KELEBIHAN IDEOLOGI PANCASILA di BANDING IDEOLOGI LAIN – Menurut Soekarno, Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang telah ada. Ia lebih baik (sempurna) dari Declaration of Independence danManifesto Komunis. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun n egara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya Pandangan Soekarno yang demikian ini merupakan pengulangan dari apa yang pernah ia ucapkan pada Pidato 1 Juni, Hari Lahirnya Pancasila. Bukti bahwa ideologi pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa : Pertama, sila Ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, dengan kata lain ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta ada kebebasan untuk berpindah agama (keyakinan)nya. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan-pun, karena toleransinya yang sudah menjadi sifat bangsa Indonesia, mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka me nerima sila Pertama ini. Kedua, Nasionalisme Indonesia (maksudnya sila ke-3 dari Pancasila) bukanlah chauvinisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain (bandingkan dengan ideologi imperialisme dan kapitalisme). Di Barat, Nasionalisme berkembang sebagai kekuatan agresif yang mencari daerah jajahan demi keuntungan ekonomi nasionalnya. Di Asia, Afrika, da n Amerika Latin nasionalisme adalah gerakan pembebasan, gerakan protes terhadap penjajah akibat penindasan Barat. Ketiga, Internasionalisme (maksudnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Keempat, demokrasi (maksudnya sila ke-4 dari Pancasila) telah ada sejak dahulu di bumi Indonesia meskipun bentuknya beda dengan demokrasi yang ada di Barat. Demokrasi di Indonesia mengenal tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Kelima, Keadilan Sosial. Pada sila ini terkandung maksud untuk k eadilan dan kemakmuran sosial, jadi bukan keadilan dan kemakmuran individu. Hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Sebagai bukti bahwa (ideologi) Pancasila mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Soekarno mengajak semua unsur (golongan) yang ada di Indonesia dalam pidatonya itu. Mereka yang ikut di belakang Soekarno pada waktu itu adalah: para pejabat tinggi dan para politisi. Mereka terdiri atas para panglima militer, ulama besar dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Ada pimpinan Partai Komunis Indonesia, ada perwakilan dari golongan Katolik dan Protestan, dan ada pula s ejumlah pimpinan dari golongan nasionalis (PNI dan lain -lain). Diikutsertakan dalam delegasi ke SU PBB i tu adalah wakil buruh, tani, wakil golongan perempuan, dan wakil g olongan cendekiawan. Mengingat Pancasila, terutama demokrasi yang menitikberatkan musyawarah-mufakat, yang t idak ada dalam demokrasi Barat, maka Soekarno mengajak supaya bangsa-bangsa di dunia mengikuti ideologi Pancasila. Demikianlah kata Soekarno dalam sidang itu, ‘Cara musyawarah ini dapat dijalankan, karena wakil-wakil bangsa kami berkeinginan agar cara-cara itu dapat berjalan….. semua menginginkannya, karena semuanya menginginkannya menginginkannya tercapainya tujuan jelas dari Pancasila, dan tujuannya
yang jelas itu ialah masyarakat adil dan m akmur.’ Dewasa ini, alih-alih Pancasila bisa diterima bangsa-bangsa di dunia, nasib ideologi Pancasila pun di dalam negeri masih dalam pertaruhan. Penyelewengan terhadap Pancasila mulai kentara di era Orde Baru. P ancasila telah dijadikan instrumen politik
untuk menjaga status quo. Pancasila telah dijadikan asas tunggal. Yaitu satu-satunya asas yang menjadi dasar untuk hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam asas Politik. Pancasila kemudian dijadikan tafsir yang bersifat monolitik, direktif, kaku, dan berorientasi ‘menghukum’ lawan-lawan politik pemerintah. Ada usaha, memang, untuk mengembalikan Pancasila berikut tafsirnya, sesuai dengan semangat para pejuang kemerdekaan, Pancasila yang dikehendaki Soekarno, Pancasila yang ditawarkan ke Sidang Umum P BB 30 September 1960. Tetapi, kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi ketika Soekarno masih berkuasa. Indonesia sekarang, bahkan mulai Orba berkuasa, sudah dicengkram oleh kekuatan Neoliberalisme (penjajah baru yang lebih masif dan canggih dibandingkan dengan nenek moyangnya, Imperialisme dan Kapitalisme). Kelebihan Lainya : pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 1.
