Kumpulan Perundang-Undang Tentang Listrik

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Listrik

Oleh: Kelompok 2 Kelas B Aldhila Liantika M.

(R0012004)

Arda Chanaloka Z.

(R0012008)

Desi Kurniawati

(R0012020)

Dimas Ganung Ashary

(R0012024)

Ira Pracinasari

(R0012048)

Penny Damayanti

(R0012070)

Romadona

(R0012086)

Yesi Apriyani

(R0012104)

PROGRAM DIPLOMA III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Surakarta 2014

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Listrik 1. UU No. 1 Tahun 1970 2. UU No 20 Tahuh 2002 3. UU No.30 Tahun 2009 BAB V 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 6. SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) 7. Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir 8. Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

Tugas PKL (Keselamatan Kerja) Peraturan Listrik Kelompok 2 Kelas B | 2

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Listrik


No. 1.

Regulasi SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum

Pasal/ Bagian 2. Persyaratan Dasar

Ayat

Keterangan

2.1

Proteksi untuk keselamatan

2.1.2

Proteksi dari kejut listrik

Instalasi Listrik 2000

2.1.2.1 Proteksi dari sentuh langsung

(PUIL 2000)

2.1.2.2 Proteksi dari sentuh tak langsung 2.1.3

Proteksi dari efek termal 2.1.3.1 Penyusunan Instalasi listrik

2.1.4

Proteksi dari arus lebih 2.1.4.1 Keselamatan bagi manusia / ternak dari arus lebih serta pengendaliannya

2.1.5

Proteksi dari arus gangguan 2.1.5.1 Fungsi dari penghantar, selain penghantar aktif, dan bagian lain

2.1.6

Proteksi dari tegangan lebih ditujukan kepada manusia / hewan

2.2

Proteksi perlengkapan dan instalasi listrik

2.2.1

Perlengkapan listrik 2.2.1.1 – 2.2.1.3 Pemeriksaan tanda pengenal yg jelas, Persyaratan untuk pemasangan dan beban sesuai kemampuan.

2.2.2

Instalasi listrik 2.2.2.1 -2.2.2.2 Pemeriksaan, pengujian serta pengoperasian instalasi listrik.

2.3

Perancangan instalasi listrik

2.3.1

Umum 2.3.1.1 tujuan merancang instalasi listrik 2.3.2 Karakteristik suplai 2.3.2.1 - 2.3.2.2 Macam-macam arus dan jumlah penghantar

2.3.3

Macam kebutuhan akan listrik 2.3.3.1 Penentuan Jumlah dan jenis sirkit untuk penerangan, pemanasan, daya, kendali, sinyal, telekomunikasi


2.3.4

Suplai darurat (perlu diperhatikan)

2.3.5

Kondisi lingkungan 2.3.5.1 Faktor dan parameter lingkungan

2.3.6

Luas penampang penghantar 2.3.6.1 Ukuran penghantar 2.3.6.4 Penentuan Luas penampang penghantar

2.3.7

Jenis pengawatan dan cara pemasangan

2.3.8

Gawai proteksi 2.3.8.1 Karakteristik gawai proteksi berdasarkan fungsinya

2.3.9

Kendali darurat 2.3.9.2 pemutusan suplai bila keadaan bahaya

2.3.10

Gawai pemisah

2.3.11

Pencegahan pengaruh timbal-balik 2.3.11.1 Pengharusan penataan Instalasi listrik

2.3.12

Keterjangkauan perlengkapan listrik 2.3.12.1 Tujuan perlengkapan listrik

2.3.13

Ruang kerja di sekitar perlengkapan listrik 2.3.13.1 Bagian yang perlu diperhatikan

2.4

Pemilihan perlengkapan listrik

2.4.2

Karakteristik 2.4.2.1 kesesuaian karakteristik nilai dan kondisi 2.4.2.2 Tegangan (persyaratan tegangan) 2.4.2.3 Arus ( persyaratan arus) 2.4.2.4 Frekuensi (persyaratan frekuensi) 2.4.2.5 Daya (persyaratan daya)

2.4.3

Kondisi instalasi dan pencegahan pengaruh yang merusak 2.4.3.1 perhatikan dalam menentukan jenis, ukuran, tegangan dan kemampuannya


2.4.3.2 Kondisi instalasi (pemilihan perlengkapan listrik dengan kondisi lingkungan) 2.4.3.3 Pencegahan dari efek yang merusak 2.4.4

Gawai proteksi 2.4.4.1-2.4.4.2 persyaratan pemutus sirkit dan Gawai proteks)

2.5

Pemasangan dan verifikasi awal instalasi listrik 2.5.1.1 Persyaratan pemasangan Instalasi listrik 2.5.1.2 Persyaratan pengawatan 2.5.1.3 Persyaratan perlengkapan listrik 2.5.1.4 Kondisi dalam proses pemasangan 2.5.1.5 Perawatan perlengkapan listrik

2.5.2

Penandaan dan polaritas

2.5.3

Pemasangan dan penempatan perlengkapan listrik

2.5.4

Sambungan listrik

2.5.5

Bagian aktif

2.5.6

Bagian yang menimbulkan percikan api

2.5.7

Nilai resistans isolasi instalasi tegangan rendah

2.

3. Proteksi untuk keselamatan

2.5.8

Pemeriksaan dan pengujian (verifikasi)

2.6

Pemeliharaan

2.6.1

Ruang lingkup

2.6.2

Ketentuan dasar

3.2


3.2.1

Ruang lingkup (penerapan tindakan yang sesuai)

3.3

Proteksi dari sentuh langsung maupun tak langsung (pengertian SELV dan PELV )

3.3.1

Proteksi dengan tegangan ekstra rendah : SELV dan PELV 3.3.1.1 persyaratan terpenuhinya Proteksi


dari kejut listrik 3.3.1.2 Sumber untuk SELV dan PELV 3.3.1.3 Susunan sirkit 3.3.1.4 Persyaratan untuk sirkit tegangan ekstra rendah yang tidak dibumikan (SELV) 3.3.1.5 Persyaratan untuk sirkit yang dibumikan (PELV) 3.3.2

Sistem PELV 3.3.2.1 Umum (Kombinasi tindakan) 3.3.2.2 Perlengkapan Proteksi dari sentuh langsung 3.3.2.3 Perlengkapan Proteksi dari sentuh tak langsung 3.3.2.4 Tusuk kontak dan kotak kontak (persyaratan)

3.4

Proteksi dari sentuh langsung (proteksi dari kejut listrik dalam pelayanan normal atau proteksi dasar) a. Pengertian sentuh langsung b. Cara penanggulangan bahaya sentuh langsung c. Pengecualian cara penaggulangan

3.4.1

Proteksi dengan isolasi bagian aktif 3.4.1.1 Bagian aktif harus seluruhnya tertutup dengan isolasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya.

3.4.2

Proteksi dengan penghalang atau selungkup 3.4.2.1 Proteksi manusia 3.4.2.4 Syarat pemasangan Penghalang dan selungkup 3.4.2.5 Beberapa hal untuk membuka / menutup selungkup

3.4.3

Proteksi dengan rintangan 3.4.3.1Pencegahan terhadap rintangan


3.4.3.2 pelepasan rintangan tanpa kunci 3.4.4

Proteksi dengan penempatan di luar jangkauan 3.4.4.1 Bagian berbeda potensial yang dapat terjangkau secara simultan harus berada di luar jangkauan tangan. 3.4.4.3 penambahan jarak pada benda konduksi

3.4.5

Proteksi tambahan dengan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS)

3.4.6

Kode IP 3.4.6.1 Pengertian Kode IP 3.4.6.2 Susunan kode IP 3.4.6.3 Elemen kode IP dan artinya 3.4.6.4 Contoh penggunaan kode IP

3.5

Proteksi dari sentuh tak langsung

3.5.1

Umum 3.5.1.1 - 3.5.1.2 pengertian Sentuh tak langsung dan BKT 3.5.1.3 Cara Pencegahan Kegagalan isolasi 3.5.1.5 Pengertian Tegangan sentuh yang terlalu tinggi

3.5.2

Cara proteksi

3.5.3

Jenis sistem distribusi 3.5.3.1 Karakteristik sistem distribusi 3.5.3.2 Jenis sistem penghantar aktif (perhitungannya) 3.5.3.3 Jenis pembumian system

3.5.4

Sistem TN (lihat 3.13) (tiga jenis sistem TN)

3.5.5

Sistem TT (lihat 3.12)

3.5.6

Sistem IT (lihat 3.14)

3.6

Ketentuan umum bagi proteksi dari sentuh tak langsung

3.6.1

Penggunaan 3.6.1.1 Tindakan proteksi


3.6.1.2 Proteksi tidak diperlukan pada instalasi dan perlengkapan listrik 3.6.2

Pelaksanaan 3.6.2.1 Memilih cara proteksi dan mengusahakan proteksi yang efektif 3.6.2.2 Syarat Penghantar proteksi 3.6.2.3 Syarat Hubungan penghantar proteksi melalui kontak tusuk 3.6.2.4 Syarat Perlengkapan listrik yang memakai isolasi proteksi 3.6.2.5 Syarat perluasan atau penyambungan instalasi listrik yang memakai tindakan proteksi

3.6.3

Penghantar ikatan penyama potensial 3.6.3.1 Syarat Penghantar ikatan penyama potensial.

3.7

Proteksi dengan pemutusan suplai secara otomatis

3.7.1

Tindakan konvensional yang sesuai dengan 3.7.1.1 (Pemutusan suplai) dan 3.7.1.2 (Pembumian) diberikan dalam 3.12 hingga 3.14 sesuai jenis pembumian sistem.

3.7.2

Ikatan penyama potensial 3.7.2.1 Ikatan penyama potensial utama 3.7.2.2 Ikatan penyama potensial suplemen

3.8

Proteksi dengan menggunakan perlengkapan kelas II atau dengan isolasi ekuivalen

3.8.1

Persyaratan Proteksi

3.8.2

Kelas perlengkapan 3.8.2.1 Perlengkapan kelas 0 3.8.2.2 Perlengkapan kelas I 3.8.2.3 Perlengkapan kelas II 3.8.2.4 Perlengkapan kelas III

3.9

Proteksi dengan lokasi tidak konduktif


3.9.1

Persyaratan BKT

3.9.2

Dalam lokasi yang tidak konduktif tidak boleh ada penghantar proteksi 3.9.4 Resistans lantai dan dinding berisolasi pada setiap titik pengukuran dalam kondisi yang ditentukan pada 3.22

3.9.3

Syarat pada Ayat 3.9.2

3.9.4

Resistans lantai dan dinding berisolasi pada setiap titik pengukuran dalam kondisi yang ditentukan pada 3.22

3.9.5

Persyaratan susunan

3.9.6

Persyaratan Tindakan pencegahan

3.10

Proteksi dengan ikatan penyama potensial lokal bebas bumi

3.10.1

Persyaratan Penghantar ikatan penyama potensial

3.10.2

Sistem ikatan penyama potensial lokal tidak boleh sentuh listrik secara langsung dengan bumi melalui BKT atau melalui BKE

3.10.3

Tindakan pencegahan

3.11

Proteksi dengan separasi listrik

3.11.2

Persyaratan

3.12

Sistem TT atau sistem Pembumian Pengaman (sistem PP)

3.13

Sistem TN atau sistem Pembumian Netral Pengaman (PNP)

3.13.2

Persyaratan

3.14

Sistem IT atau sistem Penghantar Pengaman (sistem HP)

3.14.2

Persyaratan

3.15

Penggunaan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS)

3.15.1

Umum (Pengertian dan pemilihan GPAS)

3.15.2

Persyaratan

3.15.3

Contoh pemasangan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS), pada system TN dan TT.


