DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS STRUKTUR KELUARGA MAHASISWA ITS
Keterangan Garis : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
: Koordinatif : Aspiratif : Instruktif Koordinatif : Kontrol : Rekomendasi / Rujukan : Pertanggungjawaban
[1]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) BAGIAN PERTAMA MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan karunia dan bukanlah sebuah ruang hampa sehingga harus diisi dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara paripurna. Mahasiswa ITS sebagai bagian integral dari mahasiswa Indonesia selaku pemilik sah kedaulatan Republik Indonesia, berperan aktif dalam menentukan perjalanan sejarah kehidupan dan masa depan bangsa dan negara. Sebagai generasi muda terdidik dan kader penerus bangsa, selalu berusaha menempa diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat memberikan dharma bakti terbaik pada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Tri Darma perguruan Tinggi dan wawasan almamater. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan kesadaran akan peran dan hakekat mahasiswa maka dibentuklah keluarga mahasiswa sebagai sistem yang menaungi organisasi kemahasiswaan yang mandiri, profesional, demokratis dan proaktif sebagai institusi unggulan yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kejuangan Sepuluh Nopember serta nilai kerakyatan untuk mewujudkan kesempurnaan pendidikan dalam rangka membentuk pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas pr ibadi, moralitas, sikap kecendekiawanan, sikap kemandirian, sikap kepemimpinan, sikap keteladanan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing tinggi, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan,
[2]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
BAGIAN KEDUA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN K EMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA (KM) ITS BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Keluarga Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KM ITS ialah sistem yang menaungi seluruh aktifitas organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan ITS. Pasal 2 KM ITS didirikan di Surabaya pada tanggal 1 September 2001 hingga waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 KM ITS berkedudukan di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Pasal 4 KM ITS diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa ITS. Pasal 5 KM ITS terdiri dari Organisasi Kemahasiswaan yang meliputi Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, Yudikatif Mahasiswa, Lembaga Minat Bakat, Lembaga Swadaya Mahasiswa, Daerah Otonomi Politeknik. Pasal 6 Kedaulatan tertinggi KM ITS berada di tangan mahasiswa ITS dan dilaksanakan menurut Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. Pasal 7 Visi KM ITS: Mewujudkan Keluarga Mahasiswa ITS yang mandiri, professional, demokratis dan dinamis yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan YME, nilai kejuangan sepuluh nopember serta nilai kerakyatan dalam rangka mempelopori pengembangan Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi bagi kesejahteraan masa depan alma mater, masyarakat dan bangsa. Misi KM ITS: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap mahasiswa. 2. Membina kebersamaan dan kekeluargaan diantara seluruh mahasiswa dengan dilandasi sikap keterbukaan dan kemitraan. 3. Membentuk mahasiswa yang memiliki sikap kecendekiawa nan dan integritas pribadi yang dilandasi kebenaran dan keadilan. [3]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 4. Membangun sikap kepemimpinan, keorganisasian, dan kemampuan manajerial bagi seluruh mahasiswa. 5. Melaksanakan kebebasan dan mimbar akademik dalam rangka penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 6. Menumbuhkembangkan rasa peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 7. Meningkatkan potensi penalaran, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 8. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, seni dan budaya mahasiswa. 9. Mempelopori pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kesejahteraan masa depan almamater, masyarakat, dan bangsa. BAB II EKSEKUTIF MAHASISWA
1.
2.
Pasal 8 Eksekutif Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa ITS terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, dan Eksekutif Daerah Otonomi Politeknik. Eksekutif Mahasiswa ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS.
Pasal 9 Badan Eksekutif Mahasiswa ITS 1. Badan Eksekutif Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut BEM ITS ialah lembaga eksekutif tertinggi di KM ITS. 2. BEM ITS terdiri dari presiden sebagai pimpinan eksekutif dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
1. 2. 3.
