BAB III KASUS Masalah kecurangan bisnis, belakangan ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dalam meraup keuntungan yang maksimal. Berbagai kecurangan bukan hal yang lumrah lagi. Kecurangan tersebut dilatar-belakangi karena makin banyaknya perusahaan-perusahaan pesaing. Atau alasan biaya hidup yang semakin tinggi (faktor ekonomi). Tentu hal ini sangat berlawanan dengan etika bisnis yang ada. Salah satu contoh perusahaan yang berbuat curang yaitu PT Rashwa Getra Nirwana, sebuah perusahaan suplier resmi Petronas. PT Rashwa Getra Nirwana ini telah mengoplos solar menjadi minyak tanah. Beberapa waktu lalu polisi berhasil menggerebek gudang PT Rashwa Getra Nirwana ini yang bertempatkan bertempatkan di Surabaya. Polisi berhasil menemukan berbagai alat pengoplos dan belasan tangki air serta tong. Di gudang tersebut di temukan sang pemilik PT Rashwa Getra Nirwana yang sedang mengoplos solar dan kemudian di jual sebagai minyak tanah. Di tempat ini tersangka 'mencuci' solar dan dijual sebagai minyak tanah. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan tempat di Dukuh Kupang ini adalah sebagai gudang saja. Sedangkan kantornya adalah di Jalan Taman Darmo Indah Barat. Dalam kasus itu polisi menetapkan Anom Setija Legawa sebagai tersangka. Anom adalah pemilik PT Rashwa Getra Nirwana, sebuah perusahaan suplier resmi Petronas. Dalam usahanya tersebut, Anom berbuat curang. Dia membeli minyak mentah dan solar dari pertambangan rakyat di Bojonegoro. PT Rashwa Getra Nirwana membeli minyak tanah dan solar mentah dari Bojonegoro seharga Rp 2.000 Setelah dibawa ke gudang, minyak dan solar mentah tersebut 'dicuci'. Solar dimasukkan tong dan dibersihkan menggunakan cairan pembersih (hipo) dan cairan pembening pembening (bleaching). Setelah didiamkan dan mengendap, hasilnya kemudian dipindahkan ke tangki. Dan dari tangki, minyak tanah palsu itu kemudian di masukkan ke mobil tangki kapasitas 5.000 liter. Dan dalam sebulan bisa 4-6 kali menyuling solar menjadi minyak tanah. Pendistribusiannya, minyak tanah tersebut lalu diedarkan dan dijual ke pangkalan minyak tanah di kawasan Perak. Sedangkan hasil endapan yang kurang bersih juga dijual dengan diaku sebagai solar juga di kawasan Perak. Dan minyak tersebut dijual kembali dengan harga Rp 7.800 / liter. PT Rashwa Getra Nirwana sudah setahun melakukan praktek ilegal ini. Dilihat dari peristiwa ini yaitu sungguh pemilik PT tidak memiliki etika dan tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dalam bisnis. Pelaku hanya memikirkan keuntungan yang didapat, tetapi tidak dengan dampaknya. Dengan harga yang lebih murah, pelaku bias mendapatkan untung
yang berlipat ganda. Buruknya, PT membawa lisensi sebagai supplier resmi Petronas. Dan PT Rashwa Getra Nirwana mampu berbuat seperti itu. Apa jadinya Citra perusahaan Petronas dimata konsumennya. Tentu konsumen akan berfikir berkali-kali untuk menjadi pelanggan PT tersebut agar tidak merasa dicurangi dan ditipu. Tidak hanya pada konsumen dampaknya, investor juga akan segan dalam menanamkan modal nya di dalam perusahaan Petronas. Dan ini merupakan peluang bagi pesaing untuk menarik konsumen dan investor. Oleh karena itu Petronas harus membersihkan namanya atas PT Rashwa Getra Nirwana yang telah membuat nama perusahaan tercoreng dalam dunia bisnis perminyakan. Dengan meyakinkan kepada konsumen bahwa produk minyak petronas adalah produk yang original dan bukan oplosan. Walaupun akan sulit membuat kepercayaan konsumen kembali kepada kita. Apalagi dengan banyak nya perusahaan bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Dan perushaan juga harus menseleksi kembali siapa yang dapat di jadikan rekan perusahaan. Terutama yang dapat menjaga citra dan nama baik perusahaan. Serta peran kepolisian yang selalu siaga dalam memberantas pelaku-pelaku bisnis yang berbuat curang. Agar konsumen tidak merasa dirugikan.