3.16

Luas penampang penghantar proteksi dan penghantar netral

3.16.1

Luas penampang penghantar proteksi

3.16.2

Luas penampang penghantar fase dan penghantar netral

3.17

Rekomendasi untuk sistem TT, TN dan IT

3.18

Peraturan umum untuk elektrode bumi dan penghantar bumi

3.18.1

Umum (Pengertian Elektrode bumi)

3.18.2

Jenis elektrode bumi (Elektrode pita, Elektrode batang)

3.18.3

Resistans jenis tanah dan resistans pembumian

3.18.43.

Bahan dan ukuran electrode

18.5

Jenis elektrode lain

3.19

Pemasangan dan susunan elektrode bumi dan penghantar bumi

3.19.1

Pemasangan dan susunan elektrode bumi

3.19.2

Penghantar bumi

3.20

Resistans isolasi suatu instalasi listrik tegangan rendah

3.20.1

Pengertian Resistans isolasi

3.20.2

Cara pengukuran Resistans isolasi

3.20.3

Hasil perbandingan resistans isolasi yang diukur dengan nilai tegangan uji

3.21

Pengujian sistem proteksi yang memakai penghantar proteksi

3.21.1

Umum (Pengujian terhadap semua sistem proteksi)

3.21.2

Pemeriksaan awal

3.21.3

Pengukuran dan pengujian

3.22

Pengukuran resistans isolasi lantai dan dinding berkaitan dengan proteksi dengan lokasi tidak konduktif.

3.22.1

Definisi dan nilai isolasi lantai dan dinding


3.22.2

Pengukuran isolasi lantai dan dinding

3.23

Proteksi dari efek termal

3.23.1

Umum (perlengkapan listrik harus diberi proteksi dari efek panas)

3.23.2

Proteksi dari kebakaran

3.23.3

Proteksi dari luka bakar

3.23.4

Proteksi dari panas lebih

3.24

Proteksi dari arus lebih

3.24.1

Umum (persyaratan Penghantar aktif)

3.24.2

Sifat gawai proteksi

3.24.3

Proteksi dari arus beban lebih

3.24.4

Proteksi dari arus hubung pendek

3.24.5

Koordinasi proteksi beban lebih dan hubung pendek

3.24.6

Pembatasan arus lebih dengan karakteristik suplai

3.25

Proteksi instalasi listrik dari tegangan lebih akibat petir

3.25.2 4.

4 Perancangan

Persyaratan (Proteksi instalasi listrik yang dihubungkan dengan penghantar

instalasi listrik

saluran udara tegangan rendah) 4.1

Persyaratan umum

4.1.1

Ketentuan umum (persyaratan rancangan instalasi listrik)

4.1.2

Ketentuan rancangan instalasi listrik

4.2.2

Ukuran dan jenis kabel dan penghantar

4.2.3

Susut tegangan

4.2.4

Batas suhu

4.2.5

Sambungan penghantar parallel

4.2.6

Arus pengenal gawai pengendali

4.2.7

Arus pengenal dan jenis gawai proteksi

4.2.8

Arus pengenal gawai proteksi

4.2.9

Pembatas arus gangguan

4.3

Cara perhitungan kebutuhan maksimum di sirkit utama konsumen dan sirkit Cabang

4.3.1

Cara menentukan kebutuhan maksimum


4.3.2

Perhitungan kebutuhan maksimum di sirkit utama konsumen dan sirkit cabang

4.3.3

Penentuan kebutuhan maksimum dengan penaksiran

4.3.4

Penentuan kebutuhan maksimum sirkit utama konsumen dan sirkit cabang dengan cara pengukuran atau pembatasan

4.3.5

Kebutuhan maksimum sirkit akhir

4.3.6

Sirkit akhir terpisah yang diperlukan

4.4

Jumlah titik beban dalam tiap sirkit akhir

4.4.1

Jumlah titik beban maksimum dalam tiap sirkit akhir

4.4.2

Jumlah titik per sirkit akhir sirkit akhir untuk aplikasi khusus dalam instalasi bukan rumah

4.5

Sirkit utama konsumen

4.5.1

Penampang minimum

4.5.2

Sistem pengawatan

4.6

Susunan sirkit cabang dan sirkit akhir

4.6.1

Titik awal dari sirkit cabang dan sirkit akhir

4.6.2

Penampang minimum sirkit

4.6.3

Penurunan kemampuan hantar arus di sirkit cabang

4.6.4

Penurunan kemampuan hantar arus di sirkit akhir

4.7

Penghantar netral bersama

4.7.1

Sirkit utama konsumen dan sirkit cabang

4.7.2

Sirkit akhir

4.8

Pengendalian sirkit yang netralnya dibumikan langsung

4.8.1

Sakelar utama

4.8.2

Sakelar tambahan

4.8.3

Penyambungan sakelar utama

4.9

Proteksi sirkit yang netralnya dibumikan langsung

4.9.1

Sirkit cabang dan sirkit akhir


4.9.2

Sirkit kendali

4.9.3

Pengaman lebur di penghantar netral

4.10

Pengendalian dan proteksi sirkit yang netralnya dibumikan tidak langsung

4.11

Perlengkapan pengendalian api dan asap kebakaran, perlengkapan evakuasi darurat dan lif

4.11.1

Umum (Persyaratan ini dimaksud untuk menjamin agar suplai listrik ke perlengkapan yang diperlukan untuk beroperasi dalam keadaan darurat, tidak terputus karena tidak sengaja)

4.11.2

Perlengkapan penting (pengendalian api dan asap kebakaran, evakuasi dan Lif )

4.11.3

Sakelar utama

4.11.4

Susunan

4.11.5

Pemberian tanda

4.11.6

Sistem pengawatan

4.11.7

Pemisahan

4.11.8

Persyaratan tambahan bagi motor pompa kebakaran

5.

5 Perlengkapan listrik

4.12

Sakelar dan pemutus sirkit

4.12.1

Operasi

4.12.2

Sakelar di penghantar netral

4.13

Lokasi dan pencapaian PHB

4.13.1

Lokasi PHB

4.13.2

Pencapaian PHB

4.13.3

Jalan masuk ke dalam selungkup PHB

4.13.4

Jalan keluar dari daerah PHB

5.1

Ketentuan umum

5.1.1

Syarat umum

5.1.2

Proteksi dari gejala api

5.1.3

Perlengkapan

5.1.4

Bagian aktif

5.1.5

Proteksi dari tegangan sentuh

5.1.6

Proteksi terhadap tegangan lebih


5.1.7

Pengamanan gagang

5.1.8

Pelayanan

5.1.9

Pemberian tanda

5.2

Pengawatan perlengkapan listrik

5.2.1

Kabel fleksibel

5.2.2

Kabel lampu

5.3

Armatur penerangan, fiting lampu, lampu dan roset

5.3.1

Proteksi terhadap sentuh langsung dan tak langsung

5.3.2

Pembumian

5.3.3

Persyaratan dalam keadaan khusus

5.3.4

Syarat kotak sambung dan kap armature

5.3.5

Penunjang armature

5.3.6

Perkawatan armatur

5.3.7

Konstruksi

5.3.8

Fiting lampu dengan sakelar

5.3.10

Lampu dan perlengkapan bantu

5.3.11

Lampu tabung gas

5.3.12

Roset

5.4

Tusuk kontak dan kotak kontak

5.4.1

Konstruksi tusuk kontak

5.4.2

Ketentuan yang berkaitan dengan keadaan lingkungan

5.5

Motor, sirkit dan kendali

5.5.1

Syarat umum

5.5.2

Keadaan lingkungan

5.5.3

Sirkit motor

5.5.4

Proteksi beban lebih

5.5.5

Proteksi hubung pendek sirkit motor

5.5.6

Proteksi hubung pendek sirkit cabang

5.5.7

Kendali

5.5.8

Sarana pemutus

5.5.9

Tegangan di atas 1000 V

5.5.10

Pencegahan terhadap sentuhan langsung

5.5.11

Pembumian

5.6

Generator


5.7

Peranti randah

5.7.1

Kabel penghubung pada terminal

5.7.2

Pembumian

5.8

Transformator dan gardu transformator

5.8. 1

Umum

5.8.2

Ketentuan khusus yang dapat berlaku pada bermacam-macam transformator

5.8.3

Ketentuan untuk kubu transformator

5.9

Akumulator

5.9.1

Ruang lingkup dan definisi

5.9.2

Perkawatan

5.9.3

Penyekatan dan isolasi

5.9.4

Rak dan baki

5.9.5

Ruang akumulator

5.9.6

Pengisi akumulator

5.9.7

Pemberian tanda

5.10

Kapasitor

5.10.1

Instalasi

5.10.2

Penghantar

5.10.3

Pemasangan

5.10.4

Pembumian dan perlindungan

5.10.5

Pemberian tanda

5.11

Resistor dan reactor

5.12

Peranti pemanas

5.12.1

Peranti pemanas harus dirancang, dipasang, dihubungkan, dan/atau dilindungi sedemikian rupa.

5.12.2

Bahan peranti pemanas harus memenuhi ketentuan

5.12.3

Pembumian

5.12.4

Pemberian tanda

5.12.5

Lengkapan

5.12.6

Konstruksi

5.12.7

Gawai pembatas

5.12.8

Pemanas zat cair

5.12.9

Keadaan ruang

5.13

Perlengkapan pemanas induksi dan


dielektrik 5.13.1

Ruang lingkup dan umum

5.13.2

Perlengkapan motor generator

5.13.3

Perlengkapan bukan motor generator

5.13.4

Perlindungan, pembumian dan penandaan

5.14

Pemanfaat dengan penggerak elektromekanis

5.15

Mesin las listrik

5.15.2

Mesin las busur listrik yang menggunakan transformator, penyearah, dan motor generator

6.

6. Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) serta komponennya

5.15.3

Mesin las resistans

5.16

Mesin perkakas

5.16.2

Penghantar

5.17

Perlengkapan sinar X

5.17.2

Kendali

5.17.3

Transformator dan kapasitor

5.17.4

Perlindungan dan pembumian

5.18

Lampu busur

6.1

Ruang lingkup

6.1.1

Bab ini mengatur persyaratan PHB yang meliputi, pemasangan, sirkit, ruang pelayanan, penandaan untuk semua jenis PHB, baik tertutup, terbuka, dan pasangan dalam, maupun pasangan luar.

6.1.2

Bab ini mengatur juga persyaratan khusus untuk komponen yang merupakan bagian PHB.

6.2

Ketentuan umum

6.2.1

Penataan PHB

6.2.2

Ruang pelayanan dan ruang bebas sekitar PHB pemeriksaan, perbaikan,


pelayanan dan lalulintas dapat dilakukan dengan mudah dan aman. 6.2.3

Penandaan

6.2.4

Pemasangan sakelar masuk

6.2.5

Pemasangan sakelar keluar

6.2.6

Pengelompokan perlengkapan sirkit

6.2.7

Penempatan pengaman lebur, sakelar, dan rel

6.2.8

Pemasangan pemisah

6.2.9

Jarak minimum antar bagian yang telanjang

6.3

Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) tertutup

6.3.1

Umum

6.3.2

PHB tertutup pasangan dalam

6.3.3

PHB tertutup pasangan luar

6.4

Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) terbuka

6.4.1

Syarat umum

6.4.2

PHB terbuka pasangan dalam

6.4.3

PHB terbuka pasangan luar

6.5

Lemari hubung bagi, kotak hubung bagi dan meja hubung bagi

6.5.1

Bentuk

6.5.2

Pemasangan

6.5.3

Konstruksi lemari dan panelnya

6.6

Komponen yang dipasang pada Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB)

6.6.1

Syarat umum

6.6.2

Sakelar, pemisah, pengaman lebur dan pemutus

6.6.3

Instrumen ukur dan indikator


7.

