Kontra Memori Banding Para Terbanding Semula Para Penggugat

Airmadidi, 01 November 2012

Kepada Yth : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Di Manado Melalui : Yang Terhormat : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi d/a : Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara Di – Airmadidi Perihal : Kontra Memori Banding Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Novry Marthinus Dotulong, ST, ST , Warga Negara Indonesia, lahir di Warukapas, tanggal 25 November 1978, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Pekerjaan Swasta, dengan Jabatan Direktur CV. SONVINO, SONVINO, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai…………………… TERBANDING I semula PENGGUGAT I 2. Marchel Heronimus Dotulong, Dotulong , Warga Negara Indonesia, lahir di Tatelu, tanggal 13 Maret 1982, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dengan Jabatan Direktur CV. ARCHITECNO, ARCHITECNO , Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai………………….. TERBANDING II semula PENGGUGAT II Selanjutnya, keseluruhan TERBANDING (TERBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II) secara bersama - sama mohon ddisebut isebut sebagai……………...PARA sebagai……………... PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan ini bermaksud menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh : 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c.q Bupati Minahasa Utara , Drs. Sompie Singal, MBA, MBA , dengan menunjuk Kuasa Hukumnya Jefferson Obed Katuuk, SH, beralamat Perum Mutiara Sagrat Blok B 37 Kel. Sagrat Weru I Kec. Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai…………………........ PEMBANDING II semula TERGUGAT I 2. a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara cq Pengguna Anggaran, Ir. Patrice Tamengkel;………………………………………… Tamengkel;………………………………………………………………………….semu ……………………………….semula la TERGUGAT II b. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Revindo Plangiten, SST, S.Pd, S.Mn, ST;………………………………………… ST;…………………………………………………semula ………semula TERGUGAT III c Panitia Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Markus Pangkerego, SST; Mario Moniaga, ST; Gerson Pongajow, SST, MT; Rudy Rarun, ST; Stenly Polandos, ST;…………………………………………se ST; …………………………………………semula mula TERGUGAT V

1

Dengan menunjuk Kuasa Hukumnya Christiano Weenas, SH, dan Mario Legoh, SH, beralamat Hotel Gran Puri, floor 3th, Jl. Sam Ratulangi No. 458 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2012 dan tertanggal 02 Agustus 2012; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai……………. PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V Selanjutnya, keseluruhan PEMBANDING (PEMBANDING I dan PEMBANDING II) secara bersama sama mohon disebut sebagai………………………… sebagai…………………………PARA PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah menerima “ Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding “ yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V pada tanggal 05 September 2012, dan “ Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding“ pada tanggal 10 Oktober 2012 yang diajukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta “ Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding“ pada tanggal 19 Oktober 2012 yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V. Adapun pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 26 Juli 2012 dalam Perkara Perdata No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD telah diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Agusutus 2012 oleh PEMBANDING I semula semula TERGUGAT II, III, III , V serta pada tanggal 28 Agustus 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT IV tidak menyatakan banding. Sebelum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, mengajukan tanggapan atas alasanalasan keberatan atau penolakan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD, terlebih dahulu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan hal – hal sebagai berikut : 1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas adanya upaya rekayasa terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Perkara 06/PDT.G/2011/PN.AMD tanggal 26 Juli 2012. yang dilakukan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V melalui kuasa hukumnya sebagaimana termuat pada hal 2. Memori Bandingnya, dengan menyatakan sebagai berikut : MENGADILI : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat diterima; diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian 2. Menyatakan TERGUGAT – TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 115.980.200,- ( seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah ) dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 91.688.125,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah); rupiah); 2 

4. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 5. Menolak gugatan PENGGUGAT – PENGGUGAT untuk selebihnya; DALAM REKONVENSI: - Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,(empat ratus empat puluh enam ribu )

Dimana seharusnya amar putusan tersebut menyatakan menyatakan sebagai berikut

MENGADILI : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak dapat diterima; diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian 2. Menyatakan TERGUGAT – TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 115.980.200,- ( seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah ) dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 91.688.125,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah); 4. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 5. Menolak gugatan PENGGUGAT – PENGGUGAT untuk selebihnya; DALAM REKONVENSI: -

Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); rupiah);

3

2.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan menolak tegas Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan bukti-bukti surat, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak menjalankan undangundang sebagaimana mestinya, sehingga putusan aquo dinilai kurang lengkap karena tidak cukup pertimbangannya serta tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan pembanding, karena menurut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun karena memang tidak ada fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yang dapat atau layak dipertimbangkan sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang cukup berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bukankah semua bukti yang diajukan oleh oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah juga diajukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV ? ataukah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menuruti kemauan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk mempertimbangkan Bukti – Buktinya yang telah dibantah oleh Bukti - Bukti serta “ pengakuan “ pihak TERGUGAT IV ? ataukah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menuruti kemauan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk mempertimbangkan keterangan Saksi atas nama Bernadus Frans Kambey yang sebagaimana dibuktikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melalui Bukti P-47 dan P-48, Saksi tersebut telah memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah di muka persidangan Tingkat Pertama ? Jadi Bukti dan Saksi mana yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ? Terlebih lagi RASA KEADILAN,  justru PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yang TIDAK BERITIKAD BAIK, BAIK , dengan terus berusaha mencoba mencari celah untuk menghindari tanggung jawab serta kewajiban hukumnya terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya. Padahal, seharusnya sebagai otoritas yang mendapatkan amanat untuk melindungi masyarakatnya, PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V harusnya berdiri paling depan untuk membela masyarakatnya, dan bukan sebaliknya menjerumuskan masyarakatnya ke dalam jurang j urang kesusahan;

3.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan tegas mengenai duduk perkara yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, karena itu semua adalah pandangan atau pendapat pribadi dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, untuk mendapatkan kronologi yang sebenarnya dapat dilihat pada berkas perkara dan berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi khususnya Majelis Hakim yang menangani perkara aquo;

Bahwa dalam Memori Bandingnya masing – masing, PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V telah menyampaikan dan menyatakan tidak sependapat, keberatan dan memberikan bantahannya serta alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD terkait 10 (sepuluh) Point. Oleh karena itu selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami terhadap masing - masing Point tersebut, yang dimulai dengan tanggapan Angka Romawi I s/d Angka Romawi IV atas Memori Banding dari diajukan , kemudian dilanjutkan dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang terlebih dahulu diajukan, tanggapan Angka Romawi V s/d Angka Romawi X atas Memori Banding dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, yakni sebagai berikut :

4

I. ADANYA PERUBAHAN GUGATAN OLEH PARA TERBANDING DIPERKENANKAN DAN

SESUAI DENGAN DOKTRIN HUKUM, YURISPRUDENSI SERTA HUKUM ACARA PERDATA. Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi I, PEMBANDING II semula TERGUGAT I menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Eksepsi tidak secara saksama mengkonstantir Eksepsi Tergugat dimana Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat secara tidak cermat dan tidak pasti dan hal ini dibuktikan bahwa Penggugat telah beberapa kali mengadakan perubahan baik dalam Pokok Perkara maupun dalam Petitum Gugatannya, sama sekali tidak dibenarkan oleh Hukum jika dalam perubahannya, Penggugat merubah Petitum gugatannya. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal. 1). Selanjutnya dalam bantahannnya tersebut, PEMBANDING II semula TERGUGAT I beralasan bahwa dalam hukum acara perdata, Perubahan Gugatan dapat dibenarkan akan tetapi tidak merubah Posita maupun Petitum Gugatan dalam dalam Putusan MA No. 1034/SIP/1971 ” Jurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita dan Pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri, jo Putusan MA No. 943K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa “ sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari Posita dan tidak menghambat perubahan disidang”. Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan memberikan tanggapan tanggapan sebagai sebagai berikut : 1.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut karena alasan tersebut terlalu dipaksakan dan mengada – ada;

2.

Bahwa melalui memori bandingnya, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sendiri secara implisit telah mengakui bahwa ketentuan dan yusiprudensi secara jelas telah menegaskan dan memperbolehkan adanya perubahan / perbaikan gugatan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

3.

Bahwa dalam tahapan pembuktian pada persidangan perkara aquo, PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, III , V tidak pernah dapat membuktikan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah melakukan perubahan “ petitum gugatan “nya; sehingga adalah fitnah serta memutarbalikan fakta apabila dinyatakan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah merubah petitum gugatan, karena pada kenyataannya perubahan gugatan yang dilakukan tidak pernah sekalipun sekali pun merubah petitum gugatan;

4.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, persidangan , perubahan gugatan yang dilakukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dilakukan sebelum adanya pembacaan gugatan di muka persidangan, sebelum adanya jawaban dan tangkisan dari pihak TERGUGAT, TERGUGAT, dilakukan melalui persetujuan hakim serta tanpa adanya sekalipun keberatan dari Pihak TERGUGAT di muka persidangan, serta adanya perubahan gugatan tersebut tidak pernah sekalipun disertai dengan adanya perubahan “petitum gugatan “;

5.

Bahwa fakta hukumnya, pada tanggal 26 Maret 2012 saat pertama kalinya dimulainya persidangan setelah pada minggu – minggu sebelumnya mediasi gagal ditempuh oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV ketika akan dimulainya persidangan untuk pembacaan gugatan, maka PARA 5 

TERBANDING semula PARA PENGGUGAT bermohon kepada majelis hakim untuk melakukan perubahan gugatan dan kemudian berdasarkan persetujuan dari Ketua Majelis Hakim maka pada saat itu juga segera dilakukan perubahan gugatan dan langsung dilaksanakan pembacaan gugatan di muka persidangan, persidangan , dimana saat itu Tim Kuasa Hukum dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, III , V tidak pernah membantah dan menyatakan keberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama atas adanya perubahan/perbaikan gugatan; 6.

Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tidak pernah merugikan hak – hak PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V maupun TERGUGAT IV dikarenakan adanya perubahan gugatan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 sebelum pembacaan gugatan dan tanpa ada permintaan p ermintaan penundaan waktu persidangan untuk melakukan perubahan gugatan;

7.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT IV nanti mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2012. (Putusan Hal. 98 baris ke-10 s/d baris ke-11), dan selanjutnya PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya nanti mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2012 (Putusan Hal. 86 alinea kedua);

8.

Bahwa diperkenankannya perubahan gugatan juga telah diakui dalam praktek pengadilan yang menjadi yurisprudensi, antara lain : Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970, yang menyatakan bahwa: “ Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaanpembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan; •

•

•

9.

Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, yang menyatakan bahwa : “ Perubahan surat / gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut; tersebut ; Putusan MA RI Nomor 943 K/Sip /1987 tanggal 19 September 1985 yang menyatakan bahwa “ Perubahan gugatan dibolehkan selama proses persidangan sebab perubahan gugatan adalah hak dari pada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa menurut M. Yahya Harapan dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata”, menyatakan bahwa “ dibenarkan atau tidaknya perubahan gugatan adalah sepenuhnya wewenang Majelis Hakim ”;

10. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata, pengaturan tentang perubahan gugatan memang t idak diatur  dalam Herziene Indonesich Reglement  (HIR) HIR) maupun Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), RBg), namun perubahan gugatan tersebut telah diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering  (Rv); Rv); 11. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi yang menyatakan bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Pasal 127 Rv) perubahan gugatan diperkenankan sepanjang tidak mengubah pokok tuntutan dan pemeriksaan perkara belum pada tahap jawaban oleh TERGUGAT (Putusan Hal. 109 Alinea ke-2);

6 

12. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, I , sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Ti ngkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

II. SANGGAHAN

BANDING ADALAH SEBUAH RANGKAIAN, MEKANISME SERTA TAHAPAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PROSES PELELANGAN, DAN PEMBANDING II SELAKU BUPATI KEPALA DAERAH MEMILIKI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING DARI PARA TERBANDING

Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi II, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 108 alinea pertama. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal. 2). Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai berikut : Bahwa Sanggahan Banding bukanlah tolok ukur dalam proses tender atau lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan tetapi Proses Tender/lelang adalah suatu rangkaian atau mekanisme yang menjadi tuntunan dalam pengadaan barang/jasa sehingga bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pembanding II sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah keliru dan tidak sesuai dengan aturan yang ada sebab mekanisme pelelangan telah diserahkan kepada Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Minut dan yang lebih jauh lagi adalah Pihak Panitia (Tergugat IV) yang secara teknis melaksanakan proses pelelangan p elelangan tersebut. Bahwa saran banding yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding II seharusnya dijawab oleh Pembanding II akan tetapi saran banding tersebut dijawab oleh Tergugat IV yang notabenenya telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Bar ang/Jasa Pemerintah. Bahwa Pembanding II sekalipun Jabatan Bupati melekat dalam diri pribadi akan tetapi secara struktural jabatan kedinasan dalam pemerintahan tidak dapat secara langsung ditangani oleh Pembanding II tetapi secara langsung Instansi terkait dan Pihak Panitia sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo jeli atas Eksepsi Pembanding II sangatlah Relevan apabila diterima karena dalam perbuatan melawan hukum tidaklah secara sporadis menyamaratakan semua perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut : 1.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan – alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut itu semua hanyalah pandangan pribadi dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I, tidak mendasar  serta bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada;

2.

Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat bahwa Sanggahan Banding bukanlah tolok ukur dalam proses tender atau lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi ironisnya pada alasan bantahan tersebut tidak pernah disebutkan 7 

ketentuan Pasal berapa ataupun ketentuan yang mana pada Perpres No. 54 Tahun 2010, yang mendukung bantahan dan alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut; 3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sanggahan Banding merupakan bagian dari suatu rangkaian / mekanisme serta tahapan yang tidak bisa dipisahkan dengan tahapan lainnya pada setiap Pelaksanaan P elaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada Bagian Kelima tentang Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Paragraf Pertama tentang Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pada Pasal 57 Ayat (1) Huruf  a, b, dan c serta Ayat (2); Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Pemerintah;

4.

Bahwa selain itu juga sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, telah secara jelas menyatakan yang mana sanggahan banding merupakan salah satu tahapan serta mekanisme hukum yang tidak bisa diabaikan karena telah menjadi sebuah tuntunan dan keharusan untuk dijadwalkan pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut : Pasal 59 Ayat (1) : ” ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ”; Ayat (2) : ” Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk : a. pengumuman Pelelangan/Seleksi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; P engadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. evaluasi penawaran; f. penetapan pemenang; dan g. sanggahan dan sanggahan banding;

5.

Bahwa memang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara melalui Pihak Panitia Pengadaan (TERGUGAT IV), IV), akan tetapi adanya pengajuan Sanggahan Banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I merupakan sebuah hak yang diberikan oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pelelangan umum tersebut, tersebut , apabila merasa tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan. Hal tersebut sebagaimana .tercantum pada Pasal 82 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.”;

6.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, perundangan-undangan, untuk untuk Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian dengan bersumber dari dana APBN maka sanggahan banding harus ditujukan kepada Menteri yang terkait, begitu juga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Lembaga Negara yang bersumber  8 

dari dana APBN maka sanggahan banding harus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara yang terkait. hal itu dikarenakan Menteri dan Kepala Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 19 UU. No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 7.

Bahwa oleh karena Pengadaan barang/jasa untuk Paket – Paket Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2011, maka berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 sanggahan banding harus ditujukan kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Bupati Minahasa Utara sebagai kepala pemerintahan daerah di kabupaten Minahasa Utara yang telah diserahkan kekuasaan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Huruf i UU. No. 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Daerah ;

8.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) (4 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut: ” Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ”; ” ; maka atas pengajuan sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , maka proses Pelelangan umum untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tersebut dengan sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV tersebut harus di hentikan;

9.

Bahwa dengan diberhentikannya proses pelelangan tersebut, maka selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjawab Sanggahan Banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat sanggahan banding diterima . Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 82 Ayat (6) : “ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima “; Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) : “ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.”;

9.

Bahwa terkait dengan sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan mengacu pada ketentuan dapat menjawab dengan menyatakan benar dan/atau menyatakan salah atas sanggahan banding tersebut. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (7) dan (8) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 82 9

Ayat (7) : ”Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang; Ayat (8) : ”Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang ”; 10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila sanggahan banding diterima maka harus dilakukannya evaluasi ulang dan/atau di lakukannya pengadaan barang/jasa ulang sehingga hal tersebut bisa berimbas pada terjadinya perubahan/pergantian hasil (pemenang) pelelangan; 11. Bahwa oleh karena itu, merupakan sebuah kekeliruan dan tidak mendasar apabila PEMBANDING II semula TERGUGAT I menyatakan yang mana sanggahan banding bukanlah tolok ukur dalam proses tender atau lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 2 010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Huruf g UU. No 32 Tahun 2004 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan selanjutnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 27 Ayat (1) Huruf i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Daerah, PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 13. Bahwa sebagaimana juga ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara yang di sebut Bupati Minahasa Utara menurut Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati dan melindungi menegakkan Hak Konstitusi dan Hak asasi Manusia termasuk  juga Hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 14. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai Hak – hak konstitusi dan Hak – hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak – hak yang lain sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ; 15. Bahwa dalam menjalankan dan kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana amanat Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , maka sesuai ketentuan PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa saja mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Minahasa Utara; 10 

16. Bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I ketika mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Drs Johanes Rumambi untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh Direktur  CV. SMART EDUKATAMA melalui Surat Jawaban Sangggahan Banding Nomor : 283 /SEKRE/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011 terkait pengumuman pemenang pelelangan untuk 2 (dua) paket pekerjaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara , dimana isi surat tersebut pada pokoknya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II semula TERGUGAT I memutuskan untuk menerima sanggahan banding tersebut dan memerintahkan kepada Panitia Barang/jasa dari Instansi yang bersangkutan untuk mengadakan evaluasi ulang (Posita butir 40 Putusan hal. 19; 19; Bukti P- 20); 17. Bahwa fakta hukumnya, Sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak pernah dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I maupun pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa Utara yang menerima pendelegasian kewenangan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I untuk menjawab sanggahan banding tersebut; 18. Bahwa dengan tidak dijawabnya sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka telah terbukti secara hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melanggar kewajiban hukumnya menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 19. Bahwa selain itu, dengan tidak dijawabnya sanggahan banding dari sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi di pihak lain sanggahan banding dari penyedia jasa lain bisa dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara maka hal itu jelas merupakan suatu perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, yang melanggar hak – hak konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur  melalui UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 20. Bahwa selain itu juga, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara telah lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati dan melindungi menegakkan Hak Konstitusi dan Hak asasi Manusia termasuk  juga Hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , sebagaimana ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Asasi Manusia; 21. Bahwa dikarenakan sumber dana dari paket – paket pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilelangan oleh TERGUGAT IV tersebut adalah sumber  dana yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Utara, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Huruf Huruf i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah sepatutnya dan selayaknya harus pula bertanggung jawab atas pengelolaan dana APBD tersebut; 22. Bahwa alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan saran banding yang diberikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT seharusnya dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I akan tetapi saran banding tersebut dijawab oleh TERGUGAT IV yang notabenenya telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang 11

diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah alasan yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ada, karena PEMBANDING II semula TERGUGAT I lah sebaliknya yang terbukti secara hukum telah melanggar Prinsip Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pemerintah; 23. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , tidak pernah mengatur tentang adanya istilah “ SARAN BANDING “ seperti yang dinyatakan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada bantahannya tersebut; 24. Bahwa kalaupun yang dimaksudkan oleh PEMBANDING II bahwa SARAN BANDING tersebut adalah SANGGAHAN BANDING maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan rekayasa terhadap fakta – fakta hukum pada persidangan di PN. Airmadidi, dikarenakan berdasarkan fakta – fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak pernah terdapat sama sekali adanya pengakuan ataupun bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukan bahwa sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah dijawab oleh TERGUGAT IV; IV; 25. Bahwa yang dijawab oleh TERGUGAT IV adalah sanggahan yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dan bukan sanggahan banding. hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : “ ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.” (Bukti P-13, P-14, P- 29, dan P-30); 26. Bahwa oleh karena itu, alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang pada intinya menyatakan Sanggahan Banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah dijawab oleh TERGUGAT IV maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan sebuah rekayasa terhadap fakta – fakta hukum pada persidangan Tingkat Pertama; 27. Bahwa selain itu, dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I mendalilkan yang mana TERGUGAT IV telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka hal itu secara jelas – jelas telah membuktikan secara hukum bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah selain harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, sendiri ,  juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV selaku bawahannya menurut ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata; KUHPerdata ; 28. Bahwa alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan sekalipun Jabatan Bupati melekat dalam diri pribadi akan tetapi secara struktural jabatan kedinasan dalam pemerintahan tidak dapat secara langsung ditangani oleh Pembanding II tetapi secara langsung Instansi terkait dan Pihak Panitia sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo jeli atas Eksepsi Pembanding II sangatlah Relevan apabila diterima karena dalam perbuatan melawan hukum tidaklah secara sporadis menyamaratakan semua perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum, adalah merupakan bukti ketidakpahaman PEMBANDING II semula TERGUGAT I bersama kuasa hukumnya atas definisi perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata; KUHPerdata; 12 

29. Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Gugatan Butir 121, menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa atas penjelasan dari fakta – fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan PARA TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya masuk pada kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Kitab Undang – undang Hukum Perdata “ (Putusan Hal 51. Baris ke-9 dari bawah); 30. Bahwa ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata , menyatakan antara lain sebagai berikut : Pasal 1365 KUHPerdata : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1367 KUHPerdata : “ Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang barang yang berada di bawah pengawasannya.” “ Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang orang itu ”; 31. Bahwa selanjutnya, sebagaimana termuat pada Posita Butir 122 s/d 123 (Putusan Hal. 51 s/d 52), menyatakan sebagai berikut : “ 122. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegini Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ pada halaman 35 35 yaitu “ bahwa suatu perbuatan perbuatan dapat dianggap sebagai sebagai perbuatan melawan hukum, hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ; “ 123. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan peraturan perundang- undangan. Sedangkan yang dimakud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan – peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat; 32. Bahwa sebagaimana termuat pada posita butir 124 s/d 125 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “ 124. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang lalai dalam dalam menjawab secara secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT I. Hal itu didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan 13

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan : Pasal 82 Ayat (6) : ” Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima ”; Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) : “ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan  jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”; “ 125. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memberikan perlakuan diskriminatif dalam hal menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA serta tidak menjawab sanggahan banding dari perusahaan PARA PENGUGAT adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT I; 33. Bahwa menurut Prof . Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan melawan hukum “ hal 119, menerangkan bahwa : “ dalam hal Pelaku dapat dipersalahkan maka akan timbul tuntutan pada dua orang yakni terhadap si pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata dan terhadap orang yang melakukan pengawasan atas si pelaku berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata”; 34. Bahwa dalam buku yang sama, Prof . Rosa Agustina memberikan contoh kasus Lim Chian Soen vs N.V Bintang dan Soegono Atmodirejo ( Putusan MARI No : 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni Juni 1973); 35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 36. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II, II, TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 37. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi yang menyatakan bahwa : “ Setelah Majelis Hakim mencermati ternyata PENGGUGAT menggugat kepada Bupati adalah karena adanya Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Bupati, dan karena permasalahan proyek yang ditenderkan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dalam hal ini Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemanfaatannya dan mengenai hubungan hukum dengan PENGGUGAT ternyata pula telah diuraikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya PENGGUGAT dalam Poin 124 dan 125 oleh karena itu penentuan TERGUGAT I untuk digugat oleh PENGGUGAT telah cukup alasan sehingga

14

dengan demikian eksepsi dengan alasan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”. (dalam halaman 108 alinea pertama). 38. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Ti ngkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

III. HUBUNGAN HUKUM PARA TERBANDING DENGAN PEMBANDING II SANGAT JELAS;

PEMBANDING II HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PARA TERBANDING BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1365 DAN 1367 KUHPERDATA. Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi III, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 111 alinea 4 s/d halaman 112 alinea 1. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal. 2 s/d hal 3).Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai berikut : - Bahwa Pembanding II sebagaimana Pasal 83 (ayat 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan : PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal; -

Bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah akan tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar  pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Terhadap alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut : 1. Bahwa dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang mengutip ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010, merupakan sebuah dalil yang terlalu dipaksakan dan sangat menyesatkan; 2. Bahwa apabila PEMBANDING II semula TERGUGAT I mengkaji secara komprehensif ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut, maka ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 hanya diperlakukan untuk pelelangan dinyatakan gagal yang disebabkan peserta lelang yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta atau memang benar – benar sesuai fakta hukumnya dokumen penawaran dari seluruh peserta lelang tidak memenuhi syarat (TMS) dan/atau DIPA/DPA yang batal disahkan karena sesuai ketentuan pelaksanaan pelelangan bisa dilakukan mendahului Tahun Anggaran, dan lain - lain sebagainya 3. Bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut tidak bisa diberlakukan untuk pelelangan gagal yang hanya disebabkan oleh alasan - alasan yang tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum antara lain dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti dengan TERGUGAT V sebelum pengumuman pemenang lelang, yang mana pelelangan gagal tersebut hanya dilakukan untuk paket - pekerjaan Pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sedangkan untuk pekerjaan – pekerjaan lain yang 15 

merupakan produk pelelangan dari TERGUGAT IV sementara berproses dalam tahapan pelelangan dan ironisnya tidak pernah dibatalkan dan tetap diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III. III. Selain itu apabila sebuah pelelangan dinyatakan gagal maka hal itu harus diumumkan dan dijelaskan tentang alasan alasan yang bisa di pertanggung jawabkan secara hukum serta bisa diterima oleh akal sehat sehingga tidak mengakibatkan sengketa hukum; 4. Bahwa Lembaga Kebijakan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , Dimana pada portal tersebut LKPP telah memuat seluruh informasi kumpulan permasalahan, konsultasi serta peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”. 5. Bahwa sebagaimana Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, berdasarkan hasil konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , terkait persoalan adanya pergantian ULP/ Panitia Pengadaan oleh Pengguna Anggaran (PA) setelah adanya penetapan pemenang oleh Panitia sebelumnya, dimana kemudian pada pokoknya LKPP menyatakan sebagai berikut : ” 1. PA/KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengganti Pokja ULP. Namun demikian apa yang sudah ditetapkan tidak boleh dibatalkan dengan alasan pergantian tersebut “ “ 2. Pelelangan gagal gagal harus diumumkan dan dijelaskan kepada kepada peserta lelang mengenai mengapa pelelangan tersebut dinyatakan gagal. PA/KPA atau Pojka ULP tidak dapat menyatakan lelang gagal tanpa dasar ketentuan peraturan atau perundangundangan. ”; 6. Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan pencantuman Bukti P- 42 pada putusan hal 104. Baris ke-3 dengan termuat Bukti P-42 berupa Asli Print Out Pengumuman dari Harian Manado Post, tanggal 7 April 2011, padahal Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut di muka persidangan adalah Print Out hal. 4 http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan)) Hasil Konsultasi antara TERBANDING I http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 08 Maret 2012 melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa LKPP di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , Maka oleh karena itu kami bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Akta Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut; 7. Bahwa selanjutnya, apabila pelelangan dinyatakan gagal oleh karena sebuah hasil rekayasa, kecurangan, penyimpangan dan penyalagunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan serta pejabat pengadaan serta tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku , maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan perundang - undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010, 2010 , sebagai berikut: Pasal 118 ayat (7) huruf b Perpres Perpres No. 54 Tahun 2010 2010 Tentang Pengadaan Barang Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan : ”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP: •

16 

a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana; •

•

•

Pasal 123 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundangundangan.” Lampiran III Bagian B Point 1 huruf a angka 5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” . Lampiran III Bagian B Point 6 huruf b tindak lanjut pelelangan gagal, angka 3) huruf i butir  (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menentukan : “ ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan ketentuan sebagai berikut: berikut : “ apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian : (2) : “ PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan ;

8. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No 02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. jo. Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard  Bidding Document), Document), maka TERGUGAT III selaku PPK, serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan wajib menandatangani “Pakta Integritas” yang menyatakan antara lain sebagai berikut : “ …..[……]……4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana ”; 9. Bahwa berdasarkan asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori  “ yang berarti Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang menentukan : Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).”

