Bab 1 Pendahuluan
Ketika Internet telah menjadi suatu media komunikasi dan teknologi yang merambah segala sosial ekonomi termasuk perdagangan barang dan jasa, maka mulailah timbul berbagai persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia internet. Salah satunya adalah sengketa nama domain. Seringkali terdapat pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain terkait dengan pendaftaran nama domain. Pendaftaran nama domain menganut prinsip first come first serve s erve, artinya siapa yang mengajukan terlebih dahulu dialah yang berhak atas nama domain tersebut. Namun demikian terdapat kaidah-kaidah hukum dalam pendaftaran nama domain yang menjadi pedoman hukum para pihak. Di Indonesia, terdapat kasus sengketa nama domain mustika-ratu.com. Dalam menyelesaikan sengketa nama domain, ada beberapa mekanisme yang tersedia, sementara itu pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh PT Mustika Ratu Tbk adalah pendekatan pidana karena terdapat unsure persaingan curang. Meskipun melalui peninjauan kembali kasus tersebut dinyatakan tidak terbukti, namun tidak berarti peluang menggunakan pendekatan pidana menjadi tertutup terutama bagi kasus-kasus yang berkaitan dengan persaiangan curang. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah bagaimana mekanisme pendaftaran dan penyelesaian nama domain. Kasus sengketa nama domain mustika-ratu.com menjadi salah satu contoh sengketa nama domain yang diselesaikan melalui proses persidangan ( in court settlement ). ). Putusan Peninjauan Kembali majelis hakim yang memutus bebas tergugat Tjandra Sugiono atau Chandra Sugiono, bukan berarti menutup peluang untuk penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia melalui jalur pengadilan. pengadilan. Pertimbangan Pertimbangan hakim dalam memutus bebas atas Tjandra Sugiono, semata hanya karena lemahnya alat bukti ditemukan unsure persaingan curang.
Dalam makalah ini , secara lengkap akan dibahas mengenai pengertian cybersquatting, unsur-unsur Cybersquatting, serta penyelesaian sengketa mustika-ratu.com.
Bab 2 Tinjauan Pustaka
Untuk mengetahui secara mendalam mengenai sengketa mustika-ratu.com, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai nama domain, pengertian dari cybersquatting. Nama domain (domain name) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga diapakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP address. Nama domain juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperti contohnya “Wikipedia.org”. nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL atau alamat website. ada beberapa istilah-istilah lain yang berhubungan dengan nama domain, seperti Top Level Domain, Sub Domain, Add-on Domain, Parked Domain dan Domain Redirect . Berikut
adalah pengertian dari masing-masing istilah tersebut: 1. TLD merupakan akhiran pada suatu nama domain yang mengindikasikan pemilik tingkatan tertinggi domain tersebut dan jenis domain tersebut. Domain seperti ini terbatas, beberapa contohnya adalah:
• gov – Government Agencies (pemerintah)
• org – Oganizations (organisasi nonprofit)
• mil – Military (militer)
karena internet berdasarkan pada alamat IP, bukan nama domain, maka setiap web server membutuhkan server sistem nama domain atau Domain Name System (DNS) untuk
menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Domain dengan sendirinya hanya berupa alamat web. Karena itu agar domain dapat berfungsi sebagai alamat email atau website, maka dibutuhkan hosting untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. 2. Pengertian Domain Redirect atau disebut juga URL Redirect adalah meneruskan ( forward ) dari satu alamat nama domain ke alamat nama domain lain, sehingga alamat URL nama domain yang diredirect akan berubah ke nama domain tersebut. 3. Pengertian subdomain adalah nama domain tambahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nama domain utama. Contoh subdomain misalnya goblogmonetize pada http://goblogmonetize.blogspot.com yang berarti goblogmonetize merupakan subdomain dari nama domain blogspot.com. 4. Pengertian Add-on Domain adalah nama domain yang diarahkan ke sub-direktori sebuah nama domain utama. Misalnya kita mempunyai sebuah alamat website namakita.com, kita bisa Add-on bisniskita.com dan diarahkan untuk menampilkan apa yang ada di namakita.com/bisniskita/. Ketika http://bisniskita.com/index.html diakses dari internet, pengunjung tidak akan merasakan adanya perbedaan, bisniskita.com akan tampil layaknya seperti nama domain biasa bagi pengunjung. Subdomain maupun Add-on domain tidak terpisah dari nama domain utamam, sehingga saling berbagi ( share) dengan domain utama dalam segala hal, termasuk d iskspace, bandwith dan cPanel. Kita tidak akan mendapatkan cPanel untuk setiap Add-on domain yang ditambahkan, semua fitur dalam satu cPanel untuk setiap add-on domain yang ditambahkan, semua diatur dalam satu cPanel Main Account (cPanel namakita.com dalam contoh). Pembuatan FTP account dan email account untuk bisniskita.com dapat dilakukan di cPanel namakita.com. kesimpulannya, Sub Domain dan Add-on Domain tidak mendapat cPanel tersendiri, tapi secara fungsi dan fitur, sama saja dengan nama domain atau account biasa. 