singkat waktu yang diperlukan dalam memproses layanan kepelabuhanan,semakin rendah pula biaya yang harus dikeluarkan.
PT. Pelabuhan Tanjung Priok mengintensifkan komunikasi dengan pelaku usaha dan asosiasi pengguna jasa pelabuhan untuk senantiasa menjalankan program modernisasi dan efisiensi layanan jasa kepelabahunan.
2.2 Definisi Dwelling Time
Menurut definisi World Bank (2011), dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading ) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Gambar 2. Dwelling time di Tanjung Priok
Sumber : media.viva.co.id
Proses yang menentukan lamanya dwelling time di pelabuhan terbagi atas tiga tahap, yakni pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance. Tiap tahap ada ”penguasanya”. Pre-clearance adalah proses peletakan petikemas di tempat
penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan dan penyiapan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
Adapun customs clearance adalah proses pemeriksaan fisik petikemas (khusus untuk jalur merah), lalu verifikasi dokumen-dokumen oleh Bea Cukai dan pengeluaran surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Sementara kegiatan postclearance adalah saat petikemas diangkut ke luar kawasan pelabuhan dan pihak pemilik petikemas melakukan pembayaran ke operator pelabuhan. Jadi, angka dwelling time adalah hasil penjumlahan dari komponen pre-clearance , customs clearance , dan post-clearance tadi.
M. Iskandar, Pakar Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI), menjelaskan bahwa proses pre customs clearance berkaitan dengan penyiapan dokumen-dokumen pendukung yang akan melengkapi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yaitu: (http://www.indonesialogisticsonline.com/) 1. SSPCP, bukti setor atas pajak import, packing list, dan invoice, 2. perizinan dari instansi terkait atas barang yang terkena lartas impor, 3. delivery order (DO), 4. shipping manifest (BC 1.1).
Upaya untuk menekan waktu pre-customs menjadi sulit karena beberapa persoalan peraturan dan proses pengurusan beberapa dokumen sebagai berikut : a. Proses perizinan dari instansi terkait atas barang yang terkena lartas impor seringkali tidak bisa dilakukan lebih awal. Beberapa perizinan baru bisa diurus setelah barang berangkat dari negara asal, karena mengharuskan melampirkan BL. Jika transit time kapalnya cepat, misalnya 3-5 hari, maka bisa dipastikan perizinan belum beres ketika kapal tiba. Beberapa peraturan itu misalnya Peraturan Kepala BPOM No. 27/2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dan No. 28/2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dan No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara.
b. Kendala pengurusan DO pada hari Sabtu dan Minggu. DO baru bisa diambil jika kapal sudah sandar di pelabuhan. Jika kapal sandar pada hari Sabtu atau Minggu, berarti DO baru bisa diambil pada hari Senin. Jika ini terjadi, dokumen yang sudah mendapatkan SPPB pada hari Sabtu tidak akan bisa keluar dari pelabuhan. Kontainer baru bisa keluar pada hari Senin jika DO sudah diambil dari pihak shipping, yang berarti ada penambahan DT. c. Kendala pengurusan shipping manifest pada hari Sabtu dan Minggu. Pelaksanaan transfer PIB EDI baru bisa dilakukan jika shipping manifest sudah terbit. Jika kapal sandar pada hari Sabtu atau Minggu, sedangkan pihak shipping baru bisa memberikan shipping manifest pada hari Senin, maka proses transfer PIB terhambat.
Selain itu, masing-masing instansi/kementerian sewaktu-waktu bisa mengeluarkan regulasi/peraturan dengan tanggal berlaku sama dengan tanggal ditetapkannya. Implikasi dari regulasi baru yang ditetapkan secara mendadak bisa berdampak sangat sangat merugikan pada para pelaku bisnis. Barang yang diimpor tidak bisa dikeluarkan dari pelabuhan karena regulasi baru yang muncul setelah proses impor. Barang yang tertahan di pelabuhan ini juga akan mempengaruhi DT.