17 

10. Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 2 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 adalah Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tunduk dan wajib mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (Putusan hal. 5 baris ke-3 dari atas) 11. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa, hanya mengatur  tentang pengadaan barang / jasa pemerintah secara umum yaitu Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang; Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Swakelola Swakelola dan lain – lain. Tapi khusus untuk pelaksanaan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, selain mengacu pada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa tersebut, wajib pula mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Konstruksi , hal itu tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) “; 12. Bahwa atas dibatalkannya pelelangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang bisa dipertanggung  jawabkan secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan mengikuti pelelangan tersebut dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berhak. Hal itu sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”; ”; 13. Bahwa selain itu pula, pula, sebagaimana tercermin pada konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor  59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dimana Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 14. Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan adalah bagian dari masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Konstruksi , yang menyatakan sebagai berikut: “ Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum; •

•

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan sebagai berikut : 18 

Pasal 38 Ayat (1) : “ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan ; Ayat (2) : “ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ” Pasal 39 : “ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ”; 15. Bahwa menurut asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori  “ yang berarti Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang menyatakan sebagai berikut : Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).” 16. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Pasal 19, Pasal 38 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang didalilkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang didalilkan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I; 17. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatut dan selayaknya dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut dapat dikesampingkan oleh oleh Majelis Hakim di Tingkat Tingkat Banding Banding yang memeriksa perkara aquo; 18. Bahwa tidaklah benar dalil benar  dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah akan tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar  pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dalam perkara aquo sangat

19

 jelas PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I berdasarkan ketentuan; 19. Bahwa secara nyata telah diketahui oleh umum (notoire feiten), feiten), PEMBANDING II semula TERGUGAT I adalah Kepala Pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Utara yang terpilih terpilih secara demokratis, yang disebut Bupati Minahasa Utara. hal itu berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , • •

20. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I adalah Bupati selaku kepala pemerintahan daerah yang diserahkan kekuasaan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 17 Tahun Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 21. Bahwa selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I bertindak selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara, dimana dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 22. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut b erikut : TERGUGAT II merupakan Kepala satuan kerja perangkat daerah yang adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. •

•

•

TERGUGAT II sebagai Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Angka 17 PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. TERGUGAT II sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

23. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dengan Sumber Dana APBD, TERGUGAT II telah menetapkan TERGUGAT III selaku PPK serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan. Pengadaan . Hal itu berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut: Pasal 12 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Pemerintah; Pasal 130 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan P engadaan Barang / Jasa Pemerintah; Pemerintah; •

•

24. Bahwa sebagaimana Bukti P-1, TERBANDING I semula PENGGUGAT I adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV. SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan 20 

Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, SH Nomor 2 Tanggal Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008, dimana berdasarkan ketentuan – ketentuan pada Akta Pendirian dan Perubahan dari CV. SONVINO tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 huruf a : “ Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : a. Berusaha dalam bidang kontraktor pembangunan termasuk pemborongan bangunan – bangunan, jembatan, jalan, irigasi / pengairan, real estate,……[…]…. “; Pasal 5 Angka 1 : ” Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan persero pengurus, dimana persero pengurus Tuan NOVRY MARTHINUS DOTULONG, Sarjana Teknik tersebut dengan jabatan “ Direktur ” dan ……..[....]……..,baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal baik perbuatan kepengurusan (daden van beheer), dan mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, dan ia berhak menandatangani segala macam surat-surat dan atas nama perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,……..…..[…]……..”;; perseroan,……..…..[…]……..” •

•

25. Bahwa selanjutnya sebagaimana juga Bukti P-2, TERBANDING II semula semula PENGGUGAT II adalah Direktur Perseroan Komanditer dengan nama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 1 Tanggal 04 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011, dimana berdasarkan ketentuan – ketentuan pada Akta Pendirian dan Perubahan dari CV. ARCHITECNO tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 huruf a : ” maksud dan tujuan perseroan ini adalah mengadakan usaha di bidang : a. Pelaksanaan Pembangunan (Kontraktor) antara lain : bertindak sebagai pengembang; Pemborongan pada umumnya (General ( General Contractor ); ); …….[…]……….”; …….[…]……….”; Pasal 5 : ” Para Persero adalah persero-persero pengurus yang bertanggung jawab penuh yang mana persero Tuan MARCHEL HERONIMUS DOTULONG tersebut sebagai Persero Pengurus dengan sebutan Direktur; ” Direktur berhak untuk mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan, berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang lain atau badan lain, sebaliknya mengikat orang lain atau badan lain dengan perseroan ini,……………..[…]…..”; ini,……………..[…]…..”; •

•

26. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai Hak – hak konstitusi konstitusi dan Hak – hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak – hak lainnya sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Manusia.

21

27. Bahwa perusahaan PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaiman ketentuan Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , 28. Bawa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-3 s/d P-5, perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengikuti Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi sumber Dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak tanggal 30 Maret 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, masing - masing untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar; serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas 29. Bahwa pada pelelangan umum yang penuh kecurangan, rekayasa dan penyimpangan tersebut, perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dinyatakannya tidak memenuhi syarat serta digugurkannya dalam dalam tahapan evaluasi pada proses pelelangan tersebut untuk pekerjaan – pekerjaan yang ikutinya (Bukti P-6) 30. Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-9 s/d P-10, maka perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV, dan kemudian sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-13 s/d P-14, kemudian TERGUGAT IV menjawab sanggahan yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT ; 31. Bahwa sebagaimana di buktikan dengan Bukti P-15 s/d P-18, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan banding kepada kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan memberikan jaminan sanggahan banding. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 32. Bahwa terkait pengadaan barang/Jasa tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang bersumber dari dana APBD tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 33. Bahwa dalam menjalankan dan kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana amanat Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa saja mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, seperti yang dilakukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I ketika mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh Direktur  CV. SMART EDUKATAMA melalui Surat Jawaban Sangggahan Banding Nomor : 283 /SEKRE/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011 terkait pengumuman pemenang pelelangan untuk 2 (dua) paket pekerjaan Sumber dana APBD di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara , dimana isi surat tersebut pada pokoknya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II semula TERGUGAT I memutuskan untuk menerima sanggahan banding tersebut dan memerintahkan kepada Panitia Barang/jasa dari Instansi yang bersangkutan untuk mengadakan evaluasi ulang (Posita butir 40 Putusan hal. 19; 19; Bukti P- 20); 22 

34. Bahwa akan tetapi pada kenyataanya Sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak pernah dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I maupun pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa Utara yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I untuk menjawab sanggahan banding tersebut; 35. Bahwa saksi yang diajukan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu atas nama Felep Wuisan dalam persidangan telah menyatakan antara lain : …..bahwa mengenai sanggahan banding harus ditujukan kepada Bupati sedangkan jawaban boleh diwakilkan kepada Sekda atau Kabag Pembangunan…..”. (Putusan hal. 106 baris ke-10 dari atas). sehingga berdasarkan keterangan Saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditujukannya sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I walaupun nantinya untuk menjawab sanggahan banding tersebut PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa saja mewakilkan mendelegasikan kewajiban hukumnya kepada pejabat bawahannya , maka hal itu sudah secara jelas - jelas membuktikan adanya hubungan hukum antara PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I; 36. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Huruf a, e dan g UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah , PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain : memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain lai n sesuai perundang-undangan; 37. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU. Huruf e, f, h dan i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban antara lain : menaati dan menegakan seluruh peraturan perundangan undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; 38. Bahwa selain itu juga, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, Utara, yang disebut disebut Bupati Minahasa Utara mempunyai kewajiban kewajiban serta tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk  juga hak asasi dari PARA PENGGUGAT sebagai Warga negara Indonesia. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 39. Bahwa sehingga dengan tidak dijawabnya sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terkait Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Sumber dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah lalai menjalankan tugas, tugas, wewenang dan kewajibannya hukumnya sesuai amanat Pasal 25 Huruf e dan g serta serta Pasal 27 Huruf e, f, h dan i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 40. Bahwa selain itu, dengan tidak dijawabnya sanggahan banding dari perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi dilain pihak PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa menjawab sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA , maka secara otomatis PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melanggar hak – hak konstitusi serta 23

hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta melalaikan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Manusia ; 41. Bahwa oleh karena itu atas kelalaian PEMBANDING II semula TERGUGAT I dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung tanggung tanggung dan kewajiban kewajiban hukumnya tersebut sehingga melanggar melanggar hak – hak konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, maka sesuai ketentuan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I; 42. Bahwa disisi lain, karena pada akhirnya perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV, masing – masing untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas. tapi kemudian pada akhirnya hak – hak perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut menjadi hilang disebabkan TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mau menerbitkan SPPBJ karena TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran menggagalkan hasil pelelangan secara sepihak dan pelelangan dilakukan kembali oleh TERGUGAT V tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku; 43. Bahwa sebagaimana yang tercantum pada posita Point 121 dan 156 gugatan perkara aquo, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata; 44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, PEMBANDING II semula TERGUGAT I harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. 45. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II, II, TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Hubungan Hukum dan Sengketa Hukumnya Cukup Jelas 46. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat juga kewajiban dan tanggung jawab pada pihak lainnya. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum yang artinya hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Pengingkaran terhadap hubungan – hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum; 47. Bahwa pada Bagian 1 dari Buku Ketiga KUHPerdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau Undang Undang. Hal itu tergambar pada Pasal 1233 KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut : ” Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ”. 48. Bahwa perikatan yang berasal dari Undang – Undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang – undang dan perbuatan manusia, hal tersebut tergambar dalam Pasal 1352 KUHPerdata, 24

yang menyatakan sebagai berikut : ” Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen). toedoen) . 49. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka menjadi jelas adanya hubungan hukum ataupun perikatan antara PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yaitu hubungan hukum atau perikatan yang terjadi atau dilahirkan dari undangundang sebagai akibat perbuatan orang; 50. Bahwa dengan tidak dilaksanakan suatu perintah undang – undang oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, III, V serta TERGUGAT IV maka itu artinya telah terjadi pengingkaran terhadap hubungan – hubungan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum atau sengketa hukum; 51. Bahwa dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada Memori Bandinya hal 3 yang menyatakan :… Bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah akan tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundangundangan yang menjadi dasar pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah….”. sangat bertolak belakang dengan dalil bantahan pada bagian sebelumnya dalam Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I; 52. Bahwa dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, memberi pengertian yang mana gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum dan tidak mendasar karena tidak adanya hubungan hukum dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Bupati. Tapi ironisnya, pada dalil bantahan sebelumnya di hal. 2 angka Romawi II dalam Memori Banding, PEMBANDING II semula TERGUGAT I menyatakan antara lain sebagai berikut :…….Bahwa saran banding yang diberikan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING II seharusnya dijawab oleh PEMBANDING II ……..” dimana pada dalil bantahan tersebut, secara eksplisit PEMBANDING II semula TERGUGAT I sendiri telah mengakui adanya hubungan hukum antara PEMBANDING II semula TERGUGAT I;I; 53. Bahwa selain itu, adanya hubungan hukum antara PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah termuat pada Posita Butir 38 perkara aquo yang menyatakan antara lain sebagai berikut : ” 38. Bahwa atas sanggahan banding yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I wajib memberikan jawaban atas sanggahan banding kepada PARA PENGGUGAT paling lambat 15 (lima belas hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima…………….”. (vide Putusan Hal. 18 baris ke-10 dari atas); 54. Bahwa adanya hubungan hukum tersebut telah diakui melalui jawabannya di muka persidangan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. hal tersebut sebagaimana tercantum pada Butir 18. Jawaban tentang Pokok Perkara dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, V, menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa menanggapi dalil gugatan bagian II Point 38 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ( vide Putusan Hal.89 baris ke-9 dari atas); 55. Bahwa sehingga sangatlah ironis apabila kemudian melalui Memori Bandingnya, PEMBANDING II semula TERGUGAT I berusaha mengingkari adanya hubungan hukum dengan PARA

25 

TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT. hal itu membuktikan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak fokus dalam menghadapi gugatan perkara aquo; aquo ; 56. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I mencoba berkelit dan berusaha mengingkari adanya hubungan hukumnya dengan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, akan tetapi fakta – fakta serta bukti hukum diatas sudah secara jelas dan terang benderang telah menyampaikan tentang adanya hubungan hukum antara PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada perkara aquo; 57. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa ”…menimbang, selanjutnya mengenai tanggung jawab Pihak TERGUGAT I yaitu Bupati Minahasa Utara sebagaimana disinggung dalam Eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati akan bertanggung jawab jika nanti ganti rugi sebagaimana pokok persoalan kedua dikabulkan mengingat pengelolaan keuangan APBD secara umum ada ditangan Bupati termasuk Posting – posting Mata Anggaran bersama DPRD karena itu Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai TERGUGAT I juga harus ikut bersama – sama TERGUGAT- TERGUGAT lainnya dibebani mengganti kerugian yang diderita PENGGUGAT-PENGGUGAT (vide Putusan halaman 111 alinea 4 s.d halaman 112 alinea 1); 58. Bahwa oleh karena itu dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tentang tidak adanya hubungan hukum dengan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada sehingga sepatutnya dalil bantahan tersebut ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding;

IV. PENGANULIRAN PARA TERBANDING SEBAGAI PEMENANG PELELANGAN ADALAH

PELANGGARAN TERHADAP HAK - HAK PARA TERBANDING, SEHINGGA JELAS TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN YANG TIDAK TERHINGGA. Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi IV , PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 112 alinea 2. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal. 3). Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai berikut : - Bahwa dalam proses pelelangan tidak dikenal adanya pencabutan hak – hak sebagai Pemenang Lelang sebab dalam proses pelelangan hanya dikenal Pemenang Lelang melalui mekanisme Hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. - Bahwa Terbanding belum menandatangani Kontrak sehingga apabila dinyatakan Hak - Haknya dicabut adalah keliru dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan sebab secara keseluruhan Perusahaan – Perusahaan yang melakukan Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan dan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan adanya kerugian pada Pihak Terbanding tidak dapat dibuktikan baik secara Materiil maupun imtareil. imtareil. Terhadap dalil PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut :

26 

1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan – alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I dikarenakan alasan – alasan, alasan , tersebut sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan d engan ketentuan hukum yang berlaku; 2. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selalu berdalih telah melalui mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah , tapi ironisnya fakta hukum telah membuktikan yang mana PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan tanggung jawab serta kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga melanggar  ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; . 3. Bahwa menurut Sudikno Martokusumo dalam Bukunya “ Mengenai Hukum : Suatu Pengantar”, menerangkan bahwa : dalam pengertian Hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh Hukum; 4. Bahwa pelaksanaan pelelangan Umum Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tersebut tidak hanya harus mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010, 2010 , tapi juga harus mengacu pada ketentuan perundangan – undangan lainnya yang terkait. hal tersebut sebagaimana tercermin pada ketentuan Pasal 5 Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010, tentangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut : g. akuntabel. akuntabel . Dimana pada Penjelasan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, dijelaskan sebagai berikut : ”Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”; 5. Bahwa hal tersebut juga tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)“; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

27 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)”; 6. Bahwa atas dibatalkannya serta dianulirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tanpa disertai dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk penyiapan pelelangan tersebut. Hal itu sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”; ”; 7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diterbitkan untuk melaksanakan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi , hal tersebut sebagaimana tercermin pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang t entang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 8. Bahwa selain itu juga kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban, telah termuat dalam Abstrak Angka Romawi IV. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan antara lain sebagai berikut :”….. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Jasa konstruksi ini dapat: 2. Mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin : a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban b. dipenuhinya ketentuan yang berlaku;……”; 9. Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Konstruksi , yang menyatakan sebagai berikut: “ Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum; •

•

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan sebagai berikut : Pasal 38 Ayat (1) : “ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan ; 28 

Ayat (2) : “ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ” Pasal 39 : “ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ”; 10. Bahwa Hak konstitusi serta Hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak  – hak lain sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan antara lain : Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Manusia, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, yang disebut Bupati Minahasa Utara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai Warga negara Indonesia. 12. Bahwa disamping itu, oleh karena PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, adalah bagian dari pemerintahan, maka merupakan kewajiban serta tanggung jawab hukumnya juga untuk menghormati melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT; 13. Bahwa fakta persidangan, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan Bukti P-31 yaitu Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPPEU/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 22 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , yang menunjukan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah diumumkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV; 14. Bahwa selain itu, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga PENGGUGAT juga telah mengajukan Bukti P32 yaitu Surat Penetapan Pemenang Nomor : 01/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, serta Surat Penetapan Pemenang Nomor : 02/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011, 2011 , untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , yang menunjukan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan

29

sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV, sebelum dilakukannya pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 22 September 2011; 15. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang melelangkan pekerjaan tersebut, telah memberikan pengakuan melalui Surat Jawaban serta Surat Dupiliknya yang menyatakan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah pemenang yang sah atas pelelangan umum untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas ; 16. Bahwa pengakuan tersebut telah ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d TIV-6 yang diajukan oleh TERGUGAT IV di muka persidangan yaitu bukti yang sama dengan Bukti P-31 dan P-32 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dimana bukti – bukti tersebut telah menunjukan dan menyatakan yang mana PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan pelel angan oleh TERGUGAT IV; 17. Bahwa apabila kemudian penetapan dan pengumuman perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tersebut pada akhirnya tidak diakui dan dinyatakan tidak sah atas permufakatan jahat antara TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran, serta TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan alasan bahwa TERGUGAT IV telah diganti melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 tertanggal 21 September 2011 yang dibuat mundur ( back dated ) sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV dan kemudian paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V dengan menyimpang dari Ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Bahwa sebagaimana dibuktikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melalui Bukti P-23, P-25, P-26, P-28, P-33, di sisi lain paket paket pekerjaan lainnya yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV dan sementara berproses pada tahapan sanggahan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  yang masa sanggah bandingnya nanti berakhir pada tanggal 27 September 2011, 2011 , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, Watudambo , yang masa sanggah bandingnya nanti berakhir pada tanggal 27 September 2011, Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang sanggahannnya nanti dijawab pada tanggal 22 September 2011 dan berakhir masa sanggah bandingnya pada tanggal 29 September 2011, dimana pekerjaan – pekerjaan tersebut tidak dianulir  dan dibatalkan oleh TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan bisa diterbitkan SPPBJnya dan kemudian Kontrak Kerjanya oleh TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal apabila menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa TERGUGAT IV telah diganti dengan TERGUGAT V pada tanggal 21 September 2011 walapun tanpa ada tembusan SKnya kepada TERGUGAT IV, maka pekerjaan – pekerjaan tersebut seharusnya seharusnya dianulir dan dibatalkan dibatalkan demi hukum karena cacat hukum. hukum. 19. Bahwa apakah tindakan – tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut tidak melanggar dan menghilangkan hak – hak konstitusi dan hak asasi dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta bebas atas perlakuan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.? Apakah hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT? PENGGUGAT? Dimana kewajiban dan dan tanggung jawab hukum dari dari PEMBANDING II semula 30 

TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara untuk menghormati, melindungi dan menegakan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, 1945 , serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, 71 , dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ? 20. Bahwa selanjutnya, terkait dengan adanya pelanggaran, penganuliran dan penghilangan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan yang dijamin dan dilindungi oleh ketentuan perundangan undangan tersebut, jika kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pelanggaran dan penganuliran tersebut secara terminologi dinyatakan sebagai “ pencabutan hak hak sebagai pemenang lelang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat - Penggugat“, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat sependapat dengan pernyataan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada putusan tersebut; 21. Bahwa tidaklah benar  dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan secara keseluruhan Perusahaan – Perusahaan yang melakukan Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan dan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena hal itu bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada; 22. Bahwa mengenai alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan “ bahwa TERBANDING belum menandatangani Kontrak sehingga apabila dinyatakan Hak - Haknya dicabut adalah keliru dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan………” adalah sebuah dalil yang sangat dipaksakan, mengada – ada serta tidak mendasar; 23. Bahwa menurut Sudikno Martokusumo dalam Bukunya “ Mengenai Hukum : Suatu Pengantar ”, ”, menerangkan bahwa : dalam pengertian Hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh Hukum; 24. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki hak hak subjektif yang dilindungi dan dijamin oleh hukum, sehingga apabila PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, kemudian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dibatalkannya sebagai pemenang pelelang tersebut secara sepihak dan dan tidak diberikan kontrak kerja tanpa bisa bisa dipertangung jawabkan secara hukum maka hal itu merupakan “pencabutan” terhadap hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT ; 25. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak mengerti dengan esensi dari gugatan perkara aquo, dikarenakan gugatan perkara aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367, yang mana gugatan perbuatan melawan hukum tersebut lahir dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari undang – undang sebagai akibat dari perbuatan manusia, dan bukan gugatan wanprestasi yang lahir dari pelanggaran terhadap persetujuan perjanjian (kontrak); 26. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

31

V. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR MENGADILI EKSEPSI OBSCUUR

LIBEL DALAM KEBERATAN PREMATURNYA GUGATAN Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi I, Tentang Kekeliruan Mengadili Eksepsi Obscuur Libel Dalam Keberatan Mengenai Prematurnya Gugatan, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 108 alinea 2. (Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V hal 4. s/d 7). Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V berpendapat sebagai berikut : - Bahwa dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelelangan umum pekerjaan Konstruksi adanya sanggah dan sanggah banding bagi peserta yang tidak menang dalam pelelangan adalah hal yang wajar dan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 sehingga menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan telah ditentukan pemenang pelelangan masih dilakukan sanggahan oleh Terbanding sebab hal tersebut tidak diatur dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan hal yang keliru jika pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh penyedia jasa sebagaimana termuat dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan tetapi hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bukti dari Pembanding, dimana bukti TI,II,III,V-3 dan TI,II,III,V-4 yang pada intinya menyatakan bahwa pelelangan gagal tertanggal 19 September 2011 serta Bukti TI,II,III,V-1 dan TI,II,III,V-2 ini tidak menjadi dasar pertimbangan; pertim bangan; - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah secara sepihak menyimpulkan bahwa pemenang untuk paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan irigasi kinidow adalah CV Sonvino dan Paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah CV. Architecno, hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil peran Panitia yang menyatakan pemenang pelelangan adalah Para Penggugat, sebab berdasarkan aturan perundang-undangan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2011……...dst.; Terhadap dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut : 1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas, alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, karena hal itu hanyalah pandangan pribadi, pribadi, tidak mendasar serta bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada; 2. Bahwa sebelumnya, melalui Replik yang diajukan pada tanggal 30 April 2012, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah menanggapi Eksepsi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam prematurnya gugatan yang didalilkan pada Angka Romawi II Butir 1 hal. 2 dalam Jawaban TERGUGAT I, II, III, V (sekarang PARA PEMBANDING) pada tanggal tanggal 23 April 2012 di persidangan Tingkat Pertama, (vide Replik PARA PENGGUGAT hal 6 s/d hal. 8 butir 27 s/d butir 43), dimana melalui Replik tersebut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah memberikan bantahan- bantahannya, antara lain sebagai berikut : Bahwa PARA PENGGUGAT menolak secara tegas dalil – dalil dalam eksepsi obscuur libel libel yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, II, III dan V; •

•

Bahwa TERGUGAT I, II, III dan V tidak dapat membedakan klasifikasi Eksepsi gugatan tidak  jelas / kabur (obscuur ( obscuur libel) libel) serta Eksepsi Gugatan Prematur, sehingga mencampuradukannya dalam eksepsi obscuur libel libel yang didalilkan TERGUGAT I, II, III dan V; 32 

•

•

•

•

•

•

•

Bahwa Eksepsi gugatan tidak jelas / kabur (obscuur ( obscuur libel) libel) yang didalilkan oleh TERGUGAT I, II, III dan V adalah salah satu jenis dari Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, sedangkan Eksepsi Gugatan Prematur yang didalilkannya bersama sama dalam bagian eksepsi obscuur libel libel adalah termasuk bagian Eksepsi Dilatoir yang merupakan jenis dari Eksepsi Materiil; Bahwa terkait dengan Eksepsi gugatan tidak jelas / kabur (obscuur ( obscuur libel) libel) yang didalilkan oleh TERGUGAT I, II, III dan V terkesan mengada – ada, karena Pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu HIR ataupun RBg tidak mengatur mengenai bentuk - bentuk eksepsi yang dikualifikasikan sebagai Eksepsi Gugatan Kabur; Bahwa Eksepsi gugatan kabur sebenarnya merupakan eksepsi karena formulasi gugatan yang tidak jelas. Menurut teori hukum acara perdata dalam buku M. Yahya Harahap hal. 448 – 453, dimana disebutkan dalam prakteknya dikenal beberapa bentuk eksepsi yang dapat dikualifikasikan sebagai Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur ( obscuur libel ) antara lain : - Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang mendasari gugatan atau sebaliknya. - Tidak jelasnya obyek sengketa - Petitum gugatan tidak jelas atau ada kontradiksi antar posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur. Antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita. - Penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Misalnya dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas ( obscuur libel ) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum. Hal itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982. Bahwa selain itu juga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak kabur ( obscuur libel ), ), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret1972; Bahwa dalam gugatan perkara aquo, PARA PENGGUGAT telah memuat identitas para pihak, pada Posita (fundamen (fundamen petendi ) sudah sangat jelas dasar hukum dari dalil gugatannya serta kejadian yang mendasari gugatannya kepada PARA TERGUGAT, TERGUGAT, sangat jelas objek sengketanya, sangat jelas petitumnya dimana petitum tersebut telah dirinci serta dalil dalil pada posita dan petitum sangat relevan dan saling mendukung; Bahwa apa yang didalilkan TERGUGAT I, II, III, III , dan V tersebut terkait eksepsi obscuur libel tersebut, sangat mengada - ada dan tidak beralasan hukum, dengan demikian maka sudah sewajarnya dalil pada eksepsi TERGUGAT I, II, III, dan V itu ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

33

•

Bahwa terkait dengan Eksepsi gugatan prematur yang didalilkan oleh TERGUGAT I, II, III dan V, terkesan juga sangatlah mengada – ada dan tidak sesuai fakta hukum , karena menurut M Yahya Harahap dalam Buku “Hukum Acara Perdata” hal. 457, Eksepsi mengenai gugatan premature apabila gugatan terlampau dini untuk diperiksa sengketanya dipengadilan, antara lain : - Misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. -

•

•

•

•

•

•

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur. Selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda.

