LAPORAN PENDAHULUAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)
Definisi
Keselamatan Keselamatan kerja adalah keselamatan keselamatan yang bertalian bertalian dengan dengan mesin, pesawat, pesawat, alat kerja, bahan & proses pengolahannya, landasan tempat kerja & lingkungannya lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi distribusi baik barang maupun jasa. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga & tidak diharapkan yang terjadi pada waktu bekerja pada perusahaan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Perawat yang bekerja di perusahaan selain mempunyai pengetahuan dasar keperawatan, ia juga mempunyai aspek-aspek khusus dalam tugas mereka. Karena itu dikembangkan spesialisasi spesialisasi perawatan yang disebut disebut dengan dengan perawatan perawatan kesehatan kesehatan kerja (occupatio (occupational nal health health nursing). Perawatan yang bekerja di perusahaan selain harus mahir dalam perawatan, ia juga harus mempuny mempunyai ai pengetahua pengetahuan n yang cukup tentang tentang penyakit-pe penyakit-penyak nyakit it akibat kerja, mengetahui mengetahui caracara caracara penceg pencegaha ahan, n, diagno diagnosis sis dini dini dan usahausaha-usah usahaa lain lain dalam dalam membera memberanta ntass penya penyakit kit akibat kerja. ia juga harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hubungan kerja yang kurang baik, berkurangnya gairah kerja, serta hal-hal lain. Tugas utama atau pekerjaan utama seorang perawat di perusahaan adalah melakukan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini akan dibahas mengenai peranan keperawatan kesehatan kerja. Prof. Prof. man man !oepo !oepomo mo dalam dalam bukuny bukunyaa "Penga "Penganta ntarr #ukum #ukum Perburu Perburuhan han$$ membag membagii hukum hukum perburuhan menjadi lima bidang sebagai berikut% . Bidang Bidang penge pengerah rahan an dan penem penempata patan n tenaga tenaga kerja. kerja. '. Bida Bidang ng hubu hubung ngan an kerja kerja.. (. Bida Bidang ng keseh kesehata atan n kerj kerja. a. ). Bidang Bidang keselam keselamata atan*k n*keam eamanan anan kerja. kerja. +. Bida Bidang ng jamin jaminan an sosi sosial al.. Kelima Kelima bidang bidang yang yang dikena dikenall sebaga sebagaii sistema sistematik tikaa pancaw pancawarn arnaa terseb tersebut ut didasar didasarkan kan pada pada pembagian materi perundang-undangan yang mengatur mengenai perburuhan. Bidang kese keseha hata tan n dan dan kesel keselam amata atan n kerja kerja dapa dapatt dika dikata taka kan n sebag sebagai ai bida bidang ng yang yang menj menjad adii awal awal munculny munculnyaa hukum hukum perburuhan perburuhan.. #al ini disebabkan disebabkan oleh tujuan kedua kedua bidang bidang tersebut, tersebut, yaitu yaitu
untuk melindungi buruh sebagai pihak ekonomi lemah dari eksploitasi yang cenderung dilakukan oleh majikan sebagai pihak pemilik modal. Perlindungan pada bidang-bidang inilah yang pertama kali diberikan oleh negara dalam bentuk regulasi bagi para buruh. ahulu, bidang kesehatan kerja disebut dengan istilah "perlindungan buruh$, namun istilah itu tidak lagi dianggap tepat digunakan untuk kondisi saat ini. enurut Prof. man !oepomo, di ndonesia saat ini, semua bidang dalam hukum perburuhan bertujuan melindungi buruh dari pihak ekonomi kuat. engan demikian, kesehatan kerja bukanlah satu-satunya bidang yang berbicara mengenai perlindungan buruh, karena sesungguhnya perlindungan tersebut merupakan hakikat dari hukum perburuhan secara keseluruhan. !ementara itu, bidang keselamatan kerja, dahulu lebih ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomis perusahaan karena kecelakaan, untuk selanjutnya menyelamatkan para pekerja di tempat kerja. Prof. man !oepomo berpendapat bahwa istilah keamanan kerja lebih tepat daripada keselamatan kerja karena tujuannya kini adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan menciptakan keamanan di tempat kerja, bukan lagi sekadar menyelamatkan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K( adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan pre/entif0 timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. 