TINJAUAN KRITIS PROYEK EVALUASI RENCANA TATA RUANG (RTRW) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 – 2032
Oleh Laras Kun Rahmanti Putri1 Djoko Suwandono 2 1
Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro 2 Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
Abstrak
Dalam proses perencanaan, siklus tidak berhenti ketika rencana tata ruang wilayah telah selesai disusun dan ditetapkan. Terdapat faktor-faktor eksternal terkait kebijakan serta dinamika internal wilayah yang mempengaruhi berjalannya aktivitas pada wilayah yang kemudian menimbulkan simpangan antara rencana yang ada dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Kabupaten Karanganyar ialah salah satu kabupaten yang terpengaruh oleh faktor eksternal berupa munculnya kebijakan rencana pembangunan interchange Jalan Tol Trans Jawa pada tiga desa di Kabupaten Karanganyar. Karenanya, perlu dilakukan peninjauan peninjauan kembali atas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh pembangunan interchange interchange jalan jalan tol tersebut. Peninjauan Peninjauan kembali rencana tata ruang ruang tersebut tersebut meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, penilaian, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang. Rekomendasi tersebut berupa pernyataan tentang perlu atau tidaknya diadakan revisi RTR. Jika rekomendasi tersebut menjelaskan bahwa RTRW perlu direvisi, maka dilakukanlah revisi, koreksi, pembaruan atas dokumen yang berlaku saat ini. Gunanya ialah untuk menyesuaikan dokumen RTRW dengan perubahan ruang pada masa mendatang. mendatang. Dalam laporan ini, tinjauan kritis membahas perbandingan perbandingan antara teori proses pelaksanaan peninjauan peninjauan kembali dengan praktik yang terdapat pada instansi kerja praktik. Selain itu, laporan ini juga meninjau substansi perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar terutama pada struktur ruang.
Kata Kunci : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Struktur Ruang, Tinjauan Kritis
I.
PENDAHULUAN Kegiatan penataan ruang, sesuai Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, sistem rencana tata ruang terbagi atas 3 tingkatan berdasarkan administrasi wilayah, yaitu rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah disahkan. Siklus perencanaan menjelaskan bahwa setiap tahap perencanaan perlu dievaluasi. Maka, rencana tata ruang kabupaten yang telah bejalan selama kurun waktu tertentu juga perlu ditinjau kembali. Pasal 26 ayat 5 UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kembali kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan. Misalnya setelah adanya aspek baru, berupa munculnya suatu kebijakan pemerintah, yang mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Peninjauan kembali rencana tata ruang di antaranya meliputi pelaksanaan peninjauan kembali dan perumusan rekomendasi tindak. Rekomendasi tindak lanjut tersebut berupa pernyataan perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan atas dokumen rencana tata ruang dan penerapannya. Revisi atas rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan apabila: terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dinamika pembangunan terdapat kabupaten/kota yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan
kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang tergabung dalam Sistem Perwilayahan Jawa Tengah Subosukowonosraten yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Sistem perwilayahan tersebut berkembang cukup cepat serta mengalami dinamika perkembangan wilayah yang besar. Terdapat driving factors eksternal dan internal seperti kebijakan dari provinsi maupun nasional dan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan dari dalam, yang kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ruang. Faktor-faktor pemicu ini menimbulkan potensi, masalah, serta kebutuhankebutuhan baru yang harus diakomodasikan. Hal-hal ini perlu diantisipasi agar tidak timbul kekacauan di masa mendatang, baik dalam lingkup internal kabupaten maupun interaksi eksternal dengan daerah lain, agar tujuan pembangunan tetap dapat dicapai. Antisipasi ini dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali RTRW yang sedang berjalan, yakni RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013. II.
Tujuan dan Sasaran Tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek ini adalah melakukan critical review terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar terutama dalam lingkup struktur ruang. Isi laporan ini adalah untuk menjelaskan proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten Karanganyar, mulai dari proses pengkajian, evaluasi, penilaian, penyusunan rekomendasi rencana tindak lanjut, serta proses revisi RTRW Sasaran penulisan laporan ini adalah menyusun critical review terhadap substansi revisi RTRW Karanganyar, kinerja tim ahli, serta proses pelaksanaan proyek.