Bahwa fakta – fakta hukumnya sudah jelas, bahwa hak – hak – hak PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan dan mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV tidak akan mungkin dapat kembali lagi; Bahwa segala mekanisme hukum seusai ketentuan telah diikuti oleh perusahaan PARA PENGGUGAT, baik melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV, kemudian melakukan sanggahan banding kepada TERGUGAT I, tapi kemudian tidak dijawab oleh TERGUGAT I dan malah telah melakukan sanggahan ulang kepada k epada TERGUGAT IV; IV; Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV, IV, TERGUGAT II secara sepihak telah membatalkan penetapan pemenang lelang tersebut dan SPPBJ tidak mau dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan kemudian paket pekerjaan tersebut telah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V tanpa melanjutkan tahapan yang dilaksanakan sebelumnya oleh TERGUGAT IV; Bahwa kemudian TERGUGAT V telah menetapkan pemenang pelelangan pada pekerjaan pekerjaan tersebut kepada CV. BOPS dan CV. TIANG API ANUGERAH dimana fakta hukumnya telah kami sampaikan pada Posita Butir 111 dalam gugatan perkara aquo; Bahwa selanjutnya kontraknya kerjanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT III serta pekerjaan tersebut telah dikerjakan berkasnya pencairan dananya untuk paket pekerjan - tersebut telah ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan dicairkan sebelum 31 Desember  2011. karena secara nyata telah diketahui oleh umum (notoire feiten) bahwa batas pencairan sumber dana APBD. TA 2011 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Dan gugatan PARA PENGGUGAT nanti dimasukan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Januari 2012; Bahwa oleh karena itu penggunaan dalil eksepsi prematur oleh TERGUGAT I, II, III dan V, sangat tidak sesuai fakta fakta hukum, mengada- ada dan tidak beralasan hukum. dengan demikian sudah sewajarnya dalil dalil dalam eksepsi TERGUGAT I, II, III, dan V itu ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

34

3. Bahwa selanjutnya terkait alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V pada Memori bandingnya yang menyatakan bahwa “…….menjadi “…….menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan telah ditentukan pemenang pelelangan masih dilakukan sanggahan oleh Terbanding sebab hal tersebut tidak diatur dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan hal yang keliru jika pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh penyedia jasa sebagaimana termuat dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan tetapi hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama “ adalah alasan yang membuktikan yang mana PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak paham tentang substansi “ sanggahan “ menurut ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, 2010 , pengajuan Sanggahan adalah Hak yang diberikan kepada Peserta lelang “ yang merasa dirugikan” apabila menemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur, adanya rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan /atau pejabat pengadaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai berikut : Ayat (1) : Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: ” a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya terjadinya persaingan yang yang tidak sehat; dan/atau” c. adanya penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya “ Dimana melalui Penjelasan pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , dijelaskan sebagai berikut : Huruf a : Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah: a. tidak memenuhi persyaratan; dan b. tidak mengikuti prosedur prosedur tata urut proses. proses. Huruf b : Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang; b. kriteria penilaian evaluasi evaluasi yang tidak rinci (detail) (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan c. penambahan persyaratan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden. Huruf c : Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis. Teknis .

35 

5. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, diatas, sehingga apabila pengumuman hasil evaluasi ulang pada tertanggal 09 September 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 oleh TERGUGAT IV yang mana perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan pada paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow , paket paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, serta perusahaan TERBANDING II semula PENGGUGAT I dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sedangkan pemenang lelang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus digugurkan pada tahapan evaluasi karena diketahui teraffiliasi dan melanggar  Pasal 6 Huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 , maka merupakan hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan “ untuk melakukan sanggahan ulang. apakah perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan” atas terjadinya penyimpangan, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan hasil pelelangan tersebut tidak boleh mengunakan hak – haknya untuk melakukan sanggahan ? padahal sebelumnya – sebelumnya baik melalui sanggahan ataupun sanggahan banding, dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak bisa dibuktikan sehingga layak digugurkan dalam tahapan evaluasi; evaluasi ; 6. Bahwa dengan tidak diperbolehkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mengajukan sanggahan atas penetapan hasil evaluasi ulang oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V maka hal tersebut adalah bentuk ketidakadilan sehingga bisa menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum ; 7. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , dimana melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa, LKPP telah memuat seluruh informasi kumpulan permasalahan, konsultasi dan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”; 8. Bahwa melalui Bukti P-46 yang diajukan di muka persidangan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu Print Out Jawaban Hasil Konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , terkait Sanggahan Ulang Atas Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang setelah melewati Sanggahan Banding “ dimana LKPP pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “ Setelah dilakukan evaluasi ulang maka tahapan prosedur sesuai ketntuan diantaranya ada pengumuman pemenang dan tahapan sanggah, sanggah banding“. banding “. 9. Bahwa oleh karena itu terbukti yang mana sanggahan (ulang) yang dilakukan oleh perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan irigasi Makansar  serta sanggahan (ulang) yang dilakukan oleh perusahaan TERBANDING II semula PENGGUGAT II terkait Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dengan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan ket entuan yang berlaku;

36 

10. Bahwa mengenai dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan : “….dan “…. dan hal yang lebih keliru jika pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh penyedia  jasa sebagaimana termuat t ermuat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan tetapi hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama “, adalah dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat bertolak belakang dengan fakta –fakta hukum yang ada; 11. Bahwa apabila produk penetapan pelelangan gagal merupakan hasil penyimpangan, rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang, wewenang , dan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT merasa bahwa dokumen penawaran yang telah dimasukan pada pelelangan tersebut telah memenuhi syarat, apakah PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT“ yang merasa dirugikan” atas terjadinya penyimpangan, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan hasil pelelangan gagal tersebut tidak boleh melakukan sanggahan ? apakah hal tersebut tidak melanggar hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia Jasa yang merasa dirugikan ? 12. Bahwa apabila PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku penyedia jasa yang mengikuti pelelangan tersebut tidak diperkenankan dan dianggap keliru karena melakukan m elakukan sanggahan untuk penetapan hasil pelelangan gagal karena adanya penyimpangan rekayasa dan penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, III, V telah melanggar  “ Prinsip – Prinsip Pengadaan “ sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 13. Bahwa selain itu, maka PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, III , V telah mengingkari adanya kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak - hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagaimana termuat dalam Abstrak Angka Romawi IV. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan antara lain sebagai berikut :”…..Diharapkan :”…..Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Jasa konstruksi ini dapat: 2. Mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin : a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban b. dipenuhinya ketentuan yang berlaku;……”; 14. Bahwa selain itu yang sangat memiriskan, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada dimana sebelumnya TERGUGAT II melalui TERGUGAT III pernah membuat pernyataan melalui media yang diketahui publik yang mempersilahkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk melakukan sanggahan sampai sanggahan banding karena sesuai aturan yang berlaku apabila keberatan atas pengumuman pelelangan gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan. Hal itu dibuktikan dengan Bukti P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di harian Manado Post pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9 (sembilan) hari sesudah pelaksanaan pengumuman hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV, IV, yang mana antara lain menyatakan sebagai berikut : “ Tiga T iga proyek irigasi di Minut akan ditender ulang karena semua peserta yang mendaftar belum memenuhi syarat. Ini dikatakan Kadis PU Minut Ir Patrice Tamengkel melalui Kabid Bina Marga Ir Revindo Plangiten. Katanya, kalaupun ada yang keberatan terhadap proses tender ulang ini, silahkan saja menyanggah sesuai aturan yang berlaku. Tahapan sanggahan bisa dilakukan sampai sanggah banding, jika keberatan dan belum memuaskan bagi peserta tender. Intinya proses tender di Dinas PU dijalankan panitia mengacu pada aturan yang ada. Syarat dan ketentuan bagi peserta tender itu harus dipenuhi untuk ditetapkan 37 

sebagai pemenang, kata Plangiten, kemarin (6/5). Sementara itu, salah satu peserta tender  Novry Dotulong menyatakan, semua syarat untuk mengikuti proses tender sudah mereka berikan namun kenapa Dinas PU belum mengumumkan pemenangnya. Atas keputusan tersebut, mereka akan melakukan proses sanggah…..[…]….” ? 15. Bahwa hal tersebut semakin membuktikan yang mana PEMBANDING I semula TERGUGAT I, II, V berupaya merekayasa segala ketentuan yang berlaku maupun fakta – fakta hukum yang ada demi memuluskan adanya permufakatan jahatnya untuk menganulir hak hak perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; Matungkas ; 16. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan mengkesampingkan Bukti I,II,III,V-(1) s/d Bukti I,II,III,V-(4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V karena bukti - bukti yang disampaikan tersebut memang tidak patut dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama dikarenakan bukti bukti bukti tersebut tersebut merupakan hasil rekayasa dan cacat hukum serta tidak bisa mematahkan dalil dan bukti yang disampaikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 17. Bahwa Bukti T I,II,III,V (1) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V, V, bukanlah bukti yang melemahkan melainkan sebuah bukti yang semakin menguatkan dalil – dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, karena Bukti TI,II,III,V (1) yaitu Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 01.BASTD/EU/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang diserahkan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT III, III, yang mana menyebutkan TERGUGAT IV sebagai Mantan Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi adalah Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diperuntukkan bagi PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI MAKANSAR dan bukan diperuntukan bagi Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow ataupun Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; 18. Bahwa selain itu pada Bukti T I,II,III,V (1) tersebut, tersebut, TERGUGAT III sendiri tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut yang mencantumkan TERGUGAT IV sebagai mantan Panitia, hal itu disebabkan karena Berita Acara tersebut merupakan hasil rekayasa dan cacat hukum, sehingga apabila memang benar  TERGUGAT IV pada tanggal 19 September 2011 telah menjadi mantan Panitia Pengadaan, maka paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT IV harus dibatalkan demi hukum karena cacat hukum; 19. Bahwa hal tersebut disebabkan karena Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 03/Srt.JS/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait sanggahan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, nanti diserahkan oleh TERGUGAT IV kepada perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I pada tanggal 20 September 2011. Selain itu tenggang waktu masa pengajuan sanggahan banding nanti berakhir 5 (lima) hari kerja atau nanti berakhir pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, . sehingga seandainya pada tanggal 19 September 2011 TERGUGAT IV telah menjadi mantan Panitia Pengadaan maka Paket Pekerjaan tersebut harusnya juga dibatalkan oleh TERGUGAT II dan tidak boleh diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III serta harus dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V karena cacat hukum. hukum . Tapi ironisnya yang hanya dibatalkan adalah Paket pekerjaan yang dimenangkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu Pekerjaan Peningkatan 38 

Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas , sedangkan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  tersebut tidak dibatalkan oleh TERGUGAT II dan selanjutnya TERGUGAT III telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) serta menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan CV. Jaya Klabat Mandiri tersebut. Apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tersebut tidak termasuk yang disebut memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum? 20. Bahwa Bukti T I,II,III,V (3) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III dan V yaitu berupa Pengumuman Pelelangan gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011 oleh TERGUGAT IV yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Sehubungan dengan diterimanya Sanggahan Sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.392.516.000,-, maka Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara dengan ini menyatakan bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , dinyatakan gagal dan akan diadakan evaluasi ulang “ . 21. Bahwa selanjutnya, Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, III dan V yaitu berupa Pengumuman Pelelangan gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011 oleh TERGUGAT IV, IV, yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Sehubungan dengan diterimanya Sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.294.578.000,-, maka Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara dengan ini menyatakan bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Makansar , dinyatakan gagal dan akan diadakan evaluasi ulang “ ; 22. Bahwa apabila PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V cermat dan jeli memeriksa Bukti TI,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4), maka bukti tersebut adalah bukti yang sangat menguntungkan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan sebaliknya sangat melemahkan dan mematahkan dalil PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. Hal itu dikarenakan fakta hukum pada Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) semakin menunjukan adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena sebagaimana substansi yang tercantum pada bukti – bukti tersebut yaitu diterimanya sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas, tapi yang dinyatakan gagal dan akan dievaluasi ulang oleh TERGUGAT IV adalah Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, yang notabenenya pekerjaan tersebut tidak pernah dianulir/dibatalkan oleh TERGUGAT II dan malah telah diterbitkan SPPBJnya serta kontrak kerjanya oleh TERGUGAT III; III; 23. Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-26 yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  yang dimenangkan oleh CV. Klabat Jaya Mandiri tersebut adalah salah satu pekerjaan yang disanggah oleh TERBANDING I semula PENGGUGAT I. I . sehingga dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri dinyatakannya pelelangan gagal dan akan diadakan evaluasi ulang, sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. dan fakta hukumnya, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  tersebut tidak pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II. II. Selain itu TERGUGAT III telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Penunjukan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) serta menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan CV. Jaya 39

Klabat Mandiri terkait pekerjaan tersebut dan TERGUGAT V tidak pernah melelangkan kembali pekerjaan tersebut; 24. Bahwa sebagaimana dibuktikan juga melalui Bukti P-35 dan P-36, TERGUGAT V telah melelangkan kembali Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas. Tapi untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar tidak pernah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V padahal Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  tersebut telah dinyatakan gagal lelang oleh TERGUGAT IV pada tanggal 19 September  2011 sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V; 25. Bahwa fakta hukum tersebut semakin membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga bertentangan dengan hak – hak konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Manusia ; 26. Bahwa mengenai Bukti T I,II,III,V (2) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, yang mana bukti tersebut telah dibantah melalui Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV di muka persidangan yaitu berupa Foto Penambahan/Penyisipan/Penggantian Nomor  Surat Keputusan Penggantian Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan Penggangkatan Panitia Pengangkatan Panitia Baru (TERGUGAT V) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, setelah pemberitahuan lisan oleh Kepala Dinas PU (TERGUGAT II) tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 Wita. Sumber : Buku Surat keluar - Surat Masuk Tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara : Dimana melalui Bukti Print Out tersebut TERGUGAT IV telah memperlihatkan adanya 2 (dua) buah surat yang di hapus dengan menggunakan tipe-ex, untuk disisipkan dan digantikan dengan dua buah surat keputusan yang di buat mundur (back dated) yaitu Surat Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 21 September 2011 (Bukti T I,II,III,V (2)), dan yang satunya lagi adalah Surat Keputusan Nomor : 254/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Sumber Dana DPPID) Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 07 September 2011. 27. Bahwa sebagaimana tergambar tergambar pada Bukti T I,II,III,V (2) tersebut, apakah merupakan sebuah hal yang wajar dan lumrah, apabila Surat bernomor 254 dan tertanggal 07 September 2011 lebih dahulu dibuat dari Surat Bernomor : 251 (tertanggal 16 September 2011); Surat Bernomor : 252 (tertanggal 20 September 2011), serta Surat Bernomor : 253 (tertanggal 22 September 2011) ? Apakah juga merupakan hal yang wajar dan lumrah apabila Surat Bernomor 255 dan tertanggal 21 September  2011 atau Bukti T I,II,III,V (2), lebih dahulu dibuat dari Surat Bernomor 253 (nama nama petugas piket) yang bertanggal 22 September 2011 ? 28. Bahwa fakta persidangan maupun bukti para pihak tidak ada satupun menyaksikan bahwa Surat Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara (TERGUGAT V) tertanggal 21 September 2011 telah diberikan dan ditembuskan kepada TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sebagai pihak yang terkait pada SK tersebut, padahal TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan adalah merupakan Pejabat Pengadaan sebagaimana yang di maksud pada BAB III Bagian Kelima Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga merupakan hal yang tidak 40 

wajar dan menyimpang dari etika pemerintahan apabila Surat Keputusan (SK) tentang adanya pergantian pejabat tapi SK tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan ; 29. Bahwa fakta hukumnya sebagaimana “pengakuan” TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8 tersebut, adapun pemberitahuan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV, nanti dilakukan pada tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 atau satu hari sesudah pelaksanaan pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 22 September 2011 2011 oleh TERGUGAT IV, IV, itupun adanya pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan bukan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) ( vide Bukti T.IV-8 ); 30. Bahwa selain itu sebagaimana Bukti T.IV-7 yang diajukan oleh TERGUGAT IV, yaitu berupa Print Out Download Data Base Konsultasi dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di http:www.konsultasi.lkpp.go.id , dimana pada pokoknya LKPP menerangkan sebagai berikut : “ Kewenangan menggangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sepenuhnya berada ditangan Pengguna Anggaran/Kuasa. Proses pergantian hendaknya disampaikan kepada Panitia Pengadaan lama. Proses Pengangkatan dan pemberhentian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK)…….[…]….” (SK)…….[…]… .” Bukti T.IV-7 semakin melemahkan Bukti T I,II,III,V (2) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III dan V, karena berdasarkan penjelasan LKPP seharusnya proses pergantian hendaknya disampaikan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran kepada TERGUGAT IV, IV, dan proses pengangkatan serta pemberhentian dituangkan dalam bentuk bentuk Surat Keputusan (SK) dan fakta hukumnya pemberitahuan lisan nanti dilakukan oleh TERGUGAT II sesudah pengumuman pemenang pada tanggal 22 September 2011 dan tidak pernah ada SK pemberhentian yang disampaikan kepada TERGUGAT IV; IV; 31. Bahwa sehingga berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkesampingkan Bukti T I,II,III,V (1) s/d Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, sehingga sangatlah benar  pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pemenang untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah CV. Sonvino (perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I), I ), serta pemenang untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah CV. Architecno (perusahaan TERBANDING II semula PENGGUGAT II) II ) adalah berdasarkan fakta fakta persidangan yang mana dibuktikan melalui bukti P-31 dan P-32 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , serta adanya pengakuan dari TERGUGAT IV melalui jawaban dan dupliknya yang ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d T.IV -6 yang diajukan oleh TERGUGAT IV dimuka persidangan Tingkat Pertama; 32. Bahwa selain itu, PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V telah mengajukan bukti – bukti lainnya yaitu Bukti Bukti T I,II,III,V (5) s/d Bukti T I,II,III,V (8), serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang memang sesuai hukum pembuktian tidak patut dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan malahan bukti -bukti dan keterangan saksi tersebut semakin menguatkan dalil dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT ; 33. Bahwa selanjutnya mengenai Bukti T I,II,III,V (5) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yang mana Bukti T I,II,III,V (5) tersebut yaitu fotocopy dari Bukti P-13 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan yaitu Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dari TERGUGAT IV kepada TERBANDING I semula PENGGUGAT I, sehingga bukti tersebut bukan 41

melemahkan dalil gugatan justru sebaliknya semakin menguatkan dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT; 34. Bahwa Bukti T I,II,III,V (6) serta Bukti T I,II,III,V (7) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu Lembar Pendaftaran Jasa Konstruksi tertanggal 19 Oktober 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow , telah terbantahkan dengan Bukti P-45 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, yaitu Print Out hasil Konsultasi antara PENGGUGAT I dengan LKPP melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , yang mana LKPP menyatakan bahwa : “ Selama tidak memasukkan penawaran maka bukan peserta pelelangan/seleksi“; pelelangan/seleksi“; serta ditunjang dengan Bukti P-36, P-36, yaitu pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V melalui Pengumuman Pemenang pelelangan dengan Nomor : 002/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2010 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, serta pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor : 001/PPPU/PPBJTA2011/DPU-MINUT/2010 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V tanggal 07 November 2011, yang mana telah menunjukan bahwa TERBANDING I semula PENGGUGAT I tidak tercantum sebagai “ peserta lelang” pada pekerjaan pekerjaan tersebut, tersebut , sehingga membuktikan yang mana dalil melalui jawaban PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V tertanggal 23 April 2012, 2012 , mengada – ada dan tidak beralasan hukum, hukum, dan justru sebaliknya telah membuktikan secara hukum yang mana TERGUGAT V memang telah melelangkan kembali 2 (dua) Paket pekerjaan tersebut ; 35. Bahwa Bukti T I,II,III,V (8) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu fotocopy beberapa bagian pada Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah bukti yang tidak bernilai karena berdasarkan doktrin curia novit jus atau  jus curia novit , yakni pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui hukum positif, bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Oleh karena itu hukum positif tidak perlu dibuktikan, terkecuali TERGUGAT I,II, III,dan III,dan V bisa membuktikan di pengadilan Tingkat Pertama bahwa kutipan kutipan bunyi ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada dalil – dalil gugatan perkara aquo maupun Replik PARA PENGGUGAT telah di rekayasa dan di manipulasi tapi hal itu tidak dapat dibuktikan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. V. justru sebaliknya melalui Bukti T I,II,III, V (8) tersebut telah terbukti dipersidangan bahwa tidak ada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III.6.b huruf n sebagaimana dalil pada Butir 57 Jawaban dalam Pokok Perkara dari TERGUGAT I, II, III, III , dan V (PARA PEMBANDING) yang diajukan pada tanggal 23 April 2012. dikarenakan ketentuan pada Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut hanya terdiri dari Lampiran III bagian A, Lampiran III bagian B dan Lampiran III Bagian C, dan tidak ada yang namanya Lampiran III.6.b; 36. Bahwa selain itu, seluruh keterangan saksi yang diajukan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu atas nama Bernadus Frans Kambey memang tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sebagian besar  keterangan keterangan saksi tersebut di muka persidangan adalah merupakan hasil rekayasa untuk memenuhi keinginan dan hasrat dari atasan atasannya dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TERGUGAT III, III, karena melalui Bukti P-47 dan P-48, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah membuktikan di muka persidangan bahwa Saksi atas nama Bernadus Frans Kambey tersebut telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah terkait keterangannya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Panitia Pengadaan sampai tahun tahun 2008 semenjak Tahun 2009 sudah tidak lagi menjadi Panitia Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Padahal fakta hukumnya adalah Saksi atas nama Bernadus Frans Kambey tersebut masih menjadi Panitia Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.sampai tahun 2010; 42 

