2015 LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI 01-Jan-15
1
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
BAGIAN I . LAPORAN KEUANGAN
A.
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (APBD) 1.1. Pengertian Laporan Realisasi Realisasi Anggaran (LRA ) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding untuk satu periode tertentu.Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukan tingkat capaian target-target
yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan berguna
perundang-undangan. bagi
mengevaluasi
para
Informasi
pengguna
keputusan
mengenai
tersebut
anggaran alokasi
dalam sumber-
sumber daya ekonomi , akuntabilitas, dan ketaatan entitas
pelaporan
terhadap
anggaran.
Berhubung
anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam
penyusunan
APBD
seharusnya
digunakan
struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya. 1.2. Ruang Lingkup APBD
terdiri dari anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi kembali
hak oleh
pengeluaran
Lpo
pemerintah
dan
tidak
pemerintah.Belanja
kas
umum
daerah
perlu
dibayar
adalah
semua
yang
mengurangi
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 2
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
ekuitas
dana
lancar
anggaranbersangkutan
dalam
yang
periode
tidak
tahun
akan
diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan berikutnya,
maupun
yang
dalam
tahun-tahun
anggaran
penganggaran
pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surflus anggaran. Pendapatan dipungut berdasarkan
Undang-Undang.Oleh
karena
itu
jenis
pendapatan yang dpungut dan / atau diterima oleh Pemerintah
Daerahharus
undang.Belanja sebagaiman
sesuai
mencakup
diatur
dalam
dengan
seluruh
jenis
peraturan
undangbelanja
perundang-
undangan. Pembiayaan mencakup seluruh transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk APBD, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah,
meliputi
rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode tertentu. Anggaran diukur dalam satuan rupiah. Anggaran diklasifikasikan
secara
sistematis
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja yang dituangkan
dalam
Perda
APBD
disebut
sebagai
appropiasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui oleh DPRD yang merupakan mandat yang diberikan
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 3
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
kepada
Walikota
pengeluaran
untuk
sesuai
melakukan tujuan
pengeluaran-
yang
ditetapkan.
Sedangkann anggaran pendapatan dalam Perda APBD disebut Estimasi Pendapatan. Berdasarkan
APBD
selanjutnya
disiapkan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Anggaran
yang
dialokasikan
kepada
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran dituangkan ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Anggaran pendapatan SKPD pada DPA disebut
Estimasi
Pendapatan
yang
dialokasikan.
Anggaran Belanja dalam DPA disebut Allotment . Dengan demikian, LRA SKPD membandingkan antara realisasi terhadap alokasi anggaran dalam satu DPA SKPDyang bersangkutan,
sedangkan
untuk
LRA
ditingkat
pemerintah daerah realisasi anggaran dibandingkan dengan estimasi pendapatan dan appropriasi yang tertuang dalam APBD. 1.3. Sruktur Anggaran Anggaran
terdiri
dari
anggaran
pendapatan,
anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Struktur anggaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :
Lpo
a)
Pendapatan
b)
Belanja
c)
Surplus/Defisit
d)
Pembiayaan
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 4
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
e)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
a. Pendapatan Pendapatan Daerah,
daerah berasal dari Pendapatan Asli
Pendapatan
Transfer,
dan
lain-lain
pendapatan yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak yang dihasilkan daerah itu sendiri, terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain. 2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. 3. Lai-lain
pendapatan
pendapatan menurut
lainnya
yang yang
peraturan
sah
adalah
diperkenankan
perundang-undangan
misalnya hibah dan dana darurat.
b. Belanja Belanja
diklasifikasikan
menurut
organisasi
,
fungsi dan ekonomi. Klasifikasi menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Klasifikasi organisasi ini tidak disajikan
Lpo
dilembar
muka
laporan
keungan,
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 5
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
melainkan
disajikan
di
catatan
atas
laporan
keuangan. Berdasarkan menjadi
karakter
belanja
belanja
operasi,
dikelompokan
belanja
modal,
dan
belanja tak terduga. Belanja
operasi
untuk
adalah
sehari-hari
pengeluaran
pemerintah
anggaran
daerah
yang
memberi manfaat dalam jangk waktu pendek. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset
tetap
dan
aset
lainnya
yang
memberi manfaat lebih ,satu, satu, periode ,akuntansi, ,seperti, seperti,tanah,, tanah,,gedung, gedung,dan, dan,bangunan,
peralatan
dan mesin, dll. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti bencana alam. c. Transfer Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yaitu
pengeluaran
pelaporan
ke
uang
entitas
dari
suatu
pelaporan
lain
entitas seperti
pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 6
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
d. Surplus/ Defisit Surplus
/
penggunaan
Defisit
timbul
anggaran
sehubungan
defisit,
dimana
dengan jumlah
pendapatan tidak dama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja belanja selama satu periode pelapora. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. e. Pembiayaan ( Financing) Pembiayaan (financing)
adalah seluruh transaksi
keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam pengganggaran pemerintah terutama dimakdudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. f. Pembiayaan Neto Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA
merupakan
selisih
antara
penerimaan
anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain
jumlah ini diperoleh dengan
menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 7
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (APBN) Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan prepentif perlu menetapkan Puskesmas
Bantuan dan
Operasional
jaringannya
Kesehatan(BOK)
sesuai
dengan
di
peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 210 tahun 2011 tentang petunjuk teknis bantuan Operasional Kesehatan. Pada
pasal
1
penyelenggaraan
Bantuan
Operasional
Kesehatan dalam rangka : 1. Meningkatkan masyarakat
akses
melalui
dan
pemerataan
kegiatan
promotif
dan
kesehatan prepentif
puskesmas untuk mewujudkan pencapian target Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehtan
dan
Millenium
dalam
pelayanan
Development Goals (MDGS). 2. Meningkatkan
cakupan
Puskesmas
kesehatan yang bersipat Promotif dan prepentif. 3. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan
yang
bersifat
promotif
dan
prepentif
bagi
perencanaa masyarakat 4. Terselenggaranya proses loka karya Mini di Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
B. NERACA Laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu
periode
akuntansi
yang
menunjukkan
posisi
keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 8
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
aset = liabilitas + ekuitas
Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulanan, caturwulanan, atau tahunan).
