MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “Memahami “Memahami Basis Kas versus Basis Akrual pada Akuntansi Anggaran” Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Dosen Pembimbing : Muhammad Ahyaruddin, SE.,M.Sc.,Ak
Disusun Oleh : KELOMPOK 3 1. Bella Farissa Oktary
: 150301100
2. Deni Saputra
: 150301080
3. Qonita Aufa Dina
: 150301099
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun makalah dengan baik dan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis membuat makalah
yang
berjudul “Memahami Basis Kas versus Basis Akrual pada Akuntansi Anggaran ”. Makalah ini dibuat beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan Makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Makalah ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Pekanbaru, Desember 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI...................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang........................................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah ..................................................................................
2
1.3
Tujuan Makalah ......................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di indonesia ........
3
a. Tahap pertama ...................................................................................
4
b. Tahap kedua .......................................................................................
4
c. Tahap ketiga.......................................................................................
4
d. Tahap keempat ..................................................................................
5
2.2 Konsep dan Implementasi Basis Kas dan Basis Akrual ..........................
5
2.3 Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual di Berbagai Negara .............
8
2.4 Pro-Kontra Mengadopsi Akuntansi Akrual Dalam Sektor Publik ..........
9
2.5 Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Indonesia............................
10
2.6
11
Kendala-Kendala Yang Dihadapi............................................................
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan .............................................................................................
12
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Wacana tentang good governance pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan good government governance merupakan isu yang paling mengemuka pada era reformasi sampai dengan sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan dengan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di indonesia. Hasilnya, pada tahun 2010, Komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual ( cash toward accrual). Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (cash basis) dan akrual (accrual basis) sedangkan, jika ada basis akuntansi yang lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi (Halim dan Kusufi, 2012). Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi tersebut secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, kenyataannya suatu transaksi belum tentu berpengaruh terhadap kas. Oleh karena itu, penerapan dasar akuntansi ini dianggap banyak kelemahan, terutama laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif. Sedangkan, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. 1
Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya (Halim dan Kusufi, 2012) . Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi sektor publik. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya memahami penerapan dasar akuntansi pada organisasi sektor publik, mulai dari perjalanan sejarah penerapannya di indonesia, perbedaan konsep dan aplikasinya, perkembangan di berbagai negara, dan kendala-kendala yang dihadapi. 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka kami merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimanakah
Perjalanan
Reformasi
Akuntansi
Keuangan
Pemerintahan di Indonesia? 2) Apa Saja Konsep dan implementasi Basis Kas dan Basis Akrual? 3) Bagaimanakah Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual di Berbagai Negara ? 4) Jelaskan Kendala-Kendala yang Dihadapi !
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka kami menyusunbeberapa tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut : 1) Untuk Mengetahui Perjalanan Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan di Indonesia. 2) Untuk Mengetahui Apa Saja Konsep dan implementasi Basis Kas dan Basis Akrual. 3) Untuk Mengetahui Tentang Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual di Berbagai Negara. 4) Menginformasikan Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Basis Kas dan Basis Akrual.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1. PERJALANAN
REFORMASI
AKUNTANSI
KEUANGAN
PEMERINTAH DI INDONESIA
Perjalanan panjang penerapan akuntansi pemerintahan di indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sosial politik yang memengaruhi perubahan sistem politik dan pemerintahan di indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan peraturan perundangundangan
yang
mengatur
pengelolaan
keuangan
negara,
termasuk
akuntansinya, karena penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan (Dwi Ratna, 2010) Dalam
konteks
akuntansi
pemerintah
daerah,
Ritonga
(2010)
membaginya menjadi tiga tahap yaitu dari mulai tahun 1974 sampai dengan saat ini. Tahap pertama adalah periode mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1999 yang dikenal sebagai masa akuntansi tradisional. Regulasi yang menjadi acuan pada periode ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah, PP Nomor 5 Tahun 1975 dan PP Nomor 6 Tahun 1975. Tahap kedua, yaitu periode antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, yang merupakan tahap reformasi akuntansi tahap pertama pada era otonomi daerah. Pada periode tahap kedua ini relugasi yang menjadi acuan adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999,yang menjadi tonggak otonomi daerah. Tahap ketiga adalah tahap reformasi akuntansi tahap lanjutan (kedua), yang dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Pada periode ketiga ini, regulasi yang menjadi acuan adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran dari paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Titik awal dimulainya tahap baru
3
(tahap ke-4) dalam perkembangan akuntansi pemerintah, yaitu tahap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini masih dalam rangka memenuhi apa yang diamanatkan dalam Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara . a.