37. Bahwa berkenaan dengan keterangan Saksi Felleps Wuisan sama sekali tidak bisa mendukung dalil  – dalil bantahan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dan mematahkan dalil dail gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena memberikan keterangan yang saling bertentangan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain untuk mengikuti kemauan TERGUGAT I, II, III dan V; 38. Bahwa terkait keterangan saksi atas nama Fellep Wuisan di muka persidangan, yang mana ketika ditanyakan oleh kuasa hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V pada saat itu, tentang ada tidaknya TERGUGAT IV mengumumkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil evaluasi ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui web site resmi pemkab. Minut yaitu www.pemkab-minahasautara.co.cc  Saksi Felleps Wuisan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima berkas Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil evaluasi ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dari TERGUGAT IV untuk ditayangkan dan diumumkan di website resmi dari Pemkab Minahasa Utara melalui www.pemkabminahasautara.co.cc . Hal itu diketahuinya karena salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerjanya adalah untuk melaksanakan serta menayangkan pengumuman pelelangan dan pengumuman pemenangan pelelangan ataupun tahapan pengumuman lainnya terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui web site milik Pemkab Minahasa Utara di www.pemkab-minahasautara.co.cc ; 39. Bahwa di sisi lain, ketika ditanyakan oleh PARA PENGGUGAT (sekarang PARA TERBANDING) tentang ada tidaknya TERGUGAT IV melakukan pengumuman pemenang untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  serta pengumuman pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan Konstruksi di web site resmi pemkab. Minut yaitu www.pemkabminahasautara.co.cc .,., Saksi Felleps Wuisan menyatakan yang bersangkutan tidak mengetahui pengumuman pemilihan langsung tersebut, tersebut , padahal sebelumnya menurut pengakuannya hal itu merupakan tupoksi kerjanya ? 40. Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-23, pada tanggal 03 Agustus 2011, TERGUGAT IV telah melaksanakan pengumuman pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan Konstruksi termasuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis , Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori melalui website www.pemkab-minahasautara.co.cc. Sehingga apabila pengumuman tersebut tidak diketahui oleh Saksi Felleps Wuisan padahal menurut pengakuan sebelumnya hal itu merupakan tupoksinya, maka hal itu membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memang tidak patut dipercaya serta tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; 41. Bahwa selain itu, keterangan saksi atas nama Felep Wuisan tersebut tanpa ditunjang lagi dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang layak, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup, menurut asas hukum “Unus testis nullus testis”  yang mana secara harfiah istilah tersebut artinya satu saksi bukan saksi; 42. Bahwa TERGUGAT IV telah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan melalui papan pengumuman masyarakat di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22 September 2011 pada Pukul 22.30 Wita sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV.- 4 serta Bukti P-31 yang telah diajukan dimuka persidangan. Kalaupun pengumuman tersebut telah lenyap pada papan pengumuman masyarakat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada keesokan harinya maka yang seharusnya seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya 43

atas kelalainya adalah TERGUGAT II selaku Kepada SKPD yang bertanggung jawab atas Kantor  SKPD tersebut; 43. Bahwa secara logis, tidak dilaksanakannya pengumuman pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV tersebut di website pemkab Minahasa utara adalah merupakan faktor kesengajaan dari TERGUGAT II, II, karena yang hanya mengetahui password website tersebut adalah operatornya / staf bagian Administrasi Pembangunan Setda Pemkab. Minahasa Utara dan pengumuman pada papan pengumuman masyarakat dilakukan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011 jam 22.30 Wita atau sesudah jam kantor; sehingga pengumuman di website tersebut nanti bisa dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan menyerahkan berkas pengumuman tersebut kepada operator website tersebut pada tanggal 23 September 2011. 2011. Oleh karena TERGUGAT II telah mendapatkan informasi yang mana TERGUGAT IV telah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang pada malam hari tanggal tanggal 22 September 2011 sehingga pada pagi pagi hari tanggal tanggal 23 September  2011 jam 09. 30 Wita, TERGUGAT II segera memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV, IV, ( vide pengakuan TERGUGAT IV pada Bukti T.IV-8) tanpa pernah memberikan Surat Keputusan pemberhentian kepada TERGUGAT IV. Jadi bagaimana mungkin TERGUGAT IV akan melakukan pengumuman pemenang pelelangan di website pemkab Minut tersebut sedangkan TERGUGAT II telah menganti /menonaktifkan TERGUGAT IV.sejak IV.sejak pukul 09.30 Wita tanggal 23 September 2011? 44. Bahwa fakta hukumnya, selain pengumuman pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas , pengumuman pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Makansar  yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri serta pengumuman pemenangan pelelangan untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan pemilihan langsung ( termasuk Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Apel Wogis, Pembangunan Drainase Desa Watudambo, Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori ) yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 03 Agustus (vide Bukti P-23, P-25, P-33) , sesuai fakta hukumnya tidak pernah dilakukan pengumuman pemenang pelelangan melalui website Pemkab Minahasa Utara, tapi mengapa sebaliknya untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  dan 12 (dua belas) paket pekerjaan lainnya lainny a tersebut tidak pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II dan tetap diterbitkan SPPBJ serta kontrak oleh TERGUGAT III, serta tidak dilelang kembali oleh TERGUGAT V ? Padahal menurut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dengan tidak diumumkannya diwebsite K/L/D/I maka hal itu melanggar  ketentuan Pasal 73 ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010, Maka hal tersebut telah membuktikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sehingga melanggar hak konstitusi dan hak - hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 45. Bahwa selain itu, sebagaimana termuat pada Replik hal 16 s/d hal 17 yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 30 April 2012 dimuka persidangan Tingkat Pertama, yang mana PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempertanyakan tentang tidak diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di web site K/L/D/I oleh Pengguna Anggaran. Anggaran. dimana Rencana Umum Pengadaan tersebut harus dilakukan sebelum pelaksanaaan pengumuman pelelangan oleh TERGUGAT IV. IV. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) : “ PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; ” b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website website K/L/D/I; 44

Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) : Ayat (1) : “ PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.” Ayat (2) : “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.” Ayat (3) : “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalu LPSE. “ 46. Bahwa fakta hukumnya, Rencana Umum Pengadaan untuk 20 (dua puluh) Paket Pekerjaan Konstruksi ( termasuk diantaranya pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Makansar  yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 maret 2011 (vide Bukti P-3) serta 12 (dua belas) Paket pekerjaan Konstruksi ( termasuk diantaranya Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, Watudambo , serta Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori ) yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 03 Agustus 2011 (vide Bukti P-23, nyatanya tidak pernah diumumkan oleh Pengguna Jasa dalam hal ini TERGUGAT II; 47. Bahwa sehingga apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mempermasalahkan tidak dilaksanakannya pengumuman pemenang pelelangan di website untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut oleh TERGUGAT IV, IV, maka hal tersebut juga harus diperlakukan sama dihadapan hukum dengan membatalkan serta tidak menerbitkan SPPBJ dan Kontrak untuk 30 (tiga puluh) paket pekerjaan yang lain tersebut karena cacat hukum. Tapi fakta hukumnya, penyimpangan penyimpangan tersebut hanya diabaikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, hal itu telah membuktikan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama di hadapan secara sistematis dan terstruktur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak konstitusi dan hak - hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 48. Bahwa sebagaimana termuat pada posita butir 153 gugatan perkara aquo ( vide putusan hal 71 s/d 72), maka sudah dan sepatut dan selayaknya perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut dikategorikan sebagai “ Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ” sebagaimana Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut “ Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar  putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination)”; diserimination)”; 49. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, diatas, maka alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT III, III, V tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak atau setidak –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara aquo. 50. Bahwa sehingga oleh karenanya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi pada Putusan hal. 108 (seratus delapan) alinea ke-2 (dua) tersebut; 45 

VI. PUTUSAN

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi II Tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Melampaui Batas Kewenangan, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 111 alinea ke-2. (Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V hal 7. s/d 8). Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V memberikan pendapat serta alasanya sebagai berikut : - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, adalah merupakan pertimbangan yang mengambil alih kekuasaan absolute mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam salah satu kewenangannya adalah mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dalam hal ini berbentuk suatu Surat Keputusan Pemberhentian maupun suatu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ditam bah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004); - Bahwa dengan diambil alihnya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dari padanya, maka secara hukum acara perdata Majelis Hakim telah melakukan pelampauan terhadap kewenangan yang dimilikinya dan oleh karenanya dasar pengambilan putusan berdasarkan pertimbangan hukumnya hal 111 harus dibatalkan dan dari itu Majelis Hakim Banding dapat mengadili sendiri perkara in casu. casu. Terhadap dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut : 1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,V karena alasan – alasan tersebut sangat menyesatkan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Bahwa tidaklah benar  dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,V yang menyatakan ; “ pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, adalah merupakan pertimbangan yang mengambil alih kekuasaan absolute mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam salah satu kewenangannya adalah mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dalam hal ini berbentuk suatu Surat Keputusan Pemberhentian maupun suatu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ditam bah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan, tidak semua pegawai negeri dapat diangkat untuk menjadi ULP/ Panitia Pengadaan, tapi untuk ditetapkan menjadi ULP/ Panitia Pengadaan harus memenuhi syarat – syarat yakni antara lain sebagai berikut : mempunyai Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa yg dalam hal ini harus dikeluarkan oleh LKPP, memiliki integritas disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, menandatangani Pakta Integritas, dan lain lain sebagainya, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 17 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 4. Bahwa selain itu, untuk dapat diangkat menjadi ULP/Panitia Pengadaan tidak mutlak juga harus berasal dari Pegawai Negeri, karena apabila tidak ada yang memenuhi syarat sesuai Pasal 17 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut, tersebut, maka ULP/Panitia Pengadaan dapat berasal dari dari bukan 46 

Pegawai Negeri, Negeri , hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Ayat (5) (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak - hak dari perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab hukum dari PARA TERGUGAT, dimana gugatan perkara aquo didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata; 6. Bahwa sebagaimana Bukti P-31 dan Bukti P-32 juga serta berdasarkan “ pengakuan” melalui Jawaban dan Duplik dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan ditunjang dengan Bukti T.IV1 s/d T.IV-6 yang diajukan oleh TERGUGAT IV, IV, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah pemenang yang sah untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; 7. Bahwa oleh karena itu, itu , apabila TERGUGAT II mengeluarkan sebuah Surat Keputusan pembentukan panitia yang baru seolah olah bahwa TERGUGAT IV telah diganti sebelum pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 22 September 2011 dan hal itu telah dibuktikan oleh TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8 yang mana nomor SK tersebut sengaja disisipkan dan bertanggal mundur (back dated) sedangkan menurut pengakuan TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan tentang adanya pergantian TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September  2011 Pukul 09.30 Wita, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembentukan Panitia yang baru (TERGUGAT V) oleh TERGUGAT II tersebut untuk menganulir penetapan Pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi ulang tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang bertanggal 08 September 2011 serta Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 terkait penetapan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, kepantasan dan kewajaran, serta melanggar hak hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari TERGUGAT II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum / perbuatan hukum perdata. perdata. 8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Negara (KTUN) yang yang merupakan perbuatan hukum perdata . adalah masih merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi karena tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Angka 1 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; perdata; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terbukti yang mana alasan keberatan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan hal 111 alinea ke -2 tersebut telah melampaui batas kewenangannya dan mengambil alih kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada; mengada-ada;

47 

10. Bahwa sehingga oleh karenanya maka alasan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangan adalah sangat mengada – ada dan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga alasan tersebut sudah sepatutnya dan sewajarnya ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

VII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH MENJALANKAN UNDANG-UNDANG

SEBAGAIMANA MESTINYA. Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi III.Tentang Majelis Hakim Tidak Menjalankan Undang – Undang Sebagaimana Mestinya, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang dimuat pada halaman 109 alinea ke-4 dengan menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan Undang – undang sebagaimana mestinya, sebab tidak melihat aturan secara menyeluruh melainkan hanya melihat gugatan dari pada Penggugat saja. (Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V hal 8. s/d 11). Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V memberikan beberapa alasan alasannya;. Terhadap alasan - alasan tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut : a. TERGUGAT IV melakukan Evaluasi Ulang atas perintah dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012; dan pelaksanaan Evaluasi Ulang oleh TERGUGAT IV sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Huruf a Pepres No. 54 Tahun 2010; 1.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut karena tidak mendasar, tidak sesuai ketentuan dan bertolak belakang fakta hukum yang ada ;

2.

Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf Hu ruf b angka 3 e tentang Pelelangan gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, sebagaimana yang dimaksudkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, V , apabila terjadi untuk pelelangan gagal yang disebabkan hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) (tiga) penyedia  jasa yang memasukan penawaran pelelangan dinyatakan dinyatakan gagal dan langsung dilanjutkan dengan pengumuman pelelangan ulang, sehingga tidak perlu ada masa sanggah karena sesuai ketentuan keabsahan sebuah pelelangan adalah minimal 3 (tiga) peserta lelang;

3.

Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, telah memperkenankan TERGUGAT IV untuk melakukan evaluasi ulang apabila pelelangan dinyatakan gagal. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang;

4.

Bahwa dengan dalil tersebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, seolah - olah telah menghakimi secara sepihak bahwa dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memang benar benar tidak memenuhi syarat dan layak untuk digugurkan. 48 

Tapi pada kenyataaanya selama proses persidangan Tingkat Pertama, PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV tidak dapat membuktikan bahwasanya dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dan layak digugurkan dalam tahapan evaluasi; 5.

Bahwa melalui Pengumuman Hasil Pelelangan No. 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Pengumuman Hasil Pelelangan No. 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dan Pengumuman Hasil Pelelangan No. 12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, TERGUGAT IV telah mengumumkan bahwa pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dinyatakan gagal dengan alasan tidak ada dokumen penawaran yang lulus evaluasi termasuk juga dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT (vide posita angka 16, Bukti P-16);

6.

Bahwa akan tetapi, tetapi, hal tersebut bukannya bukannya berarti penetapan dan pengumuman TERGUGAT IV tersebut sudah bersifat final dan tidak bisa rubah, dikarenakan dengan dinyatakannya bahwa dokumen penawaran semua peserta lelang tidak ada yang lulus evaluasi, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan” dirugikan ” atas pengumuman hasil pelelangan tersebut mempunyai hak untuk melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV;

7.

Bahwa sekali lagi kami hendak menegaskan, menegaskan , sebagaimana ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, 2010, pengajuan Sanggahan adalah Hak yang diberikan kepada Peserta lelang “ yang merasa dirugikan” apabila menemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur, adanya rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat pengadaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai sebagai berikut : Ayat (1) : Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: ” a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dit etapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau” c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya “

8.

Bahwa sehingga karena adanya hak sanggah yang diberikan sesuai amanat Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT IV melalui Surat Sanggahan Sanggahan Nomor : 37/S/ CV-S/V-2011 tanggal 3 Mei 2011 dan Surat Sanggahan Nomor : Nomor  : 29/CV-ARCH/V-2011 tanggal 03 Mei 2011. (vide Posita butir 25 dan 26, Bukti P-9 dan P-10);

9.

Bahwa dalam memori bandingnya pada bagian ini, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V memberikan alasan-alasannya dengan menyatakan antara lain sebagai berikut : “…[….]……..Kami “…[….]……..Kami Pembanding meihat bahwa Tergugat IV sejak awal telah menyalahi aturan hukum maupun prosedur yang berlaku, dimana sejak sudah dilakukan 49

Pengumuman pelelangan oleh Tergugat IV pada tanggal 28 April 2011 melalui Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011, Pengumuman Lelang Nomor 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 dan kemudian Pengumuman lelang nomor  12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011, yang dalam hal mana ketiga pengumuman lelang gagal dengan memakai alasan bahwa pengumuman lelang gagal ini akibat tidak ada penawaran yang lulus evaluasi (vide posita angka 16, Bukti P-6), maka dengan demikian sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III bagian B angka 6 huruf b angka 3e tentang Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/pemilihan Lansung gagal, tindak lanjut terhadap pengumuman hasil pelelangan gagal akibat tidak ada penawaran yang lulus evaluasi harusnya pengumuman untuk dilakukan pelelangan ulang bukan pengumuman evaluasi ulang.” Dan alasan tersebut ironisnya BERTOLAK BELAKANG dengan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi I tentang Kekeliruan Mengadili Eksepsi Obscuur Libel dalam Keberatan Mengenai Prematurnya Gugatan. Point 1 hal. 5, yang mana PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, menyatakan antara lain sebagai berikut : “.Bahwa “.Bahwa dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelelangan umum pekerjaan Konstruksi adanya sanggah dan sanggah banding bagi peserta yang tidak menang dalam pelelangan adalah hal yang wajar dan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 sehingga menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi ulang..…..[…]” ? 10. Bahwa selain itu alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang dinyatakan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT III pada saat itu. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di harian Manado Post pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9 (sembilan) hari sesudah pelaksanaan pengumuman hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV, IV, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : “ Tiga T iga proyek irigasi di Minut akan ditender ulang karena semua peserta yang mendaftar belum memenuhi syarat. Ini dikatakan Kadis PU Minut Ir Patrice Tamengkel melalui Kabid Bina Marga Ir  Revindo Plangiten. Katanya, kalaupun ada yang keberatan terhadap proses tender ulang ini, silahkan saja menyanggah sesuai aturan yang berlaku. Tahapan sanggahan bisa dilakukan sampai sanggah banding, jika keberatan dan belum memuaskan bagi peserta tender. Intinya proses tender di Dinas PU dijalankan panitia mengacu pada aturan yang ada. Syarat dan ketentuan bagi peserta tender itu harus dipenuhi untuk u ntuk ditetapkan sebagai pemenang, kata Plangiten, kemarin (6/5). Sementara itu, salah satu peserta tender Novry Dotulong menyatakan, semua syarat untuk mengikuti proses tender sudah mereka berikan namun kenapa Dinas PU belum mengumumkan pemenangnya. Atas keputusan tersebut, mereka akan melakukan proses sanggah…..[…]….” ? 11. Bahwa lebih ironis lagi, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada intinya menyatakan pengumuman lelang gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2011 harusnya dilanjutkan dengan pengumuman untuk dilakukan pelelangan ulang bukan pengumuman evaluasi ulang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf b angka 3 e , TELAH MENGINGKARI Jawaban tentang Pokok Perkara Point 18 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V pada tanggal 23 April 2012 di muka persidangan Tingkat Pertama, Pertama , yang menyatakan sebagai berikut : : “ Bahwa menanggapi dalil gugatan bagian II Point 38 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (vide Putusan hal. 89 baris ke-9 dari atas); 50 

12. Bahwa adanya fakta – fakta hukum tersebut diatas, telah semakin membuktikan bahwa alasan alasan tersebut hanyalah akal-akalan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bersama Kuasa Hukumnya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada dengan terus menyalahkan TERGUGAT IV dengan menyatakan yang mana TERGUGAT IV seharusnya melakukan pelelangan ulang dan bukan evaluasi ulang , tapi pada kenyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III pada saat itu mempersilahkan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk melakukan sanggahan dan sanggahan banding karena sesuai aturan/ ketentuan yang berlaku serta menyatakan proses tender yang dijalankan TERGUGAT IV telah mengacu pada aturan yang ada; 13. Bahwa selanjutnya atas pengajuan sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT IV memberikan jawaban Sanggahan melalui Surat Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat Nomor : 02/Srt.JS/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 (vide Posita butir 29 dan 30, Bukti P-13 dan P-14); 14. Bahwa kewajiban untuk menjawab sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT IV merupakan amanat Pasal 81 Ayat (3) (3 ) dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf l Angka 3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 81 Ayat 3 : “ ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.” Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf l Angka 3) : ” ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.” 15. Bahwa apabila sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ternyata benar maka TERGUGAT IV harus menyatakan pelelangan tersebut gagal, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Huruf h dan Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 1) h) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 83 Ayat (1) Huruf h ; ” ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; “ Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 1) h) : ” ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila : h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; 16. Bahwa kemudian apabila pelelangan tersebut dinyatakan gagal maka TERGUGAT IV dapat segera melakukan evaluasi ulang, hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 84 Ayat (1) Huruf a dan Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 6) a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 84 Ayat (1) Huruf a ; ” Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan a. evaluasi ulang”; 51

Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 6) a) : ” Setelah pemberitahuan adanya pelelangan/pemilihan langsung gagal, maka ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan langsung gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a) evaluasi ulang; 17. Bahwa melalui Surat Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat Nomor : 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tersebut., TERGUGAT IV pada intinya menolak sanggahan yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 18. Bahwa oleh karena PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT merasa  jawaban TERGUGAT IV tersebut tidak mendasar, mengada-ada, penuh rekayasa dan tidak relevan dengan substansi Surat Sanggahan yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kemudian mengajukan sanggahan banding melalui Surat Sanggahan Banding Nomor : 42/S/ CV-S/V-2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Surat Sanggahan Banding Nomor : 35/CV-ARCH/V-2011 tanggal 18 Mei 2011 kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan Surat sanggahan banding tersebut diberikan juga kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ( vide Bukti P-15 s/d P18). hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3), Lampiran III Bagian B.Point 1 Huruf m Angka 3); 19. Bahwa selain itu telah diserahkan juga Jaminan Sanggahan Banding oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, IV, hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 jo. Peraturan Kepala LKPP No 02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document), pada BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta pda Point 33.4 yang menyatakan sebagai berikut : “ Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.”; ULP .”; 20. Bahwa fakta hukumnya, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak pernah menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sampai sesudah 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat sanggahan banding tersebut, tersebut , sebagaimana kewajiban PEMBANDING II semula TERGUGAT I menurut Pasal 82 Ayat (6) dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 21. Bahwa dengan adanya pengajuan sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, maka proses Pelelangan umum 3 (tiga) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut harus di hentikan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) (4 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut: ” Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ” ; 22. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2011 dilaksanakan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor : 01/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow, Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor : 02/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  dan Pengumuman Evaluasi Ulangan Nomor : 03/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV dan disampaikan juga Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang tersebut kepada kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengunakan Jasa Pos melalui TIKI dan diterima dua hari sesudahnya. Dimana melalui Pengumuman dan 52 

Pemberitahuan tersebut dinyatakan bahwa dilaksanakannya Evaluasi Ulang tersebut berdasarkan Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012 dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV (Vide Bukti P-21 dan P-22); 23. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV untuk mengadakan evaluasi ulang untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang disanggah banding tersebut, maka dengan sendirinya sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah dinyatakan benar oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (8) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.” ulang .” 24. Bahwa adanya Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV, telah diungkapkan  juga oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. Hal tersebut sebagaimana termuat pada Jawaban PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. pada Point 24. 24 . ( Putusan hal 89 s/d hal. 90 ). 25. Bahwa apabila TERGUGAT IV telah dipandang melanggar aturan, kenapa pada saat itu TERGUGAT IV tidak diganti ? Dan fakta hukumnya adalah TERGUGAT IV masih dipercayakan untuk melakukan evaluasi ulang oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah, hal tersebut berdasarkan Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV; 26. Bahwa selain itu apabila TERGUGAT IV telah dipandang melanggar aturan, mengapa TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran masih mempercayakan TERGUGAT IV untuk melaksanakan Pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi pada tanggal 03 Agustus 2011 ? (vide Bukti P-23); P-23); 27. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka hal tersebut membuktikan bahwa dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang terus menyalahkan TERGUGAT IV ternyata sangat bertolak belakang belakang dengan fakta hukum hukum yang ada; 28. Bahwa tidaklah benar alasan benar  alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf b angka 3 e tentang Pelelangan gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, gagal, tindak lanjut terhadap pelelangan gagal akibat tidak adanya penawaran yang lulus evaluasi harusnya adalah pengumuman untuk dilakukannya pelelangan ulang bukan pengumuman untuk evaluasi ulang; ulang; 29. Bahwa PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak cermat mengkaji ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 secara menyeluruh, karena ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf b angka 3 e yang diungkapkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut dapat berlaku apabila pelelangan gagal yang disebabkan oleh karena hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penyedia jasa yang memasukan penawaran pelelangan dinyatakan gagal dan langsung dilanjutkan dengan pengumuman pelelangan ulang, sehingga tidak perlu ada masa sanggah karena sesuai ketentuan keabsahan suatu pelelangan/ 53

tender apabila penyedia penyedia jasa yang memasukan penawaran adalah adalah 3 (tiga) peserta lelang atau lebih; 30. Bahwa fakta hukumnya, penyedia jasa yang memasukan penawaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah 12 (dua belas) peserta lelang, untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  adalah 7 (tujuh) peserta lelang, sedangkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah 5 (lima) peserta lelang (vide bukti P-4 dan P-5); 31. Bahwa selain itu, apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan seharusnya TERGUGAT IV dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap pelelangan gagal akibat tidak ada penawaran yang lulus evaluasi harusnya adalah pengumuman untuk dilakukannya pelelangan ulang bukan pengumuman untuk evaluasi ulang, maka hal tersebut sama dengan menjerumuskan TERGUGAT IV untuk melanggar hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mengajukan sanggahan sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan menyimpang dari “Prinsip Prinsip pengadaan” serta “ Etika Pengadaan “ sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 32. Bahwa sangatlah ironis kemudian apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan fakta yuridis dimulainya dari pengumuman evaluasi ulang hingga pengumuman pemenang oleh TERGUGAT IV (Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-24, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-35, Bukti T.IV 1 s/d T.IV 6) merupakan produk – produk keputusan TERGUGAT IV yang tidak mempunyai dasar hukum, hukum, padahal pengumuman evaluasi ulang hingga pengumuman pemenang tersebut tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT IV atas perintah dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai kepala daerah melalui Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012; 33. Bahwa merupakan fakta hukum yang bertolak belakang, apabila kemudian untuk Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 03/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pekerjaan Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri (vide Bukti P-24) dinyatakan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V merupakan produk – produk keputusan TERGUGAT IV yang tidak mempunyai dasar hukum dan bertolak belakang dengan Pengumuman Hasil Pelelangan No. 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2012, Tapi pada akhirnya paket pekerjaan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II dan telah diterbitkan SPPBJ dan Kontrak oleh TERGUGAT III serta tidak dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V, sedangkan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah dibatalkan oleh oleh TERGUGAT II dan tidak diterbitkan SPPBJ dan Kontrak oleh TERGUGAT III serta telah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V. Apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan V tersebut tidak termasuk tindakan yang memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif ? Apakah tindakan TERGUGAT II,III dan V tersebut telah memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ? Dan Apakah tindakan TERGUGAT II,III dan V tersebut tidak melanggar melanggar hak – hak konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ?

54

34. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang saling bertolak belakang alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, V, tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang ada, maka sudah sepatut dan selayaknya alasan – alasan tersebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; b. TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melaksanakan melaksanakan Undang Undang yang yang berlaku (in casu Perpres No 54 Tahun 2010) 1.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas alasan alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melaksanakan Undang Undang yang berlaku (in casu Perpres No 54 Tahun 2010) dan tidak melakukan intervensi apapun juga karena sifat dari TERGUGAT IV yang independent dalam melakukan proses pelelangan , dikarenakan alasan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada;

2.

Bahwa terdapat fakta hukum yang mana TERGUGAT II tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang melalui website K/L/D/I, untuk total 32 (tiga puluh) paket pekerjaan konstruksi yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV tersebut, maka hal itu telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut dengan sendirinya telah mematahkan dalil dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut;

3.

Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang bisa membuktikan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan tindakan – tindakan yang yang bukan merupakan tugas pokok dan kewenangan dari TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tapi tindakan tindakan tersebut telah melampaui dan mengambil alih tugas pokok dan kewenangan TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan;

4.

Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-39 yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dipersidangan yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di Koran Manado Post pada tanggal 20 April 2011 yang telah mengambil alih peran dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan yang melakukan evaluasi;

5.

Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-41 yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dipersidangan, yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di Koran Manado Post pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9 (sembilan) hari sesudah pelaksanaan pengumuman hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV. IV. hal itu membuktikan yang mana TERGUGAT II dan TERGUGAT III turut juga melakukan evaluasi pelelangan bersama TERGUGAT IV sehingga mengumumkan ke publik akan segera di tender  ulang karena semua peserta yang mendaftar tidak memenuhi syarat ? selain itu hal itu membuktikan bahwa memang sudah ada niat TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari awalnya untuk melakukan pelelangan ulang pada pekerjaan – pekerjaan tersebut;

6.

