1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi ba gi pembangunan pemba ngunan berkelanjutan berk elanjutan di d i segala aspek
kehidupan
manusia.
Sistem
pendidikan
nasional
senantiasa
harus
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2006: 4). Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing, Pemerintah melengkapi berbagai fasilitas belajar pada Universitas UIN ARRANIRY Banda Aceh. Salah satu kegiatan penting dan bernilai strategis yang sedang
dilakukan
Pemerintah
adalah
Pembangunan
Gedung
Laboratorium
Multifungsi sebagai salah satu sarana tempat berlangsungnya proses belajar mengajar bagi mahasiswa UIN AR-RANIRY. Tujuan pembangunan gedung tersebut adalah untuk mendorong semangat belajar mahasiswa serta meningkatkan relevansi dan kualitas lulusan agar mampu bersaing di era global. 1.2
Gambaran Umum Proyek
Pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Multifungsi ini merupakan proyek yang ditenderkan. Adapun dana yang diperlukan untuk Pembangunan Gedung Laboratorium Multifungsi 3 lantai ini sebesar Rp. 19.938.958.000,- ( Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), untuk biaya konstruksi. Lokasi pembangunan proyek ini berada di Provinsi Aceh tepatnya di kampus Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Konsultan pengawas pembangunan ini dipegang
oleh
CV.
Ceudah
Consultant,
pejabat
pelaksana
kegiatan
pada
pembangunan ini adalah UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Sedangkan kontraktor pelaksana PT.Tidar Sejahtera.
1
2
Lokasi Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bertempat di Darussalam tepatnya di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Batas-batas lokasinya sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan jalan Rukoh
Sebelah timur berbatasan dengan Fakultas Tarbiyah
Sebelah selatan berbatasan dengan asrama putra
Sebelah barat berbatasan dengan Gedung regestrasi UIN Ar-Raniry
1.3
Tujuan Kerja Praktek
Mata kuliah Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang harus ditempuh untuk jenjang Sarjana Teknik (S1), dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Teknik Universitas Abulyatama, Banda Aceh. Adapun tujuan Kerja Praktek (KP) ini adalah untuk mengamati secara langsung kegiatan dalam pekerjaan konstruksi di lapangan, dengan demikian mahasiswa dapat membandingkan antara palaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan dengan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah serta untuk mendapatkan pengalaman cara-cara pelaksanaan di lapangan. Dalam melaksanakan kerja praktek ini, penulis telah dapat melihat langsung situasi pelaksanaan proyek dilapangan dan telah banyak menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat membandingkan memb andingkan hasil k erja secara teoritis di kampus kam pus dengan hasil kerja secara nyata di lapangan, juga untuk mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari.
1.4
Kedudukan Penulis
Berdasarkan surat pengantar Kerja Praktek mahasiswa nomor 31/TSUNAYA/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dari Program S1 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Abulyatama yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Tidar Sejahtera yang merupakan Kontraktor pada proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Multifungsi yang bertempat di UIN Ar Raniry Banda Aceh, penulis ditempatkan di lapangan sebagai mahasiswa kerja praktek. Penulis berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kontraktor
3
Pelaksana selama kurang lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 November 2018. Untuk lebih jelasnya, surat pengantar dan surat balasan tersebut dapat dilihat pada lampiran surat -surat.
4
BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK
Proyek yang optimal dalam penyelesaiannya sangat tergantung dari perencanaan sampai sampa i pelaksanaannya. pelaksanaann ya. Dalam menunjang men unjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan proyek, maka perlu adanya organisasi pelaksanaan proyek dimana diharapkan
akan
memperjelas
tugas
dalam
proses
manajemen
dan
teknis
konstruksinya.Hubungan antara unsur-unsur yang terlibat didalamnya harus saling berinteraksi dengan den gan baik, b aik, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan den gan rencana dan tugas organisasi proyek.
2.1
Struktur Organisasi
Soeharto
(1997:57),
menyebutkan
badan-badan
hukum
dan
susunan
organisasi pelaksanaan pekerjaan perlu dibentuk untuk menjamin pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selesai pada waktunya. Pekerjaan proyek Pembanguna Gedung Laboratarium Multifungsi ini mempunyai Struktur organisasi untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan serta koordinasi pelaksanaan pada proyek. Unsur-unsur yang terlibat dalam organisasi adalah : 1. Pemilik Proyek ( Bouwheer Bouwheer /Owner ); ); 2. Konsultan Perencana (Consultan/designer (Consultan/designer ); ); 3. Konsultan Pengawas ( Direksi); Direksi); 4. Pelaksana (Contractor (Contractor ); ); dan 5. Tenaga Kerja dan Buruh. Unsur tersebut yang terlibat harus dapat berinteraksi dengan baik dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing agar sasaran pelaksanaan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.
