BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan sejarah indonesia, khususnya pada era orde baru terdapat berbagai
permasalahan
dalam
pelaksanaan
sistem
pemerintahan
Indonesia.
Bentuk
permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, dimana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal. Kekusaan ini disalah gunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. 1 Konsep ini yang kemudian menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah karena sekarang sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 1 Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. Hukum Kepegawaian di Indonesia. 2008. Sinar grafika. Jakarta 2 Aparatur Sipil Negara.2 Dibalik maksud baik pembuatan Undang-Undang ini, yaitu untuk menjadikan PNS sebagai sosok yang berintegritas, profesional, netral, apolitis, bebas KKN, nasionalis, dan sebagainya. Ada terselip Pasal yang menurut penulis telah membatasi hak seseorang PNS untuk berbuat lebih jauh lagi bagi negara ini. Hal tersebut menyebabkan keadilan profesi di Indonesia dalam mengaktualisasikan dirinya tidak setara dan diskriminasi. Terutama bagi profesi PNS yang berkurang haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal tersebut adalah Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang Undang -Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang intinya jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pegawai Negeri Sipil, adalah sebuah profesi dan sebuah pekerjaan. PNS sama halnya dengan profesi lainnya seperti pengacara, akuntan publik, notaris, pengusaha, konsultan, artis, wartawan, petani, buruh pabrik dan sebagainya. Sebagaimana pengertian Aparatur Sipil Negara yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang di singkat menjadi ASN bahwasanya ASN itu adalah sebuah profesi yang menyatakan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Dapat kita bandingkan dengan beberapa profesi yang telah memiliki kekuatan hukum, seperti profesi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, bagi advokat jika mereka menjabat dalam jabatan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal (20) ayat (3) bahwa “Advokat yang yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.” Dalam Undang-Undang Undang-Undang ini jika advokat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara tidak ada aturan yang mewajibkan advokat untuk berhenti dari profesi keadvokatannya. Hanya tidak boleh melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan negara, ne gara, artinya jika tidak menjadi pejabat negara lagi mereka bisa otomatis kembali menjadi advokat Begitupun halnya dengan profesi notaris, yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 11 ayat
(1) “Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.”Ayat (2) “Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.” Ayat (6) “Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.” Dalam Undang-Undang tentang jabatan notaris ini, diakui dan dilindungi hak warga negara dalam menjalankan profesinya dan hak politiknya untuk menduduki jabatan negara. Tidak ada klausal yang mewajibkan profesi notaris untuk 4 menyatakan pengunduran diri dari profesinya secara tertulis jika mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara. Tetapi diwajibkan cuti selama memangku jabatan negara, dan dipulihkan kembali profesi notarisnya jika sudah tidak mengabdi lagi di jabatan negara, sangat adil dan fair. Begitupun dengan profesi lainya, seperti profesi akuntan publik, profesi dokter, profesi guru dan dosen yang bukan PNS dan berbagai profesi lainnya. Beberapa contoh perbandingan profesi diatas yang ada di Indonesia, yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang, berbeda sekali perlakuan yang disematkan bagi profesi PNS yang jenis, materi dan subjek hukumnya sangat sama yakni untuk menduduki jabatan negara. Perbandingan jenis profesi ini akan sangat panjang dan akan semakin kelihatan diskriminasinya jika kita tambah perbandingannya dengan berbagai macam jenis profesi lainnya yang tidak atau belum diatur oleh Undang Undang, seperti profesi pengusaha, profesi buruh, profesi petani, profesi wartawan, profesi artis dan sebagainya. Mereka bebas mencalonkan dirinya dalam jabatan negara apapun dan apabila tidak terpilih atau telah selesai pengabdiann ya sebagai pejabat negara mereka bisa kembali menekuni profesi awalnya. Hak azazi mereka untuk kembali beraktifitas pada jenis pekerjaan/profesi mereka semula tidak hilang dan dilindungi. Dengan adanya diskriminasi terhadap jenis profesi ini, maka bagi PNS menimbulkan akibat hukum yaitu
terjadinya pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Azazi PNS sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 5 PNS adalah profesi maka PNS selaku warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan profesi dari negara, dan ini dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Oleh sebab itu, PNS sebagai sebuah profesi, maka segala hak dan kewajiban PNS haruslah sama, adil dan setara dengan segala macam jenis pekerjaan dan profesi yang ada di Indonesia. Profesi PNS dalam kaitannya dengan pengejewantahan UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 (D) ayat (3) yang berbunyi Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maka profesi PNS untuk menduduki jabatan negara adalah hak azazi mereka yang tidak boleh dibatasi dan diamputasi. Namun akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tersebut yang berbunyi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, lalu pada Pasal 123 ayat (1) yang berbunyi “pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua,
