Kebijakan politik luar negeri indonesia pada masa pemerintahan megawati mengenai utang negara
Makalah ini diajukan sebagai pemenuhan atas tugas mata kuliah
Analisis Politik Luar Negeri Indonesia
Dosen : Iing Nurdin, Drs., M.Si
Oleh:
Cahya Fauzi
6211121034
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
CIMAHI - 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan. Karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan makalah, dengan judul "Kebijakan politik luar negeri indonesia pada masa pemerintahan megawati soekarno putri mengenai utang negara" sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Akhir kata, penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan makalah ini. Penyusun berharap, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Cimahi, 22 Oktober 2014PenyusunCahya Fauzi
Cimahi, 22 Oktober 2014
Penyusun
Cahya Fauzi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberhasilan sebuah negara dalam sebuah pemerintahan dilihat dari segi bagaimana pembangunan yang terjadi di negara tersebut. Pembangunan ini tidak luput dari dana yang harus dikeluarkan pemerintah negara tersebut. Jika sering membuat pembangunan-pembangunan di dalam sebuah negara maka akan sangat memerlukan sangat banyak modal. Modal dana ini akan sangat diperlukan bagaimanapun cara untuk mendapatkannya meskipun harus meminjam ke negara lain.
Pembangunan ekonomi suatu negara di satu sisi memerlukan dana yang relatif besar. Sementara di sisi lain, usaha pengerahan dana yang membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah adanya kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan.
Tidak dipungkiri meskipun negara memiliki pendapatan sendiri namun negara akan sangat membutuhkan bantuan negara lain. Oleh karena itu dengan adanya bantuan dana atau segi bantuan dari negara lain.
Namun peminjaman dana ini kemungkinan akan sering terjadi ke berbagai negara lain, tidak hanya akan meminjam ke sebuah negara saja. Disinilah akan menyebabkan melonjaknya utang negara pada negara yang meminjam.
Seperti pada negara Republik Indonesia diamana utang negara menjadi bagian yang tidak akan pernah terlepaskan atau terelakan karena utang negara di Indonesia menjadi hutang turun temurun dari masa pemerintahan Soekarno. Namun yang akan saya kaji lebih jauh disini yakni kebijakan politik luar negeri Indonesia mengenai utang negara pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
1.2 Fokus Masalah
Penyusun memfokuskan penyusunan makalah ini pada masalah kebijakan politik luar negeri RI pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) mengenai cara meminimalisir utang negara .
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian tersebut sebagai berikut :
"Kebijakan politik luar negeri indonesia pada masa pemerintahan megawati soekarno putri mengenai cara meminimalisir utang negara"
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan makalah ini mencakup dua maksud yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus :
1.4.1 Tujuan Umum
Diharapkan dapat mengetahui kebijakan politik luar negeri apa saja yang digagas oleh Megawati Soekarno Putri dalam meminimalisir utang negara.
1.4.2 Tujuan Khusus
Untuk mengetahui seperti apa keberhasilan kebijakan politik luar negeri Indonesia sehingga meringankan utang negara.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
1.5.1.1 Sebagai sumbangan bagi pengembangan kajian tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri menginai cara meminimalisir utang negara.
1.5.2 Manfaat Praktis
Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Politik Luar Negeri Indonesia pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani.
1.6 Sistematika Penulisan
Penyusun membagi makalah ini kedalam lima bab yang disesuaikan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang melandasi penyusunan penulisan yang berisi antara lain : Latar Belakang Penelitian, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DAN TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang kajian atau studi literatur dalam menyusun landasan atau kerangka teori yang relevan dengan masalah yang disusun, penyusun menggunakan kerangka berfikir untuk membantu dalam melakukan penelitian masalah yang dikaji. Kerangka pemikiran itu berupa pendekatan teori yang dianggap relevan untuk digunakan dalam menganalisis masalah yang dikaji.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini memaparkan secara singkat metode penelitian kualitatif, strategi penelitian kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengujian keabsahan data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dipaparkan mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri mengenai utang negara.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran, baik bagi pihak-pihak terkait, maupun bagi penelitian berikutnya.
BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN DAN TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kerangka Pemikiran
Dalam setiap menganalisis sebuah permasalahan, maka diperlukan kerangka pemikiran yang sangat penting sebagai perangkat untuk membedah, membahas, dan menelaah setiap gejala, kejadian, peristiwa dan fenomena dalam hubungan internasional. Kerangka pemikiran sangat dibutuhkan untuk menganalisis sebuah permasalahan sehingga hasil analisis akan bersifat valid, reliabel, logis, dan objektif. Kerangka pemikiran akan menuntun penyusun untuk terfokus, terarah dan terpusat pada analisis yang tajam dan ilmiah. Demikian pula dengan penelitian dalam bentuk makalah ini yang sangat diperlukan sebuah kerangka pemikiran.
Pada dasarnya penyusunan makalah ini akan di analisis menggunakan level analisis individual. Dimana level analisis individual ini dipahami sebagai cerminan perilaku, tindakan, dan karakter pengambilan keputusan oleh seorang presiden secara langsung.
2.2 Tinjauan Pustaka
Tinjauan / Studi Pustaka pada dasarnya berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan hasil penelusuran tentang pustaka atau literatur yang mengupas topik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan pendapat peneliti. Hal ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti merupakan suatu permasalahan yang penting karena merupakan concern banyak orang, sebagaimana ditunjukkan oleh pustaka yang dirujuk.
Dengan demikian, diperoleh gambaran yang lengkap tentang pokok dan duduk permasalahan yang akan diteliti. Studi pustaka juga dapat berupa teknik, metode, strategi atau pendekatan yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Dalam kaitan ini, akan diuraikan dua tinjauan pustaka yang ditetapkan dalam makalah ini sehingga dapat dibedah untuk dijelaskan apa isi atau substansinya, apa kesamaan dan perbedaannya dengan makalah yang peneliti tetapkan.
BAB III
PEMBAHASAN
4.1 Megawati Soekarno Putri
Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarno Putri atau yang lebih sering dipanggil Megawati Soekarno Putri adalah salah satu mantan presiden Republik Indonesia yang ke 5 menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999. Megawati dilantik pada tanggal 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid yang menolak memberikan pertanggungjawaban di depan Sidang Istimewa MPR.
Pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1979-1972) beberapa tahun dan tidak dilanjutkan.
Kenaikan Megawati menjadi Presiden didukung oleh sebagian besar fraksi DPR/MPR, meskipun sebelumnya sempat terjadi perbedaan pandangan mengenai boleh tidaknya wanita menjadi presiden di Indonesia. Megawati dikenal sebagai seorang nasionalis sejati yang konsisten dengan sikap dan tindakan yang tetap mempertahankan keutuhan NKRI yang hampir tercerai berai. Megawati diangkat menjadi presiden RI melalui Tap MPR No. III/MPR/2001, menggantikan Abdurrahman Wahid terhitung sejak diambil sumpahnya sampai selesainya jabatan Presiden RI pada tahun 1999-2004.
4.2 Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pada masa ini pemerintahnya dituntut untuk segera menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang mendesak seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum, adapun beberapa kebijakan yang ditempuh guna perbaikan ekonomi pada masa ini seperti mengadakan pertemuan guna mengadakan penundaan pembayaran utang luar negri Indonesia sebesar US$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp 116,35 triliun, pada masa ini pula KPK 9 (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk, namun belum menunjukkan hasil apa-apa, padahal korupsi adalah masalah yang krusial karena menjadikan para investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Politik domestik pada masa ini masih saja tidak berbeda jauh dengan masa pemerintahan sebelumnya dimana Indonesia masih saja diwarnai dengan konflik sipil dan etnis tidak hanya itu wabah terorisme pun turut serta mewarnai nusantara, otomi dareah diberlakukan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah di Indonesia, pada masa ini pulalah peletakan dasar demokrasi terbuka.
Di bawah Presiden Megawati (dengan Hassan Wirayudha seorang diplomat karir sebagai Menlu), Polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati.
Setelah Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden RI dengan kurang hormat, Megawati yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden naik menggantikan posisi Gus Dur sebagai Presiden RI yang kelima. Megawati mewarisi kondisi domestic Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.
