PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG NOMOR:…………………………………
TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTRAINT/PENGEKANGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Menimbang:
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Jati Padang yang aman, dengan memperhatikan memperh atikan keselamatan pasien serta kepuasaan pelanggan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dan seragam khususnya bagi pasien yang memerlukan restraint/pengekangan di seluruh unit pelayanan; b. Bahwa agar pelayanan pasien yang menggunakan restraint / pengekangan di RSUD Jati Padang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur RSUD Jati Padang sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemberian restraint di RSUD Jati Padang; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Jati Padang tentang Kebijakan Pemberian restraint/pengekangan di RSUD Jati Padang;
Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang RI. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49); 4. Undang-Undang RI. Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 5. Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik no. YM.02.04.3.5.2504 th.1992 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,Dokter,Rumah Sakit; 6. Permenkes No 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar
7. 8. 9. 10.
Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit; Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; Permenkes No 1087/Menkes/SK/VIII/ 2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit; Permenkes No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit; Permenkes No 269/Menkes/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD JATI PADANG TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTRAINT/PENGEKANGAN DI RSUD JATI PADANG
KEDUA
: Kebijakan Pemberian Restraint/Pengekangan di RSUD Jati Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA
: Pola operasional pelayanan diatur dalam juklak/juknis dalam bentuk Pedoman atau Panduan dan SOP yang merupakan tindak lanjut dari surat keputusan ini.
KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan Asuhan pasien dengan restraint/pengekangan di RSUD Jati Padang dilaksanakan oleh semua Kepala unit terkait. KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: DKI JAKARTA : 2018
Direktur RSUD Jatipadang
dr. Rismasari NIP. 197204102006042033 Tembusan; 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Dinas Kesehatan Prov.DKI Jakarta Kepala Subbagian tata usaha Rsud Kepala seksi pelayanan medis Kepala seksi keperawatan dan penunjang medis Yang bersangkutan
KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTRAINT/PENGEKANGA RESTRAINT/PENGEKANGAN N RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG DKI JAKARTA
A.
KEBIJAKAN UMUM : a. Pelayanan di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dengan berorientasi pada keselamatan pasien dan upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan visi, misi dan nilai dasar yang ada di RSU Jati Padang tanpa diskriminatif. b. Semua pasien yang membutuhkan pelayanan di RSUD Jati Padang berhak untuk menerima pelayanan yang sama di semua unit pelayanan tanpa membedakan sosial, ekonomi, agama dan golongan serta kemampuan pasien untuk membayar. c. Semua rencana asuhan pasien diintegrasikan dan dikoordinasikan diantara tenaga profesi yang menangani pasien. Tenaga profesi yang dimaksud adalah tim kesehatan dengan multi disiplin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi,tenaga farmasi, tenaga analis, tenaga fisioterapi, radiografis dan lain-lain. d. Pemberian asuhan diberikan oleh tim kesehatan tersebut diatas berdasarkan tingkat kewenangan dan kompetensinya yang didokumentasikan dalam catatan rekam medis yang terintegrasi dengan metode SOAP. e. Pelayanan RSUD Jati Padang secara 24 jam dilaksanakan di berbagai instalasi pelayanan yang disiapkan untuk pelayanan tersebut, kecuali di unit-unit tertentu. f. Rumah sakit memberikan pelayanan yang seragam bagi semua pasien, rencana asuhan medis dan rencana asuhan keperawatan dilaksanakan kurang dari 24 jam setelah pasien masuk rawat inap diselenggarakan secara terintegrasi di seluruh instalasi pelayanan RSUD Jati Padang dan dicatat dalam rekam medis pasien. g. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menghormati hak pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang dan nilai-nilai serta kepercayaan yang dianut oleh pasien. h. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien setiap petugas harus memperhatikan privasi pasien i. Pelayanan rumah sakit di setiap unit kerja harus selalu berfokus pada pasien dengan melaksanakan akses pelayanan dan kontinuitas serta dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga j. RSUD Jati Padang akan merujuk pasien jika diperlukan pelayanan dan fasilitas yang tidak tersedia di RSUD Jati Padang dan atau atas permintaan pasien / keluarga . k. Seluruh staf RSUD Jati Padang harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman, panduan dan standar prosedur operasional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika rumah sakit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. l. Seluruh karyawan RSUD Jati Padang dalam melaksanakan pekerjaannya wajib sesuai dengan ketentuan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ), termasuk dalam penggunaan APD ( Alat Pelindung Diri ) B. KEBIJAKAN KHUSUS 1. Semua pasien yang akan diberikan restrain/pengekangan harus dilakukan identifikasi sesuai ketentuan dan harus jelas apakah pasien tersebut dewasa ,anak-anak atau pasien tersebut dalam keadaan khusus lainnya. 2. Semua pasien sebelum menggunakan restrain/pengekangan harus diberikan penjelasan oleh DPJP baik kepada pasien maupun keluarga.