C. LAPORAN ARUS KAS Arus kas (cash (cash flow ) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan
pengaruh
kas
dari
kegiatan
operasi,
kegiatan
transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan / pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu, suatu,perusahaan, perusahaan,selama, selama,satu, satu,periode.
Menurut PSAK No.2 (2002:5) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi
dari
bagaimana
mana
uang
mereka
kas
diperoleh
perusahaan
membelanjakannya.Laporan
arus
dan kas
merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).
Laporan
arus
kas
(cash (cash
flow ) mengandung
dua
macam
aliran/arus, aliran/arus,kas, kas yaitu: , yaitu: 1.Cash 1.Cash ,inflow Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas masuk (cash (cash inflow ) terdiri dari:
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 9
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
a.
Hasil, Hasil,penjualan, penjualan,produk/jasa, produk/jasa,perusahaan.
b.
,Penagihan, Penagihan,piutang, piutang,dari, dari,penjualan, penjualan,kredit
c.
Penjualan, Penjualan,aktiva, aktiva,tetap, tetap yang, , yang,ada.
d.
Penerimaan investasi dari pemilik atau saham, bila perseroan ,terbatas.
e.
Pinjaman/hutang, Pinjaman/hutang,dari, dari,pihak, pihak,lain.
f.
Penerimaan, Penerimaan,sewa, sewa,dan, dan,pendapatan, pendapatan,lain.
2.Cash 2.Cash ,out flow ,flow Cash out flow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (cash (cash out flow ) terdiri dari : a. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan, dan,biaya, biaya,pabrik, pabrik,lain-lain. b. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. c. Pembelian aktiva tetap. d. Pembayaran, Pembayaran,hutang-hutang, hutang-hutang,perusahaan. e. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. f.
Pembayaran
sewa,
pajak,
deviden,
bunga
dan
pengeluaran, pengeluaran,lain-lain. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi dan, dan,pendanaan.
Menurut PSAK No.2 (2002:9) Laporan arus kas harus melaporkan
Lpo
arus
kas
selama
periode
tertentu
yang
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 10
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Aktivitas, Aktivitas,Operasi Aktivitas operasi menimburkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan
dasar
akrual.
Sedangkan
laporan
arus
kas
melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas dari langganan. Arus masuk kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap
pemasok
dan
karyawan,
serta
pembayaran, pembayaran,bunga, bunga,dan, dan,pajak.
Aktivitas, Aktivitas,Investasi Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka
panjang
yang
digunakan
perusahaan
untuk
melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi, atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan
investasi
dalam
saham
atau
obligasi
dari
perusahaan, perusahaan,lain.
Pada laporan arus kas kegiatan investasi mencakup lebih dari
sekedar
digolongkan
pembelian sebagai
dan
investasi
penjualan di
aktiva
neraea.
yang
Pemberian
pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 11
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
pinjaman
menciptakan
Pelunasan
pinjaman
piutang
tersebut
kepada
juga
peminjam.
dilaporkan
sebagai
kegiatan investasi pada laporan, laporan,arus, arus,kas.
Aktivitas, Aktivitas,Pendanaan Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup
pengeluaran
saham,
peminjaman
uang
dengan
mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman.
D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi
Pemerintahan
serta
pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 12
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
1. Kebijakann Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebihentitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajibmenyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawabanpelaksanaan
APBD.
Sedangkan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalahentitas akuntansi yang berkewajiban
menyusun
pertangungjawaban
laporan
pelaksanaan
APBD
keuangan di
SKPD
atas selaku
PenggunaAnggaran/Pengguna Barang.
1.1.
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Tahunan
Puskesmas menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis aktual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.
1.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a. Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 13
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
b. Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening
Kas
Umum
Daerah.
Khusus
pengeluaran
melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan
Belanja
terjadi
pada
saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan denganditerbitkannya SP2D GU/Nihil. c. Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening
Kas
Daerah
sedangkan
pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.
Transaksi dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang
belum
neraca.
dipertanggungjawabkan
Termasuk
setara
kas
hingga
yaituinvestasi
tanggal jangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kasyang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 14
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi
berdasarkan
nilai
kurs
pada
tanggal
transaksi. Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segeradiperjualbelikan/dicairkan, rangka
manajemen
kas
dan
ditujukan
beresiko
rendah
dalam serta
dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving (revolving deposits ) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 15
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable (reliable )
Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : a. Piutang Pajak b. Piutang Retribusi c. Piutang Dana Bagi Hasil d. Piutang Dana Alokasi Umum e. Piutang Dana Alokasi Khusus Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya
Surat
Ketetapan
tentang
Piutang.