Kebijakan luar negeri Megawati yang menarik adalah kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi. Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan International Monetary Fund (IMF). Dalam kedua hal tersebut, terbukti bahwa Megawati mereduksi kecenderungannya pada Barat dan berusaha bertindak netral. Meskipun demikian banyak yang menyebut era kepemimpinan Megwati seperti mendayung yang menabrak karang terus menerus. Hutang Indonesia pada saat itu masih belum bisa tertanggulangi dengan baik. Megawati menjalankan strategi poltik luar negeri yang cenderung low profile.
Pada masa Megawati ini, terjadi peristiwa Bom Bali yang menjadi ujian bagi politik luar negeri Indonesia. Semenjak peristiwa tersebut, isu terorisme menjadi perhatian Indonesia di forum internasional dan lagi- lagi mencoreng citra baik yang sedang dibangun Indonesia. Akan tetapi berkat kepiawaian Departemen Luar Negeri yang saat itu menjabat, maka permasalahan ini tidak berdampak sangat serius terhadap hubungan internasional Indonesia. Sayangnya, di tengah-tengah usaha untuk membangun kembali diplomasi Indonesia, justru terjadi kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau out dari NKRI.
4.2.1 Kebijakan yang Diambil Presiden Megawati
1. Memilih dan Menetapkan
Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.
2. Membangun Tatanan Politik yang Baru
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
3. Menjaga Keutuhan NKRI
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
4. Melanjutkan Amandemen UUD 1945
Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
5. Meluruskan Otonomi Daerah
Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.
Politik
1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong
Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai.
Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur).
Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, danmenteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini mengecewakan karena terkesan lamban dalam kinerjanya.
2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.
3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
a. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
b. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.
Ekonomi
Menurut Presiden Megawati seharusnya pemerintah lebih bijak dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara menyeluruh seperti menginventarisasi hutang sekaligus segera membayarnya. Dengan cara itu diyakini Mantan Presiden Indonesia ini bisa menjadi jalan alternatif agar mata uang tidak jadi dipotong.
1. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
2. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.
4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.
5. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
6. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
7. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
8. Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment program (SAP).
9. Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi dijaman megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis ekonomi 1997.
10. Pada periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN.
11. Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara.
12. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.
13. Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.
14. Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sosial
Depdiknas telah merekrut 4110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh MAD terbakar, atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk menyelesaikannya.
Budaya
Pada masa ini Indonesia berpegang pada kebudayaan lokal atau asli Indonesia.
Pertahanan dan Keamanan
Pada masa pemerintahan Presiden megawati, salah satu yang mendesak adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi kegiatan terorisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung akan terus berlanjut. Selanjutnya pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang lebih intensif terhadap kemungkinan itu.
Salah satu cara dalam pertahanan dan keamanan yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu dengan mendirikan Akademi Intelegent yang pertama kali.
Pada pemerintahan Megawati ini terjadi peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Indonesia dan masuk ke wilayah negara Malaysia.
Secara umum dapat dilihat bahwa kepentingan nasional Indonesia pada era Megawati masih seputar menjaga stabilitas ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Di sisi lain, perjuangan untuk memulihkan citra baik Indonesia di mata internasional masih terus dilakukan melalui diplomasi untuk bantuan dan dukungan asing, investasi sektor swasta, perdagangan bebas, promosi sistem politik yang demokratis dan otonomi kekuatan regional. Pada masa tersebut, Megawati memusatkan perhatian politik luar negeri Indonesia pada wilayah regional terlebih dahulu.
Pada periode pemerintahan Megawati, Indonesia sedang berada dalam tahap pembentukan sistem politik nasional yang lebih mapan dan pola pemerintahan mulai terlaksana secara desentralisasi. Dengan demikian, demokrasi yang diterapkan sedikit demi sedikit telah memunculkan petanda yang baik. Komitmen yang kuat dalam era Megawati untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri Indonesia di mata dunia membuahkan hasil dengan mulai aktifnya kembali hubungan diplomasi Indonesia dengan negara- negara lain. Selain itu, Megawati juga berhasil mengelola konflik yang terjadi baik secara horizontal maupun vertical sehingga tidak memarah lebih jauh. Perekonomian Indonesia juga sudah menglami perbaikan secara infrastruktur dan kasus- kasus KKN mulai mengalami pengusutan. Secara keseluruhan, keberhasilan Megawati lebih terkait pada pengelolaan konflik domestic.