1amun, patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K( dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan perusahaan. Berkaitan dengan implementasi K( dalam lingkungan perusahaan, upaya yang dilakukan pihak pemerintah sebagai pembentuk regulasi adalah mewujudkan 2aminan !osial Tenaga Kerja 2amsostek0. Kepesertaan program 2amsostek bagi pekerja*buruh bersifat wajib sekaligus merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja bagi para pekerjanya. Komponen yang termasuk dalam program ini terdiri dari 2aminan Kecelakaan Kerja 2KK0, 2aminan Kematian 2K0, 2aminan #ari Tua 2#T0, serta 2aminan Pemeliharaan Kesehatan 2PK0. alam praktiknya, meski program 2amsostek dicanangkan sejak 33', ternyata masih banyak perusahaan dan pekerja*buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program ini sesuai ketentuan yang berlaku. #al ini bertentangan dengan Pasal '3 4ndang-4ndang 1omor ( Tahun 33' tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas 2amsostek yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi. !ementara masih banyak perusahaan belum melaksanakan program 2amsostek, tenaga kerja yang bekerja di sektor informal*luar hubungan kerja, mulai digarap untuk menjadi peserta program 2amso tek berdasarkan 4ndang-4ndang 1omor )5 Tahun '55) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional !2!10 beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan enteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1omor ') Tahun '556 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di uar !ubungan Kerja, yang jumlahnyasangat besar dan memerlukan perlindungan !osial social security0.
Dasar Hukum Keselamaan & Kese!aan Ker"a
. 44 no.(*'55( Pasal 76 a. !etiap pekerja*buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas% •
Keselamatan & kesehatan kerja
•
oral & kesusilaan
•
Perlakuan yang sesuai dengan harkat & martabat manusia
•
4ntuk melindungi keselamatan kerja*buruh guna mewujudkan produkti/itas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K(.
b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 0 & ayat '0 dilaksanakn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. '. 44 no.)*363 Pasal 3 dan 5 a. Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas% •
Keselamatan
•
Kesehatan
•
Kesusilaan
•
Pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia & moral agama
b. Pasal 5 Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi% •
1orma keselamatan kerja
•
1orma kesehatan kerja
•
1orma kerja
•
Pemberian ganti kerugian, perawatan & rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
(. 44 no.*385 a. 9gar pekerja & setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat & selamat. b. 9gar sumber-sumber produksi dapat dipakai & digunakan secara aman & efisien. c. 9gar proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan. ). 44 no.(*33' a. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja & pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. b. 2aminan kecelakaan kerja Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja meliputi% •
Biaya pengangkutan.
•
Biaya pemeriksaan pengobatan dan*atau perawatan.
•
Biaya rehabilitasi.
•
!antunan berupa uang meliputi% santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selamanya, santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental, dan santunan kematian.
Tu"uan Keselamaan Ker"a
Tujuannya adalah sebagai berikut% . elindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup & meningkatan produksi & produkti/itas nasional. '. enjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. (. !umber produksi dipelihara & dipergunakan secara aman & efisien.
Keru#ian$Keru#ian %an# ise'a'kan Keelakaan Aki'a Ker"a
Kecelakaan menyebabkan lima jenis kerugian, antara lain% . Kerusakan% Kerusakan karena kecelakaan kerja antara lain bagian mesin, pesawat alat kerja, bahan, proses, tempat, & lingkungan kerja. '. Kekacauan :rganisasi% ari kerusakan kecelakaan itu, terjadilah kekacauan dai dalam organisasi dalam proses produksi. (. Keluhan & Kesedihan% :rang yang tertimpa kecelakaan itu akan mengeluh & menderita, sedangkan kelurga & kawan-kawan sekerja akan bersedih. ). Kelainan & ;acat% !elain akan mengakibatkan kesedihan hati, kecelakaan juga akan mengakibatkan luka-luka, kelainan tubuh bahkan cacat. +. Kematian% Kecelakaan juga akan sangat mungkin merenggut nyawa orang & berakibat kematian. Kerugian-kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung & biaya tersembunyi. Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pertama kecelakaan, pengobatan, perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi cacat & biaya perbaikan alat-alat mesin serta biaya atas kerusakan bahan-bahan. !edangkan biaya tersembunyi meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi.