2.3 Dugaan Penyebab Masalah Lamanya Dwelling Time Di Pelabuhan Tanjung Priok
Pelabuhan
Tanjung
Priok
merupakan tempat dimana terjadi banyak transaksi,
namun juga merupakan tempat paling banyak terjadinya perlambatan pengiriman barang. Ketidaksiapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi pertumbuhan arus barang dikarenakan infrastruktur belum mengalami perbaikan sehingga dapat memperburuk
situasi bottleneck.
Kemacetan
di
sekitar
kawasan Pelabuhan
Tanjung Priok masih akan terus berlangsung, hal ini meresahkan kalangan pengusaha karena tidak adanya kepastian bagi pemilik barang terkait proses pengeluaran barang
yang
pelabuhan Tanjung Priok :
memakan
waktu
cukup
lama. Berikut keadaan
Gambar 3 : Foto udara kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan Helikopter Super Puma NAS-332 milik Skuadron 45 TNI AU di Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf (di akses pada Minggu, 06 September 2015. Pkl 21.15 WITA)
Berikut beberapa dugaan penyebab masalah lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok menurut para instansi terkait, yang di kutip dari media online Antaranews : 1. Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan, salah satu penyebab masih lamanya "dwelling time" karena delapan kementerian terkait belum tersambung. Dia mengungkapkan bahwa kedelapan kementerian tersebut tidak tersambung sehingga menyebabkan tidak tercapainya target "dwelling time". Karena itu harus ada pemaksaan terhadap kedelapan kementerian. 2. Dia juga mengatakan bahwa Pelindo sudah memiliki sistem untuk mempercepat "dwelling time", namun sistem tersebut hingga saat ini tidak jalan. 3. Dirut Pelindo II ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan ruangan untuk ditempati delapan kementerian tersebut, namun hanya dari perdagangan dan karantina saja yang ada. "Harusnya kan ada delapan instansi di sini. Coba lihat, bagaimana ini, yang stand by cuma dua, dari perdagangan sama karantina. Di sini kan harusnya ruang koordinasi, kalau cuma dua ini bagaimana bisa koordinasi," katanya. 4. Bea Cukai juga membantah sebagai salah satu pihak yang menjadi penyebab. "Peran kami (Bea Cukai) ada pada tahap custom clearance, dimana prosesnya hanya memakan waktu rata-rata 0,6 hari, dari waktu dwelling time yang
berlangsung selama 5,5 hari," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Supraptono. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Juni 2015, penanganan proses impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu sebagi berikut, "precustoms clearance" selama 3,6 hari, dilanjutkan dengan "customs clearance" selama 0,6 hari, kemudian yang terakhir adalah "post customs clearance" selama 1,3 hari. 5. Terkait dengan tahap-tahap tersebut, Supraptono mengatakan jajarannya bertugas pada "custom clearance" yang mencakup penyerahan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan Dokumen Pelengkap Pabean, pemeriksaan fisik, serta monitoring penarikan kontainer. Semua tugas tersebut, menurut dia, dapat diselesaikan dalam waktu 0,6 hari, karena sejumlah perbaikan telah dilaksanakan pihaknya untuk mencapai target "dwelling time" yang ditetapkan pemerintah, yaitu 4,7 hari. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan yang dikutip dari media online Katadata, beliau mengatakan bahwa pengusahalah yang menjadi penyebab lamanya dwelling time di Tanjung Priok. Menurutnya, pelaku usaha sebagai penyebab lamanya waktu tunggu bongkar muat hingga keluarnya barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bea Cukai Supraptono mengatakan masalah utama lamanya dwelling time adalah pada proses penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas di pelabuhan (pre customs clearance).
Proses dwelling time terbagi dalam tiga tahapan yang meliputi aktivitas bongkar, penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas di pelabuhan (pre customs clearance), aktivitas kepabeanan (customs clearance), dan pengangkutan serta pembayaran yang melibatkan perbankan (post customs clearance).
Sebenarnya
proses
pre
customs
clearance
hingga
importir
menyerahkan
pemberitahuan impor barang (PIB) kepada Ditjen Bea Cukai, ditargetkan hanya 2,7 hari. Namun, karena pengusaha lamban mengurus PIB tersebut, sehingga saat ini proses pre customs clearance mencapai 3,6 hari.