Pancasila adalah ideologi bangsa indonesia dan berbeda dengan ideologi bangsa lain. kelebihan ideologi pancasila adalah sesuai dengan kebudayaan dan pola pikir bangsa indonesia sehingga dalam pengaplikasiannya tidak diperlukan lagi proses pengadaptasian sebagaimana yang terjadi ketika ideologi NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) dikemukakan oleh presiden Sukarno
2.
Pancasila adalah ideologi yang merupakan kristalisasi dari nilai nilai yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia. Seperti kebiasaan gotong royong. Selain itu negara kit a terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda, jadi diperlukan sebuah pemersatu bangsa, yaitu Pancasila, yang mengandung sila ke - 3 Persatuan Indonesia. Jadi sangat cocok bagi bangsa Indonesia.
3.
ATHG ; Nentuk-bentuk ATHG antara l ain adalah ATHG terhadap keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Alt ernatif cara penanggulangannya terhadap ATHG yang dapat dilakukan adalah: 1. Operasi int elijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal detek si dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas; 3. Pengkajian, analisis intelijen p erkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas; serta 4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.
Penjelasan AGHT Ancaman : Hal / usaha yg bersifat mengubah kebijakan dan dilakukan scr konsepsional, kriminal & politis Tantangan: Hal / usaha yang bersifat menggugah kemampuan Hambatan : Hal / usaha yg berasal dr diri sendiri, melemahkan/menghalangi dan tak konsepsional Gangguan : Hal/usaha yg berasal dr luar, melemahkan/ menghalangi dan tak konsepsional 4.
KARAKTERISTIK PANCASILA Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai deologi egara, yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain. Karakteristik ini berhubungan engan sikap positif bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Adapun karakteristik tersebut dalah: Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausaprima. Oleh karena itu sebagai umat y ang berTuhan, adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ialah penghargaan kepada sesama umatmanusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagaiumat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan eradab. Adil dan beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas
dasar perlakuan ini maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusaiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerja sama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa, lebih ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Ini idak berarti kehidupan pribadi itu diingkari. Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pri badi itu kepentingan bangsa dikorbankan. Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. H al ini sesuai dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.Kelima adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau.Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. itulah sebabnya disarankan agar seluruh masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan. Demikian secara pokok karakteristik dari Pancasila. Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, karena Pancasila itu merupakan suatu ke satuan,keutuhan yang saling berkaitan.