Se'a'$Se'a' Keelakaan Ker"a
Kecelakaan disebabkan oleh dua golongan penyebab antara lain% . Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan unsafe human acts0. '. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman unsafe conditions0.
Pene#a!an Keelakaan Aki'a Ker"a
Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan% . Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya,
perencanaan, kontruksi, perwatan &
pemeliharaan, pengwasan, pengujian, & cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha & buruh, latihan, super/isi medis, PPPK, & pemeriksaan kesehatan. '. !tandarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah mati atau tak resmi mengenai misalnya kontruksi yang memnuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis
peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan & hygiene umum, atau alatalat perlindungan diri. (. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundangundangan yang diwajibkan. ). Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat & ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas & debu, atau penelaahan tentang bahan bahan & desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat & peralatan pengangkat lainnya. +.
psikologis,
yaitu
penyelidikan
tentang
pola-pola
kejiwaan
yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Pen#auran men#enai Kese!aan an Keselamaan Ker"a
erupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan perusahaan, terutama yang secara khusus bergerak di bidang produksi, untuk dapat memahami arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja kesehariannya. #al ini memiliki urgensi yang besar, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun karena aturan perusahaan yang meminta untuk menjaga hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. 1amun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K(0 di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K( telah ada sejak dua puluh tahun yang lalu, namun hingga saat ini, masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi antara K( dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui eksistensi aturan tersebut. 9kibatnya, seringkali mereka melihat fasilitas K( sebagai sesuatu yang mahal dan seakanakan mengganggu proses bekerja. 4ntuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu landasan filosofis pengaturan K( yang telah ditetapkan pemerintah dalam undang-undang. Tujuan Pemerintah membuat aturan K( dapat dilihat pada Pasal ( ayat 0 4ndang-4ndang 1omor Tahun 385 tentang Keselamatan Kerja, yaitu% . encegah dan mengurangi kecelakaan.
'. encegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. (. encegah dan mengurangi bahaya peledakan. ). emberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. +. emberikan pertolongan pada kecelakaan. 6. emberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 8. encegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. 7. encegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. 3. emperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 5. enyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik. . enyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. '. emelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. (. emperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. ). engamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang. +. engamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 6. engamankan
dan
memperlancar
pekerjaan
bongkar
muat,
perlakuan
dan
penyimpanan barang. 8. encegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 7. enyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. ari tujuan pemerintah tersebut terlihat bahwa esensi dibuatnya aturan penyelenggaraan K( pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. engan adanya aturan tersebut, potensi bahaya kecelakaan kerja dapat dieliminasi atau setidaknya direduksi. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan K(, yaitu% . !eberapa serius K( hendak diimplementasikan dalam perusahaan.
'. Pembentukan konsep budaya
malu
dari masing-masing
pekerja bila tidak
melaksanakan K( serta keterlibatan berupa dukungan serikat pekerja dalam pelaksanaan program K( di tempat kerja. (. Kualitas program pelatihan K( sebagai sarana sosialisasi. #al lain yang juga diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya program K( adalah adanya suatu komite K( yang bertindak sebagai penilai efekti/itas dan efisiensi program serta melaksanakan in/estigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja. 9pabila terjadi peristiwa demikian, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut% . =ingkungan Kerja terjadinya kecelakaan. '. Pelatihan, nstruksi, nformasi dan Pengawasan kecelakaan kerja. (. Kemungkinan resiko yang timbul dari kecelakaan kerja. ). Perawatan bagi korban kecelakaan kerja dan perawatan peralatan sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan. +. Perlindungan bagi pekerja lain sebagai tindakan pre/entif. 6. 9turan bila terjadi pelanggaran sanksi0. 8. Pemeriksaan atas kecelakaan yang timbul di area kerja. 7. Pengaturan pekerja setelah terjadi kecelakaan kerja. 3. emeriksa proses in/estigasi dan membuat laporan kecelakaan kepada pihak yang berwenang. 5. embuat satuan kerja yang terdiri atas orang yang berkompeten dalam penanganan kecelakaan di area terjadi kecelakaan kerja. nti dari terlaksananya K( dalam perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi, dan keuntungan dilaksanakannya K( oleh perusahaan bagi pekerja dan perusahaan, atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K( yang dijadikan pedoman bagi pekerja dan pengusaha. Penerapan K( dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan K( itu sendiri. =andasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K( harus diterapkan. i ndonesia, sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan K( adalah sebagai berikut% . 4ndang-4ndang 1omor Tahun 385 tentang " Keselamatan Kerja". '. 4ndang-4ndang 1omor ( Tahun 33' tentang$ Jaminan Sosial Tenaga Kerja". (. Peraturan Pemerintah 1omor ) Tahun 33( tentang " Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja".