6.6.4

Penghantar rel

6.6.5

Komponen gawai kendali

6.6.6

Terminal dan sepatu kabel

7. Penghantar dan

7.1

Umum

pemasangannya

7.1.1

Persyaratan umum penghantar

7.1.2

Kabel

7.1.3

Kabel tanah

7.1.4

Penghantar udara di sekitar bangunan

7.1.5

Penghantar jenis lain

7.2

Identifikasi penghantar dengan warna

7.2.1

Ketentuan umum

7.2.2

Penggunaan warna loreng hijaukuning

7.2.3

Penggunaan warna biru

7.2.4

Penggunaan warna untuk pengawatan dengan kabel berinti tunggal

7.2.5

Pengenal untuk inti atau rel

7.2.6

Warna untuk kabel berselubung berinti tunggal

7.2.7

Warna selubung kabel

7.3

Pembebanan penghantar

7.3.1

Pembebanan terus menerus kabel instalasi dengan isolasi tunggal

7.3.2

Pembebanan terus menerus kabel instalasi dengan isolasi dan selubung PVC dan kabel fleksibel

7.3.3

Pembebanan terus menerus dan proteksi kabel berisolasi dan berselubung jenis lain

7.3.4

Pembebanan terus menerus kabel tanah berisolasi PVC


7.3.5

Pembebanan terus menerus kabel tanah berisolasi kertas, berpelindung logam (timbal atau aluminium)

7.3.6

Pembebanan terus menerus kabel tanah berisolasi XLPE

7.3.7

Pembebanan terus menerus penghantar udara di luar bangunan

7.4

Pembebanan penghantar dalam keadaan khusus

7.4.1

Definisi

7.4.2

Perhitungan pembebanan singkat dan intermiten

7.5

Proteksi arus lebih

7.5.1

Ketentuan umum

7.5.2

Penempatan gawai proteksi arus lebih

7.5.3

Penempatan gawai proteksi arus hubung pendek

7.5.4

Proteksi penghantar yang dihubungkan paralel

7.6

Proteksi penghantar dari kerusakan karena suhu yang sangat tinggi atau

7.7

sangat rendah

7.7.1

Proteksi sirkit listrik

7.5.4

Sirkit penerangan Proteksi penghantar yang

7.6

dihubungkan paralel Proteksi penghantar dari kerusakan

7.7

karena suhu yang sangat tinggi atau

7.7.1

sangat rendah

7.8

Proteksi sirkit listrik

7.8.1

Sirkit penerangan

7.8.2

Isolator, pipa instalasi dan


7.8.3

lengkapannya

7.8.4

Umum

7.8.5

Isolator

7.9

Pipa instalasi

7.9.1

Pemasangan isolator

7.9.2

Memasang pipa instalasi

7.9.3

Jalur pengantar

7.9.4

Umum

7.9.5

Jenis jalur pengantar

7.10

Penggunaan Syarat umum

7.10.1

Syarat penerangan

7.10.2

Syarat umum pemasangan penghantar (sampai dengan 1.000 volt) Daerah penggunaan Pemasangan penghantar harus

7.10.3

dilaksanakan demikian rupa sehingga tercapai suatu keseluruhan yang baik dan aman serta kelangsungan kerja terjamin. Pemasangan penghantar harus dilaksanakan demikian rupa sehingga

7.10.4

instalasi itu tahan terhadap pengaruh gaya elektrodinamik dan pembebanan termis yang merusak akibat arus hubung pendek yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan pemasangan yang baik, harus dipilih penghantar

7.10.5

yang memenuhi persyaratan ditinjau dari KHA, kekuatan isolasi, dan pembebanan mekanis sesuai Tabeltabel 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7


dan 7.1.10. Penghantar harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan cara 7.10.6

pemasangannya yang tepat atau dengan selubung khusus. Pada jarak yang masih terjangkau oleh tangan, penghantar harus diberi perlindungan yang memenuhi syarat

7.10.7

terhadap kerusakan mekanis, kecuali pada tempat tertutup. Penghantar yang boleh dipasang di dalam pipa instalasi ialah penghantar

7.10.8

berisolasi dengan bahan isolasi yang sesuai dengan keperluan itu dan dengan kemampuan isolasi yang cukup, sesuai yang tercantum pada Tabel 7.1.3. Yang boleh dipasang di dalam tanah atau di dalam air hanya kabel yang dibuat khusus untuk itu (lihat Tabel 7.1-5 dan

7.10.9

7.1-6). Kabel instalasi (misalnya NYM) di dalam dan di bawah plesteran, pada atau di atas langit-langit dan di dalam dinding

7.10.10

berongga dapat dianggap sebagai instalasi di luar jangkauan tangan serta dianggap telah dilindungi secara mekanis. Di tempat-tempat tersebut di atas, kabel instalasi harus dipasang

7.10.11

tegak lurus atau mendatar.


Pada pemasangan kabel berisolasi dan berinti tunggal (misalnya kabel rumah NYA) di dalam pipa, yang boleh dipasang di dalam suatu pipa hanya 7.10.12

kabel dari satu sirkit daya dan atau sirkit bantu. Pada pemasangan kabel atau kabel tanah yang berinti banyak, boleh dipasang lebih dari satu sirkit daya dalam satu pipa instalasi, berikut sirkit bantu yang

7.10.13

diperuntukkanbagi sirkit daya itu. Kalau sirkit bantu dipasang terpisah dari sirkit daya, maka penghantar dari beberapa sirkit bantu tersebut boleh disatukan di dalam satu pipa atau

7.10.14

dipakai kabel tanah berinti banyak. Apabila beberapa sirkit daya yang dipasang di dalam satu pipa mempunyai tegangan yang berbeda-beda, maka kabel atau kabel tanah berinti banyak yang digunakan untuk itu haruslah dipilih dari yang sesuai dengan tegangan kerja yang tertinggi.

7.10.15

Penghantar satu sirkit daya tidak boleh dibagi ke dalam beberapa pipa, kabel atau kabel tanah berinti banyak yang berbeda-beda, yang mengandung juga sirkit daya yang lain. Pada pemasangan kabel berinti banyak, penghantar netral dari suatu


7.10.16

sirkit tidak boleh digunakan sebagai penghantar netral sirkit yang lain, kecuali pada perlengkapan hubung bagi asalkan luas penampang

7.10.17

penghantar netral itu minimum sama dengan jumlah luas penampang normal dari penghantar netral masingmasing sirkit daya. Beberapa sirkit daya selama tidak terpotong penghantarnya boleh dilewatkan bersama-sama melalui satu kontak tarik tanpa menggunakan isolasi

7.10.18

pemisah. Isolasi pemisah diperlukan pada kotak tarik tersebut bila dilakukan penyambungan sirkit daya termaksud di atas. Untuk itu harus

7.10.19

diperhatikan ketentuan 7.11.1.2. Sambungan kabel, selubung logam, pelindung konsentris dan lapisan pelindung mekanis harus saling dihubunghantarkan dengan baik, kecuali bila disyaratkan bahwa gawaigawai itu dipisahkan. Pada pencabangan atau penyambungan dari penghantar yang selubung atau pelindung logamnya dibumikan, pelindung logam tersebut harus

7.10.20

dihubunghantarkan dengan baik, kecuali jika masing-masing bagian


dari selubung atau pelindung logam itu telah dibumikan dengan baik pada kedua sisi pencabangan atau penyambungannya. 7.10.21

Bumi tidak boleh sekali-kali digunakan sebagai penghantar balik untuk instalasi arus kuat, untuk hal semacam itu harus digunakan penghantar tersendiri Di dalam bangunan pada persilangan

7.10.22

atau pendekatan antara kabel arus kuat dan kabel arus lemah harus diambil tindakan untuk melindungi penghantar listrik arus lemah (telekomunikasi) terhadap pengaruh yang berbahaya atau merusak dengan membuat jarak minimum sebesar 1 cm atau dengan satu dinding pemisah. Klem dari

7.10.23

instalasi arus kuat dan arus lemah yang letaknya berdekatan harus di susun terpisah dan diletakkan demikian rupa sehingga mudah dibedakan yang satu dengan yang lain.

7.10.24

Di luar bangunan penghantar listrik arus kuat dan bagian konstruksi yang bersangkutan, sedapat mungkin

7.10.25

berjarak minimum 1 m dari penghantar listrik arus lemah (telekomunikasi) yang tidak dilindungi oleh pelindung elektromagnetik. Sistem penghantar penyalur arus harus


merupakan sirkit yang tidak terputus. Pipa gas, pipa air, bumi, dan benda logam lain yang kegunaan utamanya bukan untuk penyalur arus tidak 7.11

diperbolehkan dipakai sebagai

7.11.1

pengganti penyalur arus.

7.11.2

Penghantar netral atau penghantar nol

7.11.3

sistem penghantar penyalur arus

7.11.4

dalam bangunan pada seluruh panjangnya

7.11.5

harus berisolasi, yang memenuhi

7.12

ketentuan yang sama dengan yang

7.12.1

disyaratkan untuk penghantar kutub

7.12.2

atau penghantar fase dari sistem yang

7.12.3

bersangkutan, kecuali jika penghantar

7.12.4

kutub atau penghantar fase ini juga

7.12.5

tidak berisolasi.

7.12.6

Penghantar netral dan penghantar nol

7.13

dalam bangunan, termasuk pula semua penghantar cabang yang dihubungkan

7.13.1

padanya harus dapat dikenal secara jelas dan seragam pada seluruh

7.13.2

panjangnya sesuai dengan 7.2.2 dan 7.2.3. Pada penghantar netral atau penghantar nol tidak boleh dipasang sakelar, kecuali

7.13.3

sesuai dengan 4.12.2. Penghantar yang terpasang akan tetapi tidak dipakai lagi, harus dibebaskan dari

7.13.4

sumber tegangan. Penghantar tersebut


tidak boleh tinggal bersama-sama dengan penghantar yang masih bertegangan, 7.13.5

kecuali jika kedua ujungnya diproteksi secara baik dari sentuh langsung (misalnya ujung kabelnya ditutup dengan isolasi secara baik atau

7.13.6

dihubungkan dengan klem yang tertutup). Sambungan dan hubungan Umum Sambungan kabel dan kabel tanah Cara menghubungkan Hubungan kabel instalasi permanen

7.13.7

dengan perlengkapan listrik Penutupan ujung kabel tanah yang terbuka Instalasi dalam bangunan Kabel rumah tanpa selubung Kabel instalasi berselubung Pemasangan kabel instalasi pipih

7.13.8

Penghantar telanjang Pemasangan kabel instalasi yang fleksibel Pemasangan kabel fleksibel Pemasangan penghantar dalam pipa instalasi

7.13.9

Hanya kabel rumah yang tidak rusak boleh dipasang di dalam pipa instalasi. Di dalam pipa instalasi tidak boleh ada sambungan penghantar; penyambungan penghantar ini harus dilaksanakan


dalam kotak sambung atau kotak cabang yang diperuntukkan bagi maksud itu. Kabel rumah berisolasi karet (NGA) dan berisolasi PVC (NYA) harus dipasang di 7.14

dalam pipa instalasi; jika tidak, maka

7.14.1

harus ditempuh cara-cara tersebut dalam 7.12.1. Kabel rumah dan kabel instalasi hanya boleh dimasukkan/ditarik ke dalam pipa instalasi setelah pipa untuk setiap sirkit daya terpasang lengkap.

