PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
pedoman Penyusunan Perencanaan Sdm Kesehetan
pedoman Penyusunan Perencanaan Sdm Kesehetan
Full description
Perencanaan SDM Kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatanDeskripsi lengkap
kmk
pedoman perencanaan sdmDeskripsi lengkap
SOP Penyusunan Dan Perencanaan SDM
SOP Penyusunan Dan Perencanaan SDM
Full description
Full description
sk
sk
Full description
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81/MENKES/SK/I/2004 TENTAN G PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHA KES EHAT TAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT MENTERI KESEHATAN KESEHATAN REPUBLIK REP UBLIK INDONESIA Meni!"n# :
a. bahwa bahwa dalam dalam upaya upaya mewuj mewujudk udkan an pemba pembangun ngunan an nasional berwawasan kesehatan menuju Indonesia Sehat pada Tahun 2010, perlu didukung oleh sumber daya manusia b. bahwa untuk melaksanak melaksanakan an perencanaan perencanaan sumber daya daya manusi manusia a keseh kesehata atan n perlu perlu adanya adanya suatu suatu pedoman yang ditetapkan dengan eputusan !enteri
Men#in#"$ :
1. "ndang "ndang#und #undang ang $omor $omor : 2% Tahu Tahun n 1&&2 tentan tentang g esehatan '(embaran $egara Tahun 1&&2 $omor : 100, Tambahan (embaran $egara $omor : %)&*+ 2. "ndang#undang "ndang#undang $omor $omor : 22 22 Tahun 1&&& 1&&& tentang -emer emerint intah ah aer aerah ah '(em '(emba bara ran n $ega $egara ra Tahun ahun 1&&& $omor $omor : /0, Tambahan ambahan (embaran (embaran $egara $egara %. "ndang "ndang#und #undang ang $omor $omor : 2* Tahun ahun 1&&& 1&&& tentang tentang -erimbangan euangan antara -emerintah -usat dan aerah '(embaran '(embaran $egara $egara Tahun 1&&& $omor $omor : 1/&, Tambahan (embaran $egara $omor : %/%+ ). "ndang "ndang#und #undang ang $omor $omor : )% Tahu Tahun n 1&&& tenta tentang ng -erubahan "ndang#undang $omor : Tahun Tahun 1&) tentang -okok#pokok epegawaian '(embaran $egara Tahun 1&&& $omor : 1/&, Tambahan (embaran $e ara ara $om $omor or : %&0 %&0 *. -eraturan -eraturan -emerint -emerintah ah $omor $omor : %2 Tahun 1&&/ 1&&/ tentang Tenaga Tenaga esehatan '(embaran $egara Tahun 1&&/ /. -eraturan -eraturan -emerint -emerintah ah $omor $omor : 2* Tahun 2000 2000 tentang tentang ewenang ewenangan an -emerintah -emerintah dan ewenang ewenangan an -ropinsi -ropinsi sebagai sebagai aerah tonom tonom '(embaran '(embaran $egara $egara Tahun 2000 $omor : *), Tambahan Tambahan (embaran $egara $omor
. eputusan -residen 3I $omor : Tahun 1&&& tentang 3umpun 4abatan 5ungsional -egawai $egeri Sipil . eputusan !enteri esehatan $omor : 126!enkes6S676 2000 tentang rganisasi dan Tata erja epartemen esehatan &. eputusan !enteri esehatan esehatan $omor : *06!enkes6S676 2000 tentang ebijakan -engembangan Tenaga esehatan Tahun Tahun 2000 8 2010. MEMUTUSKA N Mene$"%&"n -ertama : PEDOMAN
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT'
edua
:
-edoman -enyusunan -erencanaan dimaksud iktum -ertama -ertama sebagaimana sebagaimana terlampir terlampir dalam dalam (ampiran (ampiran eputusan ini.
etiga
:
-edoman dimaksud iktum edua agar digunakan sebagai acuan oleh -emerintah -ropinsi, abupaten6ota, dan 3umah 3umah Sakit Sakit dalam dalam penyus penyusuna unan n perenca perencanaa naan n sumber daya manusia kesehatan.
eempat
:
eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Di$e$"%&"n (i )"&"*$" P"(" $"n##"+, 1 )"n-"*i 2004 MENTERI KESEHATAN D*' ACHMAD SU)UDI
. eputusan -residen 3I $omor : Tahun 1&&& tentang 3umpun 4abatan 5ungsional -egawai $egeri Sipil . eputusan !enteri esehatan $omor : 126!enkes6S676 2000 tentang rganisasi dan Tata erja epartemen esehatan &. eputusan !enteri esehatan esehatan $omor : *06!enkes6S676 2000 tentang ebijakan -engembangan Tenaga esehatan Tahun Tahun 2000 8 2010. MEMUTUSKA N Mene$"%&"n -ertama : PEDOMAN
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT'
edua
:
-edoman -enyusunan -erencanaan dimaksud iktum -ertama -ertama sebagaimana sebagaimana terlampir terlampir dalam dalam (ampiran (ampiran eputusan ini.