III.
Metodologi dan Ruang Lingkup Metodologi dalam penyusunan critical review ini ialah dengan mendeskripsikan substansi evaluasi RTRW dan langkah-langkah yang dilakukan lalu membandingkannya dengan regulasi maupun literatur. Ruang lingkup dalam pembahasan critical review ini terbatas pada laporan antara dan laporan akhir. IV.
Profil singkat proyek Tujuan penataan ruang Kabupaten Karanganyar yaitu “Mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.” Proyek Evaluasi RTRW Karanganyar dimaksudkan untuk meninjau kembali (evaluasi) RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 dan menyusun rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut tersebut berupa usulan Revisi RTRW yang meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Kegiatan Evaluasi RTRW ini meliputi beberapa tahapan yang hasilnya disusun dalam 3 produk laporan yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir. Laporan Pendahuluan (inception reprt) berisi rumusan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, susunan (struktur) personil pelaksana kegiatan, rencana kerja dan tinjauan umum. Laporan Antara (Midterm Report) berisi hasil kegiatan survai (pengumpulan, kompilasi dan analisis data), penyusunan konsep dan strategi. Sedangkan Laporan Akhir (Final Report) berisi penerapan serta pengembangan konsep dan strategi. Stakeholder Terkait Peninjauan dan evaluasi rencana tata ruang pada dasarnya ialah untuk mewadahi dan melindungi kepentingan
orang banyak. Oleh karena itu, dan dibutuhkan koordinasi yang baik dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya pihak swasta, perguruan tinggi, lembagalembaga keswadayaan masyarakat, para pejabat dari beberapa instansi, baik sipil maupun militer dll. Mereka itu adalah para pemangku kepentingan (stakeholder) yang memahami daerahnya dan perlu dilibatkan. Sehingga diantara tim dan stakeholder setempat terdapat kesamaan informasi dan persepsi atas wilayah perencanaan tersebut. Dalam kesamaan itu para stakeholder dapat menyampaikan input aspirasi yang relevan, sehingga tim tenaga ahli dapat melakukan analisis yang sesuai dengan kondisi wilayah. Dengan cara ini rencana tata ruang diperbarui, sesuai dengan masukan dan aspirasi para stakeholder setempat sehingga tidak terdapat kebijakan kontra produktif yang justru menimbulkan merugikan masa depan wilayah. Koordinasi antara para stakeholder termasuk perwakilan masyarakat dengan tim tenaga ahli konsultan dilaksanakan melalui Forum Group Discussion. Selain masyarakat setempat terdapat juga stakeholder yang merupakan unsur beberapa instansi terkait juga dihadirkan, di antaranya adalah : • BAPPEDA • Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang • Kantor Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika • Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral • Dinas Pekerjaan Umum • DinasPerindustrian,Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah • Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Pelibatan perwakilan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder juga dilakukan karena hasil dari proyek yang berupa perubahan fungsi ruang akan dirasakan langsung oleh mereka seperti perubahan fungsi sawah-sawah yang direkomendasikan menjadi industri,
perdagangan dan jasa. Para pelaku industri, perdagangan dan jasa merasakan dampak baik karena bertambahnya ruang bagi sektor usaha. Di luar konteks proyek revisi rencana tata ruang, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk meminimalkan dampak kerugian bagi masyarakat petani karena berkurangnya lahan persawahan. V. Critical review Tinjauan Kritis Proses Pelaksanaan Proyek Sesuai Lampiran IV Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, tata cara baku yang harus dilaksanakan ialah sebagai berikut : ● Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang.
● Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali. ● Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi. ● Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian. ● Kegiatan penyempurnaan RTRW ● Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW. Tipologi peninjauan yang dimaksud dinilai berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 1. Kelengkapan dan keabsahan data; 2. Relevansi metoda dan hasil analisis; 3. Kesesuaian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; 4. Prosedur penyusunan RTRWK; 5. Kesahan produk RTRWK. Pada pelaksaaan proyek, pihak instansi telah menjalankan tahapantahapan untuk melaksanakan kegiatan peninjauan kembali. Berikut ialah reviewnya:
Tabel I. Tinjauan Kritis Tahapan Pelaksanaan Proyek Evaluasi RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 –2032 ●
●
Tahapan Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang.
Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali.
●
Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi. ● Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.
●
Kegiatan RTRW
penyempurnaan
Tinjauan Kritis (+) Data-data terbaru telah dikumpulkan dengan baik dari berbagai sumber. (+) Data-data disusun dan ditelaah dengan detail satu per satu menggunakan tabel sehingga memudahkan dalam proses pengkajian. (+) Setiap kelompok data telah diambil kesimpulan sehingga memberikan penilaian yang jelas. (+) Telah ditentukan perlu tidaknya peninjauan kembali dengan baik dan jelas melalui hasil dari tahap evaluasi data-data sebelumnya. Penentuan memberikan jawaban “membutuhkan peninjauan” serta telah diberikan rekomendasi peninjauan kembali dalam bentuk matriks sehingga memudahkan dalam pemahaman. (-) Dalam proyek, tahap penentuan tipologi peninjauan kembali tidak dilaksanakan. (+) Data-data terbaru telah dikumpulkan dengan baik dari berbagai sumber. (+) Data-data eksisting dianalisis dengan teori-teori dan diproyeksikan untuk kebutuhan mendatang dalam matriks. (+) Data-data diberikan penilaian dalam matriks berdasarkan kelengkapan, kedalaman, dan kesesuaian. (+) Kegiatan dilakukan dengan menganalisis trend perkembangan mendatang dan menga- komodasinya melalui penambahan dan perbaikan komponen rencana.
●
Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW.
(+) Strategi dan kebijakan dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih jelas dan tepat sehingga dapat menjadi pedoman yang baik. (+) Kegiatan dilakukan oleh tim yang berkompeten sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. (+) Dalam memantapkan rencana tata ruang baik struktur ruang maupun pola ruang, tim melakukan FGD kepada berbagai instansi terkait sehingga terdapat koordinasi yang baik dan menghindari adanya informasi penting yang terlewat.
Sumber: Analisis Penyusun, 2016
Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian selatan. Wilayah kabupaten tersebut berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, serta Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur) sebelah timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten ini terbagi menjadi 17 kecamatan dan dilalui oleh jalur jalan lintas Provinsi yang menghubungkan Jawa Tengah-Jawa Timur, yakni jalur Surakarta-Palur-Sragen-Madiun dan
Surakarta-Palur-Karanganyar-Tawangmangu-Magetan. Kabupaten Karanganyar memiliki potensi di bidang pariwisata, industri, dan pertanian. Pariwisata tersebut meliputi kepariwisataan alam, budaya, maupun buatan. Di bidang industri, tercatat adanya kontribusi PDRB sebesar 53% dari kegiatan industri tekstil dan produk tekstil, makanan, barang kerajinan, genteng, bata merah dan lain-lain. Industri ini didukung dengan akses yang baik berupa koridor jalan nasional antar provinsi. Di bidang pertanian, Kabupaten Karanganyar memiliki komoditas unggulan yang memberikan kontribusi PDRB terbesar kedua sebanyak yaitu 21%.
Gambar 1: Peta Jaringan Transportasi Eksisting Kabupaten Karanganyar, 2016. Sumber: Laporan Antara Evaluasi RTRW Kabupaten Karanganyar 2013 –2032, 2015.