). Keputusan Presiden 1omor '' Tahun 33( tentang " Penyakit yang Timbul karena !ubungan Kerja". +. Peraturan enteri Tenaga Kerja 1omor Per-5+*>1*33( tentang " Petunjuk Teknis Penda#taran
Kepesertaan$ Pembayaran
%uran$
Pembayaran
Santunan$
dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja". !emua produk perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap keselamatan kerja untuk% . emberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan*atau ahli keselamatan kerja. '. emakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. (. emenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. ). eminta pada pengurus agar melaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. +. enyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alatalat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
Kese!aan an Keselamaan Ker"a alam Jamssek
!ebagai perwujudan program K( yang diharapkan menjadi program perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah 2aminan !osial Tenaga Kerja 2amsostek0, yaitu suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 2auh sebelum tahun 33', ketika program 2amsostek dicanangkan, pemerintah telah mengeluarkan sebuah regulasi mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 1omor (( Tahun 388 tentang &suransi Sosial Tenaga Kerja. Program-program yang menjadi ruang lingkup aturan ini adalah% . 2aminan Kecelakaan Kerja 2KK0. '. Tabungan #ari Tua. (. 2aminan Kematian 2K0.
!etiap program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang dikelola oleh sebuah badan penyelenggara, yaitu PT 9suransi !osial Tenaga Kerja 9stek0. 4ndang-4ndang 1omor (( Tahun 3)8, yang juga merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah 1omor (( Tahun 388 tentang &suransi Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan dalam Pasal (6 bahwa perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan diwajibkan pula membayar iuran guna mendirikan suatu dana. 9rtinya, undang-undang tersebut menentukan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian bagi buruh yang tertimpa kecelakaan kerja harus dilaksanakan sendiri oleh pihak majikan yang bersangkutan. unculnya Peraturan Pemerintah 1omor (( Tahun 388 tentang &suransi Sosial Tenaga Kerja mengalihkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dari pihak pengusaha atau pemberi majikan kepada badan penyelenggara, yaitu PT 9stek. uran untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengikutsertakan diri dalam program tersebut. !ementara itu, 2aminan Pemeliharaan Kesehatan 2PK0 pertama kali diatur dalam 4ndang4ndang 1omor ( Tahun 33' tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan undangundang ini, pemeliharaan kesehatan diartikan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.?angberhak memperoleh pemeliharaan jaminan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri, dan anak.8
Pelaksanaan K3 an Jamssek i *nnesia
alam praktik di lapangan, pelaksanaan program 2amsostek belum berjalan sebagaimana mestinya. #al ini dapat dilihat dari masih banyaknya tuntutan dan protes yang datang dari
kalangan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat =!0, anggota lembaga legislatif, serta elemen masyarakat lainnya yang dialamatkan kepada pengusaha, PT 2amsostek, maupun instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. !ecara luas, berita-berita mengenai fakta tersebut dapat dengan mudah diakses melalui media cetak dan media elektronik, baik nasional maupun daerah, namun nampaknya belum juga ada perubahan signifikan yang menjadikan penyelenggaraan 2amsostek lebih baik.
Dafar Pusaka
. Poerwanto, #elena dan !yaifullah. !ukum Perburuhan 'idang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 2akarta% BadanPenerbit Aakultas #ukum 4ni/ersitas ndonesia, '55+. '. !uryandono, idodo. Jaminan Sosial . 2akarta% Badan Penerbit Aakultas #ukum 4ni/ersitas ndonesia, '55+.