wakil ketua, dan 6 anggota Mahkamah Konstitusi Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Kourupsi; Menteri dan Jabatan setingkat Menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS, dari bunyi pasal tersebut menimbulkan konsekuensi diskriminasi terhadap persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan bagi PNS. Dimana PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (sebagaimana yang disebutkan diawal), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Namun dalam praktiknya pemberlakuan UndangUndang ini kurang efektif, dan jelas terjadi diskriminasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi keberadaan profesi PNS, bagi PNS jika mereka mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara tersebut, mereka harus mengundurkan diri sejak pencalonannya, disini sangat terlihat perlakuan yang tidak adil dan tidak sama perlakuannya dengan profesi lainnya.3 Hak azazi mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diamputasi dan di diskriminasi, jika kita bandingkan dengan profesi lainnya, maka sangat terlihat dengan jelas betapa diskriminasi profesi sangat terlihat dililitkan pada profesi PNS.
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Aparatur Sipil Negara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Servant Service” 1 . Kepegawaian negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO. Dengan adanya UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah “aparatur sipil Negara” (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian negara adalah: 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efefktif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). Pengembangan kariernya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan; 3). Kesejahteraan hidup nya dijamin.
Pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. UU No. 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan UU No. 43 1 Miftah Thoha, “Konsep Perubahan UU Kepegawaian - Kantor Kota Sukabumi. Konsep perubahan undang-undang kepegawaian,”
Management
Kepegawaian
Universitas
Gajah
Mada,
sukabumikota.kemenag.go.id file dokumen D .ppt . 2 Tahun 1999 pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi2 . Di dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang yang berbeda jiwa pembuatannya digunakan bersama-sama. UU No. 43 Tahun 1999 merevisi dan bukan menghapus UU No 8 Tahun 1974. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undangundang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformmasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Misalnya seperti persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dan bisnis. Hal ini yang menjadikan DPR sejak tahun 2011 berinisiatif merancang RUU Kepegawaian yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian. Keberadaan UU ASN sebagai pengganti UU Kepegawaiwan sebelumnya yang diperuntukan untuk meningkatkan: a. Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan b. Independensi PNS dari tekanan politik c. Profesionalisme birokrasi d. Kompetensi aparatur e. Kinerja PNS f. Kapasitas kelembagaan bidang SDM Aparatur g. Integritas birokrasi h. Kesejahteraan PNS i. Kualitas pelayanan publik j. Pembinaan dan pengawasan. Dalam mewujudkan “berlangsungnya kegiatan administrasi negara” pelaksanaannya dilakukan oleh
aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil negara dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia memiliki kewenangan yang sah, aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan publik untuk masyarakat. Pengertian Hukum Administrasi kepegawaian, yang digunakan dalam pembahasan ini adalah: a. Hukum: untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban, keamanan dan sebagainya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau organisasi; b. Administrasi: Dalam arti sempit merupakan tata usaha (clerical work) Dalam arti luas merupakan kegiatan sekelompok manusia yang dilakukan melalui tahapan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.Dalam arti luas ini administrasi mencakup dalam arti: Proses, Fungsional dan Instisional. c. Kepegawaian: dibatasi hanya pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dapat dikemukakan disini pendapat dari The Liang Gie, yang menyatakan bahwa administrasi kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dijelaskan, terkait masalah penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian atau pensiun. B. Kewenangan dan Manajemen ASN Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Presiden bertindak selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dalam konsep Hukum
Administrasi Negara, Presiden sebagai kepala Pemerintah berdampak bahwa Presiden mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dalam menjalankan tugas tersebut, Presiden dibantu oleh para Menteri di tingkat Pemerintah Pusat dan Gubernur, Bupati dan walikota di tingkat Pemerintah daerah, yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintah di bawah Presiden. Pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dilaksanakan melalui tata kerja yang saling berkaitan dan berkesinambungan, dimana hal itu disebut sebagai suatu “birokrasi Pemerintah”. Pada dasarnya tugas yang dibebankan kepada aparatur pemerintah melalui birokrasi pemerintah, dilaksanakan oleh para pegawai negeri baik yang berkedudukan di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Aparatur sipil negara sebagai pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan “Mengatur” dan “Mengurus” dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan (bestuurszorg). Kewenangan Mengatur, diberikan kepada seorang Pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan dalam bentuk regulasi/regeling (dalam rangka pelaksanaan undangundang). Selanjutnya Kewenangan Mengurus, diberikan kepada seorang pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan dalam bentuk penetapan/beschiking (dalam rangka merealisasi undang-undang menjadi nyata/konkrit). PNS sebagai aparatur pemerintah tidak saja milik satu daerah melainkan sebuah aset pemerintah yang menjadi perekat Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Layaknya penugasan pegawai pada instansi kejaksaan, kepolisian, atau militer, PNS juga harus diputar ke luar daerah untuk bisa mendapatkan wawasan luas mengenai Indonesia. "Salah satu praktiknya adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk beberapa jabatan strategis, seperti kepala dinas, tanpa harus mempertimbangkan kompetensi 4 calon yang akan mendudukinya," demikian pendapat Guru
Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sadu Wasistiono. Salah satu solusi yang diberikan adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan kebijakan kepegawaian di daerah. Jangan sampai, primordialisme bisa berlangsung karena berbalut semangat otonomi daerah. Karena itu Presiden sebagai kepela Pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana manajemen Aparatur yang berada di bawahnya. Manajeman ASN dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta fungsional keahlian utama, kepada : a. Menteri dan kementerian; b. Pimpinan Lembaga di LPNK; c. Sekretaris Jenderal di secretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural; d. Gubernur di Provinsi; e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota. C. Kelembagaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada: 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, dipimpin oleh seorang Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi-fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun 5 Struktur Organisasi Kementerian PAN-RB berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013, adalah: 1. Sekretariat Kementerian; 2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasa n; 3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; 4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; 5. Deputi Bidang Pelayanan Publik; 6. Staf Ahli Bidang Hukum; 7. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; 8. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan; 9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan 10.Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.
2. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesinal dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsetrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Selain tugas di atas, KASN memiliki wewenang untuk: 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama 6 calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpi nan Tinggi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi ASN dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajeman SDM, serta Tanggung Jawab dan Pengelolalaan Keuangan KASN. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Sekretariat KASN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KASN, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. 3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor LAN Pusat berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki 4 Kantor Perwakilan yang disebut PKP2A (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) masing-masing di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh. LAN juga memiliki STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) dengan jenjang D3, S1 & S2 yang terdapat di Jakarta, Bandung dan Makassar. 4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
berkaitan
dengan
kewenangan
penyelenggaraan
Manajemen
ASN,
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Penamaan BKN, berawal dari Kantor Urusan Pegawai (KUP) pembentukan zaman kolonialisme untuk mengurus segala sesuau mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri. Setelah Indonesia merdeka KUP mengalami perubahan nama menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan didasari perkembangan bawa peran aparatur pemerintah semakin dirasa penting dengan merekontruksi kedudukan, fugnsi, tugas dan organisasi KUP dmenjadi BAKN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972. Seiring dengan pesatnya perkembangan kepegawaian terjadi pergeseran paradigm yang 7 semula masalah administrative semata menjadi kea rah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi BKN – Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keppres No. 95 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan system merit adalah, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
D. Pengertian dan kedudukan ASN Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan beberapa pengertian terkait dengan aparatur sipil negara, yaitu: a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. b. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dg perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. d. PPPK (pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. Pelaksana kebijakan publik yg dibuat pejabat pembina ; b. Pelayan Publik yang berkualitas dan profesional; c. Perekat dan pemersatu Bangsa. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah pegawai tetap seperti yang sekarang ada 2) Pegawai Pemerintah adalah pegawai yang diangkat berdasarkan kontrak. Jenis pegawai ini dapat disebutkan seperti tenaga fungsional (Guru, Dokter dsb) dan tenaga profesional (seperti: Auditor, Perencana, Pengawas, dsb). Jabatan ASN Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan dalam kedudukannya, baik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Yang dimaksud dengan “jabatan administrasi” adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan “jabatan fungsional” adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian (terdiri dari: ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pratama) dan jabatan fungsional keterampilan (terdiri dari: penyelia, mahir, terampil dan pemula). Selanjutnya pengertian “jabatan pimpinan tinggi” adalah sekelompok jabatan tinggi pad a instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan pimpinan utama dan madya pada Kementerian Kesretariatan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 108). Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban PNS be rhak memperoleh: 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. Cuti; 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. Perlindungan; 5. Pengembangan kompetensi. PPPK berhak memperoleh: 1. Gaji dan tunjangan; 2. Cuti; 3. Perlindungan; 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. E. Aset atau Keuangan ASN Aparatur Negara sebagai aparatur penyelenggaraan negara adalah aset negara. Dalam setiap lini dan hirarki pemerintahan ASN menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan sistem yang ada. ASN melalukan perencanaan, dan menyusun keuangan sehingga harus mempunyai pengetahuan wawasan tentang Keuangan Negara dan mengikuti prosedur operasional baku yang telah ada. 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang ,
Bersih dan Bebas KKN Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak ,
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang telah diubah dengan .
