Lampiran – 10 ANALISA PERIJINAN GALANGAN G ALANGAN Untuk tujuan komersialisasi Galangan Kapal, selain harus mengusulkan perubahan terhadap ijin operasional Terminal Khusus kepada Departemen Perhubungan Pusat melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) setempat, PT Badak NGL juga harus menempuh menempuh proses proses perijinan seperti seperti dijelaskan dijelaskan berikut.
Landasan Hukum Pembentukan Anak Perusahaan di PT. BADAK NGL Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, Negara, pada pasal 1 dinyatakan bahwa “ Anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN ” BUMN ”. PT Badak NGL sebagai operating company yang mengoperasikan kilang LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dapat melakukan pengembangan usaha dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengedokan/perbaikan kapal, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, seperti tertulis pada BAB II tentang ORGAN PERSERO, Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa: Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-(Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai:(g). Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan. penyertaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya tata cara pembentukan anak perusahaan tetap mengikuti aturan dan persayaratan seperti yang diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yang secara umum dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di bawah ini. Mendirikan PT melalui beberapa tahapan sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang PT (UU-PT) No. 1 Tahun 1995, sebagai berikut:
1. Pembuatan Akta Notaris Jika ingin mendirikan PT terlebih dahulu harus membuat akta pendirian PT ke kantor Notaris. Isinya ditentukan sendiri oleh para pendiri. Dalam Pasal 8 UU-PT akta pendirian PT memuat anggaran dan keterangan seperti: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri; b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. d. Penyusunan Anggaran Dasar, yang berisi :
nama dan tempat kedudukan perseroan;
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
jangka waktu berdirinya perseroan;
besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor,
jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan lain menurut UU-PT.
2. Pendaftaran Pendaftar an Kelengkapan a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Perusahaan Kena Pajak (PKP) c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat tadi harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman
untuk
mendapatkan
status
sebagai
badan
hukum.
Dalam pasal 9 UU-PT disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengesahan
PT,
lengkap
dengan
lampiran-lampirannya.
Jika
permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu juga. 4. Pendaftaran Wajib Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman kemudian wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan. 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan didalam Tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran tersebut. Pendirian PT telah selesai dengan dilakukannya pengumuman. Berdasarkan info yang diperoleh dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lembaga teknis yang menjadi unsur penunjang
pemerintah
provinsi
dan
memiliki
tugas
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dibidang promosi dan investasi, untuk melakukan Investasi di Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah telah menetapkan prosedur perijinan usaha serta persyaratan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing (PMDN dan PMA), dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004, maka struktur organisasi BPPMD Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:
KEPALA
KELOMPOK
BAGIAN TATA
JABATAN
USAHA
FUNGSIONAL
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM
BID
BID PROMOSI
BID INVESTASI
PENGEMBANGAN
SUB BAG
SUB BAG UMUM
KEUANGAN
DAN HUMAS
BID PRODUKSI DAN IT
SUB BID PENGKAJIAN
SUB BUD KAJIAN
POTENSI
CALIN INVESTOR
SUB BID SIMPEDAL
SUB BID PAMERAN
SUB BID KERJASAMA
SUB BID SUB BUD PERIZINAN
PEMBERITAAN DAN KERJASAMA
SUB BID PEMBINAAN
SUB BID NON
SUB BID EVALUASI
PAMERAN
DAN PELAPORAN
SUB BID TEKNIK IT
Gambar 10.1 Struktur Organisasi BPPMD Provinsi Kalimantan Timur
Adapun jenis ijin dan lembaga yang menerbitkan, serta lamanya proses perizinan berkenaan dengan perizinan penanaman modal di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10.1. Perijinan PMDN dan PMA Jenis perizinan
Lembaga
Waktu
berwenang
pengurusan
Perizinan Pusat
1.
SP Penanaman Modal IUT (Izin Tempat Usaha)
BKPM
2.
APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas)
BKPM
10 hari 5 hari
3.
RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
BKPM
7 hari
BKPM
14 hari
4. IUT (Izin Tempat Usaha) Perizinan Daerah 1. 2.
Izin Lokasi Sertifikat Atas Tanah
Pemkab/Kota Pemkab/Kota
-
3.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pemkab/Kota
-
4.
Izin Undang-Undang Gangguan/HO
Pemkab/Kota
-
5.
Beberapa perijinan lainnya seperti: a. Ijin Prinsip b. Ijin Tata Ruang (Site Plan) c. Ijin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha Indiustri (IUI)
Pemkab/Kota
-
Prosedur dan Persyaratan Penanaman Modal Baru PMDN Penanaman modal dalam negeri (PMDN) baru berikut fasilitas-fasilitasnya di ajukan oleh seorang calon penanam modal untuk mendirikan serta menjalankan suatu usaha baru dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), koperasi BUMN, BUMD atau perorangan. Permohonan
diajukan
kepada
Kepala
BKPM
dalam
2
(dua)
rangkap
dengan
menggunakan formulir Model I/PMDN (lihat halaman berikutnya) dengan lampiran sebagai berikut : 1. Bukti Diri Permohonan : a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan untuk PT. BUMN/BUMD CV, FA, atau b. Rekaman Anggaran Dasar untuk Badan Usaha Koperasi, atau c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan 2. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh si pemohon sendiri 3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) si pemohon. 4. Uraian Rencana Kegiatan : a. Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses (flow chart) serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan; atau b. Uraian kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang jasa c. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (BPTPPM) d. Khususnya untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kenun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat 5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil. b. Akta Pendirian atau Perubahannya atau risalah RUPS mengenai Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan bentuk penyertaan saham.
6. Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil yang sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
Formulir Model I/PMDN
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Prosedur dan Persyaratan Ijin Usaha Tetap (IUT) Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/ penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Permohonan untuk memperoleh APIT dimaksud diajukan kepada kepala BKPM dalam 2 rangkap, dengan menggunakan formulir APIT (lihat halaman berikutnya). APIT dimakasud ditanda tangani oleh kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk surat keputusan dan Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan
kepada
menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Direktur
Jenderal
Perdagangan Internasional u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor, Direktur Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak. Permohonan APIT dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
untuk
seluruh
Wilayah
Republik
Indonesia,
selama
perusahaan
yang
bersangkutan masih berproduksi/beroperasi. Perusahaan yang kegiatannya termasuk dibidang
perdagangan
dan
yang
akan
mengimpor
barang-barang
yang
akan
diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU) dan berlaku selama 5 tahun. Untuk permohonan mendapatkan Ijin Usaha Tetap (IUT) dari BKPM dalam rangka PMDN, beberapa persyaratan harus dipenuhi antara lain: 1. Rekaman Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahanny, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang Telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 2. Rekaman Hak atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa. 3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa. 4. Rekaman Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO). 5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana pemantauan lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL. 6. Rekaman SR PMDN atau SP PMA beserta perubahannya. 7. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.
8. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya 9. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatangan permohonan bukan Direksi. 10. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan : a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha penyediaan tenaga Listrik. b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi. c. Rekaman Izin Operasi dari pemerintah daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi. d. Rekaman Izin Operasi dari pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata. e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha perhotelan dan Restoran. f.
Untuk usaha dibidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal Belum menyebutkan
Formulir APIT Disampaikan : Ke BKPM atau BKPMD sebanyak 2 rangkap -------------------------------
Lampiran 15 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999
FORMULIR APIT
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PMDN/PMA
Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini : I. KETERANGAN PEMOHON 1. Nama Pemohon : 2. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Nomor Kode Proyek (NKP) 3. Alamat a. Kantor Pusat - Telepon - Telex - Facsimile b. Lokasi Proyek/Pabrik 4. Bidang Usaha/Kegiatan (sesuai SP PMDN/SP
: : : : : : : : PMA/SPPP)
II. LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN 1.
2.
Akte Pendirian Perusahaan Nama Notaris : Nomor/Tanggal : Akte Perubahan Nama Notaris : Nomor/Tanggal :
III. IZIN-IZIN/PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH 1.
Nomor & Tanggal SP PMDN/SP PMA/ SPPP dan perubahan-perubahannya
2.
2. Nomor dan Tanggal APIT : (bagi yang mengajukan permohonan perubahan)
IV. PIMPINAN PERUSAHAAN *) -Nama -Jabatan - Kewarganegaraan
: : :
:
:
Formulir APIT (lanjutan...)
V. NAMA PEJABAT PERUSAHAAN YANG MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR *) -Nama -Jabatan - Kewarganegaraan
: : :
VI. LAIN-LAIN Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/ data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
Pimpinan/Direksi Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
(.........................) Nama terang, tanda tangan, jabatan, cap perusahaan
*Dapat lebih dari 1 (satu) orang, dan dibuatkan dalam kertas tersendiri. ----------------------------------------------------------------------------------------------LAMPIRAN : 1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatangan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi di atas meterai. 2. Rekaman akta perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan/koperasi. 3. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru. 4. Rekaman IKTA bagi TKWNAP penandatangan dokumen impor. 5. Daftar nama yang berhak menanda tangani dokumen impor (formulir terlampir) dengan pas foto masing-masing ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar. 6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya.
Formulir APIT (lanjutan...)
LAMPIRAN : Pas foto susunan pengurus yang berhak menandatangani dokumen impor Nama Perusahaan ..................................... 1. Nama Lengkap Jabatan Pas Foto 3 x 4 Tandatangan 2. Nama Lengkap Jabatan Pas Foto 3 x 4 Tandatangan 3. Nama Lengkap Jabatan Pas Foto 3 x 4 Tandatangan 4. Nama Lengkap Jabatan Pas Foto 3 x 4 Tandatangan 5. Nama Lengkap Jabatan Pas Foto 3 x 4 Tandatangan
: : : : : : : : : : : : : : :
Pimpinan/Direksi Perusahaan,
Meterai Rp. 6.000,-
(.........................) Nama terang, tanda tangan jabatan, cap perusahaan
Prosedur dan Persyaratan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Jika dalam pengoperasian usaha direncanakan akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) (warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia), maka terhadap perusahaan yang akan mempekerjakan TKA dikenakan syarat-syarat sebagai berikut (formulir RPTKA lihat dihalaman selanjutnya): 1. Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan: a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA; b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 2. Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan; b. copy perjanjian kerja; c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.