Piutang
dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net (Net Realizable Value ) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 16
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Penyisihan
piutang
diperhitungkan
dan
dibukukan
dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betulbetul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
Piutang Lain-Lain
Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lain-Lain terdiri dari : a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah d. Piutang Dividen e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang
dimaksudkan
untuk
mendukung
kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barangbarang
yang
dimaksudkan
untuk
dijual
dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud : a. Barang atau perlengkapan (supplies ) yang digunakan dalam rangkakegiatan operasional pemerintah daerah b. Bahan atau perlengkapan (supplies (supplies ) yang digunakan dalam proses produksi
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 17
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah. Pada
akhir
periode
akuntansi,
persediaan
dicatat
berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname ). ). Persediaan disajikan sebesar :
Biaya
perolehan
apabila
diperoleh
dengan
pembelian
Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
Persediaan antara lain terdiri dari : a. persediaan alat tulis kantor b. persediaan alat listrik c. persediaan material/bahan d. persediaan benda pos e. persediaan bahan bakar f. persediaan bahan makanan pokok
Investasi Jangka Panjang
Investasi
Jangka
Panjang
adalah
investasi
yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 18
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai
memperoleh
(reliable (reliable ). ).
investasi
Pengeluaran
untuk
panjang
diakui
jangka
sebagaipengeluaran pembiayaan. Apabila
investasi
jangka
panjang
diperoleh
dari
pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi
yang
diperoleh
pemerintah
daerah
adalah
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
a. Metode Biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.
b. Metode Ekuitas Dengan
menggunakan
metode
ekuitas,
pemerintah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah
Lpo
setelah
tanggal
perolehan.
Bagian
laba
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 19
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan
investasi
pemerintah
,
misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi
memiliki
pengaruh
yang
signifikan
atau
kepemilikan lebih dari 50%.
c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijualdalam jangka waktu dekat. Investasi Jangka panjang terdiri dari: a. Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/perusahaan
daerah,
lembaga
keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
b. Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam
proyek
pembangunan
yang
dapat
dialihkan
kepada fihak ketiga, investasi nonpermanen lainnya.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 20
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net ( Net Realizable Value ). ). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : 1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Puskesmas. Untuk penilaian asset sesuai nilai minimum kapitalisasi akan dilakukan secara bertahap oleh Bagian Perlengkapan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan
biaya
perolehan
tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 21
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
belinya
atau
konstruksinya,
ditambah
pengeluaran-
pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.
Contoh
biaya
yang
dapat
diatribusikan
secara langsung adalah : 1. biaya impor 2. biaya persiapan tempat 3. biaya pengiriman awal (initial (initial delivery ) dan biaya simpan dan bongkar muat(handling muat(handling cost ) 4. biaya pemasangan (installation (installation cost ) 5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 6. biaya konstruksi 7. biaya kepanitiaan Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi,aset tetap lainnya dan konstruksi dalampengerjaan. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 belum dilaksanakan dan bertahap akan
diterapkan
setelah
penataan
aset
tetap
di
lingkungan Puskesmas selesai dilaksanakan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan
dalam
Catatan
atas
Laporan
Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 22
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.
Dana Cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan
dana
cadangan
harus
diatur
dengan
peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan
untuk
peruntukan
yang
lain.
Biasanya
digunakan untuk pembangunan aset, misalnyarumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga
Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapatdikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Menggambarkan jumlah
yang
assetpemerintah
dapat daerah
diterima secara
dari
penjualan
langsung
kepada
pegawai Pemerintah daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 23
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
yangbersangkutan setelah dikurangi dengan den gan angsuran yang telah, telah,di Wakili Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan
perbendaharaan
(TP)
merupakan
suatu
proses yangdilakukan terhadap bendahara dengan tujuan
untuk
menuntut
penggantian
atas
suatu
kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan
perbendaharaan
dinilai
sebesar
nilai
nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang
dilakukan
bendahara
terhadap
dengan
pegawai
tujuan
negeri
untuk
bukan
menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung
dari
suatu
perbuatan
melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 24
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang
mempunyai
komitmen
untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan antara lain berupa : a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama
berupa
pemanfaatan
aset
pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor dan/atau
tersebut
sarana
lain
mendirikan berikut
bangunan
fasilitasnya
serta
mendayagunakannya dalam jangka waktutertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lainberikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah
setelah
disepakati
berakhirnya
(masa
konsesi).
jangka Dalam
waktu
yang
perjanjian
ini
pencatatannyadilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
kepada
pihak
membangun
aset
Bangun,
tersebut.
Aset
yang
ketiga/investor
untuk
Kelola/Guna,
Serah
berada
dalam
Bangun,
Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 25
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintahdaerah oleh pihak ketiga/investor , dengan cara
pihak
ketiga/investortersebut
bangunan
dan/atau
sarana
fasilitasnyakemudian
mendirikan
lain
menyerahkan
berikut
aset
yang
dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan pembangunan
sesuai
aset
dengan
tersebut
tujuan
oleh
pihak
ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan
pihak
ketiga
menanamkan
modalnya,
selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya Pengakuan
dan
sesuai
dengan
penilaian
kesepakatannya.
berdasarkan
harga
perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 26
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
4. Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik
serta
dimiliki
untuk
digunakandalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnyatermasuk
hak
atas
kekayaan
intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hakmerek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh
melalui
pembelian
atau
dapat
dikembangkan sendiri olehpemerintah daerah.
Aset tidak berwujud meliputi : a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih darisatu tahun b. lisensi dan franchise dan franchise c. hak cipta (copyright (copyright ), ), paten dan hak lainnya d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
5. Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset
Tak
Berwujud,
Tagihan
PenjualanAngsuran,
Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lainlain
adalah
aset
tetap
yang
dihentikan
dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 27
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaiakibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuhtempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari :
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akiba pemerintah belum menyetor kepada pihak lain ata pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.