3. Sebelum melakukan restrain/pengekangan, dokter/ perawat harus minta persetujuan atau Informed concent dari pasien / keluarga 4. Asuhan pasien yang diberikan restrain/pengekangan harus dilakukan pemantuan secara berkala dan hasil pemantaan didokumentasikan di dalam Catatan Perkembngan terintegrasi. 5. Pemberian asuhan kepada pasien dengan restrain/pengekangan diberikan oleh petugas secara kolaboratif dan yang memiliki kompetensi yang baik . 6. Untuk memberikan asuhan kepada pasien yang memerlukan restrain/pengekangan di setiap unit pelayanan disediakan peralatan restrain seperti baju tali, tali tangan dan kaki, bedrails dll.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG NOMOR:…………………………………
TENTANG PERLINDUNGAN / PELAYANAN PASIEN USIA LANJUT, PASIEN YANG CACAT, PASIEN ANAK DAN POPULASI PASIEN DENGAN RESIKO KEKERASAN DI RSUD JATI PADANG
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG
Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1. 2.
3.
4.
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam pemenuhan hak pasien atas perlindungan pasien sesuai kelompok resiko selama perawatan di RSUD Jati Padang dibutuhkan kebijakan Rumah Sakit yang mengaturnya. Bahwa kebijakan perlindungan atas pasien sesuai kelompok resiko,perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan keputusan Direktur di RSUD Jati Padang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
5.
6.
7.
8.
9.
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
MEMUTUSKA N: Menetapkan KESATU
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD JATI PADANG TENTANG PERLINDUNGAN / PELAYANAN PASIEN USIA LANJUT, PASIEN YANG CACAT, PASIEN ANAK DAN POPULASI PASIEN DENGAN RESIKO KEKERASAN DI RSUD JATI PADANG
KEDUA
: Memberlakukan keputusan Direktur RSUD JATI PADANG DKI JAKARTA tentang perlindungan pasien sesuai kelompok resiko di RSUD Jati Padang. Kriteria Pasien kelompok resiko adalah a. Anak-anak b. Pasien dengan Usia lanjut c. Orang Cacat d. Pasien Koma.
KETIGA
: Perlindungan yang diberikan kepada pasien sesuai kelompok resiko adalah sebagai berikut a. Penyediaan fasilitas sesuai kebutuhan pasien b. Penyediaan tenaga yang cukup untuk pengawasan pasien sesuai kelompok yang beresiko c. Mendahulukan Pasien dengan kelompok resiko apabila terjadi kebakaran d. Mengijinkan untuk didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga selama perawatan.
KEEMPAT :
a. Seluruh petugas Rumah Sakit harus memahami dan memberikan perlindungan kepada pasien sesuai kelompok resiko b. Petugas melakukan pengawasan dan observasi ketat terhadap seluruh pasien kepada pasien sesuai kelompok resiko secara
periodik sesuai penyakitya dan apabila terjadi hal yang diinginkan segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan/Penanggungjawab ruangan sesuai kejadian. KELIMA
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila : Keputusan dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: DKI JAKARTA : 2018
Direktur RSUD Jatipadang
dr. Rismasari NIP. 197204102006042033
Tembusan; 1. Kepala Dinas Kesehatan Prov.DKI Jakarta 2. Kepala Subbagian tata usaha Rsud 3. Kepala seksi pelayanan medis 4. Kepala seksi keperawatan dan penunjang medis 5. Yang bersangkutan
PANDUAN PELAYANAN PASIEN USIA LANJUT, PASIEN YANG CACAT, PASIEN ANAK, DAN POPULASI PASIEN DENGAN RESIKO KEKERASAN 1. Pengertian a. Pelayanan pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak dan populasi pasien dengan resiko kekerasan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak dan populasi pasien dengan resiko kekerasan pada saat mendapatkan perawatan/pengobatan di rumah sakit.