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Mindset Theory
Terdapat 2 mindset theory yaitu Fragmatism Realism dimana dalam teori ini perusahaan lebih kearah egoisme dan kapitalis dan Idealism dimana perusahaan melakukan kewajiban diiringi dengan etika dan memperhitungkan akibat dan dampak serta manfaat yang akan diperoleh perusahaan. Dalam kasus
ini dapat dilihat bahwa mindset perusahaan adalah Fragmatism Realism
dimana perusahaan tidak mengindahkan kepentingannya terhadap konsumen, terlebih lagi mereka sudah bertindak tidak etis, selain dia merugikan pihak lain dalam hal ini adalah Petronas juga perusahaan tersebut tidak mementingkan konsumen, baik konsumen Petronas ataupun konsumen lainnya. Perusahaan tersebut jelas terlihat tidak mengindahkan kepentingan investor karena perusahaan tersebut membawa lisensi dari suplluer resmi Petronas. Perusahaan telah berbuat curang dengan menyuling solar menjadi minyak tanah dan mengakui bahwa minyak tanh tersebut adalah minyak tanah dari P etronas. 4.2 Grand Theory
Terdapat juga dua Grand Theory dalam etika bisnis, yaitu Deontologi dan Teleologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Etika teleology menilai baik buruknya tindakan diukur berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dari sini timbullah etika utilitarianisme dimana prinsip ini mengutamakan manfaat atau kegunaan dari suatu tindakan sebagai hasil dari sebuah keputusan. Dalam kasus Perusahaan Garmen ini tentu saja terlihat bahwa Perusahaan menganut Deontologi, karena dari hasil keputusan yang diambil perusahaan ini bahwa lebih baik mementingkan keuntunganya semata dengan menyuling terhadap solar yang berasal dari pertambangan rakyat di bojonegoro, lalu memjualnya ke konsumen dengan “mencucinya” terlebih dahulu sehingga minyak tanah tersebut mirip seperti minyak tanah non subsidi dari Petronas.. Perusahaan ini juga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap 14 relasi bisnis perusahaan terutama kepada investor, konsumen dan Negara. Akibatnya ada pihak-pihak yang dirugikan.
4.3 Middle Theory
Teori keadilan terdiri dari tiga macam yaitu : a. Teori keadilan Legal : menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Dalam kasus ini, tentu saja perusahaan telah bertindak kurang etis tanpa memetingkan posisinya sebagia supplier resmi dari Petronas. Selain itu perusahaan juga telah merugikan Negara, seperti yang kita tahu bahwa Petronas adalah Perusahaan dari Malaysia, yang menyebabkan secara tidak langsung merugikan nama baik NKRI. b. Teori keadilan komutatif : Keadilan yang mengatur hubungan yang ada diantara warga Negara yang satu dengan yang lain. Di kasus ini, hubungan antara warga Negara sangat tidak adil. Dimana perusahaan Rahswa kurang mementingkan hubungan dari 14 relasi bisnisnya terutama investor yang terkait. Yang seharunya mereka mendapatkan supplie minyak dari Petronas, namun mereka berbuang curang dengan membelinya dari pertambangan yang tidak memenuhi kualitas Petronas, kemudia minyak tersebut disulling sehingga mirip dengan mnyak dari petronas, dan parahnya mereka menjual minyak tersebut dengan lisensi dari Petronas, sehingga harganya pun sama, padahal kulitas minyakna tidak berstandar Petronas. Cara mereka dinilai tidak etis karena merugikan investor dan Petronas yang citra baik perusahaan tersebut tercoreng dalam dunia perminyakan. c.
Teori keadilan distributif : Menyangkut pembagian kekayaan atau ekonomi berdasarkan jasa setiap orang dalam menunjang tercapainya tujuan Negara. Dalam kasus ini, untuk membagian kekayaan dari hasil dilakukan dengan tidak adil, karena jelas pemerintah merugi, baik dari segi ekonomi dan nama baik Negara. Selain itu juga pastinya Petronas juga sangat merugi, karena perusahaan tersebut menjual Minyak hasil peyulingan atas nama Lisesnsi dari Petronas. Sayangnya, besar kerugian yang ditanggung oleh Permerintah dan dari Petronas tidak di blow up ke public.