5. Pengertian Parked Domain adalah nama domain lain yang tidak aktif yang diarahkan (domain redirect) ke nama domain utama untuk mendapatkan trafik (traffic) jumlah pengunjung yang sama pada satu situs atau blog yang sama. Setelah memahami secara lengkap mengenai nama domain secara menyeluruh, lalu kita akan membahas mengenai Cybersquatting. Cybersquatting (juga dikenal sebagai domain squatting), sesuai dengan undang-undang federal Amerika Serikat yang dikenal sebagai
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Anti-Cybersquatting, adalah mendaftar, dalam perdagangan, atau menggunakan nama domain dengan maksud jahat/tidak baik untuk keuntungan pribadi atau organisasi baik dari merek dagang milik orang lain atau personal. Cybersquatter yang kemudian menjual domain kepada orang atau perusahaan yang memiliki merek dagang dengan harga tinggi. Di dalam undang-undang ITE disebutkan mengenai kepemilikan nama domain serta cara pendaftaran dan gugatan, terdapat dalam pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) . Istilah ini berasal dari “squatting” yang merupakan tindakan yang menempati daerah yang ditinggalkan atau ruang kosong atau bangunan liar yang tidak memiliki pemilik, menyewa atau memiliki izin untuk digunakan. Namun cyversquatting, agak sedikit berbeda dalam hal nama domain yang sedang “squatted” yang (kadang-kadang tetapi tidak selalu) dibayar untuk melalui proses pendaftaran oleh cybersquatters. Cybersquatters biasanya meminta harga yang jauh lebih besar dari pada harga saat mereka membelinya. Beberapa kasus cybersquatters sering kali menjelek-jelekkan atau menghina sang pemilik nama domain tersebut dengan pemilik nama domain mau membeli domain dari mereka. Pasa kasus lainnya cybersquatting link melalui google, yahoo, ask.com dengan harapan dibayar dari iklan ke jaringan situs yang sebenarya pengguna mungkin tidak menginginkannya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Cybersquatting merupakan salah satu istilah yang paling sering digunakan yang terkait dengan nama domain dan berhubungan dengan kekayaan intelektual dan undang-undang yang sering salah digunakan untuk mengacu kepada penjualan atau pembelian nama domain seperti contoh.com. Cybersquatters sering kali mendaftarkan nama domain dari merek dagang yang sudah terkenal kadang-kadang varian dari daftar nama-nama merek dagang terkenal, sebuah praktek yang dikenal sebagai typosquatting. Strategi lain adalah dari cybersquatting adalah dengan menggunakan software tertentu untuk mendaftarkan nama domain yang sudah habis masa berlakunya dalam waktu tertentu. Didalam aturan ICAN disebutkan bahwa jika pemilik nama domain tidak mendaftar kembali nama domainnya sebelum kadaluarsa, maka nama domain tersebut dapat dibeli oleh orang lain setelah kadaluarsa. Pada saat ini pendaftaran dianggap sah. Namun demikian sering kali cybersquatting memanfaatkan kelemahan dari sebuah perusahaan yang masih lemah dalam
penggunaan teknologi internet, sehingga sering kali perusahaan tersebut melupakan hal-hal seperti domain name. Namun pendekatan lain adalah menggunakan nama yang hampir menyerupai seperti “nama-saya” atau “namasaya” dari orang-orang yang sudah terkenal seperti seorang ahli marketing, doctor, advokat atau profesi lainnya. Dalam hal ini sering kali cybersquatters memanfaatkan domain tersebut sebagai sebuah website yang dirancang sehingga terlihat seperti website dari orang-orang yang sudah terkenal dengan tujuan menjual sesuatu di website tersebut yang dikaitkan langsung dengan nama-nama besar tersebut atau memanfaatkan nama yang sudah kondang untuk memperkenalkan produk mereka yang serupa tapi tidak sama. Ada kalanya calon client akan mencari informasi di internet tentang suatu produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dalam hal ini cybersquatters sering kali mengancam pemilik nama domain tersebut untuk membeli dengan harga tinggu atau mereka akan menampilkan informasi untuk menjelek-jelekkan individu tersebut seperti mengelinkkan ke situs asusila.