&. NILAI NILAI PANCASILA A. PENGERTIAN NILAI Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas ti dak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. B. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai- nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ke tuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Makna Nilai dalam Pancasila
a. Nilai Ketuhanan Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa i ndonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. b. Nilai Kemanusiaan Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadar an sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. c. Nilai Persatuan
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan mengharg ai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia.. d. Nilai Kerakyatan Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat k ebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. e. Nilai Keadilan Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat i ndonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. A gar dapat bersifat operasional dan eksplisit, per lu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. 9. GENERASI MUDA PANCASILA Akhir-akhir ini mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan wawasan kebangsaan generasi muda. Banyak momentum mengangkat hal tersebut. Saat peringatan hari Pancasila 1 Juni 2011, ada kebutuhan untuk mengaktulisasikan, merevitalisasi, dan memantapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu rumusan hasil kongres Pancasila ke III di Surabaya 31 Mei – 1 Juni 2011 adalah dengan melibatkan generasi muda sebagai subyek pengembang nilai-nilai Pancasila. Generasi muda diharapkan memberikan peran dan kontribusinya yang kelak juga akan menjadi aktor pembangunan nasional di masanya. Terhitung sejak reformasi, Pancasila tidak terdengung seperti saat pemerintahan orde baru berkuasa. Saat ini, Pancasila mulai didengungkan kembali sejalan dengan ‘hilangnya’ nilai-nilai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat
orde baru, nilai-nilai perekat itu berfungsi mengendalikan kehidupan. Kalaupun ada tatanan yang tidak berfungsi, maka mekanisme mengembalikannya segera berjalan dan tatanan kembali berfungsi. Saat ini, mekanisme pengembalian agak kesulitan berjalan, kecenderungannya merubah tatanan dan mencari keseimbangan baru yang belum teruji. Itulah mengapa sebagian orang menyebut reformasi masih belum sel esai, masa transisi belum usai, perubahan masih terus terjadi. Ada tiga faktor penting mengapa tatanan baru tidak segera stabil. Pertamaglobalisasi. Globalisasi ekonomi (termasuk politik, IT, modernisasi) sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi nasional dan menciptakan ketergantungan. Kepentingan politik ekonomi global mempengaruhi dan mempercepat dinamika kebijakan ekonomi nasional. Celakanya, modal iptek nasional belum kuat sehingga ekonomi nasional hanya menjadi manut ekonomi dunia (transaksi berjalan mengarah defisit). Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi lebih berorientasi pasar. Keduademokratisasi. Demokratisasi telah memberi ruang yang lebar bagi saluran aspirasi. Ironisnya hal ini dimanfaatkan secara bebas tanpa melihat kepentingan nasional yang lebih besar. Munculah fenomena kecenderungan disintegrasi, primordialisme berlatar agama, sekedar berbeda, atau mismanajemen konflik di DPR. Ketiga hak asasi manusia (HAM). Isyu HAM telah berkembang dan dimanfaatkan melebihi kewajiban asasi manusia (KAM). Peran media massa sangat bebas dan melanggar nilai-nilai luhur bangsa. Atas nama HAM, muncul organisasi-organisasi baru untuk melawan institusi masyarakat dan negara. Tiga faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tatanan kehidupan nasional. Yang diperlukan saat ini adalah lahirnya manusia Indonesia yang berkualitas. Mereka ini yang akan mengawal berfungsinya tatanan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengendalikan tiga faktor di atas. Mampukah ini terjadi? Tentu saja mampu dan bisa. Menurut Hasibuan (2003), manusia Indonesia memiliki potensi ²illahiyah². Potensi itu mendasari manusia untuk mengalami pembelajaran, yang disertai kearifan untuk mengelola isi dan potensi geografi, demografi dan sumber kekayaan alam (SKA). Pembelajaran ini yang akan menghasilkan ketahanan nasional sekaligus menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas.
Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa telah membudaya di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermin dalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat (Poespowardojo dan Hardjatno, 2010). Dalam kehidupannya, manusia Indonesia membina hubungan secara harmonis antar manusia, dengan lingkungan dan Tuhan. Pancasila sebagai landasan ideologi negara diangkat dari nilai-nilai luhur adat istiadat, budaya dan religi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang serta diyakini kebenarannya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara dilandasi dan menggunakan sumber nilai, norma dan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dari Pancasila. Generasi muda adalah tumpuan upaya implementasi dan pemantapan nilai-nilai Pancasila, pembinaan nasionalisme atau wawasan kebangsaan. Generasi muda mampu menyerap proses transformasi nasionalisme sesuai perkembangan jiwa dan idealisme (Pokja Padnas, 2010). Menurut Rajasa (2007), generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses. Pertama, pembangun karakter (character builder ). Generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Kedua, pemberdaya karakter (character enabler ). Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. Ketiga, perekayasa karakter (character engineer ). Generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positi f bangsa sesuai perkembangan jaman. Generasi muda adalah juga andalan bagi tumbuhnya nasionalisme melalui entrepreneurhip. Generasi muda berperan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Rajasa, 2007), dan proses pembelajaran kompetensi kewirausahaan. Menurut Ciputra, kompetensi kewirausahaan bukanlah ilmu magic. Generasi muda dapat mempelajarinya, dengan memberi kesempatan (opportunity creator ), menciptakan ide-ide baru (inovator ) dan berani mengambil resiko ( calculated risk taker ). Peran lembaga perguruan tinggi adalah: (i) internalisasi nilai-nilai kewirausahaan, (ii) peningkatan ketrampilan ( transfer knowledge ) dalam aspek pemasaran, finansial, dan teknologi; dan (iii) dukungan berwirausaha ( business setup) (Vallini and Simoni, 2007). Nasionalisme generasi muda Cina berhasil tumbuh dan menggerakkan perekonomian (MLSS-ILO, 2006; Byham, 2010) sehingga membawa Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru (Garnaut, 2009) dan menciptakan konstelasi geopolitik regional (Bosworth, 2006). Generasi muda Singapura bahkan telah menunjukkan nasionalisme ‘berkarakter global’ sehingga dapat berperan dalam ekonomi global (Kluver and Weber, 2003). Secara umum, meningkatnya nasionalisme melalui peran entrepreneur dari generasi muda sangat diharapkan untuk membangun perekonomian nasional. Peran mereka dalam lingkungan masyarakat madani akan menjadi penggerak utama prime mover pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini pada gilirannya menghasilkan akselerasi peningkatan pembangunan, daya saing daerah, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional dalam seluruh gatra. Generasi muda yang berkualitas akan menjadi pengawal berjalannya fungsi-fungsi tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Vila Bukit Sengkaling, 21 Juli 2011 TAMBAHAN Pancasila sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Lebih dari itu, P ancasila juga membuat Indonesia ada, dan besar kemungkinan dapat membantu bangsa yang majemuk ini tetap ber tahan dan berkembang sampai waktu yang lama. Pengetahuan sejarah dapat menyadarkan generasi sekarang tentang besarnya jasa para pendiri negara, terutama Bung Karno, yang telah mewariskan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kini, kembali pada pertanyaan awal kita, mengapa ada anggapan bahwa Pancasila tidak r elevan, jawabannya bisa dijelaskan dengan kalimat negatif, yaitu karena makna Pancasila ya ng paling mendasar dan sangat penting sebagai nalar publik sudah semakin sulit dikenali. Orang melihat banyak ajaran yang baik dan luhur dari Pancasila tetapi semua itu tidak ada hubungannya . Doktrin Orde Baru mengatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi, sebab sebagaimana keyakinan integralisme, pemerintah pada dasarnya akan selalu baik hati, dan tidak pernah menyengsarakan rakyatnya. Tidak boleh ada pandangan yang