4.4 Prinsip dan Etika Bisnis
a. Prinsip Otonom pada intinya adalah sebuah prinsip yang berdasarkan kepada sikap manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Dalam kasus ini, Perusahaan tidak mengindahkan prinsip otonom karena Perusahaan Rashwa tidak bertindak secara baik, mereka tidak sadar jika dengan melakukan penyulingan seperti itu akan merrugikan 14 Relasi bisnisnya terutama Petronas yang menunjuknya sebagai supplier resmi dari minyak Petronas
b. Prinsip Kejujuran pada dasarnya merupakan syarat-syarat wajib dalam perjanjian kontrak dimana didasarkan atas nilai kepercayaan dari kedua belah pihak atau lebih. Pada kasus ini jelas dipaparkan bahwa Perusahaan Rashwa tidak menjunjung tinggi prinsip kejujuran ini dilihat dari dilkukannya proses “pencucian”solar yang dibelinya dari pertambangan rakyat kemudian solar itu disulling sehingga menjadi minyak tanah dengan menyerupai minyak tanah dari Petronas kemudian dijual ke pangkalan minyak tanah di kawasan Perak. Sedangkan hasil endapan yang kurang bersih juga dijual dengan diaku sebagai solar juga di kawasan Perak. Dan minyak tersebut dijual kembali dengan harga Rp 7.800 / liter c. Prinsip Keadilan dimana setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai criteria rasional yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini adil bukanlah dinilai sama besar tetapi sesuatu yang dirasa yang harus diberikan kepada semua pihak. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan menjual minyak tanah yang berates namakan lisesnsi dari Petronas yang dijual ke beberapa pangkalan minyak hanya untuk keuntungans emata, yang pada akhirnya mencoreng nama baik Petronas karena dinilai minyak tersebut tidak memenuhi standar atau bisa dikatanya minyaknya tidak memiliki kualitas minyak yang baik. d. Prinsip saling menguntungkan adalah aktivitas yang dijalankan perusahaan harus saling menguntungkan semua pihak baik eksternal maupun internal, penerapan pada kasus ini, Perusahaan Rahswa tidak mengindahkan prinsip saling menguntungkan karena investor dan Negara merasa dirugikan secara ekonomi dan financial. e. Prinsip Integritas Moral merupakan suatu cara pihak untuk menjaga perilaku (moral) dalam menjalankan aktivitasnya demi menjaga nama baik perusahaan maupun pribadi. Jelas dikasus ini perusahaan tidak menjaga nama baiknya ini terlihat dari kurang diperhatikannya tanggung jawab perusahaan untuk menjaga nama baik dari Petronas, seperti kita tahu bahwa perusahaan ini merupaka Perusahaan yang di tunjuk resmi sebagai supplier minya dari Petronas yang berada di Malaysia. f. Prinsip Non Intervention adalah prinsip untuk tidak ikut campur tangan. Dari kasus ini pemerintah tidak menggunakan prinsip non intervention karena pemerintah ikut terlibat dalam membuka praktek illegal ini, dmana praktek ini telah dilakuan oleh Perusahaan Rashwa kurang lebih 1 tahun.
4.5 Bisnis Dalam Konteks Moral
Moral merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tahu mengenai konsekuensi dari tindakannya. Perusahaan tidak mengindahkan moralitas dalam bisnisnya bermula dari kecurangan mereka dalam membeli minyak tanah dan solar mentah dari pertambangan rakyat di Bojonegoro seharga Rp 2.000 kemudian mereka “cuci” atau disuling. Solar dimasukkan kedalam tong dan dibersihkan menggunakan cairan pembersih (hipo) dan cairan pembening (bleaching).