Bab 3 Permasalahan
A. Sengketa Nama domain mustika-ratu.com
Kasus sengketa Mustika-Ratu.com melibatkan perusahaan kosmetika Mustika Ratu yang menuntut secara pidana Chandra Sugiono, mantan GM Internasional Marketing Martina Berto. Lantaran Chandra mendaftarkan Mustika-Ratu.com tanpa sepengetahuan pihak Mustika Ratu, kerugian "potensial" yang diaku oleh Mustika Ratu adalah sebesar Rp 50 milyar. Chandra Sugiono yang ketika itu masih menjabat sebagai GM Internasional Marketing di PT. Martina Berto mendaftarkan nama domain tersebut pada bulan Oktober 1999. Nama domain yang didaftarkan identik dengan merek Mustika Ratu yang notabene adalah pesaing dari PT. Martina Berto. Perbuatan Chandra diketahui setelah situs yang dibuatnya diakses oleh distributor Mustika Ratu di Saudi Arabia. File Chandra disimpan di belia on-line yang merupakan media promosi produk-produk belia milik PT. Martina Berto. Namun dalam situs itu tidak pernah ada informasi mengenai produk-produk belia maupun belia on-line. PT Mustika Ratu melaporkan Chandra Sugiono, ke Mabes Polri pada 4 September 2000 dengan tuduhan melakukan persaingan curang. Pengaduan yang disampaikan langsung oleh Wakil Presdir PT Mustika Ratu Putri K. Wardani itu terdaftar dalam Laporan Polisi Nopol: 234/IX/2000/Siaga II. Kuasa hukum PT Mustika Ratu, Dini C. Tobing Panggabean-dari Kantor Pengacara Lubis, Santosa & Maulana-mengatakan persaingan curang itu dilakukan oleh Chandra Sugiono dengan cara menggunakan nama perusahaan dan nama dagang Mustika Ratu milik PT Mustika Ratu Tbk. dengan domain name Mustika-Ratu.Com. Penyalahgunaan domain tersebut merupakan pelanggaran pasal 382 bis KUHPidana jo pasal 10 bis Konvensi Paris jo Keppres No.15/ 1997. Akibat perbuatannya, Chandra diseret ke pengadilan dengan ancaman hukuman
penjara 1 tahun 4 bulan dan masih ditambah 6 bulan masa hukuman apabila tidak sanggup membayar denda minimal Rp 25 milyar. Sedangkan biaya dari nama domain itu sendiri tidak lebih dari Rp 320.000,-.
B. Undang-undang tentang Merek
Mengenai nama domain yang identik dengan merek Mustika Ratu, maka permasalahan ini juga berkaitan dengan undang-undang tentang merek. Undang-undang merek itu sendiri yaitu UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001. UU No. 14 Tahun 1997 tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan dikarenakan undang-undang tersebut tidak memuat mengenai nama domain. Menurut Agung Damar Sasongko dari bagian ligitasi Direktorat Merek Ditjen HKI, pihak Mustika Ratu hanya berhak untuk menuntut tindak pidana merek yang sesuai dengan kelas pendaftaran di kantor merek yakni hal-hal yang berhubungan dengan produk barang dan jasa. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Pasal yang menyangkut kasus ini yaitu Pasal 76 soal gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek serta tuntutan pidana berdasarkan pasal 90. Akan tetapi undang-undang ini tidak dapat digunakan karena kasus Chandra tidak memenuhi tempus delictie sesudah tanggal 30 September 2000.
C. Pasal 382 bis KUHP.
Perbuatan yang dilakukan Chandra dianggap sebagai pelanggaran dari pasal 382 bis KUHP yang berisi : “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, diancam, karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Dilihat dari isinya, pasal 382 bis KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan menipu. 2. Perbuatan itu mengelirukan banyak orang atau seseorang tertentu. 3. Perbuatan itu dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain. 4. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. 5. Pesaing yang dimaksud adalah pesaing dari terdakwa atau yang dibela oleh terdakwa. Faktanya Chandra tidak pernah mendaftarkan nama domain mustika-ratu.com pada mesin pencari web di internet sehingga masyarakat pengguna internet tidak akan mengetahui keberadaan situs mustika-ratu.com. Karena apabila pengguna internet mencari alamat PT. Mustika Ratu, tidak akan muncul mustika-ratu.com yang dibuat oleh Chandra. Dengan demikian Chandra tidak memenuhi unsur “Perbuatan itu mengelirukan banyak orang atau seseorang tertentu.” PT. Martina Berto sebagai salah satu pesaing dari PT. Mustika Ratu tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk membuat situs mustika-ratu.com. Di dalam situs itu sendiri juga tidak memuat informasi produk-produk yang merupakan pesaing dari produk Mustika Ratu sehingga unsur “persaingan” tidak terpenuhi. Pendaftaran nama domain juga dilakukan Chandra secara resmi sesuai dengan ketentuan first come first serve yang membuktikan bahwa perbuatan Chandra bukanlah suatu bentuk
penipuan.