Nilai yang
dicantumkan dalam
neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang askes, utangPPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan PihakKetiga Lainnya.
Utang
Utang Bunga bunga
timbul
karena
pemerintah
daerah
mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjaditetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Utang
bunga
terdiri
dari
:
Utang
Bunga
kepada
Pemerintah Pusat, UtangBunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, UtangBunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 28
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangkapanjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalanatau berdasarkan jumlah pembayaran bagian
lancar
utang
jangkapanjang
yang
akan
dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat,
UtangPemerintah
Provinsi,
Utang
Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterimakasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periodeyang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkanjumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang mukapenjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelangpenjualan aset daerah.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidaktermasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancarlainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saatlaporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 29
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
disesuaiikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, pegawai harus
misalnyautang dinilai
pembayaran
berdasarkan
dibayarkan
atas
jumlah
jasa
yang
gaji
kepada
gajiyang
masih
telah
diserahkan
olehpegawai tersebut.
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yangwaktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban
diakui
jika
besar
kemungkinan
bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajibanyang ada sekarang,
dan
perubahan
atas
kewajiban
tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saatdana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban
dicatat
sebesar
nilai
nominal.
Kewajiban
dalam mata uang asingdijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang
rupiah.
Penjabaran
mata
uangasing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakanselisih
antara
aset
dan
kewajiban
Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 30
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajibanjangka pendek. Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran
(SILPA),pendapatan
ditangguhkan,
cadangan
persediaan,dana
yang
piutang,
harus
yang
cadangan
disediakan
untuk
pembayaran utang jangka pendek.
b. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas
Dana
Investasi
mencerminkan
kekayaan
pemerintah daerah yangtertanam dalam aset non lancar selain
dana
cadangan,
dikurangi
dengankewajiban
jangka panjang. Terdiri dari : diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.
c. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas
Dana
Cadangan
mencerminkan
kekayaan
pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah
ditentukan
sebelumnya
sesuai
peraturan
perundang-undangan. Terdiri atas : diinvestasikan dalam DanaCadangan.
Koreksi
Kesalahan,
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa LuarBiasa Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 31
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
2015
1. Kesalahan yang tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulangyang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yangterjadi pada periode sebelumnya.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeberjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga – Koreksi mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulangyang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selainkas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akunaset, serta akun akuitas dana yang terkait. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga – Koreksi mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulangyang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhiposisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 32
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatanlain-lain.
– Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
berulangyang
sebelumnya
dan
terjadi
mempengaru
pada
periode-periode
hiposisi
kas,
apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan
pembetulan
pada
akun
ekuitas
danalancar.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode
periode
sebelumnya
dan
tidak
mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,melainkan dicatat pada saat terjadi.
Perubahan Kebijakan Akuntansi Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabilapenerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabiladiperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan
informasi
mengenai
posisi
keuangan,
kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 33
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkandalam Catatan atas Laporan Keuangan
Peristiwa Luar Biasa Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yangsecara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di
dalam
aktivitas
biasa
entitaspemerintah
daerah
termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yangterjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa
luar
biasa
harus
memenuhi
seluruh
persyaratan berikut: a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Adadalam Standar Akuntansi
Pemerintahan
dipergunakan Puskesmas
dalam Tahun
Kebijakan
penyusunan 2011
akuntansi
yang
LaporanKeuangan
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 34
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
kali dengan PermendagriNo.21 Tahun 2011 serta Perwali No. 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perwali nomer 58 tahun 2011.
Penyajian Laporan Keuangan
- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta
menunjukkan
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-undangan. - Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yan diestimasikan -
Transaksi
dan
kejadian
diakui
atas
dasar
kas
modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual - Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 35
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
2. Penjelasan Laporan Keuangan 2.1 Laporan realisasi APBD PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK UPT PUSKESMAS KECAMATAN BEJI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
ANGGARAN NO URUT
SETELAH
URAIAN
REALISASI
LEBIH/ KURANG
4
5
% Realisasi
PERUBAHAN 1
2
1
3
PENDAPATAN
2.531.389.000,00
2.814.864.000,00
-283.475.000,00
2,25
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.531.389.000,00
2.814.864.000,00
-283.475.000,00
2,25
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
0,00
0
0
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
231.277.000,00
263.592.000,00
-32.315.000,00
0
0
0
2.551.272.000,00
-251.160.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1.3 1.1.4
Jumlah
2.300.112.000,00
113,97%
110,92%
2.531.389.000,00
2.814.864.0 00,00
-283.475.000 ,00
224,89%
BELANJA
4.704.564.900 ,00
3.269.614.8 30,00
1.434.950.070 ,00
69,50%
2.1
BELANJA OPERASI
4.522.124.900 ,00
3.269.614.8 30,00
1.252.510.070 ,00
72,30%
2.1.1
Belanja Pegawai
1.551.306.400,00
1.291.813.000,00
259.493.400,00
83,27%
