Laporan Community Action Plan Desa Bagendit Kec Banyuresmi Kab Garut.pdf

LOKASI : DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

CV . CIPTANUSAENDA KONSULTAN TEKNIK, PERENCANAAN DAN MANAJEMEN Jl. Raya Panembahan No.24 Plered Cirebon Telp.(0231) 320366 INKINDO.8827 / P / 579.JB

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Penyusunan Community Action Plan, kami sajikan dalam rangka memenuhi kewajian yang harus dilaporkan dari kegiatan pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Tindak Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat Secara Mandiri (Community Action Plan) Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

Mengingat jenis pekerjaan yang sedang ditangani mempunyai keistimewaan khususnya dalam keterlibatan keterlibatan masyarakat masyarakat bawah (bottom up), up), maka diperlukan diperlukan kesiapan para para tenaga yang yang terlibat baik siang maupun malam malam untuk siap siap setiap saat. Hal ini jelas sangat jauh berbeda dengan model-model pendekatan yang selama ini bejalan yang cenderung bersifat top down dan kurang mengenai sasaran. Sasaran utama yang hendak dicapai dalam program ini tidak lain adalah mencoba untuk merubah perilaku dan pandangan masyarakat yang selama ini ada dalam pikirannya bahwa sarana dan prasarana lingkungan merupakan kewajiban pemerintah dicoba untuk dirubah bahwa menjaga dan memelihara bahkan membangun sarana dan prasarana lingkungan merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa penyertaan masyarakat dalam mengelola lingkungannya bukanlah hal yang sederhana, maka jadual kegiatan yang sudah terjadwalkan memungkinkan memungkinkan sekali berubah sehingga akan mengakibatkan penyimpangan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu perlu adanya batas-batas toleransi yang disepakati oleh pihak proyek agar usaha maksimal yang akan dicapai dari program ini dapat dipenuhi.

PT. TRICON INTER MULTIJASA

Ir. DIEDI A HANAN Direktur

i


Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR GAMBAR

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

I – 1

1.2

Tujuan dan Sasaran Penerapan CAP

I- 2

1.3

Metodelogi Pendekatan dan Prinsip Pengelolaan

I- 2

1.4

Ruang Lingkup

I- 4

1.4.1

Lingkup Kawasan

I- 4

1.4.2

Lingkup Materi

I- 4

PROFIL DESA BAGENDIT

2.1

Kebijaksanaan Regional

II – 1

2.2

Kebijaksanaan Sektoral

II - 1

2.3

Karakteristik Fisik Kawasan

II - 2

2.4

Karakteristik Sosial dan Kependudukan

II - 2

2.5

Karakteristik Ekonomi

II - 5

2.6

Kondisi Prasarana dan Sarana

II - 5

2.7

Kondisi Sosial Budaya

II - 6

2.8

Persepsi Aspirasi dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pembangunan

BAB III

II - 7

METODE PENDEKATAN DAN PROGRAM PENANGANAN

3.1

3.2

Metode Pendekatan

III – 1

3.1.1

Pendekatan Substansi

III- 1

3.1.2

Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh

III- 3

3.1.3

Pendekatan Program Pelaksanaan Pekerjaan

III- 5

3.1.4

Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan)

III- 6

Program Penanganan Pekerjaan

III- 7

3.2.1

Persiapan

III- 7

3.2.2

Identifikasi Lingkungan Permukiman Kumuh

III- 7

3.2.3

Identifikasi Faktor Lingkungan Permukiman Kumuh

III- 8

3.2.4

Kapasitas Penanganan

III- 9

ii


BAB IV

BAB IV

ANALISIS RENCANA TINDAK MASYARAKAT SECARA MANDIRI

4.1 Analisis Masalah

IV – 1

4.2

Konsep Penanganan

IV - 5

4.3

Rancangan Program

IV - 7

LINGKUP DAN HASIL PELAKSANAAN PENYUSUNAN CAP

5.1

Lingkup Pelaksanaan

V – 1

5.2

Urutan Materi Pelaksanaan Kegiatan

V - 4

5.3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

V - 4

5.4

Proposal Kegiatan

V - 9

5.4.1

Kegiatan Penanganan Rumah Kumuh yang Telah Berjalan

V – 17

5.4.2

Usulan Kegiatan

V - 19

iii


TABEL V.1 Laporan Kegiatan Bulanan Program CAP Desa Bagendit Kec. Banyuresmi Kabupaten Garut Periode 8 Nopember-8 Desember 2003

V - 7

TABEL V.2 Matrik Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2004 – 2008

V – 11

TABEL V.3 Matrik Rencana Program Jangka Menengah Sektor Prasarana Jalan Lingkungan Dan Gang Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Banyure smi Kabupaten Garut V – 13 TABEL V.4 Matrik Rencana Program Jangka Menengah Sektor Prasarana Saluran Drainase/ Limbah rumah Tangga Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tabel V.5

V -16

Daftar Nama Anggota Masyarakat Penanganan Rumah Kumuh Kp. Cibinuang Rw 09 Dan Kp. Bantarjati Rw. 08 Hasil Swadaya Masyarakat Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

Tabel V.6

V -17 -17

Daftar Nama Anggota Masyarakat Program Ajuan Penanganan Rumah Kumuh Kp. Cibinuang Rw 09 Dan Kp. Bantarjati Rw 09 Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi

V - 19

iv


Gambar 2.1 Peta Orientasi Kegiatan CAP Desa Bagendit

II - 7

Gambar 2.2 Rencana Program Pembangunan Jalan Penghubung

IV - 6

v

LAPORAN PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

1.1. Latar Belakang Secara garis besar upaya penanganan masalah lingkungan permukiman ataupun perkotaan dapat didekati dengan 2 (dua) kegiatan bertingkat. Kedua kegiatan tersebut satu sama lain mempunyai keterkaitan yang saling mengikat untuk mendapatkan hasil masksimal, yaitu : Pertama, menyangkut upaya pemahaman permasalahan dan pengenalan pendekatan pemecahannya. Hal ini jelas dibutuhakan penelitian yang mendalam, pengembangan dan penyebar luasan upaya-upaya yang berguna untuk menemukenali pendekatan yang paling efektif dalam memecahkan masalah di atas, dan kemudian ditindaklanjuti dengan menyakinkan pada pengelola kota untuk memanfaatkannya. memanfaatkannya. Kedua,

dibutuhkan semacam reformasi kebijakan dalam mengisi rumusan strategi manajemen lingkungan permukiman ataupun perkotaan dan program tindaknya dengan mempertimbangkan dan melibatkan semaksimal mungkin keberadaan masyarakatnya.

Dari berbagai pengalaman khususnya pada negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pendekatan efektif untuk menghadapi isyu-isyu lingkungan perkukiman atau perkotaan adalah dengan memformulasikan strategi menajemen lingkungan permukiman atau perkotaan dan program tindaknya dengan menitikberatkan kepada komponen sosial ekonomi budaya setempat. Pendekatan strategik perencanaan dan manajemen lingkungan permukiman atau perkotaan yang dianjurkan dari berbagai hasil kajian serta berbagai pengalaman dan penelitian berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, komitmen dan prioritas pilihan kebijaksanaan intervensi yang efektif (fasilitatif). Berkaitan dengan itu ada 6 (enam) kebijaksanaan dalam pendekatan yang perlu ditindaklanjuti : a. Dukungan dan partisifasi aktif masyarakat; b. Kebijaksanaan intevensi; c. Pemberian pelayanan/fasilitasi; pelayanan/fasilitasi; d. Kemampuan institusional; e. Pengenalan mengenai lingkungan permukiman/perkotaan; permukiman/perkotaan; dan f. Perencanaan strategik. Salah satu yang perlu kita kaji dalam kaitan diatas adalah keberadaan lingkungan permukiman kumuh yang jelas mencerminkan ketidaksejahteraan masyarakat. Padahal, hakekat pembangunan daerah, adalah mensejahterakan

I- 1


masyarakat. Oleh karena itu, penangangan masalah lingkungan permukiman kumuh mestinya diprioritaskan. Kawasan Situ Bagendit, khususnya Desa Bagendit merupakan salah satu kawasan yang mempunyai beberapa lokasi permukiman kumuh. Persoalan permukiman kumuh ini bersifat kompleks, karena tidak hanya sebatas segi fisik lingkungan, tetapi terkait juga dengan dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi para penghuninya. Disamping itu, persoalan lingkungan permukiman kumuh juga bersifat dilematis, Di satu sisi lingkungan permukiman kumuh yang ada saat ini relatif luas, sementara itu di sisi lain kecenderungan tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh teramati pula menggejala berkembang di berbagai pelosok. Artinya tantangan yang dihadapi Kabaupaten Garut tidak hanya sebatas menata llingkungan permukiman kumuh yang ada agar layak huni, tetapi juga mencegah kecenderungan perluasan permukiman kumuh. Dengan demikian, permasalahan lingkungan permukiman kumuh dapat diminimalisir.

1.2

Tujuan dan Sasaran Penerapan CAP

Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh bertujuan menata permukiman kumuh menjadi lingkungan yang layak huni, sekaligus mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh baru. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Garut dapat terbebas dari keberadaan lingkungan permukiman kumuh. Sasarannya, adalah memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif serta sebagai sebagai pelaku pelaku utama utama dalam penataan lingkungan permukiman. Namun mengingat beratnya tantangan yang dihadapi, padahal kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat terbatas, kiranya perlu penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak khususnya masyarakat Desa Bagendit itu sendiri.

1.3 Metodologi Metodolog i Pendekatan dan Prinsip Pengelolaan Suatu lingkungan permukiman menjadi kumuh setelah melalui proses pertumbuhan dalam kurun waktu tertentu. Hampir mustahil lingkungan permukiman sekonyong-konyong nyong-konyong menjadi kumuh. Hampir mustahil pula lingkungan permukiman men jadi kumuh, jika sejak awal telah telah diarahkan dan dikendalikan dikendalikan pertumbuhannya. pertumbuhannya. Dalam kaitan itu, penataan ruang lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan perkembangan wilayah, termasuk pertumbuhan perumahan dan permukiman. Keberadaan lingkungan permukiman kumuh yang cenderung meluas, jelas mengindikasikan ketidakefektifan penataan ruang. Artinya, penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh selayaknya didekati melalui penataan ruang yang dilandasi oleh partisipasi aktif masyarakat setempat . Adapun lingkup lingkup penanganannya penanganannya meliputi:

I- 2




Pendekatan Program Dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan permukiman yang layak huni maka pendekatan yang digunakan akan didasarkan kepada ;





Partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian dan pelestarian program;

perencanaan,

pelaksanaan,



Penggalangan keswadayaan masyarakat.



Pemberdayaan terhadap masyarakat pemakai (sosial-ekonomi-budaya). (sosial-ekonomi-budaya).

Prinsip Pengelolaan Prinsip-prinsip pengelolaan pengelolaan harus didasarkan kepada ;





Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat (acceptable);



Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (transparant);



Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable);



Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal (sustainable).

Pengefektifan Penataan Ruang Penataan ruang diefektifkan untuk mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh. Keefektifan penataan ruang berpangkal pada rencana tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang maupun pengendaliannya. Oleh karenanya, rencana tata ruang perlu disiapkan secara menyeluruh, operasional dan legitimate . Dalam kaitan itu, rencana tata ruang sepatutnya disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara proporsional. Metode ini, selain menghasilkan rencana tata ruang yang lebih legitimate , juga menghemat biaya konsultan sehingga rencana dapat disiapkan secara menyeluruh dalam waktu relatif singkat. Di samping itu, perencanaan tata ruang partisipatif dapat dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat lebih lebih memahami memahami mekanisme mekanisme dan seluruh aspek pembangunan daerah. Tentunya, dalam hal ini, termasuk pemahaman pentingnya partisipasi mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni;

I- 3




Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Penanganan lingkungan permukiman kumuh diawali peninjauan kesesuaian peruntukan tata ruang. Dalam hal ini, ini, ada tiga kemungkinan, yaitu telah sesuai dengan rencana tata ruang, tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana tata ruang belum tersedia sebagaimana mestinya (operasional dan legitimate) . Dari tiga kemungkinan di atas, barulah dirancang bentuk penanganan suatu lingkungan permukiman kumuh. Jika memang telah sesuai dengan rencana tata ruang, misalnya, lingkungan permukiman dapat ditata dengan memperbaiki struktur maupun kondisi (sediaan dan mutu) unsur-unsur lingkungan bersangkutan. bersangkutan. Namun, jika keberadaan suatu lingkungan permukiman kumuh tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka setidaknya terdapat dua pilihan. Pertama, lingkungan permukiman tersebut direlokasi. Kedua, rencana tata ruang yang direvisi jika memang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan wilayah. Kemungkinan terakhir, di lokasi suatu lingkungan permukiman kumuh berada, belum tersedia rencana tata ruang. Dalam hal ini, penataan penataan lingkungan lingkungan permukiman kumuh itu dapat saja ditunda. Namun, dapat juga juga dilakukan secara simultan, dalam arti dijadikan bagian dari proses penyusunan rencana tata ruang.

1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Lingkup Kawasan Ruang lingkup kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan RPJM CAP yaitu kawasan yang berada di Kawasan Situ Bagendit terutama Desa Bagendit. Hal ini dimaksudkan supaya program ini tepat sasaran dan lebih aplikatif serta dalam perumusan kegiatan programnya lebih terakomodir dan terorganisir dengan baik.

1.4.2 Lingkup Materi Lingkup materi kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas dalam rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman oleh Masyarakat Secara Mandiri (Community Action Plan), secara garis besar akan terdiri dari : a. Persiapan b. Sosialisasi I c. Rembug Warga I d. Sosialisasi II e. Inventarisasi f. Rembug Warga II g. Koordinasi

I- 4


h. Rembug Warga III i. Pelaksanaan j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sedangkan lingkup materi yang berbentuk laporan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas dalam rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman oleh Masyarakat Secara Mandiri (Community Action Plan) akan teridiri dari : a. Laporan Pendahuluan b. Konsep Laporan Akhir c. Laporan Akhir, terdiri dari :  Laporan Progres kegiatan Laporan Penyusunan CAP.  d. Laporan Profil Kegiatan e. Laporan Pra Detail Engineering Design  Gambar Teknis  Engineering Estimate, RKS dan Spec Teknis f. Laporan Pelaksanaan SKS dan Rembug Warga g. Laporan Penyiapan Masyarakat dan TPM h. Leaflet Hasil Pelaksanaan.

I- 5


2.1

Kebijaksanaan Regional Sesuai dengan salah satu visi Kabupaten Garut Yaitu “Pangirutan” dengan maksud utama yaitu sebagai daya tarik yang positif, terutama disektor wisata.

Demikian pula dengan salah satu misi yakni mewujudkan Garut sebagai daerah wisata yang disertai pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal. Keberadaan Situ Bagendit dalam konteks regional merupakan salah satu kawasan yang dapat memacu berkembangnya pertumbuhan sosial ekonomi dalam konstelasi sebagai arahan kawasan wisata alam melalui penataan yang terencana serta pengembangan yang disesuaikan dengan skala prioritas pada kawasan tersebut. Berdasarkan kebijaksanaan pengembangan pengembangan wilayah Kabupaten Garut, wilayah perencanaan merupakan wilayah administratif Kecamatan Banyuresmi yang termasuk Wilayah Pengembangan (WP) Utara, meliputi 19 (sembilan belas) Kecamatan, yaitu : Karut Kota, Tarogong, Karangpawitan, Wanaraja, Banyuresmi, Bayongbong, Cilawu, Cibiuk, Leuwigoong, Balubur, Limbangan, Selaawi, Kadungora, Leles, Karang Tengah, Malangbong, Sukawening, Sibatu, Samarang dan Kersamanah. Kersamanah. Dengan pusat pertumbuhan pada Kecamatan Garut Kota. Berdasarkan hirarki pusat pemukiman di Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi termasuk pada orde kota III sebagai pelayanan terbatas di tingkat Kecamatan, dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintah serta pusat perhubungan dan komunikasi, serta berfungsi pula sebagai penggerak pertumbuhan dari daerah hinterland (belakang) yang memiliki akses terbatas pada pelayanan sub pusat regional.

2.2

Kebijaksanaan Sektoral Wilayah perencanaan merupakan salah satu yang memperoleh kebijaksanaan kebijaksanaan pengembangan pengembangan di beberapa sektor yaitu :

-

Sektor Pendidikan Kecamatan Banyuresmi merupakan salah satu Kecamatan yang difungsikan bagi pengembangan pengembangan sektor pendidikan dan keagamaan

-

Sektor Perekonomian Perekonomian Untuk sektor perekonomian, difungsikan pula sebagai pengembangan sektor perdagangan dan jasa (home industri).

II - 1


-

Sektor Pariwisata Kawasan Situ Bagendit dalam Kecamatan Banyuresmi memperoleh arahan dari kebijaksanaan Pengembangan Pengembangan Wilayah Kabupaten Garut dalam sektor pariwisata yaitu sebagai pengembangan kawasan pariwisata dan konservasi alam serta pengembangan pengembangan seni budaya lokal yang terdapat di Kabupaten Garut.