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.
Hambatan yang mewarnai kepemimpinan Megawati kurang lebih sama dengan yang sebelum- sebelumnya, yaitu instabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kurangnya kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi Indonesia. Hanya saja pada era Megawati, terjadi konflik terorisme yang menambah daftar masalah keamanan negara yang perlu segera ditangani agar bisa membantu perbaikan diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia.
4.3 Pembangunan dan Ketersediaan Modal
Pembangunan ekonomi suatu negara di satu sisi memerlukan dana yang relatif besar. Sementara di sisi lain, usaha pengerahan dana yang membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah adanya kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan.
Secara umum, usaha pengerahan modal dari masyarakat dapat berupa pengerahan modal dari dalam negeri dan pengerahan modal yang bersumber dari luar negeri negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu: Pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah. Ketiga, tabungan paksa.
Namun, usaha pengerahan modal melalui ketiga sumber ini di sebagian besar negara-negara berkembang relatif mengalami kesulitan. Tabungan sukarela masyarakat yang dipercayakan pada lembaga-lembaga keuangan masih relatif sedikit dibandingkan dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.
Kemudian untuk mencapai sasaran peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan diperlukan beberapa syarat: bahwa usaha intensifikasi dan ekstensifikasi harus diimbangi dengan sistem administrasi yang efisien dan sruktur perpajakan yang adil dan mudah, sehingga sumber-sumber pajak yang baru mudah untuk diadministrasikan, sementara penarikan sumber-sumber pajak yang lama hasilnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutannya.
Selain sumber-sumber pajak yang belum terdiversivikasi secara baik, adakalanya juga terjadi kebocoran dana yang seharusnya dapat dihimpun. Kebocoran ini selain disebabkan oleh sistem administrasi yang terbelit-belit juga menyangkut kemampua manajemen (sumber daya) aparat dan sikap mental aparat pajak itu sendiri.
Alternatif lain untuk pengerahan dana bagi pembangunan di luar utang luar negeri adalah melalui penerapan kebijaksanaan anggaran belanja negara secara defisit. Prinsip dasar penerapan kebijaksanaan ini adalah efisiensi di semua aktivitas pembangunan. Mesipun mudah dalam pelaksanaannya, namun sebagian besar negara yang mengalami kesulitan modal dalam pembangunan enggan untuk melakukannya. Selain beresiko bagi pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan anggaran defisit dapat menimbulkan masalah inflasi di luar batas kewajaran.
Aliran modal yang berasal dari luar negeri dapat disebut sebagai utang luar negeri apabila memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: Pertama, ia merupakan aliran modal yang bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan. Kedua, dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku di pasaran internasional.
Sedangkan ditinjau dari sudut manfaat ada dua peranan utama bantuan luar negero (utang luar negeri), yaitu: Pertama: untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing. Kedua, untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan. Kedua masalah itu biasa disebut dengan masalah jurang ganda (the two gaps problems), yaitu jurang tabungan (saving gap) dan jurang mata uang asing (foreign exchange gap).
4.4 Srategi mengatasi Masalah Utang Luar Negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Megawati
Mengenai dampak negatif dari persoalan persoalan utang, tergantung dari bagaimana soal manajemen utang yang dilakukan oleh suatu negara dan ini nota bene tidak terlepas juga dari strategi pembangunan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan.
Umumnya, besarnya peranan utang luar negeri dalam kegiatan pembangunan di negara-negara berkembanng disebabkan oleh beberapa faktor, baik keterbatasan dalam tabungan, investasi dan keterbelakangan dalam teknologi.
