Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHAT KESEHATAN AN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008 TENTANG STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Goals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; Menging Men gingat at : 1. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor 4 Tahun Tahun 1984 1984 tentang tentang Wabah Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-U Undang-Undang ndang Nomor Nomor 4 Tahun Tahun 1992 1992 tentang tentang Perumaha Perumahan n dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);


sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor 33 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 1991 1991 tentang tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 9. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 2005 tentang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana



16 Keputusan Keputusan Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 907/Menkes 907/Menkes/SK/VII/ /SK/VII/ 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

Lampiran

17. Peraturan Bersama Bersama Menteri Dalam Dalam Negeri dan Menteri Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Nom omor or

: 852/ 852/Me Menk nkes es/S /SK/ K/IX IX/2 /200 008 8

Tan angg ggal al

: 9 Se Sept ptem embe berr 20 2008 08

18. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007; 19. Keputusan Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 1468/Menkes 1468/Menkes/SK/XII/ /SK/XII/ 2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan : P er ertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT. Kedua Ked ua

: Strateg Strategii Nasi Nasional onal San Sanitas itasii Tota Totall Berba Berbasis sis Mas Masyar yaraka akatt sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketig Ket iga a

: Strat Strategi egi seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud dal dalam am Dik Diktum tum Ked Kedua ua menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total

Keputusan Menteri Kesehatan

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT I.

P EN ENDAHULUAN A. La Lata tarr Bel Belak akan ang g Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka. Services (BHS) di Indonesia Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan 14%, (iv) sebelum memberi makan bayi 7%, dan (v) sebelum menyiapkan makanan 6 %. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian



peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Tahun 2004 ñ 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

3.

ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. 4. Cuci Cuci Tang Tangan an Pak Pakai ai Sab Sabun un adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. 5. Pengelolaa Pengelolaan n Air Air Minum Minum Ruma Rumah h Tangg Tangga a yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.

Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melakukan uji coba implementasi Community Led Total Sanitation (CLTS) Sanitation (CLTS) di 6 Kabupaten pada tahun 2005, dilanjutkan dengan pencanangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 di Sumatera Barat serta pencanangan kampanye cuci tangan secara nasional oleh Menko Kesra bersama Mendiknas dan Meneg Pemberdayaan Perempuan tahun 2007.

6. Sa Sani nittas asii tot total adalah kondisi ketika suatu komunitas: ß Tidak buang air besar (BAB) sembarangan. ß Mencuci tangan pakai sabun. ß Mengelola air minum dan makanan yang aman. ß Mengelola sampah dengan benar. ß Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagai lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006 sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai 500 desa. (Depkes, 2007). Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku hygienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi yang baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leading sektor Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasis masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahan perilaku

O p e n De f e c at at io io n Fr Fre e yang selanjutnya disebut sebagai

7. Jamb Jamban an se seha hatt adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 8. Sani Sanittas asii das dasar ar adalah sarana sanitasi rumah tanggayang meliputi sarana Buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. II. ISU DAN DAN TAN TANT TAN ANGA GAN N ß

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air


1. Prinsip Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.


D. Peng Pengelola elolaan an Penge Pengetah tahuan uan (K n o w le le d g e Ma n a g e m e n t ) 1. Prinsip Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.

2. Po Poko kok k Keg Kegia iata tan n ß Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang ß Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah. ß Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

2. Po Poko kok k keg kegia iata tan n ß Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi. ß Meningkatkan kemitraan antar program-progr program-program am pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pemberlajaran sanitasi di Indonesia. ß Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

B. Pen Peningk ingkat atan an Kebu Kebutuh tuhan an 1. Prinsip Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total. 2. Po Poko kok k keg kegia iata tan n ß Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan. ß Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas. ß Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat. ß Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk menfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.

E. Pe Pemb mbia iaya yaan an 1. Prinsip Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar. 2. Pokok kegiatan ß Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri ß Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong). ß Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk f asilitas sanitasi komunal. F.

Pemant Pem antaua auan n Dan Dan Eva Evalua luasi si 1. Prinsip Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi


B. In Indi dika kattor


T IN INGKAT

Output : ß Setiap individu dan komunitas mempunyai akses t erhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF). ß Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga. ß Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air,sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar. ß Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar. ß Setiap rumah tanga mengelola sampahnya dengan benar.

I NS NS TI TITUSI

2. Mengembangk an pengus pengus aha lok lok al untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut 3. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal 4. Memelihara database database status status kesehatan kesehatan yang yang efektif dan tetap ter-update secara berkala Kabupaten

Pemerintah Kabupaten

1. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi yang baru 2. Mengembangkan dan mengimplemen-tasikan m plemen-tasikan k ampany e informas i tingk at k abupaten mengenai pendekatan yang baru 3 . M e n g k o o r d i n a s ik ik a n p e n d a n aa aa n u n t uk uk implementasi strategi STBM 4. Mengembangkan rantai rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten 5. Memberikan dukungan dukungan capacity t y building d ing yang diperluk an k epada s emua ins titus i di kabupaten.