5
2.1.1
bouwheer/ owner owner ) Pemilik proyek ( bouwheer/ Ervianto (2005 : 44), menyatakan pemilik proyek (bouwheer/owner (bouwheer/owner ) adalah
orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Pemilik proyek paket proyek Pelebaran Jembatan Alue Puelimbang adalah PPK 01 dengan tugas dan wewenang pengelolaan proyek diatur dalam suatu surat keputusan bersama. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, pemimpin proyek mempunyai tugas dan kewajiban antara lain sebagai berikut: a. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. c. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. d. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksaan pekerjaan. e. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan. f.
Ikut mengawasi jalannya pelaksaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.
g. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). h. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.
6
2.1.2
Konsultan perencana ( consultant/designer )
Menurut Ervianto (2005 : 45), konsultan perencana (consultant/designer (consultant/designer ) adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan secara
lengkap baik
bidang arsitektur, sipil dan bidang lain yang melekat me lekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Menurut Ervianto (2005 : 45) , tugas dan tanggung jawab perencana adalah sebagai berikut: a. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya; b. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan; c. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat; d. Membuat gambar revisi apabila terjadi perubahan perencanaan; dan e. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek . 2.1.3
Konsultan pengawas ( sup supervisor rvisor )
Menurut Ervianto (2005 : 44), konsultan pengawas ( supervisory supervisory of managerial ) adalah perorangan, beberapa orang, badan hukum atau instansi yang ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh pemilik proyek untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Konsultan pengawas pada proyek paket Pelebaran jembatan alue puelimbang adalah CV. Cuedah Consultant. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan agar tercapai hasil kerja sesuai dengan persyaratan yang yan g ada atau berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam aanwijzing. Adanya pengawasan dari direksi diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai perencanaan yang diharapkan.
7
Dalam
pelaksanaan
tugasnya,
pengawas
bertanggung
jawab
kepada
pemimpin proyek. Pengawas berhak memberikan saran dan petunjuk kepada pelaksana (pemborong/kontraktor) jika dirasa perlu, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam RKS. Petunjuk yang diberikan mencakup bidang teknis dan administrasi. Menurut Ervianto (2005 : 46), adapun tugas dan tanggung jawab Konsultan pengawas ( supervisor supervisor ) dalam pelaksanan proyek adalah sebagai berikut: a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan; b. Membimbing
dan
mengadakan
pengawasan
secara
periodik
dalam
pelaksanaan pekerjaan; c. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan; d. Mengkoordinasi
dan
mengendalikan
kegiatan
konstruksi
serta
aliran
informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar; e. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya; f.
Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;
g. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor; h. Menghentikan sementara apabila terjadi penyimpangan dari peraturan ysng berlaku; i.
Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan); dan
j.
Menyiapkan
dan
menghitung
berkurangnya pekerjaan.
adanya
kemungkinan
bertambah
atau
8
2.1.4
Pelaksana (contractor )
Menurut Ervianto (2005 : 46), pelaksana (contractor (contractor ) adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang
ditetapkan.
Pelaksana
disebut
juga
sebagai
rekanan
yang
bertugas
melaksanakan pekerjaan sesuai surat petunjuk dan surat perintah kerja. Dari
pemimpin
proyek
setelah
dinyatakan
sebagai
pemenang
tender.Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana juga disebut sebagai rekanan yang bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat petunjuk dan surat perintah kerja dari pemimpin proyek. Menurut Ervianto (2005 : 47), adapun hak dan kewajiban Palaksana (contractor ) adalah: 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings (aanvullings)) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. 2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. 3. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan. 4. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. 5. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan. 6. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai ketetapan yang berlaku.
9
Pada proyek ini yang bertindak sebagai pelaksana pembangunan PT. Tidar Sejahtera yang selanjutnya melaksanakan pembangunan proyek tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 2.2
Hubungan Kerja antara Unsur-unsur Organisasi Proyek
Dalam pelaksanaan sebuah proyek, hubungan kerja antara unsur-unsur organisasi yang terlibat dapat berupa hubungan kerja secara teknis dan hukum. Hubungan ini dapat dibagi atas dua kedudukan yaitu: 1. Hubungan secara teknis; dan 2. Hubungan secara hukum. 2.2.1
Hubungan secara teknis
Untuk mewujudkan pelaksanaan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu dibentuk suatu mekanisme kerja sama antar unsur-unsur yang terjalin di dalamnya. Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin proyek dibantu oleh pengawas (direksi) direksi) dan pelaksana (Contractor) (Contractor) melalui surat perjanjian kontrak. Direksi bertugas sebagai wakil pemimpin proyek dalam mengawasi jalannya pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan ((bestek) bestek) yang telah direncanakan antara pemilik proyek dengan perencana, agar memenuhi syarat teknis yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya struktur hubungan kerja secara teknis dapat dilihat pada Gambar 2.1:
10
Pemilik Proyek
Perencana
Pengawas
Pelaksana
Gambar 2.1 Sumber Keterangan :
: Struktur Hubungan Kerja Secara Teknis : Ervianto (2002) = Jalur Konsultasi = Jalur Perintah = Jalur konsultasi berkala (informal)
Dalam hal ini semua masalah perencanaan diserahkan kepada konsultan perencana. Berdasarkan penunjukan pengawas oleh pemilik proyek maka semua masalah teknis sudah diserahkan kepadanya, sehingga jika terdapat suatu masalah teknis yang akan dibicarakan maka pemilik proyek tidak dapat mengemukakan secara langsung kepada pelaksana, melainkan melalui pengawas. 2.2.2
Hubungan secara hukum
Menurut Ervianto (2002 : 41), kedudukan masing-masing pihak secara hukum adalah sama dan terikat dalam kontrak. Oleh karena itu seluruh pihak harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hubungan kerja antara unsur-unsur organisasi pelaksana secara hukum dapat dilihat pada Gambar 2.2:
11
Pemimpin Proyek Surat Keputusan Pemilik Proyek
Perencana Keterangan.