b. Pasien usia lanjut adalah pasien yang berusia 65 tahun keatas yang dirawat di rumah sakit. c. Pasien yang cacat adalah pasien yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental yang dirawat di rumah sakit. d. Pasien anak adalah pasien yang berusia 14 tahun ke bawah yang dirawat di rumah sakit. e. Populasi pasien dengan resiko kekerasan adalah populasi pasien yang mempunyai resiko mendapat kekerasan fisik, yaitu bayi, anak-anak, orang cacat, usia lanjut dan pasien-pasien korban kekerasan (korban pemerkosaan, korban pemukulan, tahanan, dan lain-lain). 2. Ruang Lingkup a. Instalasi Gawat Darurat b. Unit Rawat Inap c. Intensive Care Unit d. Kamar Operasi e. Unit Rawat Jalan f. PONEK g. Unit Penunjang Medis 3. Tata Laksana a. Pelayanan Pasien Usia Lanjut 1) Petugas menanyakan identitas pasien pada saat pendaftaran 2) Pasien usia lanjut yang akan berobat di rawat jalan disiapkan kursi roda untuk keperluan ambulasi 3) Pasien usia lanjut yang masuk melalui IGD menggunakan brankar untuk keperluan ambulasi. 4) Pada saat di IGD dan unit rawat inap pasien usia lanjut menggunakan gelang pasien dengan warna kuning. 5) Pasien usia lanjut harus didampingi oleh keluarganya setiap saat termasuk pada saat menerima edukasi, mendapat penjelasan tentang kondisi penyakit pasien pada saat dilakukan tindakan/prosedur, dan lain-lain. 6) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat pasien apabila akan dilakukan tindakan resiko tinggi dan keluarga pasien memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar informed consent. 7) Petugas senantiasa melakukan pemantauan/observasi pada pasien usia lanjut. 8) Di unit rawat inap, petugas memberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk pemenuhan kebutuhan dasar pasien usia lanjut dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari seperti mandi, memotong kuku, menyisir rambut dan lain-lain karena pasien usia lanjut tidak mandiri (ketergantungan bantuan). 9) Di Intensive Care Unit, pemenuhan kebutuhan dasar pasien usia lanjut dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari seperti mandi, memotong kuku, menyisir rambut dan lain-lain dilakukan oleh petugas. 10) Petugas mendokumentasikan pelayanan pasien dalam berkas rekam medis. b. Pelayanan Pasien Yang Cacat 1) Petugas melakukan identifikasi pasien yang cacat pada saat assesmen dan mendokumentasikannya pada format hambatan di populasi pasien.
2) Pada saat di IGD dan unit rawat inap pasien yang cacat menggunakan gelang pasien dengan klip warna kuning. 3) Pasien yang cacat harus didampingi keluarganya setiap saat termasuk pada saat menerima edukasi, mendapat penjelasan tentang kondisi penyakit pasien, pada saat dilakukan tindakan/prosedur, dan lain-lain. 4) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat pasien apabila akan dilakukan tindakan resiko tinggi dan keluarga pasien memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar informed consent. 5) Petugas senantiasa melakukan pemantauan/observasi pada pasien yang cacat. 6) Petugas mendokumentasikan pelayanan pasien dalam berkas rekam medis. c. Pelayanan Pasien Anak-Anak 1) Petugas menanyakan identitas pasien pada saat pendaftaran. 2) Pada saat di IGD dan unit rawat inap pasien anak menggunakan gelang pasien dengan klip warna kuning. 3) Petugas menjelaskan kepada keluarga pasien agar selalu memasang pengaman yang ada di tempat tidur pasien. 4) Pasien anak harus didampingi oleh keluarganya setiap saat termasuk pada saat menerima edukasi, mendapat penjelasan tentang kondisi penyakit pasien, pada saat dilakukan tindakan/prosedur, dll. 5) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat pasien apabila akan dilakukan tindakan resiko tinggi dan keluarga pasien memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar informed consent 6) Petugas senantiasa melakukan pemantauan/observasi pada pasien anak 7) Di unit rawat inap, petugas memberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk pemenuhan kebutuhan dasar pasien anak-anak dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari seperti mandi, memotong kuku, menyisir rambut, dll karena pasien anak tidak mandiri (ketergantungan bantuan) 8) Di Intensive Care Unit, pemenuhan kebutuhan dasar pasien anak dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari seperti mandi, memotong kuku, menyisir rambut dll dilakukan oleh petugas 9) Modifikasi lingkungan yang bernuansa anak-anak dapat menciptakan keceriaan dan rasa nyaman bagi pasien 10) Kamar bayi dijaga oleh petugas secara bergantian, apabila ada keluarga pasien yang ingin melihat harus seizin petugas 11) Closed Circuit Television (CCTV) terpasang di unit perawatan anak dan kamar bayi untuk pengawasan 12) Petugas mendokumentasikan pelayanan pasien dalam berkas rekam medis d. Pelayanan Pada Populasi Pasien Dengan Resiko Kekerasan 1) Petugas mengidentifikasi pasien dengan resiko kekerasan pada saat asesmen dan mendokumentasikannya pada format asesmen pasien korban kekerasan 2) Petugas menempatkan pasien yang beresiko kekerasan pada ruangan yang dekat dengan nurse station agar mudah dipantau