Bahwa sebagaimana dalil dalil gugatan dalam surat gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, terdapat fakta – fakta hukum yang mana adanya pengakuan TERGUGAT 55 

IV kepada kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT maupun kepada penyidik Polres Minahasa Utara yang menyatakan selama tahapan proses evaluasi maupun evaluasi ulang TERGUGAT IV telah mendapatkan intimidasi dan intervensi untuk menjegal perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , dan dalil – dalil gugatan tersebut tidak pernah disangkal serta dibantah oleh TERGUGAT IV selama proses Persidangan di Tingkat Pertama; (vide Posita butir 41 s/d 47, 59 s/d 64, 95 s/d 96 Putusan hal 19 s/d 23, hal 27 s/d 30, hal. 41 s/d 42; serta Jawaban serta Duplik TERGUGAT IV); 7.

Bahwa hal tersebut dapat mengartikan bahwa TERGUGAT IV telah mengakuinya secara diam diam atas dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, sebagaimana doktrin hukum Prof. Eman Suparman melalui makalah yang berjudul “ Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ hal. 20 di http://resouces.unpad.ac.id, menerangkan sebagai berikut “ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan Penggugat atau bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ ( Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966 tanggal 30 Januari 1967);

8.

Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ hal–hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. “ (Putusan MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);

9.

Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang mana TERGUGAT II tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan paling kurang melalui website K/L/D/I, untuk total 32 (tiga puluh dua) paket pekerjaan konstruksi yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV, IV, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga adanya fakta hukum tersebut dengan sendirinya telah mematahkan dalil serta alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut;

10. Bahwa dengan adanya dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada serta tidak sesuai ketentuan hukum berlaku, maka sudah sepatut dan selayaknya alasan – alasan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding;

VIII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DALAM MEMBERIKAN

PENILAIAN DAN PENERAPAN TERHADAP KEKUATAN BUKTI-BUKTI Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi IV.Tentang Kekeliruan Memberikan Penilaian Dan Penerapan Bukti - Bukti, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada halaman 110 paragraf ke-4 dan ke- 5. 5. Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V telah memberikan alasan – alasannya. Oleh karena itu, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut : a. -

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tetap pada prinsipnya untuk menolak dengan tegas alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut karena 56 

alasan – alasan tersebut sangat tidak mendasar, menyesatkan serta bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada; -

Bahwa tidaklah benar alasan benar  alasan – alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada intinya menyatakan produk produk keputusan (hukum) yang dikeluarkan TERGUGAT IV telah menyalahi aturan hukum yang ada, namun dijadikan bukti dipersidangan ini sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti yang bersifat menentu dalam perkara ini. Hal itu dikarenakan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada;

-

Bahwa di satu sisi PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak mengakui keabsahan produk produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV untuk hasil pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi disisi lain ironisnya produk - produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV untuk pekerjaan lain yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV secara bersamaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  dengan pemenang oleh CV. Jaya Klabat Mandiri, tidak dinyatakan menyalahi aturan dan diakui keabsahannya oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V. V . Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibatalkannya paket pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  oleh TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah dikeluarkan SPPBJ dan kontrak kerja serta TERGUGAT V tidak melelangkan kembali tersebut; tersebut;

-

Bahwa sesuai fakta hukumnya, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, bersama – sama dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Jaringan Irigasi Matungkas adalah 3 (tiga) paket Pekerjaan dari yang diumumkan gagal lelang oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2011 dengan alasan tidak ada dokumen peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran; (vide Bukti P-6);

-

Bahwa selanjutnya Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  tersebut, tersebut, bersama sama dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow telah disanggah dan kemudian disanggah banding oleh TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan menyerahkan Jaminan sanggahan Banding (vide Bukti P-9, Bukti P-15 P -15 dan Bukti P-17 ),

-

Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Irigasi Matungkas telah disanggah dan disanggah banding oleh TERBANDING II semula PENGGUGAT II dengan menyerahkan Jaminan sanggahan Banding (vide Bukti P-10, Bukti P-16 P -16 dan Bukti P-18),

-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 TERGUGAT IV melalui pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang Nomor : 03/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011, CV. Jaya Klabat Mandiri ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dimana perusahaan tersebut notabene merupakan peserta lelang yang pada pengumuman hasil pelelangan sebelumnya pada tanggal 28 April 2011 telah digugurkan oleh TERGUGAT IV dengan alasan tidak lulus evaluasi penawaran. Selain itu pada tanggal 12 September 2011 tersebut melalui pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011 serta Nomor : 02/PPPEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011. CV. Veronica ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jarigan Irigasi Matungkas; 57 

-

Bahwa fakta hukumnya, CV. Jaya Klabat Mandiri yang sebelumnya telah digugurkan pada pengumuman hasil pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV, IV, tidak pernah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT IV maupun sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I.

-

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Matungkas dimana CV. Veronica yang sebelumnya telah digugurkan tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV tidak pernah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT IV maupun sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I.

-

Bahwa atas pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 12 September 2011 tersebut, maka TERBANDING I semula PENGGUGAT I telah mengajukan sanggahan ulang atas evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, bersama sama dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow (Vide Bukti P-26);

-

Bahwa TERBANDING II semula PENGGUGAT II juga telah mengajukan sanggahan ulang atas evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas (Vide Bukti P-27);

-

Bahwa melalui Pengumuman Pelelangan Gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011, serta Pengumuman Pelelangan Gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011, 2011 , pada pokoknya menyatakan bahwa sanggahan atas evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas diterima oleh TERGUGAT IV, tapi yang dinyatakan gagal dan akan di evaluasi ulang adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar . Makansar . Hal tersebut sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dimuka persidangan;

-

Bahwa fakta hukumnya yang dibatalkan secara sepihak oleh TERGUGAT II dan tidak diterbitkan SPPBJ serta Kontrak Kerja oleh TERGUGAT III adalah hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sedangkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri tersebut, tersebut, tidak dibatalkan oleh TERGUGAT II dan selanjutnya telah diterbitkan SPPBJ dan Kontrak Kerja oleh TERGUGAT III;

-

Bahwa sebagaimana juga dibuktikan dengan Bukti P-35 dan Bukti P-36, yang hanya dilakukan pelelangan ulang oleh TERGUGAT V adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  oleh TERGUGAT V. sedangkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri tidak pernah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V;

-

Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang mana produk produk keputusan hukum lainnya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV terkait penetapan pemenang pelelangan hasil pemilihan langsung (vide Bukti P-23) lebih khususnya untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo yang disanggah oleh TERBANDING I semula PENGGUGAT I (vide Bukti P-28) serta Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang disanggah oleh CV. Juliet Omega Echo dan CV Terbit 58 

Terang (vide Bukti P-33), dan TERGUGAT IV nanti menjawab sanggahan tersebut pada tanggal 20 September melalui September  melalui Surat Nomor 04/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 04/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal tertanggal 19 September  2011 (vide P-30) sehingga tenggang masa sanggah sampai dengan sanggahan banding nanti berakhir pada tanggal 27 September 2011. Dan TERGUGAT IV juga nanti menjawab sanggahan dari CV. Juliet Omega Echo dan CV Terbit Terang pada tanggal 22 September  melalui Surat Nomor 05/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 05/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal tertanggal 22 September 2011 2011 serta Surat Nomor  06/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 (vide Bukti P-33) sehingga tenggang masa sanggah sampai dengan sanggahan banding nanti berakhir pada tanggal 29 September 2011, sebagaimana tercermin pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1); (1 ); dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 1), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, -

Bahwa apabila tenggang waktu masa sanggah sampai masa sanggah banding telah berakhir  maka TERGUGAT IV baru bisa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan P ekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo sesudah tanggal 27 September 2011 serta untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori sesudah tanggal 29 September 2011, sebagai dasar  TERGUGAT III selaku PPK untuk menerbitkan SPPBJ terkait pekerjaan – pekerjaan tersebut sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 1), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

-

Bahwa jika menurut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan telah diganti dengan TERGUGAT V oleh TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 21 September 2011 sedangkan masa sanggah/sanggah banding terkait pekerjaan – pekerjaan tersebut belum berakhir sesuai ketentuan, maka BAHP yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV sesudah tanggal 22 September 2011 (setelah pergantian TERGUGAT IV) IV)  jelas jelas cacat hukum dan harus dibatalkan juga demi hukum disebabkan PPK nanti dapat menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dengan ketentuan masa sanggah dan/atau masa sanggah berakhir sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) c), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (vide Bukti P-30 dan P-33)

-

Bahwa hal tersebut juga bisa membuktikan yang mana TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan masa sanggah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1); (1 ); dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 1), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

-

Bahwa fakta hukumnya, produk produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV tersebut terkait hasil pelelangan / pemilihan langsung untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo serta Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang merupakan produk penetapan dari TERGUGAT IV yang terbukti cacat hukum dan harus batal demi hukum tersebut, pada kenyataaannya telah diakui keabsahaannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tidak pernah dibatalkannya pekerjaan pekerjaan tersebut oleh TERGUGAT II dan selanjutnya malah telah diterbitkan SPPBJ dan kontrak Kerja oleh TERGUGAT II, II, apakah hal tersebut bukan termasuk perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum ? apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut tidak menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum ?

59

b. -

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang telah memutarbalikan fakta hukum dengan menyatakan adanya pengakuan TERGUGAT IV tersebut disebabkan balas dendam akibat diberhentikan oleh TERGUGAT II karena fakta hukum yang sebenarnya adalah TERGUGAT IV diganti secara sepihak dan terus dipojokkan oleh TERGUGAT II disebabkan TERGUGAT IV tidak menuruti kemauan TERGUGAT II untuk menggugurkan dokumen penawaran perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tersebut akibat balas dendam karena TERBANDING I semula PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada Pilkada Minahasa Utara tahun 2010 yang lalu. Adapun TERBANDING II semula PENGGUGAT II turut terkena imbasnya hanya karena TERBANDING II semula PENGGUGAT II adalah adik kandung dari TERBANDING I semula PENGGUGAT I, I , sebagaimana pengakuan TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang termuat dalil gugatan pada posita gugatan perkara aquo;

-

Bahwa sebagaimana juga dibuktikan dengan Bukti P-37 dan P-43 di muka persidangan, persidangan , maka terdapat fakta – fakta hukum yang mana penetapan pemenang pelelangan di Kabupaten Minahasa Utara turut di tentukan oleh pilihan politik pada waktu pilkada 2010 yang lalu, dan seleksi proyek hanyalah formalitas dan slogan saja;

-

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya menyatakan bahwa pengakuan TERGUGAT IV selaku Panitia pengadaan yang menyatakan telah menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui Jawaban dan Duplik serta ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d Bukti T.IV-6 yang diajukan dimuka persidangan merupakan bukti yang sempurna / lengkap berdasarkan doktrin hukum, hukum acara perdata maupun yurisprudensi;

-

Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek “ Hal. 81, menerangkan bahwa : “ Apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan pengakuan yang ditulis dalam surat jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan di depan sidang;

-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, RBg , menyatakan bahwa : ” Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus ”;

-

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ dengan adanya pengakuan Tergugat, maka dianggap gugatan Penggugat telah terbukti ( Putusan MARI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971);

-

Bahwa selain, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ Pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti harus dianggap cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui Tergugat . ( Putusan MARI No. 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973);

60 

c. -

Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang hanya berupa foto kemudian menilainya sebagai bukti yang bersifat menentu sehingga membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat pada Putusan hal 111, adalah alasan yang keliru dan tidak mendasar ;

-

Bahwa adanya alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut membuktikan justru PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bersama Kuasa Hukumnya yang tidak cermat ataupun mungkin tidak pernah melihat dan memeriksa Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut;

-

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara cermat dan benar  memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut, dikarenakan Bukti T.IV-8 tersebut selain berupa Print Out tentang foto tentang penambahan / penyisipan /penggantian Nomor Surat Keputusan Pengantian Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan Pengangkatan Panitia baru (TERGUGAT V) yaitu Surat Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 21 September 2011, pada Bukti T.IV-8 tersebut terdapat  juga “pengakuan” TERGUGAT IV yang dicantumkan di bawah foto tersebut yang mana TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV tentang adanya pergantian dari TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 Wita atau 1 (satu) hari sesudah TERGUGAT IV melaksanakan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas di papan pengumuman masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Bukti P-31 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV.4 yang diajukan TERGUGAT IV di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas telah membuktikan alasan – alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat tidak mendasar, menyesatkan serta bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada, sehingga sudah sepatut dan selayaknya alasan – alasan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

IX. TERPENUHINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PARA PEMBANDING (semula

TERGUGAT I, II, III, V) dan TERGUGAT V MENURUT PASAL 1365 DAN 1367 KUHPERDATA, JELAS DAN TERBUKTI SECARA SAH BERDASARKAN HUKUM; Majelis Hakim Yang Terhomat, Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya untuk menolak dengan tegas alasan - alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I semula semula TERGUGAT II, III, V pada Memori Bandingnya Angka Romawi V Tentang Tentang Kekeliruan Dalam Menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata hal 13 s/d hal 20, karena alasan – alasan tersebut hanyalah hanyalah merupakan pandangan atau pendapat pribadi dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, tidak mendasar , serta sangat bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada;

61

Bahwa adanya argumentasi PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, III, V yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding dengan tidak menetapkan Terbanding sebagai Pemenang untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah CV. Sonvino dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah CV. Architecno adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan alasannya, justru sebaliknya semakin membuktikan secara terang benderang adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah melampaui tugas dan kewenangannya serta mengambil alih tugas dan kewenangan TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan; Bahwa kami hendak menegaskan kembali yang mana TERGUGAT IV sebagai Panitia Pengadaan lah yang paling berhak sesuai tugas dan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 untuk menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai tugas dan kewenangan hukum untuk menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pekerjaan – pekerjaan berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010; Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Perpres No, 54 Tahun 2010 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menetapkan m enetapkan pemenang pelelangan ; Bahwa selain itu, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran hanya bisa menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf f angka 1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: f. menetapkan : 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Bahwa sehingga untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow yang hanya bernilai HPS sebesar  Rp. 392.516.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang hanya bernilai HPS sebesar  Rp. 294.578.000,294.578.000, - (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), Rupiah), atau dengan nilai dibawah dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) , maka penetapan pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut, bukanlah merupakan tugas dan kewenangan dari TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran; Bahwa penetapan pemenang lelang untuk paket pekerjaan pekerjaan tersebut, adalah merupakan tugas dan kewenangan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Panitia Pengadaan Pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Huruf g angka 2) Perpres No, 54 Tahun 2010 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : g. khusus untuk ULP: 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar  rupiah);

62 

Bahwa tugas dan kewenangan TERGUGAT IV untuk menetapkan pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, telah dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan melalui Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/BAHEU/DPUMINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 dan Berita dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011, serta Surat Penetapan Pemenang Nomor : 01/SPPP-EU/DPUMINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 02/SPPPEU/ DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 .( vide Bukti P-32 dan Bukti T.IV-2, T.IV-3, T.IV-5, T.IV-6); Bahwa adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat menyesatkan dan tidak bisa ditolerir , ditolerir , apabila dalam memori bandingnya, PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V berusaha mengelabui dan menyesatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memberikan alasan alasan yang direkayasa seolah olah mendasarkan pada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, dengan siasat tanpa menyertakan kutipan - kutipan isi ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut, sehingga akan mengelabui dan menyesatkan apabila isi ketentuan tersebut tidak dibuka dan dengan benar. hal itu akan kami buktikan seperti berikut ini : - PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V beralasan : “ Bahwa untuk Perbuatan Tergugat V yang tidak mengumumkan Para Penggugat sebagai pemenang adalah sebuah tindakan yang benar, dimana setelah pelelangan dinyatakan batal maka Panitia atau Tergugat V harus melakukan Pelelangan atau Pemilihan Langsung ulang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 84 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 “ (vide Memori Banding Angka Romawi V hal 14 baris ke6 dari bawah). Padahal seharusnya sesuai ketentuan Pasal 84 Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut, tersebut, apabila pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal maka TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan diperkenankan melakukan evaluasi ulang. Hal tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang; Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III baru ada setelah pengumuman pemenang pelelangan dari TERGUGAT IV sebagaimana diatur pada Pasal 85 dan Pasal 86 Perpres No. 54 Tahun 2010, 2010 , adalah alasan yang sangat keliru, tidak mendasar, sangat menyesatkan, disebabkan karena tugas dan kewenangan TERGUGAT III selaku PPK bukan hanya mengurus SPPBJ dan/atau Kontrak sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 dan Pasal 86 Perpres No. 54 Tahun 2010, tapi masih banyak tugas dan kewenangan lainnya yang harus dilakukan oleh TERGUGAT III selaku PPK dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perpres No, 54 Tahun 2010. Dan mengapa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali menyatakan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut menyesatkan ? karena sebagaimana alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, pada Pasal 85 dan 86 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang disebutkan tidak pernah menyebut atau menyinggung kata “Pengguna Anggaran” (TERGUGAT II); II); Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan, oleh karena itu maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sudi kiranya bisa memeriksa dan mencocokan kembali semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang disebutkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V dalam Memori Bandingnya karena ketentuan – ketentuan yang dilampirkan tersebut seringkali tidak relevan dan sangat kontradiktif  dengan alasan – alasan bantahan yang disebutkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V;

63

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT II selaku PPK serta TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan, adalah bagian organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia jasa. Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan pekerjaan Konstruksi sumber dana APBD T. A 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara bukan baru nanti dimulai pada saat TERGUGAT IV mengumumkan Pelelangan tersebut pada tanggal 30 Maret M aret 2011; Bahwa sesuai ketentuan, sebelum TERGUGAT IV melaksanakan pengumuman pelelangan tersebut, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran memiliki kewajiban untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan serta mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaaan tersebut paling kurang di website K/L/D/I. hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. dan sesuai fakta hukumnya, pengumuman Rencana Umum Pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku penguna Anggaran (vide Replik PARA PENGGUGAT hal. 16 s/d 17). Hal itu telah membuktikan yang mana TERGUGAT II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf c dan d Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran menetapkan TERGUGAT II sebagai PPK serta TERGUGAT IV sebagai Panitia Pengadaan; Bahwa TERGUGAT III selaku PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, bukan hanya menerbitkan SPPBJ ataupun menandatangani kontrak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.” Bahwa sehingga sesuai ketentuan Lampiran III Bagian A. tentang Persiapan Pemilihan Pengadaan, Pada Point 1 Huruf a, b, dan c Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada TERGUGAT II selaku PPK dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan, yang terdiri dari : a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi, meli puti, pemaketan pekerjaan, cara pengadaan, pengorganisasian pengadaan; b. Rencana Pengganggaran Biaya Pengadaan c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir  efektif tahun anggaran, spesifikasi teknis pekerjaan yang diadakan dan besarnya total biaya pekerjaan; Bahwa selanjutnya TERGUGAT II selaku PPK mengundang TERGUGAT IV dan tim teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan dan PPK kemudian menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian RUP meliputi Spesifikasi Teknis dan gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga diakhiri dengan TERGUGAT II menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada TERGUGAT IV sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran III Bagian A Point 2 s/d Point 3 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dan setelah penyusunan Dokumen Pengadaan telah selesai maka barulah TERGUGAT IV bisa melaksanakan pengumuman pelelangan ; 64

Bahwa untuk membantu tugas TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadan dalam proses pelelangan tersebut, maka TERGUGAT III menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf c Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bahwa kami hendak meluruskan, yang mana sesuai ketentuan tahapan pelelangan yang tidak boleh dipengaruhi dan di intervensi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanyalah selama proses evaluasi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : “ Para Pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi “. Tapi diluar tahapan evaluasi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran APBD Kab. Minahasa Utara tersebut; termasuk juga pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang mengunakan anggaran APBD Kab. Minahasa Utara tersebut; Bahwa selain itu, itu, TERGUGAT III selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa; hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bahwa sebagaimana termuat pada Point 7 Posita gugatan perkara aquo, untuk ditetapkan sebagai PPK maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf  g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , TERGUGAT III wajib memenuhi persyaratan antara lain antara lain menantangani Pakta Integritas. Dan hal tersebut telah diakui oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V sebagaimana termuat pada Point 12 Jawaban dari dari TERGUGAT I, II, III, V yang menyatakan sebagai berikut : ” bahwa dalil gugatan bagian II point 7 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai ketentuan yang berlaku “ (vide putusan hal. 88 baris ke-10 dari bawah); Bahwa dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh TERGUGAT III tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana; Bahwa selanjutnya atas adanya pengumuman oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2011 melalui Pengumuman Hasil Pelelangan No. 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Pengumuman Hasil Pelelangan No. 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dan Pengumuman Hasil Pelelangan No. 12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang mana mengumumkan bahwa pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dinyatakan gagal dengan alasan tidak ada dokumen penawaran yang lulus evaluasi, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT IV melalui Surat Nomor. 37/S/CV-S/V-2011 65 

tertanggal 3 Mei 2011 dan Surat Nomor : 29/CV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011, yang mana 2 (dua) surat sangahan tersebut telah disampaikan juga kepada TERGUGAT III selaku PPK PPK.. (vide Tanda Terima pada Bukti P-9 dan P-10) Bahwa kemudian TERGUGAT III selaku PPK harus menindaklanjuti 2 (dua) buah surat sanggahan yang disampaikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut sebagai “ pengaduan”.hal tersebut berdasarkan Ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1. Huruf n. Angka 5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : “ Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.”. Tapi fakta hukumnya, pada saat itu sampai diajukannya sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I terus berproses sampai diadakan evaluasi ulang pada tanggal 03 Agustus 2011, TERGUGAT III tidak pernah menindaklanjuti “pengaduan” dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut; Bahwa selain itu, sesuai dengan “ Pakta Integritas “ yang ditandatanganinya, maka TERGUGAT III berkewajiban untuk melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dipandang TERGUGAT III telah menyimpang pelaksanaan pelelangan, tapi fakta hukumnya TERGUGAT III selaku PPK tidak pernah melaporkan adanya penyimpangan tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan “ Pakta Integritas “ yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT III sendiri. Sehingga Sehingga hal tersebut semakin membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III; III; Bahwa mengenai alasan bantahan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan : “ mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa ada intervensi dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV, selama dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktian oleh PARA PENGGUGAT “, “, adalah alasan yang sangat bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada , dikarenakan dengan dibantahnya Bukti -T I, II, III, V (2) yaitu berupa Surat Keputusan dari TERGUGAT II tentang pembentukan TERGUGAT V oleh pihak TERGUGAT sendiri yaitu TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8 yang diajukan di muka persidangan yang mana Bukti T.IV-8 tersebut menunjukan bahwa SK TERGUGAT II tersebut bertanggal mundur  (back dated ) dan fakta hukumnya TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan tentang pemberhentian TERGUGAT IV nanti tanggal 23 September 2011 pukul 09.30 Wita, Wita , maka hal itu telah membuktikan secara hukum di muka persidangan bahwa memang benar TERGUGAT benar TERGUGAT II telah melakukan “intervensi” kepada TERGUGAT IV; IV; Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-39 s/d P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan, fakta – fakta hukum tersebut telah membuktikan yang mana TERGUGAT II serta TERGUGAT III melampaui tugas kewenangannya sesuai ketentuan, serta sudah mengambil alih “peran “ dari TERGUGAT IV maka hal itu sudah bisa membuktikan adanya “ intervensi “ kepada TERGUGAT IV; Bahwa selain itu, sebagaimana dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan tentang adanya “ intervensi” dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV adalah fakta hukum ada “ pengakuan “ dari TERGUGAT IV sendiri kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta penyidik polres Minahasa Utara, Utara , dan fakta hukum tersebut selama persidangan Tingkat Pertama tidak pernah disangkal / dibantah oleh TERGUGAT IV sebagai pihak yang memberikan “pengakuan” tersebut. (vide Posita butir 41 s/d 47, 59 s/d 64, 95 s/d 96 96 Putusan hal 19 s/d 23, hal 27 s/d 30, hal. 41 s/d 42; 42; dan vide Jawaban serta Duplik TERGUGAT IV);

66 

Bahwa hal tersebut dapat mengartikan bahwa TERGUGAT IV telah “ mengakuinya secara diam diam diam “ atas dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut; Bahwa hal tersebut menurut Prof. Eman Suparman melalui makalahnya yang berjudul “ Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ hal. 20 di http://resouces.unpad.ac.id, menerangkan bahwa “ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan Penggugat atau bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ ( Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966 tanggal 30 Januari 1967); Bahwa selain itu, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Ri, menyatakan : “ hal–hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. “ (Putusan MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971); Bahwa selanjutnya, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa untuk Perbuatan Tergugat V yang tidak mengumumkan Para Penggugat sebagai pemenang adalah suatu tindakan yang benar, dimana setelah pelelangan dinyatakan dinyatakan batal maka Panitia atau Tergugat Tergugat V harus melakukan pelelangan atau pemilihan langsung ulang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 84 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 , adalah alasan keliru dan tidak mendasar; Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dimuka persidangan tingkat pertama, pertama , tidak bisa membuktikan secara hukum yang mana TERGUGAT IV telah mengumumkan pelelangan gagal untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sebagaimana alasannya bantahannya, bantahannya , sebab seperti termuat pada Bukti T I,II,III,V (3) tersebut yaitu Pengumuman Pelelangan Gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011, dan Bukti T I,II,III,V (4) yaitu Pengumuman Pelelangan Gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang menyatakan TERGUGAT IV telah menerima sanggahan atas evaluasi ulang untuk Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, tapi selanjutnya yang dinyatakan gagal dan akan dievaluasi ulang adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar. Sehingga fakta hukum tersebut telah menunjukan bahwa yang dibatalkan oleh TERGUGAT IV adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dan bukanlah Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; Bahwa fakta hukumnya lainya, seperti tercantum pada Bukti P-35 dan P-36 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, dimana yang dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V adalah Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sedangkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dinyatakan gagal lelang dan akan dievaluasi ulang berdasarkan Bukti T I,II,III,V (3) dan T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V ironisnya tidak pernah dievaluasi ulang ataupun dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V; Bahwa kalaupun menurut pendapat PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V yang tidak mendasar  tersebut, TERGUGAT IV yang mana telah melakukan pengumuman gagal untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, maka sesuai ketentuan selanjutnya TERGUGAT V harus memberitahukan kepada peserta lelang termasuk PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan kemudian TERGUGAT V dapat melakukan evaluasi