Setelah didiamkan dan mengendap, hasilnya kemudian
dipindahkan ke tangki. Dan dari tangki, minyak tanah palsu itu kemudian di masukkan ke mobil tangki kapasitas 5.000 liter. Parahnya distribusi yang dilakukan oleh perusahaan ini dengan mengatas namakan atau berlisensi dari Petronas. Pendistribusiannya, minyak tanah tersebut lalu diedarkan dan dijual ke pangkalan minyak tanah di kawasan Perak. Sedangkan hasil endapan yang kurang bersih juga dijual dengan diaku sebagai solar juga di kawasan Perak. Dan minyak tersebut dijual kembali dengan harga Rp 7.800 / liter. Mereka menjualnya sama dengan menjaul minyak dari Petronas yang asli. Perusahaan ini jelas telah merugikan pihak Petronas dan mereka telah melanggar etika. Padahal ini telah di atur pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimana setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: Pasal 90 (a)
: menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau
cara apa pun Pasal 90 (c)
: membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
Dari Pemaparan Undang-Undang di atas maka Perusahaan tersebut tidak mengindahkan tanggung jawabnya terhadap Petronas,Dalam Undang-Undang yang sama pula dijelaskan bahwa Petronas dalam hal ini dilindungi : Pasal 4
: Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Pada Kasus ini, jelas terbahaskan bahwa perusahaan Rashwa ini telah melakukan pembohongan public baik kepada masyarakat dalam hal ini adalah konsumen dan terutama kepada Petronas yang telah mempercayai PT. Rahswa ini sebagai supplier resmi dari Petronas. kminyak yang berlisensi dari Petronas, padahal minya tersebut adalah hasil penyulingan dari pertambagan minya di Bojonegero. Hal ini sudah di atur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Pasal 2 (1)
: Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
Pasal 2 (3)
: Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Kecurangan yang dilakukan dengan merubah atau “mencuci” minyak dan solar yang dibeli dari pertambangan rakyat sebesar Rp. 2000 kemudia mereka suling sehingga menyerupai minyak yang dimiliki oleh Petronas dan dijual seperti harga dari Petronas yaitu Rp 7800/liter padahal minyak yang dihasilkan atau yang disuling tidak memenuhi kualitas dari Petronas. Karena kebohongan publik atau ketidak jujuran yang dilakukan maka mereka dapat dikenakan sanski sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Pasal 52
: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan
secara serta-merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 55
: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perusahaan ini jelas tidak mengindahkan tanggung jawab moralnya baik kepada konsumen maupun kepada Petronas. Kedua perusahaan ini telah melakukan kontrak dalam pasar modal. Dalam kasus ini pihak Rashwa telah melanggar PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal Pasal 64
: Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4.6 Kode Etik
Ciri-ciriprofesi, yang sekaligus diandaikan dimiliki oleh orang – orang yang professional. Ciri – ciri ini bersifat umum dan terutama terkait dengan pengertian profesi tersebut : 1. Adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh sekelompok orang yang professional untuk bisa menjalankan pekerjaanya dengan baik
Dalam kasus ini, pihak perusahaan Rashwa tidak mempunyai keahlian khusus untuk mengelola minyak, tapi mereka memaksakan dengan menyuling minyak dari pihak lain selain itu mereka menjualnya dengan lisesnsi dari Petronas guna untuk mendukung usahanya. Mereka juga telah membohongi Publik terlebih lagi konsumsen yang biasayanya membeli minyak dari Petronas. Konsumen tidak dilindungi haknya untuk mendapatkan produk yang aman dari Petronas. Padahal ini di atur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Pasal 3 (d)
: Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan
keterbukaan
informasi
serta akses untuk mendapatkan informasi. Pasal 3 (e)
:
Menumbuhkan
perlindungan
kesadaran
konsumen
pelaku
sehingga
usaha
tumbuh
mengenai sikap
yang
pentingnya jujur
dan
bertanggung jawab dalam berusaha Pasal 3 (f)
:
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan
usaha
produksi
barang
dan/atau jasa,
kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Adanya komitmen moral yang tinggi.
Komitmen moral ini biasanya dituangkan , khususnya untuk profesi luhur , dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Dalam kasus ini,telah dipaparkan bahwa perusahaan tidak bisa berlaku etis dalam tanggung jawabnya menajalankan bisnis yang beretika dan bermoral. Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Kode Etik Pelayanan Publik Tahun 2010
Pasal 7 (k)
: Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
Pasal 7 (b)
: Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat.
Pada hal ini, jelas telah dipaparkan dalam Midsetnya bahwa perusahaan hanya memetingkan keuntungan pribadi dengan merugikan konsumen dari Petronas. Padahal sudah di atur dalam Peraturan tersebut maka Perusahaan Rashwan ini akan mendapatkan sanski. Pasal 15 (2)
: Sanksi moral berupa kewajiban untuk mengajukan permonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara terbuka.