-

Sektor Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Banyuresmi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dan penelitian serta pengolahan hasil pertanian maupun perkebunan, dengan sistem uji coba, maka Kecamatan Banyuresmi merupakan salah satu kantong swasembada pangan khususnya untuk Kabupaten Garut.

2.3

Karakteristik Fisik Kawasan

Desa Bagendit berada di bagian barat Situ Bagendit dengan keadaan morfologinya dari dataran datar sampai bergelombang dengan kemiringan 0 – 8 %, lahan tersebut pada umumnya terletak pada kawasan pesawahan, sedangkan untuk ladang umumnya menempati lahan-lahan perbukitan dengan kemiringan antara 9 – 25 %. Desa tersebut berada pada lingkup Kecamatan Banyuresmi termasuk kawasan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk dengan lebar sungai + 40 meter, selain sungai besar terdapat sungai-sungai kecil yaitu Sungai Cibuyutan lebar sungai + 4 meter dan Sungai Ciojar dengan lebar sungai + 4 meter. Air tanah dangkal yang ada pada umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan cara pembuatan sumur gali mempunyai kedalaman yang bervariasi antara 5 sampai 15 meter. Untuk kondisi air tanah dalam pada umunya mempunyai kuallitas baik serta kuantitas baik yaitu dengan debit air yang cukup besar. Komposisi penggunaan lahan sampai tahun 2000 masih didominasi oleh lahan pertanian sawah 60,98 % (133 Ha), diikuti oleh lahan pemukiman 14,28 % (31,152 Ha). Seiring dengan perkembangan penduduk serta kegiatannya lahan pemukiman akan mengalami perkembangan juga terutama area yang dekat dan mudah pencapaian terhadap lokasi kegiatan (lihat tabel II.1).

2.4

Karakteristik Sosial dan Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bagendit pada tahun 2000 mencapai 3.995 jiwa dengan tingkat kepadatan 19 jiwa/Ha. Dari jumlah tersebut 44,11 % nya mempunyai mata pencahariran dan proporsi yang terbesar penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani 73.7 % sedangkan sisanya termasuk kedalam mata pencaharian formal maupun non formal (lihat tabel II.2).

II - 2


TABEL II.1 JENIS PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN DESA BAGENDIT

JENIS PENGGUNAAN LAHAN

NO

LUAS LAHAN (HA)

%

1.

Pemukiman

31,152

14,284

2.

Perkantoran

3,445

1,580

3.

Pendidikan Pendidika n

0,507

0,232

4.

Peribadatan Peribada tan

1,500

0,688

5.

Kesehatan

0,010

0,005

6.

Pasar/Perdaganga Pasar/Pe rdagangan n

0,290

0,133

7.

Terminal

8.

Perindustrian Perindustr ian

-

0,200

0,092

9.

Pertanian Pertania n (Sawah)

133,000

60,983

10.

Pertanian Pertania n (Ladang)

20,822

9,547

11.

Perikanan Perikana n

0,050

0,023

12.

Tanah Kas Desa

1,418

0,650

13.

Tegalan Lahan Kosong

13,900

6,373

14.

Jaringan jalan

6,500

2,980

15.

Lapangan Olah raga

1,800

0,825

16.

Kuburan

3,500

1,605

17.

Lain-lain

JUMLAH

218,094

100,000

Sumber : Potensi dan Profile Desa Tahun 2000

TABEL II.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KAWASAN DESA BAGENDIT

NO

JENIS MATA PENCAHARIAN

JUMLAH (JIWA)

%

1.

PNS/ABRI

27

1,532

2.

Peg. Swasta (BUMN)

7

0,397

3.

Pensiunan

0

0,000

4.

Guru

24

1,362

5.

Dokter

1

0,057

6.

Bidan

1

0,057

7.

Mantri/Perawat Mantri/Per awat

1

0,057

8.

Paraji

4

0,227

9.

Pedagang

43

2,440

10.

Petani

600

34,052

11.

Peternak

8

0,454

12.

Pengrajin

13.

Buruh tani

14.

9

0,511

700

39,728

Buruh tambang

6

0,341

15.

Sopir/ojeg/sais Sopir/ojeg/ sais

16

0,908

16.

Tukang cukur

300

17,026

17.

Tukang kayu/batu

12

0,681

18.

Tukang jahit

3

0,170

19.

Lain-lain

0

0,000

1.762

100,00

JUMLAH


II - 3


Menurut struktur tingkat pendidikan jumlahnya mencapai 1441 jiwa dari total jumlah penduduk. Untuk tamatan SD mencapai 40,9 %, SLTP 30,39 %, SLTA 25,12 % dan sisanya berada pada kelompok tidak tamat SD dan tamat akademi/perguruan akademi/perguruan tinggi (lihat tabel II.3).

TABEL II.3 JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN DI KAWASAN KAJIAN DESA BAGENDIT NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (JIWA)

%

1.

Tidak Tamat SD

49

3,400

2.

Tamat SD

590

40,944

3.

Tamat SLTP

438

30,396

4.

Tamat SLTA

362

25,121

5.

Tamat Akademi/PT

2

0,139

6.

Kejar Paket

0

0,000

JUMLAH

1.441

100,00


Menurut kelompok usia produktif jumlahnya mencapai 1.819 jiwa dengan kompoisisi yang paling dominan yaitu usia produktif rentang 26 – 35 tahun 26,83 % dan yang paling kecil proporsinya yaitu kelompok usia produktif rentang 46 – 50 tahun 10,34 % (lihat tabel II.4).

TABEL II. 4 JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA PRODUKTIF DI KAWASAN KAJIAN DESA BAGENDIT

NO

USIA PRODUKTIF

1.

15 -18

443

24,354

2.

19 - 25

326

17,922

3.

26 - 35

488

26,828

4.

36 - 45

374

20,561

5.

46 - 50

188

10,335

1.819

100,00

JUMLAH

JUMLAH (JIWA)

%


II - 4


2.5

Karakateristik Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat kawasan kajian CAP identik dengan dengan kegiatan ekonomi Kecamatan Banyuresmi. Banyuresmi. Kegiatan tersebut terdiri sektor pertanian, pertambangan, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, perdagangan, angkutan dan jasa lainnya. Beberapa aktifitas ekonomi yang cukup menonjol seperti yang digambarkan pada penduduk yang mempunyai mata pencaharian yaitu lebih didominasi oleh kegiatan pertanian kemudian disamping itu kegiatan non formal yang mendukung aktifitas perekonomian lainnya yaitu kegiatan tukang, pedagang serta angkutan. Untuk kegiatan pertanian selain hasil dari sawah, sebagain penduduk juga menanam jagung Hibrida, bahkan untuk wilayah Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi merupakan sentra penghasil jangung Hibrida terbesar termasuk didalamnya Desa Bagendit. Sedangkan untuk potensi ekonomi Non pertanian salah satunya yang tersebar dibeberapa Dusun yaitu adanya usaha pembuatan Bata Merah, pembuatan makanan (kue-kue) dengan pemasaran selain lokal (setempat) sampai keluar daerah (Kota Bandung). Adapun potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal namun bila dioleh dan dikelola secara profesional akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi seperti potensi : Ponstok (wawalinian) yang biasa dijadikan sebagai bahan kerajinan tikar, topi dan lainnya, potensi bambu yang tersebar di hampir setiap kampung, eceng gondok, bunga teratai dan serat pisang.

2.6

Kondisi Prasarana dan Sarana

Uraian mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti perumahan, fasilitas pelayanan, prasarana transportasi, dan utilitas. a.

b.

Perumahan 

Permanen

156 unit



Semi Permanen

412 unit



Temporer

255 unit



Rumah Sehat

623 unit



Rumah Tidak Sehat

123 unit

Fasilitas Sosial 

Pendidikan

- TK

0

unit

- SD

3

unit

- SLTP

0

unit

II - 5


- SLTA 





- Pos KB

1

unit

- Sub Pos KB

8

unit

- Pos Yandu

8

unit

- Mesjid

9

unit

- Musholla

1

unit

- Langgar/Surau

11 unit

Peribadatan

Perdagangan unit

Aspal6

Km

Utilitas 



2.7

3

Jaringan jalan desa 

d.

unit

Kesehatan

- Kios c.

0

Air bersih

- PDAM

36

KK

- Sungai

105 KK

- Sumur gali

493 KK

- Lainnya

160 KK

Air Limbah

- Jamban Umum

183 KK

- Jamban Keluarga

192 KK

Kondisi Sosial Budaya

Budaya yang sudah terbiasa pada masyarakat yang terdapat di Kawasan Kajian pada umumnya sama dengan kawasan yang yang berada diseputaran Situ Bagendit yaitu pemanfaatan kekayaan alamnya terutama yang berkaitan dengan olah raga air antara lain lomba renang alam bebas, lomba dayung beregu, ketangkasan balok kayu dan lain-lain yang kesemuanya dilakukan pada setiap harihari besar ataupun bersejarah seperti hari jadi Kota Garut, hari kemerdekaan dan atau event-event lainnya. Dalam bidang seni untuk masyarakat disekitar kawasan kajian tidaklah mempunyai yang khas, masih sama seperti daerah-daerah lain di luar kawasan,

II - 6


kesenian khas Jawa Barat masih mendominasi walaupun seni budaya luar sudah mempengaruhi mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.8

Persepsi Aspirasi Pembangunan

serta

Peran

Serta

Masyarakat

Terhadap

Secara umum masyarakat menginginkan adanya pembangunan dalam rangka perbaikan lingkungan permukiman. Sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut maka sebagai cikal bakal partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa :

-

Swadaya bagi perbaikan terhadap sarana pendidikan yang ada, namun masih belum mencukupi.

-

Partisipasi dalam bentuk materi yaitu berupa sumbangan sukarela.

-

Partisipasi masyarakat dalam bentuk material yang dapat di peroleh secara mudah disekitar lokasi kegiatan pembangunan.

-

Peran serta masyarakat dalam bentuk tenaga berupa gotong-royong.

Selain partisipasi tersebut yang menjadi ciri khas lainnya yaitu partisipasi dalam hal penanganan rumah kumuh terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (kaum duafa) dan masyarakat yang mendiami 1 unit rumah yang ditempati oleh beberapa anggota keluarga. Penanganan tersebut dikelola oleh Baitul Mal hasil bentukan beberapa anggota masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997. Badan pengelola tersebut secara fakta telah ada dan berjalan namun secara hukum dalam proses.

II - 7


3.1

Metode Pendekatan

3.1.1 Pendekatan Substansi A.

Permasalahan Permasalahan Pengembangan Pengembangan Wilayah Wilayah

Masalah lingkungan permukiman kumuh tidak terlepas dari kondisi perumahan dan permukiman secara keseluruhan, sedangkan kondisi perumahan dan permukiman terkait dengan perkembangan wilayah. Oleh karena itu, tinjauan permasalahan diawali dari perkembangan perkembangan wilayah. Kebijakan serta arah pengembangan pengembangan wilayah dirumuskan melalui perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang umumnya mencakup kawasan kawasan budidaya dan non budidaya. Permukiman merupakan kawasan budidaya yang dikembangkan dalam bentuk perkotaan maupun perdesaan. Dalam perencanaan tata ruang dikaji seluruh aspek yang berkaitan dengan ruang (wilayah beserta sumber daya yang tersedia), dinamika masyarakat (sosial, budaya dan ekonomi) maupun pemerintahan daerah. Dengan demikian, perencanaan tata ruang menerapkan pendekatan holistik. Rencana tata ruang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah untuk jangka menengah dan panjang. Fungsi rencana tata ruang adalah melandasi segenap kegiatan pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk swasta. Artinya, rencana tata ruang mempunyai kedudukan strategis dalam proses pembangunan. Permasalahannya, Permasalahannya, perencanaan tata ruang masih mempunyai berbagai kendala dan keberbatasan. Akibatnya, daerah belum mampu menyiapkan rencana tata ruang secara menyeluruh dan operasional. Rencana tata ruang yang telah disusun pun sulit diterapkan optimal. Mekanisme perencanaan tata ruang selama ini mengharuskan pemerintah daerah menganggarkan menganggarkan biaya relatif besar. Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri. Penyiapan rencana tata ruang, akhirnya, berjalan lamban tertinggal t ertinggal arus perkembangan. Di samping itu, mekanisme perencanaan tata ruang selama ini, juga belum melibatkan masyarakat secara proporsional. Hal ini yang menyebabkan rencana tata ruang dalam penerapannya kurang optimal. Kenyataan menunjukkan, rencana tata ruang yang telah disusun sulit dilaksanakan secara operasional.

III - 1


Kelemahan perencanaan tata ruang itu, i tu, pada gilirannya, berdampak luas dalam pemanfaatan ruang maupun pengendaliannya. Lebih jauh, penataan ruang yang diharapkan mampu mensinergikan pertumbuhan sektoral, terbukti mengalami kesulitan dalam menggalang keterpaduan lintas sektor. Akibat lebih lanjut, arah perkembangan wilayah teramati lebih menonjolkan menonjolkan kekuatan sektoral. Pola penanganan berbagai masalah pembangunan daerah lebih bersifat pragmatis dan parsial. Fenomena ini terbukti kurang menguntungkan, karena hasil yang dapat dicapai senantiasa tidak t idak optimal.

B.

Masalah Perumahan dan Permukiman

Penataan ruang yang tidak efektif akibat kelemahan mulai dari tahap perencanaan tata ruang, berdampak terhadap perkembangan perumahan dan permukiman. Dampak paling menonjol yang teramati adalah kecenderungan perkembangan perumahan dan permukiman yang bersifat sporadis (tidak beraturan). Secara umum, pertumbuhan sporadis itu dicirikan intensitas pemanfaatan lahan yang tidak merata. Perumahan memadat hanya di beberapa lokasi tertentu. t ertentu. Kecenderungan perkembangan yang bersifat sporadis itu sangat berpotensi menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh yang meluas di berbagai pelosok. Selaras dengan sasaran dalam kegiatan ini yaitu kawasan permukiman permukiman kumuh, kumuh, maka perlu adanya pendekatan terhadap kegiatan di lokasi Lingkungan permukiman kumuh.

C.

Masalah Lingkungan Permukiman Kumuh

Lingkungan permukiman di wilayah Kajian relatif luas, tersebar di perkotaan maupun perdesaan. Namun, persoalannya bukan hanya itu, melainkan juga kecenderungan tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh yang meluas di berbagai pelosok. Lingkungan permukiman kumuh mencerminkan ketidaksejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan permukiman kumuh perlu dihilangkan secara berangsur, sekaligus dicegah agar tidak tumbuh meluas. Daerah yang terbebas dari lingkungan permukiman kumuh menandakan masyarakatnya semakin sejahtera. Kekumuhan suatu permukiman dapat diamati dari segi fisik lingkungan secara kasat mata. Kondisi unsur-unsur lingkungan yang ada umumnya tidak memenuhi kelayakan sebagai hunian. Dalam hal ini, serangkaian kriteria dapat diterapkan untuk menilai tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Secara umum, lingkungan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Garut, ditandai bangunan rumah yang padat dan tidak beraturan. Dari segi konstruksi, masih terdapat banyak bangunan temporer yang tidak memenuhi kaidah rumah sehat. Prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum sangat terbatas. III - 2


Di samping itu, kekumuhan suatu lingkungan permukiman juga terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Para penghuni lingkungan permukiman kumuh kerap dikatakan sebagai kelompok masyarakat marjinal. Kelompok masyarakat ini dicirikan keterpurukan ekonomi serta rendahnya mutu SDM Di satu sisi, kemampuan ekonomi penghuni permukiman kumuh yang rendah melemahkan swadaya dalam menata lingkungan hunian. Terlebih lagi, rendahnya mutu SDM yang mengakibatkan sikap ketidakpedulian terhadap kondisi lingkungan hunian. Persoalan penghuni ini bersifat kompleks dan dilematis. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah pun terkendala berbagai keterbatasan dalam menata lingkungan permukiman kumuh. Kendala itu, terutama berkaitan dengan kapasitas aparat dan keuangan daerah. Pada gilirannya, penanganan lingkungan permukiman kumuh terkesan kurang diprioritaskan.

3.1.2 Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh Dari paparan tentang permasalahan lingkungan permukiman kumuh, ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, berkaitan dengan kecenderungan pertumbuhan permukiman kumuh. Kedua, berkaitan dengan keterbatasan kapasitas penanganan lingkungan permukiman kumuh.

A.

