Skip to search.
New User? Register Sign In Help Get new Yahoo! Mail apps Mail Yahoo! Yahoo! Asia Groups
Search Web inkindokaltim · Inkindo Kaltim Messages
Messag Search: Advanced PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTANSI DENGAN P OLA KEMITRAAN KONSORSIUM/A Reply
Topic List
< Prev Topic |
< Prev Message | Next Message >
Sat 5:4
PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTANSI DENGAN POLA KEMITRAAN KONSORSIUM/ASSOCIAT E Oleh : Kelompok Kerja Perpajakan Inkindo (Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, Ir. Reza Abidin, Msc.)
Ari
PENDAHULUAN Mes
h
to
e
Usaha Jasa Konsultansi menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1999 dan Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu usaha Layanan Jasa Keahlian Profesional dalam bidang Konstruksi dan Bidang Non Konstruksi (Jasa Pelayanan Profesi lain). Dari pengertian tersebut diatas tentang Usaha Jasa Konsultansi dirumuskan bahwa Usaha Jasa Konsultansi adalah layanan untuk pencapaian sasaran tertentu dengan output bentuk piranti lunak yang disusun sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan . Dari pengertian dan rumusan secara umum, Usaha Jasa Konsultansi adalah usaha jasa layanan (services) dan hal ini tentunya sangat berbeda denganusaha dengan usaha pengadaan barang dan pelaksana (kontraktor) yang produk akhir adalah barang (goods). (goods). Dalam dunia usaha acapkali dijumpai suatu kondisi dimana untuk melaksanakan pekerjaan, satu entitas usaha perlu melakukan kemitraan dengan entitas usaha lainnya dengan pertimbangan antara lain adalah peningkatan kemampuan dalam penanganan pekerjaan tersebut. Untuk Usaha Jasa Konsultansi, kemitraan antar entitas usaha dalam menangani suatu pekerjaan bidang layanan (services) dikenal dengan berbagai sebutan antara lain Konsorsium atau Associate dengan kriteria :
1. Kemitraan hanya diperuntukkan untuk 1 (satu) kontrak pekerjaan dengan pengguna jasa. 2. Tidak ada penggabungan entitas secara hukum. 3. Bersama-sama secara aktif untuk menghasilkan 1 (satu) produk jasa layanan (services). 4. Batas waktu kemitraan adalah sama dengan batas waktu dalam kontrak kerja dengan pengguna jasa. 5. Semua entitas hukum dalam kemitraan disebutkan sebagai unsur penyedia jasa dalam kontrak pekerjaan sehingga menurut rumusan FIDIC (Federasi Konsultan Teknik Seluruh Dunia) disebutkan bahwa Consortium/Associat e bersifat “jointly and severally responsible― responsible― . 6. Karena tidak ada pembentukan entitas hukum yang baru, maka semua entitas tersebut bersama-sama menunjuk salah satu perusahaan konsultan sebagai Ketua Konsorsium/Associat e sebagai Lead Firm yang diberi kuasa untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota Konsorsium/Associat e terhadap pengguna jasa maupun terhadap pihak-pihak lain yang terkait. 7. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan, semua entitas Konsorsium/Associat e bersama-sama menghasilkan 1 (satu) produk layanan jasa konsultansi sesuai kontrak dengan penyedia jasa dan tidak terjadi penyerahan jasa layanan antar anggota Konsorsium/Associat e. 8. Pelaksanaan peran, tanggung jawab dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dan proporsional diantara anggota Konsorsium/Associat e yang meliputi antara lain: penyediaan tenaga ahli, sumber dana, pembelian/penyewaan , pengendalian pelaksanaan, dst. nya. Perbedaan antara Konsorsium/Associat e dengan JO/KSO Konsorsium/Associat e
Tidak ada entitas baru. Output berupa layanan / services.
Hanya untuk 1 (satu) Pekerjaan dalam 1 (satu) ikatan kerja dengan pengguna jasa. Batas waktu hubungan ikatan kerja, sama dengan batas waktu ikatan kerja dengan pengguna jasa.
JO/KSO
Bisa membentuk entitas baru. Output antara lain berupa barang dan pengoperasian barang. Bisa lebih untuk 1 (satu) pekerjaan dan lebih dari 1 (satu) ikatan kerja terhadap pihak lain. Batas waktu ikatan kerja dalam batas waktu tertentu selama masa konsensi.
Semua anggota Konsorsium/ Associate tercantum dalam kontrak kerja dengan pengguna jasa.
Anggota JO/KSO dalam kontrak kerja sebagai: 1. Pemilik asset/pihak penyele raan usaha tertentu. 2. Investor yang menyediakan baik seluruh atau sebagian d
Tidak ada penyerahan produk jasa layanan antar anggota Konsorsium/ Associate.
Dalam ikatan kontrak dengan pihak lain tidak semuanya tercantum dalam perjanjian. Terjadi penyerahan asset/barang dan hak operasional dari asset/hak pengelolaan tersebut.