membedakan antara pemerintah dan rakyat, dan karena itu sistem politik harus dikembangkan sedemikian rupa untuk memastikan masyarakat sipil di bawah kontrol negara. Pancasila sebagai nalar publik lebih dekat dengan demokrasi konstitusional, ketimbang dengan ajaran organisisme atau integralisme. Pandangan dasar tentang negara dalam demokrasi konstitusional adalah bahwa kekuasaan di manapun bisa bersalah guna. Para pendukung demokrasi konstitusional meyakini bahwa kekuasaan cenderung kor up, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Maka tentu saja sangat berbahaya jika satu orang diberi kekuasaan sekaligus untuk membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengadili pelaksanaan hukum. Tetapi, persoalan politik akhirnya juga berhubungan dengan masalah ekonomi. Di masa Orde Baru diajarkan secara luas baik dalam penataran P4 maupun dalam buku-buku pelajaran di sekolah bahwa bahwa ekonomi Pancasila adalah khas, Indonesia menolak sistem ekonomi komando, yang menentukan bahwa negara mengontrol baik produksi maupun distribusi, tetapi Indonesia juga menolak ekonomi pasar bebas yang pada intinya menyerahkan semua transaksi ekonomi pada pihak swasta dan negara hanya menjadi semacam wasit. Di telinga, ini t erdengar seperti rumusan yang ideal. Dalam praktek, situasinya san gat berbeda. Bukan pada tempatnya di sini untuk menjelaskan secara panjang lebar k enapa ada perbedaan antara yang ideal dan kenyataan yang dihadapi. Poin yang ingin saya katakan adalah bahwa anggapan tentang Pancasila yang tidak relevan kemungkinan juga terkait dengan ketidakjelasan pemahaman banyak pemimpin kita menyangkut hubungan antara Pancasila dengan masalah ekonomi. Dalam praktek, tidak ada negara yang murni menganut ekonomi pasar bebas, atau murni menganut sistem ekonomi komando. Kecenderungan globalisasi dan interdependensi dunia dewasa ini juga memperlihatkan beragam ak tor dan kekuatan saling berinteraksi dengan cara yang sangat cepat dan tak dapat dikendalikan. Pancasila, dan juga banyak masyarakat di seluruh d unia sama-sama mendambakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Cara kita menterje mahkan keadilan dan martabat dalam kehidupan kongkrit politik dan ekonomi menentukan seperti apa bentuk negara Pancasila yang k ita bayangkan. Karena itu salah satu masalah yang terkait dengan perta nyaan tentang apakah Pancasila masih relevan, juga terletak pada kemampuan kita menafsirkan kembali arti Pancasila dan terutama menterjemahkan dengan lebih baik hubungan antara negara dan masyarakat sipil atau rakyatnya. Di bawah Orde Baru, Pancasila diyakini sebagai sistem ideologi dan si stem nilai yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh, mengatur bukan hanya kehidupan publik dan polit ik, tetapi juga kehidupan privat. Akibatnya, Pancasila juga dikembangkan dalam bentuk usaha menjabarkan nilai-ni lai yang terdapat dalam masing-masing sila Pancasila (dengan cara mencongkel-congkelnya, menurut Almarhum P rofesor Umar Kayam), seperti yang pernah kita temui dalam butir-butir P4. Nilai-nilai inilah yang kemudian dicoba disosialisasikan ke masyarakat oleh negara. Ke depan, pemahaman tentang moral Pancasila semacam ini perlu dikaji ulang, mengingat kenyataan bahwa negara sering tidak mamp u, dan kalaupun mampu biasanya menuntut harga dan resiko mahal yang harus di bayar ketika mencoba menentukan berbagai kebenaran metafisik (misalnya apakah dibalik realitas ini sesungguhnya roh atau materi), yang sesungguhnya lebih baik diserahkan pada pilihan privat dan menjadi hak warga negara untuk menentukannya sendiri secara bebas. materi referensi: Tags: Agus Wahyudi (diedit sebagian, tempat tidak cukup)