7.14.2

Kabel rumah dan kabel instalasi tidak boleh dipasang dalam pipa sebelum pekerjaan kasar, antara lain pembetonan dan plesteran, diselesaikan. Jumlah kabel rumah berisolasi karet (NGA) dan berisolasi PVC (NYA)

7.14.3

yang dipasang dalam pipa, harus memungkinkan penarikan dengan mudah. Jumlah kabel rumah tersebut, tidak boleh melebihi apa

7.14.4

yang tercantum dalam Tabel 7.8-1 dan 7.8-2. Untuk macam kabel rumah tersebut yang mempunyai diameter luar lebih besar dari apa yang terdapat dalam tabel, jumlahnya harus dikurangi sehingga


penarikan yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan mudah, dengan 7.15

memperhatikan 7.13.1.8.

7.15.1

Untuk jenis penghantar, yang

7.15.2

ukurannya tidak tercantum dalam Tabel 7.8-1 dan 7.8-2, jumlah dan ukuran penghantar

7.15.3

yang boleh dimasukkan dalam satu pipa instalasi

7.15.4

harus ditentukan sehingga faktor pengisian tidak lebih dari ketentuan Kabel rumah dari sistem arus bolak-

7.15.5

balik yang dipasang di dalam pipa yang

7.15.6

bersifat magnetis (misalnya: pipa

7.16

instalasi dari baja) harus dikelompokkan sehingga kabel rumah

7.16.1

yang tersebut di bawah ini berada

7.16.2

dalam pipa yang sama :

7.16.3

Pada sistem fase tiga : Kabel rumah dari ketiga fase dan kawat netralnya

7.16.4

(kalau ada) Pada sistem fase dua :Kabel rumah

7.16.4

dari kedua fase dan kawat netralnya (kalau ada) Pada sistem fase tunggal : Kabel

7.16.6

rumah dari fase dan kawat netralnya. Penghantar seret dan penghantar

7.16.7

kontak

7.16.8

Penghantar telanjang yang bertegangan dari penghantar seret dan

7.16.9

penghantar kontak dan bagian telanjang yang


7.16.10

tergolong di dalamnya, harus dilindungi secara baik dan tepat dari

7.17

sentuhan, dengan cara pemasangannya atau dengan pertolongan perlengkapan khusus. Di tempat yang dekat dan mudah terlihat dari penghantar seret dan penghantar kontak harus terdapat perlengkapan pengaman yang dapat dilayani dari bawah, yang dapat membuat penghantar tersebut bebas tegangan dan mem-pertahankannya tetap bebas tegangan. Jika penghantar seret dan penghantar kontak terbagi dalam dua bagian atau lebih maka masing-masing bagian harus dapat dibuat bebas tegangan dan dipertahankan tetap bebas tegangan. Kedudukan kerja sakelar bagian atau pemisah bagian harus dapat dilihat jelas dari tempat pelayanannya, sedang kedudukan terbukanya harus dapat dijamin dengan cara menguncinya atau cara lain yang sekurang-kurangnya sederajat, dan anak kuncinya diserahkan kepada pegawai ahli yang bertanggung jawab dan ditugaskan untuk itu. Pemasangan kabel tanah Umum Persilangan dan pendekatan kabel


tanah dengan kabel tanah instalasi telekomunikasi Persilangan dan pendekatan kabel tanah dengan jalan kereta rel dan jalan raya Persilangan dan pendekatan kabel tanah dengan saluran air dan bangunan Pengairan Pendekatan kabel tanah dengan instalasi listrik di atas tanah Kabel tanah yang keluar dari tanah Pemasangan penghantar udara di sekitar bangunan Umum Penghantar udara Jarak penghantar udara tegangan rendah dengan tanah dan dengan benda lain Penghantar udara telanjang tegangan rendah di atas atap bangunan Proteksi penghantar udara tegangan rendah dari hubung pendek, tegangan lebih dan beban mekanis Perlindungan terhadap gas, uap dan lain-lain Kawat tambat dan tiang sangga Penghantar udara berisolasi dipasang pada tembok dan lain-lain Jarak bagian konstruksi penghantar udara terhadap kabel tanah Penghantar udara yang tidak bekerja atau yang tidak digunakan Pemasangan penghantar khusus


8.

8. Ketentuan untuk

8.1

Ruang lingkup

berbagai ruang dan

8.2

Ruang kerja listrik

instalasi khusus

8.2.1

Umum

8.2.2

Perlindungan

8.2.3

Instalasi

8.3

Ruang kerja listrik terkunci

8.3.1

Umum

8.4

Ruang uji bahan listrik dan

8.4.1

laboratorium listrik

8.4.2

Umum

8.4.3

Instalasi

8.5

Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan

8.5.1

Umum

8.5.2

Klasifikasi ruang

8.5.3

Kelompok perlengkapan

8.5.4

Penggunaan dan penandaan

8.5.5

Pemilihan perlengkapan listrik

8.5.6

Perlengkapan yang digunakan dalam setiap zone

8.5.7

Proteksi dari pembusuran yang membahayakan

8.5.8

Penyama potensial

8.5.9

Sistem pengawatan

8.5.10

Sistem kabel

8.5.11

Sistem konduit untuk selungkup tahan

8.5.12

api

8.6

Tanda

8.6.1

Ruang lembab termasuk ruang

8.6.2

pendingin

8.7

Ruang lembab

8.8

Ruang pendingin

8.8.1

Ruang sangat panas


8.8.2

Ruang berdebu Definisi

8.9

Ruang berdebu merujuk ke Publikasi IEC 1241-1-2, 1241-2-1 dan 1241-2-2

8.9.1

Ruang dengan gas, bahan atau debu yang korosif Untuk ruang dengan gas atau debu yang korosif mengacu ke Publikasi

8.9.2

IEC 1241-1-1, IEC 1241-1-2, IEC 1241-2-1 dan IEC 1241-2-2. Mesin, pesawat, dan penghantar listrik, serta pelindung yang bersangkutan harus didesain, dilindungi, dipasang dan

8.10

dihubungkan sedemikian rupa

8.10.1

sehingga tahan terhadap pengaruh

8.10.2

yang merusak dari bahan, debu, atau

8.10.3

gas yang korosif itu.

8.10.4

Ruang radiasi

8.10.5

Ruang sinar X

8.10.6

Ruang radiasi tinggi

8.10.7

Ruang mikroskop elektron

8.11

Sel radioaktif

8.11.1

Ruang gama Ruang linac (linear accelerator)

8.11.2

Ruang neutron

8.11.3

Perusahaan kasar

8.12

Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB)

8.12.1

Penghantar

8.12.2

Peranti lain

8.13

Pekerjaan dalam ketel uap, tangki dan bejana logam lainnya

8.13.1

Batas tegangan dan pembumian


Penghantar Peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya 8.13.2

Jika pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya, digunakan tenaga listrik, badan kapal dari logam harus

8.13.3

dibumikan dengan baik. Untuk pemasangan instalasi listrik

8.13.4

pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya, berlaku ketentuan dalam 8.6 dan 8.11. Untuk penghantar mesin dan pesawat

8.14

randah berlaku juga ketentuan dalam

8.14.1

8.12.

8.14.2

Ketentuan dalam 8.13.3.1 tidak

8.14.3

berlaku untuk penghantar mesin dan pesawat

8.15

randah, yang dipasang untuk waktu

8.15.1

lama pada suatu tempat dan di luar

8.16

jangkauan tangan. Derek dan lif listrik Pencegahan bahaya tegangan sentuh

8.16.1

Instalasi

8.16.2

Perlengkapan Hubung Bagi dan

8.16.3

Kendali (PHB)

8.16.4

Instalasi rumah dan gedung khusus

8.16.5

Umum

8.17

Gedung pertunjukan, gedung

8.17.1

pertemuan, musium, pasar, toko dan

8.17.2

gedung umum lainnya

8.17.3

Umum

8.18

Penghantar


8.18.1

Penerangan ruangan

8.18.2

Penerangan darurat

8.18.3

Perlengkapan listrik

8.19

Instalasi listrik desa

8.19.1

Umum Instalasi-rumah sederhana di desa Sambungan Rumah Desa (SRD) Instalasi sementara

8.19.2

Umum Penghantar Penerangan pesta Instalasi semi permanen Instalasi semi permanen untuk tegangan menengah seluruhnya harus

8.20

memenuhi ketentuan umum yang berlaku untuk tegangan itu.

8.20.1

Instalasi semi permanen untuk tegangan rendah harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk instalasi

8.20.2

permanen. Penghantar yang digunakan sekurang-kurangnya harus dari jenis penghantar berisolasi karet atau PVC. Instalasi dalam masa pekerjaan pembangunan Sepanjang dalam pasal ini tidak

8.20.3

ditetapkan lain, berlaku 8.18 dengan memperhatikan 9.13.4.1. Instalasi listrik di tempat yang lembab, seperti dalam galian, dalam ruang

8.20.4

bawah tanah dan sebagainya harus dipasang sedemikian rupa sehingga instalasi

8.20.5

tidak kena air, dan sedapat mungkin di luar jangkauan tangan.


Penghantar suplai yang tidak untuk dipindah-pindahkan sedapat mungkin 8.20.6

harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku.

8.20.7

Bagian luar dari fiting lampu harus dibuat dari bahan porselin, atau bahan isolasi

8.20.8

lain yang setara. Untuk melindungi perlengkapan harus

8.21

dipasang pengaman lebur atau gawai

8.21.1

proteksi lain pada sirkit yang

8.21.2

bersangkutan.

8.21.3

Lemari hubung bagi harus diberi

8.22

perlindungan terhadap percikan air.

8.22.1

Penghantar berisolasi harus dipasang

8.22.2

sedemikian rupa sehingga tidak

8.22.3

mengganggu lalu lintas

8.22.4

orang.Sambungan pada penghantar

8.22.5

berisolasi harus diberi isolasi yang

8.22.6

cukup.

8.22.7

Instalasi generator (genset) darurat

8.23

Umum

8.23.1

Syarat bangunan/ruang

8.23.2

Generator darurat

8.23.3

Instalasi penerangan darurat

8.23.4

Ruang lingkup

8.24.5

Persyaratan pokok Jenis penerangan

8.24.6

Jenis sistem Sistem instalasi listrik

8.24.7

Sumber daya darurat

8.24.8

Sistem kendali Instalasi listrik di dalam kamar mandi

8.24.9

Umum


8.24

Klasifikasi zone

8.24.1


8.25

Ikatan penyama potensial suplemen

8.25.1

Penerapan tindakan proteksi dari kejut

8.25.2

listrik

8.25.3

Pemilihan dan pemasangan

8.25.4

perlengkapan listrik

8.25.5

Pengawatan

8.25.6

Perlengkapan Hubung Bagi dan

8.25.7

Kendali (PHB)

8.25.8

Perlengkapan lain yang dipasang Instalasi ruang terbuka Umum Kolam renang dan kolam lainnya

8.26

Umum

8.26.1

Klasifikasi

8.26.2

Proteksi untuk keselamatan Persyaratan khusus untuk setiap zone

8.26.3

Pengaruh luar Pengawetan

8.27

Perlengkapan listrik untuk air mancur

8.27.1

Persyaratan khusus untuk instalasi

8.27.2

perlengkapan listrik tegangan rendah

8.27.3

dalam Zone 1 pada kolam renang dan

8.27.4

juga kolam lainnya. Penerangan tanda dan penerangan

8.27.5

bentuk

8.27.6

Umum

8.28

Penerangan tanda dan penerangan bentuk tegangan rendah Penerangan tanda dan penerangan bentuk tegangan menengah Fasilitas pelayanan kesehatan Ruang lingkup dan klasifikasi ruang


Cara pengawatan dan perlengkapan Tindakan proteksi Tindakan proteksi terhadap bahaya ledakan dan kebakaran Catu Daya Pengganti Khusus (CDPK) Menguji instalasi Jenis ruang khusus 9.