67 

ulang, dan bukan secara mutlak untuk melakukan pelelangan atau pemilihan langsung ulang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut : Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai berikut: ” Setelah pelelangan / pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta”; Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang; •

•

Bahwa selain itu, dengan telah ditetapkannya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV sebagaimana Bukti P-31 dan P-32 serta Bukti T.IV-1 s/d Bukti T.IV-6, T.IV-6 , dan kemudian TERGUGAT V melelangkan kembali pekerjaan tersebut maka tindakan TERGUGAT V tersebut telah bertentangan dengan prinsip prinsip kepatutan serta bertentangan dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan melawan hukum, hukum , seperti juga di Negara – Negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia yakni sebagai berikut : 1. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) seperti terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata 2. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata 3. Tanggung Jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 KUHPerdata Bahwa sebagaimana termuat pada Surat Gugatan perkara aquo, Gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terhadap PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum ( onrechtmatigedaad ), yang mana pada posita Point 121 dan 156 gugatan perkara aquo, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, KUHPerdata , antara lain menyebutkan bahwa, “ Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang barang yang berada di bawah pengawasannya.” “ Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang orang itu ”; Bahwa menurut Prof . Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan melawan hukum “ hal 119, menerangkan bahwa : “ dalam hal Pelaku dapat dipersalahkan maka akan timbul tuntutan pada dua orang yakni terhadap si pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata dan terhadap orang yang melakukan pengawasan atas si pelaku berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata”

68 

Bahwa dalam buku yang sama, Prof . Rosa Agustina memberikan contoh penerapan pertanggung  jawaban menurut Pasal 1367 KUHPerdata tersebut pada kasus Lim Chian Soen vs N.V Bintang dan Soegono Atmodirejo ( Putusan MARI No : 558 K/Sip/1971 tanggal tanggal 4 Juni 1973); Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata tersebut, tersebut, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah selain harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, sendiri ,  juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari PEMBANDING I semula TERGUGAT I, II, V. V . serta TERGUGAT IV; Bahwa begitu juga dengan TERGUGAT II selaku kepala SKPD dan Penguna Anggaran selain harus harus bertanggung bertanggung jawab atas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri ,  juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV. IV . dan TERGUGAT V. Bahwa selain itu, TERGUGAT III selaku PPK yang adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka TERGUGAT III selaku PPK selain harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT III tersebut; Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 122 s/d 123 gugatan perkara aquo (Putusan Hal. 51 s/d 52), menyatakan sebagai sebagai berikut : “ Bahwa yang dimaksud dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegni Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ pada halaman 35 yaitu “ bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda; Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegni Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan peraturan perundang- undangan. Sedangkan yang dimakud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan – peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas l intas masyarakat; Bahwa berdasarkan dalil - dalil dalam surat gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta Replik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 30 April 2012 dan dibuktikan melalui Bukti P-1 s/d P-48, serta didasarkan juga atas “ pengakuan” TERGUGAT IV melalui jawabannya pada tanggal 09 April 2012 serta Dupliknya pada tanggal 04 Mei 2012 yang diajukan dimuka persidangan, serta ditunjang dengan Bukti T. IV 1 s/d T.IV 8, maka fakta – fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, maka dapat ditarik kesimpulan seperti yang dapat diuraikan sebagai berikut : 69

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti kerugian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya Suatu Perbuatan 2. Perbuatan tersebut melawan hukum 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya Kerugian bagi korban; 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Ad. 1. Adanya Suatu Perbuatan Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” hal 5, menerangkan bahwa bahwa : “ secara klasik yang dimaksud dengan “ perbuatan” dalam istilah Perbuatan Melawan Hukum adalah; a. Nonfeasance, Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum b. Misfeasance, Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah. Perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya c. Malfeasance, Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya; Bahwa sesuai penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan “ adanya perbuatan perbuatan “ dari PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV dalam perkara aquo, antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa adanya perbuatan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, padahal PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab sanggahan banding tersebut secara tertulis berdasarkan ketentuan k etentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerinta.; Pemerinta. ; (vide Bukti P-15 s/d P-18); 2. Bahwa adanya perbuatan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang memberikan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi disisi lain telah menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal PEMBANDING II semula TERGUGAT selaku Kepala pemerintahan mempunyai kewajiban kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide PENGGUGAT. (vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20); 3. Bahwa adanya perbuatan dari TERGUGAT II yang memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan TERBANDING I semula PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Padahal TERGUGAT II tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut; (vide Posita Point 45 Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas)

70 

4. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengintervensi tugas dan wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dalam melaksanakan evaluasi pelelangan sehingga merugikan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. padahal perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dilarang oleh ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti P-39 s/d 41, Bukti P-5 s/d P-6, Bukti P-9 s/d P-10, Bukti P-24, Bukti T. IV-8, Posita Point 58 putusan hal. 27, Posita Point 61 putusan hal. Posita Point 120 Hal. 51 28, Bukti P-39 P-3 9 s/d 41); 5. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan beralasan telah mengganti TERGUGAT IV melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated). padahal perbuatan TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan yang salah karena bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran, serta bertentangan dengan hak-hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d P-32, Bukti P-42, Bukti Bukti T IV.7 s/d T.IV-8, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV) 6. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama didepan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak membatalkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses pada masa sanggah pada saat TERGUGAT IV diganti, sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT II selaku bagian dari pemerintahan mempunyai kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide PENGGUGAT .(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33); 7. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak menyediakan informasi kepada Publik baik melalui pengumuman di website www.pemkab-minahasauatara.co.cc , Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pembatalan dan pertimbangannya untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan TERGUGAT IV. Padahal TERGUGAT II wajib menyediakan informasi publik atas keputusan pembatalaan pekerjaaan pekerjaan tersbut dan pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Publik; 8. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak pernah mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow , Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar , Peningkatan 71

Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta tidak mengembalikan jaminan mengembalikan jaminan penawaran dari TERBANDING I semula PENGGUGAT II terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, padahal TERGUGAT II mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan jaminan penawaran dari masing – masing pekerjaan tersebut berdasarkanketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 9. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, atas dibatalkannya pekerjaan pekerjaan tersebut secara sepihak dan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. jawabkan . Padahal TERGUGAT II mempunyai kewajiban hukum untuk menganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 10. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan TERGUGAT IV padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain, padahal TERGUGAT III mempunyai kewajiban hukum untuk menerbitkan SPPBJ pada pekerjaan – pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d P-32, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV); 11. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama didepan hukum dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT III telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT I V dan masih berproses pada masa sanggah pada saat TERGUGAT IV diganti, sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT II selaku bagian dari pemerintahan mempunyai kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT (vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33); 12. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang menggugurkan dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tahapan evaluasi tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, padahal TERGUGAT IV mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi 72 

terhadap dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; (vide Bukti P-4 s/d P-5): 13. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang melakukan merekayasa pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 12 September 2011 sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal seharusnya dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kepantasan dan kewajaran serta bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(Bukti PENGGUGAT.(Bukti P-6 dan Bukti P-24); 14. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang mengulur – ngulur waktu pengumuman hasil evaluasi ulang sebagaimana yang dijadwalkan oleh TERGUGAT IV sendiri yaitu pada tanggal 16 Agustus 2011.merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan  juga bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran.( vide Bukti P-21 s/d P-22, dan P-24);. 15. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui pengumuman Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011, padahal pekerjaan – pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan TERGUGAT IV, IV, sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan, selain itu telah bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT. Padahal perbuatan TERGUGAT V tersebut adalah perbuatan yang salah karena pekerjaan pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide Bukti P-35 dan P-36); 16. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang tidak menjelaskan dalam pengumuman Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc  serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Padahal perbuatan TERGUGAT V adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan serta bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , yang menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan ”; ”; (vide Bukti P-35); 17. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tanpa dilakukan pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang, serta tanpa dilakukan evaluasi ulang sehingga bertentangan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan pelelangan gagal tersebut kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang sebelumnya berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B 73

Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan evaluasi ulang atas pekerjaan pekerjaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010; 2010; (vide Bukti P-35); 18. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang bertentangan dengan “pakta integritas” yang yang ditandatanganinya ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Padahal TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi “Pakta Integritas “ tersebut; 19. Bahwa adanya perbuatan PEMBANDING I (semula TERGUGAT II, III, V) V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan kewajiban serta larangan bagi seorang PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 dan d an 17; 17 ; serta Pasal 4 Ayat 1, 6 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; 20. Bahwa adanya adanya perbuatan TERGUGAT II yang bertindak sewenang wenang kepada TERGUGAT IV dengan mengganti secara sepihak TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sehingga merugikan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 21. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan etika pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f, dan g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang t entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 22. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan “prinsip prinsip pengadaan “ berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 23. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengggaraan Negaram Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionialitas dan Asas Akuntabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 24. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan Prinsip Kepatutan yaitu Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play), Prinsip Kepantasan dan Kewajaran; 25. Bahwa adanya perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang melakukan “pembiaran “ atas stigmatisasi politik yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, yang bertentangan dengan asas kepatutan; 26. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang bertentangan dengan hak – hak konstitusi dan hak Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia; 74

27. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV, yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukumnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia; 28. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV yang memberikan perlakuan diskriminatif secara terstruktur dan tersistematis secara berjenjang baik dari bawahan sampai dengan atasan selama tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya dikategorikan sebagai sebuah ”pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat” berdasarkan Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya perbuatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;

Ad. 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum; Bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, di Negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, unsur melawan hukum telah diartikan dalam arti yang seluas luasnya, Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Melanggar hak subyektif orang lain 3. Melanggar kaidah tata susila 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain; Bahwa yang mana kriteria Pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis; t ertulis; Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam Uraian Ad.2.ini Bahwa selanjutnya adapun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV, yakni antara lain sebagai berikut : 1.

Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Pasal 82 Ayat (6) : ” Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima ”;

75 

Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) : “ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”; (vide Bukti P-15 s/d P-18) 2.

Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang memberikan perlakuan diskriminatif  dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi disisi lain telah menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20); P -20);

3.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan TERBANDING I semula PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, adalah sebuah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan serta bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT . (vide Posita Point 45 Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas);

4.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengintervensi tugas dan wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, bertentanagn dengan hak – hak subjektif PARA subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi ” .(vide Bukti P-39 s/d 41, Bukti P-5 s/d P-6, Bukti P-9 s/d P10, Bukti P-24, Bukti T. IV-8, Posita Point 58 putusan hal. 27, Posita Point 61 putusan hal. Posita Point 120 Hal. 51 28, Bukti P-39 s/d 41);

5.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan beralasan telah mengganti TERGUGAT IV melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated), adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran serta bertentangan dengan hak-hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d P-32, Bukti P-42, Bukti Bukti T IV.7 s/d T.IV-8, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV);

76 

6.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama didepan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak membatalkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses pada masa sanggah pada saat TERGUGAT IV diganti, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT..(vide PENGGUGAT..(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);

7.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak menyediakan informasi kepada Publik baik melalui pengumuman di website www.pemkab-minahasauatara.co.cc , Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pembatalan dan pertimbangannya untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan TERGUGAT IV, adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf  b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , yang menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat Huruf b : hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ” ;

8.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak pernah mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow , Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar , Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta tidak mengembalikan  jaminan penawaran dari TERBANDING I semula PENGGUGAT II terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan : “ Pengguna jasa jasa berkewajiban untuk : h. mengembalikan jaminan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan”;

9.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II tidak pernah mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, padahal pekerjaan pekerjaan tersebut telah dibatalkannya secara sepihak dan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, jawabkan , adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan : ” Pengguna jasa berkewajiban berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”; ”;

77 

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas seseuai penetapan TERGUGAT IV padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain, lain, adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah , yang menentukan : “ PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a) tidak ada sanggahan dari peserta; b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.”;(vide berakhir.” ;(vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d P-32, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV); 11. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama didepan hukum dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT III telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT(vide PENGGUGAT(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33); 12. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang menggugurkan dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tahapan evaluasi tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c : “ ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan”; Lampiran III Bagian B Point 1 huruf f angka 9) : “Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran” ; (vide Bukti P-4 s/dP-6): 13. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang melakukan merekayasa pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 12 September 2011 sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal seharusnya dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsipprinsip kepantasan dan kewajaran. (Bukti P-6 dan Bukti P-24);

78 

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang mengulur – ngulur waktu pengumuman hasil evaluasi ulang sebagaimana yang dijadwalkan oleh TERGUGAT IV sendiri yaitu pada tanggal 16 Agustus 2011.merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan  juga bertentangan dengan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran.( vide Bukti P-21 s/d P-22, dan P-24);. 15. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui pengumuman Nomor : padahal pekerjaan – pekerjaan tersebut telah 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011,padahal 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011, dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, IV, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepatutan, selain itu telah bertentangan dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;(vide PENGGUGAT;(vide Bukti P-35 dan P-36) 16. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang tidak menjelaskan dalam pengumuman Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc  serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang, adalah suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi I nformasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ”; ” ; selain itu bertentangan dengan dengan prinsip kepatutan, bertentangan bertentangan dengan hak hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Publik, yang menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan ”. (vide Bukti P-35); 17. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebelumnya, sebelumnya, melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum tertanggal 18 Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan Pengumuman Nomor : 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011 dan Nomor : 002 /PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011, tanpa dilakukan pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang, serta tanpa dilakukan evaluasi ulang, ulang , adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai berikut : ” Setelah pelelangan / pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta ”, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a

79

Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang. (vide Bukti P-35); 18. Bahwa perbuatan TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena karena telah bertentangan dengan “pakta integritas” yang yang ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana “ Pakta Integritas “ tersebut menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana; 19. Bahwa perbuatan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V serta TERGUGAT IV tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban serta larangan bagi seorang PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 dan 17 ; serta Pasal 4 Ayat 1, 6 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Sipil; 20. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang bertindak sewenang wenang kepada TERGUGAT IV dengan mengganti secara sepihak TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sehingga merugikan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , yang menentukan : “ Setiap PNS dilarang : “ bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya”; 21. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut, tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan etika pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f, dan g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pemerintah ; 22. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut, tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan “prinsip prinsip pengadaan “ berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pemerintah ; 23. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut, tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengggaraan Negaram Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionialitas dan Asas Akuntabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 80 

24. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut, tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Prinsip Kepatutan yaitu Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play), Prinsip Kepantasan dan Kewajaran; 25. Bahwa perbuatan pembiaran oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang melakukan “pembiaran “ atas stigmatisasi politik yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan; 26. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak – hak konstitusi dan hak Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, yakni sebagai berikut : a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: menentukan: ” Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian ”; b. Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD)1945, yang menentukan : Ayat (1) : ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”; Ayat (3) : ” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ”; c. Pasal 28F UUD 1945, yang menentukan : ” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; d. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan : ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; e. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: menentukan : ” Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; f. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: menentukan : ” Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; g. Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan: Ayat (2) : ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”; hu kum”; Ayat (3) : ” Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar  manusia, tanpa diskriminasi ”; h. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan: Ayat (1) : 81

” Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf  kehidupannya ”; Ayat (2) : ” Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”; b atin”; i. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan: Ayat (1) : ” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”; Ayat (2) : ” Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”;  j. Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan : ” Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai mempunyai keyakinan keyakinan politiknya ”; k. Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan : ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”; l. Pasal 35 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan: ” Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban k ewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; m. Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: menentukan: ” Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ”; 27. Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara beserta juga PEMBANDING I (semula TERGUGAT II, III, V) serta TERGUGAT IV yang merupakan bagian dari pemerintahan tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan kewajiban konstitusi dan tanggung jawab hukumnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, yakni sebagai berikut : a. Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, yang menentukan : Ayat (4) : “ Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ” Ayat (5) : “ Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang - undangan ”; b. Pasal 8 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan : ” Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ”; c. Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan : ” Setiap hak asasi asasi manusia seseorang seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya ”; 82 

d.

e.

Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan : ” Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia ”; Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan : ” Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain ”;

28. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V,) serta TERGUGAT IV yang memberikan perlakuan diskriminatif secara terstruktur dan tersistematis secara berjenjang baik dari bawahan sampai dengan atasan selama tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 sehingga perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kehilangan hak – haknya sebagai pemenang pelelangan dan mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan ketentuan, ketentuan, adalah perbuatan melawan hukum yang sudah sepatutnya dan selayaknya dikategorikan sebagai sebuah ”pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat” sebagaimana Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan sebagai berikut “ Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination)” ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur melawan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;

Ad. 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku; Bahwa suatu perbuatan dapat dapat dianggap oleh oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Ada unsur kesengajaan, atau b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf  (rechtvaardigingsgrond), seperti .membela diri, tidak waras, dan lain lain Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam Uraian Ad.3.ini 1.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan banding melalui Surat Sanggahan Banding Nomor : 42/S/CV-S/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan Surat sanggahan Banding Nomor : 35/SCV-ARCH/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab secara tertulis sanggahan banding tersebut paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan banding tersebut diterima atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011 menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (6) (6) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pemerintah . (Seharusnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I

83

wajib menjawab sanggah banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut tapi hal itu diabaikan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I. (vide Bukti P-15 s/d P-18); Bahwa hal tersebut membuktikan, PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 2.

Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk juga Hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5 ) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71 dan Pasal 72 UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki hak konstitusi dan dan hak asasi asasi untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, serta berhak atas perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa dengan dijawabnya secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat Jawaban Sanggahan Banding Nomor : 283/SEKRE/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011 oleh Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II semula TERGUGAT I tapi di sisi lain PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak menjawab secara tertulis sanggahan sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan banding tersebut diterima atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011 . maka telah terjadi terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif  serta perlakuan yang sama di depan hukum sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung  jawab hukum dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide PENGGUGAT .(vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20); Bahwa seharusnya agar tidak menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama didepan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I harus menjawab juga secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, tapi PEMBANDING II semula TERGUGAT I berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya Bahwa hal tersebut membuktikan, PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

3.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan telah mengikuti pelelangan umum yang diumumkan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 Maret 2011 dan memiliki hak –hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat kecakapan dan kemampuan. yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memilki Hak untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta memiliki hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dan TERGUGAT II sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, 84

melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk juga Hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71 dan Pasal 72 UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa seharusnya TERGUGAT II sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, tapi malah sebaliknya TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya dengan memberikan memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga berakibat PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum nya dan bertentangan juga dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide Posita Point 45 Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas); Bahwa hal tersebut membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 4.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan telah mengikuti pelelangan umum yang diumumkan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 Maret 2011 yang PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah memasukan dokumen penawaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan saat pembukaan penawaran dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan berkas dokumen penawaran oleh TERGUGAT IV untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas (vide Bukti P-3 s/d P-5); Bahwa seharusnya TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi penawaran dilarang mempengaruhi dan mengintervensi TERGUGAT IV selama proses evaluasi berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi ”. ”. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT II dan TERGUGAT III berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya karena pada saat TERGUGAT IV sementara melakukan evaluasi, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat penyataan – pernyataan di depan umum pada tanggal 20 April 2011,serta tanggal 26 April 2011 yang sudah melampaui tugas dan kewenangannya dengan mengumumkan yang mana evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sudah mengacu pada aturan yang berlaku, sampai sesudah pelaksanaan pengumuman pemenang hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011, 2011 , TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan melakukan evaluasi evaluasi terhadap dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, kembali membuat penyataan pada tanggal 07 Mei 2011 yang melegitimasi hasil evaluasi serta penetapan dan pengumuman pelelangan gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sehingga TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah “menvonis” dengan menyatakan tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat sehingga pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan irigasi tersebut akan dilelang ulang.(vide ulang .(vide Bukti 85 

P-39 s/d P-41) padahal pada saat itu hasil pengumuman pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV tersebut telah disanggah oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ( vide Bukti P-9 dan P-10). Dan pada kenyataannya melalui hasil evaluasi dan penetapan dan pengumuman pemenang TERGUGAT IV tersebut sesudah PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terbanding melakukan sanggahan dan sanggahan banding dan sanggahan ulang tidak layak untuk digugurkan dan hal tersebut dibuktikan pada akhirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas (vide Bukti P-31 dan P-32 serta Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6) tapi kemudian dibatalkan secara sepihak oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menerbitkan SPPBJ. Sehingga tindakan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan bertentangan dengan prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran, serta bertentangan dengan hak hak – hak subjektif PARA subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 5.

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV); Bahwa TERGUGAT II kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V untuk mengganti TERGUGAT IV, IV, yang mana berdasarkan berdasarkan pengakuan TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8, T.IV-8, Nomor SK tersebut sengaja disisipkan dan dibuat bertanggal mundur (back dated) dan melalui Bukti tersebut TERGUGAT IV membuat “pengakuan” yang mana TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV pada tanggal 23 September 2011 Pukul 09. 30 Wita. Sehingga kemudian SK. bertanggal mundur (back dated) tersebut dijadikan alasan pembenar oleh TERGUGAT II untuk membatalkan penetapan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas karena TERGUGAT IV telah digantikan dengan TERGUGAT V pada tanggal 21 September 2011. Bahwa seharusnya sesuai prinsip kepantasan dan kewajaran TERGUGAT II tidak mengeluarkan Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 bertanggal mundur tersebut sebagai alasan untuk membatalkan hasil penetapan pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV tersebut karena PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 September 2011 dan Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV, tapi kemudian TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya (Bukti P-42. Bukti T IV.7) 86 

Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 6.

Bahwa TERGUGAT II telah membatalkan secara sepihak penetapan pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang bertanggal mundur (back ( back dated ). ). Tapi untuk pekerjaan pekerjaan lainnya yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang mana merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses dalam tahapan sanggahan dimana tenggang masa sanggah sampai dengan masa sanggah banding nanti berakhir pada tanggal 27 dan 29 September 2011 tidak pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II. Terlebih khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori, sanggahan dari CV. Julieth Omega Echo dan CV. Terbit Terang nanti dijawab oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011 atau 1 (satu) hari sesudah diterbitkannya SK No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back  ( back  dated ) tersebut. Tindakan TERGUGAT II tersebut telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta telah memberikan perlakukan yang bersifat diskriminatif dan perlakukan yang tidak sama didepan hukum sehingga bertentangan dengan hak –hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Seharusnya apabila memang benar benar  TERGUGAT II membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21 September 2011, maka untuk pekerjaan – pekerjaan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV yang mana proses pelelangannya atau masa sangahnya masih berlangsung harus dibatalkan juga oleh TERGUGAT II karena cacat hukum. Tapi TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya; .(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33); Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

7.

Bahwa TERGUGAT II selaku kepala SKPD mempunyai kewajiban hukum untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam bentuk pengumuman di website Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara atas hasil keputusan dan pertimbangannya sebagai Pengguna Anggaran untuk membatalkan penetapan pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Publik , yang menyatakan sebagai berikut : ” Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat : b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ”; ”; Seharusnya TERGUGAT II melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut tapi hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT II selaku Kepala SKPD sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II dan melanggar Hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk

87 

mendapatkan informasi atas hasil keputusannnya dan pertimbangan dari TERGUGAT II tersebut sehingga membatalkan hasil pelelangan tersebut; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 8.

Bahwa untuk mengikuti persyaratan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow , Pekerjaan Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, TERBANDING I semula PENGGUGAT I telah memasukan Jaminan Penawaran dari masing masing pekerjaan tersebut, dan TERBANDING II semula PENGGUGAT II  juga telah memasukan Jaminan Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sebagaimana persyaratan yang dimintakan oleh TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan. selanjutnya TERGUGAT II selaku Pengguna Jasa mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan jaminan penawaran milik dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : “ Pengguna jasa berkewajiban untuk : h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan”. Seharusnya TERGUGAT IV melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II untuk mengembalikan  jaminan penawaran dari pekerjaan – pekerjaan tersebut sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

9.