Pasal 10 Tugas BEM ITS Mengesahkan anggota Mahkamah Mahasiswa ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS. Mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan di lingkup KM ITS. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Minat Bakat dalam hal pengembangan sumber daya mahasiswa ITS dan keselarasan pelaksanaan program kerja.
Pasal 11 Hak dan Wewenang BEM ITS 1. Menyampaikan keberatan atas Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS. 2. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Unda ng-Undang. [4]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 3. Melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMJ, BEM Fakultas dan eksekutif Daerah Otonomi Politeknik. 4. Menjalankan aktifitas kemahasiswaan dalam bidang sosial politik. 5. Mewakili KM ITS keluar atas persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS dalam bidang sosial politik. 6. Mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan Garis Besar Haluan Kerja yang telah ditetapkan dalam Kongres ITS.
1. 2. 3.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 12 Presiden BEM ITS Presiden BEM ITS dipilih langsung oleh mahasiswa ITS dengan masa jabatan selama satu periode kepengurusan dan setelah itu t idak dapat dipilih kembali. Presiden BEM ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa ITS melalui Kongres ITS. Jika presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya maka Kongres Luar Biasa ITS menunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana sisa kepengurusan. Pasal 13 Presidium BEM ITS Presidium BEM ITS adalah Forum koordinasi presiden BEM ITS dengan pimpinan BEM Fakultas, HMJ dan Eksekutif DOP sesuai ranah dan kebutuhan. Presidium BEM ITS dapat mengadakan forum presidium BEM ITS sewaktu-waktu. Anggota Presidium BEM ITS terikat kepada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. Forum Presidium BEM ITS dapat melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan dijalankan oleh BEM Fakultas, Eksekutif DOP dan HMJ. Apabila dianggap perlu presidium bisa mengundang elemen terkait.
Pasal 14 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM Fakultas, ialah lembaga eksekutif mahasiswa di t ingkat Fakultas. 2. BEM Fakultas terdiri atas pimpinan BEM Fakultas dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 15 Tugas dan Wewenang BEM Fakultas Bertugas melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan di Kongres Fakultas. Berwenang melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMJ di tingkat fakultas. Menjalankan aktifitas kemahasiswaan dalam bidang sosial masyarakat Wajib melaksanakan instruksi dari BEM ITS. Melakukan penguatan daya dukung terhadap BEM ITS. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa fakultas melalui Kongres Fakultas.
[5]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2. 3.
Pasal 16 Ketua BEM Fakultas Ketua BEM Fakultas dipilih secara langsung di tingkat fakultas dengan masa jabatan satu periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih ke mbali. Jika Ketua BEM Fakultas tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diadakan Kongres Fakultas Luar Biasa untuk menunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana sisa kepengurusan. Pasal 17 Himpunan Mahasiswa Jurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ ialah lembaga yang menaungi aktifitas kemahasiswaan di tingkat jurusan di bidang keprofesian. Pimpinan HMJ bertanggung jawab langsung kepada anggotanya melalui mekanisme internal masing-masing HMJ tersebut. Pasal 18 Tugas HMJ Wajib melaksanakan instruksi dari BEM Fakultas dan / atau BEM ITS. Memberikan daya dukung kepada BEM Fakultas dan BEM ITS. Pasal 19 Hak dan wewenang HMJ Mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. Berhak nengadakan aktifitas di luar keprofesian dalam lingkup jurusan. Berhak mengadakan aktifitas di luar keprofesian dan bergerak di luar lingkup jurusan dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan elemen-elemen KM ITS yang terkait. BAB III DAERAH OTONOMI POLITEKNIK
Pasal 20 Daerah Otonomi Politeknik 1. Daerah Otonomi Politeknik yang selanjutnya disebut DOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KM ITS dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 2. Eksekutif DOP wajib melaksanakan instruksi dari BEM I TS. BAB IV LEGISLATIF MAHASISWA
Pasal 21 Legislatif Mahasiswa
[6]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 1. 2.
1. 2.