Pendekatan Elemen Permukiman Kumuh

Lingkungan kumuh yang ada relatif luas dan cenderung memburuk kondisinya. Sementara itu, potensi tumbuhnya lingkungan kumuh baru cukup luas, di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Hal ini tentu harus ditangani simultan agar daerah berangsur terbebas dari keberadaan permukiman kumuh. Jika diamati dari unsur-unsur lingkungan permukiman, maka prasarana lingkungan memiliki kedudukan strategis. Selain menentukan kualitas lingkungan, juga potensial membentuk struktur lingkungan. Dengan demikian, prasarana lingkungan patut mendapat perhatian khusus. Dengan pernyataan lain, penataan prasarana lingkungan dapat dijadikan langkah awal untuk memperbaiki mutu lingkungan kumuh. Di samping itu, juga dapat dijadikan langkah awal untuk mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh baru yang meluas. Untuk permukiman kumuh, kondisi prasarana lingkungan yang membaik diharapkan dapat merangsang perbaikan kondisi unsur permukiman lainnya secara bertahap. Di kawasan yang potensial menjadi kumuh, prasarana lingkungan diharapkan mengarahkan petumbuhan perumahan. Dengan demikian, perbaikan mutu lingkungan permukiman kumuh maupun mencegah pertumbuhan lingkungan kumuh baru dapat dilakukan simultan. Ada pun

III - 3


kangkah yang ditempuh bertahap, diawali dengan penataan prasarana lingkungan yang diharapkan diikuti perbaikan unsur permukiman permukiman lainnya. Jika dikaitkan dengan persoalan dan tantangan yang dihadapi, maka penanganan dituntut berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama. Dengan demikian, masyarakat perlu diberdayakan terlebih dulu, guna meningkatkan kapasitasnya. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu, dalam arti mencakup aspek sosial, budaya maupun ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap perbaikan mutu lingkungan hunian perlu diluruskan, sekaligus diyakinkan bahwa semua itu menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya, wawasan masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang layak huni serta kemampuan teknis memperbaiki kondisi permukiman, perlu ditingkatkan. Kemampuan teknis mencakup perencanaan lingkungan, rancang bangun hingga pembiayaan serta pengelolaan. Sejalan dengan upaya tersebut, kemampuan perekonomian masyarakat pun perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan itu dapat ditempuh melalui perbaikan kinerja ekonomi. Namun, selain itu, juga kiranya diperlukan pemahaman terhadap potensi dan peluang ekonomi lainnya. Peningkatan mutu SDM dan perekonomian masyarakat itu dituntut efisien, efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat menjawab tuntutan tersebut. Artinya, perencanaan tata ruang partisipatif perlu diterapkan secara optimal. Lebih lanjut, kiranya stimulasi masih diperlukan untuk menata kondisi fisik maupun perbaikan ekonomi. Selain itu, juga fasilitasi manajemen dan teknik perlu diberikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan kondisi lingkungan hunian bertumpu pada kapasitas masyarakat.

B.

Pendekatan Perencanaan

Perumahan dan permukiman merupakan bentuk pemanfaatan ruang. Dengan demikian, perkembangan serta kondisi perumahan dan permukiman ditentukan keefektifan penataan ruang. Adanya lingkungan permukiman kumuh yang relatif luas menandakan ketidakefektifan penataan ruang. Artinya, penanggulangan penanggulangan masalah lingkungan permukiman kumuh harus dilakukan melalui pendekatan penataan ruang yang efektif. Dalam hal ini, penataan ruang dapat diefektifkan melalui mekanisme partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penataan ruang. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang partisipatif akan meluaskan wawasan tentang mekanisme pembangunan serta pemahaman terhadap norma

III - 4


lingkungan permukiman layak huni. Selain itu, masyarakat pun dapat mengetahui potensi ekonomi serta memanfaatkan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, penataan ruang partisipatif berfungsi pula sebagai instrumen yang efektif untuk merangsang partisipasi dan memberdayakan masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengefektifkan pembangunan daerah, termasuk menangani masalah lingkungan permukiman kumuh. Dalam kaitan pengembangan diatas, secara garis besar metode pendekatan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Peumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat secara Mandiri (Community Action Plan/CAP) dapat dilihat pada Gambar berikut.

3.1.3 Pendekatan Program Pelaksanaan Pekerjaan Untuk menujang dan mengoptimalkan tercapainya sasaran perencanaan yang akan dilakukan melalui metode pendekatan diatas, tentunya perlu ditunjang oleh adanya langkah-langka langkah-langkah h pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan yang perlu dilakukan. Adpun langkah-langkah langkah-langkah atau lingkup kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut : A.

Program Pengenalan Pengenalan Kondisi Kondisi dan Situasi Situasi

Hal-hal yang perlu di lakukan untuk dapat mengenali kondisi dan situasi adalah dengan cara; 1.

Melakukan inventarisasi inventarisasi dan pengkajian pengkajian terhadap kebijaksanaan pembangun pembangunan an bidang perumahan dan permukiman yang ada di daerah di selaraskan selaraska n dengan kebijakan nasional.

2.

Pengkajian terhadap isue isue dan permasalahan permukiman kumuh di lokasi lokasi objek kegiatan perlu di pahami secara detail menyangkut potensi dan permasalahannya

3.

identifikasi dan kajian terhadap kebutuhan penataan setiap kawasan kumuh yang ya ng akan dilaksanakan pembangunannya, selanjutnya perlu perumusan penanganannya, penanganannya, sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

4.

Melakukan identifikasi dan kajian terhadap jenis usaha produktif yang dapat dikembangkan di kawasan kumuh, yang dirumuskan langkah-langkah pengembangannya.

5.

Melakukan fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tindak Komomunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat Secara Mandiri (Community Action Plan/CAP).

B.

Penyiapan Masyarakat

III - 5


Penyiapan masyarakat sebagai perwujudan dari kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan terdiri dari : a)

Fasilitasi pelaksanaan rembug warga di tingkat kelurahan, penyelenggaraannya diprakarsai oleh proyek, dipimpin pemerintah setempat (lurah/camat), diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dari setiapdusun/RT/RW yang ada. Forum ini untuk mengkomunikasikan mengkomunikasikan rencana peremajaan kawasan yang bersangkutan. bersangkutan.

b)

Pelatihan dalam rangka penyiapan TPM (Tenaga Penggerak Masyarakat)yang akan menjadi inti penggerak pelaksanaan pembangunan pembangunan di daerahnya.

c)

Pelaksanaan Survey Kampung Sendiri (SKS), yang dilaksanakan oleh masyarakat menghasilkan permasalahan mendesak menurut versi masyarakat dan usulan program serta kegiatan pemecahannya. pemecahannya.

d) Fasilitasi Penyiapan kelembagaan masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan pembangunan berkelanjutan.

C.

Fasilitasi Fasilit asi Pengembangan Kegiatan Usaha Ekonomi

Pendampingan dan Penyiapan Masyarakat dalam Rangka Penyusunan CAP pada pokoknya adalah adalah upaya pemberdayaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan pemberdayaan usaha ekonomi ekonomi lokal lokal dan Pendaya gunaan gunaan Prasarana Prasarana dan dan sarana sarana Lingkungan. Lingkungan. Berkaitan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi lokal maka langkah yang harus ditumpuh adalah; a)

Identifikasi kegiatan usaha potensial yang ada di kawasan perencanaan.

b)

Bersama instansi terkait memilih dan menetapkan jenis kegiatan usaha potensial yang akan dikembangkan.

c)

Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan pengembangan usaha dan produksi, yang dilakukan bersama-sama dengan instansi teknis di tingkat kabupaten/kota.

3.1.4 Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) Upaya penyusunan rencana tindak Komunitas adalah pendekatan yang dilakukakn dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai produk dari kegiatan Rembug Warga I. Kelompok ini i ni merupakan “elit grup” dalam masyarakat yang akan menentukan arahan dan keluaran CAP, menentukan dan memilih TPM. KSM ini tidak harus membentuk baru, melainkan dapat menggunakan kelompok-kelompok sosial kemsyarakatan yang ada/pernah ada. Kepada kelompok tersebut kemudian diberikan muatan dibidang perumahan dan permukiman, juga dalam hal memilih/menetapkan memilih/menetapkan kegiatan usahaekonomi usahaekonomi lokal yang akan dikembangkan. dikembangkan. Kegiatan ini memerlukan dukungan dukungan seluruh masyarakat yang ada ada di wilayah kajian. Untuk itu

III - 6


perlu adanya Tenaga Pendamping/Penggerak Pendamping/Penggerak Masyarakat (TPM), juga sebagai produk dari kegiatan Rembug Warga I. Para TPM ini : 1.

Dipilih dan ditetapkan oleh KSM sesuai kriteria yang yang disepakati.

2. Akan dilatih ditingkat propinsi/kota/kabupaten, propinsi/kota/kabupaten, tergantung mekanisme pendanaannya. Jumlah TPM untuk setiap lokasi kawasan tergantun urgrnsi masalah dan luasnya daerah binaan. Idealnya setiap RW mempunyai (3-5) TPM. 3.

Kemampuan TPM minimal menyangkut 2 (dua) bidang yaitu pendampingan/ penggerakan masyarakat serta kemampuan untuk menyusun proposal (menjembatani masyarakat dalam mengakses sumberdaya pembangunan).

4.

Kelompok usaha bersama pada tingkat akar rumput yang akan berperan sebagai inti kegiatan usaha di kawasan tersebut. Mereka ini akan dilatih keterampilan kewira-usahaan selain keterampilan produksi. Penyelenggaraan pelatiahan dan penyiapan kelompok usaha bersama ini difasilitasi proyek, dilaksanakan bersama instansi teknis yang berwenang lainnya.

5.

Matrik program lima tahunan dan DED (Rencana Detail) untuk program tahun pertama (prioritas I).

3.2

Program Penanganan Pekerjaan

3.2.1 Persiapan Kegiatan persiapan yang dimaksud dimaksud disini adalah merupakan langkah langkah awal yang harus ditempuh oleh konsultan dalam upaya memenuhi kriteria penanganan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan sehingga sehingga dapat tercapai suatu suatu sinergi yang dapat menjamin menjamin tercapainya tujuan yang dimaksud. Kegiatan persiapan ini akan meliputi; 







Mobilisasi Tenaga baik tenaga akhli maupun tenaga tenaga pendukung. Pada bagian lain, mengingat kegiatan ini akan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan, maka konsultan memerlukan mobilisasi terhadap sarana yang diperlukan untuk lkelancaran aktifitas seperti kantor perwakilan didaerah, peralatan maupun kendaraan Klarifikasi dan penyamaan persepsi persepsi antara konsultan dengan dengan pihak pemberi pemberi kerja. Tentang pekerjaan yang akan ditangani. Klarifikasi ini akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh personil tenaga akhli akhli melalui diskusi dengan tim teknis. teknis. Penyusunan Rencana Kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dan diaistensikan dengan pihak pemberi kerja. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Diskusi

3.2.2 Identifikasi Identifi kasi Lingkungan Permukiman Kumuh

III - 7


Lingkungan permukiman kumuh di wilayah Garut relatif luas, tersebar di perkotaan maupun perdesaan. Namun, persoalannya persoalannya bukan hanya itu, melainkan juga kecenderungan tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh yang meluas di berbagai pelosok. Lingkungan permukiman kumuh mencerminkan ketidaksejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan permukiman kumuh perlu dihilangkan secara berangsur, sekaligus dicegah agar tidak tumbuh meluas. Daerah yang terbebas dari lingkungan permukiman kumuh menandakan masyarakatnya semakin sejahtera. Kekumuhan suatu permukiman dapat diamati dari segi fisik lingkungan secara kasat mata. Kondisi unsur-unsur lingkungan yang ada umumnya tidak memenuhi kelayakan sebagai hunian. Dalam hal ini, serangkaian kriteria dapat diterapkan untuk menilai tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman.

3.2.3 Identifikasi Faktor Lingkungan Permukiman Permukiman Kumuh Secara umum, lingkungan permukiman kumuh di wilayah kajian , ditandai bangunan rumah yang padat dan tidak beraturan. Dari segi konstruksi, masih terdapat banyak bangunan temporer yang tidak memenuhi kaidah rumah sehat. Prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum sangat terbatas. Di samping itu, kekumuhan suatu lingkungan permukiman juga terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Para penghuni lingkungan permukiman kumuh kerap dikatakan sebagai kelompok masyarakat marjinal. Kelompok masyarakat ini dicirikan keterpurukan ekonomi serta rendahnya mutu SDM Di satu sisi, kemampuan ekonomi penghuni permukiman kumuh yang rendah melemahkan swadaya dalam menata lingkungan hunian. Terlebih lagi, rendahnya mutu SDM yang mengakibatkan sikap ketidakpedulian terhadap kondisi lingkungan hunian. Persoalan penghuni ini bersifat kompleks dan dilematis, di sisi lain pemerintah daerah pun terkendala berbagai keterbatasan dalam menata lingkungan permukiman kumuh. Kendala itu, terutama berkaitan dengan kapasitas aparat dan keuangan daerah. Pada gilirannya, penanganan lingkungan permukiman kumuh terkesan kurang diprioritaskan. Lingkungan kumuh yang ada relatif luas dan cenderung memburuk kondisinya. Sementara itu, potensi tumbuhnya lingkungan kumuh baru cukup luas, di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Hal ini tentu harus ditangani simultan agar daerah berangsur terbebas dari keberadaan permukiman kumuh. Jika diamati dari unsur-unsur lingkungan permukiman, maka prasarana lingkungan memiliki kedudukan strategis. Selain menentukan kualitas lingkungan, juga potensial membentuk struktur lingkungan. Dengan demikian, prasarana lingkungan patut mendapat perhatian khusus.

III - 8


Dengan pernyataan lain, penataan prasarana lingkungan dapat dijadikan langkah awal untuk memperbaiki mutu lingkungan kumuh. Di samping itu, juga dapat dijadikan langkah awal untuk mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh baru yang meluas. Untuk permukiman kumuh, kondisi prasarana lingkungan yang membaik diharapkan dapat merangsang perbaikan kondisi unsur permukiman lainnya secara bertahap. Di kawasan yang potensial menjadi kumuh, prasarana lingkungan diharapkan mengarahkan petumbuhan perumahan. Dengan demikian, perbaikan mutu lingkungan permukiman kumuh maupun mencegah pertumbuhan lingkungan kumuh baru dapat dilakukan simultan. Ada pun kangkah yang ditempuh bertahap, diawali dengan penataan prasarana lingkungan yang diharapkan diikuti perbaikan unsur permukiman lainnya. Selanjutnya hal-hal yang perlu di identifikasi meliputi; 







Melakukan identifikasi dan kajian terhadap isue dan permasalahan permukiman kumuh di setiap kota/kabupaten kota/kabupaten objek kegiatan. Melakukan identifikasi dan kajian terhadap kebutuhan penataan setiap kawasan kumuh yang akan dilaksanakan pembangunannya, yang selanjutnya dirumuskan penanganannya, penanganannya, sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melakukan identifikasi dan kajian terhadap jenis usaha produktif yang dapat dikembangkan di kawasan kumuh, yang dirumuskan langkah-langkah pengembangannya. Menginventarisasi dan mengkaji kebijaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di tingkat nasional dan daerah.

3.2.4 Kapasitas Penanganan Kapasitas penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh terkait dengan kemampuan masyarakat, peranan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait lain. Namun, semua itu, juga tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas itu. Jika dikaitkan dengan persoalan dan tantangan yang dihadapi, maka penanganan dituntut berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama. Dengan demikian, masyarakat perlu diberdayakan terlebih dulu, guna meningkatkan kapasitasnya. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu, dalam arti mencakup aspek sosial, budaya maupun ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap perbaikan mutu lingkungan hunian perlu diluruskan, sekaligus diyakinkan bahwa semua itu menjadi tanggung jawab bersama.

III - 9


Selanjutnya, wawasan masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang layak huni serta kemampuan teknis memperbaiki kondisi permukiman, perlu ditingkatkan. Kemampuan teknis mencakup perencanaan lingkungan, rancang bangun hingga pembiayaan serta pengelolaan. Sejalan dengan upaya tersebut, kemampuan perekonomian masyarakat pun perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan itu dapat ditempuh melalui perbaikan kinerja ekonomi. Namun, selain itu, juga kiranya diperlukan pemahaman terhadap potensi dan peluang ekonomi lainnya. Peningkatan mutu SDM dan perekonomian masyarakat itu dituntut efisien, efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat menjawab tuntutan tersebut. Artinya, perencanaan tata ruang partisipatif perlu diterapkan secara optimal. Lebih lanjut, kiranya stimulasi masih diperlukan untuk menata kondisi fisik maupun perbaikan ekonomi. Selain itu, juga fasilitasi manajemen dan teknik perlu diberikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan kondisi lingkungan hunian bertumpu pada kapasitas masyarakat.