Apakah Pancasila Masih Relevan? Setiap tahun di saat datang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, banyak kalangan selalu bertanya “apakah Pancasila masih relevan?” Ini adalah pertanyaan yang tidak sederhana. Kalau setiap orangdiminta membuat uraian dari sudut pandang dan
pengalaman masing-masing, penjelasan yang muncul mungkin akan sebanyak jumlah kepala orang. Tetapi saya akan menduga bentuk jawabannya hanya ada dua; Ya dan Tidak! Baiklah saya mulai dengan k emungkinan penjelasan kenapa Tidak. Kenapa Pancasila dianggap tidak relevan? Jangan salah! Ini tidak ada hubungannya dengan sikap anti-Pancasila. Benar, mungkin saja, sebagian orang Indonesia ada yang terang-terangan menolak Pancasila, tetapi orang-orang ini tidak mewakili pandangan mayoritas. Ada indikasi untuk percaya bahwa banyak orang Indonesia tidak memiliki pandangan negatif terhadap Pancasila. Sebagian sebabnya tentu saja karena fakta bahwa Pancasila sudah menjadi bagian dari s ejarah Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga membuat Indonesia ada, dan besar kemungkinan dapat membantu bangsa yang majemuk ini tetap bertahan dan berkembang sampai waktu yang lama. Pengetahuan sejarah dapat menyadarkan generasi sekarang tentang besarnya jasa para pendiri negara, terutama Bung Karno, yang telah mewariskan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa makna yang lebih dalam dari sejarah P ancasila? Masih menjadi pertanyaan menarik, kenapa pidato Pancasila
Sukarno 1 Juni 1945 dan bukan alternatif lain yang waktu itu juga ditawarkan dalam sidang BPUPK yang akhirnya diterima dan bahkan mendapat sambutan tepuk tangan sangat meriah dari para anggota sidang? Pada hemat saya itu terjadi bukan terutama karena lima sila dari Pancasila, yang memang menarik, atau karena ketrampilan berpidato Bung Karno, yang diakui sangat memukau. Sebab, jangan lupa, Bung Karno tidak hanya berbicara Pancasila dalam pengertian sebagai lima sila. Dia juga menawarkan kepada para anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 bahwa kelima sila bisa diperas menjadi tiga sila, yang disebutnya sebagai trisila, dan bahkan, menurut Bung Karno, jika masih dipandang terlalu banyak, trisila itu juga bisa diperas menjadi satu saja, yaitu eka sila, berupa Gotong Royo ng. Karena itu, penjelasan paling masuk akal dari pertanyaan mengapa usulan Pancasila Bung Karno yang akhirnya diterima adalah karena waktu itu Bung Karno mempraktekkan dengan sempurna apa yang dalam istilah filsafat politik kontemporer disebut sebagai nalar-publik (public reason). Praktek nalar publik selalu mengandung sedikitnya tiga pengertian (bandingkan Rawls, 2002). Pertama, ada kriteria kesetaraan dan kebebasan yang sama, artinya pelakunya menyadari bahwa dirinya adalah anggota dari warga negara yang bebas (free) dan setara (equal), dan menganggap orang lain juga bebas dan setara. Kedua, ada kriteria resiprositas, artinya ketika si p elaku mengajukan usulan kepada pihak lain dalam rangka menentukan persyaratan untuk kerjasama (yang dalam konteks sejarah BPUPK adalah kerjasama dalam membentuk sebuah negara merdeka yang baru) yang p ertama-tama dipertimbangkan adalah bahwa usulannya akan masuk akal di mata orang lain, yang juga merupakan warga negara yang bebas dan setara, sehingga mereka menerima kesepakatan bukan karena dominasi atau manipulasi, atau karena tekanan paksa akibat posisi sosial dan politik yang lebih rendah (inferior). Dan ketiga, ada kriteria kebaikan bersama, artinya pokok masalah (subject) yang dibicarakan dalam usulan kerjasama itu adalah tentang kebaikan bersama (public good) atau keadilan politik fundamental, yang mempermasalahkan dua hal, yaitu inti penting konstitusi (co nstitutional essentials) dan masalah keadilan dasar. Sejarah lahirnya Pancasila adalah contoh sempurna dari penerapan nalar publik itu. Sebab