Legislatif Mahasiswa terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Legislatif Mahasiswa wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS. Pasal 22 Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut DPM ITS merupakan lembaga legislatif di tingkat Institut yang bersifat representatif terhadap mahasiswa ITS. DPM ITS bertanggung jawab kepada massa pemilihnya. Pasal 23 Struktur DPM ITS DPM ITS terdiri dari ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan anggota-anggota.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4.
Pasal 24 Tugas DPM ITS Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM ITS. Melakukan penjaringan aspirasi. Mengesahkan draft RUU menjadi RUU. Mengajukan RUU kepada BEM ITS untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Melakukan penjaringan, dan uji kelayakan kandidat anggota Mahkamah Mahasiswa ITS. Melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat anggota Komisi Pemilihan Umum. Wajib memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing kepada massa pemilihnya melalui forum di distrik asal. Menyelenggarakan Kongres ITS, Musyawarah Mahasiswa ITS, dan Musyawarah Tingkat Tinggi ITS. Pasal 25 Hak dan Wewenang DPM ITS Meminta penjelasan kepada presiden BEM ITS atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM ITS. Menjatuhkan memorandum kepada Presiden BEM I TS. Memberikan usulan-usulan kepada BEM ITS dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa ITS. Menyelenggarakan Musyawarah Tingkat Tinggi Luar Biasa.
Pasal 26 Keanggotaan dan Masa Jabatan DPM ITS 1. Anggota DPM ITS dipilih secara langsung melalui Pemilu dengan siste m distrik kuota. 2. Anggota DPM ITS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus ormawa yang lain.
[7]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 3. DPM ITS memegang jabatannya dalam satu periode yang berlangsung selama satu periode kepengurusan. 4. Keanggotaan DPM ITS berakhir apabila: a) Mengundurkan diri. b) Periode jabatannya berakhir. c) Berhalangan tetap. d) Mengalami mekanisme pergantian anggota.
1. 2. 3.
4.
Pasal 27 Musyawarah Mahasiswa ITS Musyawarah Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUSMA ITS diselenggarakan oleh DPM ITS sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. MUSMA ITS dihadiri oleh anggota KM ITS. MUSMA ITS berfungsi sebagai wadah penjaringan dan komunikasi aspirasi bagi semua potensi KM ITS untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam lingkup KM ITS. MUSMA ITS berhak memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait.
Pasal 28 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas merupakan lembaga legislatif di tingkat fakultas yang bersifat representatif terhadap mahasiswa jurusan di fakultas yang bersangkutan. 2. DPM Fakultas merupakan perwakilan mahasiswa yang didelegasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan dan dikoordinasikan sebelumnya dengan mahasiswa jurusan terkait. 3. DPM Fakultas bertanggung jawab kepada mahasiswa jurusan melalui forum yang difasilitasi oleh HMJ yang bersangkutan. Pasal 29 Struktur DPM Fakultas DPM Fakultas terdiri dari ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan anggota-anggota.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 30 Tugas DPM Fakultas Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM Fakultas. Menjaring aspirasi mahasiswa fakultas. Menyelenggarakan KONGRES Fakultas. Memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing anggotanya secara periodik kepada HMJ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa ITS. Membentuk kelengkapan pemilihan umum fakultas. Pasal 31 Hak dan wewenang DPM Fakultas [8]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 1. 2. 3.
1. 2. 3. a) b) c) d)
Memberikan usulan-usulan kepada BEM Fakultas dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa fakultas untuk memperlancar pelaksanaan GBHK bagi BEM Fakultas. Meminta penjelasan kepada Ketua BEM Fakultas atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM Fakultas. Menyelenggarakan KONGRES Fakultas Luar Biasa. Pasal 32 Keanggotaan dan Masa Jabatan DPM Fakultas Anggota DPM Fakultas tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga yang lain di KM ITS. DPM Fakultas memegang jabatannya dalam satu periode kepengurusan. Anggota DPM Fakultas mengalami gugur status keanggotaannya apabila: Mengundurkan diri. Periode jabatannya berakhir. Berhalangan tetap. Mengalami pergantian anggota atas rekomendasi HMJ.