Pengawas
Pelaksana
: Kontrak Kerja : Pembayaran Kontrak : Penyerahan Hasil kerja (Jasa)
Gambar 2.2 Sumber Sumber
: Skema Hubungan Kerja Secara Hukum : Ervian Ervianto to 2002
Pada gambar terlihat pemilik proyek bertindak selaku pemberi dan pengatur jalannya proyek demi keberhasilan dan kelancaran pekerjaan. Melalui pemimpin proyek ini diadakan perjanjian atas nama pemilik proyek dengan pihak perencana, pengawas dan pelaksana. Pemilik atau pemimpin proyek, pengawas dan pelaksana mempunyai kedudukan yang sama secara hukum. Masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan serta wewenangnya masing-masing dan tidak boleh menyimpang dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga tidak ada pihak yang harus disalahkan atau dirugikan.
12
2.3
Pelaksanaan Prosedur Pelelangan
Menurut
Ervianto
(2005
:
49)
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
menyediakan berang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa b arang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metod e dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik. Tujuan diadakan pelelangan ini adalah agar didapat suatu harga penawaran yang rendah dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan cara penyediaan jasa dan swakelola. Penyediaan jasa dapat dilakukan dengan den gan cara: a. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; b. Pelelangan terbatas adalah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa baran g/jasa dapat dilakukan den gan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi; c. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan secara terbuka melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak, sehingga siapapun dapat berkesempatan untuk ikut serta dengan nilai pekerjaan paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
13
d. Pemilihan langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan
membandingkan
sebanyak-banyaknya
penawaran,
sekurang-
kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi, serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila bi la memungkinkan melalui internet. e. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. f.
Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
g. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan original, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetatpkan berdasarkan harga satuan. h. Kontes adalah metode pemilihan penyedia jasa barang yang yang meperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/benda yang tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. i.
Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga
diperoleh
harga
yang
wajar
dan
secara
teknis
dapat
dipertanggungjawabkan. Panitia lelang dibentuk oleh pimpinan proyek yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Berdasarkan hasil rapat, maka akan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia lelang dan dua orang yang mewakili rekanan. Semua rekanan yang diundang adalah rekanan yang lulus kualifikasi dan tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Karena proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan merupakan milik pemerintah, maka untuk menetapkan pelaksana proyek diadakan
14
pelelangan. Sistem pelelangan yang dilakukan adalah sistem pelelangan umum. Biaya pelaksanaan (nilai kontrak) pada proyek Pembanguna Gedung Laboratarium Multifungsi adalah sebesar Rp. 19.938.958.000,- ( Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Dana APBN 2018 sehingga dilakukan pelelangan umum. Dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, pengendali pen gendali kegiatan kegi atan membentuk panitia pelelangan yang terdiri atas bagian yang berwenang mengenai hal-hal yang bersifat teknis, dengan menyertakan unsur-unsur perencana, keuangan dan hukum. Dalam pelaksanaan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaiberikut: 1. Menetapkan syarat-syarat pelelangan; 2. Mengadakan pengumuman pelelangan yang diadakan; 3. Memberikan penjelasan tentang syarat 4. -syarat kerja serta berita acara; 5. Menetapkan tata cara penilaianpelelangan; 6. Melaksanakan pelelangan; 7. Mengadakanpenilaian dan penetapancalonpemenang; 8. Membuatlaporankepadapemimpinproyek. 2.4
T i me S chedule chedule (Jadwal Pelaksanaan) Time scheduling merupakan uraian pekerjaan dari awal hingga akhir
pekerjaan secara global. Time scheduling ini disusun berdasarkan urutan langkahlangkah kerja dengan net work planning . Masing-masing pekerjaan ini diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan urutan pekerjaan, pengaturan waktu, tenaga, peralatan dan material agar dapat tercapai suatu pekerjaan yang baik dan lancar. l ancar. Dari time schedule schedule ini diberi bobot masing-masing, masing-masing, sehingga dapat diperoleh kurva “S”. Bila kegiatan yang dikerjakan lebih lama dari time schedule yang schedule yang direncanakan maka
15
kontraktor diwajibkan membayar denda keterlambatan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah disepakati.