Tahap Pertama : Periode Tahun 1974-1999
Pada periode ini disebut juga dengan periode pra reformasi. Pada masa ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang akuntansi pemerintahan. Semua pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntansi pemerintahan,
diatur
menggunakan
aturan
perundang-undangan
yang
merupakan warisan Belanda. Sistem pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas, sehingga disebut juga periode sistem akuntansi tradisional, yang lebih berbentuk kegiatan “pembukuan” bukan kegiatan “akuntansi”. b. Tahap kedua : Periode Reformasi Awal antara Tahun 2000-2005
Pada periode kedua perjalanan praktik akuntansi pemerintahan di indonesia ini juga tidak bisa lepas dari pengaruh reformasi politik yang terjadi pada saat itu. Pada periode ini merupakan masa reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Perubahan mendasar lainnya pada sistem akuntansi pemerintahan adalah adanya pergeseran dari sistem pencatatan single entry dan berbasis kas, menjadi double entry dan berbasis kas modifikasian. Pada masa prareformasi diterapkan sistem pencatatan single entry dengan alasan utama untuk kemudahan dan kepraktisan saja. c.
Tahap ketiga: Periode Reformasi Lanjutan antara Tahun 2005-2010
Pada periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara (daerah), dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
4
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan mendasar pada sistem akuntansi pemerintahan periode ini adalah perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintahan dan prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. d.
Tahap
keempat:
Periode
Penerapan
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual antara Tahun 2010-Sekarang
Sama halnya dengan tahap ketiga, periode ini merupakan lanjutan dari bagian reformasi keuangan negara (daerah), terutama dalam hal akuntansi pemerintahan. Reformasi yang terjadi adalah dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, yang telah berlaku selama lima tahun.
2.2
BASIS
KAS
VERSUS
BASIS
AKRUAL
:
KONSEP
DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM AKUNTANSI ANGGARAN
Sistem akuntansi kas adalah sistem pencatatan yang mencatat pendapatan dan beban di dalam periode terjadinya penerimaan dan pembayaran kas. Sementara sistem akuntansi akrual adalah sistem pencatatan yang mencatat pendapatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh (earned ) ---kas diterima maupun tidak---dan beban dicatat pada saat beban tersebut terjadi (incurred)---kas dibayarkan atau tidak. Dalam sistem basis akrual harus diterapkan sistem alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif arbitrer karena pembebanan biaya, pengakuan pendapatan, dan prinsep “mat ching”-nya harus mematuhi prinsip “time period”. Artinya, jika terdapat biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan pada periode tahun buku yang dilaporkan, maka walaupun belum di bayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas. Dalam basis kas murni, pembelian aset tetap misalnya bangunan harus dianggap sebagai “beban” pada saat dikeluarkan sehingga tidak ada alokasi depresiasi selama sisa umur penggunaannya.
5
a.