etiga
:
-edoman dimaksud iktum edua agar digunakan sebagai acuan oleh -emerintah -ropinsi, abupaten6ota, dan 3umah 3umah Sakit Sakit dalam dalam penyus penyusuna unan n perenca perencanaa naan n sumber daya manusia kesehatan.
eempat
:
eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Di$e$"%&"n (i )"&"*$" P"(" $"n##"+, 1 )"n-"*i 2004 MENTERI KESEHATAN D*' ACHMAD SU)UDI
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT
BAB I' PENDAHULUA N
I'1' L"$"* Be+"&"n# Be+"&"n#
eberhasilan pembangunan di daerah khususnya di abupaten dan ota sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan peran akti9 masyarakat masyarakat sebagai pelaku pelaku pembangunan pembangunan tersebut. leh karena karena itu dalam pertemuan $asional upati dan ;alikota se#Indonesia dalam rangka esentralisasi di bidang kesehatan, tanggal 2 4uli 2000 di 4akarta telah disepakati bahwa peningkatan kualitas kualitas sumb sumber er daya daya manu manusi sia a di aer aerah ah meru merupa paka kan n prio priori rita tas s dala dalam m pelaksanaan pembangunan di daera h.
alam kaitan ini, kebijakan -engembangan S! esehatan yang ditetapkan !enteri esehatan $omor : *0 Tahun 2000 menekankan pentingnya perencanaan S! esehatan. emikian pula rencana Strategi adan --S! menggaris bawahi peran yang penting dari perencanaan S! esehatan.
eputusan !enteri esehatan 3I $o. 00)6!enkes6S6I6200% tentang ebijakan dan Strategi esentralisasi idang esehatan, disebutkan bahwa dalam memantapkan sistem manajemen S esehatan perlu dilakukan peningkatan dan pemantapan perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan dan pemberdayaan pro9esi kesehatan. -engelolaan S! esehatan khususnya perencanaan kebutuhan S! esehatan selama ini masih bersi9at administrati9 kepegawaian dan belum dikelola secara pro9esional, masih bersi9at top down dari pusat, belum bottom up 'dari bawah+, belum sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan nyata di lapangan, serta belum berorientasi pada jangka panjang. iharapkan dalam menyusun perencanaan S! sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu 3encana -embangunan 4angka -anjang esehatan di -ropinsi, abupaten6 ota untuk mengantisipasi masalah#masalah kesehatan yang mungkin akan terjadi, karena S! esehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. -edoman ini diharapkan dapat pula melengkapi epmenkes $o. 1)*6 !enkes6 S6 ?6200% tanggal 10 ktober 200% tentang Standar -elayanan !inimal bidang esehatan di -ropinsi, abupaten6ota serta 3umah Sakit dalam menyusun perencanaan S! esehatan secara menyeluruh 'jangka pendek, menengah, dan panjang+.
I'2' T--"n
Tujuan pedoman ini adalah untuk membantu aerah dalam mewujudkan 3encana -enyediaan dan ebutuhan S! esehatan di daerahnya. -edoman meliputi:
ini
1. -edoman penyusunan rencana penyediaan dan kebutuhan S! di institusi pelayanan kesehatan '3umah Sakit, -uskesmas+. 2. -edoman penyusunan rencana penyediaan dan kebutuhan S! esehatan di wilayah '-ropinsi, abupaten6ota+. %. -edoman penyusunan rencana kebutuhan S! esehatan untuk encana.
I'' Pen#e*$i"n
1. SDM Ke.e"$"n 'Sumber aya !anusia esehatan+ adalah seseorang yang bekerja secara akti9 di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan 9ormal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis
2. Ten"#" Ke.e"$"n adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan6atau keterampilan melalui pendidikan 9ormal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. %. Ke#i"$"n S$"n("* adalah satu satuan waktu 'atau angka+ yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar pro9esinya. ). S$"n("* Be!"n Ke*" adalah banyaknya jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang tenaga kesehatan pro9esional dalam satu tahun kerja sesuai dengan standar pro9esional dan telah memperhitungkan waktu libur, sakit, dll. *. D"$"* S-.-n"n Pe#"3"i adalah jumlah pegawai yang tersusun dalam jabatan dan pangkat dam kurun waktu tertentu yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan 9ungsinya. /. An"+i." Be!"n Ke*" adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu. . Be!"n Ke*" adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan pro9esional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. . S"*"n" Ke.e"$"n adalah tempat menyelenggarakan upaya kesehatan.
yang
digunakan
untuk
&. Pe*en"n""n S&en"*i adalah suatu perencanaan yang dikaitkan dengan keadaan masa depan 'jangka menengah6panjang+ yang mungkin terjadi. 10. 5ISN adalah L"( In(i"$* S$"7 Nee( 65*& indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi6relokasi akan lebih mudah dan rasional.
BAB II DASAR HUKUM DAN POKOK9 POKOK PERENCANAAN SDM KESEHATAN
II'1' D"."* H-&-
asar hukum perencanaan S! kesehatan adalah sebagai berikut : 1. @A3IS#@A3IS BSA3
tentang