III - 10


4.1 Analisis Masalah

Masalah lingkungan permukiman kumuh terkait dengan faktor ketataruangan, faktor internal lingkungan serta faktor kebijakan dan pola penanganan. Secara terinci, analisis ketiga faktor tersebut diuraikan berikut ini:  Faktor Ketataruangan

Masalah lingkungan permukiman kumuh yang makin kompleks dan cenderung meluas, antara lain akibat ketidakefektifan penataan ruang. Dengan pernyataan lain, jika penataan ruang berjalan efektif dapat dipastikan masalah lingkungan permukiman kumuh berangsur hilang. Keefektifan penataan ruang bergantung pada proses yang meliputi tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Jika semua tahapan itu berjalan efektif, maka semestinya penataan ruang pun dapat dipastikan akan berjalan efektif pula. Implikasinya antara lain, permukiman akan berkembang secara terarah sehingga lingkungan kumuh dapat dieliminasi. Hal ini mengingat permukiman merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang bersifat dinamis. Oleh karenanya, penataan permukiman tentu diatur dalam rencana tata ruang. Dari beberapa pengalaman yang ada, kenyataannya menunjukkan perencanaan tata ruang masih memiliki kendala dengan dengan berbagai keterbatasan. keterbatasan. Pada tingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa belum mampu menyiapkan rencana tata ruang secara menyeluruh, operasional dan legitimate khususnya terhadap apa yang diharapkan masyarakat setempat. Akibatnya, dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi tidak dapat diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang yang mengacu kepada rambu-rambu rambu-rambu perencanaan. Di samping itu, mekanisme pengendalian dalam pemanfaatan ruang sangatlah lemah. Perijinan sebagai sebagai alat kendali dalam mengarahkan mengarahkan bentuk-bentuk bentuk-bentuk ruang yang diharapkan sulit diterapkan secara efektif. Hal ini diantaranya karena dukungan aparat yang sangat sangat terbatas dibanding luas luas wilayah. Disamping itu juga juga disebabkan rencana tata ruang yang dibuat pada umumnya belum menyeluruh, operasional bahkan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat bersangkutan sebagai subjek maupun obyek pembangunan. IV - 1


Dengan demikian, penataan ruang pada tingkat yang lebih rendah hendaknya perlu diperkenalkan yang kemudian diefektifkan terlebih dulu. Disamping itu, dimana tahap perencanaan tata ruang berkedudukan cukup strategis. Oleh karena itu mekanisme perencanaan yang berlangsung di dalam penyusunan rencana tata ruang perlu disiasati sehingga penyiapan rencana tata ruang lebih efisien dan hasilnya diketahui masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat setempat. Untuk itu model perencanaan tata ruang partisipatif patut dipertimbangkan untuk diterapkan pada masa-masa yang akan datang. Dalam metode ini, seluruh kelompok dan komponen masyarakat dilibatkan secara proporsional kemudian pemerintah setempat dalam hal ini intansi terkait, dituntut mampu berperan sebagai fasilitator yang memahami terhadap kaidah dan rambu-rambu perencanaan. Ada beberapa kelebihan dan keuntungan perencanaan tata ruang partisipatif ini jika dikaitkan dengan penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh, antara lain: 









Rencana tata ruang yang dihasilkan lebih legitimate, karena melibatkan masyarakat sejak awal dalam penyusunannya. Masyarakat tentu ikut merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk melaksanakannya. Pada gilirannya, juga dapat dilibatkan secara aktif dalam pengendaliannya; Pembiayaan akan relatif lebih murah, karena menghemat biaya konsultan dan dana sosialisasi. Dengan demikian, penyiapan rencana tata ruang secara menyeluruh dan lengkap lebih dimungkinkan dari segi anggaran. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat menjadi sarana pembinaan wawasan tentang mekanisme pembangunan daerah serta aspek pengembangan wilayah yang efektif. Hal ini mengingat perencanaan tata ruang mencakup semua aspek pengembangan wilayah; Jika dikaitkan dengan penataan lingkungan permukiman kumuh, perencanaan tata ruang partisipatif dapat dijadikan sarana pembinaan aspek sosial budaya. Masyarakat diajak memahami kaidah lingkungan permukiman yang layak huni sebagai bagian penting dari kehidupan. Perencanaan tata ruang partisipatif menentukan keefektifan penataan ruang. Lebih lanjut, penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh pun menjadi lebih efektif. Paling tidak dalam hal ini, meluasnya lingkungan permukiman kumuh dapat dicegah. Di samping itu, juga rencana tata ruang yang dihasilkan oleh, dari, dan untuk masyarakat dapat dijadikan rujukan dalam menentukan langkah penataan permukiman kumuh secara bersamasama.

IV - 2


 Faktor Internal Lingkungan

Kekumuhan suatu lingkungan permukiman dapat dikenali dari kondisi unsurunsurnya, antara lain rumah, sarana dan prasarana lingkungan, utilitas umum dan ruang terbuka terbuka hijau. Untuk itu kualitas lingkungan lingkungan permukiman permukiman dapat dinilai dengan menerapkan serangkaian kriteria yang menyangkut persyaratan dasar yang harus dipenuhi atas unsure-unsur di atas. Namun, apapun kondisi suatu lingkungan permukiman, tentu tidak terlepas dari karakteristik sosial, budaya dan ekonomi para penghuninya. Dengan demikian, karakteristik para penghuni merupakan faktor yang menentukan pula tingkat kualitas suatu lingkungan permukiman. Dengan demikian, pemahaman masalah lingkungan permukiman kumuh harus dilakukan dari segi fisik maupun non fisik. Segi fisik mencakup seluruh unsur lingkungan permukiman, sedangkan segi non fisik meliputi karakteristik sosial, budaya serta ekonomi masyarakat bersangkutan. Dari hasil pengamatan, ternyata pada lingkungan kumuh ketersediaan prasarana lingkungan merupakan unsur lingkungan permukiman yang memiliki kondisi (sediaan dan mutu) buruk. Prasarana lingkungan tersebut meliputi air bersih, jalan setapak, saluran saluran air hujan, saluran saluran limbah rumah tangga dan persampahan. persampahan. Kondisi prasarana lingkungan yang buruk bukan hanya ada di lingkungan permukiman kumuh saja, saja, tetapi hampir menyeluruh. menyeluruh. Keadaan ini jika tidak tidak segera ditangani, tentu semakin memperburuk kondisi lingkungan permukiman, sekaligus menguatkan kecenderungan perluasan kekumuhannya. kekumuhannya. Sejauh ini penataan prasarana lingkungan seolah-olah tidak bertuan, dalam arti tidak memperoleh perhatian dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Masyarakat sampai saat ini umumnya masih beranggapan, bahwa penataan prasarana lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sepenuhnya. sepenuhnya. Terlepas dari semua itu, prasarana lingkungan sebenarnya berkedudukan strategis. Selain berfungsi meningkatkan sanitasi lingkungan dan mobilitas penduduk, prasarana lingkungan juga merupakan pembentuk struktur lingkungan, jadi sepatutnya diprioritaskan. Sementara itu, unsur-unsur permukiman lainnya relatif telah memadai dari segi kuantitas. Hanya saja, dari segi kualitas masih relatif buruk, terlebih di lingkungan permukiman kumuh. Misalnya saja untuk fasilitas ruang terbuka hijau, teramati masih tergolong langka, padahal ketersediaan lahan masih cukup luas. Adapun dari segi non fisik, meliputi karakteristik sosial, budaya dan ekonomi penghuni lingkungan permukiman kumuh, dapat dijelaskan berikut:

IV - 3












Dari segi sosial, penghuni lingkungan permukiman kumuh dicirikan rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Selain itu, wawasan tentang kaidah lingkungan yang layak huni, juga teramati sangat rendah; Dari segi budaya, penghuni lingkungan permukiman kumuh dicirikan oleh perilaku yang kurang peduli, terutama terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan. Hal ini tentu terkait dengan kelemahan aspek sosial; Dari segi ekonomi, penghuni lingkungan permukiman kumuh sebagian besar umumnya keluarga miskin. Hal ini, ini, mempengaruhi mempengaruhi kemampuan menata lingkungan, terlebih dikaitkan dengan kelemahan sosial budaya. Dengan demikian, faktor internal lingkungan permukiman kumuh yang perlu ditangani mencakup segi fisik lingkungan maupun non fisik (aspek sosial, budaya dan ekonomi penghuni). Dari segi fisik, penataan prasarana lingkungan perlu dipioritaskan, diikuti perbaikan kondisi unsur lainnya. Sementara itu, dari segi non fisik diperlukan pembinaan sosial, budaya dan ekonomi. Pembinaan sosial budaya ditujukan untuk merangsang kepedulian, sedangkan pembinaan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki memperbaiki lingkungan permukiman.

 Faktor Kebijakan Penanganan

Kebijakan yang berkenaan dengan masalah lingkungan permukiman kumuh tidak dapat berdiri sendiri artinya satu sama lain saling terkait antar satu pihak dengan pihak lain atau satu dinas dengan dinas lain. Begitu pula halnya bahwa diantara Kebijakan tersebut terkait dengan penataan ruang serta pembinaan SDM dan perekonomian. Dengan demikian, diperlukan penajaman kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga keberpihakannya pada penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh lebih jelas. Dalam kaitan dengan penataan ruang, diperlukan kebijakan untuk mendorong penerapan metode perencanaan tata ruang partisipatif di seluruh wilayah desa/kecamatan. Dengan demikian, kecenderungan tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh dapat dicegah sejak dini. Untuk lingkungan permukiman kumuh yang ada pun memiliki rujukan dalam menentukan langkah penataannya. Dalam kaitan dengan pembinaan SDM, diperlukan kebijakan untuk membangkitkan partisipasi partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu memahami pentingnya pentingnya bermukim di lingkungan lingkungan yang layak huni. huni. Masyarakat juga juga perlu dirangsang dirangsang agar berperan sebagai sebagai pelaku utama dalam dalam menata lingkungan lingkungan permukimannya. permukimannya. Dalam hal ini, perencanaan tata ruang partisipatif merupakan sarana efektif. Dalam kaitan dengan pembinaan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat. Peningkatan kinerja ekonomi keluarga penghuni lingkungan permukiman kumuh perlu diprioritaskan, karena mereka IV - 4


tergolong kelompok miskin. Dalam hal ini, ini, perencanaan perencanaan tata ruang ruang partisipatif dapat berperan membukakan membukakan peluang pengembangan pengembangan usaha masyarakat. Dengan demikian, penataan ruang merupakan faktor kunci dalam menangani masalah lingkungan permukiman kumuh, diikuti pembinaan SDM dan basis perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu, kewenangan penataan ruang perlu didukung institusi yang memiliki kemampuan koordinatif dengan tetap melibatkan masyarakat setempat secara proposional.

4.2

Konsep Penanganan

Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh meliputi penataan lingkungan permukiman kumuh yang ada, sekaligus mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman permukiman kumuh kumuh baru. Dengan demikian, desa, kecamatan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon akan terbebas dari keberadaan lingkungan permukiman kumuh. Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh sangat bertumpu pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama. Pendekatan yang diterapkan dalam menangani masalah lingkungan permukiman kumuh adalah penataan ruang dengan melibatkan melibatk an masyarakat secara penuh. Adapun langkah-langkah langkah-l angkah yang harus ditempuh adalah:  Identifikasi

Identifikasi ditujukan untuk memetakan lokasi lingkungan permukiman kumuh maupun lingkungan permukiman yang potensial menjadi kumuh. Selain itu, juga ditujukan untuk memahami karakteristik fisik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi para penghuninya. penghuninya. Identifikasi mencakup seluruh wilayah desa, artinya lokasi lingkungan permukiman kumuh maupun lingkungan permukiman berpotensi kumuh, digambarkan dalam suatu peta untuk tiap-tiap kondisi lingkungannya. Hasilnya, berupa peta tematis persebaran lokasi permukiman kumuh dan berpotensi kumuh beserta karakteristik penghuninya. Peta tematik hasil identifikasi tersebut, selanjutnya, perlu diperbaharui secara rutin (periodik) setiap tahun dengan melibatkan masyarakat dan lembagalembaga desa yang ada guna mengevaluasi setiap perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh lebih terarah dan terukur. Dalam kaitan itu, identifikasi tidak perlu dilakukan secara khusus, melainkan dikerjakan sebagai bagian proses perencanaan tata ruang desa. Dengan demikian, tidak diperlukan anggaran khusus dan pembiayaan perencanaan tata ruang pun menjadi lebih efisien. IV - 5


 Pemberdayaan Masyarakat (Community Action Plan)

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dalam penataan lingkungan permukiman. Dalam hal ini, sasaran pemberdayaan bersifat umum untuk seluruh kelompok masyarakat serta khusus bagi penghuni lingkungan permukiman kumuh. Pemberdayaan yang bersifat umum untuk seluruh kelompok masyarakat, berorientasi pada upaya : 









pengembangan wawasan tentang pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan masalah perkotaan, perdesaan dan permukiman; penguatan terhadap persepsi bahwa penanganan masalah permukiman merupakan tanggung jawab bersama, dengan demikian masyarakatlah pelaku utamanya; pemahaman unsur-unsur lingkungan permukiman, kaidah normatif lingkungan permukiman yang layak huni serta mekanisme dasar penataannya. Adapun pemberdayaan khusus bagi penghuni lingkungan permukiman kumuh, ditambah dengan peningkatan kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu, juga peningkatan kemampuan teknis penataan lingkungan permukiman (perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan dan pengembangan). Pemberdayaan yang bersifat umum maupun khusus tidak perlu dilakukan secara tersendiri, tetapi dapat dikerjakan sebagai bagian dari perencanaan tata ruang desanya. Dengan demikian, tidak diperlukan anggaran khusus dan pembiayaan perencan perencanaan aan tata ruang pun menjadi lebih efisien;

 Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Penataan permukiman kumuh ditujukan untuk memperbaiki struktur dan kondisi lingkungan sehingga sehingga layak huni. huni. Namun, sebelumnya sebelumnya perlu ditinjau ditinjau kesesuaian peruntukannya dengan rencana tata ruang yang lebih luas. Ada beberapa kemungkinan : 



Jika sesuai dengan rencana tata ruang, penataan (perbaikan struktur dan kondisi unsur-unsur lingkungan) dapat dilakukan secara bertahap. Penataan harus dilakukan oleh para penghuni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan dan pengembangan, kemudian difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu menstimulasi peningkatan ekonomi maupun stimulasi berupa pembangunan fisik sebagian unsur lingkungan tertentu sebagai perangsang. perangsang. Selanjutnya, penghuni akan akan berswadaya berswadaya menata lingkungannya sesuai peningkatan kemampuan ekonominya.

IV - 6






4.3

Jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang, perlu dilakukan relokasi. Jika lokasi semula memiliki fungsi komersial, maka pengembangannya dapat melibatkan pihak lain (swasta). Dalam hal ini, kewajiban pihak lain termasuk menyiapkan lingkungan lingkungan permukiman permukiman baru bagi bagi para penghuni. penghuni. Namun, jika lokasi semula berfungsi lindung, maka pemerintah daerah yang dituntut berperan dalam merelokasi penghuni. Disamping itu, jika dimungkinkan rencana tata ruangnya dapat disesuaikan, maka penataan dapat saja segera dilakukan secara bertahap seperti langkah di atas; Jika belum tersedia rencana tata ruang, penanganan lingkungan permukiman kumuh perlu ditunda. Namun dapat pula ditangani seecara simultan dengan penyusunan rencana tata ruang, setelah diperoleh kepastian tentang kesesuaian peruntukannya. Untuk memfasilitasi memfasilitasi serta menstimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh yang bertumpu pada swadaya masyarakat, perlu dibentuk tim khusus yang beranggotakan aparat instansi tata ruang, ekonomi, permukiman dan lainnya.

Rancangan Program

Program penanganan lingkungan permukiman kumuh tidak berdiri sendiri, tetapi tetap terkait dengan program penataan ruang, pengembangan ekonomi serta permukiman dan prasarana wilayah. Untuk merancang program penanganan lingkungan permukiman kumuh lima tahun mendatang, terlebih dulu perlu dipaparkan program-program program-program yang terkait, yaitu:  Penataan Ruang

Lingkup program penataan ruang lima tahun mendatang meliputi: 





Menyiapkan rencana tata ruang secara menyeluruh, operasional dan legitimate (menerapkan metode partisipatif), dengan prioritas RUTR/RDTR; Dinamisasi pemanfaatan ruang melalui penawaran peluang pengembangan kawasan tertentu serta intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan (mencegah alih fungsi lahan); Mengefektifkan mekanisme pengendalian dalam pemanfaatan ruang melalui perbaikan landasan hukum, prosedur, struktur organisasi pelaksana dan pelibatan peran masyarakat secara proporsional. proporsional.

 Pengembangan Ekonomi

Lingkup program pengembangan ekonomi lima tahun mendatang meliputi:

IV - 7








Menata sistem produksi melalui peningkatan efisiensi, produktivitas serta peragaman jenis kegiatan ekonomi penghuninya; Menata sistem distribusi melalui revitalisasi pengembangan lembaga-lembaga ekonomi desa;

pasar

optimalisasi masyarakat

tradisional

serta

Menguatkan kelembagaan perekonomian masyarakat dan kelompok serta membina sektor ekonomi informal. i nformal.

 Permukiman dan Prasarana Wilayah

Lingkup program penataan permukiman dan prasarana wilayah lima tahun mendatang meliputi: 

Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan pengembangan permukiman;



Mengelola dan mengembangkan prasarana wilayah secara optimal;



Memfasilitasi dan menstimulasi penanganan fisik lingkungan permukiman kumuh.