Bagian 9

9.1

Ruang lingkup (meliputi perancangan,

Pengusahaan

pembangunan,pemasangan,

instalasi listrik

pelayanan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik serta 9.2

pengamanannya)

9.2.1

Izin Setiap orang atau badan perancang, pemasang dan pemeriksa atau penguji instalasi listrik harus mendapat izin

9.2.2

kerja dari instansi yang berwenang. Setiap instalasi listrik harus dilengkapi dengan rancangan instalasi yang dibuat oleh

9.3

perancang yang mendapat izin kerja

9.4

dari instansi yang berwenang.

9.4.1

Pelaporan

9.4.2

Proteksi pemasangan instalasi listrik Pencegahan bahaya kebakaran

9.4.3

Perlengkapan listrik yang diperbaiki

9.4.4

atau diganti

9.4.5

Pemeriksaan dan pengujian instalasi

9.4.6

listrik Pemasangan gambar instalasi

9.5

Pemasangan papan dan tanda

9.5.1

peringatan

9.5.2

Pemasangan instrumen ukur dan


gawai kendali Pemasangan instalasi listrik 9.5.3

Persyaratan umum (persyaratan

9.5.4

pekerjaan instalasi listrik di luar atau

9.5.5

di dalam gedung) Perancang, pemasang dan pemeriksa

9.5.6

atau penguji instalasi listrik

9.5.7

Tenaga kerja

9.5.8

Tempat kerja pemasangan instalasi

9.6

listrik

9.6.1

Pamasangan rambu bahaya dan papan

9.6.2

pemberitahuan Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik Uji coba instalasi listrik

9.6.3

Wewenang dan tanggung jawab Pengaturan instalasi bangunan bertingkat Fungsi PHB Utama

9.7

Pada setiap lantai gedung bertingkat

9.7.1

harus dipasang sakelar masuk untuk pengaturan seluruh instalasi pada

9.7.2

lantai yang bersangkutan. Pada setiap unit rumah tinggal dari

9.7.3

setiap lantai harus dipasang sakelar masuk untuk pengaturan instalasi unit rumah tinggal tersebut. Pemasangan kabel tanah

9.8

Sebelum dipasang, kabel tanah harus diperiksa dahulu

9.8.1

Hal-hal yang harus dilakukan setelah

9.8.2

kabel terpasang dalam parit galian.


Untuk keselamatan manusia dan 9.8.3

keandalan kabel tanah yang sudah ditanam, sebelum kabel itu diberi tegangan kerja, resistans isolasinya

9.9

harus diukur dan kabelnya diuji

9.9.1

pada tegangan ujinya.

9.9.2

Pemasangan penghantar udara

9.9.3

tegangan rendah (TR) dan tegangan

9.9.4

menengah (TM)

9.10

Syarat Pada sambungan listrik

9.10.2

berderet

9.10.3

Syarat Untuk menjaga keselamatan

9.10.4

pembongkaran salah satu bangunan Bangunan berderet yang rapat, seperti

9.10.5

antara lain rumah petak, dikecualikan

9.10.6

dari

9.10.7

ketentuan dalam 9.8.2 di atas.

9.11

Keselamatan dalam pekerjaan

9.11.1

Memasuki ruang kerja listrik Bekerja pada keadaan tidak bertegangan

9.11.2

Bekerja pada keadaan bertegangan Bekerja di dekat instalasi yang bertegangan Pelayanan

9.11.3

Petugas pelayanan

9.11.4

Ruang bebas Pengusahaan instalasi besar (di atas 200 kVA)

9.12

Cara membebaskan tegangan

9.12.1

Mengamankan keadaan tidak

9.12.2

bertegangan

9.12.3

Cara memulihkan tegangan


9.12.4

Hal yang tidak dibenarkan dalam

9.12.5

pelayanan

9.13

Orang yang tidak berwenang dilarang

9.13.1

melayani atau mendekati bagian

9.13.2

instalasi

9.13.3

yang dapat menimbulkan bahaya

9.13.4

Dilarang melayani instalasi listrik tanpa perintah dari penanggung jawab, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada 9.10.5.2. Dilarang melayani instalasi listrik Pada instalasi rumah, seseorang yang mengerti listrik dapat melayani instalasi listrik seorang diri. Pemeliharaan Ketentuan Gejala kerusakan Penerangan di tempat perlengkapan listrik Pengingat Rambu peringatan Pemeliharaan ruang dan instalasi khusus Ruang dengan bahaya ledakan Bahan mudah terbakar Instalasi darurat Instalasi sementara

SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)


No.

Regulasi

Pasal

Ayat

Keterangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

1

1

1

2

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2


Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah adalah Gubernur,

Kalimantan Tengah

3


1

3

Ketenagalistrikan Dan

Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4


Menteri adalah Menteri yang tugas dan 4

tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi.


Gubernur adalah Gubernur

Nomor 6 Tahun 2012

5

Tentang

5

Kalimantan Tengah.

Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

Peraturan Daerah Provinsi

6

Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 6

adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Provinsi Kalimantan



Tengah.


7


Bupati/Walikota adalah 7

Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.


Dinas adalah Dinas yang tugas dan

Kalimantan Tengah

8


8


tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas

Kalimantan Tengah

9


9


yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.


Ketenagalistrikan adalah segala

Kalimantan Tengah

10


10


sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Pemanfaatan Energi

11


Tenaga Listrik adalah suatu energi

Kalimantan Tengah

sekunder yang dibangkitkan,


11

segala macam keperluan tidak


termasuk listrik yang dipakai untuk

Pemanfaatan Energi

komunikasi elektronika atau isyarat.


12

ditransmisikan dan distribusikan untuk


Penyediaan Tenaga Listrik adalah 12

pengadaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan titik



pemakaian.


13


13

Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.


Transmisi Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

14


penyaluran tenaga listrik dari suatu 14

sumber pembangkit ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau


penyaluran tenaga listrik antar sistem.


Distribusi Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

15


15


penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.

Pemanfaatan Energi

16


Sistem Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

rangkaian instalasi tenaga listrik dari


16

pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak


dalam rangka penyediaan tenaga

Pemanfaatan Energi

listrik.


17


17

Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik.


18


Konsumen adalah setiap orang atau 18

badan usaha yang menggunakan tenaga listrik.



19


Penjualan Tenaga Listrik adalah 19

kegiatan usaha untuk penjualan tenaga listrik kepada konsumen.


Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

20


penyelenggaraan kegiatan usaha 20

konsumen yang tersambung pada


tegangan rendah.

Pemanfaatan Energi

21

penjualan tenaga listrik kepada


Harga Jual Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

harga tenaga listrik yang disepakati


21

antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada


konsumen yang ditetapkan oleh

Pemanfaatan Energi

Pemerintah Daerah. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional adalah rencana


pengembangan, transmisi dan

Kalimantan Tengah

22


distribusi tenaga listrik yang meliputi 22

bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang


diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

Pemanfaatan Energi

tenaga listrik di suatu wilayah, antar wilayah atau secara nasional. Peraturan Daerah Provinsi

Rencana Umum Ketenagalistrikan

Kalimantan Tengah

23

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

Daerah adalah rencana pengembangan 23

sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik


yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu daerah atau antar daerah.

24


Rencana Usaha Penyediaan Tenaga

Kalimantan Tengah

Listrik atau RUPTL adalah pedoman


24

pelaksanaan penyediaan tenaga listrtik bagi pemegang izin usaha penyedia


tenaga listrik dan pemegang izin

Pemanfaatan Energi

operasi.


Izin Operasi yang selanjutnya

Kalimantan Tengah

25


25


disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.


Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik

Kalimantan Tengah

26


yang selanjutnya disingkat IUPTL 26

adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk


kepentingan umum.

Pemanfaatan Energi

Pemegang Izin Usaha Penyediaan

27


Tenaga Listrik yang selanjutnya

Kalimantan Tengah

disingkat PIUPTL adalah


27

BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta, yang telah mendapat


izin untuk melakukan usaha

Pemanfaatan Energi

penyediaan tenaga listrik untuk kepetingan umum.


Pemegang Izin Operasi untuk

Kalimantan Tengah

28


kepentingan sendiri yang selanjutnya 28

disingkat PIO adalah Koperasi, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah


mendapat izin operasi dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

29


Usaha Penunjang Tenaga Listrik 29

adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.


Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang Peraturan Daerah Provinsi

penyediaan tenaga listrik meliputi

Kalimantan Tengah

30


konsultasi, pembangunan dan 30

pemasangan instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik


penelitian dan pengembangan,

Pemanfaatan Energi

pendidikan dan pelatihan, usaha jasa lain yang langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang selanjutnya disingkat PUIL Peraturan Daerah Provinsi

Tahun 2000 adalah hasil

Kalimantan Tengah

31


penyempurnaan dari Peraturan Umum 31

Instalasi Listrik 1987 dengan memperhatikan standar IEC


(International Electrotechnical

Pemanfaatan Energi

Commision) dan standar internasional lainnya yang berkaitan. Pemegang Izin Usaha Penunjang


32


32

Tenaga listrik yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah Koperasi, Badan Usaha, Badan Usaha



Ketenagalistrikan yang telah

Pemanfaatan Energi

mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik adalah yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut konsultasi ketenagalistrikan adalah

33


segala kegiatan yang bersifat non fisik

Kalimantan Tengah

yang meliputi studi kelayakan


33

perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi dan pengujian di bidang


Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Pemanfaatan Energi

Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energipenyediaan dan pemanfaatan

tenaga listrik. Pembangunan dan Pemasangan Peraturan Daerah Provinsi

Instalasi Tenaga Listrik adalah segala

Kalimantan Tengah

34


kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan 34

pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk


pengadaannya yang berdasarkan

Pemanfaatan Energi

kepada perencanaan tertentu Peraturan Daerah Provinsi

Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

Kalimantan Tengah

35


adalah kegiatan pengukuran dan 35

hasil pembangunan dan pemasangan


termasuk hasil pemeliharaan.

Pemanfaatan Energi

36


penilaian untuk kerja suatu instalasi

36

Konsuil adalah Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Tenaga


Nomor 6 Tahun 2012

Listrik.

Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

37


Laik operasi instalasi adalah kelaikan

Kalimantan Tengah

suatu instalasi baik instalasi yang baru


37

dipasang atau hasil perbaikan atau renovasi baik secara teknis yang


mengacu pada Standar Nasional

Pemanfaatan Energi

Indonesia (SNI). Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik


adalah kegiatan usaha untuk

Kalimantan Tengah

38


mengendalikan dan 38

mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi


serta membuat rencana pengembangan

Pemanfaatan Energi

sistem tenaga listrik. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan Peraturan Daerah Provinsi

dan pengujian atas instalasi

Kalimantan Tengah

39


pembangkit jaringan transmisi, 39

jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan


maksud agar instalasi tetap berada

Pemanfaatan Energi

dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaanya aman serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil. 40


40

Penelitian dan Pengembangan adalah


Nomor 6 Tahun 2012

kegiatan yang mencakup penelitian

Tentang

dan pengembangan teknologi untuk


memperbaiki mutu dan meningkatkan

Pemanfaatan Energi

kemampuan secara ekonomi atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

41

42


Perencanaan adalah suatu kegiatan

Kalimantan Tengah

membuat rancangan yang berupa suatu


41

berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar


untuk melaksanakan pembangunan

Pemanfaatan Energi

dan pemasangan instalasi.