Provinsi

Pemerintah Provinsi

1 . B e r k o o r d i n a si s i d e n g a n b e rb rb a g a i instansi/lembaga instansi/ lembaga terkait tingkat Provinsi dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM 2 . M e n g k o o rd rd i n a si si k a n s e m u a s u m b e r pembiayaan terkait dengan STBM 3. Memonitor perkembangan perkembangan strategi strategi nasional nasional S T B M dan memberik an bimbingan bimbingan y ang diperlukan kepada tim Kabupaten 4. Menginte Mengintegeras geras ik ik an k egiatan egiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM

Outcome : ß

Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

V. PERAN DAN DAN TANGGUN TANGGUNG G JAWAB JAWAB PEMANGKU PEMANGKU KEPENTINGA KEPENTINGAN N TI NG NGKAT

INSTI TU TUS I

PE RA RAN DAN TANGGUNG JAWAB

RT/Dusun/ Kampung

Tim Kerja STBM tingkat RT/Dusun/ Kampung

1 . M e m p e r s i a p ka k a n m a s y a r a ka ka t u n t u k berpartisipasi berpartisip asi (gotong royong) 2. Memonitor pekerjaan pekerjaan di tingkat tingkat masyarakat masyarakat 3 . M e n y e l e sa sa i k a n p e r m a s a la la h a n / ko ko n f l ik ik masyarakat 4. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya, setelah mencapai keberhasilan sanitai total (ODF) di lingkungan tempat tinggalnya 5. Membangun kapasitas kapasitas kelompok kelompok pada pada lokasi lokasi

P ER ERAN DAN TANGGUNG JA JAWAB



VI.. PE VI PENU NUTU TUP P Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mengandung strategi nasional yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian daripada Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPLBM). Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses sanitasi, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penetapan strategi dalam pedoman ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat lebih terarah dan terukur. Strategi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan yang sesuai spesifik lokal serta memicu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan, peningkatan penyediaan, dan pengelolaan pengetahuan dalam akses sanitasi serta perilaku masyarakat yang higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perilaku higienis masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi khususnya serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

MENTERI KESEHATAN,

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASY MASYARAKAT ARAKAT

MINISTER OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

CHAPTER I INTRODUCTION A. BACK BACKGR GROU OUND ND Indonesia still faces great challenges in relation to water, hygiene and sanitation. Study of the Indonesian Sanitation Sector Development Program (ISSDP) in 2006 showed that 47% of the populations still defecate at rivers, fields, pools, gardens and other open places. Based on a study of Basic Human Services (BHS) in Indonesia in 2006, the percentage of people washing their hands (i) after defecating was 12%; (ii) after cleaning feces of babies and children under-five 9%, (iii) before taking meals 14%; (iv) before feeding babies 7%; and (v) before preparing meals 6%. Another BHS study on household water treatment shows that 99.20% of Indonesian people boil water to get drinking water but apparently 47.50% of the water still contains Escherichia coli . Such a condition contributes to the high incidence of diarrhea in Indonesia. The 2006 national diarrhea incidence was reported to be 423 per one thousand people at all ages and 16 provinces had Extraordinary Incidences (KLB) of diarrhea with a Case Fatality Rate (CFR) of 2.52. Such a condition can be controlled through an integrated intervention adopting total sanitation approach. This was proved by a WHO study in 2007 which indicated that diarrhea incidence could be reduced by 32% through improving peopleís access to basic sanitation, 45% through washing hands with soap, and 39% through safely treating water in households. In addition, by integrating the three behavioral interventions, the diarrhea


As a follow-up, CLTS has been replicated in various locations by many government and non-government institutions, leading to a behavioral change so that 160 villages were declared to be ODF in 2006 and 500 villages were declared to be ODF in 2007 (MoH, 2007). Old implementation of sector-based approach and hardware subsidy were not successful to increase peopleís access to sanitation and change their hygienic behavior. In this regard, it is necessary to establish a NATIONAL STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION (CBTS/STBM) led by the Ministry of Health which involves cross-sectors with their own task, subject, and function by focusing on 5 (five) pillars for peopleís hygiene and sanitation behavior changes. B. AIM AIM AND AND OBJE OBJECT CTIVE IVES S This National Strategy for Community-Based Total Sanitation is used for reference in planning, implementing, monitoring and evaluating the community-based total sanitation Program. C. DEFI DEFINI NITI TION ON 1. Comm Community unity-Bas -Based ed Total Total Sanit Sanitation ation,, which is later called CBTS,, is an approach to change peopleís hygiene and CBTS sanitation behavior through community empowerment by employing a triggering method. 2. Commun it ity is a group of people interacting socially on the basis of the same needs and values to achieve a goal. 3. Op Open en Def Defec ecat atio ion n Free Free,, which is later called ODF ODF,, is a condition when every individual in a community does not defecate in


ß ß ß

Manage drinking water and food safely Manage garbage properly Manage domestic liquid waste safely.