Inilah yang membuat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu hingga 5,5 hari. Padahal pemerintah menargetkan dwelling time bisa ditekan hingga 4,7 hari.
Ditjen Bea Cukai mencatat sebanyak 43 persen importir sengaja memperlama waktu keluar barang, lantaran tidak memiliki gudang di luar pelabuhan. “43 persen importir itu baru menyampaikan PIB setelah tiga hari sejak pembongkaran barang impor, baik yang membutuhkan izin maupun tidak. Karena kebanyakan tidak memiliki gudang di luar dan pelabuhan dinilai lebih aman,” kata Supraptono di Jakarta, 25 Juni 2015. Menurut Supraptono, tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia II, untuk setiap kontainer yang menginap masih sangat murah. Tarif parkir ini lebih murah dibandingkan jika pengusaha menyewa gudang di luar pelabuhan. Dalam hal ini Ditjen Bea Cukai mengaku tidak memiliki kewenangan untuk penentuan tarif tersebut. Makanya dia mengusulkan agar otoritas pelabuhan dan perusahaan tempat penimbunan sementara (TPS) menaikkan tarif parkir container di pelabuhan, sehingga lebih progresif.
Selain masalah perilaku importir, pemeriksaan barang larangan dan pembatasan (lartas) juga menjadi pemicu tahap pre customs clearance memakan waktu 3,6 hari. Sekitar 51 persen komoditas impor masih diwajibkan memenuhi lartas dari instansi teknis terkait.
Instansi yang terlibat dalam perizinan lartas ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan. Termasuk pula, Markas Besar (Mabes) TNI dan POLRI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Bank Indonesia.
Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, Supraptono mengusulkan agar seluruh instansi terkait bisa meningkatkan pemanfaatan fasilitas pemberitahuan PIB pendahuluan (pre-notification) untuk jalur prioritas. Perlu ada Koordinasi secara
berkala dengan Pusat Penanganan Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) sebagai penerbit lartas di pelabuhan Tanjung Priok.
“Kami juga usulkan agar sistem Indonesia National Single Window (INSW) disempurnakan, yakni berupa percepatan jaringan dan penambahan fitur. Kami yakin ini membantu mempercepat penerbitan lartas,” ujar dia.
2.4 Kebijakan Publik dalam Menyelesaikan Masalah Dwelling Time Di Pelabuhan Tanjung Priok
1. Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Gambar 4: Aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok Sumber : media online Kemenkeu
Jakarta, 26/06/2015 Kemenkeu - Terkait pemberitaan mengenai dwelling time, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyampaikan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dilansir melalui laman DJBC pada Jumat (26/06), Plt. Dirjen Bea dan Cukai Supraptono menyampaikan beberapa hal terkait upaya-upaya tersebut. 1) Pertama, DJBC akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga/Badan serta entitas terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan. Ini dilakukan dengan cara berbagi informasi atas risiko pelaku usaha, guna menciptakan manajemen ri siko yang terintegrasi dan handal/akurat. 2) “Selanjutnya,
bersama
dengan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian/Maritim akan melakukan upaya koordinatif,” katanya. Upaya tersebut antara lain menyederhanakan perizinan yang tumpang tindih,
melakukan evaluasi atas perizinan yang dapat diverifikasi di luar pelabuhan dengan tujuan mempercepat dwelling time, serta melakukan optimalisasi pengajuan
perijinan
sebelum
kedatangan
sarana
pengangkut
dengan
mengevaluasi kembali syarat-syarat pengajuan perizinan yang menghalangi pengguna jasa mengurus izin sebelum kedatangan sarana pengangkut. 3) Ketiga, DJBC akan mendorong penerbitan Instruksi Presiden terkait hasil stakeholder minilab yaitu standardisasi manajemen risiko, standardisasi perhitungan dwelling time, penetapan SLA, dan optimalisasi operasional. 4) “Selanjutnya, mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai tempat kegiatan bongkar muat dan tempat penimbunan sementara, bukan sebagai tempat penimbunan umum (warehousing) dengan tetap memperhatikan aspek keadilan,” lanjut Supraptono. Sebagai contoh, jika diketemukan terdapat kesengajaan pelaku usaha menimbun barang cukup lama di pelabuhan, maka perlu
dilakukan
langkah
penyegeraan
pengeluaran
barang
dengan
mendasarkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Terakhir, penyegeraan implementasi joint gate untuk beberapa TPS dalam satu kawasan pabean.