Adapun program penanganan lingkungan permukiman kumuh lima tahun mendatang merujuk pada program-program di atas, adalah: TABEL IV.1 PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA BAGENDIT TAHUN 2004-2008

TAHUN

2004

2005

2006

2007

2008

JENIS PROGRAM

-

Penyusunan RUTR/RDTR Desa Bagendit Pemilihan agen-agen pembangunan pembangunan pada masing blok permukiman (RT) Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman Stimulasi bantuan pembangunan rumah layak huni Stimulasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif

-

Stimulasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif Stimulasi bantuan pembangunan rumah layak huni Stimulasi penataan fisik lingkungan permukiman Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman

-

Evaluasi/revisi RUTR/RDTR Desa Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman Stimulasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif Stimulasi penataan fisik lingkungan permukiman

-

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman Stimulasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif Stimulasi penataan fisik lingkungan permukiman

-

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman Stimulasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif Stimulasi penataan fisik lingkungan permukiman

IV - 8


Penjelasan:

-

-

-

-

-

Penyusunan/revisi RUTR/RDTR Desa menerapkan metode partisipatif dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan semaksimal mungkin potensi masyarakat setempat yang difasilitasi oleh tenaga ahli dan dinas terkait ; Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh berbagai nara sumber dan instansi terkait melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan; Perencanaan teknis penataan lingkungan permukiman dilaksanakan pemerintah desa bersama kelompok masyarakat sasaran, difasilitasi tenaga ahli dan instansi terkait; Stimulasi pengembangan ekonomi masyarakat dan stimulasi penataan fisik lingkungan permukiman kumuh dilaksanakan dinas/instansi terkait bersamasama kelompok masyarakat sasaran; Seluruh kegiatan di atas dilaksanakan secara terpadu.

IV - 9


5.1 Lingkup Pelaksanaan Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah CAP Desa Bagendit (RPJM CAP), berbagai kegiatan dari awal hingga akhir yang merupakan suatu bagian proses penyusunan rencana telah dilakukan sesuai dengan jadwal agenda kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan meliputi ; persiapan, pendampingan masyarakat, penggalian potensi dan aspirasi masyarakat, penyusunan daftar usulan, peluncuran bantuan ekonomi produktif dan rumah layak huni, penyusunan pra disain dan usulan rencana prioritas. a. Tahap persiapan Dalam persiapan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan survai kampung sendiri Program Penyusunan Rencana Tindak Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat Secara Mandiri, ada beberapa yang perlu disiapkan oleh pihak konsultan diantaranya meliputi ; 

Pembekalan materi kepada anggota TPM inti ; materi pembekalan yang diberikan kepada anggota TPM inti menyangkut materi khusus terhadap inti sosialisasi dan survei kampung sendiri diantaranya ; pemahaman terhadap blangko isian (cheklist maupun kuesioner), Pengkajian terhadap modul-modul bacaan tentang peran dan lingkup tugas TPM, mengenal TPM, posisi dan peran fasilitator, bagaimana bekerjasama dengan fasilitator dan TPM, apa yang dimaksud perencanaan partisipatif, pengembangan kelembagaan warga, membangun komitmen bersama, dan ditambah lagi dengan modul yang didapat dari sumber lain (literatur).



Pemilihan TPM yang akan mewakili warga masing-masing blok permukiman yang akan diberikan pelatihan materi RPJM CAP di Bandung.



Penyiapan materi khusus menyangkut pengaturan bantuan stimulan ekonomi produktif dan bantuan perbaikan rumah agar layak layak huni huni yang yang akan disampaikan pada acara kegiatan-kegiatan tertentu (rapat warga, pengajian, arisan, keluarga berencana, dan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya)

V- 1




Penyusunan materi penyuluhan terhadap warga maupun kelompok menyangkut aspek ekonomi produktif dan masalah lingkungan perumahan permukiman.



Koordinasi dengan tokoh-tokoh keagamaan khususnya dalam mendampingi dalam sosialisasi dan pengalian aspirasi warga pada setiap kegiatan pengajian disetiap blok permukiman. permukiman.

b. Penyiapan bahan pembekalan materi sosialisasi dan pendataan Penyiapan bahan pembekalan materi sosialisasi yang perlu disiapkan oleh tim diantaranya meliputi ; 

Koordinasi intern tim bersama TPM dengan mengadakan pertemuan untuk langkah-langkah yang perlu disepakati dalam melakukan sosialisasi dan pendataan kondisi dan potensi Desa Bagendit (sosial, ekonomi, budaya dan fisik lingkungan).



Penyeleksian dan penyusunan kuestioner maupun ceklist yang telah disepakati sesuai dengan kerangka acuan yang dikeluarkan oleh pihak proyek.



Penyempurnaan leaflet ; Penyempurnaan terhadap bentuk dan jenis leaflet yang telah dibagikan pada awal kegiatan/bulan pertama untuk dipahami oleh masyarakat dengan penekanan bahwa lingkungan permukiman perlu dijaga dan merupakan kewajiban kewajiban bersama. bersama. Khusus untuk salah salah satu bentuk leaflet leaflet lebih banyak menjelaskan tentang maksud, tujuan, sasaran dari pada Program Rencana Tindak Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat Secara Mandiri.



Pembuatan model dan bentuk laporan setiap kegiatan baik berupa absensi, daftar hadir, serta kesepakatan yang membuat (notulen) laporan berita acara.



Penyusunan kriteia dan acuan yang akan dipakai/diterapkan dalam penyaluran bantuan stimulan stimulan bahan bahan baku kegiatan kegiatan ekonomi ekonomi produktif dan bahan bangunan rumah layak huni.



Penyusunan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon TPM pada masing-masing blok permukiman termasuk kesepakatan jumlah TPM yang akan direkrut.



Penyusunan bahan atau materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi dengan memanfaatkan media pengajian/keagamaan melalui para penceramah agama di setiap blok permukiman.

V- 2


c. Koordinasi dengan pemda kabupaten Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Oleh Masyarakat Secara Mandiri, tim konsultan sering melakukan koordinasi sesuai dengan kesepakan awal dan keinginan pihak pemda dalam rangka menggalih dan mencari bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah termasuk masyarakatnya. Untuk itu tim konsultan sangat dituntut untuk melakukan koordinasi baik bersifat formal kedinasan maupun non formal tanpa mengenal waktu dan tempat. Perhatian pemda yang sedemikian baik tentunya banyak membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan program, disamping berbagai macam masukan demi mencapai hasil maksimal dan khususnya bermanfaat bagi masyarakat Desa Bagendit, kecamatan, maupun Kabupaten Garut. d. Pertemuan warga Kegiatan pertemuan warga masih sangat dominan dan sering dilakukan selama periode ini, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang utama dan memiliki bobot paling besar dibandingkan dengan materi kegiatan lainnya Adapun yang termasuk ke dalam kegiatan pertemuan warga tidak mengikat dengan aturan-aturan formal tertentu bahkan lebih manfaat bila pertemuan warga ini bersifat bersifat informal informal tanpa batasan batasan waktu dan tempat. tempat. Jenis pertemuan warga yang sering dilakukan dan sesuai kesepakatan tim diantaranya kegiatan pengajian rutin, arisan, karang taruna, posyandu, rapat warga tingkat RT, RW, dan desa, dan lain sebagainya. e. Pembentukan kelompok kerja usaha produktif Dalam rangka pelaksanaan peluncuran bantuan kegiatan ekonomi produktif dan bantuan bahan bangunan rumah layak huni, maka tim konsultan melaksanakan pembentukan kelompok kelompok kerja di seluruh blok permukiman. Selain itu juga dengan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada dan berpengalaman di dalam penanganan perbaikan rumah tidak layak huni serta lembaga ekonomi desa yaitu Koperasi yang sudah terbiasa dengan pengelolaan dana masyarakat. f. Pelatihan TPM Dalam kegiatan pelatihan TPM yang diselenggarakan pihak proyek di Bandung tim konsultan turut mengirimkan tenaga TPM terpilih hasil musyawarah warga selama 3 (tiga) hari bertempat di Gedung P3G Jalan Dipenogoro No. 12 Bandung.

V- 3


Adapun nama-nama nama-nama peserta kegiatan kegiatan pelatihan TPM TPM dari pihak konsultan konsultan adalah ; 1.

Nama Alamat Nama Alamat Nama Alamat

2. 3.

5.2

: KHOLID : RW 10 Kp. Ciseupan Ciseupan : KAMAL MAJID : RW 09 Kp. Bantarjati Bantarjati : AGUS SAPUTRA SAPUTRA : RW 01 Kp. Parigi Parigi

Urutan Materi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program ini materi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 bulan, berjalan sebagaimana sebagaimana yang dijadwalkan dijadwalkan walaupun disana disana sini masih memerlukan penyempurnakan. Adapun agenda pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada table berikut ;

5.3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah CAP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah CAP Desa Bagendit yang diusulkan sebagian besar masyarakat, lebih menekankan kepada pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar rencana kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat diantaranya meliputi ; a.

Jangka Pendek Program rencana jangka pendek yang umumnya diusulkan oleh masyarakat dan langsung dinikmati dalam waktu yang relatif singkat pada umumnya ditujukan kepada program peningkatan jalan/gang lingkungan, pembangunan MCK yang dilaksanakan oleh program Raksa Desa, Padat karya. Program jangka pendek ini (terutama pemenuhan kebutuhan air rumah tangga dari sumur pompa umum), diusulkan oleh sebagian besar masyarakat dengan dukungan dana, material, dan tenaga masyarakat setempat melalui kerja bakti (swadaya murni) atau dikenal dengan pipanisasi. Disamping program peningkatan tersebut, juga masyarakat menghendaki program sehat dan bersih tempat-tempat ibadah (masjid dan musholah) pada setiap menghadapi menghadapi bulan puasa. puasa. Untuk program ini masyarakat sepakat sepakat secara gotongroyong melakukan pembersihan kotoran dan pengecatan tempat-tempat ibadah dan ditetapkan sebagai koordinator adalah ketua RT masing-masing blok permukiman.

V- 4


Disamping itu penanganan perbaikan rumah tidak layak huni telah berjalan dari tahun 1997 yang dikelola oleh Lembaga baitul Mal. Pihak yang mendapat bantuan terutama bagi kaum Dhuafa dan dana yang mengalir berupa urunan dari beberapa anggota masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya baik itu yang tergabung dalam wadah Baitul Mal ataupun warga lainnya. b.

Jangka Menengah. Program jangka menengah yang dijadwalkan pada tahun awal 2004 - 2008, usulan yang diajukan sebagian besar masyarakat lebih kepada peningkatan kualitas lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Titik berat usulan umumnya mengarah kepada peningkatan atau pembangunan senderan Sungai Ciwatu dan Cipager yang mana fungsi sungai tersebut bersifat kewilayahan yaitu program pembangunan jalan penghubung antar Desa (Desa Bagendit Kp. Cangkuang menuju Desa Bina Karya sepanjang 583 M dan Lebar 4 M. Selain program yang diusulkan di atas, ada program lain yang diusulkan oleh masyarakat seperti peningkatan kualitas prasarana sarana lingkungan li ngkungan yaitu MCK, saluran Drainase sepanjang jalan utma desa pembangunan tempat pembuangan sampah desa yang saat sekarang ini masih belum teralokasi benar/legal. Program pembangunan tempat sampah ini khakekatnya memerlukan dana pembiayaan yang cukup besar disamping sistem dan pola pengelolaannya. Untuk itu perlunya dibentuk lembaga-lembaga pengelola agar kwalitas lingkungan disekitar tempat pembuangan sampah masih tetap terjaga atau teratasi dari bahaya pencemaran lingkungan. Disamping program fisik prasarana lingkungan program jangka menengah untuk menunjang kegiatan ekonomi lokal yaitu dengan digulirkannya ekonomi produktif yang diharapkan berjalan terus dan menjadi dana abadi desa (jangka menengah dan panjang), selain itu pelaksanaan pelatihan untuk potensi kerajinan dalam mendukung kegiatan pariwisata daerah pada umumnya (Kawasan Situ Bagendit), sehingga dalam jangka panjang Kawasan tersebut mempunyai ciri potensi hasil kerajinan tersendiri berupa cendera mata. Untuk lebih jelasnya kegiatan jangka pendek dan jangka menengah yang sementara ini diusulkan oleh sebagian besar masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

V- 5


TABEL V.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN PROGRAM COMMUNITY ACTION PLAN DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

PERIODE 8 NOPEMBER S/D 8 DESEMBER 2003 NO

TANGGAL

HARI

1.

8 Nop 2003

Sabtu

2. 3. 4. 5. 6. 7.

9 Nop 2003 10 Nop 2003 11 Nop 2003 12 Nop 2003 13 Nop 2003 14 Nop 2002

Minggu

TPM dan Konsultan mengkaji RPJM CAP dalam merumuskan prioritas program yang baik untuk dijadikan sebagai Daftar kebutuhan. Libur

Terpilih beberapa prioritas program utama yang perlu segera diusulkan pada program jangka pendek.

Survey Detail Prioritas Program

Selasa


Rabu


Kamis


Jum’at

Survey Detail Prioritas Program Survey Detail Prioritas Program

15 Nop 2003

Sabtu

9.

16 Nop 2003

Minggu

17 Nop 2003

HASIL

Senin

8.

10.

KEGIATAN

Senin

Pengukuran Jalan Penghubung P = 583 meter, L = 4 meter Pengukuran jalan utama Desa dan saluran air hujan Pengukuran saran MCK di beberapa Lokasi Kampung Pengukuran perpipaan lanjutan untuk lokasi sumber air di Kp. Sargenteng Observasi pelaku ekonomi lokal yang produktif (batu bata) Observasi Baitul Mal serta Lokasi calon kaum Dhuafa yang perlu ditangani segera .

Libur

Konsultasi dengan pihak Pemda tentang pengelolaan bantuan ekonomi produktif yang dilakukan oleh Koperasi.

Terlembaganya suatu wadah kegiatan untuk mendukung program pembangunan baik datanganya dari masyarakat atau pemerintah dan mempermudah sistem pengelolaan.

V- 7


TABEL V.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN PROGRAM COMMUNITY ACTION PLAN DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

PERIODE 8 NOPEMBER S/D 8 DESEMBER 2003 NO

TANGGAL

HARI

1.

8 Nop 2003

Sabtu

2. 3. 4. 5. 6. 7.

9 Nop 2003 10 Nop 2003 11 Nop 2003 12 Nop 2003 13 Nop 2003 14 Nop 2002

Minggu

TPM dan Konsultan mengkaji RPJM CAP dalam merumuskan prioritas program yang baik untuk dijadikan sebagai Daftar kebutuhan. Libur

Terpilih beberapa prioritas program utama yang perlu segera diusulkan pada program jangka pendek.


Selasa


Rabu


Kamis


Jum’at

Survey Detail Prioritas Program Survey Detail Prioritas Program

15 Nop 2003

Sabtu

9.

16 Nop 2003

Minggu

17 Nop 2003

HASIL

Senin

8.

10.

KEGIATAN

Senin

Pengukuran Jalan Penghubung P = 583 meter, L = 4 meter Pengukuran jalan utama Desa dan saluran air hujan Pengukuran saran MCK di beberapa Lokasi Kampung Pengukuran perpipaan lanjutan untuk lokasi sumber air di Kp. Sargenteng Observasi pelaku ekonomi lokal yang produktif (batu bata) Observasi Baitul Mal serta Lokasi calon kaum Dhuafa yang perlu ditangani segera .

Libur

Konsultasi dengan pihak Pemda tentang pengelolaan bantuan ekonomi produktif yang dilakukan oleh Koperasi.

Terlembaganya suatu wadah kegiatan untuk mendukung program pembangunan baik datanganya dari masyarakat atau pemerintah dan mempermudah sistem pengelolaan.

V- 7


11.

18 Nop 2003

Selasa

12.

19 Nop 2003

Rabu

15. 24.

22 - 30 Nop -2003 1 Des 2003

Adanya kesepakatan antara tim konsultan dengan masyarakat melalui TPM terhadap pelaksanaan bantuan yang akan direalisasikan. Mengahasilkan beberapa poin utama Persiapan TPM dalam membuat konsep Nota Kesepakatan tentang dalam kesepakatan tersebut seperti perguliran Dana Stimulan. calon penerima, cara perguliran, pihak pengelola dll. Konsultasi dengan Tim Konsultan tentang mekanisme pemberian bantuan dan sistem pengelolaan pasca program

Sabtu

Libur Panjang Hari Raya Iedul Fitri 1424 H

Senin

Silaturahmi dengan warga Desa

25.

2 Des 2003

Selasa

26.

3 Des 2003

Rabu

27.

4 Des 2003

Kamis

28.

5 Des 2003

Jum’at

29.

6 Des 2003

Sabtu

30.

7 Des 2003

Minggu

Disepakatinya beberapa poin dalam pengelolaan Dana Stimulan tersebut, secara umum mengenai tata cara pengelolaannya. Pemberitahuan ke Pemda (Bappeda) mengenai kesiapan Sepakat hari Jum’at jam 9.00 tepat Pengesahan RPJM CAP Desa Bagendit jadwal pengesahan RPJM CAP tsb. Konsultan dan TPM mempersiapkan bahan untuk acara taggal 5 Tersusunnya bahan berupa Des’03 rangkuman RPJM CAP, Profil Desa. Program yang telah dirancang pada umumnya disepakati oleh berbagai Pengesahan RPJM CAP di Bappeda Kabupaten Garut di Lantai II Dinas Lintas Sektoral yang dihadiri mulai Pukul 08.30 – 08.30 – 11.00 11.00 pula oleh perwakilan dari warga desa yaitu pemuka masyarakat, BPD, KUD, Kep. Desa, LPMD, TPM, TPL. Terbagi untuk ekonomi Produktif Peluncuran Dana Bergulir Ekonomi Produktif dan Bantuan perbaikan kepada 3 kelompok batu bata merah, rumah tidak layak huni dan untuk bantuan rumah kepada 3 KK. Terpilihnya Drs. Y. Sopian Arief Pemilihan Kepala Desa sebagai Kepala Desa periode berikutnya. Rapat informal mengenai kesepakatan perguliran Dana Stimulan untuk Perbaikan Rumah tidak layak huni dan Ekonomi Produktif.