Bahwa TERGUGAT II telah membatalkan secara sepihak atas penetapan pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tanpa alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka TERGUGAT II sebagai Penguna Jasa berkewajiban untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan untuk pekerjaan pekerjaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”. ” . seharusnya TERGUGAT II melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT, tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT II serta melanggar hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; PENGGUGAT; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

10. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 88 

September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV); Bahwa TERGUGAT III selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban hukum untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf Perpres huruf  Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Pasal 85 Ayat (1) huruf  c, serta Lampiran III bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) c) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sudah pernah beberapa kali menemui TERGUGAT III untuk meminta penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV yang masa sanggahnya telah berakhir.. berakhir. . seharusnya TERGUGAT III menerbitkan SPPBJ untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut, Tapi malah sebaliknya TERGUGAT III berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya, sehingga bertentangan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban hukum dari TERGUGAT III serta bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan tersebut; Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT III telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 11. Bahwa TERGUGAT III tidak mau menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September  2011 yang bertanggal mundur (back ( back dated ). ). Tapi TERGUGAT III tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan pekerjaan lainnya yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang mana merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses dalam tahapan sanggahan dimana tenggang masa sanggah sampai dengan masa sanggah banding nanti berakhir pada tanggal 27 dan 29 September 2011 Terlebih khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori, sanggahan dari CV. Julieth Omega Echo dan CV. Terbit Terang nanti dijawab oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011 atau 1 (satu) hari sesudah diterbitkannya SK No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back ( back dated ) tersebut (vide Bukti P30 dan Bukti P-33). tindakan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta telah memberikan perlakukan yang bersifat diskriminatif dan perlakukan yang tidak sama didepan hukum sehingga bertentangan dengan hak –hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Seharusnya apabila memang benar benar  TERGUGAT II membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21 89

September 2011, maka untuk pekerjaan – pekerjaan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV yang mana proses pelelangannya atau masa sanggahnya masih berlangsung harus dibatalkan juga oleh TERGUGAT II karena cacat hukum. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT III berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya; (vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33); Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 12. Bahwa TERGUGAT IV tanpa pernah melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kemudian TERGUGAT IV telah melaksanakan Pengumuman Hasil Pelelangan tertanggal 28 April 2011 untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan yang di ikuti oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan menyatakan pelelangan gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus dokumen penawaran, termasuk juga dokumen penawaran TERBANDING I semula PENGGUGAT I yang mengikuti pelelangan untuk 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow sebagai peringkat ke-2 (dua) dari 12 (dua belas) peserta lelang, lelang , dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  sebagai peringkat ke-1 (satu) dari 7 (tujuh) peserta lelang, serta dokumen penawaran TERBANDING II semula PENGGUGAT II yang mengikuti pelelangan untuk (satu) paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sebagai peringkat ke-2 (satu) dari 5 (lima) peserta lelang, padahal PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah memasukan dokumen penawaran yang memenuhi syarat pada pelelangan tersebut. sehingga perbuatan TERGUGAT IV tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. seharusnya apabila TERGUGAT IV mengikuti ketentuan tersebut maka dokumen penawaran PARA TERBANDING I semula PARA PENGGUGAT tidak layak digugurkan karena sangat memenuhi syarat, syarat , tapi hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT IV. (vide Bukti P- 4 s/d P-6); Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 13. Bahwa TERGUGAT IV telah melaksanakan Pengumuman Hasil Pelelangan tertanggal 28 April 2011 yang direkayasa untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan yang di ikuti oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dengan menyatakan pelelangan gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus dokumen penawaran termasuk dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide PENGGUGAT.(vide Bukti P-6); Bahwa kemudian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sudah mengingatkan kepada TERGUGAT IV melalui Surat sanggahan Nomor : 37/S/CV-S/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011 dan Surat sanggahan Nomor : 29/SCV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011 mengenai adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan digugurkannya dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena dianggap tidak lulus evaluasi tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dan seharusnya TERGUGAT IV melalui jawaban sanggahannya TERGUGAT IV menerima sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT . Tapi hal tersebut diabaikannya TERGUGAT IV dengan menolak sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut melalui Surat Jawaban Sanggahan No. 03/Srt.JS/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dan Surat Jawaban Sanggahan No. 02/Srt.J90 

S/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dan kemudian pada tanggal 12 September 2011 melalui Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011, dan Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011, serta Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011, TERGUGAT IV kembali melakukan kecurangan dengan mengugurkan dan melaksanakan pengumuman pemenang yang direkayasa dengan menyatakan dokumen penawaran yang dimasukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat (TMS). (TMS). ( vide Bukti P-9 s/d P-10, P- 10, P-13 s/d P-14 dan P-24). Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 14. Bahwa TERGUGAT IV melalui Pengumuman Evaluasi Ulang tertanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang Ulang tertanggal 01 Agustus 2011 2011 kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah menjadwalkan pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar  yaitu pada tanggal 16 Agustus 2011 sehingga seharusnya TERGUGAT IV mengumumkan pemenang hasil evaluasi ulang untuk pekerjaan – pekerjaan pekerjaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 tersebut. Tapi hal hal itu tidak dilakukan karena TERGUGAT IV mengulur – ngulur waktu pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang dan nanti dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran, serta merugikan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut. ( vide Bukti P-21 s/d P-22, dan P-24); Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah lalai melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 15. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV); Bahwa TERGUGAT V kemudian telah melelangkan kembali pekerjaan – pekerjaan tersebut melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011 dan Nomor : 002 /PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011. Seharusnya TERGUGAT V dapat menolak untuk melakukan pengumuman pengumuman pelelangan pekerjaan – pekerjaan tersebut terlebih TERGUGAT V telah mengetahui yang mana tidak pernah diumumkan oleh TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran bahwa pelelangan umum tersebut dinyatakan gagal dan TERGUGAT IV telah mengumumkan pemenang pelelangan yaitu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sehingga sepatutnya diketahui oleh TERGUGAT V akan maksud dari diadakannya pengumuman pelelangan tersebut. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT IV berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya, sehingga bertentangan dengan dengan prinsip kepatutan, serta bertentangan dengan 91

hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pekerjaan – pekerjaan tersebut.(vide Bukti P-35 dan P-36) Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 16. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6); Bahwa TERGUGAT V telah melaksanakan pengumuman pelelangan umum untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPUMINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPUMINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 pada website www.pemkab-minahasauatara.co.cc  serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo tersebut. dalam pengumuman yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V tersebut tidak dijelaskan yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan adalah merupakan pelelangan umum ulang, selain itu tidak pernah dicantumkan sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang, sehingga tindakan TERGUGAT V tersebut sudah termasuk pada definisi perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bertentangan dengan dengan prinsip kepatutan, kepatutan, bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Seharusnya pada pengumuman tersebut, TERGUGAT V menjelaskan yang mana 2 (dua) paket pekerjaan tersebut adalah pelelangan umum ulang serta mencantumkan sebab-sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT V berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 17. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6); Bahwa TERGUGAT V kemudian melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tanpa dilakukan pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang, serta tanpa dilakukan evaluasi ulang sehingga bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) dan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Seharusnya apabila seandainya pelelangan tersebut memang benar – 92 

benar telah dinyatakan gagal oleh TERGUGAT II dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti dengan TERGUGAT V, maka TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada peserta lelang sebelumnya termasuk kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang sebelumnya dan kemuidan diadakan melakukan evaluasi ulang.Tapi malah sebaliknya TERGUGAT V berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 18. Bahwa TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah menandatangani “ Pakta Integritas “ yang mana menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Seharusnya TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tunduk dan patuh untuk mengikuti “pakta Integritas yang telah ditandatanganinya tersebut, tapi sebaliknya TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V malah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pakta integritas tersebut dan bertentangan dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa memang TERGUGAT IV pada akhirnya telah menetapkan perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tapi hal tersebut tidak mengkesampingkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV sebelumnya karena akibat pengumuman pemenang yang diulur – ulur dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelelangan tersebut maka pada akhirnya perusahaan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas karena TERGUGAT III selaku PPK tidak mau menerbitkan SPBBJ perusahaan PARA PENGGUGAT dengan alasan TERGUGAT IV telah dikeluarkan SK pergantian oleh TERGUGAT II sebelum pengumuman pemenang pelelangan; Bahwa sehingga dengan tetap hilangnya hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut, maka tidak ada alasan pembenar  atau pemaaf  atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;

93

Bahwa oleh karena dari Point 1 s/d 18 pada Uraian Ad.3 tentang unsur adanya kesalahan sudah cukup terpenuhinya unsur adanya kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sudah terpenuhi, maka selanjutnya Point 19 s/d Poin 28 dari Uraian Ad.1 tentang Adanya Adanya Perbuatan, serta Point 19 s/d Point 28 dari Uraian Ad. 2. Unsur Unsur Melawan hukum, tidak perlu lagi diuraikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada Uraian Ad.3 ini dan pada uraian uraian selanjutnya;

Ad. 4. Adanya Kerugian Bagi Korban; Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II , III, V ) serta TERGUGAT IV sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil; immateriil; Bahwa sebagaimana termuat juga pada Posita Butir 157 dan 158 Posita gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “ 157. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul ” Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil);” ”158. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil (moril); (putusan hal.72 baris ke-5 dari bawah); Bahwa selanjutnya adanya kerugian materiil dan immateriil dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV telah diuraikan oleh dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada Posita Butir 160 s/d Butir 170 gugatan perkara aquo, dan mengenai besaran kerugian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil juga telah hitung dan dirinci dalam tabel.( vide putusan hal. 73 s/d hal. hal. 82); Bahwa oleh karena itu, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas argumentasi dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan dengan tidak ditetapkannya Terbanding sebagai Pemenang menimbulkan kerugian bagi para penggugat sangat tidak berdasarkan hukum, mengingat tidak jelasnya akibat kerugian yang ditimbulkan, karena argumentasi tersebut tidak logis dan mengada-ada; Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mencoba berdalih menyebutkan ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010 , adalah merupakan alasan yang terlalu dipaksakan dan sangat menyesatkan dikarenakan apabila ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010 diterapkan untuk semua jenis pelelangan gagal termasuk pelelangan yang disebabkan oleh hasil rekayasa, kecurangan dan penyimpangan maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga melanggar hak - hak penyedia jasa termasuk hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dijamin oleh perundangan undangan yang berlaku karena mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum; hukum ;

94

Bahwa mengenai alasan bantahan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyebutkan ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010, telah kami tanggapi sebelumnya dalam Kontra Memori Banding kami ini pada Angka Romawi III Tentang untuk menangapi alasan bantahan yang disampaikan sebelumnya oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I; Bahwa dengan adanya alasan tersebut, hal itu membuktikan akan minimnya pengetahuan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V di bidang pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi dikarenakan apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mengkaji secara komprehensif ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut, maka ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diperlakukan untuk pelelangan dinyatakan gagal yang fakta hukumnya disebabkan peserta lelang yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta atau memang benar – benar tidak ada kecurangan dan rekayasa sehingga dokumen penawaran dari seluruh peserta lelang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan/atau DIPA/DPA yang batal disebabkan pelaksanaan pelelangan bisa dilakukan mendahului Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan, dan lain - lain sebagainya; Bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut tidak bisa diberlakukan untuk pelelangan gagal yang hanya disebabkan oleh alasan - alasan yang tidak masuk akal dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum antara lain dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti dengan TERGUGAT V sebelum pengumuman pemenang lelang, yang mana pelelangan gagal tersebut hanya dilakukan untuk paket - pekerjaan Pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sedangkan untuk pekerjaan – pekerjaan lain yang merupakan produk pelelangan dari TERGUGAT IV sementara berproses dalam tahapan pelelangan dan ironisnya tidak pernah dibatalkan dan tetap diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III. III. Selain itu apabila sebuah pelelangan dinyatakan gagal maka hal itu harus diumumkan dan dijelaskan tentang alasan alasan yang bisa di pertanggung jawabkan secara hukum serta bisa diterima oleh akal sehat sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum; Bahwa Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , Dimana pada portal tersebut LKPP telah memuat seluruh informasi kumpulan permasalahan, konsultasi serta peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”. Bahwa sebagaimana Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , berdasarkan hasil konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , terkait persoalan adanya pergantian ULP/ Panitia Pengadaan oleh Pengguna Anggaran (PA) setelah adanya penetapan pemenang oleh Panitia sebelumnya, dimana kemudian pada pokoknya LKPP menyatakan sebagai berikut : ” 1. 1. PA/KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengganti Pokja ULP. Namun demikian apa yang sudah ditetapkan tidak boleh dibatalkan dengan alasan pergantian tersebut“ “ 2. Pelelangan gagal harus diumumkan dan dijelaskan kepada kepada peserta lelang mengenai mengapa mengapa pelelangan tersebut dinyatakan gagal. PA/KPA atau Pojka ULP tidak dapat menyatakan lelang gagal tanpa dasar ketentuan peraturan atau perundangundangan. ”;

95 

Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan pencantuman Bukti P- 42 pada putusan hal 104. Baris ke-3 dengan termuat Bukti P-42 berupa Asli Print Out Pengumuman dari Harian Manado Post, tanggal 7 April 2011, padahal Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut di muka persidangan adalah Print Out hal. 4 http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan)) Hasil Konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 08 Maret 2012 melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa LKPP di http://www.konsultasi.lkpp.go.id , Maka oleh karena itu kami bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Akta Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut; Bahwa selanjutnya, apabila pelelangan dinyatakan gagal yang disebabkan oleh sebuah hasil rekayasa, kecurangan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan serta pejabat pengadaan serta bertentangan dengan prosedur dan ketentuan pengadan barang/jasa yang berlaku , maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan perundang - undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 , sebagai berikut: Pasal 118 ayat (7) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Jasa Pemerintah, yang menentukan : ”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana; •

•

•

•

Pasal 123 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.” Lampiran III Bagian B Point 1 huruf a angka 5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” . Lampiran III Bagian B Point 6 huruf b tindak lanjut pelelangan gagal, angka 3) huruf i butir (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menentukan : “ ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan ketentuan sebagai berikut : “ apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian: kemudian : (2) : “ PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan ;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No 02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. jo. Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ B arang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding  Document), Document), maka TERGUGAT III selaku PPK serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan wajib menandatangani “Pakta Integritas” yang menyatakan antara lain sebagai berikut : “ …..[……]……4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana ”; 96 

Bahwa berdasarkan asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori  “ yang berarti Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang menentukan : Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” (1 ).” Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 2 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 adalah Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tunduk dan wajib mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (Putusan hal. 5 baris ke-3 dari atas); Bahwa ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa, hanya mengatur  tentang pengadaan barang / jasa pemerintah secara umum yaitu Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang; Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Lainnya, Swakelola dan lain – lain. Tapi Tapi khusus untuk pelaksanaan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, selain mengacu pada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa tersebut, wajib pula mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Konstruksi , hal itu tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) “; Bahwa atas dibatalkannya hasil pelelangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk penyiapan mengikuti pelelangan tersebut. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”; ”; Bahwa sebagaimana tercermin pada konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dimana Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 97 

Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan adalah bagian dari masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Konstruksi , yang menyatakan sebagai berikut: “ Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum; •

•

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan sebagai berikut : Pasal 38 Ayat (1) : “ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan ; Ayat (2) : “ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ” Pasal 39 : “ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan p erundang-undangan yang berlaku ”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi; Bahwa sehingga alasan bantahan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, sudah sepatutnya dan selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

Ad. 5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian; Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam Uraian Ad.5.ini Bahwa menurut Munir Fuady dalam Bukunya “ Perbuatan Melawan Hukum “ menegaskan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat 2 (dua) macam teori yaitu Teori hubungan faktual (Sine ( Sine Qua Non) Non ) dan Teori penyebab kira –kira (Proximate ( Proximate Cause); Cause);

98 

Bahwa adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT V dengan kerugian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, baik hubungan sebab akibat yang faktual ( Sine Qua Non) Non) maupun sebab akibat kira –kira (Proximate Cause), Cause), akan diuraikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai berikut : 1. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan banding tersebut diterima atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011 sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) (6 ) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2) 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , padahal sebelumnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat Sanggahan Banding Nomor : 42/S/CV-S/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan Surat sanggahan Banding Nomor : 35/SCVARCH/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 serta telah menyerahkan jaminan sanggah banding kepada TERGUGAT IV sesuai Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 jo. Peraturan Kepala LKPP No 02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document), pada BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta pda Point 33.4 yang menyatakan sebagai berikut : “ Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.” ULP .” selanjutnya proses pelelangan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang disanggah tersebut harus dihentikan oleh TERGUGAT IV sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) (4 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut: ” Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi. Bahwa oleh karena tidak dijawabnya sanggahan banding tersebut oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I maka untuk mendapatkan kepastian hukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akhirnya harus menunggu dalam jangka waktu yang lama sampai dilaksanakannya pengumuman evaluasi ulang pada tanggal 03 Agustus 2011 oleh TERGUGAT IV atas perintah dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat No : 30/AS-II/VII/2011 Perihal Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2011. Akibat perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil yaitu biaya pengeluaran administrasi untuk pembuatan jaminan sanggah banding, pembuatan biaya perpanjangan jaminan penawaran (endorcement) yang telah habis masa berlakunya, biaya transportasi serta kerugian atas kehilangan banyak waktu produktif untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang bisa memberikan keuntungan maksimal. Seharusnya apabila PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa menjawab sanggahan banding tersebut sesuai waktu yang ditentukan maka pada akhir bulan Juni 2011 sudah dilaksanakan pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya untuk pembuatan perpanjangan jaminan penawaran (endorcement) serta PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan sehingga dengan didapatkannya pekerjaan – pekerjaan tersebut maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak mengeluarkan biaya lagi mengikuti paket – paket pekerjaan pemilihan lansung yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 03 Agustus 2011 karena sudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu adanya “pembiaran” dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut turut berperan sehingga mengakibatkan hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang yang memenuhi syarat dan layak menjadi pemenang pelelangan serta mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut menjadi hilang oleh karena TERGUGAT IV kemudian mengulur – ngulur waktu pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang 99

sehingga menimbulkan celah bagi TERGUGAT II untuk membatalkan hasil penetapan pemenang evaluasi ulang pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, serta TERGUGAT III tidak mau menerbitkan SPPBJ untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut, tersebut , sehingga mengakibatkan mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengalami kerugian materiil dan immaterial; 2.

Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara menjawab sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA, tapi untuk sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I.I. sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung  jawab hukumnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menurut UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan hak – hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Akibat perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut turut berperan sehingga akhirnya oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama didepan hukum terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga mengakibatkan mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengalami kerugian materiil dan immateriil; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat ) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

3.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan TERBANDING I semula PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, adalah sebuah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, dan bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum TERGUGAT II, II, serta bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT. Akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II tersebut turut berperan sehingga menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menjadi bulan bulan oleh tindakan tidak manusiawi PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, serta TERGUGAT V dalam pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak dimulainya pelaksanaan pelelangan pada tanggal 30 Maret 2011 oleh TERGUGAT IV sampai dengan tanggal 07 November 2011 diumumkannya pemenang pelelangan ulang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V, selama jangka waktu tersebut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT . berusaha dijegal terus menerus dari pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 28 April 2011 yang menyatakan dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan digugurkan pada tahapan evaluasi oleh TERGUGAT IV tanpa dilakukan klarifikasi, jawaban sanggahan ditolak oleh TERGUGAT IV, sanggahan banding tidak dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang pada tanggal 12 September 2011 oleh TERGUGAT IV kembali 100 

dinyatakan dokumen penawaran tidak memenuhi syarat dan digugurkan , kemudian disanggah kembali dan setelah diumumkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011, pada akhirnya TERGUGAT II membatalkan penetapan pemenang tersebut dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21 September 2011 dengan mengeluarkan SK pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back mundur  (back dated), dated), SPPBJ tidak mau diterbitkan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V melelangkan kembali pekerjaan –pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan menyimpang dari ketentuan. ketentuan. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan pelelangan –pelelangan yang di Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik , serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup, serta terancam kehilangan potensi keuntungan dimasa depan selama masa jabatan 5 (lima) tahun dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I; I; 4.

Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengintervensi tugas dan wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan serta bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi ” .Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang dimenangkan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk untuk mengikuti pelelangan – pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik, baik , serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup;

5.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengeluarkan Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal bertanggal mundur (back dated) dan dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan, sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip kepantasan dan kewajaran serta bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut, telah menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan 101

biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik , serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup; 6.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak penetapan pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang bertanggal mundur  (back dated ). ). Tapi disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak membatalkan penetapan pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, yang mana merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses dalam tahapan sanggahan sesudah tanggal 21 September 2011. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut, tersebut, telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta bertentangan dengan hak–hak subjektif PARA subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yaitu kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biayabiaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik , serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;

7.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyediakan informasi publik setiap saat dalam bentuk pengumuman di website Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara atas hasil keputusan dan pertimbangannya sehingga membatalkan penetapan pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut, telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni pengeluaran biaya transportasi dan lainnya untuk mencari informasi sehubungan dengan alasan dibatalkannya 102 

penetapan pelelangan tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yaitu perasaan malu, mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup; 8.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Kinidow , Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar , Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta tidak mengembalikan  jaminan penawaran dari TERBANDING I semula PENGGUGAT II terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan hak milik / inventaris perusahaan serta kerugian immateriil yaitu perasaan tidak menyenangkan, stress, tidak konsentrasi dan kehilangan kesenangan hidup;

9.

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah dibatalkan secara sepihak tanpa ada alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkanpadahal PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sudah ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan pekerjaan tersebut, tersebut , sehingga perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil atas biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya pengeluaran untuk sanggah dan sanggah banding, sanggah ulang, biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi dan lain lain. selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yaitu yaitu serta mengalami perasaan malu, stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup;

10. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan TERGUGAT IV padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain , karena bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , serta bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut. Hal itu telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan–pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan 103

gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan; 11. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang bertanggal mundur  (back dated ). ). Tapi disisi lain secara bersamaan TERGUGAT III menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pemenang pelalngan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar , Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, yang mana merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses dalam tahapan sanggahan sesudah tanggal 21 September 2011, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta bertentangan dengan hak–hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. hal itu mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat ) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 12. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan pada dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c. dan huruf f angka 9) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Seharusnya apabila TERGUGAT IV mengikuti ketentuan tersebut maka dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak layak untuk digugurkan sehingga telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pada tanggal 28 April 2011 karena memenuhi syarat berdasarkan ketentuan. Tapi oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV tersebut sehingga akhirnya pada pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011 dinyatakan pelelangan gagal dengan alasan tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi telah 104

menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian Materiil yang dialami PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT antara lain yakni biaya pengeluaran pembuatan dan pengadaan dokumen penawaran, biaya pembuatan  jaminan penawaran dan dukungan bank untuk kelengkapan dokumen penawaran, biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi selama mempersiapan dokumen penawaran untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang diikuti tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT  juga harus mengeluarkan biaya pembuatan, pengadaan & penjilidan, pengemasan dan pengiriman surat sanggahan pada tanggal 03 Mei 2011 serta biaya transportasi dan konsumsi selama bolak balik menjalani pemeriksaan di Polres Minahasa Utara sejak tanggal 03 Mei 2011. Adapun Kerugian Immateriil yang dialami atas pengumuman hasil pelelangan oleh TERGUGAT IV tersebut adalah rusaknya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. 13. Bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kecurangan secara berulang – ulang terkait penetapan dan pengumuman pemenang yang direkayasa merekayasa pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011 serta tanggal 12 September 2011 sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal seharusnya dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan dan bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum TERGUGAT IV serta bertentangan dengan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. PENGGUGAT . Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV tersebut telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil materiil dan immateriil. Kerugian Materiil yang dialami PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT antara lain yakni biaya pengeluaran pembuatan dan pengadaan dokumen penawaran, biaya pembuatan jaminan penawaran dan dukungan bank untuk kelengkapan dokumen penawaran, biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi selama mempersiapan dokumen penawaran untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang diikuti tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT  juga harus mengeluarkan biaya pembuatan, pengadaan & penjilidan, pengemasan dan pengiriman surat sanggahan pada tanggal 03 Mei 2011, pembuatan sanggahan banding dan jaminan sanggahan banding, pembuatan sanggahan ulang pada tanggal 15 September 2011 serta biaya transportasi dan konsumsi selama bolak balik menjalani pemeriksaan di Polres Minahasa Utara sejak tanggal 03 Mei 2011. Adapun Kerugian Immateriil yang dialami atas pengumuman hasil pelelangan oleh TERGUGAT IV tersebut adalah perasaan malu, rusaknya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. 14. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengulur – ulur pelaksanaan pengumuman pemenang Hasil evaluasi ulang sebagaimana yang dijadwalkan pada pengumuman evaluasi Ulang pada tanggal 03 Agustus 2011 yang mana telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011, hal tersebut bertentangan dengan prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran. Seharusnya apabila TERGUGAT IV mengikuti ketentuan yang dijadwalkan tersebut, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT bisa mendapatkan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, dikarenakan tidak ada celah bagi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membatalkan serta tidak menerbitkan SPPBJ karena pada saat itu TERGUGAT IV sedang melaksanakan pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan sejak tanggal 03 Agustus 2011 sehingga tidak ada alasan lagi bagi TERGUGAT II untuk membatalkan pelelangan, pelelangan , serta tidak ada alasan bagi TERGUGAT III untuk tidak menerbitkan 105 

SPPBJ bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Tapi oleh karena kelalaian TERGUGAT IV tersebut, maka pada akhirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yaitu biaya keuntungan yang mungkin didapatkan pada pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, biaya pengeluaran untuk sanggahan ulang, biaya transportasi dan konsumsi, serta kerugian immateriil yaitu stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup; Bahwa memang TERGUGAT IV pada akhirnya telah menetapkan perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tapi hal tersebut tidak bisa mengkesampingkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV sebelumnya karena akibat pengumuman pemenang yang diulur diulur – ulur dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelaksanaan pelelangan tersebut maka pada akhirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas karena TERGUGAT III selaku PPK tidak mau menerbitkan SPBBJ PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan alasan TERGUGAT IV telah dikeluarkan SK pergantian oleh TERGUGAT II sebelum pengumuman pemenang pelelangan, sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap mengalami kerugian materiil yaitu biaya keuntungan yang mungkin didapatkan pada pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas , biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan paket paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV serta tetap mengalami kerugian immateriil yaitu stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat ) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 15. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan melawan hukum dengan cara cara melelangkan ulang ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui pengumuman Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011, padahal pekerjaan – pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV (vide Bukti P-35 dan P-36), P-36) , sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan serta bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.. hal itu mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;

106 

16. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak menjelaskan dalam pengumuman pelelangan Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPUMINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc  serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo tersebut, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Tindakan TERGUGAT V tersebut termasuk dalam definisi perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ”; ” ; selain itu tindakan TERGUGAT V tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Publik , yang menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan ” .Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT V tersebut, telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni pengeluaran biaya transportasi dan lainnya untuk mencari informasi dari TERGUGAT V atas dilakukanya pengumuman tersebut, kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan; 17. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebelumnya, sebelumnya, melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPUMINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPUMINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November  2011 dan Nomor : 002 /PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011, tanpa dilakukan pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang, serta tanpa dilakukan evaluasi ulang oleh TERGUGAT V, sehingga bertentangan hak hak subjektif  PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang menyatakan sebagai berikut : ” Setelah pelelangan / pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta ”, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT V tersebut, telah menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk untuk 107 

mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat ) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 18. Bahwa TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mematuhi “pakta integritas” yang ditandatanganinya ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana “ Pakta Integritas “ tersebut menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut : 5. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 6. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini; 7. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 8. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana; Oleh karena TERGUGAT III, III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak mematuhi pakta integritas yang telah ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada akhirnya kehilangan hak-haknya sebagai peserta lelang yang layak untuk mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;