Akuntansi Kas versus Akuntansi Akrual
Karakteristik
Akuntansi Kas
Akuntansi Akrual
Operasionalisasi
Relatif sederhana
Relatif rumit/komple ks
Hubungannya dengan
Relatif kuat
Relatif lemah
sistem pendapatan dan anggaran tradisional Cakupan transaksi
Mencatat hanya transaksi Mencatat yang
menghasilkan
pembayaran
transaksi
dan nonkas yang
penerimaan kas
diestimasi dengan baik
Waktu
Mencatat hanya transaksi Mencatat yang terjadi pada periode pengaruh akuntansi yang relevan
estimasi
di
masa mendatang dari transaksi saat ini dan perubahan kebijakan Audit pengendalian
dan
Relatif sederhana
Relatif harus dilakukan
Karena sistem akuntansi kas relatif sederhana, maka relatif mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Kelebihannya juga relatif mudah dalam audit dan pengendaliannya. Namun, sistem ini cakupannya hanya terbatas pada transaksi yang menghasilkan pembayaran atau penerimaan kas, dan sistem ini hanya mempertimbangkan transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang
6
relevan. Sedangkan akuntansi akrual relatif rumit untuk diimplementasikan dan dijalankan dan keharusan untuk melakukan audit dan pengendalian. Meskipun demikian, kelebihannya adalah mencakup pencatatan transaksi nonkas sebaik transaksi kas dan mengakui pengaruh di masa mendatang ( future effect) dari transaksi dan perubahan kebijakan. Ritonga (2010) menyimpulkan tiga kelemahan mendasar sistem akuntansi berbasis kas, yaitu : 1. Informasi yang lebih kompleks dan tidak dapat dihasilkan; 2. Hanya terfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain; 3. Pertanggungjawaban kepada publik jadi terbatas hanya pada penggunaan kas dan tidak pada sumber daya lainnya; Penerapan dasar akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan sebagai berikut (Ahyani, 2007:35) 1. Memberikan
ketelitian
dalam
penyajian
laporan
keuangan
pemerintah daerah dan memungkinkan untuk melakukan penilaian secara lengkap terhadap kinerja pemerintah. 2. Lebih akurat dalam melaporkan nilai aset, kewajiban, maupun pembiayaan pemerintah. 3. Memungkinkan dilakukan cutt off (pemisahan suatu periode dengan
periode
yang
lain)
secara
lebih
sempurna
dan
menginformasikan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu periode tertentu. 4. Meningkatkan
transparansi
dalam
pengelolaan
keuangan
pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. Bagaimana implikasi penerapan keduanya pada akuntansi anggaran ? akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang paling berkembang dan banyak digunakan di organisasi sektor publik, terutama pemerintah. Akuntansi anggaran
mencatat
dan
menyajikan
akun
operasinya
sejajar
dengan
anggarannya. Jumlah rekening belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap
7
rekening yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran
dalam
siklus
perencanaan,
pengendalian
dan
akuntabilitas.
(Mardiasmo, 2009: 150: Ritonga, 2010;15).
2.3
PERKEMBANGAN
AKUNTANSI
BERBASIS
AKRUAL
DI
BERBAGAI NEGARA
Terdapat dorongan yang kuat dari lembaga-lembaga internassional, seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik. IMF memiliki publikasi statistik yang dinamai Government Financial Statistik Manual , yang menyajikan statistik pendapatan dan belanja pemerintah dalam basis akrual. Pada pemerintah level nasional, proses reformasi telah dimulai pada enam negara: Spanyol, Inggris, Finlandia, Swedia, Swiss, Perancis. Tiga pemerintah nasional yaitu Finlandia, Spanyol dan Swedia telah komplet menyelesaikan reformasi (persyaratan legal, sistem baru) Pada level lokal, reformasi dilakukan pada semua negara, dan di lima negara reformasi telah selesai: Finlandia, Perancis, Nederland, Inggris dan Swiss. Akuntansi secara tradisional melayani fungsi kontrol anggaran dalam arti membandingkan pengeluaran terhadap anggaran (akuntansi anggaran). Mardiasmo (2009) menambahkan bahwa negara yang berhasil dalam menerapkan akuntansi akrual secara penuh adalah Selandia Baru yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Sistem akuntansi akrual yang diterapkan Selandia Baru terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komrehensif dibandingkan dengan sistem akuntansi berbasis kas dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
8
2.4
PRO-KONTRA MENGADOPSI AKUNTANSI AKRUAL DALAM SEKTOR PUBLIK
Manfaat utama dari sistem akuntansi akrual adalah pendapatan dan belanja pemerintah dapat dialokasikan secara tepat setiap saat. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat diimplementasikan secara lebih baik dengan akuntansi akrual, yang mengakui beban saat dibayarkan. Boothe (2007) megutip dari argumen Athukorala dan Reid (2003: 2) yang mendukung akuntansi akrual dalam sektor publik. “at once extreme, supporters of accrual accounting in government argue that if it’s good enough for the private sector, it’s good enough for the public sector”. Selain itu, terdapat juga sejumlah kritik atas penerapan akuntansi akrual disektor publik. Cakupan kritik meliputi dari masalah teknik seperti penilaian aset, sampai ke pertanyaan yang lebih luas terkait dengan perbedaan kebutuhan akuntansi antara sektor publik dengan sektor swasta dan akuntabilitas demokratis. Perbedaan utama diantara kedua dasar akuntansi, yaitu kas dan akrual, juga pada letak manipulasi yang bisa dilakukan. Pada basis kas, laporan keuangan dapat dimanipulasi dengan mengelola waktu transaksi. Sedangkan, dalam kasus akuntansi akrual, lingkup ( scope) manipulasi adalah inheren di dalam pembentukan estimasi pendapatan dan beban. Jadi, akuntansi akrual berpotensi memiliki lingkup ( scope) manipulasi yang lebih besar. Oleh karena itu, akuntansi akrual menyebabkan munculnya masalah pengendalian keuangan yang lebih besar.