V- 8


11.

18 Nop 2003

Selasa

12.

19 Nop 2003

Rabu

15. 24.

22 - 30 Nop -2003 1 Des 2003

Adanya kesepakatan antara tim konsultan dengan masyarakat melalui TPM terhadap pelaksanaan bantuan yang akan direalisasikan. Mengahasilkan beberapa poin utama Persiapan TPM dalam membuat konsep Nota Kesepakatan tentang dalam kesepakatan tersebut seperti perguliran Dana Stimulan. calon penerima, cara perguliran, pihak pengelola dll. Konsultasi dengan Tim Konsultan tentang mekanisme pemberian bantuan dan sistem pengelolaan pasca program

Sabtu

Libur Panjang Hari Raya Iedul Fitri 1424 H

Senin

Silaturahmi dengan warga Desa

25.

2 Des 2003

Selasa

26.

3 Des 2003

Rabu

27.

4 Des 2003

Kamis

28.

5 Des 2003

Jum’at

29.

6 Des 2003

Sabtu

30.

7 Des 2003

Minggu

Disepakatinya beberapa poin dalam pengelolaan Dana Stimulan tersebut, secara umum mengenai tata cara pengelolaannya. Pemberitahuan ke Pemda (Bappeda) mengenai kesiapan Sepakat hari Jum’at jam 9.00 tepat Pengesahan RPJM CAP Desa Bagendit jadwal pengesahan RPJM CAP tsb. Konsultan dan TPM mempersiapkan bahan untuk acara taggal 5 Tersusunnya bahan berupa Des’03 rangkuman RPJM CAP, Profil Desa. Program yang telah dirancang pada umumnya disepakati oleh berbagai Pengesahan RPJM CAP di Bappeda Kabupaten Garut di Lantai II Dinas Lintas Sektoral yang dihadiri mulai Pukul 08.30 – 08.30 – 11.00 11.00 pula oleh perwakilan dari warga desa yaitu pemuka masyarakat, BPD, KUD, Kep. Desa, LPMD, TPM, TPL. Terbagi untuk ekonomi Produktif Peluncuran Dana Bergulir Ekonomi Produktif dan Bantuan perbaikan kepada 3 kelompok batu bata merah, rumah tidak layak huni dan untuk bantuan rumah kepada 3 KK. Terpilihnya Drs. Y. Sopian Arief Pemilihan Kepala Desa sebagai Kepala Desa periode berikutnya. Rapat informal mengenai kesepakatan perguliran Dana Stimulan untuk Perbaikan Rumah tidak layak huni dan Ekonomi Produktif.

V- 8


5.4 Proposal Kegiatan Dasar Pemikiran Bahwa persoalan lingkungan permukiman kumuh tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, oleh karenanya pelurusan pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan prasarana permukiman harus terus diberdayakan. Persoalan kekumuhan suatu llingkungan permukiman juga terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Para penghuni lingkungan kumuh kerap dikatakan sebagai kelompok masyarakat marjinal, sering sekali tidak mendapatkan tempat dalam komunitas di lingkungannya, sehingga mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk berperan serta dalam aktifitas sosial masyarakat. Bahwa Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu, dalam arti mencakup aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap perbaikan mutu lingkungan hunian perlu diluruskan, sekaligus diyakinkan bahwa semua itu menjadi menjadi tanggungjawab tanggungjawab bersama. Oleh Oleh karena itu perlu diterapkan satu model pengembangan ekonomi yang berbasis peningkatan


5.4 Proposal Kegiatan Dasar Pemikiran Bahwa persoalan lingkungan permukiman kumuh tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, oleh karenanya pelurusan pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan prasarana permukiman harus terus diberdayakan. Persoalan kekumuhan suatu llingkungan permukiman juga terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Para penghuni lingkungan kumuh kerap dikatakan sebagai kelompok masyarakat marjinal, sering sekali tidak mendapatkan tempat dalam komunitas di lingkungannya, sehingga mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk berperan serta dalam aktifitas sosial masyarakat. Bahwa Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu, dalam arti mencakup aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap perbaikan mutu lingkungan hunian perlu diluruskan, sekaligus diyakinkan bahwa semua itu menjadi menjadi tanggungjawab tanggungjawab bersama. Oleh Oleh karena itu perlu diterapkan satu model pengembangan ekonomi yang berbasis peningkatan prasarana permukiman, hal ini paling tidak dapat dijadikan salah satu alternatif untuk sebuah proses pemberdayaan prasarana permukiman dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persoalan peningkatan permukiman. Nama Kegiatan Penataan dan Peningkatan Permukiman dan Prasarana Lingkungan Berbasis Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Bentuk dan Jenis Intervensi a. Pemberian bantuan modal. b. Pemberian pelatihan c. Peningkatan pendapatan masyarakat d. Peningkatan Prasarana Lingkungan. Lingkungan. Lokasi Kegiatan Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.. Dana Yang Dibutuhkan Total bantuan dana yang dibutuhkan Rp. 62.850.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif Rp.

V- 9


18.350.000 untuk 3 (tiga) Kelompok, Rp. 37.500.000,00 untuk bantuan Rumah Kumuh 15 unit (2,5 juta/unit) dan dana untuk pelatihan kerajinan untuk 2 Pokja terdiri dari 14 orang sebesar Rp. 7.000.000,-.

Tujuan Kegiatan a. b. c. d. e. f.

Meningkatkan kemampuan pengeloaan usaha kecil. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Memotivasi perkonomian masyarakat desa Menggerakkan usaha-usaha usaha-usaha yang memiliki modal relatif kecil. Penguatan lembaga keuangan desa. Meningkatkan prasarana lingkungan desa.

Uraian Kegiatan Secara Umum a. b. c. d. e. f. g. h.

Melaksanakan survei untuk kelompok sasaran. Mengindentifikasi Mengindentifikasi kelompok-kelompok kelompok-kelompok sasaran. Membuat kriteria kelompok kelompok penerima Menentukan kelompok calon penerima penerima Bantuan Bantuan Melaksanakan pembinaan. pembinaan. Melaksanakan pencairan dana kepada kelompok penerima Melaksanakan monitoring terhadap kemajuan usaha. Mengadakan evaluasi akhir kegiatan.

Kelompok Sasaran. Sasaran. a. b.

Masyarakat yang memiliki usaha produktif skala modal kecil. Pedagang dengan modal skala kecil.

Sistem pengelolaan Dana. Bantuan modal yang diberikan kepada kelompok sasaran kemudian Kelompok diwajibkan memberikan bantuan berupa infaq yang disalurkan untuk membangun sarana lingkungan yang ditetapkan, kecuali untuk bantuan rumah kumuh pengelolaanya oleh Baitul Mal secara tersendiri. Hal-hal yang belum tercantum akan disusulkan kemudian.

V - 10


MATRIKS RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT PROGRAM COMMUNTY ACTION PLAN

NO 1.

IDENTIFIKASI MASALAH Sulit me mendapatkan air be bersih

WC Umum

USULAN PROGRAM

MANFAAT PROGRAM

LOKASI PROGRAM

VOLUME

Pembangunan sa saluran

Meningkatkan ke kebersihan

RW 05 05

145 m

pemipahan dan bak

dan kesehatan lingkungan

RW 06

93 m

Rp

SUMBER DANA SWADAYA PEMERINTAH

PENGELOLA

1.135.000,00

260.000,00

875.000,00

Ketua RW RW 05 05

745.000,00

130.000,00

615.000,00

Ketua RW 06 Ketua RW 07

penampungan

RW 07

87 m

715.000,00

130.000,00

585.000,00

(pipanisasi)

RW 08

350 m

2.520.000,00

520.000,00

2.000.000,00

Ketua RW 08

RW 09

267 m

1.925.000,00

390.000,00

1.535.000,00

Ketua RW 09

Pembangunan MCK

RW 10

321 m

2.325.000,00

520.000,00

1.805.000,00

Ketua RW 10

Membiasakan masyarakat

RW 01

8.220.000,00

2.220.000,00

6.000.000,00

Ketua RW 01

untuk hidup bersih dan

RW 02

1 unit 1 unit

7 .5 .5 10 10 .0 .0 00 00 ,0 ,0 0

1. 51 51 0. 00 00 0, 0, 00 00

6 .0 .00 0. 0. 00 00 0, 0, 00 00

K et et ua RW RW 02 02

sehat

RW 03

1 unit 1 unit

7.510.000,00

1.510.000,00

6.000.000,00

Ketua RW 03

7 .7 .7 10 10 .0 .0 00 00 ,0 ,0 0

1. 71 71 0. 00 00 0, 0, 00 00

6 .0 .00 0. 0. 00 00 0, 0, 00 00


1 unit 1 unit

7.710.000,00

1.710.000,00

6.000.000,00

Ketua RW 05

7 .9 .9 10 10 .0 .0 00 00 ,0 ,0 0

1. 91 91 0. 00 00 0, 0, 00 00

6 .0 .00 0. 0. 00 00 0, 0, 00 00


1 unit 1 unit

7.910.000,00

1.910.000,00

6.000.000,00

Ketua RW 07

7 .9 .9 10 10 .0 .0 00 00 ,0 ,0 0

1. 91 91 0. 00 00 0, 0, 00 00

6 .0 .00 0. 0. 00 00 0, 0, 00 00


1 unit 1 unit

7.410.000,00

1.410.000,00

6.000.000,00

Ketua RW 09

7 .4 .4 10 10 .0 .0 00 00 ,0 ,0 0

1. 41 41 0. 00 00 0, 0, 00 00

6 .0 .00 0. 0. 00 00 0, 0, 00 00


188.305.285,00

54.184.285,00

134.121.000,00

RW 04 RW 05 RW 06 RW 07 RW 08 RW 09 RW 10 2.

BIAYA

Jalan antar Desa Bagendit ke

Pembebasan lahan

Dapat meningkatkan aktifitas

Desa Bina Karya perlu segera

yang kemudian ditindak

masyarakat baik pergerakan

segera segera dibebaskan dan

lanjuti dengan dengan pengerasa pengerasan n

manusia manusia maupun barang barang

di le ga ga lk an an se se ba ga ga i j al al an an um um um

j al al an an (A (A sp sp al al isa si )

RW 09

P=583 m

Kep Desa

L=4m

s eh ehi ng ng ga me me ni ng ka ka tk tk an an perekonomian lokal

3.

Saluran Drainase/ Limbah

Normalisasi saluran dan

Memperlancar aliran air

RW 01

165 m

3.401.000,00

260.000,00

3.141.000,00

Ketua RW 01

Rumah Tangga pada semua

pembangunan saluran

pembuangan limbah rumah

RW 02

102,5 m

2.470.000,00

130.000,00

2.340.000,00

Ketua RW 02

RW rusak bahkan tidak ada

drainase

tangga maupun air huj an

RW 03

447 m

8.874.000,00

520.000,00

8.354.000,00

Ketua RW 03

sehingga tidak menimbulkan

RW 04

112 m

2.360.000,00

130.000,00

2.230.000,00

Ketua RW 04

genangan yang dapat merusak

RW 05

327 m

5.901.800,00

390.000,00

5.511.800,00

Ketua RW 05

badan j alan/ gang maupun

RW 06

278,7 m

4.861.000,00

390.000,00

4.471.000,00

Ketua RW 06

bahaya kesehatan masyarakat

RW 07

100 m

2.185.000,00

130.000,00

2.055.000,00

Ketua RW 07

RW 08

807 m

14.094.000,00

1.040.000,00

13.054.000,00

Ketua RW 08

RW 09

200 m

3.875.000,00

260.000,00

3.615.000,00

Ketua RW 09

RW 10

200 m

3.875.000,00

260.000,00

3.615.000,00

Ketua RW 10

sama sekali

V - 11


4.

5.

Temp Tempat at pemb pembua uang ngan an samp sampah ah

Pemb Pemban angu guna nann bak bak samp sampah ah Meni Meningka n gkatk tkan an kebe kebers rsih ihan an dan dan

RW 01

9 m2

1.41 1.410. 0.00 000, 0,00 00

780. 780.00 000, 0,00 00

630. 630.00 000, 0,00 00

Ketua Ketua RW 01

(TPA dan TPS)

RW 02

9 m2

1.060.000,00

430.000,00

630.000,00

Ketua RW 02

RW 03

9 m2

1.060.000,00

430.000,00

630.000,00

K et etua RW 03

RW 04

9 m2

1.160.000,00

530.000,00

630.000,00

K et etua RW 04

RW 05

9 m2

1.160.000,00

530.000,00

630.000,00

K et etua RW 05

RW 06

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 06

RW 07

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 07

RW 08

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 08

RW 09

9 m2

1.010.000,00

380.000,00

630.000,00

K et etua RW 09

RW 10

9 m2

1.010.000,00

380.000,00

630.000,00

K et etua RW 10

Bang Bangun unan an peru peruma maha hann

Reno Renova vasi si bang bangun unan an

Meni Meningka n gkatk tkan an kual kualitas i tas lingku n gkung ngan an

RW 02

4 unit unit

20.0 20.000 00.0 .000 00,0 ,000

10.0 10.000 00.0 .000 00,0 ,000

10.0 10.000 00.0 .000 00,0 ,000

Bait Baitul ul Mal Mal

bany banyak ak yang yang rusa rusakk dan dan tidak d ak

ruma rumahh-ru ruma mahh kumu kumuhh

peru peruma maha hann dan dan dapa dapatt memb membia iasa saka kann

RW 08

5 unit unit

25.0 25.000 00.0 .000 00,0 ,000 12.500 12.500.0 .000 00,0 ,000

12.5 12.500 00.0 .000 00,0 ,000


RW 09

10 unit

50.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Baitul Mal

RW 10

5 unit uni t

25.0 25.000 00.0 .000 00,0 ,000

12. 12.50 500. 0.00 000, 0,00 00

12.5 12.500 00.0 .000 00,0 ,000

Bait Baitul ul Mal

layak huni 6.

kesehatan lingkungan

Potensi Wawalinian/ponstok

masyarakat hidup bersih dan sehat Diadakan pelatihan

Dapat meningkatkan perekonomian

Semua

ketera keterampi mpilan l an

masya masyarak rakat at lokal lokal dan juga juga dapat dapat

Warga Warga

Bayondah

meningkatkan kualitas sumber daya

Teratai

manusia

7.000.000,00

7.000.000,00

yang Berminat

Deperindag/

Eceng gondok

Dinas Pariwisata

Bambu

7.

Bany Banyak akny nyaa Oran Orangg-or oran angg yang yang

Pemb Pemban angu guna nann pusa pusatt

Tert Tertam ampu pung ngny nyaa oran orangg-or oran angg

caca cacatt ment mental al

reha rehabi bilil itasi t asi ment mental al

yang ang caca cacatt ment mental al sehin ehi ngg ggaa

RW 08

1 unit unit

25.9 25.900 00.0 .000 00,0 ,000

5.40 5.400. 0.00 000, 0,00 00

20.5 20.500 00.0 .000 00,0 ,000

Kep Kep Desa Desa

keberadaannya terorganisir 8.

Ekonomi Ekonomi Lokal Bata

Prasarana produksi & GudangMeningkatkan kualitas dan kwantitas

RW 1 -10

3 klpk

18.350.000,00

Kompor

Prasarana produksi

Meningkatkan kualitas dan kwantitas

RW 05

1 klpk

5.000.000,00

5.000.000,00

Jagung

Mesin Pemocel j ag agung


RW 07

2 unit

100.000.000,00

100.000.000,00

Modal Usaha Modal Usaha

Meningkatkan kwantitas Meningkatkan kualitas dan kwantitas

RW 08 RW 10

1 klpk 1 klpk

15.000.000,00 5.000.000,00

15.000.000,00 5.000.000,00

Kue Meubel

18.350.000,00

V - 12

Koperasi

2004

TAHUN ANGGARAN 2005 2006 2007


4.

5.