2.1.2
Belanja Barang
2.970.818.500,00
1.977.801.830,00
993.016.670,00
66,57%
2.2
BELANJA MODAL
182.440.000,0 0
-
182.440.000,0 0
2.2.1
Belanja Tanah
-
-
-
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
182.440.000,00
0,00
182.440.000,00
0,00%
2.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.6
Belanja Aset Lainnya
-
0,00
0,00%
2
Lpo
-
0,00 0,00
Jumlah
4.704.564.900 ,00
3.269.614.8 30,00
1.434.950.070 ,00
69,50%
Surplus/(Defisit)
-2.173.175.900,00 -2.173.175.900,00
-454.750.830,00 -454.750.830,00
-1.718.425.070,00 -1.718.425.070,00
20,93%
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 36
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
2.3 Neraca PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK PUSKESMAS BEJI NERACA Per 31 Desember Tahun 2014 dan tahun 2013
URAIAN ASET
TAHUN 2014
TAHUN 2013
TAHUN 2012
(Rp)
(Rp)
(Rp)
11.857.395.060,00 11.857.395.0 60,00
10.750.171.889,00 10.750.171 .889,00
9.995.164.183,00 9.995.164.18 3,00
660.746.400,00
0,00
0,00
660.746.400,00 660.746.400 ,00
0,00
0,00
Kas di Bendahara Penerimaan
0,00
0,00
0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0,00
0,00
0,00
660.746.400,00 660.746.400 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Retribusi
0,00
0,00
0,00
Piutang Lain-lain
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.196.648.660,00 11.196.648.6 60,00
10.750.171.889,00 10.750.171 .889,00
9.995.164.183,00 9.995.164. 183,00
Tanah
1.400.089.700,00 1.400.089.70 0,00
1.400.089.700,00 1.400.089.70 0,00
1.400.089.700,00 1.400.089.70 0,00
Gedung dan Bangunan
6.656.709.814,00 6.656.709.81 4,00
6.264.683.914,00 6.264.683.91 4,00
5.541.227.628,00 5.541.227.62 8,00
Peralatan dan Mesin
3.038.969.782,00 3.038.969.78 2,00
2.984.518.911,00 2.984.518.91 1,00
2.952.967.491,00 2.952.967.49 1,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
89.950.614,00 89.950.614,00
89.950.614,00 89.950.614,00
89.950.614,00 89.950.614,00
Aset Tetap Lainnya
10.928.750,00 10.928.750 ,00
10.928.750,00 10.928.750 ,00
10.928.750,00 10.928.750 ,00
11.196.648.660,00 11.196.648.6 60,00
10.750.171.889,00 10.750.171 .889,00
9.995.164.183,00 9.995.164.18 3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.196.648.660,00
10.750.171.889,00
660.746.400,00 660.746.400 ,00
0,00
ASET LANCAR Kas
Kas di Bank (JKN) Piutang
Persediaan Jumlah ASET TETAP
Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah JUMLAH ASET KEWAJIBAN
9.995.164.183,00 0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 37
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Pendapatan Diterima Dimuka
660.746.400,00 660.746.400 ,00
0,00
0,00
660.746.400,00 660.746.400 ,00
0,00
0,00
11.196.648.660,00 11.196.648.660 ,00
10.750.171.889,00 10.750.171. 889,00
9.995.164.183,00 9.995.164.183 ,00
(454.750.830,00) (454.750.830 ,00)
(473.582.956,00) (473.582.956 ,00)
(594.591.030,00) (594.591.030 ,00)
(454.750.830,00) (454.750.830,00)
(473.582.956,00) (473.582.956,00)
(594.591.030,00) (594.591.030,00)
11.196.648.660,00 11.196.648.6 60,00
10.750.171.889,00 10.750.171 .889,00
9.995.164.183,00 9.995.164.18 3,00
11.196.648.660,00 11.196.648.6 60,00
10.750.171.889,00
11.196.648.660,00 11.196.648.660 ,00
10.750.171.889,00 10.750.171 .889,00
9.995.164.183,00 9.995.164. 183,00
454.750.830,00 454.750.830 ,00
473.582.956,00 473.582.956 ,00
594.591.030,00 594.591.030 ,00
454.750.830,00 454.750.830 ,00
473.582.956,00 473.582.956 ,00
594.591.030,00 594.591.030 ,00
454.750.830,00
473.582.956,00
594.591.030,00
11.857.395.060,00
10.750.171.889,00
Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Diinvestas ikan dalam Aset Tetap
-454.750.830,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK PPKD Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
9.995.164.183,00
halaman 38
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
2.4 Arus Kas PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK PUSKESMAS BEJI ARUS KAS PER 31 Desember 2014 TAHUN 2014 URAIAN
(Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk : Pendapatan Dari Layanan
2.814.864.000,00
Pendapatan Non Operasional (non AT) Jumlah Arus kas masuk
2.814.864.000,00
Arus Kas Keluar : Belanja Operasional
3.269.614.830,00
Belanja Non Operasional Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI
3.269.614.830,00 -454.750.830,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI I NVESTASI ASET NONKEUANGAN
Arus Kas Masuk : Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lain-lain Jumlah Arus kas masuk
0
Arus Kas Keluar : Belanja Modal
0,00
Belanja Investasi Jk Panjang Jumlah Arus kas keluar
0,00 0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS A KTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Pencairan Dana Cadangan Hibah Tidak Terikat Penerimaan dari APBD
3.269.614.830,00
Penerimaan dari APBN Penerimaan Piutang Perolehan Pinjaman Jumlah Arus kas Masuk
Lpo
3.269.614.830,00
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 39
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman Setoran Ke Pemkab Sukabumi Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
0,00 3.269.614.830,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Dari Fihak Ketiga Jumlah Arus kas Masuk
0
Jumlah Arus Kas Keluar
0
Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan dari Fihak Ketiga ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
0 2.814.864.000,00
Saldo Awal Kas dan Setara Kas (1 Januari 2012) Saldo Akhir Kas
Lpo
2.814.864.000,00
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 40
BAGIAN II INFORMASI MANAJEMEN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Setelah
ditetapkan
ketentuan
BPJS,
maka
peran
Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening Puskesmas. Muncul permasalahan, karena Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan, terikat dengan
ketentuan
penggunaan
dan
pelaporan
keuangan
dengan mekanisme APBD, maka dana tersebut tidak bisa di gunakan secara langsung, permasalahan ini bisa diatasai dengan menjadikan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD memiliki beberapa fleksibilitas yaitu dapat
menggunakan
dana
kapitasi
secara
langsung,
mengunakan fleksibilitas penggunaan anggaran yaitu ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke RKA ( Rencana Kegiatan dan Anggaran) Dinas Kesehatan. Namaun disisi lain tuntutan akuntabilitas BLUD juga sangat tinggi, yaitu harus menyusun Tata Kelola, Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ), Laporan Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pokok atau prognosa / proyeksi laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 16 yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas
41
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
laporan keuangan. Untuk penyusunan Laporan keuangan bagi SKPD atau unit kerja yang baru dibentuk dengan berpedoman pada Standar Akuntansi yang diterbitkan oleh Asosiasi Propesi Akuntansi Indonesia.sedangkan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena SAK disusun berdasarkan prinsip accrual basis dan dan SAP disusun belum sepenuhnya berdasarkan accrual basis maka timbul perbedaan.Atas perbedaan tersebut manajemen Puskesmas wajib menyusun rekonsiliasi. Hal terpenting adalah perubahan yang menuntut pergeseran pola pikir dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manuasia
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang
No.