3) Jika dibutuhkan penjagaan yang ketat, contoh pasien tahanan kepolisian maka petugas koordinasi dengan satpam untuk melakukan penjagaan secara bergantian 4) Unit perawatan dipasang Closed Circuit Television (CCTV) untuk pengawasan 5) Pasien dengan resiko kekerasan harus selalu didampingi oleh keluarganya 6) Petugas mendokumentasikan pelayanan pasien dalam berkas rekam medis
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520 KEPUTUSAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG NOMOR................./2018 TENTANG KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN SERAGAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi b. Bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Asuhan Pasien Seragam Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang.
Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Undang-Undang RI. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072). 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49). 4. Undang-Undang RI. Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 5. Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik no. YM.02.04.3.5.2504 th.1992 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,Dokter,Rumah Sakit. 6. Permenkes No 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit 7. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 8. Permenkes No 1087/Menkes/SK/VIII/ 2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. 9. Permenkes No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. 10. Permenkes No 269/Menkes/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD JATI PADANG TENTANG KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN SERAGAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG KEDUA
: Kebijakan Pemberian Asuhan Pasien Seragam di RSUD Jati Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA
: Pola operasional pelayanan diatur dalam juklak/juknis dalam bentuk Pedoman atau Panduan dan SOP yang merupakan tindak lanjut dari surat keputusan ini.
KEEMPAT : Pembinaan Asuhan pasien Seragam dilaksanakan oleh semua unit terkait.
KELIMA
di
RSUD
Jati
Padang
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila : dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: DKI JAKARTA : 2018
Direktur RSUD Jatipadang
dr. Rismasari NIP. 197204102006042033
Lampiran : Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Nomor : Tanggal : KEBIJAKAN ASUHAN PASIEN SERAGAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG 1. Pelayanan Instalasi : a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Intensif, Laboratorium dan Radiologi dilaksanakan dalam 24 jam. Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan jadwal praktik dokter. b. Pelayanan Kamar Operasi dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan dengan sistem on call. c. Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. d. Seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur operasional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dan peraturan perundangan yang berlaku. e. Seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dalam melaksanakan pekerjaannya wajib selalu sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3), termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). 2. Skrining dan triase :
a. Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang.
b. Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imajing sebelumnya. c. Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi. 3. Identifikasi :
a. Setiap pasien yang masuk rawat inap harus dipasangkan gelang identitas pasien. b. Pasien selalu diidentifikasi sebelum pemberian obat, sebelum transfusi darah atau produk darah lainnya, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, sebelum pemeriksaan radiologi, serta sebelum dilakukan tindakan. 4. Transfer/ perpindahan di dalam rumah sakit :
a. Transfer dilaksanakan ditetapkan.