Tinjauan Kebijakan Pada RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 –2032, rencana struktur ruang telah sinkron dengan peraturan lain di atasnya seperti: - rencana pembangunan jalan tol Semarang –Solo sesuai PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; - penetapan Kawasan Strategis Wilayah Sungai Bengawan Solo sesuai PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029; - penetapan Kawasan Prioritas Agropolitan Suthomadansih sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016; - penetapan Kawasan Andalan SUBOSUKAWONOSRATEN sesuai Lampiran IV PP No 26 Tahun 2008 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029; - Penetapan Kawasan Andalan KARISMAPAWIROGO; sesuai RTRWP Jawa Timur 2011 –2031 - potensi Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh sebagai kawasan pelestarian sosial budaya sesuai PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029; - rencana pengembangan pembangunan jalan tembus Karanganyar – Magetan; - Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di lereng Gunung Lawu sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029. - Rencana pembangunan gardu induk sesuai Master Plan PLN Area Pelayanan Jangkauan Surakarta (kebijakan provinsi).
Hal-hal tersebut sekaligus menjadi faktor eksternal yang mendorong perkembangan wilayah yang akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru sehingga penataan ruang perlu menyesuaikan. Penyesuaian ini salah satunya dilihat dari segi struktur ruang. Tinjauan Kritis Substansi Proyek Peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Mantingan yang melalui Kabupaten Karanganyar sudah dilakukan sejak September 2013 (pu.go.id). Namun proyek tersebut mangkrak dan kembali diperhatikan pada April 2015, ketika presiden menginstruksikan dilakukannya percepatan pembangunan jalan di ruas tersebut. Jalan tol ruas Solo-Mantingan yang melalui Kabupaten Karanganyar mempunyai tiga akses masuk (interchange) di Kecamatan Colomadu tepatnya di Desa Klodran dan Desa Ngasem, serta Kecamatan Kebakkramat tepatnya Desa Kemiri. Terdapatnya beberapa akses masuk (interchange) jalan tol tersebut akan berpengaruh pada perubahan pola ruang di Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten dan Kebakkramat. Pada wilayah tersebut, pola ruang lebih diarahkan menjadi fungsi komersial seperti industri perdagangan dan jasa (permukiman perkotaan). Untuk mendukung hal ini, maka beberapa akses ditingkatkan agar mobilitas dan arus distribusi barang dapat berjalan lebih lancar. Hasil evaluasi merekomendasikan beberapa hal yaitu Dibuatnya pengembangan pada tiga ruas jalan, yakni Jalan Adi Sumarmo, Jalan Lingkar Utara Surakarta, dan Jalan lingkar timur selatan Surakarta. Adi Sumarmo direkomen Jalan dasikan untuk dikembangan karena merupakan akses jalan yang melewati interchange Ngasem dan Klodran. Interchange ini direncanakan akan mempengaruhi kawasan di sekitarnya untuk berkembang menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai area industri maupun perdagangan dan jasa.
Jalan Lingkar Utara Surakarta dan lingkar timur Surakarta direkomendasikan untuk dikembangan karena ruas jalan ini menghubungkan Kecamatan Colomadu di sebelah timur dengan Kecamatan Jaten dan Kebakkramat serta menjadi jalur dari dan menuju Surakarta yang berposisi sebagai pusat kegiatan nasional. Untuk mendukung distribusi barang, jasa, maupun uang dari Kota Surakarta dan hingga wilayah kabupaten Karanganyar, dibutuhkan akses jalan yang baik. Selain itu, Jalan Lingkar Utara ColomaduGondangrejo secara internal mendukung pengembangan industri, serta fungsinya kepada Subosukowonosraten ialah untuk memecah kemacetan di perkotaan. Pembangunan Kabupaten Karanganyar mengedepankan beberapa sektor yang salah satunya ialah pariwisata. Tujuan tersebut diusahakan untuk dicapai dengan beberapa rekomendasi yaitu: Penetapan Kecamatan Karangpandan yang mulanya merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK) menjadi
pusat kegiatan lokal promosi (PKLp). Terdapat pergeseran fungsi yang mulanya sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan menjadi pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, dan perhubungan. Kecamatan Karangpandan diusulkan sebagai PKL promosi karena memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan yang berada di sekitarnya dan mempunyai peran strategis dalam pengembangan aspek ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Karangpandan merupakan pintu gerbang pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Karanganyar sebelah timur. Secara singkat, pada rencana struktur ruang Kabupaten Karanganyar, hanya terdapat sedikit rekomendasi perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II. Rekomendasi Tambahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 –2032
Bahasan Sistem pusat perkotaan Rencana pengembangan jalan arteri primer
RTRW Karanganyar 2013 –2032 Kecamatan Karangpandan berfungsi sebagai PPK Pengembangan jalan arteri primer pada : ● Jalan Adi Sucipto Surakarta (ruas jalan batas Kota Surakarta – Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu); ● Ruas jalan batas Kota Surakarta – Palur; ● Ruas jalan Palur - batas Kab. Sragen.