Instalasi Tenaga Listrik adalah

Kalimantan Tengah

bangunan sipil, elektromekanik, mesin,


42

peralatan, saluran dan perlengkapan yang di gunakan untuk pembangkitan,


konversi transformasi, distribusi dan

Pemanfaatan Energi

pemanfaatan tenaga listrik. Tenaga Teknik adalah orang yang

43


mempunyai sertifikat keahlian khusus

Kalimantan Tengah

yang diperlukan dalam pelaksanaan


43

pekerjaan, konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan


instalasi ketenagalistrikan yang

Pemanfaatan Energi

berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.


Lembaga Sertifikasi adalah lembaga

Kalimantan Tengah

44


yang telah diakreditasi oleh instansi 44

yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikat keahlian, sertifikasi keterangan dan sertifikat


operasi. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

45


Jaringan Distribusi adalah jaringan 45

tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35000 Volt.


46


Jaringan Transmisi adalah jaringan 46

tegangan listrik yang bertegangan kerja di atas 35000 Volt.


Pembangkit adalah pembangkit tenaga

Kalimantan Tengah

47


listrik termasuk gedung dan 47

maksud itu beserta alat- alat yang


diperlukan.

Pemanfaatan Energi

48

perlengkapan yang dipakai untuk


Koperasi adalah badan usaha yang

Kalimantan Tengah

beranggotakan orang seorang atau


48

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan


prinsip dan azas kekeluargaan sebagai

Pemanfaatan Energi

gerakan ekonomi rakyat.


Swasta adalah badan hukum yang

Kalimantan Tengah

49


49


didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang tenaga listrik.

Pemanfaatan Energi

Ganti Kerugian adalah penggantian


50


50

atas nilai tanah berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah


51


sebagai akibat pelepasan atau

Pemanfaatan Energi

penyerahan hak atas tanah.


Kompensasi adalah pemberian

Kalimantan Tengah

sejumlah uang kepada pemegang hak


51

atau penyerahan hak atas tanah,


bangunan-bangunan dan atau benda-

Pemanfaatan Energi

benda lain yang terkait dengan tanah.


Perusahaan Jasa Inspeksi ialah

Kalimantan Tengah

52

atas tanah, bangunan-bangunan dan


perusahaan yang bergerak dalam 52

bidang jasa inspeksi ketenagalistrikan yang diakreditasi oleh Lembaga yang


berwenang.


Rencana Umum Energi Daerah adalah

Kalimantan Tengah

53


53


rencana pengembangan energi didaerah sesuai potensi yang ada guna memenuhi kebutuhan energi didaerah.


Energi adalah kemampuan untuk

Kalimantan Tengah

54


54


melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetika.


Sumber energi adalah suatu yang dapat

Kalimantan Tengah

55


55


menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.


56

Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012

56

Energi alternatif adalah energi selain minyak bumi.


Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh Peraturan Daerah Provinsi

teknologi baru baik yang berasal dari

Kalimantan Tengah

57


sumber energi terbarukan maupun 57

sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, gas metana batu bara (coal


bed methan ), batubara tercairkan (

Pemanfaatan Energi

liguified coal ), dan batubara tergaskan (gasified coal ). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

58


58

Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.


Sumber energi terbarukan adalah Peraturan Daerah Provinsi

sumber energi yang dihasilkan dari

Kalimantan Tengah

59


sumber energi yang berkelanjutan jika 59

dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari,


aliran dan terjunan air, serta gerakan

Pemanfaatan Energi

dan perbedaan suhu lapisan laut. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

60


60

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.


61


Sumber energi tak terbarukan adalah 61

sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang akan habis jika



dieksploitasi secara terus menerus,

Pemanfaatan Energi

antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut, dan serpih bitumen.


62

Energi tak terbarukan adalah energi

Nomor 6 Tahun 2012

62

Tentang

yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.


Energi primer adalah energi yang

Kalimantan Tengah

63

Nomor 6 Tahun 2012

63

Tentang Ketenagalistrikan Dan

langsung diberikan oleh alam dalam wujud aslinya dan belum mengalami perubahan/konversi.

Pemanfaatan Energi

BAB II Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan

64


energi menganut asas manfaat,

Kalimantan Tengah

efisiensi, optimasi ekonomi dalam


2

-

pemanfaatan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan, percaya pada


kemampuan sendiri, keamanan dan

Pemanfaatan Energi

keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan. (ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ) Penyelenggaraan usaha


ketenagalistrikan dan pemanfaatan

Kalimantan Tengah

65


energi 3

-

memiliki tujuan :

a. untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan


kemakmuran masyarakat secara adil dan merata; b. mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan; c. mendorong terciptanya kegiatan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi di daerah lebih efektif, efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing secara kompetitif. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. wewenang dan tanggung jawab; Peraturan Daerah Provinsi

b. perencanaan;

Kalimantan Tengah

66


c. perizinan; 4

-

d. penyediaan; e. pengelolaan;


f. pembinaan dan pengawasan;

Pemanfaatan Energi

g. pemanfaatan; h. evaluasi; dan i. sanksi. BAB III Kewenangan dan tanggung jawab

67


pengelolaan usaha ketenagalistrikan

Kalimantan Tengah

dan pemanfaatan energi dilaksanakan


5

-

oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing- masing


yang diatur dan ditetapkan dalam

Pemanfaatan Energi

Peraturan Daerah. (WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB)

68


6

1

PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN


Nomor 6 Tahun 2012

Pemerintah Daerah menyusun

Tentang

Rencana Umum Ketenagalistrikan


Daerah.

Pemanfaatan Energi

Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, Pemerintah Peraturan Daerah Provinsi

Provinsi menampung dan

Kalimantan Tengah

69

mengikutsertakan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2012

2

Tentang

Kabupaten/Kota, pikiran serta pandangan yang hidup dalam


masyarakat dengan berpedoman pada

Pemanfaatan Energi

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam menyusun RUPTL Pihak

Kalimantan Tengah

70

Nomor 6 Tahun 2012

3


PIUPTL maupun PIO wajib memperhatikan masukan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam RUKD.

Pemanfaatan Energi

71

72

73


Apabila RUKD Pemerintah Daerah

Kalimantan Tengah

belum tersedia, maka pihak PIUPTL

Nomor 6 Tahun 2012

4

Tentang

maupun PIO sebelum menetapkan RUPTL, terlebih dahulu wajib


meminta masukan kepada Pemerintah

Pemanfaatan Energi

Daerah melalui Dinas.


PERIZINAN USAHA

Kalimantan Tengah

KETENAGALISTRIKAN Bagian


7

1

Kesatu Jenis Usaha Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :


a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan

Pemanfaatan Energi

b. usaha penunjang tenaga listrik.


Usaha penyediaan tenaga listrik


2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas meliputi jenis usaha :


Tentang

a. pembangkitan tenaga listrik;


b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi

Pemanfaatan Energi

tenaga listrik; d. penjualan tenaga listrik.


Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Kalimantan Tengah

74

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Nomor 6 Tahun 2012

5

Tentang

huruf b terdiri atas : a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b.


industri penunjang tenaga listrik.

Pemanfaatan Energi

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas meliputi : a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;

75


b. pembangunan dan pemasangan

Kalimantan Tengah

instalasi tenaga listrik;

Nomor 6 Tahun 2012

6

Tentang

c. pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga


listrik;

Pemanfaatan Energi

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan ; g. pendidikan dan pelatihan; h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.


Industri Penunjang Tenaga Listrik

Kalimantan Tengah

76


Nomor 6 Tahun 2012

7

Tentang

peralatan tenaga listrik; dan b. industri


pemanfaatan tenaga listrik.

Pemanfaatan Energi

77


huruf b di atas meliputi : a. industri

8

1

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik


Nomor 6 Tahun 2012

dan Izin Operasi

Tentang

Izin usaha untuk menyediakan tenaga


listrik terdiri atas :

Pemanfaatan Energi

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. izin operasi.


Setiap orang yang menyelenggarakan


2


penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.


Setiap orang yang menyelenggarakan


3


penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi.


IUPTL untuk kepentingan umum

Nomor 6 Tahun 2012

4

Tentang

berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.


IO penyediaan listrik untuk


5


kepentingan sendiri berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.


Permohonan perpanjangan IUPTL dan


6


IO diajukan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.


9

1

IUPTL sebagaimana dimaksud dalam


Kalimantan Tengah

Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan

Nomor 6 Tahun 2012

sesuai jenis usahanya sebagaimana

Tentang

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).


Ketentuan mengenai prosedur, syarat-

Kalimantan Tengah

syarat serta besaran kapasitas IO

Nomor 6 Tahun 2012

2

Tentang

ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut


dengan Peraturan Gubernur.


IUPTL dan IO sebagaimana dimaksud


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) 10

1

diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan


administrasi.


Ketentuan mengenai syarat dan tata

Kalimantan Tengah

cara permohonan dan pemberian


2

IUPTL, terlebih dahulu dikeluarkan Izin Prinsip kepada Badan Usaha yang


telah memenuhi persyaratan

Pemanfaatan Energi

administrasi dan persyaratan teknis

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Tata cara penerbitan IUPTL akan 3

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Dan

IUPTL dicabut atau dibatalkan apabila 4

melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Energi


Bagian Ketiga Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Peraturan Daerah Provinsi

Penyedia Tenaga Listrik dan Izin

Kalimantan Tengah

Operasi


11

1

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri apabila


fasilitasnya lintas Kabupaten/Kota

Pemanfaatan Energi

dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan IO dari Gubernur. Penerbitan IO tenaga listrik untuk


kepentingan sendiri yang tidak lintas

Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota namun Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2012

2

Tentang

Kabupaten/Kota belum melaksanakannya, maka Pemerintah


Provinsi wajib memberikan asistensi

Pemanfaatan Energi

kepada Kabupaten/Kota. Penerbitan IUPTL dan IO tenaga Peraturan Daerah Provinsi

listrik yang tidak lintas

Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh

Nomor 6 Tahun 2012

3

Tentang

Pemerintah Provinsi setelah ada penyerahan secara tertulis dari


Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai

Pemanfaatan Energi

dengan peraturan perundangundangan. Izin Usaha Penunjang Tenaga


Listrik

Kalimantan Tengah

Kegiatan Usaha Jasa Penunjang


12

1

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan


huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan

Pemanfaatan Energi

Usaha setelah mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari


Gubernur. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. usaha konsultasi dalam bidang listrik; b. usaha pembangunan dan Peraturan Daerah Provinsi

pemasangan instalasi tenaga listrik;

Kalimantan Tengah

c. usaha pengujian instalasi tenaga


2

listrik; d. usaha pengoperasian instalasi tenaga


listrik;

Pemanfaatan Energi

e. usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. usaha penelitian dan pembangunan; g. usaha pendidikan dan pelatihan; dan h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Ketentuan mengenai persyaratan


teknik, tata cara permohonan,


klasifikasi jenis usaha, penggolongan 3

dan lingkup layanan bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemanfaatan Energi

Gubernur. Peraturan Daerah Provinsi

Untuk Jenis-Jenis Usaha Penunjang


Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 4

jasa kontruksi diatur tersendiri dalam


Undang-Undang Jasa Kontruksi.


pada ayat (4) yang berkaitan dengan

5

Biaya pemasangan instalasi ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari


Nomor 6 Tahun 2012

masing-masing lembaga usaha jasa

Tentang

penunjang.