berbeda dengan proposal lain yang juga diusulkan dalam sidang BPUPK pada 1945, Pancasila Soekarno merupakan sintesis dari berbagai pengaruh pemikiran yang disajikan sedemikian rupa, tetapi bukannya dengan menafikan, usulannya dirumuskan dalam p engertian yang menjunjung tinggi pengertian kebebasan dan kesetaraan, resiprositas, dan kebaikan bersama. Inilah rahasianya mengapa Pancasila Sukarno yang akhirnya diterima dengan suara bulat, meskipun dalam ko nstitusi rumusan itu kemudian mengalami perubahan urutan dan modifikasi. Kini, kembali pada pertanyaan awal kita, mengapa ada anggapan bahwa Pancasila tidak r elevan, jawabannya bisa dijelaskan dengan kalimat negatif, yaitu karena makna Pancasila ya ng paling mendasar dan sangat penting sebagai nalar publik sudah semakin sulit dikenali. Orang melihat banyak ajaran yang baik dan luhur dari Pancasila tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan realitas hidup mereka sehari-hari. Di masa pemerintah Orde Baru, yang berkuasa hampir selama 32 tahun, telah dilakukan usaha untuk menempa identitas ideologis yang secara historis otentik sekaligus berbeda dengan identitas ideologis regim Sukarno, yaitu dengan cara mengklaim kembali dan membentuk ulang Pancasila. Namun, negara Pancasila y ang dikembangkan oleh regim Orde Baru l ebih bertitik tolak dari ajaran Integralisme atau Organisisme yang sesungguhnya berasal dari usulan Supomo pada sidang BPUPK tahun 1945, dan bukan dikembangkan berdasarkan Pancasila sesuai dengan makna awalnya, yaitu sebagai nalar publik. Sementara nalar publik pada dasarnya sejalan dengan demokrasi konstitusional dengan krit eria berupa persamaan dan kesetaraan, resiprositas, dan orientasi pada kebaikan bersama, ajaran integralism memiliki konsepsi tentang negara yang hampir bertolak belakang dengan konsepsi yang dikenal dalam pengertian demokrasi konstitusional. Kita tahu, dalam perdebatan pembentukan negara, baik BPUPK maupun PPKI, telah terjadi pertarungan antara berbagai pengaruh p emikiran ini. Integralisme mengajarkan konsepsi tentang negara yang menolak pemisahan negara dan masyarakat sipil, dan juga menolak doktrin politik modern seperti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pengawasan dan keseimbangan (check and balances) dalam kekuasaan. Implikasi dari Pancasila yang dipahami dalam pengertian integralisme sangat jelas. Doktrin Orde Baru mengatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi, sebab sebagaimana keyakinan integralisme, pemerintah pada dasarnya akan selalu baik hati, dan tidak pernah menyengsarakan raky atnya. Tidak boleh ada pandangan yang membedakan antara pemerintah dan rakyat, dan karena itu sistem politik harus dikembangkan sedemikian rupa untuk memastikan masyarakat sipil di bawah kontrol negara. Pancasila sebagai nalar publik lebih dekat dengan demokrasi konstitusional, ketimbang dengan ajaran organisisme atau integralisme. Pandangan dasar tentang negara dalam demokrasi konstitusional adalah bahwa kekuasaan di manapun bisa bersalah guna. Para pendukung demokrasi konstitusional meyakini bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Maka tentu saja sangat berbahaya jika satu orang diberi kekuasaan sekaligus untuk membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengadili pelaksanaan hukum. Orang semacam ini m emiliki kekuasaan absolut, dan dia nyaris menjalankan fungsi seperti yang dijalankan T uhan atau Dewa. Padahal manusia bukan Tuhan atau Dewa, dan juga bukan malaikat yang selalu baik, patuh pada perintah Tuhan dan tidak pernah lupa. Karena itu demokrasi konstitusional