Sumber: Analisis Penyusun, 2016
Perubahan Kecamatan Karangpandan berfungsi sebagai PKLp Terdapat tambahan pengembangan jalan untuk ruas: ● Jalan Adi Sumarmo ● Jalan Lingkar Utara Surakarta yang melewati Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo; ● Jalan lingkar timur selatan Surakarta yang melewati Kecamatan Kebakkramat dan Jaten.
Gambar 1. Lokasi Rencana Pintu Akses Jalan Tol di Kecamatan Colomadu Sumber: Dokumen Laporan Antara Evaluasi RTRW Karanganyar, 2016 .
Berikut ialah peta rencana struktur ruang rekomendasi:
Gambar 2 : Rekomendasi Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar, 2016. Sumber : Dokumen Laporan Akhir Evaluasi RTRW Karanganyar, 2016
VI.
Lesson Learned
seperti ‘deadliner ’. Selain itu, saran untuk tim pengampu praktikan ialah agar lebih mengajak praktikan baik dalam setiap proses maupun paparan sehingga praktikan mendapat lebih banyak pengetahuan dan pengalaman.
Kesimpulan Kesimpulan yang dapat dipetik dalam proses pelaksanaan pekerjaan ialah: 1. Secara umum, proyek Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik mengikuti alur perencanaan dan regulasi mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang kabupaten. 2. Data-data pendukung bersifat up-todate sehingga analisis yang dikerjakan juga bersifat menyesuaikan perkembangan. 3. Setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan timeline dan selalu terdapat koordinasi yang baik antara pemimpin perusahaan konsultan, team leader dan anggotanya mengenai substansi proyek sehingga pengerjaan analisis maupun laporan berjalan in line, meski pada beberapa kesempatan terdapat tambahan jobdesc yang kurang masuk ranah tim. 4. Terdapat koordinasi, komunikasi, dan diskusi yang baik pada tim baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar, sehingga proses pelaksanaan proyek berjalan dengan baik. 5. Adapun kekurangan pada tim ialah kurang dapat dipatuhinya target yang telah ditetapkan pada timeline sehingga dalam beberapa detil kegiatan, terdapat cara pengerjaan yang terkesan ‘kebut semalam’ dan kritis karena sudah mendekati deadline. Saran dalam Kegiatan Praktik -
Untuk Instansi Kerja Praktik Saran untuk instansi kerja praktik ialah agar membuat timeline yang jelas dari awal proses hingga akhir serta target-target untuk setiap tahapan pengerjaan. Selain itu, proses diskusi mengenai output pada masing-masing tahapan juga harus jelas, dikomunikasikan sejak awal, dan tidak mendadak. Hal ini penting untuk menghindari adanya penger jaan kebut semalam yang terkesan
-
Untuk Praktikan Saran untuk praktikan ialah supaya praktikan benar-benar memahami kerangka acuan kerja sehingga paham arah pekerjaan tersebut. Selain itu, praktikan disarankan menyiapkan materi-materi perkuliahan yang telah didapat untuk mendukung menger-jakan tugas seperti perhitungan proyeksi penduduk; perhitungan kebutuhan prasarana wilayah dan kota; regulasiregulasi seperti SNI, peraturan pemerintah; keputusan menteri, dan lain-lain; serta teori-teori pendukung lain. Selain itu, praktikan disarankan telah menyiapkan dan menginstal berbagai software pendukung sehingga ketika mengerjakan pekerjaan dapat efektif. Kemudian, praktikan harus selalu melakukan koordinasi agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat sinkron dengan pekerjaan orang lain.