D. Putusan
mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Tjandra Sugiono dalam kasus sengketa nama domain mustika-ratu.com. MA menyatakan bahwa sugiono sudah menjalani hukuman penjara empat belas bulan murni. Menurut kuasa hukum Tjandra Sugiono ada tiga hal yang menyebabkan kekhilafan dari putusan yang dikeluarkan majelis hakim, yaitu: 1. unsur persaingan curang yang berdasarkan pasal 328 bis KUHP, disebutkan terdapat unsur kebingungan di kalangan mitra dagang Mustika Ratu baik dalam maupun luar negeri. Kebingungan ini berasal dari pengakses mustika-ratu.com yang merasa dirugikan, tetapi setelah dibuktikan ternyata hal ini tidak benar.
2. Kekhilafan yang kedua adalah tidak dihadirkannya saksi-saksi kunci yang merasa bingung oleh situs mustika-ratu.com. padahal dua saksi ini merupakan saksi kunci yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. 3. Mengenai saksi pelapor yaitu pihak Mustika Ratu dalam kesaksiannya ternyata menggunakan kesaksian yang diperdengarkan dari orang lain, Kus Wisnu Wardani. Secara hukum pidana kesaksian seperti ini ( testimonium de audito) dianggap tidak valid. Pengajuan Peninjauan Kembali ini diterima oleh MA dan diputuskan bahwa Tjandra Sugiono bebas dari segala dakwaan dan memulihkan hak-hak terpidana dalam kedudukan, kemampuan dan harkat dan martabat. Dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat, jl. Hayam Wuruk Jakarta, selasa 11 desember 2001, hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Tjandra tidak bisa dijerat dengan UU No. 5/1999. Tjandra dibebaskan. Alasannya, bahwa UU itu tidak berlaku surut. Tjandra mendaftarkan domain mustikaratu.com pada tanggal 7 Oktober 1999, sementara UU itu baru berlaku 5 Maret 2000. Hakim pun memutuskan tak ada unsur penipuan dalam kasus ini karena tidak ada yang dirugikan dan lagi nama domain mustika-ratu.com pun tak pernah digunakan Tjandra.
Bab 4 Kesimpulan
Yang menarik untuk dikaji adalah apakah sengketa nama domain ini dapat diajukan memakai system hukum pidana atau system hukum perdata. Ada beberapa pendapat ahli dalam menyikapi hal ini. Menurut edmon, kepemilikan atau pendaftaran nama domain dilakukan dengan itikad tidak baik dengan maksud jahat yang menjadi fokus permasalahan, makan penyelesaiannya adalah dengan substansi hukum pidana. Tinggal dilihat sejauh mana terbuktinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan menurut Ahmad Ramli, berpendapat bertolak belakang. Dia menyatakan bahwa tidak tepat jika kasus tersebut dirujukkan pada hukum pidana. Menurut pemikiran Ramli, penyelesaiaan secara hukum perdata sebenarnya jauh lebih menguntungkan, sebab kerugian yang telah diderita oleh korban bisa digugat untuk dikembalikan. Selain itu Ramli merasa kasus tersebut lebih tepat jika menggunakan UU merek, sepanjang nama domain mustika-ratu.com tersebut merupakan sebuah merek yang terdaftar di depkeh. Satu hal yang patut jadi catatan, bagi siapapun yang hendak mendaftarkan nama domain, adalah bahwa penggunaan nama domain yang mengandung merek tertentu dari pihak lain akan mudah diajukan ke sengketa internasional. Agar dikabulkan, pengadu pun cukup membuktikan tiga hal, yaitu: 1. bahwa merek dagang itu memang dimiliki secara sah, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan merupakan sesuatu yang sama atau mirip dengan nama domain yang didaftarkan.
2. Bahwa pihak yang mendaftarkan nama domain itu tidak memiliki hak yang sah ataupun kepentingan pada nama domain tersebut. 3. Bahwa nama domain yang didaftarkan dan digunakan dengan niat buruk.