Dalam hubungannya dengan masa pemerintahan Megawati, masalah utang luar negeri selama inini tidak terlepas dari strategi pembangunan yang dilakukan selama ini. Strategi pembanguna yang bertopang pada trilogi pembangunan dengan sasaran utam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi telah mendorong pemerintah untuk melakukan ekspansi dengan topangan dana yang celakanya justru berasal dari luar negeri. Potret dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang secara kasat mata terlihat dari berdiriya gedung-gedung pencakar langit di ibukota negara, tumbuhnya secara mengesankan besar-besaran makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekspor non migas dan makin berperannya penerimaan pajak, dalam perkembangannya ternyata memperlihatkan struktur ekonomi yang rentan.
Anggaran pembangunan (APBN) yang merupakan gambaran bagaimana pemerintah mengelola penyelenggaraan negara, dalam praktiknya tidak pernah seimbang. Hal ini terasa aneh dan kadangkala sering membingungkan. Meskipun tidk ada kesepakatan umum, sebagian pemikiran ekonomi menganggap bahwa konsep seimbang dalam APBN kita adalah konsep seimbang yang semu, yang mana defisit dalam anggaran ditutup dengan komponen utang luar negeri.
Dipakainya konsep seimbang ini dengan argumen bahwa persoalan berimbang atau tidak bukan ditentukan oleh faktor defisit maupun surplus sebuah anggaran. Tetapi yang paling penting adalah persoalan bagaimana menutup defisit tersebut. Cara menutup defisit yang tidak menimbulkan masalah inflasi diyakini sebagai sebuah anggaran yang berimbang. Dengan demikian, menurut pendapat ini, menutup defisit melalui komponen utang luar neger bisa dikatakan anggaran berimbang, oleh karena utang luar negeri tidak menimbulkan inflasi di dalam negeri.
4.5 Pembangunan dan Utang Luar Negeri pada masa Pemerintahan Megawati
Dalam perkembangannya, politik utang luar negeri yang dipakai Indonesia untuk membiayai sejumlah pengeluaran pembangunan seringkali menimbulkan polemik. Berbagai pandangan, baik yang pro maupun kontra seringkali muncul pada setiap diskusi mengenai penerapan politik utang luar negeri ini. Pandangan yang pro mengatakan bahwa utang luar negeri telah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan pandangan yang kontra berpendapat sebaliknya. Bahkan, menurut mereka utang luar negeri justru menciptakan atau menyebabkan ketergantungan baru yang berimplikasi luas, baik ekonomi maupun politik.
4.6 Jenis dan Sumber Utang Luar Negeri
Pemberian pinjaman tidak hanya menyangkut masalah besarnya utang, tetapi juga berkaitan dengan masalah persyaratan dari utang itu sendiri, baik menyangkut masalah tingkat suku bunga yang dikenakan maupun masa pengambilan utang-utang tersebut. Selain berdasarkan syarat-syarat yang menyangkut jangka waktu pengambilan, utang luar negeri juga diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber dari utang luar negeri tersebut. Berdasarkan jenisnya, utang luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis pinjaman, yaitu: Pertama, Pinjaman Resmi (Official Development Funds/ODF). Kedua, Kredit Ekspor (Export Credit) dan Ketiga, Pinjaman Swasta (Private Flow).
Pinjaman resmi ini memiliki ciri utama yaitu rata-rata menerapkan bunga yang ringan/lunak bagi peminjam, oleh karena itu didasarkan pada tujuan untuk membantu pembangunandi negara-negara berkembang. Pinjaman resmi ini sebagian besar diarahkan untuk membantu pembangunan di negara-negara berpendapatan menengah rendah dan negara-negara berpendapatan menengah atas.
Pinjaman resmi ini meliputi seluruh pinjaman yang disalurkan oleh lembaga-lembaga kreditur internasional, seperti Dana Moneter Internasional (International Menetery Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank) dan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter American Development Bank).
Dana yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan internasional ini, sebagian besar merupakan dana yang berasal dari negara kelompok indutri maju di Barat dan Jepang dan negara-negara sosialis serta negara-negara anggota pengekspor minyak dunia (OPEC).
Sedangkan utang luar negeri yang masuk dalam kategori kredit ekspor pada dasarnya sama dengan pinjaman resmi. Hal yang membedakannya adalah bahwa utang luar negeri melalui sumber ini berasal dari pihak perbankan dan lembaga keuangan swasta yang dijamin oleh pemerintah di negara yang menjadi donor tersebut. Oleh karena itu, utang luar negeri atau pinjaman seperti itu sering disebut sebagai pinjaman setengah resmi. Jaminan yang diberikan meliputi jaminan oleh karena risiko politik dan risiko komersial.