Pasal 33 Kongres Fakultas Kongres Fakultas diselenggarakan oleh DPM Fakultas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 34 Tugas dan Wewenang Kongres Fakultas Memutuskan Tata Tertib Kongres Fakultas. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disebut GBHK bagi BEM Fakultas. Mengukuhkan Ketua BEM Fakultas. Kongres Fakultas berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban BEM Fakultas. Menetapkan aturan tentang pemilihan ketua BEM Fakultas. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu di tingkat fakultas.
Pasal 35 Kepesertaan Kongres Fakultas 1. Peserta Kongres Fakultas terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan peserta undangan. 2. Peserta penuh terdiri dari seluruh anggota DPM Fakultas dan pimpinan HMJ. 3. Peserta peninjau dan undangan ditetapkan oleh DPM Fakultas dengan memperhatikan kondisi masing-masing fakultas. Pasal 36 Kongres Fakultas Luar Biasa
[9]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 1. 2. 3.
Kongres Fakultas Luar Biasa yang selanjutnya disebut KFLB dapat diselenggarakan apabila Ketua BEM Fakultas tidak mampu melaksanakan t ugasnya. KFLB diselenggarakan oleh DPM Fakultas. Syarat-syarat pelaksanaan KFLB ditentukan dalam aturan selanjutnya oleh DPM Fakultas yang ditetapkan dalam Kongres Fakultas. BAB V YUDIKATIF MAHASISWA
Pasal 37 Yudikatif Mahasiswa ITS 1. Yudikatif Mahasiswa ITS yang kemudian dinamakan Mahkamah Mahasiswa ITS dan selanjutnya disebut MM ITS menjalankan fungsi yudikatif mahasiswa ITS yang bersifat normatif dan memegang kekuasaan kehakiman. 2. MM ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS. Pasal 38 Struktur MM ITS MM ITS terdiri dari ketua dan anggota-anggota.
1. 2. 3.
Pasal 39 Keanggotaan MM ITS Kriteria anggota MM ITS diatur dalam undang-undang. Jumlah maksimal anggota MM ITS ialah 11 orang. MM ITS terdiri atas ketua dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
Pasal 40 Masa Jabatan MM ITS Anggota MM ITS memegang jabatannya dalam satu periode kepengurusan.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 41 Tugas MM ITS Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Melakukan hak uji materi terhadap undang-undang, hasil pemilu dan aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan KDKM ITS. Mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundangundangan KM ITS. Melakukan perumusan hukum positif ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KM ITS. Memberikan konsekuensi bagi pelanggar berdasar hukum positif.
[10]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
6. Menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada mahasiswa ITS
dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan tr ansparan. 7. Memberikan fatwa atas laporan KPU ITS. 8. Mengesahkan LSM sesuai dengan undang-undang yang berlaku. BAB VI LEMBAGA MINAT DAN BAKAT
1.
2. 3. 4.
Pasal 42 Lembaga Minat dan Bakat ITS Lembaga Minat dan Bakat yang selanjutnya disebut sebagai LMB ialah lembaga mahasiswa yang mengkoordinasikan Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di ITS. LMB dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui mekanisme internal L MB. LMB wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dalam set iap aktivitasnya. LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.