2. Kebijakan Presiden Jokowi (di kutip dari media online Kompasiana) Jokowi berkali-kali mengeluarkan perintah kepada para penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Dwelling time (bongkar-muat) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perintah pengusutan langsung ditujukan kepada Kapolri, Badrodin Haiti, untuk mencari lebih detail di mana masalah dwelling time yang amat lelet itu. Awalnya perintah sang Presiden ditanggapi dengan biasa saja oleh kepolisian. Namun karena Jokowi berkali-kali memerintahkan untuk benar-benar mengusut letak permasalahan kasus dwelling time, maka akhirnya Polri kebakaran jenggot untuk mengusutnya. Hingga hari ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terus membuka peluang penetapan tersangka baru. Mengapa Jokowi amat berkepentingan kepada percepatan dwelling time itu? Mari kita cermati dengan hati sabar dan pikiran jernih.
Pertama, Jokowi ingin memberantas mafia koruptor dan menekan kerugian negara. Pelabuhan Tanjung Priok adalah sarang tawon para mafia. Para mafia ini tak pernah diusik selama 10 tahun kepemimpinan SBY. Mereka amat menikmati derasnya uang dari permainan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok itu. Para
mafia tak menggubris dan tak mempermasalahkan kerugian 780 triliun pertahun akibat dwelling time di pelabuhan nomor satu Indonesia itu. Kepolisian seolaholah tak punya cukup energi untuk melacak biang keladi dwelling time yang melibatkan 18 instansi kementrian itu. Maka jika Jokowi berhasil membabat habis para mafia pelabuhan itu maka Indonesia akan hemat sekian ratus triliun pertahun.
Kedua, Jokowi ingin bersaing dengan Singapura soal dwelling time. Bila dibandingkan dengan Singapura yang dwelling time-nya hanya satu hari, Malaysia 3 hari, jelas Indonesia jauh ketinggalan. Dwelling time di Tanjung Priok bahkan ada yang 25 hari. Padahal 70% aktivitas bongkar muat di Indonesia dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok. Sedemikian besar peranan vital pelabuhan Tanjung Priok, maka ketika ada masalah di pelabuhan ini, langsung mengganggu perekonomian Indonesia. Sederhananya, jika Tanjung Priok bersin, batuk-batuk, maka seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia akan sakit seluruhnya.
Pada kunjungan pertama sebelumnya, Jokowi telah amat tegas memerintahkan agar proses dwelling time di pelabuhan terbesar di Indonesia itu dipercepat dari 5,5 hari menjadi 4,7 hari. Namun pada kunjungan 17 Juni 2015 lalu, tak ada perubahan sama sekali. Pelayanan di pelabuhan itu tetap saja lamban, berbelit belit, tidak jelas, tidak tegas, tidak responsif, sarat dengan uang pelicin dan pungli yang merajalela. Perintah sang Presiden tak digubris, dianggap angin lalu. Saat itu Jokowi benar-benar marah dan mengamuk sampai kata „pecat‟, „copot‟ yang ditujukan kepada semua level dari dirjen hingga menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok, keluar meluncur dahsyat dari mulutnya. Kesabaran Jokowi seolah benar-benar diuji oleh kinerja buruk bawahannya di Pelabuhan nomor satu Indonesia itu yang tak kunjung membaik. Dengan memberantas para mafia dwelling time itu, maka Indonesia pelan-pelan bisa bersaing dengan Singapura.