Persayaratan di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam pengembangan usaha galangan kapal, terdapat beberapa perijinan yang harus diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum usaha tersebut dapat dimulai. Perijinan-perijianan yang biasanya diminta oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah: a. Ijin Prinsip b. Ijin Lokasi c. Ijin Tata Ruang (Site Plan) d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Ijin Gangguan (HO) f.
Ijin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha Indiustri (IUI)
g. Ijin lainnya yang dipandang perlu
a) Ijin Prinsip Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana usaha galangan kapal tersebut akan di laksanakan. Dalam pengupayaan ijin prinsip ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya): 1. Surat pernyataan pemohon 2. Uraian Garis Besar Rencana Pembangunan / Proyek yang akan dibangun 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Terbaru 5. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan 6. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 7. Foto Copy Kartu Anggota REI/APERSI untuk Perumahan / Real Estate 8. Foto Copy Hak / Keterangan mengenai Status Tanah, berupa sertifikat (SHM/HGB), Petok D atau Surat Keterangan dari Kepala Desa b) Ijin Lokasi Persyaratan untuk mendapatkan ijin lokasi galangan kapal adalah sebagai berikut: Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Uraian Garis Besar Rencana Pembangunan 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Terbaru 4. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan 5. Gambar Kasar / Sketsa rencana penggunaan tanah. 6. Pernyataan Kesanggupan akan memberi ganti rugi dan menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah serta mematuhi semua ketentuan yang telah / yang akan diadakan di wilayah Kabupaten Gresik 7. Foto Copy Surat Persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN) / izin prinsip dari instansi vertikal Departemen Teknis yang bersangkutan 8. Foto Copy Kartu Anggota REI/APERSI untuk perumahan / real estate 9. Ijin Prinsip c) Ijin Tata Ruang (Site Plan) Persyaratan untuk mendapatkan ijin tata ruang galangan kapal adalah sebagai berikut: Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya): 1. Foto Copy PBB Tahun Terakhir 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Bukti atas Tanah 4. Izin Prinsip 5. Izin Lokasi 6. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan / Industri 7. Gambar Situasi (Layout Plan) 8. Foto Copy IMB apabila permohonan tersebut untuk / Penambahan perubahan bangunan 9. Surat Kuasa apabila pengurusannya diserahkan orang lain d) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Persyaratan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) galangan kapal adalah sebagai berikut: Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya): 1. Foto Copy Bukti Hak atas Tanah 2. Foto Copy KTP
3. Surat Persetujuan Tetangga 4. Gambar Situasi dan Konstruksi (Layout Plan) 5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 6. Foto Copy Pelunasan PBB Tahun terakhir 7. Foto Copy IMB Apabila permohonan tersebut untuk perluasan / penambahan / perubahan bangunan 8. Surat Kuasa apabila pengurusannya diserahkan orang lain e) Ijin Gangguan (HO) Persyaratan untuk mendapatkan ijin gangguan (HO) galangan kapal adalah sebagai berikut: Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya): 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy NPWP 3. Surat Persetujuan Tetangga / Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat Setempat 4. Foto Copy IMB 5. Foto Copy Izin Lokasi 6. Gambar Situasi (Layout Bangunan) 7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 8. Foto Copy Surat Tanah 9. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir 10. Foto Copy Izin Industri 11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) f)
Ijin Usaha Tetap (IUT) / Ijin Usaha Industri (IUI)
Persyaratan untuk mendapatkan ijin gangguan (HO) galangan kapal adalah sebagai berikut: Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya): 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy NPWP 3. Surat Persetujuan Tetangga / Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat Setempat 4. Foto Copy IMB 5. Foto Copy Izin Lokasi
6. Gambar Situasi (Layout Bangunan) 7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 8. Foto Copy Surat Tanah 9. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir 10. Foto Copy Izin Industri 11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Investor’s Application
Investor’s Application
BKPM
BKPM
PMA Approval
PMA Approval
Indonesian Notary
Indonesian Notary
Tax Reg Code No.(NPWP)
Tax Reg Code No.(NPWP)
Min. Of Justice and HR
Min. Of Justice and HR
Article of Association
Article of Association
BKPM: 1. APIT 2. RPTKA 3. Custom Approval for capital goods 4. Custom Approval for raw material
Municipality level: 1. Local Permit 2. Land title 3. IMB 4. HO/UUG 5. etc.
BKPM (permanent Business Licence / IUT)
Gambar 10.2 Prosedur Pengurusan Ijin