Pasal 43 Tugas LMB ITS 1. Ketua LMB bertanggungjawab kepada presidium UKM melalui mekanisme internal LMB. 2. LMB dan BEM ITS saling berkoordinasi dalam hal Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan. BAB VII LEMBAGA SWADAYA MAHASISWA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pasal 44 Lembaga Swadaya Mahasiswa ITS Lembaga Swadaya Mahasiswa yang selanjutnya disebut LSM ialah komunitas mahasiswa yang tumbuh dan berkembang di ITS. LSM wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dalam setiap aktivitasnya . LSM mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pendirian LSM dilakukan atas inisiatif internal komunitas mahasiswa ITS LSM tidak boleh mengeluarkan pernyataan sikap politik keluar dalam bentuk apapun. Syarat-syarat tentang pendirian dan keberadaan LSM diatur dalam Undang-undang dan keberadaannya disahkan oleh MM ITS. LSM berhak menggunakan fasilitas dalam lingkup kewenangan ormawa dalam aktifitas kerjanya dengan koordinasi dan persetujuan pihak terkait.
[11]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
BAB VIII KONGRES ITS
Pasal 45 Kongres ITS Kongres ITS merupakan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa yang duduk dalam DPM ITS, perwakilan BEM ITS, perwakilan setiap BEM Fakultas, perwakilan setiap HMJ, dan setiap eksekutif DOP.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3.
4.
Pasal 46 Tugas dan Wewenang Kongres ITS Memutuskan Tata Tertib Kongres ITS. Melakukan penilaian kinerja Presiden BEM ITS. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disebut GBHK bagi BEM ITS. Mengukuhkan Presiden BEM ITS dan DPM ITS untuk kepengurusan selanjutnya. Menetapkan syarat dan kriteria calon a nggota DPM ITS dan calon Presiden BEM ITS. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 47 Kepesertaan Kongres ITS Peserta Kongres ITS terdiri dari Peserta penuh, Peserta peninjau dan peserta undangan Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara terdiri dari seluruh anggota DPM ITS Peserta Peninjau memiliki hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan setiap BEM Fakultas, satu orang perwakilan setiap HMJ, dan satu orang perwakilan setiap eksekutif DOP. Peserta undangan memiliki hak bicara setelah mendapatkan izin dari forum
Pasal 48 Kongres Luar Biasa Mahasiswa ITS 1. Kongres Luar Biasa mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KLB ITS dapat diselenggarakan apabila presiden BEM ITS tidak mampu melaksanaka n tugasnya. 2. KLB ITS diselenggarakan oleh DPM ITS. 3. Syarat-syarat pelaksanaan KLB ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya. BAB IX MUSYAWARAH TINGKAT TINGGI ITS
1.
Pasal 49 Musyawarah Tingkat Tinggi ITS Musyawarah Tingkat Tinggi ITS yang selanjutnya disebut MTT ITS merupakan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa yang duduk da lam DPM ITS, perwakilan BEM ITS,
[12]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS perwakilan setiap BEM Fakultas, perwakilan setiap HMJ, perwakilan setiap eksekutif DOP, perwakilan LMB, dan Perwakilan setiap UKM. 2. MTT dilaksanakan oleh DPM ITS. 3. MTT ITS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2.
3. 4.
Pasal 50 Tugas dan Wewenang MTT ITS Memutuskan Tata Tertib MTT ITS. Melakukan pengkajian terkait pelaksanaan Konstitusi Dasar KM ITS dan / atau Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS. Merumuskan dan mengevaluasi rencana strategis KM ITS dalam jangka satu tahun. Berhak mengusulkan untuk diselenggarakannya MUBES ITS. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 51 Kepesertaan MTT ITS Peserta MTT ITS terdiri dari pesert a penuh, peserta peninjau dan peserta undangan. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari Presiden BEM ITS, Seluruh anggota DPM ITS, satu orang perwakilan LMB ITS, satu orang perwakilan eksekutif DOP, dan satu orang perwakilan setiap BEM Fakultas. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan setiap HMJ, satu orang perwakilan MM ITS, dan satu orang perwakilan setiap UKM. Peserta undangan memiliki hak bicara setelah mendapatkan izin dari forum. BAB X MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA ITS
Pasal 52 Musyawarah Besar Mahasiswa ITS Musyawarah Besar Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUBES ITS merupakan forum musyawarah tertinggi wakil-wakil lembaga dalam l ingkup KM ITS.