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan tersebut meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun seseuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Puskesmas BejiKota Depok adalah untuk mengevaluasi posisi keuangan dan bahan informasi serta perbandingan laporan keuangan per 31 Desember 2014.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 42
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
C. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Beji Anggaran Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan
perundang-undangan
tersebut
diatas
merupakan ketentuan yang telah mengerahkan pembangunan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (SPAD) agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi asas tertib, transparasi, akuntabilitas,
konsistensi,
komparabilitas,
akurat,
dapat
dipercaya, dan mudah dimengerti serta dihasilkan dari suatu proses akutansi.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 43
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
A. EKONOMI MAKRO Ekonomi makro makro atau makro-ekonomi makro-ekonomi adalah studi tentang
ekonomi
secara
keseluruhan.
Makro-ekonomi
menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan
untuk
menganalisis
cara
terbaik
untuk
memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan seperti pertumbuhan ekonomi,
stabilitas
harga,
tenaga
kerja
dan
pencapaian
keseimbangan neraca yang neraca yang berkesinambungan. Meskipun
ekonomi
makro
merupakan
bidang
pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan
ekonomi
jangka
panjang
(peningkatan
pendapatan nasional). Model makro-ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Makro-ekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu
ada
tiga
ekonomi.Teori-teori
Lpo
topik
utama
untuk
makro-ekonomi
penelitian
biasanya
makro-
terhubung
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 44
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
dengan fenomena keluaran, pengangguran dan inflasi.Diluar teori
makro-ekonomi,
penting
untuk
topik-topik
semua
agen
tersebut
ekonomi
juga
sangatlah
termasuk
pekerja,
konsumen dan produsen.
Pengeluaran dan Pendapatan Keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, keluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara dan dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan, atau, bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai seluruh nilai tambah di dalam negeri. Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Ekonom nasional. Ekonom yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari
pertumbuhan
ekonomi.
Kemajuan
teknologi,
akumulasi mesin dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar di selama berjalannya waktu. Tetapi, keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. resesi. Ekonom mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 45
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Pengangguran Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja.Angkatan kerja.Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja.Orangorang
pensiunan,
mengejar
pendidikan
atau yang
tidak
mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.
Inflasi dan Deflasi Kenaikan harga umum disebuah ekonomi disebut dengan inflasi. inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. deflasi. Ekonom mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi. Bank Sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara, selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter. moneter. Dengan menaikan tingkat suku bunga atau menurunkan ketersediaan uang di dalam sebuah
ekonomi
akan
menurunkan
inflasi.
Inflasi
bisa
mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi.
Permasalahan dalam Ekonomi Makro 1. kemiskinanan dan pemerataan 2. krisis nilai tukar 3. hutang luar negeri
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 46
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
4. perbankan, kredit macet 5. inflasi 6. pertumbuhan ekonomi 7. pengangguran
B. KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan Keuangan Daerah Implementasi
Undang-Undang
Nomor
22
tahun
1999
dan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pembangunan di daerah. Sebab, dengan diimplementasikannya undang-undang tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga sendiri, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan
dan
menegaskan
dalam
Nomor
105
Tahun
Pertanggungjawaban pasal
8
bahwa
2012
tentang
Keuangan
Daerah
APBD
disusun
dengan
pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran dari sistem
anggaran
yang
disusun
dengan
metode
incremental
menjadi sistem anggaran yang berbasis pada kinerja. Dengan sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi
yang
memadai
dari
semua
stakeholder
yang
berkepentingan. Lebih jelasnya perspektif perubahan pengelolaan anggaran ini adalah sebagai berikut menurut para pakar adalah sebagai berikut :
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 47
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
1. Pengelolaan
keuangan
daerah
harus
bertumpu
pada
kepentingan publik (public oriented). 2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya. 4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan
pengelolaan
mekanisme
pasar,
keuangan value
daerah
for
berdasarkan
money,
kaidah
transparansi
dan
akuntabilitas. 5. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan. 6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan aset daerah yang lebih professional. 7. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi anggran kepada publik. 8. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan peran
pembinaan,
masyarakat
guna
peran
asosiasi,
pengembangan
dan
peran
anggota
profesionalisme
aparat
pemerintah daerah. 9. Pengembangan
sistem
informasi
keuangan
daerah
untuk
menyediakan infromasi keuangan daerah yang akurat dan pengembangan penyebaran
komitmen
informasi
pemerintah
sehingga
daerah
memudahkan
terhadap pelaporan,
pengendalian serta kemudahan mendapatkan informasi.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 48
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Surat Keputusan Menteri dalam Negri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan
Pertanggungjawaban
dan
Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, telah menggariskan
secara
detil
sebagai
pedoman
bagi
seluruh
Pemerintah daerah. Sistem perencanaan ini menuntut kepada daerah untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk menyususn dan menjabarkan visi dan misi daerah. Dokumen tersebut dijabarkan lagi menjadi dokumen Rencana jangka pendek Lima Tahunan.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 49
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
A.
Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Tahun Anggaran Tahun 2014 Anggaran Belanja Daerah
Puskesmas Beji dan Realisasi sasaran kinerja Puskesmas Beji selama Tahun 2014 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Ikhtisan Target dan Realisasi Puskesmas Beji Tahun 2014 ANGGARAN NO URUT
SETELAH
URAIAN
REALISASI
LEBIH/ KURANG
4
5
% Realisasi
PERUBAHAN 1
2 1
3
PENDAPATAN
2.531.389.000,00
2.814.864.000,00
-283.475.000,00
2,25
2.531.389.000,00
2.814.864.000,00
-283.475.000,00
2,25
0,00
0
0
231.277.000,00
263.592.000,00
-32.315.000,00
0
0
0
2.551.272.000,00
-251.160.000,00
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.300.112.000,00
Jumlah
2.531.389.000,00
1.1.3 1.1.4
2
2.814.864.000,00 2.814.864.000,00
-283.475.000,00 -283.475.000,00
113,97%
110,92% 224,89%
BELANJA
4.704.564.900,00 4.704.564.900,00
3.269.614.830,00 3.269.614.830,00
1.434.950.070,00 1.434.950.070,00
69,50%
2.1
BELANJA OPERASI
4.522.124.900,00 4.522.124.900,00
3.269.614.830,00 3.269.614.830,00
1.252.510.070,00 1.252.510.070,00
72,30%
2.1.1
Belanja Pegawai
1.551.306.400,00
1.291.813.000,00
259.493.400,00
83,27%
2.1.2
Belanja Barang
2.970.818.500,00
1.977.801.830,00
993.016.670,00
66,57%
2.2
BELANJA MODAL
182.440.000,0 0
-
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
182.440.000,00
0,00
2.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.2.6
Belanja Aset Lainnya
-
0,00
0,00%
Lpo
-
182.440.000,0 0 182.440.000,00
0,00 0,00 0,00%
Jumlah
4.704.564.900,00 4.704.564.900,00
3.269.614.830,00 3.269.614.830,00
1.434.950.070,00 1.434.950.070,00
69,50%
Surplus/(Defisit)
-2.173.175.900,00 -2.173.175.900,00
-454.750.830,00 -454.750.830,00
-1.718.425.070,00 -1.718.425.070,00
20,93%
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 50
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
B.
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaanpendapatan daerah dipengaruhi masalah internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain : kurangnya SDM, sarana prasarana,
sehingga
kepuasan
pelayanan
yang
diberikan
kepada pasien masih kurang. Permasalahan eksternal antara lain : adanya perda No.09 tahun 2009 tentang retribusi, antara lain adanya pembebasan retribusi bagi semua masyarakat baik yang memiliki kartu jaminan maupun umum. Di sisi lain puskesmas dituntut pencapaian target retribusi.
C.
Faktor
Pendukung
Pencapaian
Target
yang
Telah
Ditetapkan Faktor-faktor penunjung pencapaian kinerja adalah: a) Adanya perbaikan system kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja. b) Adanya peningkatan kapaisatas sumberdaya aparatur baik melalui
pembinaan
dan
pelatihan
internal/eksternal,
ataupun melalui pengingkatan jenjang pendidikan. c) Semakin meningkatnya koordinasi lintas sekor ataupun lintas program. d) Semakin
meningkatnya
koordinasi
dengan
pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan intansiintasi terkait dengan Puskesmas Beji
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 51
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
BAB IV INFORMASI MANAJEMEN LAINNYA
A. JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN
NO
PELAYANAN
INDIKATOR
TAHUN 2011
2012
2013
2014
UPT PUSKESMAS BEJI
1
Pasien Umum
Kunjungan
25.438
30.210
27.087
28.875
2
Pasien Lansia
Kunjungan
5.963
7.071
6.340
6.785
3
Pasien MTBS
Kunjungan
8.673
1.204
9.221
9.830
4
Pasien Gigi
Kunjungan
3.794
4.499
4.034
4.301
5
Pasien KB
Kunjungan
10.299
12.212
10.950
6
Pasien KIA
Kunjungan
1098
1211
7
Pasien PONED
Kunjungan
-
-
8
Kunjungan Lab
Kunjungan
54.208
64.276
9
Farmasi
Resep
25.438
30.210
1324 57.632 27.087
11.673 1550 173 61.437 28.875
1. Analisis Lingkungan Internal
a. Perspektif Pelanggan Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu: 1) Customer Acquisition.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 52
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana "pasien baru" menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan kinerja. 2) Customer Loyality. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana Puskesmas mampu mempertahankan pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan.