-
Untuk Pemerintah Saran untuk pemerintah adalah agar mendigitalkan semua dokumen dan data-data sehingga pekerjaan dapat dikerjakan lebih efisien dan tim dapat menghemat waktu. Selain itu, pemerintah diharapkan agar mengupdate data shapefile untuk pekerjaan pemetaan sehingga tim tidak perlu merevisi shapefile dahulu untuk kemudian mengolahnya. Hal tersebut dirasa sangat tidak efisien. Meski begitu, sebagian besar data sudah digitalkan. Sifat kooperatif dari pemerintah patut diapresiasi yaitu berupa keterbukaan informasi terhadap data-data serta kesungguhan dan keaktifan dalam memberi penjelasan, sehingga terdapat feedback dan interaksi yang produktif di antara pemerintah dan tim.
Manfaat Kerja Praktik Dari kerja praktik ini praktikan mendapat pengalaman baru mengenai proses dan tahapan yang dijalankan dalam mengerjakan suatu proyek evaluasi RTRW. Praktikan mendapat pelajaran tentang beberapa hal, yaitu : 1. Bahwa materi-materi pembelajaran dalam perkuliahan benarbenar dipraktikan dalam suatu proses evaluasi RTRW.; 2. Praktikan mengetahui bagaimana proses Forum Group Discussion yang dilakukan antara konsultan dengan stakeholder lokal, serta apa saja yang perlu disiapkan; 3. Praktikan mengetahui proses penetapan perubahan struktur ruang yang dilakukan setelah hasil FGD, bahwa perubahan struktur tersebut didapat dari hasil diskusi serta kajian-kajian dan proyeksi, sehingga proses diskusi mutlak dipelukan. 4. Softskills dalam pengerjaan proyek seperti kemampuan berkoordinasi dalam tim antara ketua instansi, team leader dan anggota tim; koor-dinasi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah pada antar bidang; pelaksanaan pekerjaan sesuai timeline; dan lain-lain;
UCAPAN TERIMA KASIH Penyusun berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini : 1. Kedua Orang tua yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan laporan. 2. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSp selaku dosen pembimbing Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan. 3. Bapak Widjonarko, ST, MT selaku dosen koordinator Kerja Praktek yang telah memberikan arahan dan saransaran dalam penyusunan laporan. 4. Nursanti Anggreini, ST, MT sebagai team leader dalam proyek Evaluasi RTRW Karanganyar dalam Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta seluruh mbak dan mas rekan-rekan PT. Tri Karsa Buwana Persada Gemilang 5. Iswahyudi Anton Setyawan selaku rekan kerja praktek yang telah kooperatif selama pelaksanaan kerja praktek dan pasca kerja praktik. 6. Teman-teman DPWK angkatan 2013 yang telah memberi inspirasi, masukan, dan semangat selama pelasksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan.
DAFTAR PUSTAKA Kementerian Pekerjaan Umum. Undang-Undang tentang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 . Lampiran IV : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Novita S, Dimas. 2014. “Solo Ngawi Jaya Janjikan Kredit Segera Diteken” dalam Website Resmi PU. http://www.pu.go.id/guntingan/view_old/3355/solo-ngawi-jaya-janjikankredit-segera-diteken. Diunduh Sabtu, 12 November 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2032. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PT Tri Karsa BPG. 2016. Laporan Akhir Evaluasi RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011 –2032. Semarang. PT Tri Karsa BPG. 2016. Laporan Antara Evaluasi RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011 –2032. Semarang. PT Tri Karsa BPG. 2016. Laporan Akhir Evaluasi RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011 –2032. Semarang.