1. 2. 3. 4.
Pasal 53 Mekanisme Penyelenggaraan MUBES ITS MUBES ITS diselenggarakan oleh BEM ITS. Pelaksanaan MUBES ITS diselenggarakan berdasarkan rujukan dari MTT ITS. Tim Penyusun materi MUBES ITS dibentuk oleh DPM ITS. Penetapan Tim Penyusun materi dilakukan dalam MTT ITS.
Pasal 54 Tugas dan Wewenang MUBES ITS 1. Memutuskan tata tertib MUBES ITS.
[13]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 2. Menetapkan perubahan Konstitusi Dasar KM ITS dan / atau Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswaan KM ITS. 3. Menetapkan pembubaran KM ITS. 4. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
1. 2. 3.
4.
5.
Pasal 55 Kepesertaan MUBES ITS Peserta MUBES ITS ialah wakil-wakil mahasiswa dalam lingkup KM ITS. Peserta MUBES ITS terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan peserta undangan Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari anggota-anggota DPM ITS, presiden BEM ITS, satu orang perwakilan setiap BEM Fakultas, satu orang perwakilan setiap HMJ, lima orang perwakilan LMB, dan satu orang perwakilan setiap Eksekutif DOP. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari kepala-kepala departemen BEM ITS, DPM Fakultas, satu orang perwakilan setiap HMJ, satu orang perwakilan setiap HMJ dalam DOP, dua orang perwakilan setiap BEM Fakultas, satu orang perwakilan MM ITS, dan panitia penyusun materi. Peserta undangan mempunyai hak bicara setelah mendapat izin dari forum. BAB XI TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 56 Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di KM ITS ialah : 1. Ketetapan MUBES ITS. 2. Ketetapan MTT ITS. 3. Ketetapan Kongres ITS. 4. Undang-Undang. 5. Keputusan Presiden BEM ITS. Pasal 57 Peraturan lain di KM ITS tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan. BAB XII KEANGGOTAAN
Pasal 58 Anggota Anggota KM ITS ialah mahasiswa ITS. Pasal 59 Hak dan Kewajiban Anggota [14]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 1. Anggota KM ITS berhak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang diatur dalam perundang-undangan. 2. Anggota KM ITS berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS, serta peraturan pelaksana di bawahnya. 3. Anggota KM ITS berhak dan wajib memahami, menghayati, serta melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan sebagai perundang-undangan KM ITS. 4. Anggota KM ITS wajib menjaga nama baik KM ITS. Pasal 60 Hilangnya Status Keanggotaan Anggota KM ITS gugur status keanggotaannya apabila yang bersangkutan kehilangan status kemahasiswaannya. BAB XIII PERBENDAHARAAN
1. 2.
Pasal 61 Keuangan Keuangan KM ITS dapat diperoleh dari usaha-usaha yang dianggap sah, halal, dan tidak mengganggu independensi. Pengelolaan Keungan KM ITS berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. BAB XIV LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 62 Hal Lambang dan atribut akan diatur dalam undang-undang. BAB XV ATURAN TAMBAHAN
Pasal 63 Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Nilai-nilai pengembangan sumberdaya mahasiswa ITS berpedoman pada ketetapan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS. Pasal 64 Pembubaran KM ITS 1. Hal pembubaran KM ITS ditetapkan melalui MUBES ITS setelah didahului referendum yang diselenggarakan oleh DPM ITS. 2. Pengusulan referendum ditetapkan dalam MTT ITS.
[15]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 3. Hasil referendum untuk pembubaran KM ITS dapat dianggap sah apabila sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah mahasiswa ITS menggunakan hak pilihnya dan 2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju. Pasal 65 Pembentukan Organisasi Mahasiswa di KM ITS Pembentukan organisasi mahasiswa di KM ITS diatur dalam Undang-Undang. Pasal 66 Perubahan Konstutusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS Perubahan terhadap Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS dilakukan pada MUBES ITS.