B. KINERJA PELAYANAN Puskesmas Beji adalah salah satu unit pelayanan kesehatan di wilayah
Kota
masyarakat
Depok
masih
di
Namun
demikian
derajat
bawah
harapan,
yang
kesehatan
ditunjukkan
dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengangkat IPM tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan peran puskesmas Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan baik yang mendukung maupun yang menghambat. Setidaknya rumah puskesmas lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja puskesmas masih ditopang dari subsidi pemerintah, hampir seratus prosen infrastruktur dan belanja pegawai yang sebagian besar PNS daerah dibayar dari APBN dan APBD
C. SUMBER DAYA MANUSIA Puskesmas
Beji
senantiasa
menempatkan
sumber
daya
manusia pada posisi sentral dalam pengelolaannya. Sebab keberhasilan pengelolaan SDM merupakan salah satu kunci sukses dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 53
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
bagi masyarakat. Oleh karenanya, seluruh aspek terkait dengan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Puskesmas Beji memiliki 3 Puskesmas Pembantu sebagai upaya
untuk
mendekatkan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat dan membantu pelaksanaan program menuju tercapainya visi dan misi puskesmas.
a) Kegiatan Pengelolaan SDM Saat ini tengah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan fungsi manajemen; Penyempurnaan Sistem pengelolaan aset; pengembangan Penyempurnaan
kompetensi Sistem
dan Reward
Pengembangan SDM diprioritaskan yang
mempunyai
daya
pembinaan
ungkit
and
karir;
punishment;
pada pendidikan SDM
yang
signifikan
terhadap
kemajuan Puskesmas berdasarkan prestasi, kompetensi & kontribusi pendidikan
terhadap
puskesmas
serta
pengembangan
/
yang mengutamakan pelayanan, maka berbagai
kegiatan manajemen umum, diantaranya meningkatkan kinerja manajemen operasional dengan mewujudkan indikator kinerja serta menyempurnakan sistem informasi manajemen; sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi serta
mengembangkan
sistem monitoring dan evaluasi. Kebijakan kegiatan pengembangan SDM didasarkan pada peningkatan
kualitas
SDM
sesuai
standar
kompetensi,
kebutuhan Puskesmas sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari alokasi biaya pengembangan SDM, sampai akhir tahun 2014 Puskesmas
Lpo
telah
memberikan
kesempatan
peningkatan
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 54
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
pendidikan
berbagai
jenis
ketenagaan
diantaranya
tenaga
perawat, tenaga medis, tenaga non medis, dan tenaga kesehatan lainnya.
1) Pengembangan Infrastruktur Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur puskesmas Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan dua indikator yaitu
ketersediaan
peralatan
diukur
peralatan dengan
3
dan proxy
ruangan.
Ketersediaan
yaitu
kelengkapan
(1)
peralatan, (2) kalibrasi, dan (3) kondisi peralatan pada layanan rawat jalan, ketersediaan
penunjang medis, dan non medis. Sedangkan ruangan
diukur
dengan
pemenuhan
standar
minimum luas ruangan pada layanan rawat jalan, penunjang medis, dan non medis. Dari kinerja indikator perspektif pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sumber daya pelayanan berupa SDM dan infrastruktur masih belum memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
D. PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INSFRASTRUKTUR Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi insfrastruktur puskesmas dalam menilai kondisi insfrastruktur digunakan dua indikator yaitu
ketersediaan
peralatan
dan
ruangan.Ketersediaan
peralatan diukur dengan 3 proxy yaitu : 1. Kelengkapan peralatan 2. Kalibrasi
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 55
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
3. Kondisi peralatan pada layanan rawat jalan,penunjang medis,dan non medis. Sedangkan ketersediaan ruangan diukur dengan pemenuhan standarminimum luas ruangan pada layanan rawat jalan. Penunjang medis, dan non medis. Kondisi peralatan tahun 2014 dibandingkan dengan standar minimum digambarkan dalam tabel berikut :
LAYANAN
KELENGKAPAN ALAT
ALAT DIKALIBRASI
Rawat Jalan
70 %
90 %
Penunjang Medis
75 %
80 %
Non Medis
50 %
-
Rata-rata
65 %
56 %
Dari tabel diatas, rata-rata kelengkapan alat baru mencapai 65 % dari standar minimum yang harus ada.Kalibrasi alat masih belum selurihnya dilakukan. Sedangkan kondisi peralatan 70 % masih baik. Kondisi ketersediaan ruangan tahun 2014 dibandingkan dengan standar minimum digambarkan dengan tabel berikut : LAYANAN
PEMENUHANSTANDAR MINIMUM LUAS RUANGAN
Rawat Jalan
30 m
Penunjang Medis
75,2 m
Penunjang Non Medis.
92 m
Dari
kinerja
indikator
perspektif
pelanggan
diatas
disimpulkan bahwa penyediaan Sumber Daya
dapat
pelayanan
berupa SDM dan insfrastruktur masih belum memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 56
2015
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
BAB V PENUTUP
Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja keuangan pada suatu periode tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap entitas fiscal, termasuk didalamnya Puskesmas Beji Harapan kami, Laporan Keuangan ini dapat memenuhi gambaran sebagai bahan evaluasi, informasi dan dapat dijadikan referensi dalam mengelola keuangan daerah agar lebih baik dimasa yang akan mendatang. Semoga buku laporan keuangan untuk dapat bermanfaat bagi semua pihak unutk terus meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Depok, Oktober 2015 Kepala UPT PUSKESMAS BEJI Penata Tingkat I
dr. Tiur Febrina Pohan NIP. 19700206 200501 2 009
Lpo
LAPORAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS BEJI
halaman 57