menyarankan bahwa dalam merancang sebuah pemerintahan yang diatur oleh manusia terhadap manusia, kesulitan ter besar akan terletak dalam dua hal, pertama, bagaimana memberikan kemungkinan pemerintah mengontrol yang diperintah, dan kedua, bagaimana menentukan kewajiban pemerintah untuk mengontrol dirinya sendiri. Ketika pr aktek bernegara, dalam negara yang mengakui berdasarkan Pancasila, tidak banyak memperhatikan persyaratan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar bisa mengontrol dirinya sendiri, maka hal ini pasti menimbulkan skeptisisme dan bahkan sinisme yang meluas tentang relevansi Pancasila untuk mengatur kehidupan bersama. Tetapi, persoalan politik akhirnya juga berhubungan dengan masalah ekonomi. Di masa Orde Baru diajarkan secara luas baik dalam penataran P4 maupun dalam buku-buku pelajaran di sekolah bahwa bahwa ekonomi Pancasila adalah khas, Indonesia menolak sistem ekonomi komando, yang menentukan bahwa negara mengontrol baik produksi maupun distribusi, tetapi Indonesia juga menolak ekonomi pasar bebas yang pada intinya me nyerahkan semua transaksi ekonomi pada pihak swasta dan negara hanya menjadi semacam wasit. Di telinga, ini t erdengar seperti rumusan yang ideal. Dalam praktek, situasinya sangat berbeda. Bukan pada tempatnya di sini untuk menjelaskan secara panjang lebar kenapa ada perbedaan antara yang ideal dan kenyataan yang dihadapi. Poin yang ingin saya katakan adalah bahwa anggapan tentang Pancasila yang tidak relevan kemungkinan juga terkait dengan ketidakjelasan pemahaman banyak pemimpin kita menyangkut hubungan antara Pancasila dengan masalah ekonomi. Dalam praktek, tidak ada negara yang murni menganut ekonomi pasar bebas, atau murni menganut sistem ekonomi komando. Kecenderungan globalisasi dan interdependensi dunia dewasa ini juga memperlihatkan beragam aktor dan kekuatan saling berinteraksi dengan cara yang sangat cepat dan tak dapat dikendalikan. Pancasila, dan juga banyak masyarakat di seluruh d unia sama-sama mendambakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Cara kita menterjemahkan keadilan dan martabat dalam kehidupan kongkrit politik dan ekonomi menentukan seperti apa bentuk negara Pancasila yang k ita bayangkan. Karena itu salah satu masalah yang terkait dengan pertanyaan te ntang apakah Pancasila masih relevan, juga terl etak pada kemampuan kita menafsirkan kembali arti Pancasila dan terutama menterjemahkan dengan lebih baik hubungan antara negara dan masyarakat sipil atau rakyatnya. Di bawah Orde Baru, Pancasila diyakini sebagai sistem ideologi dan sistem ni lai yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh, mengatur bukan hanya kehidupan publik dan polit ik, tetapi juga kehidupan privat. Akibatnya, Pancasila juga dikembangkan dalam bentuk usaha menjabarkan nilai-ni lai yang terdapat dalam masing-masing sila Pancasila (dengan cara mencongkel-congkelnya, menurut Almarhum P rofesor Umar Kayam), seperti yang pernah kita temui dalam butir-butir P4. Nilai-nilai inilah yang kemudian dicoba disosialisasikan ke masyarakat oleh negara. Ke depan, pemahaman tentang moral Pancasila semacam ini perlu dikaji ulang, mengingat kenyataan bahwa negara sering tidak mampu, dan kalaupun mampu biasanya menuntut harga dan resiko mahal yang harus di bayar ketika mencoba menentukan berbagai kebenaran metafisik (misalnya apakah dibalik realitas ini sesungguhnya roh atau materi), yang sesungguhnya lebih ba ik diserahkan pada pilihan privat dan menjadi hak warga negara untuk menentukannya sendiri secara bebas. Kembali pada pertanyaan tentang apakah Pancasila masih relevan, karena itu orang juga bisa dengan sangat optimis memberikan jawaban Ya, karena kita memang harus menyelesaikan berbagai masalah mendasar po litik, ekonomi dan moral yang sedang kita hadapi dengan cara yang l ebih cerdas, namun pendekatannya bukan dengan mengulang Pancasila seperti yang pernah dikembangkan oleh regim Orde Baru, karena vi si politik, ekonomi, dan moral Orde Bar u nampaknya tidak memadai untuk menjawab relevansi Pancasila untuk masa kini. Jadi, kemungkinan cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Pancasila sebagai nalar-publik yang merupakan makna penting dan me ndasar dari sejarah lahirnya Pancasila yang sudah lama terlupakan.