1. 2. 3. 4.
Pasal 67 Aturan Eksternal Aturan eksternal mengatur hubungan elemen KM ITS dengan elemen lain dalam lingkup institusi ITS. Setiap elemen KM ITS melakukan koordinasi dengan elemen lain di luar KM ITS dalam lingkup institusi ITS dalam rangka menjaga nama baik ITS. Pembahasan terkait aturan eksternal diatur dalam MTT ITS. Segala bentuk organisasi ekstra kampus dan / atau partai politik dilarang berkegiatan dalam lingkup institusi ITS. BAB XVI ATURAN PERALIHAN
Pasal 68 Seluruh Organisasi Kemahasiswaan dan peraturan-peraturan yang ada masih berlaku hingga diadakan sistem dan peraturan yang baru menurut hasil MUBES IV ITS. Pasal 69 Dalam waktu maksimal satu tahun sesudah MUBES IV ITS berakhir, ORMAWA periode 2011/2012 mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam MUBES IV ITS.
[16]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
BAGIAN KETIGA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ORMAWA DI ITS BAB I PEMILIHAN UMUM Pasal 1 Asas Prinsip dasar yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam pelakaksanaan pemilihan umum ialah : 1. Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi kriteria menggunakan haknya secara langsung tidak diwakilkan. 2. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secar a umum oleh mahasiswa ITS. 3. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mendapat tekanan. 4. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. 5. Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan hati nurani. 6. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan atur an yang berlaku. 7. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak. 8. Rasional, artinya memberikan pendidikan politik untuk menciptakan rasionalitas pemilihnya.
Pasal 2 Sifat 1. Pemilihan anggota DPM ITS dan Presiden BEM ITS bersifat serentak di lingkup ITS. 2. Pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan di luar ayat 1 diserahkan pada lembaga yang bersangkutan. Pasal 3 Hak Memilih 1. Anggota KM ITS yang sudah memenuhi kriteria memiliki hak untuk memilih dalam proses Pemilihan Umum. 2. Pemilih dapat menggunakan haknya dalam proses Pemilihan Umum terhadap calon anggota DPM ITS dan calon presiden BEM ITS jika telah memenuhi kriteria. 3. Kriteria pemilih diatur dalam undang-undang. Pasal 4 Hak Dipilih 1. Anggota KM ITS yang memenuhi kriteria, memiliki hak untuk dipilih menjadi calon anggota DPM ITS dan calon Presiden BEM ITS. 2. Syarat dan kriteria calon anggota DPM ITS dan calon presiden BEM ITS diatur dalam ketetapan Kongres ITS. Pasal 5 Pelaksanaan Pemilihan Umum [17]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 1. Proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Presiden BEM ITS. 2. Perangkat Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan pemeriksa Dana Kampanye, Panitia Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Pemantau Pemilihan Umum.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 6 Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU bertugas sebagai panitia pengarah pada proses pemilu. KPU bertugas membuat aturan-aturan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. KPU bertugas menetapkan hasil akhir proses Pemilu. Anggota KPU ialah mahasiswa ITS berjumlah maksimal 11 or ang. Proses pemilihan anggota KPU melalui mekanisme uji kelayakan oleh DPM ITS dan disahkan oleh Presiden BEM ITS. KPU dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh anggota KPU lainnya. KPU melaporkan hasil Pemilu kepada BEM ITS, MM ITS, dan seluruh mahasiswa ITS tentang hasil kerja yang dilakukan. KPU berwenang memberikan sanksi kepada peserta Pemilu atas setiap pelanggaran yang terjadi. KPU berwenang mengangkat anggota Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Pasal 7 Badan Pemeriksa Dana Kampanye Pemilihan Umum ITS Proses pemeriksaan dana kampanye calon Presiden BEM ITS dilakukan oleh Badan Pemeriksa Dana Kampanye Pemilu ITS yang selanjutnya disebut BPDK Pemilu ITS. Penjaringan anggota BPDK Pemilu ITS dan penetapan jumlahnya dilakukan oleh DPM ITS. Keanggotan BPDK Pemilu ITS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota dan para anggota. Ketua BPDK Pemilu ITS dipilih dari dan oleh anggota. Masa keanggotaan BPDK Pemilu ITS adalah sampai dengan disahkannya hasil Pemilu oleh Presiden BEM ITS. Tata kerja dan teknik pelaksanaan BPDK Pemilu ITS disusun dan ditetapkan oleh DPM ITS.