9
2.5
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
BERBASIS
AKRUAL
DI
INDONESIA : TINJAUAN ATAS PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Sejak diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2010, basis akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pemerintahan di indonesia adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP 71/2010 yang berbunyi : “Pemerintah
menerapkan
SAP
berbasis
Akrual
sebagaiman
dimaksudbpada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk P SAP.” Lebih lanjut pada ayat 4 dinyatakan bahwa: “PSAP Sebagaimana dimaksud pada ayat 2.... tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Lampiran I yang dimaksud adalah SAP BERBASI Akrual yang terdiri atas Kerangka Konseptual dan PSAP Nomor 01 sampai dengan PSAP Nomor 12. Jelas, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, PSAP yang ada pada lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah PSAP Berbasis Akrual. Bagaimana penerapan basis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010 ? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mendasar, karena apakah dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dapat dikatakan bahwa indonesia telah menerapkan basis akrual? Tentunya hal ini cukup hanya dengan pernyataan pada Pasal 4 diatas. Apalagi pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 1 ayat 8 dinyatakan : “SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan,
pelaksanaan
anggaran
belanja,
dan
berdasarkan
pembiayaan basis
yang
dalam
pelaporan
ditetapkan
dalam
APBN/APBD.” Penerapan akuntansi secara penuh pada entitas pemerintahan bukanlah perkara yang mudah. Untuk menerapkannya perlu beberapa kondisi yang harus
10
dipenuhi. Jangan sampai penerapan akuntansi berbasis akrual dipaksakan hanya karena telah diamanatkan dalam undang-undang atau merupakan keharusan akibat adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank dunia, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan organisasi pemerintahan di indonesia, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 2.6
KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
Untuk konteks di indonesia, Ritonga (2010:8) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai berikut: 1. Dukungan SDM yang berkomperen dan profesional dalam pengelolaan keuangan. 2. Dukungan dari pemeriksaan laporan keuangan, karena perubahan berbasis akuntansi akan mengubah cara pemeriksa yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). 3. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual. 4. Adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan. 5. Dari kendala-kendala diatas memunculkan persyaratan, yaitu harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintah, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang panjang, bahkan lebih panjang dari pada masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/DPRD.
11
BAB III PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Semakin meningkatnya tuntutan publik untuk akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara telah mendorong kearah wacana untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sistem akuntansi berbaasis kas telah terbukti memiliki kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari sistem akuntansi kas adalah laporan keuangan yang di hasilkan tidak informatif, tidak terintegrasi, dan tidak komprehensif. Sehingga jika tetap menggunakan sistem akuntansi kas akan menghambat semangat reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang good governance. Namun demikian, bukan berarti penerapan akuntansi akrual pada akuntansi pemerintah, yang lebih banyak menggunakan akuntansi anggaran, tidak menuai kritik dan perdebatan. Kritik dan perdebatan tersebut telah memberikan keraguan untuk menerapkan akuntansi akrual secara penuh pada organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi akrual secara penuh pada akuntansi pemerintahan harus benar-benar dikaji dan dicari waktu yang tepat. Jika memang dianggap memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaatnya, maka penerapannya perlu dipertimbangkan lagi, meskipun telah diamanatkan oleh undang-undang Kesiapan SDM, dukungan teknologi informasi, kondisi sosial politik yang kondusif dan mendukung, serta dukungan dari auditor pemerintah, mutlak diperlukan agar reformasi akuntansi pemerintahan ini dapat berjalan sukses dan memperoleh manfaat yang diharapkan.
12
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi.2012. Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah, edisi ke-4. Jakarta:Salemba Empat Mardiasmo.2009, Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:CV Andi Offset.
13
