KKS-8 Penetapan Pendidikan & Pelat

KEPUTUSAN DIREKTUR RS BAPTIS BATU  No: 62/15/VIII/SK_DIR_Keb/2013

TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MALAHAYATI

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Malahayati diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan mutu dan keselamatan keselamatan pasien, baik pegawai, mahasiswa, mahasiswa, maupun relawan yang terlibat di dalamnya;

 b. Bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut tersebut diperlukan pendidikan dan latihan; c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b,  perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Malahayati.

MENGINGAT : 1. Undang-UndangRepublik Indonesia No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-UndangRepublik Indonesia Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Baptis Indonesia Nomor SK/YBI/VIII/2009 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu 6. Hospital by Laws RS Baptis Batu. 7. Perjanjian Kerja Bersama RS Baptis Batu dengan SPKUK RS Baptis Batu. 8. Kebijakan Direktur tentang Sumber Daya Manusia. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Malahayati Tentang Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan .

KEDUA

: Lampiran Keputusan Direktur Tentang Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Di Rumah Malahayati Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Diperlukan Perbaikan Maka Akan Dilakukan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di :Batu 15 Agustus 2013 Direktur Rumah Sakit Baptis Batu,

dr. Arhwinda Pusparahaju A., SpKFR., MARS.

Lampiran Surat Keputusan Direktur RS. Malahayati  Nomor :

KEBIJAKAN DIREKTUR TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI RUMAH SAKIT MALAHAYATI A. Kebijakan Umum : 1. Setiap pegawai memperoleh pendidikan dan pelatihan baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) rumah sakit untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya. 2. Setiap pegawai wajib mengikuti diklat yang diadakan oleh rumah sakit. 3. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari pengembangan Sumber Daya Manusia di RS Malahayati melalui peningkatan kompetensi pegawai. 4. Institusi pendidikan professional kesehatan dapat mengajukan permohonan

untuk

mengirimkan mahasiswanya melakukan pembelajaran praktek di RS Malahayati. 5. Rumah Sakit Malahayati dapat juga dipakai sebagai lahan penelitian.

B. KebijakanKhusus : 1. Perencanaan diklat pegawai.

a. Perencanaan pendidikan dan latihan tahunan didahului dengan pengkajian kebutuhan  pelatihan (training need assesment).  b. Rencana pelatihan memperhatikan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan

dan

keselamatan pasien. c. Tiap unit kerja memaparkan perencanaan pendidikan dan pelatihan di dalam TOR unit kerja setiap tahunnya. d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinasikan dengan Bagian Sumber Daya manusia.

2. Pegawai baru mendapatkan pelatihan internal melalui program orientasi pegawai yang ditetapkan sendiri dalan kebijakan direktur tentang program orientasi pegawai.

3. Pengajuan pelatihan a. Pengajuan pelatihan internal harus membuat perencanaan (TOR) pelatihan,laporan  pelaksanaan dan evaluasinya.  b. Dilakukan tindak lanjut atas evaluasi pelatihan yang telah dilakukan. c. Pengajuan pelatihan eksternal (keluar) harus dengan persetujuan direktur. d. Setiap pelatihan eksternal wajib mengaplikasikan pengetahuan yang didapat ke dalam kegiatan pelayanan sehingga pengetahuan itu dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Malahayati. 4.

Kebijakan tentang peningkatan pendidikan formal pegawai : a. Untuk

meningkatkan

jenjang

pendidikan,

pegawai

dapat

mengajukan

 b. Pemberian Ijin melanjutkan pendidikan bagi pegawai didasarkan pada

kebutuhan

 permohonan melanjutkan pendidikan kepada direktur.

 pelayanan dan kemampuan rumah sakit. c. Pegawai yang diijinkan belajar oleh rumah sakit dapat memiliki status ijin  belajar atau tugas belajar, bilamana setelah masa pendidikan selesai tingkat  pendidikan yang baru dapat diperhitungkan dalam kenaikan status

kepegawaian.

d. Pegawai yang ijin belajar maupun tugas belajar mendapatkan surat Keputusan direktur tentang status belajarnya. e. Pegawai yang melanjutkan pendidikan namun tidak memiliki ijin dari direktur, pada saat selesai masa pendidikan tidak dapat diperhitungkan dalam kenaikan status kepegawaiannya.

5. Kebijakan tentang RS Malahayati sebagai lahan praktek mahasiswa : a. Institusi yang hendak mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di RS Malahayati wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan RS Malahayati, mengirimkan berkas  permohonannya disertai kerangka acuan praktik mahasiswa dan metode evaluasinya.  b. Rumah sakit menyediakan pembimbing mahasiswa yang berkualitas untuk menjaga mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien, serta

tetap

pembelajaran

yang optimal bagi mahasiswa. c. Mahasiswa yang belajar praktek wajib mematuhi seluruh peraturan yang ada tentang  praktek mahasiswa di RS Malahayati.

d. Mahasiswa

praktek

mendapat

pembekalan

tentang

keselamatan

pasien,

 pengendalian infeksi, serrta peningkatan mutu pelayanan di RS Malahahayi.

6. Kebijakan tentang penelitian di RS Malahayati a. Pihak luar baik institusi maupun perorangan yang akan melakukan penelitian di RS Malahayati wajib mengajukan permohonan dan proposal penelitiannya.  b. Penelitian di Rumah Sakit Malahayati dapat dilakukan bila tidak akan mengganggu mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan etika penelitian. c. Pertimbangan etik penelitian melibatkan Komite Etik Rumah Sakit Malahayati. d. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitiannya kepada Rumah Sakit Malahayati.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal :

2017

Direktur Rumah Sakit Malahayati,

dr. Muhammad Aktora Tarigan .