Temp Tempat at pemb pembua uang ngan an samp sampah ah

Pemb Pemban angu guna nann bak bak samp sampah ah Meni Meningka n gkatk tkan an kebe kebers rsih ihan an dan dan

RW 01

9 m2

1.41 1.410. 0.00 000, 0,00 00

780. 780.00 000, 0,00 00

630. 630.00 000, 0,00 00

Ketua Ketua RW 01

(TPA dan TPS)

RW 02

9 m2

1.060.000,00

430.000,00

630.000,00

Ketua RW 02

RW 03

9 m2

1.060.000,00

430.000,00

630.000,00

K et etua RW 03

RW 04

9 m2

1.160.000,00

530.000,00

630.000,00

K et etua RW 04

RW 05

9 m2

1.160.000,00

530.000,00

630.000,00

K et etua RW 05

RW 06

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 06

RW 07

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 07

RW 08

9 m2

1.260.000,00

630.000,00

630.000,00

K et etua RW 08

RW 09

9 m2

1.010.000,00

380.000,00

630.000,00

K et etua RW 09

RW 10

9 m2

1.010.000,00

380.000,00

630.000,00

K et etua RW 10

kesehatan lingkungan

Bang Bangun unan an peru peruma maha hann

Reno Renova vasi si bang bangun unan an

Meni Meningka n gkatk tkan an kual kualitas i tas lingku n gkung ngan an

RW 02

4 unit unit

20.0 20.000 00.0 .000 00,0 ,000

10.0 10.000 00.0 .000 00,0 ,000

10.0 10.000 00.0 .000 00,0 ,000


bany banyak ak yang yang rusa rusakk dan dan tidak d ak

ruma rumahh-ru ruma mahh kumu kumuhh

peru peruma maha hann dan dan dapa dapatt memb membia iasa saka kann

RW 08

5 unit unit

25.0 25.000 00.0 .000 00,0 ,000 12.500 12.500.0 .000 00,0 ,000

12.5 12.500 00.0 .000 00,0 ,000


RW 09

10 unit

50.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Baitul Mal

RW 10

5 unit uni t

25.0 25.000 00.0 .000 00,0 ,000

12. 12.50 500. 0.00 000, 0,00 00

12.5 12.500 00.0 .000 00,0 ,000

Bait Baitul ul Mal

layak huni 6.

masyarakat hidup bersih dan sehat

Potensi Wawalinian/ponstok

Diadakan pelatihan

Dapat meningkatkan perekonomian

Semua

ketera keterampi mpilan l an

masya masyarak rakat at lokal lokal dan juga juga dapat dapat

Warga Warga

Bayondah

meningkatkan kualitas sumber daya

Teratai

manusia

7.000.000,00

7.000.000,00

yang Berminat

Deperindag/

Eceng gondok

Dinas Pariwisata

Bambu

7.

Bany Banyak akny nyaa Oran Orangg-or oran angg yang yang

Pemb Pemban angu guna nann pusa pusatt

Tert Tertam ampu pung ngny nyaa oran orangg-or oran angg

caca cacatt ment mental al

reha rehabi bilil itasi t asi ment mental al

yang ang caca cacatt ment mental al sehin ehi ngg ggaa

RW 08

1 unit unit

25.9 25.900 00.0 .000 00,0 ,000

5.40 5.400. 0.00 000, 0,00 00

20.5 20.500 00.0 .000 00,0 ,000

Kep Kep Desa Desa

keberadaannya terorganisir 8.

Ekonomi Ekonomi Lokal Bata

Prasarana produksi & GudangMeningkatkan kualitas dan kwantitas

RW 1 -10

3 klpk

18.350.000,00

Kompor

Prasarana produksi


RW 05

1 klpk

5.000.000,00

5.000.000,00

Jagung

Mesin Pemocel j ag agung


RW 07

2 unit

100.000.000,00

100.000.000,00

Modal Usaha Modal Usaha

Meningkatkan kwantitas Meningkatkan kualitas dan kwantitas

RW 08 RW 10

1 klpk 1 klpk

15.000.000,00 5.000.000,00

15.000.000,00 5.000.000,00

Kue Meubel

18.350.000,00 Koperasi

V - 12


MATRIK RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH SEKTOR PRASARANA JALAN LINGKUNGAN DAN GANG DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT NO

LOKASI

1 2 3 4 5 6

Jl. Des a Gg. Al Hajizah Gg. Al Hajizah Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3

7 8 9 10 11 12 13

Jl. Des a Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. Nurkiyam Gg. 4 Gg. 5

14 15 16 17 18 19 20

Jl. Des a Gg. Mes jid 1 Gg. Mes jid 1 Gg. Mes jid 2 Gg. Mes jid 3 Gg. Mes jid 4 Gg. Mes jid 5

PAN PANJAN JANG

LEB LEBAR

(M)

(M)

001/001 001/001 001/001 002/001 002/001 002/001

300 99 66 180 50 152

001/002 001/002 001/002 002/002 002/002 002/002 002/002 001/003 001/003 001/003 001/003 002/003 002/003 002/003

DUSUN RT/RW

I

N

U

S

U

D

BIAYA

KONDISI TAHUN 2003

JENIS PROGRAM

4 0,8 0,8 0,9 0,9 1

Sedang Sedang Buruk Buruk Buruk Baik

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pem eliharaan

11.152.000,00 4.460.800,00 792.000,00 79 792.000,00 528.000,00 52 528.000,00 1. 1 .620.000,00 1.620.000,00 450.000,00 450.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00

6. 6.691.200,00

Kep. Des a Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

700 28 79 109,5 43,2 28 22 2 2,5

4 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Sedang Sedang Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

26.020.000,00 10.408.000,00 224.000,00 224.000,00 790.000,00 790.000,00 876.000,00 876.000,00 345.600,00 34 345.600,00 224.000,00 224.000,00 180.000,00 180.000,00

15.612.000,00

Kep. Des a Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

700 50 86 197 110 196 33

3,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sedang Sedang Buruk Buruk Sedang Buruk Buruk


26.020.000,00 10.408.000,00 450.000,00 45 450.000,00 774.000,00 77 774.000,00 1.773.000,00 1.773.000,00 990.000,00 99 990.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00 297.000,00 29 297.000,00

15.612.000,00


Rp

SUMBER DANA SWADAYA

PEM ERINTAH

V - 13

PENGELOLA

TAHUN 2004 2005


MATRIK RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH SEKTOR PRASARANA JALAN LINGKUNGAN DAN GANG DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT NO

LOKASI

1 2 3 4 5 6

Jl. Des a Gg. Al Hajizah Gg. Al Hajizah Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3

7 8 9 10 11 12 13

Jl. Des a Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. Nurkiyam Gg. 4 Gg. 5

14 15 16 17 18 19 20

Jl. Des a Gg. Mes jid 1 Gg. Mes jid 1 Gg. Mes jid 2 Gg. Mes jid 3 Gg. Mes jid 4 Gg. Mes jid 5

PAN PANJAN JANG

LEB LEBAR

(M)

(M)

001/001 001/001 001/001 002/001 002/001 002/001

300 99 66 180 50 152

001/002 001/002 001/002 002/002 002/002 002/002 002/002 001/003 001/003 001/003 001/003 002/003 002/003 002/003

DUSUN RT/RW

I

N

U

S

U

D

BIAYA

KONDISI TAHUN 2003

JENIS PROGRAM

4 0,8 0,8 0,9 0,9 1

Sedang Sedang Buruk Buruk Buruk Baik

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pem eliharaan

11.152.000,00 4.460.800,00 792.000,00 79 792.000,00 528.000,00 52 528.000,00 1. 1 .620.000,00 1.620.000,00 450.000,00 450.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00

6. 6.691.200,00

Kep. Des a Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

700 28 79 109,5 43,2 28 22 2 2,5

4 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8



26.020.000,00 10.408.000,00 224.000,00 224.000,00 790.000,00 790.000,00 876.000,00 876.000,00 345.600,00 34 345.600,00 224.000,00 224.000,00 180.000,00 180.000,00

15.612.000,00


700 50 86 197 110 196 33

3,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sedang Sedang Buruk Buruk Sedang Buruk Buruk


26.020.000,00 10.408.000,00 450.000,00 45 450.000,00 774.000,00 77 774.000,00 1.773.000,00 1.773.000,00 990.000,00 99 990.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00 297.000,00 29 297.000,00

15.612.000,00


Rp

SUMBER DANA SWADAYA

PEM ERINTAH

V - 13


21 Jl. Desa 22 Jl. Tengah 23 Gg. 1 24 Gg. 2 25 Gg. 3 26 Gg. 4 27 Gg. 5 28 Gg. 6 29 Gg. 7 30 Gg. 8 31 Gg. 9 32 Gg. 10

001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 002/004 002/004 002/004 002/004 002/004

500 71 50 13 133,5 149 32,4 36 61 47 71 25 101

4 1,2 1,2 1,2 1 0,9 1 1 1,2 1 2,2 1

Sedang Buruk Buruk Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Buruk Sedang Buruk Buruk

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

18.586.000,00 852.000,00 600.000,00 1.602.000,00 1.490.000,00 291.600,00 360.000,00 610.000,00 564.000,00 710.000,00 550.000,00 1.010.000,00

7.434.400,00 85 852.000,00 600.000,00 1.602.000,00 1.490.000,00 29 291.600,00 360.000,00 610.000,00 564.000,00 710.000,00 550.000,00 1.010.000,00

11 11.151.600,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

001/005 002/005 002/005 002/005 001/005 001/005 001/005

300 202 82 70,5 235 177 7,6

4 1,4 0,8 0,5 0,5 2,6 0,5



11.152.000,00 2.828.000,00 652.000,00 352.500,00 1.175.000,00 4.602.000,00 380.000,00

4.460.800,00 2.828.000,00 652.000,00 35 352.500,00 1.175.000,00 4.602.000,00 380.000,00

6.691.200,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

40 Jl. Desa 41 Gg. 1 42 Gg. 2 43 Gg. 3 44 Gg. 4 45 Gg. Utama

001/006 001/006 001/006 001/006 001/006 001/006

150 12 128,5 76,4 13 133,5 23 23,3 15 1 58,3

4 1,2 0,8 1 1 1,5

Sedang Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

5.576.000,00 1.542.000,00 611.200,00 1.335.000,00 233.000,00 2.374.500,00

2.230.400,00 1.542.000,00 61 611.200,00 1.335.000,00 233.000,00 2.374.500,00

3.345.600,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

46 Jl. Desa 47 Gg. Utama 48 Gg. 1 49 Gg. 2

001/007 001/007 001/007 001/007

550 221 58,4 30

4 1,2 1,2 1,2

Sedang Sedang Buruk Baik

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan

20.445.000,00 2.652.000,00 700.800,00 360.000,00

8.178.000,00 2.652.000,00 70 700.800,00 360.000,00

12 12.267.000,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW

33 Jl. Desa 34 Jl. Sargenteng 35 Gg. 1 36 Gg. 2 37 Gg. 3 38 Gg. 4 39 Gg. 5

II

N

U

S

U

D

V - 14

PENGELOLA

TAHUN 2004 2005


21 Jl. Desa 22 Jl. Tengah 23 Gg. 1 24 Gg. 2 25 Gg. 3 26 Gg. 4 27 Gg. 5 28 Gg. 6 29 Gg. 7 30 Gg. 8 31 Gg. 9 32 Gg. 10

001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 001/004 002/004 002/004 002/004 002/004 002/004

500 71 50 13 133,5 149 32,4 36 61 47 71 25 101

4 1,2 1,2 1,2 1 0,9 1 1 1,2 1 2,2 1

Sedang Buruk Buruk Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Buruk Sedang Buruk Buruk

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

18.586.000,00 852.000,00 600.000,00 1.602.000,00 1.490.000,00 291.600,00 360.000,00 610.000,00 564.000,00 710.000,00 550.000,00 1.010.000,00

7.434.400,00 85 852.000,00 600.000,00 1.602.000,00 1.490.000,00 29 291.600,00 360.000,00 610.000,00 564.000,00 710.000,00 550.000,00 1.010.000,00

11 11.151.600,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

001/005 002/005 002/005 002/005 001/005 001/005 001/005

300 202 82 70,5 235 177 7,6

4 1,4 0,8 0,5 0,5 2,6 0,5



11.152.000,00 2.828.000,00 652.000,00 352.500,00 1.175.000,00 4.602.000,00 380.000,00

4.460.800,00 2.828.000,00 652.000,00 35 352.500,00 1.175.000,00 4.602.000,00 380.000,00

6.691.200,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

40 Jl. Desa 41 Gg. 1 42 Gg. 2 43 Gg. 3 44 Gg. 4 45 Gg. Utama

001/006 001/006 001/006 001/006 001/006 001/006

150 12 128,5 76,4 13 133,5 23 23,3 15 1 58,3

4 1,2 0,8 1 1 1,5

Sedang Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

5.576.000,00 1.542.000,00 611.200,00 1.335.000,00 233.000,00 2.374.500,00

2.230.400,00 1.542.000,00 61 611.200,00 1.335.000,00 233.000,00 2.374.500,00

3.345.600,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

46 Jl. Desa 47 Gg. Utama 48 Gg. 1 49 Gg. 2

001/007 001/007 001/007 001/007

550 221 58,4 30

4 1,2 1,2 1,2

Sedang Sedang Buruk Baik

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan

20.445.000,00 2.652.000,00 700.800,00 360.000,00

8.178.000,00 2.652.000,00 70 700.800,00 360.000,00

12 12.267.000,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW

33 Jl. Desa 34 Jl. Sargenteng 35 Gg. 1 36 Gg. 2 37 Gg. 3 38 Gg. 4 39 Gg. 5

D U S U N II

V - 14


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Jl. Desa Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. 4 Gg. 5 Gg. 6 Gg. 7 Gg. 8 Gg. 9 Gg. 10 Gg. 11 Gg. 12 Gg. 13 Gg. 14 Gg. 15

66 67 68 69 70 71 72 73

Jl. Desa Gg. 1 Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. 4 Gg. 5 Jl. Tembus

7 4 J l. Desa 75 Gg. 1 76 Gg. 2 77 Gg. 3 78 Gg. 4 79 Gg. 5 80 Gg. 6 81 Gg. 7

I

II

N

U

S

U

D

001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008

700 417 92,4 35 3 5,5 30 205 104 143 36 88 85 82 76 100 150 334

4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3,5 0,8 1 0,9 0,9 1 1 1 1 1

Sedang Buruk Buruk Sedang Buruk Buruk Buruk Buruk Sedang Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

26.020.000,00 10.408.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 831.600,00 83 831.600,00 319.500,00 31 319.500,00 270.000,00 270.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 1.144.000,00 1.144.000,00 360.000,00 36 360.000,00 792.000,00 792.000,00 765.000,00 765.000,00 820.000,00 820.000,00 760.000,00 760.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.370.000,00 3.370.000,00

15 15.612.000,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

001/ 00 009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009

261 17 179,3 74,6 112 161 75 67 583

4 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 1,4 4

Buruk Baik Buruk Baik Sedang Buruk Buruk Buruk

Peni ng ngkat an an Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Baru

9.702. 00 000, 00 00 3. 88 880. 80 800,00 2.151.600,00 2.151.600,00 895.200,00 89 895.200,00 1.008.000,00 1.008.000,00 1.288.000,00 1.288.000,00 675.000,00 675.000,00 938.000,00 938.000,00 216.712.000,00 82.600.000,00

5 .8 .821.200, 00 00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Kep. Desa

0 01 01/ 01 010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010

4 30 30 150 150 14,5 150 80 38 51

4, 3 0,8 0,5 0,8 0,95 0,95 0,95 0,95

Buru k Buruk Buruk Buruk Baik Buruk Buruk Buruk

Peni ng ngk at at an an Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

1 5. 5. 98 984. 00 000, 00 00 1.200.000,00 750.000,00 116.000,00 1.425.000,00 760.000,00 361.000,00 484.500,00

6. 39 393. 60 60 0, 0, 00 00 1.200.000,00 75 750.000,00 11 116.000,00 1.425.000,00 76 760.000,00 36 361.000,00 48 484.500,00

134.121.000,00 9 .5 .59 0. 0. 40 400, 00 00

V - 15

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Jl. Desa Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. 4 Gg. 5 Gg. 6 Gg. 7 Gg. 8 Gg. 9 Gg. 10 Gg. 11 Gg. 12 Gg. 13 Gg. 14 Gg. 15

66 67 68 69 70 71 72 73

Jl. Desa Gg. 1 Gg. 1 Gg. 2 Gg. 3 Gg. 4 Gg. 5 Jl. Tembus

7 4 J l. Desa 75 Gg. 1 76 Gg. 2 77 Gg. 3 78 Gg. 4 79 Gg. 5 80 Gg. 6 81 Gg. 7

I

II

N

U

S

U

D

001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 001/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008 002/008

700 417 92,4 35 3 5,5 30 205 104 143 36 88 85 82 76 100 150 334

4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3,5 0,8 1 0,9 0,9 1 1 1 1 1

Sedang Buruk Buruk Sedang Buruk Buruk Buruk Buruk Sedang Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

26.020.000,00 10.408.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 831.600,00 83 831.600,00 319.500,00 31 319.500,00 270.000,00 270.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 1.144.000,00 1.144.000,00 360.000,00 36 360.000,00 792.000,00 792.000,00 765.000,00 765.000,00 820.000,00 820.000,00 760.000,00 760.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.370.000,00 3.370.000,00

15 15.612.000,00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

001/ 00 009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009 001/009

261 17 179,3 74,6 112 161 75 67 583

4 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 1,4 4

Buruk Baik Buruk Baik Sedang Buruk Buruk Buruk

Peni ng ngkat an an Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Baru

9.702. 00 000, 00 00 3. 88 880. 80 800,00 2.151.600,00 2.151.600,00 895.200,00 89 895.200,00 1.008.000,00 1.008.000,00 1.288.000,00 1.288.000,00 675.000,00 675.000,00 938.000,00 938.000,00 216.712.000,00 82.600.000,00