POLA KONSORSIUM/ASSOCIAT E DITINJAU DARI ASPEK PERATURAN PERPAJAKAN 1. Tidak ada pembentukan entitas hukum yang baru, sehingga tidak ada NPWP baru. 2. Semua anggota Konsorsium/Associat e namanya tercantum dalam kontrak sehingga dikategorikan semuanya sebagai Konsultan Utama (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-526/ PJ/ 2000). 3. Tidak terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) diantara sesama anggota Konsorsium/ Associate, sehingga tidak ada yang berstatus Konsultan Lapis Kedua (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP526/PJ/2000) . 4. Secara bersama-sama menghasilkan 1 (satu) produk Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja, sehingga Konsorsium/Associat e ini secara bersama-sama bertindak sebagai Wajib Pungut (WAPU) antara lain PPN, PPH 21, PPH 23 sewa dan Wajib Bayar (WABA) PPH 23 atas penghasilan usaha. PENEGASAN ATAS PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KONSULTAN YANG BER-KONSORSIUM/ ASSOCIATE Ditjen Pajak melalui Surat Nomor: S-505/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal “Penegasan Atas Permasalahan Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi― Konsultansi†• , dalam Surat tersebut tersebut menegaskan menegaskan kepada kepada INKINDO bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, maka: 1. Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh semua anggota konsorsium perusahaan konsultan, ditanggung oleh pemerintah sepanjang semua anggota konsorsium perusahaan konsultan tersebut merupakan konsultan utama. 2. PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh semua anggota konsorsium tidak dipungut sepanjang konsorsium tersebut tidak berbentuk Joint Operation (JO) dan semua anggota konsorsium
perusahaan konsultan tersebut tercantum dalam kontrak sebagai konsultan utama, serta masing-masing anggota konsorsium membuat Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemilik proyek. 3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai nya adalah: a. Joint Operation (JO) dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari JO kepada pemilik proyek harus dibuat Faktur Pajak. c. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari anggota JO kepada JO merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga anggota JO harus membuat Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena pajak kepada JO. PERMASALAHAN YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PERATURAN DI: 1. Ditjen Pajak:
Dalam Surat Nomor: S-505/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 belum disebutkan Penegasan Atas Permasalahan Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi, yang sumber dana nya berasal dari APBD I/II, APBN, BUM N, BUMD, SW ASTA. Bentuk kemitraan Konsorsium/Associat e jasa konsultansi ini secara prinsip bisa dilaksanakan bagi seluruh pengguna jasa. Jadi perlakuan pajaknya secara filosofi mestinya semua juga sama tanpa membedakan asal sumber dana pembiayaan. INKINDO melalui Surat Nomor: 74/SKJ/DPN/I/ 2009 tanggal 21 Januari 2009 dan Surat Nomor: 483/SKJ/DPN/ V/2010 tanggal 11 Mei 2010, juga sudah bertulis surat kepada Ditjen Pajak agar dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah, perlakuan pajak bagi konsultan yang ber-Konsorsium/ Associate, mestinya semua juga sama tanpa membedakan asal sumber dana pembiayaannya. Dalam Surat Nomor: S-505/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tersebut, pemotongan Pajak Penghasilan masih mengacu kepada Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, dan belum mengacu kepada UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor: 51 tahun 2008 serta PP Nomor: 40 Tahun 2009. Pembuatan / pemecahan Faktur Pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak kepada pemilik proyek oleh masing-masing anggota Konsorsium/Associat e, ternyata tidak bisa dilaksanakan karena KPPN belum mempunyai prosedur pembayaran seperti hal demikian.
2. Ditjen Perbendaharaan:
Ditjen Perbendaharaan / KPPN saat ini hanya mempunyai prosedur pembayaran dengan mekanisme satu nomor kontrak kepada satu perusahaan pemberi jasa.
Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) di Ditjen Perbendaharaan sedang membuat / mengembangkan sistem dimana untuk satu nomor kontrak bisa dilakukan pembayaran kepada lebih dari satu perusahaan pemberi jasa melalui Rekening, Faktur Pajak, dan NPWP masing-masing perusahaan tersebut.
USULAN INKINDO 1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan dengan pola kemitraan berbentuk Konsorsium/Associat e, perlu diperjelas tentang Tata Cara dan pengadministrasian dari seluruh kewajiban perpajakannya agar lebih jelas, ringkas, benar, sehingga akan menjadikan Wajib Pajak yang taat, baik dan benar, terutama dalam hal pemecahan / pembuatan Faktur Pajak oleh masing-masing anggota Konsorsium/Associat e. 2. Bahwa bentuk kemitraan Konsorsium/Associat e jasa konsultansi ini secara prinsip bisa dilaksanakan bagi seluruh pengguna jasa tanpa membedakan asal sumber dana pembiayaan, yaitu dapat berasal dari sumber dana APBD I/II, APBN, BUMN, BUMD, SWASTA, HIBAH, LOAN. 3. Peraturan Perpajakan ini hendaknya bisa dilaksanakan / diimplementasikan dengan mudah di lapangan oleh semua pemangku kepentingan.
Reply
< Prev Message | Next Message >
Expand Messages
PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTANSI DENGAN POLA KEMITRAAN KONSORSIUM/A HTML clipboard PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTANSI DENGAN POLA KEMITRAAN KONSORSIUM/ASSOCIAT KONSORSIUM/ASSOCIAT E Oleh : Kelompok Kerja Perpajakan Inkindo (Ir. Nugroho Pudji...
Name/Email
Sort by Da
Arie Sofanie jastekon
Jun 19, 20 5:41 am
< Prev Topic | Next Topic > Messag Search: Advanced Copyright � 2010 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Privacy Policy - Terms of Service - Guidelines - Help