Pasal 8 Panitia Pemilihan Umum 1. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU, berfungsi sebagai fasilitator pada proses pemilu dan bertanggungjawab kepada KPU.
[18]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS 2. Anggota PPU ialah mahasiswa ITS yang merupakan perwakilan tiap-tiap HMJ dengan jumlah yang sama. 3. Anggota PPU ditetapkan oleh KPU dengan difasilitasi oleh BEM ITS.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
Pasal 9 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu. Anggota Panwaslu terdiri dari dua orang perwakilan t iap-tiap HMJ. Panwaslu berhak memberikan peringatan kepada PPU dan pelaku pelanggaran secara langsung apabila terjadi pelanggararan terhadap ketentuan Pemilu. Panwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi kepada KPU yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan sebagai pert imbangan pengambilan keputusan. Panwaslu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU. Pasal 10 Pemantau Pemilu Pemantau Pemilu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya proses Pe milu. Pemantau Pemilu ialah pengawas pemilu independen. Pemantau pemilu bersifat non struktural dan keberadaannya disahkan oleh BEM ITS setelah terlebih dahulu melalui mekanisme pemberitahuan dan verifikasi. Pemantau pemilu berhak mengeluarkan rekomendasi kepada KPU yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan . BAB II MEMORANDUM
Pasal 11 Memorandum merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan kepada pihak eksekutif. Pasal 12 Mekanisme jatuhnya memorandum 1. Memorandum I dijatuhkan apabila presiden diduga menyimpang Konstitusi Dasar KM ITS, Ketetapan Kongres ITS, Undang-Undang dan GBHK. 2. Apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ditanggapi atau respon yang diberikan tidak memenuhi harapan, maka DPM ITS dapat menjatuhkan Memorandum II. 3. Apabila dalam jangka waku dua minggu setelah memorandum II jatuh, tidak ditanggapi atau tidak memenuhi harapan, maka DPM ITS dapat memutuskan untuk menyelenggarakan KLB ITS. BAB III MEKANISME PERGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA ITS [19]
DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS
Pasal 13 1. DPM ITS mencabut keanggotaan yang bersangkutan dan menggantinya dengan calon dari distrik yang sama berdasarkan rekomendasi yang diter ima dari HMJ atau DOP. 2. Pimpinan HMJ atau pimpinan eksekutif DOP mengirimkan surat rekomendasi pergantian anggota DPM ITS dari distriknya apabila didukung oleh minimal 10 % dari jumlah anggota distrik. BAB IV KELENGKAPAN KERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA ITS
Pasal 14 Dalam menjalankan tugasnya DPM ITS dibantu kelengkapan kerja yang dapat berupa staf, staf ahli, badan pekerja dan lain-lain yang keberadaannya merupakan kewenangan DPM ITS. BAB V FORMALITAS PROSES LEGISLATIF
Pasal 15 1. Draft RUU yang telah disahkan menjadi RUU oleh DPM ITS diajukan kepada BEM ITS. 2. RUU disahkan menjadi UU setelah mendapat persetujuan dari Presiden BEM ITS. 3. RUU bisa menjadi UU tanpa persetujuan BEM ITS, apabila dalam waktu dua minggu setelah diajukan presiden BEM ITS tidak memberikan tanggapan baik berupa keberatan ataupun pengesahan terhadap RUU kepada DPM ITS.
[20]