Bagian Kelima Peraturan Daerah Provinsi

Izin Pengoperasian Instalasi Tenaga

Kalimantan Tengah

Listrik


13

1

Setiap instalasi tenaga listrik yang akan dioperasikan secara komersial


atau pribadi wajib memiliki Sertifikat

Pemanfaatan Energi

Uji Laik Operasi yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi.


Penerbitan sertifikat laik operasi untuk


2


instalasi tegangan rendah dilaksanakan oleh lembaga independen yang sifat usahanya nirlaba.

Pemanfaatan Energi

Pemeriksaan dan pengujian instalasi Peraturan Daerah Provinsi

pemanfaatan tenaga listrik konsumen

Kalimantan Tengah

tegangan menengah dan instalasi


3

pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen


tegangan menengah dilakukan oleh

Pemanfaatan Energi

lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi.


Syarat laik operasi harus sesuai PUIL


4


Tahun 2000 dan peralatan yang digunakan harus berlabel Standar Nasional Indonesia.

Pemanfaatan Energi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012

5

Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dibebankan kepada pemohon


Tentang

pemegang IO dan pemegang IUPTL


yang jumlahnya sesuai peraturan yang

Pemanfaatan Energi

berlaku.


HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Kalimantan Tengah

Pemegang IO dapat menjual kelebihan


14

1

tenaga listriknya untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan


dari Gubernur atau Bupati/Walikota

Pemanfaatan Energi

sesuai dengan kewenangannya.


Harga Jual Tenaga Listrik didasarkan

Nomor 6 Tahun 2012

2

Tentang

kepada kesepakatan kedua belah pihak.


Harga Jual Tenaga Listrik kepada

Kalimantan Tengah

masyarakat yang telah disepakati

Nomor 6 Tahun 2012

3

Tentang

dalam mata uang rupiah dan harus mendapat persetujuan


Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemanfaatan Energi

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA Peraturan Daerah Provinsi

LISTRIK

Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi

Untuk kepentingan umum, pemegang 15

1

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c diberi kewenangan untuk : a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;


b. melintasi laut baik di atas maupun dibawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk : 2

a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; b. menggunakan tanah, melintas diatas atau di bawah tanah; c. menebang atau memotong tumbuhtumbuhan yang menghalanginya.


Dalam melaksanakan kegiatan

Kalimantan Tengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Nomor 6 Tahun 2012

3

Tentang

pemegang IUPTL harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak


yang berhak atas tanah, bangunan

Pemanfaatan Energi

dan/atau tumbuh-tumbuhan. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :


a. menyediakan tenaga listrik sesuai

Kalimantan Tengah

standar mutu yang berlaku;


16

-

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan


memperhatikan hak-hak konsumen

Pemanfaatan Energi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;


c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan. Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk : a. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; Peraturan Daerah Provinsi

b. memperoleh listrik dengan harga


listrik wajar; c. mendapatkan 17

1

pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan d.


mendapat ganti rugi apabila terjadi

Pemanfaatan Energi

pemadaman yang diakibatkan kesengajaan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban : a. melaksanakan pengamanan terhadap Peraturan Daerah Provinsi

bahaya yang mungkin timbul akibat

Kalimantan Tengah

pemanfaatan tenaga listrik;


2

b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;


c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai

Pemanfaatan Energi

dengan peruntukannya; d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.


Konsumen tenaga listrik bertanggung

Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Dan

3

jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.



Konsumen tenaga listrik wajib

Nomor 6 Tahun 2012

4

Tentang

mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.


PENGGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG IZIN USAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN Peraturan Daerah Provinsi

Untuk kepentingan umum, pihak yang

Kalimantan Tengah

berhak atas tanah, bangunan dan


18

1

tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Izin Usaha Penyediaan


Tenaga Listrik melaksanakan

Pemanfaatan Energi

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi.


Ganti kerugian sebagaimana dimaksud

Kalimantan Tengah

pada ayat (1) adalah untuk tanah yang


2

dipergunakan secara langsung oleh pemegang IUPTL dan untuk bangunan


serta tumbuh- tumbuhan di atas tanah

Pemanfaatan Energi

dimaksud.


Kompensasi sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) adalah untuk tanah, 3

terkena lintasan pembangunan


transmisi tenaga listrik.

Pemanfaatan Energi

Apabila tanah yang digunakan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012

bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang

4

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian


Tentang

tanah yang dikuasai oleh pemegang


hak atas tanah atau memakai tanah

Pemanfaatan Energi

negara, maka sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dalam hal tanah yang digunakan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat


dan yang serupa dari masyarakat

Kalimantan Tengah

hukum adat maka penyelesaiannya


5

dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan


masyarakat hukum adat yang

Pemanfaatan Energi

bersangkutan menurut ketentuan perundang-undangn yang berlaku dengan tetap memperhatikan hukum adat setempat. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)


belum dapat mencapai tahap akhir,


Pemegang IUPTL dapat melaksanakan 6

kegiatan, dengan ketentuan bahwa Pemegang IUPTL memberikan


jaminan penyelesaian yang disetujui

Pemanfaatan Energi

oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara. Peraturan Daerah Provinsi

Penyelesaian atas tanah dari


7

masyarakat pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan musyawarah.


Pemanfaatan Energi

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi

tidak berlaku terhadap mereka yang


bertujuan untuk memperoleh ganti rugi 19

-

atau kompensasi dengan cara mendirikan bangunan, menanam


tumbuh- tumbuhan dan lain-lain di

Pemanfaatan Energi

atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan peruntukan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik. Peraturan Daerah Provinsi

Penetapan, tata cara dan pembayaran

Kalimantan Tengah

ganti rugi atau kompensasi


20

1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan sesuai dengan


ketentuan peraturan perundang-

Pemanfaatan Energi

undangan di bidang pertanahan.


Ganti rugi atau kompensasi


2


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan kepada Pemegang IUPTL.


Dalam pelaksanaan pemberian

Kalimantan Tengah

kompensasi atau ganti rugi seperti

Nomor 6 Tahun 2012

3

Tentang

harus diketahui oleh Pemerintah


Daerah.


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

21

1

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga listrik sesuai


Pemanfaatan Energi

dengan kewenangannya dalam hal : a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit listrik; b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; d. pemenuhan persyaratan keteknikan; e. pemenuhan persyaratan perizinan; f. penerapan tarif tenaga listrik; g. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik; h. pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat : a. melakukan inspeksi pengawasan


lapangan;


b. meminta laporan pelaksanaan usaha 2

di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi


atas laporan pelaksanaan usaha di

Pemanfaatan Energi

bidang ketenagalistrikan; d. memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan pengawasan


keteknikan sebagaimana dimaksud 3

pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik


Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Provinsi

Gubernur melalui Dinas Pertambangan

Kalimantan Tengah

dan Energi Provinsi Kalimantan

Nomor 6 Tahun 2012

4

Tentang

Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha


jasa penunjang.


Ketentuan mengenai pembinaan dan

Nomor 6 Tahun 2012

5

Tentang

pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


PEMANFAATAN ENERGI Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur melakukan pemanfaatan energi yang meliputi : a. menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi Peraturan Daerah Provinsi

dan program pemanfaatan energi yang


berwawasan lingkungan dalam rangka 22

-

menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi; b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah; c. menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi; d. menggalakkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi listrik dengan teknologi baru untuk energi pedesaan; dan e.


menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Menteri. Sumber energi primer yang terdapat di Peraturan Daerah Provinsi

daerah dan/atau berasal dari luar


daerah harus dimanfaatkan secara 23

1

optimal sesuai dengan kebijakan energi daerah untuk menjamin


penyediaan tenaga listrik yang

Pemanfaatan Energi

berkelanjutan. Peraturan Daerah Provinsi

Pemanfaatan sumber energi primer

Kalimantan Tengah


Nomor 6 Tahun 2012

2

Tentang

harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru


dan energi terbarukan.


Pemanfaatan sumber energi primer

Kalimantan Tengah

yang terdapat di daerah sebagaimana

Nomor 6 Tahun 2012

3

Tentang

dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan


daerah.


Pemerintah Daerah dalam


24

1


mempercepat pembangunan kelistrikan desa wajib mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.


Dalam Pemanfaatan sumber energi

Kalimantan Tengah

baru dan terbarukan oleh pihak swasta


24

2

dan perorangan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dan


insentif sesuai peraturan perundang-

Pemanfaatan Energi

undangan yang berlaku. Tugas PKL (Keselamatan Kerja) Peraturan Listrik Kelompok 2 Kelas B | 71

No 1

Regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 1

Ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

3

1

2 4

1

2

3

4

keterangan Pengertian Usaha penyediaan tenaga listrik Pengertian Pembangkitan tenaga listrik Pengertian Transmisi tenaga listrik Pengertian konsumen Pengertian Usaha penjualan tenaga listrik Pengertian Usaha penjualan tenaga listrik Pengertian Rencana umum ketenagalistrikan Pengertian Izin usaha penyediaan tenaga listrik Pengertian Izin operasi Pengertian Ganti rugi hak atas tanah Pengertian kompensasi Pengertian instalasi tenaga listrik Menteri yang melaksanakan ketenagalistrikan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas : untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau


5

1 2 3 4

7

8

1

9

1

2 3 10

1 2

11

12

1

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Usaha distribusi tenaga listrik Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi Pemanfaatan bersama jaringan distribusi Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Badan usaha sebagaimana meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum Izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh: a. Menteri untuk badan usaha yang: b. Gubernur untuk badan usaha c. Bupati/walikota untuk badan usaha Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Jual beli atau sewa jaringan tenaga


2

13

1

2

3

4 5

6

14

7 1 2

3

15

1

2

listrik tidak perlu izin usaha. Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Persyaratan administratif meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. kemampuan pendanaan. Persyaratan teknis meliputi: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik; b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; c. diagram satu garis; d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; e. jadwal pembangunan; dan f. jadwal pengoperasian. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi. Persyaratan lingkungan Rencana usaha penyediaan tenaga Rencana usaha penyediaan tenaga listrik disahkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik diatur Peraturan Menteri. Permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pemberian izin diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha


3

16

1

2

17

1

2

3

18

19

1

2

3 20

1 2

penyediaan tenaga listrik. Rencana usaha penyediaan tenaga digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha. Hasil evaluasi diperlukan perubahan, sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan. Tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri Untuk memperoleh wilayah usaha pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Rekomendasi dikecualikan bagi pemohon yang akan melakukan usaha Permohonan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif meliputi:


3

4 21

1

2

3

4

5

22

1

2

23

1

2

24

1

a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. kemampuan pendanaan; e. rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota Persyaratan teknis meliputi: a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan. Tata cara permohonan wilayah usaha diatur dengan Peraturan Menteri. Pemegang izin wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik. Hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan tenaga listrik) diatur dengan Peraturan Menteri. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik . sanksi pemegang izin usaha berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.