3.1. 3. 1.2 2

Incr In crea ease se de dema mand nd a. Principle Create hygienic and sanitary community behavior to achieve total sanitation that is based on community participation and empowerment. b. Ma Main in act activ ivit itie ies s ß Increase the participation of all stakeholde stakeholders rs in planning and implementing the socialization of needs development. ß Raise the community awareness on the consequences of poor sanitation behavior (defecating in the open) followed by triggering the community for behavior change. ß Build the community capacity to choose specific technology, materials and costs of improved sanitation facilities. ß Develop natural leader in the community to facilitate community behavior change triggering. ß Develop a reward system for the community to improve and maintain the sustainability of total sanitation.

3.1. 3. 1.3 3

Impr Im prov ove e su supp pply ly a. Principle ß Increase the availability of appropriate sanitation facilities that meet the communityís needs. b. Main Activities ß Increase local private production capacity to provide sanitation facilities with appropriate technology, affordable and of good quality (meet

8. Impr Improv oved ed latr latrin ine e is an effective sanitation facility to break a disease transmission link. 9. Ba Basic sic san sanit itat ation ion refers to household sanitation facilities including latrines, garbage and domestic liquid waste management facilities. CHAPTER II ISSUES AND CHALLENGES ß

ß

ß

The challenges of sanitation development in Indonesia are sociocultural issues and practices of open defecation particularly in water bodies which are also used for washing, bathing and other hygienic purposes. Poor sanitation is one of the causes for 19% or 100,000 deaths of children under 3 years old per annum associated with diarrhea and an economic loss representing 2.3% of the Gross Domestic Product (World Bank study, 2007). Under Law Number 32 Year 2004, it is the authority of local governments to address sanitation issues but no significant progress has been made so far. Therefore, local governments should provide support through their policies and budgets. CHAPTER III NATIONAL STRATEGY


ß

3.1.5

3.1.6

Integrate the total sanitation approach into educational curricula.

Financing a. Principle Do not provide subsidies for basic sanitation facilities b. Ma Main in act activ ivit itie ies s ß Explore and encourage the communityís potential to build their own sanitation facilities. ß Develop social solidarity (community self-help) ß Subsidies may only be provided for communal sanitation facilities. Monitoring and evaluation a. Principle Involve the community in monitoring and evaluation b. Main activities ß Monitor activities that are conducted within and by the community ß Local Governments together with the local communities develop monitoring and data management system ß Optimize the use of monitoring results from other similar activities ß The Central Government and Local Governments develop a gradual monitoring system.

CHAPTER IV DEVELOPMENT OF WORK PLAN AND INDICATORS


Outcomes: ß Reduction of diarrhea incidence and other environment-borne diseases in relation to sanitation and behavior. CHAPTER V ROLE AND RESPONSIBILITY OF STAKEHOLDERS Level

Institutions

Functions a nd nd R es esponsibilities

RT/Hamlet/ Kampong

CBTS W orki orking ng Teams at RT/Hamlet/ Kampong Levels

1 . P r e p a re re t h e c o m m u n i t y t o p a r t i c ip ip a t e (community self-help) 2. Monitor work at community level level 3. Resolve problems/conflict problems/conflictss in the community 4. Support/motivate other communities after after achieving total sanitation (ODF) in their neighborhood 5. Build the capacity capacity of groups in the CBTS locations 6. Rais e awarenes awarenes s and inc rease rease demand 7. Intr Introduce oduce technology technology options options 8. Have clear implementati implementation o n and exit strategy strategy

Village

Village CBTS Working Team

1. F orm a v illage illage fac ilitation ilitation team team whic h members consist of village cadres, cadres, teachers etc to facilitate facilitate comm unity movements. This team will develop village plans, monitor their work and have a connection with village authorities. 2. Monitor the the work of CBTS triggerin triggeringg cadres and provide necessary guidance 3. Tak Takee over current current operation operation and maintenance (O&M) and be responsible to its superior 4. E ns ure equity in all c ommunity lay ers , particularlyy sensitive groups. particularl