108 

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat ) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan dan TERGUGAT IV dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian demikian unsur adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi; Bahwa selanjutnya, atas alasan keberatan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman halaman 111 (seratus sebelas) alinea ke-2 (dua), maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, karena itu semua hanyalah pandangan atau pendapat pribadi, tidak mendasar serta bertolak belakang dengan fakta  – fakta hukum yang ada, dan selanjutnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan menangapinya sebagai berikut : 1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara cermat dan benar memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut sebagai Bukti Print Out dan justru sebaliknya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bersama Kuasa Hukumnya yang tidak cermat ataupun mungkin tidak pernah melihat dan memeriksa Bukti T.IV-8 tersebut, Bahwa menurut kamus istilah TI Inggris - Indonesia di http://www.masinosinaga.com, pengertian dari Print Out adalah Cetakan, sehingga sangat tepatlah Bukti T.IV-8 disebut Print Out oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan Bukti T.IV-8 tersebut selain terdapat Cetakan Foto yang menunjukkan adanya penambahan / penyisipan / penggantian Nomor Surat Keputusan Pengantian Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan Pengangkatan Panitia baru (TERGUGAT V) yaitu Surat Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 21 September 2011, melalui Bukti T.IV-8 tersebut terdapat juga terdapat  juga kalimat “pengakuan” dari TERGUGAT IV tercantum dibawah cetakan foto yang mana TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV tentang adanya pergantian dari TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 Wita atau 1 (satu) hari sesudah TERGUGAT IV melaksanakan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Evaluasi Ulang Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas di papan pengumuman masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Bukti P-31 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan serta Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV.4 yang diajukan TERGUGAT IV di muka persidangan; Bahwa Bukti T.IV-8 tersebut adalah Bukti yang diajukan oleh TERGUGAT IV di muka persidangan untuk membantah Bukti TI,II,III,V (2) yaitu SK Nomor : 254/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara (TERGUGAT V) tertanggal 21 September 2011 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, sehingga sangatlah tidak mendasar, mengada – ada serta tidak logis apabila dalam keberatannya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan “…Majelis “…Majelis hakim Tingkat Pertama seakan buta dalam menilai bukti ini sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan 109

akan mengikuti keinginan dari Penggugat….” Penggugat ….” (vide Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V Hal 19. Point 1), dikarenakan yang mengajukan mengajukan bukti Bukti T.IV-8 tersebut adalah pihak TERGUGAT dan bukan diajukan oleh pihak PENGGUGAT, PENGGUGAT, karena mungkin TERGUGAT IV sudah sangat muak dengan segala segala kebohongan dan dan rekayasa yang dipertontonkan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V di muka persidangan Tingkat Pertama karena fakta persidangan maupun bukti para pihak tidak ada satupun yang menyatakan atau menyaksikan TERGUGAT II pernah menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian kepada TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan; Bahwa apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V menyatakan yang mana Bukti T.IV-8 tersebut merupakan foto yang telah direkayasa oleh TERGUGAT IV dan meragukan kebenaran materil dari Bukti tersebut, seharusnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V melaporkan TERGUGAT IV ke Kepolisian RI dengan dugaan pemalsuan agar supaya Bukti T.IV-8 dan juga sekalian dengan Bukti TI,II,III,V (2) agar bisa agar bisa dilakukan pengujian di laboratorium forensik; 2. Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mengganti TERGUGAT IV adalah hal yang wajar sebab TERGUGAT IV telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, adalah alasan yang mengada – ada, tidak mendasar dan bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada; Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-40 dan P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui media yang diketahui publik, berulang kali memuji dan melegitimasi kinerja TERGUGAT IV sebagai tenaga – tenaga yang sudah bersertifikasi dan mengetahui pelaksanaan tender dan proses yang dijalankan oleh TERGUGAT IV telah mengacu pada aturan yang ada, sehingga sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mengganti TERGUGAT IV adalah hal yang wajar sebab telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. justru dengan bukti P-40 dan P-41 tersebut serta ditambah dengan Bukti P39, bisa membuktikan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK telah melampaui kewenanganya dan mengambil alih peran TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sehingga melanggar  prinsip – prinsip kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundangan undangan yang berlaku; berlaku; Bahwa seharusnya apabila memang benar  TERGUGAT IV harus diganti maka saat yang tepat dan pantas adalah pada saat dimulainya Evaluasi Ulang setelah Sanggahan Banding PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I. Tapi fakta hukumnya TERGUGAT IV masih dipercayakan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah untuk melaksanakan evaluasi ulang berdasarkan Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 Perihal Evaluasi Ulang kepada TERGUGAT IV. (vide bukti P-21 dan P-22); P-22) ; Bahwa selain itu, fakta hukumnya adalah TERGUGAT II masih mempercayakan TERGUGAT IV untuk melaksanakan pelelangan/ pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara sejak tanggal 03 Agustus 2011 (vide Bukti P-23). Selainn itu, untuk melaksanakan Pemilihan Langsung 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi tersebut TERGUGAT III selaku PPK harus menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada TERGUGAT IV sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan menurut ketentuan Lampiran 110 

III Bagian Point 3 huruf b angka) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan selanjutnya setelah Dokumen Pengadaan telah selesai dibuat, barulah TERGUGAT IV bisa melaksanakan pengumuman pelelangan; Bahwa sehingga adalah melanggar prinsip –prinsip kepantasan dan kewajaran, apabila TERGUGAT IV nanti diganti sesudah pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang pada tanggal 22 September 2011, sehingga kemudian TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara mufakat membuat SK yang bertanggal mundur (back dated) dan seolah olah SK tersebut telah diterbitkan sebelum TERGUGAT IV melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan tersebut. Selain itu dalam SK No : 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011, sama sekali tidak pernah mencantumkan alasan - alasan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan oleh TERGUGAT IV sehingga menyebabkan TERGUGAT II memberhentikan TERGUGAT IV. IV. hal tersebut membuktikan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut tidak mendasar  dan mengada-ada; mengada-ada ; (vide Bukti T I, II, III, V (2) dan Bukti T.IV-8); Bahwa hal itu membuktikan TERGUGAT II telah bertindak sewenang wenang kepada TERGUGAT IV sehingga tindakan TERGUGAT II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , yang menyatakan sebagai berikut : “ Setiap PNS dilarang : “ bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya”; Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang mempermasalahkan TERGUGAT IV beberapa kali menemui PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, adalah alasan yang menyesatkan, tidak mendasar serta memutarbalikan fakta hukum hukum yang ada; Bahwa adapun TERGUGAT IV menemui PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mengikuti petunjuk dan saran dari penyidik Polres Minahasa Utara agar dilakukan langkah mediasi terkait pengaduan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV ke Polres Minahasa Utara Utara berdasarkan Surat Pengaduan Nomor : 38/S/CV-S/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011 dan Surat Pengaduan Nomor : 31/CV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011, serta pada saat pemeriksaan pihak Polda Sulut atas diambil alihnya pengaduan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut dari Polres Minahasa Utara ( vide Bukti B ukti P-11, P-12, P-19, P-38) Bahwa adanya upaya mediasi tersebut juga pernah dilakukan oleh oleh Pihak Pemkab Minahasa Utara sendiri melalui Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara serta Kabag Pembangunan (posita Butir 48 Putusan Hal. 23 s/d 24) dan fakta hukum tersebut tidak pernah disangkal oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V melalui Jawaban TERGUGAT I, II, III, V tertanggal 23 April 2011 yang diajukan dimuka persidangan. persidangan . (vide Butir 23 Jawaban TERGUGAT I, II, III, V, V, Putusan Hal. 89 baris ke-5 dari bawah); Bahwa selain itu, ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah, tidak pernah melarang TERGUGAT IV bertemu dengan peserta lelang termasuk PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT walaupun pelelangan sementara masih dalam tahapan evaluasi, hal itu dibuktikan berdasarkan ketentuan – ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf  f angka 8) c, dan huruf f angka 9), Huruf h angka 1) dan angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c : “ ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan”; 111

Lampiran III Bagian B Point 1 huruf f angka 9) : “Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran” ; Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf h angka 1) dan angka 2) : 1) “ Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi “ 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.” Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menemui TERGUGAT IV untuk memberikan surat sanggahan atau TERGUGAT IV menemui PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk memberikan Surat Jawaban sanggahan. Jadi ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mana yang dimaksudkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V ? Bahwa yang dilarang oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah tindakan yang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan selama proses evaluasi sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak punya kapasitas untuk mempengaruhi dan mengintervensi karena TERGUGAT IV bukanlah bawahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sebaliknya berdasarkan pengakuan TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT seperti yang termuat pada dalil gugatan ,  justru TERGUGAT II lah yang mengintervensi dan mengintimidasi TERGUGAT IV selaku bawahannya. bawahannya. dan dalil - dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut tidak pernah dibantah oleh TERGUGAT IV melalui jawaban serta dupliknya pada persidangan Tingkat Pertama dapat mengartikan TERGUGAT IV telah mengakuinya “secara “secara diam diam “. Bahwa hal tersebut berdasarkan doktrin hukum Prof. Eman Suparman melalui makalah yang berjudul “ Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ di http://resouces.unpad.ac.id, yang menerangkan sebagai berikut “ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan Penggugat atau bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ ( Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966 tanggal 30 Januari 1967); Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ hal–hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. “ (Putusan MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971); Bahwa PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V selalu mendalilkan semua kesalahan kepada TERGUGAT IV, tapi hal justru semakin membuktikan secara hukum bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus pula bertanggung jawab atas kerugian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I; I; Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, TERGUGAT II selaku kepala SKPD serta Penguna Anggaran, selain harus harus bertanggung bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, sendiri ,  juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian 112 

yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT V.

dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV. IV . dan

Bahwa selain itu, TERGUGAT III selaku PPK yang adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka TERGUGAT III selaku PPK selain harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT III tersebut; 3. Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Lelang yang baru oleh TERGUGAT II dan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang yang dapat menyatakan bahwa bahwa Surat Keputusan Keputusan tersebut tidak berdasarkan, berdasarkan, adalah merupakan alasan yang keliru dan tidak mendasar; Bahwa sebagaimana Bukti P-31 dan Bukti P-32 serta berdasarkan “ pengakuan” melalui Jawaban dan Duplik dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6 yang diajukan oleh TERGUGAT IV, IV, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah pemenang yang sah untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; Bahwa oleh karena itu, itu , apabila TERGUGAT II mengeluarkan sebuah Surat Keputusan pembentukan panitia yang baru seolah olah bahwa TERGUGAT IV telah diganti sebelum pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 22 September 2011 dan hal itu telah dibuktikan oleh TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8 yang mana nomor SK tersebut sengaja disisipkan dan bertanggal mundur (back dated) sedangkan menurut pengakuan TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan tentang adanya pergantian TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tangga 23 September  2011 Pukul 09.30 Wita, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembentukan Panitia yang baru (TERGUGAT V) oleh TERGUGAT II tersebut untuk menganulir penetapan Pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi ulang tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang bertanggal 08 September 2011 serta Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 terkait penetapan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, kepantasan dan kewajaran, serta melanggar hak hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh TERGUGAT II tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum / Suatu perbuatan hukum perdata. perdata . Dan dan hal itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi dan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Angka 1 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; perdata;

113

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dengan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tingkat Pertama PN. Airmadidi pada putusan halaman halaman 111 (seratus sebelas) alinea ke-2 (dua); Bahwa pada Point ini juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sepakat dengan alur  Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi yang dikemukakan pada pada Putusan halaman 111 (seratus sebelas) alinea ke -3 (tiga) sampai dengan Putusan Putusan halaman 112 baris ke-4 dari atas; Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, V , sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

X.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DALAM MENERAPKAN KONSEP GANTI RUGI MENURUT KUHPERDATA

Majelis Hakim Yang Terhomat, Alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT TERGUGAT II, III, V pada Angka Romawi VI Tentang Kekeliruan Dalam Menerapkan Konsep Ganti Ganti Rugi Pada Pasal 1365 KUH Perdata pada hal 20 s/d hal 21 dalam memori Bandingnya, hanyalah merupakan pendapat atau pandangan pribadi dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dan tidak mendasar; Bahwa oleh karena itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan tetap pada prinsipnya untuk menolak dengan tegas alasan –alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut. tersebut. Selanjutnya terhadap alasan – alasan tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa konsep dasar mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal pada sejarah hukum, hal tersebut dapat dilihat di zaman romawi dalam Lex Aquilia pada chapter pertamanya; chapter pertamanya; Bahwa selanjutnya, menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum “ menerangkan bahwa : “ Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut : a. Konsep Ganti Rugi karena wanprestasi kontrak; b. Konsep Ganti Rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum; Bahwa dalam buku yang sama, Munir Fuady kembali memaparkan bahwa bentuk ganti ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut: 1. Ganti Rugi Nominal Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur  kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal. 2. Ganti Rugi Kompensasi Ganti Rugi Kompensasi merupakan ganti rugi yang meru pakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi

114

3.

4.

5.

6.

atas biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan termasuk penderitaan seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain – lain Ganti Rugi Penghukuman Ganti Rugi Penghukuman (punitive damage) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan wanprestasi kontrak,maka ganti rugi penghukuman kurang tepat untuk diterapkan. Akan tetapi, dalam hubungan dengan perbuatan melawan hukum, baik untuk kasus kelalaian berat, apalagi untuk kasus kesengajaan, ganti rugi penghukuman merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk diterapkan. Yang dimaksud dengan ganti rugi penghukuman adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang bertujuan memberikan hukuman kepadanya. Misalnya membayar ganti rugi dengan jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban Ganti Rugi Aktual Merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata.Misalnya, biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi aktual merupakan ganti rugi yang paling umum dan gampang diterima oleh hukum, baik dalam hal perbuatan melawan hukum maupun dalam wanprestasi. Ganti rugi aktual dapat diterima terhadap kerugian – kerugian sebagai berikut : - Kerugian finansial seperti biaya berobat, hilang mata pencaharian dan lain lain. - Penderitaan fisik seperti luka, patah tangan dan lain lain. - Penderitaan Mental seperti rasa malu, stres dan lain lain. Ganti Rugi Yang Berhubungan Dengan Tekanan Mental Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental ( mental  disturbance) merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi “immateril  “immateril ” sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi “ materil ”. ”. Ganti immateril  ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa  jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar” . Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut : - Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban - Status dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi - Situasi dan kondisi mental dari korban - Situasi dan kondisi mental dari pelaku - Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum - Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak. Disamping itu, ganti rugi immateril  ini Hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebebkan oleh wanprestasi kontrak. Ganti Rugi Untuk Kerugian Yang Akan Datang Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang ( future lost ) juga mungkin diterapkan. Ganti rugi seperti ini lebih sering diterapkan kepada perbuatan melawan hukum ketimbang terhadap wanprestasi kontrak.Ini disebabkan suatu fakta bahwa dalam suatu wanprestasi kontrak, pihak korban dengan sengaja masuk ke sebuah kontrak, tentu dengan kesiapan menanggung segala konsekuensinya. Akan tetapi, dalam suatu perbuatan melawan hukum, pihak korban tidak pernah ada kesengajaan untuk menerima memberikan persetujuan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut.

115 

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut itu adalah salah satu ciri dari hukum dijaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah berperadapan tinggi, maka seseorang harus selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi. Bahwa selain itu, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melanggar  Hukum ” menerangkan bahwa : dalam KUHPerdata, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi dirumuskan dalam 2 (dua) pendekatan sebagai berikut : a. Ganti Rugi Umum Yakni ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus –kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk didalamnya perbuatan melawan hukum.Ketentuan hukum.Ketentuan tentang ganti rugi umum ini dalam KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah : Biaya Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum, hukum , misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain – lain; •

•

•

Rugi Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan rugi atau kerugian adalah keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum; Bunga Merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.. hukum .. Pengertian bunga ini lebih luas dari pengertian bunga sehari –hari, yang hanya berarti “bunga uang” (interest), yang hanya dihitung dari persentase dari hutang pokoknya;

b. Ganti Rugi Khusus Yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul karena perikatan –perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi dari bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal hal berikut: a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) b) Ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367) c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369) e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370) f) Ganti rugi karena telah cacat anggota badan (Pasal 1371) g) Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380)

116 

Bahwa selain itu, “Code “ Code Civil (dalam Civil  (dalam bahasa Perancis) “ memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu dommages et interests. interests . Dommages meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi , sedangkan interest adalah interest adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan ; Bahwa adapun bentuk – bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi nominal, nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman, ganti rugi aktual, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental serta ganti rugi yang akan datang, menurut doktrin hukum Munir Fuady tersebut, memang sudah sepantasnya dan selayaknya dituntut oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kepada PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV, IV, dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT bukan hanya disebabkan oleh adanya unsur kelalaian, tapi sebagian besar  disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dari PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) dan TERGUGAT IV; Bahwa walaupun pada akhirnya TERGUGAT IV telah menyadari kekeliruannya dan menggembalikan hak  – hak perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, Matungkas , tapi pada akhirnya hak - hak perusahaan PARA PENGGUGAT tersebut kemudian menjadi hilang karena dirampas secara melawan hukum oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dan hanya dibiarkan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang tidak terkira, terkira , padahal peraturan perundangan - undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa khususnya Jasa Konstruksi, sudah secara jelas mengamanatkan dan memberikan kewajiban hukum kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, serta PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V sebagai bagian dari pemerintahan, untuk dapat berpihak pada dan bertindak untuk kepentingan masyarakatnya termasuk PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT apabila masyarakatnya telah menderita akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakatnya. Hal dapat dapat dilihat pada ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : “ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ”. Bahwa pada kenyataanya, kewajiban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut, justru telah dilanggar  PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dan malah berbuat sebaliknya dengan berusaha mencari alasan untuk menyengsarakan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya; Bahwa sesuai fakta - fakta persidangan tingkat pertama, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah membuktikan yang mana memang benar ada perlakuan diskriminasi secara terstruktur dan tersistematis terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT , selama tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut, yang bukan saja hanya mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kehilangan hak – haknya sebagai pemenang pelelangan sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan ketentuan, tapi juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi terhadap hak haknya yang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang tidak terkira, dikarenakan dengan adanya perlakuan diskriminasi secara terstruktur dan tersistematis tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami sebuah “ pelanggaran hak

117 

asasi manusia yang berat “ sebagaimana Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 157 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul ” Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil) “.’ (putusan Hal.72 baris ke-5 dari bawah ) Bahwa adanya kerugian materiil dan immateriil dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV, IV, secara lengkap telah diuraikan pada Posita Butir 158 s/d Butir 170 gugatan perkara aquo; mengenai besaran kerugian materiil yaitu berupa biaya dan rugi, maupun bunga (kehilangan keuntungan) telah dirinci oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang mendasarkan pada peraturan perundang undangan serta estimasi secara layak dan wajar, dan mengenai besaran kerugian immateriil yang tidak terkira dan sulit dihitung tersebut namun demi memberikan kepastian hukum untuk pengajuan perkara aquo maka telah juga telah dirinci oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan (Putusan hal. 73 s/d hal. 82); Bahwa menurut Suharnoko dalam bukunya yang berjudul : “ Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus “, menerangkan bahwa : “ dengan berlakunya teori analogi terhadap ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka pada umumnya dianut pendapat ganti rugi yang ditimbulkan juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan dapat diharapkan d iharapkan diterima (winstderving)”; (winstderving)”; Bahwa sehingga dengan dianulirnya hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut secara tidak sah, sah , maka hal tersebut secara otomatis telah membuktikan yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian secara secara aktual jelas dan nyata bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, immateriil , yaitu antara lain kehilangan keuntungan yang diharapkan untuk pekerjaan pekerjaan tersebut dengan mengacu pada keuntungan yang wajar untuk pekerjaan konstruksi adalah maksimal 15 % (lima belas perseratus) dari Nilai Pekerjaan tersebut sebagaimana Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah dikurangi dengan nilai PPN dan PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; Bahwa selain itu, kerugian materiil lainnya yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu biaya - biaya pengeluaran untuk penyiapan pelelangan untuk pembuatan Dokumen Penawaran yang terdiri dari Dokumen Isian Kualifikasi (SIUJK, Sertifikasi Badan Usaha, SITU/HO, TDP, Laporan pajak tahunan dan 3 Bulan terakhir, SKT, dukungan bank dll), Dokumen Administrasi (Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran) serta Dokumen Teknis ( Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Satuan Upah Bahan Peralatan, Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan / Kurva S, Spesifikasi Teknis, Skema Tenaga Bahan dan Alat, daftar personil serta peralatan, dll) sebagaimana persyaratan sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) serta Lampiran III Bagian B huruf f  sampai dengan huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terkait keikutsertaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada pelelangan umum Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, yang mana Dokumen Penawaran PARA TERBANDING 118 

semula PARA PENGGUGAT tersebut terlebih khusus Dokumen Teknis harus yang dibuat dib uat oleh n personil tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan teknik dan nilai kerugian biaya pembuatan dokumen penawaran dan pengandaan dan lain sebaginya sebagaiman tercantum pada gugatan perkara aquo, tmasih sangat layak dan wajar . Seperti contoh, TERBANDING I semula PENGUGAT I selaku tenaga ahli teknik yang berlatar belakang pendidikan S-1 dan mempunyai pengalaman 8 tahun pada saat pelelangan tersebut dilaksanakan (vide Bukti P-8), seharusnya apabila yang jadi rujukan adalah Pedoman Biaya Personil untuk penyusunan RAB / HPS sebagaimana Surat Edaran Menteri PU Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007 , maka sesuai ketentuan tersebut, TERBANDING I semula PENGUGAT I sebagai tenaga ahli dengan pengalaman 8 tahun layak diberikan digaji sebesar  Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. sedangkan pelelangan tersebut berlangsung selama 221 (dua ratus dua puluh satu ) hari atau sekitar 7 sekitar  7 (delapan) bulan 11 (sebelas) hari dan biaya pengeluaran untuk pembuatan dan penggandaan dokumen penawaran tersebut yang dituntut hanya sebesar  Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) per paket pekerjaan. pekerjaan. Hal tersebut membuktikan yang mana kerugian biaya pengeluaran pembuatan dan penggandaan dokumen penawaran yang dimintakan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT masih layak dan wajar karena jauh dibawah harga standar sesuai ketentuan. Selanjutnya kerugian materiil lainnya adalah biaya biaya pengeluaran untuk keperluan sanggahan, sanggah banding dan jaminan sanggahan banding (vide Bukti P-10 dan P-11, P-15 s/d P-18, P-26 s/d P-28) serta pengeluaran biaya transportasi, konsumsi, akomodasi selama proses tahapan tahapan pelelangan yang menyita waktu selama 221 (dua ratus dua puluh puluh satu ) hari, dan kerugian materiil semakin bertambah dengan adanya pengeluaran biaya - biaya lain sehubungan dengan adanya gugatan perkara aquo yaitu biaya konsultasi hukum serta biaya literatur  untuk pembuatan gugatan perkara aquo oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum yang selama persidangan tingkat pertama memilih untuk beracara secara langsung di pengadilan; Bahwa selain mengalami kerugian materiil, atas perbuatan melawan hukum PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut tentunya telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira , yaitu kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan lain yang lebiih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah menguras banyak waktu, tenaga serta pikiran , dan selaku pemilik perusahan, tentunya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik, dan telah berdampak secara psikologis sehingga mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup dan lain lain. Selain itu perbuatan melawan hukum PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV tersebut bisa “membunuh” eksistensi perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selama jangka waktu lima tahun kedepan hingga berakhirnya jabatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Daerah; Bahwa sehingga adalah alasan yang keliru dan tidak mendasar  apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan maupun dalam repliknya,  jelas bahwa yang dimaksud akan ganti rugi yang diharapkan oleh Penggugat adalah ganti rugi konpensasi (compensatoty damages) yang merupakan ganti kerugian yang benar benar dialami oleh pihak korban atas suatu perbuatan hukum , karena sebagaimana yang termuat dalam gugatan maupun replik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT secara jelas  jelas yang diharapkan akan diterima adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman, ganti rugi aktual, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental serta ganti rugi yang akan datang;

119

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut “ juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Bahwa selanjutnya sebagaimana juga ketentuan Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerdata menyatakan sebagai berikut : “ Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan keadaan “ Bahwa telah menjadi yuriprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI bahwa Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian akan menetapkan berdasarkan keadilan sosial (social jucitice) jucitice) dan keadilan moral (moral justice), justice), dan dalam hal ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan besarnya ganti rugi materiil dan immateriil sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut telah dimintakan oleh pihak Penggugat; Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI , sebagai berikut : Putusan MARI RI RI No : 610 610 K/Sip/1968 tanggal tanggal 23 Mei 1970, yang menyatakan bahwa :“ hakim berwenang menetapkan ganti rugi yang sepantasnya harus dibayar, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian yang dalam jumlah yang tak pantas “; •

•

•

Putusan MARI No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 , yang menyatakan bahwa : “ Besarnya  jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak ”; Putusan MARI No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, yang menyatakan bahwa “ Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran ”; ”;

Bahwa sebagai otoritas yang mendapatkan amanat untuk melindungi masyarakatnya, PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV seharusnya berdiri paling depan untuk membela masyarakatnya dan bukan sebaliknya menjerumuskan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya ke dalam jurang kesusahan, sehingga sangatlah tepat dan benar  apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan keadilan sosial (social jucitice) jucitice) dan keadilan moral (moral justice) justice) telah memberikan pertimbangannya dengan dengan menetapkan menetapkan ganti rugi materiil dan immateriil yang sepatutnya dan sepantasnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Bahwa oleh karena itu, maka pada point ini, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan hal. 112 paragraf ke-6 (enam) sampai dengan hal. 113 paragraf ke-1 (satu); Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka hal itu telah membuktikan yang mana alasan – alasan keberatan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, adalah sebuah alasan yang tidak mendasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada; Bahwa sehingga alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, V , pada point ini sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

120 

Bahwa berdasarkan tanggapan - tanggapan atas alasan – alasan keberatan dan penolakan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V tersebut diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard); Dalam Pokok Perkara 1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard); 2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada Perkara No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD tanggal 26 Juli 2012; 3. Menghukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONVENSI 1. Menolak gugatan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard); ontvantkelijkverklaard); 2. Menyatakan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Subsider : Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih. je rnih.

Hormat Kami,

TERBANDING I semula PENGGUGAT I

NOVRY M. DOTULONG, ST

TERBANDING II semula PENGGUGAT II

MARCHEL H. DOTULONG

121