KLHS Mjk Bab 1 Latar Belakang

Konsep Laporan Akhir

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Perkembangan wilayah yang cepat dan dinamis sangat berdampak pada pengembangan kota-kota

hinterland- nya

maupun

kota-kota

orde

di

bawahnya.

Dampak

dari

perkembangan tersebut adalah pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung program pengembangan kota. Beberapa diantaranya adalah pembangunan sarana permukiman, akses jalan, industri dan perdagangan dan sebagainya. Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman bahwa sistem penataan ruang tersebut adalah merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan / atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Mojokerto didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan wilayah administratif, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan budaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto

I-1


Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan / atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan lokasi peruntukan. Dampak negatif yang paling memungkinkan dari pengembangan wilayah perkotaan tersebut adalah adanya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan isu penting yang tidak dapat ditangani secara parsial dan memerlukan instrumen pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan hal penting lain yang harus dipahami adalah bahwa terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan / atau program (KRP) pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah suatu alat bantu untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dengan melakukan sebuah langkah/tindakan dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program tata ruang dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kata lain KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan Lingkungan Hidup yang tepat dan dilaksanakan


I-2


pada tahapan seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan suatu instrumen yang nantinya dapat dipergunakan untuk memastikan aspek lingkungan telah terintegrasi dalam penyusunan tata ruang. Instrumen tersebut saat ini dikenal dengan nama Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS). Dimana KLHS ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 tahun 2009 adalah suatu proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan atau program (KRP). KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RTRW Kabupaten Mojokerto Apabila dalam KRP RTRW tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi persoalan lingkungan hidup yang berdampak akan terjadi akibat KRP RTRW Kabupaten Mojokerto Tersebut Sebagai upaya dalam menerapkan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengendalian atas kondisi pencemaran lingkungan hidup saat ini, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan Penyusunan KLHS Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan suatu implementasi konsep pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan, pengaturan dan penataan infrastruktur wilayah sehingga akan mempermudah pemerintah dalam proses pengawasan maupun pengendalian terhadap


I-3


dampak lingkungan yang terjadi di kawasan Mojokerto khususnya wilayah perkotaan (Kota Mojosari).

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan Penyusunan KLHS ini dimaksudkan untuk menselaraskan arahan pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah : Menyusun konsep panduan pengelolaan lingkungan hidup akibat pembangunan



infrastruktur pada wilayah potensial terkena dampak pembangunan. Menghasilkan rencana KRP yang berwawasan lingkungan hidup.



1.3.

SASARAN Sasaran dari pada penyusunan KLHS ini meliputi : 1. Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kabupaten Mojokerto. 2. Sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.4.

LINGKUP KEGIATAN

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 5° 31' 45" sampai dengan 5° 52' 0" Bujur Timur dan antara 7° 18' 35" sampai dengan 7 ° 47' 30" Lintang Selatan. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik



Sebelah Timur

: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan



Sebelah Selatan

: Kabupaten Malang



Sebelah Barat

: Kabupaten Jombang

Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat wilayah Ko ta Mojokerto


I-4


1.4.2. Ruang Lingkup Materi Lingkup materi adalah melakukan Penyusunan KLHS Kabupaten Mojokerto ini sebagai berikut : 

Telaah rencana pengembangan wilayah berdasarkan RTRW K abupaten Mojokerto.



Identifikasi permasalahan lingkungan prioritas di wilayah studi, sehingga dapat dilakukan pelingkupan isu potensial / isu pokok



Penggalian data sekunder yang terkait dengan isu pokok yang telah ditetapkan



Penggalian aspirasi, pendapat, dan masukan dari masyarakat dan stakeholder yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan isu pokok yang telah ditetapkan sebagai upaya mengakomodasi segala permasalahan yang ada.

1.5.



Penyusunan KLHS dengan memperhatikan isu pokok yang telah disepakati



Pembuatan Laporan.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan KLHS Kabupaten Mojokerto adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20 09 Tentang Pertambangan. 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11.Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 Tentang : Pengendalian Pencemaran Air.


I-5


12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 14.Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.6.

SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika Konsep Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto akan meliputi 6 (enam) bab, yaitu: Bab 1

Pendahuluan

Bagian ini akan berisi latar belakang penyusunan KLHS, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, landasan hukum, serta uraian sistematika laporan. Bab 2

Konsep, Kebijakan, dan Metodologi KLHS

Bab 2 akan memaparkan konsep-konsep KLHS yang terdiri dari pengertian umum mengenai KLHS, prinsip dasar hingga substansi dari KLHS. Selain itu bab ini juga membahas tentang kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten terutama yang terkait dengan perlindungan dan perencanaan lingkungan hidup serta metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan KLHS ini. Bab 3

Gambaran Umum Wilayah

Menguraikan tentang aspek administrasi, geografis, serta fisik lingkungan Kabupaten Mojokerto, termasuk di dalamnya kependudukan dan fasilitas umum yang dimiliki Kabupaten Mojokerto. Bab 4

Kebijakan Rencana dan Program

Pada bab ini diuraikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, strategi pengembangan kawasan dan sistem jaringan prasarana wilayah.


I-6


Bab 5

Pelingkupan

Bab 5 ini memaparkan proses pelingkupan dan isu strategis hasil diskusi dan analisis data dasar. Bab 6

Telaah Dampak

Pada bab terakhir ini akan diuraikan cara melakukan telaahan dampak sebagai dasar untuk melakukan mitigasi .


I-7

KLHS Mjk Bab 1 Latar Belakang

Recommend Documents