5 .8 .821.200, 00 00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Kep. Desa

0 01 01/ 01 010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010 001/010

4 30 30 150 150 14,5 150 80 38 51

4, 3 0,8 0,5 0,8 0,95 0,95 0,95 0,95

Buru k Buruk Buruk Buruk Baik Buruk Buruk Buruk

Peni ng ngk at at an an Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

1 5. 5. 98 984. 00 000, 00 00 1.200.000,00 750.000,00 116.000,00 1.425.000,00 760.000,00 361.000,00 484.500,00

134.121.000,00

6. 39 393. 60 60 0, 0, 00 00 1.200.000,00 75 750.000,00 11 116.000,00 1.425.000,00 76 760.000,00 36 361.000,00 48 484.500,00

9 .5 .59 0. 0. 40 400, 00 00

Kep. Desa Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW Ketua RW

V - 15


MATRIK RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH SEKTOR PRASARANA SALURAN DRAINASE/LIMBAH RUMAH TANGGA DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

NO

LOKASI

1 Gg. Hajizah 2 Gg. Nurki ya yam 3 Gg. 4 4 Gg. Mesjid 2 5 Jl. Desa 6 Gg. Mesjid 3 7 Gg. 6 8 Gg. 7 9 Gg. 9 10 Gg. 1 11 Gg. 4 12 Gg. 1 13 Gg. Utama 14 Gg. Utama 15 Gg. 2 16 Gg. 1 17 Gg. 5 18 Gg. 10 19 Gg. 13 20 Jl. Desa 21 Jl. Desa

RT/RW 001/001 002/002 002/002 001/003 001/003 002/003 002/004 002/004 002/004 001/005 002/005 001/006 001/006 001/007 001/007 001/008 001/008 002/008 003/008 001/009 001/010

PANJA ANJAN NG (M) 165 87 15,5 37 300 110 61 44 7 150 177 120,5 158,3 50 50 417 205 85 100 200 200

LEBA EBAR (M) 0,25 0,5 1 0,2 0,4 0,2 1,3 1,2 0,6 0,3 0,25 0,3 0,3 0,5 0,15 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

DALAM (M)

KONDISI TAHUN 2003

JENIS PROGRAM

0,2

Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Seda Sedang ng Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk

Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Peningkat gkatan an Penin Peningk gkat atan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Peningkat gkatan an Peni Peningkat gkatan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Penin Peningk gkat atan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann

0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,25 0,15 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,4

BIAYA Rp

1.07 1.072. 2.50 500, 0,00 00 1.39 1.392. 2.00 000, 0,00 00 703. 703.00 000, 0,00 00 222. 222.00 000, 0,00 00 3.60 3.600. 0.00 000, 0,00 00 660. 660.00 000, 0,00 00 1.70 1.708. 8.00 000, 0,00 00 1.17 1.177. 7.00 000, 0,00 00 101. 101.50 500, 0,00 00 112. 112.50 500, 0,00 00 1.41 1.416. 6.00 000, 0,00 00 964. 964.00 000, 0,00 00 1.26 1.266. 6.40 400, 0,00 00 650. 650.00 000, 0,00 00 250. 250.00 000, 0,00 00 2.50 2.502. 2.00 000, 0,00 00 1.23 1.230. 0.00 000, 0,00 00 722. 722.50 500, 0,00 00 600. 600.00 000, 0,00 00 1.60 1.600. 0.00 000, 0,00 00 2.00 2.000. 0.00 000, 0,00 00

SUMBER DANA SWADAYA

PEMERINTAH

429. 429.00 000, 0,00 00 556. 556.80 800, 0,00 00 281. 281.20 200, 0,00 00 88.8 88.800 00,0 ,000 1.440 1.440.0 .000 00,0 ,000 264. 264.00 000, 0,00 00 683. 683.20 200, 0,00 00 470. 470.80 800, 0,00 00 40.6 40.600 00,0 ,000 45.0 45.000 00,0 ,000 566. 566.40 400, 0,00 00 385. 385.60 600, 0,00 00 506. 506.56 560, 0,00 00 260. 260.00 000, 0,00 00 100. 100.00 000, 0,00 00 1.000 1.000.8 .800 00,0 ,000 492. 492.00 000, 0,00 00 289. 289.00 000, 0,00 00 240. 240.00 000, 0,00 00 640. 640.00 000, 0,00 00 800. 800.00 000, 0,00 00

643. 643.50 500, 0,00 00 835. 835.20 200, 0,00 00 421. 421.80 800, 0,00 00 133.2 33.200 00,0 ,000 2.16 2.160. 0.00 000, 0,00 00 396. 396.00 000, 0,00 00 1.0 1.024 24.8 .800 00,0 ,000 706. 706.20 200, 0,00 00 60.9 60.900 00,0 ,000 67.5 67.500 00,0 ,000 849. 849.60 600, 0,00 00 578. 578.40 400, 0,00 00 759. 759.84 840, 0,00 00 390. 390.00 000, 0,00 00 150. 150.00 000, 0,00 00 1.50 1.501. 1.20 200, 0,00 00 738. 738.00 000, 0,00 00 433. 433.50 500, 0,00 00 360. 360.00 000, 0,00 00 960. 960.00 000, 0,00 00 1.2 1.200 00.0 .000 00,0 ,000

V - 16

PENGELOLA

Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Kep. Kep. Desa Desa Ketu Ketuaa RW Ket Ketua ua RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ket Ketua ua RW Ketu Ketuaa RW Kep. Kep. Desa Desa Kep Kep.. Desa Desa

TAHUN ANGG 2004

2005

2006


MATRIK RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH SEKTOR PRASARANA SALURAN DRAINASE/LIMBAH RUMAH TANGGA DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

NO

LOKASI

1 Gg. Hajizah 2 Gg. Nurki ya yam 3 Gg. 4 4 Gg. Mesjid 2 5 Jl. Desa 6 Gg. Mesjid 3 7 Gg. 6 8 Gg. 7 9 Gg. 9 10 Gg. 1 11 Gg. 4 12 Gg. 1 13 Gg. Utama 14 Gg. Utama 15 Gg. 2 16 Gg. 1 17 Gg. 5 18 Gg. 10 19 Gg. 13 20 Jl. Desa 21 Jl. Desa

RT/RW 001/001 002/002 002/002 001/003 001/003 002/003 002/004 002/004 002/004 001/005 002/005 001/006 001/006 001/007 001/007 001/008 001/008 002/008 003/008 001/009 001/010

PANJA ANJAN NG (M) 165 87 15,5 37 300 110 61 44 7 150 177 120,5 158,3 50 50 417 205 85 100 200 200

LEBA EBAR (M) 0,25 0,5 1 0,2 0,4 0,2 1,3 1,2 0,6 0,3 0,25 0,3 0,3 0,5 0,15 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

DALAM (M)

KONDISI TAHUN 2003

JENIS PROGRAM

0,2

Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Seda Sedang ng Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk Rusa Rusakk

Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Peningkat gkatan an Penin Peningk gkat atan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Peningkat gkatan an Peni Peningkat gkatan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Penin Peningk gkat atan an Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann Peni Pening ngka kata tann

0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,25 0,15 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,4

BIAYA Rp

1.07 1.072. 2.50 500, 0,00 00 1.39 1.392. 2.00 000, 0,00 00 703. 703.00 000, 0,00 00 222. 222.00 000, 0,00 00 3.60 3.600. 0.00 000, 0,00 00 660. 660.00 000, 0,00 00 1.70 1.708. 8.00 000, 0,00 00 1.17 1.177. 7.00 000, 0,00 00 101. 101.50 500, 0,00 00 112. 112.50 500, 0,00 00 1.41 1.416. 6.00 000, 0,00 00 964. 964.00 000, 0,00 00 1.26 1.266. 6.40 400, 0,00 00 650. 650.00 000, 0,00 00 250. 250.00 000, 0,00 00 2.50 2.502. 2.00 000, 0,00 00 1.23 1.230. 0.00 000, 0,00 00 722. 722.50 500, 0,00 00 600. 600.00 000, 0,00 00 1.60 1.600. 0.00 000, 0,00 00 2.00 2.000. 0.00 000, 0,00 00

SUMBER DANA SWADAYA

PEMERINTAH

429. 429.00 000, 0,00 00 556. 556.80 800, 0,00 00 281. 281.20 200, 0,00 00 88.8 88.800 00,0 ,000 1.440 1.440.0 .000 00,0 ,000 264. 264.00 000, 0,00 00 683. 683.20 200, 0,00 00 470. 470.80 800, 0,00 00 40.6 40.600 00,0 ,000 45.0 45.000 00,0 ,000 566. 566.40 400, 0,00 00 385. 385.60 600, 0,00 00 506. 506.56 560, 0,00 00 260. 260.00 000, 0,00 00 100. 100.00 000, 0,00 00 1.000 1.000.8 .800 00,0 ,000 492. 492.00 000, 0,00 00 289. 289.00 000, 0,00 00 240. 240.00 000, 0,00 00 640. 640.00 000, 0,00 00 800. 800.00 000, 0,00 00

643. 643.50 500, 0,00 00 835. 835.20 200, 0,00 00 421. 421.80 800, 0,00 00 133.2 33.200 00,0 ,000 2.16 2.160. 0.00 000, 0,00 00 396. 396.00 000, 0,00 00 1.0 1.024 24.8 .800 00,0 ,000 706. 706.20 200, 0,00 00 60.9 60.900 00,0 ,000 67.5 67.500 00,0 ,000 849. 849.60 600, 0,00 00 578. 578.40 400, 0,00 00 759. 759.84 840, 0,00 00 390. 390.00 000, 0,00 00 150. 150.00 000, 0,00 00 1.50 1.501. 1.20 200, 0,00 00 738. 738.00 000, 0,00 00 433. 433.50 500, 0,00 00 360. 360.00 000, 0,00 00 960. 960.00 000, 0,00 00 1.2 1.200 00.0 .000 00,0 ,000

PENGELOLA

TAHUN ANGG 2004

2005

2006

Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Kep. Kep. Desa Desa Ketu Ketuaa RW Ket Ketua ua RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ketu Ketuaa RW Ket Ketua ua RW Ketu Ketuaa RW Kep. Kep. Desa Desa Kep Kep.. Desa Desa

V - 16


5.4.1 Kegiatan Penanganan Rumah Kumuh yang Telah Berjalan TABEL V.5 DAFTAR NAMA ANGGOTA MASYARAKAT PENANGANAN RUMAH KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW. 08 HASIL SWADAYA MASYARAKAT DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

I. KP. CIBINUANG RW 09 LUAS BANGUNAN

USIA

NO

NAMA

JENIS KELAMIN

SUMBER PENDANAAN

PEKERJAAN (M 2)

(TAHUN)

PRIBADI

SWADAYA

TOTAL

1

HENDAR

Pria

42

Petani

3,5 X 5

400.000

4.400.000

4.800.000

2

YATI

Perempuan

35

Ibu Rumah Tangga

4X6

1.200.000

3.500.000

4.700.000

3

EMES

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

3X4

1.500.000

2.000.000

3.500.000

4

EDOH

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

6X7

3.500.000

2.500.000 2.500.000

6.000.000

5

SYARIF

6

ENOH

7

BANGUNAN BAITUL MAL

Pria

28

Petani

7X5

550.000

4.000.000

4.550.000

Perempuan

75

Ibu Rumah Tangga

3,5 X 4

-

3.500.000

3.500.000

-

-

-

5X7

-

6.700.000

6.700.000

II. KP. BANTARJATI RW 08 USIA NO

NAMA

JENIS KELAMIN

(TAHUN)

LUAS BANGUNAN PEKERJAAN

(M2)

1

AYI

Perempuan

45

Ibu Rumah Tangga

4x6

2

ICAH

Perempuan

45

Ibu Rumah Tangga

3x4

PENDANAAN PRIBADI 1.200.000 -

V - 17

SWADAYA

TOTAL

3.800.000

5.000.000

3.400.000

3.400.000


5.4.1 Kegiatan Penanganan Rumah Kumuh yang Telah Berjalan TABEL V.5 DAFTAR NAMA ANGGOTA MASYARAKAT PENANGANAN RUMAH KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW. 08 HASIL SWADAYA MASYARAKAT DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

I. KP. CIBINUANG RW 09 LUAS BANGUNAN

USIA

NO

NAMA

JENIS KELAMIN

SUMBER PENDANAAN

PEKERJAAN (M 2)

(TAHUN)

PRIBADI

SWADAYA

TOTAL

1

HENDAR

Pria

42

Petani

3,5 X 5

400.000

4.400.000

4.800.000

2

YATI

Perempuan

35

Ibu Rumah Tangga

4X6

1.200.000

3.500.000

4.700.000

3

EMES

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

3X4

1.500.000

2.000.000

3.500.000

4

EDOH

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

6X7

3.500.000

2.500.000 2.500.000

6.000.000

5

SYARIF

6

ENOH

7

BANGUNAN BAITUL MAL

Pria

28

Petani

7X5

550.000

4.000.000

4.550.000

Perempuan

75

Ibu Rumah Tangga

3,5 X 4

-

3.500.000

3.500.000

-

-

-

5X7

-

6.700.000

6.700.000

II. KP. BANTARJATI RW 08 USIA NO

NAMA

JENIS KELAMIN

(TAHUN)

LUAS BANGUNAN PEKERJAAN

(M2)

1

AYI

Perempuan

45

Ibu Rumah Tangga

4x6

2

ICAH

Perempuan

45

Ibu Rumah Tangga

3x4

PENDANAAN PRIBADI 1.200.000 -

V - 17


KONDISI PERUMAHAN KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 08 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

KONDISI PERUMAHAN HASIL SWADAYA MASYARAKAT KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 08 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

V - 18

SWADAYA

TOTAL

3.800.000

5.000.000

3.400.000

3.400.000


KONDISI PERUMAHAN KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 08 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

KONDISI PERUMAHAN HASIL SWADAYA MASYARAKAT KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 08 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

V - 18


5.4.2 Usulan Kegiatan TABEL V.6 DAFTAR NAMA ANGGOTA MASYARAKAT PROGRAM AJUAN PENANGANAN RUMAH KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 09 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

I.

KP. CIBINUANG RW 09 NO

NAMA

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

LUAS BANGUNAN

PEKERJAAN

(M2)

1

ASEP DURAHMAN

Pria

38

Petani

5x7

2

AID

Pria

58

Petani

4x7

3

MIMI

Perempuan

60

Ibu Rumah Tangga

2x3

4

AMUN

Perempuan

55

Ibu Rumah Tangga

5x6

5

INING

Perempuan

40

Ibu Rumah Tangga

4x5

6

ENAH

Perempuan

50

Ibu Rumah Tangga

4x5

7

ONIH

Perempuan

52

Ibu Rumah Tangga

3x5

8

DIDI

Pria

52

Petani

5x7

9

ENJANG

Pria

42

Petani

2x3

10

AJO

Pria

27

Petani

1,5 x 2

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

PEKERJAAN

LUAS BANGUNAN (M2) 5,5 x 8

II. BANTARJATI RW 08 NO

NAMA

1

IMUN

Perempuan

52

Ibu Rumah Tangga

2

ITOH

Perempuan

72

Ibu Rumah Tangga

5x6

3

OTIH

Perempuan

51

Ibu Rumah Tangga

5 x 7,5

Pria

60

Petani

5x6

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

6x6

4

ITA

5

ENING

V - 19


5.4.2 Usulan Kegiatan TABEL V.6 DAFTAR NAMA ANGGOTA MASYARAKAT PROGRAM AJUAN PENANGANAN RUMAH KUMUH KP. CIBINUANG RW 09 DAN KP. BANTARJATI RW 09 DESA BAGENDIT KECAMATAN BANYURESMI

I.

KP. CIBINUANG RW 09 NO

NAMA

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

LUAS BANGUNAN

PEKERJAAN

(M2)

1

ASEP DURAHMAN

Pria

38

Petani

5x7

2

AID

Pria

58

Petani

4x7

3

MIMI

Perempuan

60

Ibu Rumah Tangga

2x3

4

AMUN

Perempuan

55

Ibu Rumah Tangga

5x6

5

INING

Perempuan

40

Ibu Rumah Tangga

4x5

6

ENAH

Perempuan

50

Ibu Rumah Tangga

4x5

7

ONIH

Perempuan

52

Ibu Rumah Tangga

3x5

8

DIDI

Pria

52

Petani

5x7

9

ENJANG

Pria

42

Petani

2x3

10

AJO

Pria

27

Petani

1,5 x 2

JENIS KELAMIN

USIA (TAHUN)

PEKERJAAN

LUAS BANGUNAN (M2) 5,5 x 8

II. BANTARJATI RW 08 NO

NAMA

1

IMUN

Perempuan

52

Ibu Rumah Tangga

2

ITOH

Perempuan

72

Ibu Rumah Tangga

5x6

3

OTIH

Perempuan

51

Ibu Rumah Tangga

5 x 7,5

Pria

60

Petani

5x6

Perempuan

65

Ibu Rumah Tangga

6x6

4

ITA

5

ENING

V - 19



V - 20

Laporan Community Action Plan Desa Bagendit Kec Banyuresmi Kab Garut.pdf

Recommend Documents