Level District Provincial

National

Institutions

Functions a nd nd R es esponsibilities

District Government 1 . C o o r d i n a t e w i t h v a r i o u s re re l a t e d Provincial Government agencies/institutions at Provincial Level and agencies/institutions develop integrated program for all CBTS activities 2. Coordi Coordinate nate all CBTS-related a ted financing financing sources sources 3. Monitor the the progress progress of the the CBTS National Strategy and provide necessary guidance to the D istrict Team Team 4. Integrate existing hygienic and sanitation activities into into the CB TS Strategy 5 . O r g a n iz iz e e x c h a n g e o f k n o w le le d g e / experiences between district districtss National Government

1 . C o o r d i n a t e w i t h v a r i o u s re re l a t e d agencies/institutions at National Level and develop integrated program for all CBTS activities 2. Coordi Coordinate nate all CBTS-related a ted financing financing sources sources 3. Monitor the the progress progress of the the CBTS National Strategy and provide necessary guidance to the Provincial Team 4. Integrate existing hygienic and sanitation activities into into the CB TS Strategy 5 . O r g a n iz iz e e x c h a n g e o f k n o w le le d g e / ex perienc es between dis tric ts and/or provinces and between countries.


CHAPTER VI CLOSING With Godís blessing and mercy, this National Strategy for CommunityBased Total Sanitation (CBTS/STBM) can be completed. This strategy is based on and complements the National Policies on Water Supply and Community-Driven Environmental Sanitation (AMPL-BM). This strategy is expected to be used for reference in planning, implementation, guidance and assessment of the efforts in improving access to sanitation by both the central and local governments. This strategy is prepared in such a way that the outputs will be more appropriate and measurable and it can be used as the basis for making locality-specific policies. We really appreciate the contributions from those involved in the preparation of this strategy. Of course, this strategy will serve its purpose if all stakeholders work hard to implement it. This strategy is expected to trigger the creation of a conducive environment, environment, increase in demand, increase in supply, knowledge management on access to sanitation and communityís hygienic behavior. This National Strategy for Community-Based Total Sanitation will hopefully improve the communityís hygienic behavior and increase access to sanitation facilities in particular and community degree of health and welfare in general.

Established in Jakarta



CONTENTS

NATIONAL STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION (CBTS)

CONTENTS .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... I.

i

INTRODUCTION .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

1

A. BAC BACKGR KGROUN OUND... D....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

1

B. AIM AND OBJE OBJECTI CTIVES....... VES........... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

3

C. DEF DEFINI INITION TIONS... S....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

3

II.. II

ISSU IS SUES ES AND AND CHA CHALL LLEN ENGE GES S.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

4

III.

NATIONAL STRATEGY STRATEGY.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

5

A. Cre Create ate a condu conduciv cive e envir environm onment ent .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

5

B. Inc Increa rease se demand .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

5

C. Imp Improv rove e sup supply.... ply........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

6

D. Kno Knowle wledge dge Manag Manageme ement nt .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

6

E. Fin Financ ancing.. ing...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

7

F. Mon Monito itorin ring g and Evaluat Evaluation.. ion...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......

7

IV. DEVELOPMENT OF WORK WORK PLAN AND INDICA INDICATORS TORS....... A. WOR WORK K PLA PLAN..... N......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

7 7



CONTENTS

NATIONAL STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION (CBTS)

CONTENTS .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... I.

i

INTRODUCTION .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

1

A. BAC BACKGR KGROUN OUND... D....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

1

B. AIM AND OBJE OBJECTI CTIVES....... VES........... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

2

C. DEF DEFINI INITION TIONS... S....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

2

II.. II

ISSU IS SUES ES AND AND CHA CHALL LLEN ENGE GES S.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

3

III.

NATIONAL STRATEGY STRATEGY.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

3

A. Cre Create ate a condu conduciv cive e envir environm onment ent .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

3

B. Inc Increa rease se demand .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

4

C. Imp Improv rove e sup supply.... ply........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

4

D. Kno Knowle wledge dge Manag Manageme ement nt .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....

4

E. Fin Financ ancing.. ing...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...

5

F. Mon Monito itorin ring g and Evaluat Evaluation.. ion...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......

5

IV. DEVELOPMENT OF WORK WORK PLAN AND INDICA INDICATORS TORS....... A. WOR WORK K PLA PLAN..... N......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... ..

5 5

MENTERI KESEHATAN

MINISTER

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

OF

HEALTH

KEPUTUSAN MENTERI KESEHAT KESEHATAN AN

MINISTER OF HEALTH DECREE

REPUBLIK INDONESIA

NUMBER 852/2008

NOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008

TENTANG

NATION AL STRATEGY F OR

S TRA TRATE TEGI GI NASI ONAL

COMMU OMMUNI NI TY

S ANITASI TOTA TOTAL L

BASED

BERBA ERBASI SI S

TOTAL

MASYAR ASYARAKAT AKAT

S ANI TA TATION TION

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Recommend Documents