Sementara itu, pemberian pinjaman yang didasarkan atas pertimbangan komersial dikategorikan sebagai pinjaman swasta. Pinjaman ini berasal dari bank-bank dan lembaga keuangan swasta. Sepintas, memang pinjaman ini hampir mirip dengan kredit ekspor. Namun, yang membedakan bahwa keredit ekspor lebih ditekankan pada pembangunan negara berkembang yang muaranya ditujukan juga untuk mendongkrak peningkatan ekspor dari negara-negara industri yang nota bene merupakan pemberi pinjaman terhadap negara-negara berkembang.
\
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dalam meminimalisir utang negara. Yakni:
a) Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.
b) Melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian menusakambangkan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.
c) Menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat
d) Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.
e) Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK pada tahun 2003, karena Megawati Soekarno Putri melihat institusi Jaksa & Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuk lah KPK.
f) Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan). Lantas anehnya kemudian aktivitas Freeport dibuka kembali di masa rezim SBY-JK.
g) Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. Anehnya, kemudian kontrak Natuna disambung kembali oleh SBY-JK diberikan kepada ExxonMobile.
h) Menghentikan kontrak pertambangan Migas Caltex di Riau daratan. Anehnya, kemudian kontrak migas Riau disambung kembali oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron.
i) Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun & banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo.
j) Menangkap 17 jenderal korup (termasuk jenderal ketua PBSI) yang dicokok langsung saat Thomas Cup di Singapura, dan menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai Rp40 milyar. Dampaknya, pada pemilu berikutnya Megawati dijegal Black Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para jenderal & partai Golkar.
k) Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. (Zero hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya).
l) Menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain : David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latief, Uung Bursa, Prayogo Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Rahardja, Sudwikatmono, Abdul Latief, dan sebagainya (BLBI dikucurkan oleh Suharto tahun 1996 sebesar 600 Trilyun). Namun dalam masa rezim SBY-JK, para pengemplang BLBI tersebut diundang ke istana oleh SBY-JK tahun 2007 dengan istilah "gelar karpet merah" undangan jauman makan. Dan lepaslah para pengemplang yang merugikan negara tersebut.
m) Mega mengeluarkan Keppres no 34 Tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI. Dimana aparat TNI sering dipakai untuk memback-up ilegal logging & kejahatan lainnya ditindak tegas dengan pemecatan ditambah kurungan penjara.
n) Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Diantaranya Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) sekaligus dalam rangka peringatan KAA, Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api. Dimulainya membenahi sistem transportasi dengan Busway di Jakarta. (selanjutnya Jembatan Suramadu rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat).
5.2 Saran
Meskipun dari segi keberhasilan dalam kebijakan politik luar negeri yang diambil Megawati ini cukup berhasil tetapi ada kelemahan dalam masa pemerintahan ini. Yakni:
a) Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat.
b) Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
c) Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.
Saran untuk kedepannya semoga pemerintah lebih bijak dalam setiap mengambil kebijakan politik luar negeri karena apabila kebijakannya tidak berhasil maka akan berdampak yang sangat buruk di ruang lingkup domestik maupun ruang lingkup internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Drs. Sucipto Suntoro, 2004, RPUL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap), Solo, Bringin 55.
Supriyanto, S.E. dan Agung F. Sampurna, S.E., M.Si., 1999, Utang Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Djambatan.
http://haryo-prasodjo.blogspot.com/2013/04/politik-luar-negri-indonesia-era.html diakses pada 24 Oktober 2014 pukul 10:21 WIB.
http://sejarah.kompasiana.com/2013/01/09/politik-luar-negeri-ri-era-reformasi- 522800.html diakses pada 24 Oktober 2014 pukul 10:21 WIB.
https://www.academia.edu/6779635/Kebijaksanaan_Perekonomian_Indonesia_sel ama_era_reformasi_sampai_sekarang diakses pada 25 Oktober 2014 pukul 09:49 WIB.