sesuai
dengan
kriteria
yang
telah
b. Pasien yang ditransfer harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan. 5. Transfer keluar rumah sakit / rujukan :
a. Stabilisasi terlebih dahulu sebelum dirujuk. b. Rujukan ke rumah sakit atau sarana kesehatan ditujukan kepada unit atau individu secara spesifik. c. Merujuk berdasarkan atas kondisi kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan berkelanjutan. d. Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan dan peralatan apa yang dibutuhkan selama transportasi. e. Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima. f. Proses rujukan didokumentasikan di dalam rekam medis pasien. 6. Penundaan pelayanan :
a. Memperhatikan kebutuhan klinis pasien pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnostik dan pengobatan b. Memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan c. Memberi informasi alasan penundaan atau menunggu dan memberikan informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan keperluan klinis mereka. 7. Pemulangan pasien :
a. DPJP yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan. b. Keluarga pasien dilibatkan dalam perencanaan pemulangan yang terbaik atau sesuai kebutuhan pasien. c. Rencana pemulangan pasien meliputi kebutuhan penunjang dan kelanjutan pelayanan medis.
proses
pelayanan
d. Identifikasi organisasi dan individu penyedia pelayanan kesehatan di lingkungannya yang sangat berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit serta populasi pasien. e. Resume pasien pulang dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang. f. Resume berisi pula instruksi untuk tindak lanjut. g. Salinan resume pasien pulang didokumentasikan dalam rekam medis. h. Salinan resume pasien kesehatan yang dirujuk.
pulang
diberikan
kepada
praktisi
8. Transportasi :
a. Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan b. Transportasi disediakan atau diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien c. Semua kendaraan yang dipergunakan untuk transportasi, baik kontrak maupun milik rumah sakit, dilengkapi dengan peralatan yang memadai, perbekalan dan medikamentosa sesuai dengan kebutuhan pasien yang dibawa. 9. Hak pasien dan keluarga :
a. Menghormati kebutuhan privasi pasien. b. Melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan. c. Melindungi pasien dari kekerasan fisik. d. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan lainnya yang berisiko, mendapatkan perlindungan yang layak. e. Membantu mencari second opinion dan kompromi pelayanan didalam maupun diluar rumah sakit.
dalam
f. Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien. g. Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, sedasi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi. 10. Penolakan pelayanan dan pengobatan :
a. Memberitahukan hak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. b. Memberitahukan tentang konsekuensi, tanggung jawab berkaitan dengan keputusan tersebut dan tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan. c. Memberitahukan pasien dan keluarganya tentang Menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar ( Do Not Resuscitate ) a. Rumah
sakit telah menetapkan posisinya pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi dan membatalkan atau mundur dari pengobatan bantuan hidup dasar.
b. Posisi rumah sakit sesuai dengan norma agama dan budaya
masyarakat, serta persyaratan hukum dan peraturan. 11. Pelayanan pasien tahap terminal :
a. Mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannya b. Perhatian terhadap mengarahkan semua kehidupan
kenyamanan dan martabat pasien aspek pelayanan pada tahap akhir
c. Semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya yaitu meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri, respon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan. 12. Asesmen pasien :
a. Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses asesmen yang baku. b. Asesmen awal setiap pasien meliputi evaluasi faktor fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, termasuk pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan c. Hanya mereka yang kompeten sesuai perizinan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sertifikasi dapat melakukan asesmen d. Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit. e. Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit. f. Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien di rawat inap, atau sebelum tindakan pada rawat jalan di rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulangi. g. Untuk asesmen yang berumur kurang dari 30 hari, apabila ada perubahan kondisi pasien yang signifikan, maka perubahan dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap h. Asesmen awal termasuk menentukan pemulangan pasien (discharge planning)
kebutuhan
rencana
i. Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan pengobatan untuk menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan pengobatan atau untuk pemulangan pasien. j. Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan. 13. Manajemen obat :
a. Elektrolit konsentrat tidak boleh berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut, bila diperkenankan dengan kebijakan khusus.
b. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara yang membatasi akses (restricted access). 14. Manajemen nutrisi :
a. Pasien di skrining untuk status gizi. b. Respon pasien terhadap terapi gizi dimonitor. c. Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. d. Produk nutrisi enteral disimpan sesuai rekomendasi pabrik. e. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan memenuhi permintaan khusus. 15. Manajemen nyeri: a. Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di skrining untuk rasa sakit dan dilakukan asesmen apabila ada rasa nyerinya. b. Pasien dibantu dalam pengelolaan rasa nyeri secara efektif. c. Menyediakan pengelolaan nyeri sesuai pedoman dan protokol. d. Komunikasi dengan dan mendidik pasien dan keluarga tentang pengelolaan nyeri dan gejala dalam konteks pribadi, budaya dan kepercayaan agama masing-masing. 16. Surgical Safety Checklist :
a. Digunakan suatu tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien dalam proses penandaan / pemberian tanda. b. Menggunakan suatu checklist untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat/benar, dan fungsional. c. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat/mendokumentasikan prosedur “sebelum insisi / time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan. 17. Hand hygiene :
a. Mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang baru-baru ini diterbitkan dan sudah diterima secara umum (al.dari WHO Patient Safety). b. Menerapkan program hand hygiene yang efektif. 18. Risiko jatuh : a. Penerapan asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. b. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko. c. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja. 19. Komunikasi efektif : a. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
b. Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. c. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 20. Manajemen di instalasi :
a. Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. c. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. d. Setiap bulan Instalasi wajib membuat laporan. 21. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan RS :
a. Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua peralatan tetap dalam kondisi yang baik. b. Perbaikan peralatan dilaksanakan dengan memperhatikan kontinuitas pelayanan RS terutama pada pelayanan yang menyangkut emergency dan bantuan hidup. c. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520 KEPUTUSAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG NOMOR................./2018 TENTANG KEBIJAKAN PANDUAN RESUSITASI JANTUNG PARU Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu/ kualitas dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang, maka diperlukan adanya panduan resusitasi jantung dan paru di rumah sakit. b. Bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan panduan resusitasi jantung dan paru di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai landasan bagi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang. Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Undang-Undang RI. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072). 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49). 4. Undang-Undang RI. Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 5. Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik no. YM.02.04.3.5.2504 th.1992 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,Dokter,Rumah Sakit. 6. Permenkes No 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit 7. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 8. Permenkes No 1087/Menkes/SK/VIII/ 2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang 9. Permenkes Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Menteri Kesehatan RI Nomor 10. Keputusan 1165.A/MenKes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
MEMUTUSK AN Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENTANG PANDUAN RESUSITASI JANTUNG DAN PARU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG.
KEDUA
:
Panduan Resusitasi Jantung dan Paru dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Panduan di Keputusan ini.
KETIGA
:
Pelaksanaan Panduan Resusitasi Jantung dan Paru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan
Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520 PELAYANAN PASIEN USIA LANJUT, PASIEN YANG CACAT, PASIEN ANAK DAN POPULASI PASIEN DENGAN RESIKO KEKERASAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA Kebijakan : 1. Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila memberi pelayanan bagi berbagai variasi pasien dengan berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak dan populasi pasien dengan resiko kekerasan. 2. Petugas harus melakukan identifikasi pada semua pasien yang baru masuk, apakah termasuk pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak ataukah populasi pasien dengan resiko kekerasan. 3. Semua pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak dan populasi pasien dengan resiko kekerasan harus dipantau oleh petugas. 4. Semua pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak dan populasi pasien dengan resiko kekerasan harus didampingi oleh keluarganya setiap saat, apabila karena suatu hal keluarga pasien tidak ada yang bisa mendampingi pasien, maka keluarga pasien harus melapor ke petugas. 5. Petugas harus melakukan edukasi kepada keluarga pasien usia lanjut, pasien yang cacat, pasien anak karena pasien-pasien tersebut tidak mandiri (ketergantungan bantuan). 6. Apabila akan dilakukan tindakan resiko tinggi, petugas harus menjelaskan kepada keluarga terdekat pasien dan keluarga pasien memberikan persetujuan dengan menandatangani format informed consent. 7. Kamar bayi harus dijaga oleh petugas secara bergantian dan apabila ada keluarga yang ingin melihat maka harus seizin petugas. 8. Satpam melakukan pengawasan dengan berkeliling area rumah sakit utamanya pada lokasi-lokasi terpencil.
Direktur,
dr. Tonie Doda, Sp.OG NIP. 19710205 200012 1 005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan no. 16 – 17, Kelurahan Pasar Minggu , Kecamatan Pasar Minggu Telp: 021-22784448 Fax: 021-22784446 Email:
[email protected] JAKARTA SELATAN Kode Pos : 12520