Ketiga, saatnya menuntaskan kasus dwelling time, saatnya mengambil resiko. Jokowi percaya bila dibiarkan dwelling time begitu-begitu saja, maka Indonesia tidak pernah maju-maju. Sudah sejak lama, dwelling time menjadi masalah klasik yang tak pernah terselesaikan dan tak kunjung tuntas di pelabuhan Priok. Sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dua periode, Menko sudah
berganti 3 kali, Mendag berganti 3 kali, Kepala Bea Cukai juga berganti 3 kali, bahkan Otoritas Pelabuhan berganti 3 kali, ternyata tak mampu menyelesaikan dwelling time Tanjung Priok. Target Presiden Jokowi untuk menurunkan dwelling time dari 5,5 menjadi 4,7 hari, sedemikian sulit direalisasi karena para dirjen dan birokrat di pelabuhan Tanjung Priok telah berkarat, membandel dan sulit diubah. Namun Jokowi ingin melawan, menghabisi para pejabat- pejabat ini dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Jika para mafia ini berhasil diberantas, maka jadilah pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang efisien, maju dan ikut membangun bangsa.
Keempat, Jokowi sedang meretas jalan dan membabat habis penghalang kemajuan Indonesia. Setelah illegal fishing, illegal logging, Petra, PSSI, maka sasaran selanjutnya adalah permainan kotor di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua ini menjadi biang keladi penghambat Indonesia maju. Jokowi percaya jika semua penghalang telah ditebas satu-persatu, maka tiba saatnya bagi bangsa ini untuk bersaing dengan Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Dengan membabat habis penghalang, korupsi dan mafia di Tanjung Priok, maka jalan untuk memajukan Indonesia semakin lebar. Itulah mengapa kasus dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok amat strategis bagi pemerintahan Jokowi. Jika Tanjung Priok berhasil dibenahi, maka tugas membangun ekonomi Indonesia semakin terarah dan mulai menunjukkan taringnya. Maka tak heran, Jokowi terus mengeluarkan perintah pengusutan dwelling time di Tanjung Priok itu.
Kelima, kunci pemulihan ekonomi Indonesia terletak pada pembenahan pelabuhan Tanjung Priok. Dolar naik, properti lesu, pertumbuhan ekonomi terus menurun, otomotif, tekstil dan semuanya menurun. Bila pelabuhan Tanjung Priok gagal dibenahi tuntas, maka pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan dengan cepat. Kegiatan ekspor-impor sebagian besar dilakukan di Tanjung Priok. Pemerintahan Megawati, SBY gagal membenahi perekonomian Indonesia lebih cepat karena mereka lupa Tanjung Priok. Maka pertaruhan pemerintahan Jokowi terletak pada pembenahan total pelabuhan Tanjung Priok. Itulah sebabnya Jokowi terus berkoar-koar, terus berkali-kali memberi perintah kepada kepolisian untuk mencari dalang, biang keladi, kasus dwelling time di Tanjung Priok. Akankah Polisi dapat mengusut tuntas kasus dwelling time itu? Atau mereka mengusutnya
setengah hati karena ada oknum yang ikut bermain? Mari kita tunggu sepak terjang kepolisian.
3. Kebijakan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo (dikutip dari media online, Antaranews)
Satu hari setelah kemarahan Jokowi, kementerian yang bertanggung jawab terhadap "dwelling time" pun langsung mengadakan pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan koordinasi. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo berkoordinasi untuk memperbaiki "dwelling time".
"Sebagai tindak lanjut kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo kemarin, kami sudah siapkan dua langkah," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Indroyono mengatakan dua langkah itu yakni memperkuat sistem layanan online serta memperbaiki sistem perizinan di sektor perdagangan dan perhubungan.
Indroyono mengatakan pihaknya akan memperkuat sistem online untuk memonitor
waktu
bongkar
muat
kapal
melalui
situs
www.dwelling.indonesiaport.co.id yang bisa diakses masyarakat.
Melalui situs itu pula, masyarakat bisa memonitor langsung waktu bongkar muat kapal dalam hitungan jam, hari, bulan hingga tahunan. "Gunanya supaya pelayanan bisa lebih cepat," katanya.
Ada pun terkait masalah di sektor perdagangan dan perhubungan, pemerintah mengimbau pelaku usaha impor untuk melengkapi izin sebelum barang diberangkatkan ke Indonesia.
Menteri
Perdagangan
Rachmat
Gobel
mengatakan
mensosialisasikan aturan tersebut hingga ke media cetak.
pihaknya
akan
"Sebetulnya tidak sedikit importir yang saat masuk pelabuhan baru mengurus izinnya, itu yang jadi memperpanjang dwelling time," kata Rachmat.