Peraturan Pemerintan Nomor Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban memiliki NPWP ,
(Nomor Pokok Wajib Pajak). Pembinaan dan Pengawasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, diatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan undangundang ini. Pembinaan kepegawaian menggunakan Sistem Merit adalah sistem pembinaan kepegawaian berdasarkan karir dan prestasi kerja, yang terukur secara administrasi dan realitas pencapaian tugas dan pengabdian seseorang pegawai, dalam lingkung tugas yang diembannya dalam organisasi jabatan pemerintahan. Pengadaan rekrutmen dan seleksi yang bersangkutan dapat mengetahui nilai yang diperolehnya dan mengukur dirinya dalam persyaratan yang
ditenukan - Pengangkatan – pemenuhan persyaratan (tersusun, terencana, dan terstruktur) Setelah era reformasi pemerintahan daerah berlangsung, maka paradigma penerimaan pegawai negeri mengalamai perubahan yaitu paradigma dari berdasarkan “formasi” kepada “analisis jabatan”. Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian dari analisis jabatan, yaitu: 1. Edwin B. Flippo (Job Analisys): analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi-operasi (pelaksanaan pelaksanaan) dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu; 2. George R. Terry (Principle of Management): Analisis jabatan adalah suatu cara untuk memperoleh data inti yang dapat dirumuskan sebagai proses mempelajari kewajibankewajiban dan pelaksanaan-pelaksanaan jabatan secara kritis; 3. Drs. M. Manullang (Management Personalia): Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa, sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk menilai jabatan itu dan untuk suatu keperluan,. Dari rumuasan analisis jabatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditarik beberapa unsur terkait penge Drs. M. Manullang, Management Personalia, pengertian analisis jabatan, yaitu: 1. Proses mengumpulkan informasi jabatan 2. Metode mempelajari kewajiban, syarat, dan ko ndisi jabatan 3. Penelaahan mendalam terhadap suatu pekerjaan 4. Mempelajari dan menemukan materi dan karakteristik suatu pekerjaan Jadi dapat dikatakan bahwa analisis jabatan merupakan metode dan proses penelaahan suatu pekerjaan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, kondisi, dan syarat tentang
pekerjaan tersebut. Berdasarkan analisis jabatan itulah maka dapat diperoleh tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan beban kerja yang ada dalam suatu birokrasi pemerintah.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Aparatur Negara sebagai aparatur penyelenggaraan negara adalah aset negara. Dalam setiap lini dan hirarki pemerintahan ASN menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan sistem yang ada. ASN melalukan perencanaan, dan menyusun keuangan sehingga harus mempunyai pengetahuan wawasan tentang Keuangan Negara dan mengikuti prosedur operasional baku yang telah ada sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014. B. Saran Semoga undang-undang ASN dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman yang bagus buat pegawai sehingga mengerti akan tugas hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya.
Daftar Pustaka
Badan Kepegawaian Negara.2014.CAT BKN untuk Indonesia. Jakarta: Biro Humas dan Protokol BKN. Kementrian Sosial Republik Indonesia.2014. Ketentuan Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2014 Kementrian Sosial RI . Jakarta: kementrian Sosial Republik Indonesia. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo Winanarno, B. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.