2

3

25

1

2 3

4 5 6 26

27

1

2 28

1

2 3 29

1 2

3

Interkoneksi jaringan tenaga listrik dilakukan lintas negara berdasarkan izin Menteri. Ketentuan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri. Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha Pembelian tenaga listrik melalui pelelangan umum. Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui pemilihan langsung. Pembelian tenaga dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik Lokasi pusat pembangkit tenaga listrik Pemegang izin usaha wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri : a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Pelaksana Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Pelaksanaan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri n setelah mendapatkan izin operasi. Kapasitas tertentu diatur dengan Peraturan Menteri. Pemberian izin operasi untuk Menteri, Gubernur, Bupati/ walikota. Izin operasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Persyaratan administratif meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan teknis meliputi:


4

30

1 2

31

1 2 3

32

33 34

1

2

35

36

1

2

37

1

2 38

a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; dan e. jadwal pengoperasian. Persyaratan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin operasi paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Izin operasi menurut sifat penggunaannya, yaitu: penggunaan utama, cadangan, darurat, sementara. Kelebihan Pemegang izin operasi Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat Penjualan kelebihan tenaga listrik mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ganti rugi diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha. Ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan. Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha Ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri. Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman Perhitungan besaran kompensasi. Ketentuan mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran


39

1

2 3

4 5

40

1

2

41

1

2 3

4 5

42

1

2 3

kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur Peraturan Menteri. Persetujuan Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan. Persetujuan harga jual tenaga listrik dapat berupa harga patokan. Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kesepakatan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Persetujuan penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Pengajuan tertulis harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen oleh Menteri, Geburnur, Bupati/walikota. Syarat menetapkan tarif tenaga listrik Pengaturan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen. Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi: a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga


4

43

1 2 3

44

1

2

3

4

45

1

2 3 46

1

2 3 4

5

6

listrik. Ketentuan tentang keselamatan ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri. Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan. standar wajib Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana. Ketentuan tentang standardisasi di bidang ketenagalistrikan diatur Peraturan Menteri. Menteri menetapkan peralatan tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia. Menteri menetapkan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda keselamatan. Dalam menetapkan peralatan tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana. Ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan diatur dengan Peraturan Menteri. Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Macam Instalasi penyediaan tenaga listrik Macam Instalasi pemanfaatan tenaga listrik Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Syarat memperoleh sertifikat laik operasi. Akreditasi diberikan oleh Menteri. Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik. Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.


7

8 9

47

1

2

3 4

5

6 7

48

49

50

1 2 3 4 5

51

1

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri. Penerbitan Sertifikat laik operasi Ketentuan mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri. Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi. Akreditasi diberikan oleh Menteri. Daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi. Daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi. Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik. Ketentuan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam pelaksanaan akreditasi Menteri dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan. Ketentuan mengenai instalasi tenaga listrik, sertifikasi kompetensi, tata cara pemberian sertifikat dan diatur dengan Peraturan Menteri. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik . Ketentuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik. Macam Pemanfaatan jaringan tenaga listrik . Syarat memperoleh izin pemanfaatan jaringan. Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.


2 3

52 53

1 2

3 4 5 6

7

8 9 54

1 2

55

No. 1.

Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Ayat 1

3 2 1 4

2 3

Ketentuan melaksanakan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Pelanggaran ketentuan akan mendapat sansi administratif. pemegang izin operasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif. Ketentuan Sanksi administratif. Sanksi administratif Sanksi tertulis yang melanggar ketentuan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan pencabutan Sanksi administratif Sanksi administratif berupa pencabutan izin. Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Keterangan Usaha jasa penunjang tenaga listrik Pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik Izin pelaksanaan usaha jasa penunjang tenaga listrik Jasa konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa konsultasi di bidang


4

5

6

1

2

3

4 5 5

6

1

2

6

3

4

5

pembangkitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha konsultasi di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha konsultasi di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha konsultasi di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik Klasifikasi dalam bidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang pembangkitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang tranmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik Ketentuan peraturan tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik Klasifikasi dalam bidang usaha dan jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik


1 2 7 3

4 1 2 8 3

4 1 2

3

9

4

5 6

7

1 10 2

Klasifikasi dalam bidang usaha jasa pengoprasian instalasi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pengoprasian di bidang pembakitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pengoprasian di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pengoprasian di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam bidang usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeliharaan di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pemeliharaan di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam bidang usaha jasa pendidikan dan pelatihan Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang pembangkitan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang asesor ketenagalistrikan Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa pendidikan di bidang industri penunjang tenaga listrik Klasifikasi dalam bidang usaha jasa sertifikasi kompetisi tenaga teknik ketenagalistrikan Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang pembangkitan tenaga listrik


3

4

5

1 11 2 1 12

2 3

1 13 2

1 2

14

3

4

15

Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang transmisi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang distribusi tenaga listrik Klasifikasi dalam subbidang usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik Pengklasifikasian menurut perundang-undangan Pengklasifikasian menurut peraturan menteri Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik pada ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik Usaha jasa penunjangan tenaga listrik pasal 2 hurur f,h,dan i dikualifikasikan sesuai dengan perundang-undangan Kualifikasi untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam pasal 2 huruf k diatur dalam peraturan menteri Sertifikat pada pasal 3 (1) diperoleh melalui sertifikasi badan usaha Sertifikat pada pasal 2 a,b,c,d,e dan j diberikan oleh lembaga srtifikasi badan usaha yang terakreditasi Sertifikasi pada pasal 2 huruf f,g,h,i,dan k diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi badan usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

1

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan oleh Menteri.

2

pelaksanaan akreditasi pada ayat (1),


3

16

-

1 2 17

3

4 1 18

2 3 4 5 1 2 3 4

19

5 6

7

20

-

21

1

Menteri dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri. Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik Penerima izi usaha jasa penunjang tenaga listrik Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh bupati/walikota Izin untuk usaha pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik Tata cara untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik Syatar untuk permohonan izin Persyaratan administratif Persyaratan teknis Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin Tenaga teknik wajib memiliki sertifikat kompetensi Penanggung jawab teknik Sertifikat harus memenuhi standar kompetensi Lembaga wajib diakreditasi oleh menteri Pelaksanaan akreditasi dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan Standar kompetensi ditetapkan oleh menteri Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik diatur dalam Peraturan Menteri. Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik Kewenangan melakukan pembinaan


2 3 4 5

6

22

1 2 3 4

23 5

6 7 8

24

25

26 27

1&2

dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik Pembinaan dan pengawasan yang harus dipenuhi Pembinaan dilakukan dengan bentuk penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Ketentuan dalam melakukan pengawasan Melaksanakan pengawasan harus sesuai dengan kewenangan dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan Penunjukan penanggung jawab di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan pengawasan Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sanksi administratif Bentuk sanksi administratif Sanksi teguran tertulis Sanksi teguran dilakukan apabila membahayakan keselamatan ketenagalistrikan Apbila jangka waktu teguran tertulis sudah berakhir, tetapi belum melaksanakan, maka dapat diberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara Jangka waktu sanksi administratif Sanksi administratif berupa pencabutan izin Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghapus kewajiban pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada pihak ketiga. Ketentuan peralihan Setelah peraturan pemerintah ini berlaku, maka peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini Padasaat peraturan pemerintah ini mulai berlaku,dan peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah ini mulai


No 1

2

3

Regulasi (1)Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Umum Energi Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Umum Energi Daerah, Pemerintah Provinsi mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menampung pemikiran serta pandangan hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam merancang dan merumuskan kebijakan energi daerah yang akan dituangkan dalam perencanaan energi daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Energi Daerah. (2) Anggota Dewan Energi Daerah melibatkan semua stakeholder yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur.

Guna mendukung pulau Kalimantan

1

berlaku pada tanggal diundangkan. Keterangan Menyusun rencana umum daerah

2

Keikutsertaan kabupaten/kota dalam menampung aspirasi masyarakat.

Pasal 25

26

27

Ayat

1

Pemerintah membentuk Dewan Energi Daerah.

2

Gubernur menetapkan stakeholder yang dipilih oleh Dewan Energi Daerah.

1

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan induk kelistrikan.


4

sebagai salah satu lumbung energi nasional maka Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan induk ketenagalistrikan. (2) Pemanfaatan sumber energi guna mendukung pulau Kalimantan sebagai lumbung energi Pemerintah Daerah wajib memperhatikan masukan yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Setiap kegiatan 28 usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan. (3) Setiap peralatan

2

1

Pemanfaatan energi guna menjadikan kalimantan sebagai lumbung energi.

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

2

Peralatan dan pemanfaatan listrik harus diberi tanda keselamatan. 3

Pewajiban pemenuhan ketentuan


5.

dan pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan harus memiliki tanda keselamatan. (4) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. (5) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila Pemegang 29 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam mengoperasikan pembangkit listriknya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUPTL dan Pemegang Izin Usaha Penunjang

pengelolaan lingkungan hidup.

4 Ketentuan keselamatan kelistrikan dan lingkungan hidup.

5

1

Izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pertanggungjawaban pelaanggaran. 2

Sanksi dministrasi.


6.

Tenaga Listrik dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa pencabutan izin. (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan

3

Hal lain diluar pelanggaran. 4

30

1

Sanksi administratif tanpa memiliki izin usaha penyedia tenanga listrik.

Sanksi administratif tanpa memiliki izin usaha penyedia tenanga listrik. 2


tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) dipidana


3


4


5


7.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (6) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak mentaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku. (7) Selain pidana dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin usaha dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan IUPTL. Selain Penyidik 31

1

Pihak terkait tentang usaha


Umum tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini serta pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagalistrikan yang diangkat dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha ketenagalistrikan;

penyediaan tenanga listrik.

Penyidik yang terkait 2


d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan. 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada kepolisian dan menyerahkan hasil penyidikan

Penyidik yang terkait 3


8.

9.

10.

kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (1) IO, IUPTL dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dimiliki oleh

32

Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan

33

Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan

35

Regulasi izin usaha penyedia tenaga listrik.


11.

BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Badan Usaha lainnya yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan tindakan penertiban. (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IO dan Izin Kerja yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

35

Peraturan lanjutan ditetapkan oleh Gubernur.


12.

No

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

36

Regulasi

Setiap orang wajib mematuhi perda ini.

Pasal

Ayat

Keterangan

1

UU no 1 th 1970 Bab II

2

2

Dari pembangkitan listrik,Jaringan transmisi teg.extra tinggi (TET),Jaringan tegangan tinggi,Jaringan tegangan menengah,Jaringan tegangan rendah,Dan sampai ketempat kerja

2

UU no 1 th 1970 huruf q

3

1

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik berbahaya.(objektif)

3


2

1

Setiap tempat dimana listrik dibangkitkan,ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan.(ruang lingkup)


4


5

1

5

No 20 Th 2002

6

UU no.30 th 2009 bab V

5

1

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan

no

Regulasi

PasalAyat

Ayat

Keterangaan

1

UU RI No 30 Tahun 1999 TentangKetenagali strikan

42

Pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

Pengusahaan Listrik

Tentangkewajibanusahaketenagalist rikanmemenuhipersyaratanlingkung anhidup

44

2

Memuattujuanketentuankeselamata nketenagalistrikan

44

3

Memuatketentuankeselamatanketen agalistrikan

46

2

Ketentuanpengawasanterhadapusah aketenagalistrikanolehpemerintah

47

1, 2

Kewenanganpenyidikusahaketenag alistrikan

48

1, 2, 3

Sanksi administrative bagi yang melanggarketentuan yang terteraalamUU RI No 30 Tahun 1999 TentangKetenagalistrikan

49

1,2,3

Ketentuanpidanabagi yang melanggarketentuan yang terteraalam UU RI No 30 Tahun 1999 TentangKetenagalistrikan



Kumpulan Perundang-Undang Tentang Listrik

Recommend Documents