Sementara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap Presiden Joko Widodo bisa menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menyetujui Otoritas Pelabuhan menjadi koordinator pelayanan pelabuhan agar bisa mengurangi "dwelling time".
"Kami usulkan kepada Pak Menko Kemaritiman, Pak Presiden, agar ada Keppres atau apapun itu yang menyetujui Otoritas Pelabuhan jadi koordinator 18 kementerian/lembaga di pelabuhan," kata Jonan seusai rapat koordinasi mengenai "dwelling time" tersebut.
Menurut dia, dalam UU Pelayaran, Otoritas Pelabuhan di bawah Menteri Perhubungan merupakan koordinator dari semua kegiatan di pelabuhan. Dengan Keppres tersebut, Jonan berharap koordinasi masalah kepelabuhan bisa diselesaikan di bawah satu atap, termasuk masalah dwelling time.
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan
Pelabuhan Tanjung Priok merupakan tempat dimana terjadi banyak transaksi, namun juga merupakan tempat paling banyak terjadinya perlambatan pengiriman barang. Ketidaksiapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi pertumbuhan arus barangdikarenakan
infrastruktur
belum
mengalami perbaikan
sehingga
dapat
memperburuk situasi bottleneck. Kemacetan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok masih akan terus berlangsung, hal ini meresahkan kalangan pengusaha karena tidak adanya kepastian bagi pemilik barang terkait proses pengeluaran barang yang memakan waktu cukup
lama. Selain permasalahan tersebut ada juga
dugaan korupsi di pelabuhan Tanjung Priok ini yang menjadi salah satu penyebab dwelling time semakin lama.
Oleh karena itu, dibuatlah beberapa kebijakan dalam mengatasi masalah dwelling time ini. Untuk menjamin agar pelaksanaan dari kebijakan – kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas dwelling time yang ada di Tanjung Priok, maka segenap instansi, lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja dari para pelaksana kebijakan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraannya.
Bila semua instansi dapat menyelenggarakan tugas - tugasnya secara bersih dan ulet, maka masalah dwelling time ini akan terselesaikan dan dapat meningkatkatkan perekonomian negara kita sehingga suatu saat nanti mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.
3.2
Saran
1. Untuk mempercepat waktu dwelling time yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini rata-rata 5,5 hari menjadi 4,7 hari diperlukan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L), karena percepatan proses dwelling time tidak mungkin hanya ditangani salah satu K/L saja. 2. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu gerbang ekspor dan impor Indonesia harus dibangun menjadi pelabuhan yang modern dan aman untuk menunjang pengembangan perekonomian bangsa. 3. Pemerintah melalui K/L yang terkait dalam tugasnya di pelabuhan hendaknya membuat standar operasi prosedur yang dapat meniadakan atau setidaknya meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hukum oleh aparatnya.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.kompasiana.com/lahagu/kasus-dwelling-time-pertaruhan-amat-strategis pemerintahan-jokowi_55bf077e2223bd6206edff8f
https://thestoryofwardana.wordpress.com/tag/dwell-time/
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5494/Waktu-Tunggu-Dipercepat
http://news.detik.com/berita/2989821/begini-dampak-buruk-dwelling-time-di pelabuhan-tanjung-priok-di-berbagai-aspek
http://nasional.sindonews.com/read/1016670/18/dwelling-time-lagi-1435200342/1
http://www.antaranews.com/berita/504188/memperbaiki-dwelling-time-tanjung-priok
http://katadata.co.id/berita/2015/06/24/ditjen-bea-cukai-pengusaha-penyebablamanya-bongkar-muat-di-pelabuhan#sthash.Fl9H4WpU.dpuf
http://www.kemenkeu.go.id/Berita/beberapa-kebijakan-djbc-untuk-selesaikanmasalah-dwelling-time
http://www.indonesialogisticsonline.com/index.php/nusantara-news/10828 penyederhanaan-regulasi-dan-perizinan-dalam-mengatasi-persoalan-dwellingtime.html
http://bisnis.liputan6.com/read/2283372/kronologi-kasus-dwelling-time-yang-jadikandirjen-tersangka?p=2