4.7 Good Ethical Good Business
Dalam kasus ini perusahaan sudah tidak bersikap etis dalam menjalankan bisnisnya bukan hanya ia mencoreng nama perusahaan tetapi juga nama perusahaan asing yaitu Petronas. Perusahaan ini dikatakan tidak etis karena sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap 14 relasi bisnisnya, mindset yang digunakan dalam kasus ini adalah pragmatism realisme yang dimana perusahaan hanya mementingkan keuntungannya saja dalam melakukan bisnis tanpa memikirkan keadilan apa lagi prinsip. Melihat dari tindakannya tersebut perusahaan tersebut sudah tidak bermoral dengan melakukan pengoplosan minyak apa lagi perusahaan tersebut dapat dikatakan good ethics dalam melakukan bisnisnya. 4.8 Tanggung Jawab Moral Perusahaan
1. Syarat pertama bagi tanggungjawab moral atas suatu tindakan adalah tindakan tersebut dijalankan oleh pribadi yang rasional, pribadi yang kemampuan akal budinya sudah matang sehingga pribadi itu paham betul dengan apa yang dilakukannya. Pada kasus tersebut, pemilik dari PT Rashwa Getra Nirwana melakukan tindakannya secara sadar dan tahu karena kesadaran akan konsekuensinya, tetapi tidak di iringi dengan pengetahuan apakah tindakan tersebut baik atau buruk untuk dilakukan secara moral. Maka pemilik dari perusahaan tersebut
mempunyai tanggung jawab moral atas tindakannya
karena perusahaan tersebut telah melakukan kecurangan dalam bertindak dan pemiliknya pun bukan termasuk pribadi yang rasional dan belum memiliki kemampuan akal budi yang matang untuk memahami betul apa yang dilakukannya.
2. Tanggungjawab yang mengandaikan adanya tanggungjawab yang relevan dan dituntut atas tindakannya, apabila tindakannya dilakukan secara bebas berarti orang tersebut melakukan tindakan itu bukan dalam keadaan terpaksa atau dipaksa melainkan secara bebas dan sukarela. Jadi, apabila sesorang melakukannya secara terpaksa atau dipaksa maka tidak dapat dituntut bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Karena tidak relevan bagi kita untuk menuntut tanggungjawab moral atas tindakannya. Pada kasus tersebut, pemilik dari PT
Rashwa Getra Nirwana melakukan tindakan
kecurangan tanpa melalui paksaan dari pihak manapun, tindakan tersebut ia lakukan secara bebas dan sukarela, oleh karena itu pemilik PT Rashwa Getra Nirwana dapat dituntut tanggung jawab moral atas tindakannya. 3. Tanggungjawab yang mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan tersebut. Ia sndiri mau dan bersedia melakukan tindakannya tersebut. Syarat ini relevan dengan syarat kedua Pada kasus tersebut, pemilik dari PT Rashwa Getra Nirwana sudah jelas mau dan bersedia dengan sendirinya untuk melakukan tindak kecurangan pada perusahaan petronas, tanpa menimbang alternative yang lebih beretika, pemilik perusahaan itu melakukan kecurangan itu tanpa adanya pilihan lain yang lebih jujur, maka atas tindak kecurangannya itu pemilik PT Rashwa Getra Nirwana dapat dituntut atas tanggung jawabnya. 4.9 Hak-Hak Konsumen
1. Konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap tentang produk/jasa yang ditawarkan dalam pasar. Pada kasus tersebut, konsumen jelas tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang produk yang ditawarkan perusahaan, konsumen hanya mengetahui bahwa produk yang di produksi supplier dari perusahaan Petronas itu adalah solar dan minyak tanah mentah yang disuling menjadi minyak tanah. 2. Konsumen berhak mengkonsumsi barang/jasa yang aman. Pada kasus tersebut, kecurangan pemilik PT
Rashwa Getra Nirwana mengoplos solar
menjadi minyak tanah sudah tidak mengindahkan hak konsumen untuk mengkonsumsi barang yang aman. Karena sudah jelas bahwa minyak tanah yang palsu dan solar tidak bukan untuk dikonsumsi apa lagi minyak tanah palsu ini diedarkan ke berbagai pangkalan minyak. 3. Konsumen berhak mendapat pelayanan yang memadai baik selama maupun setelah membeli produk. Dalam kasus, Konsumen dari perusahaan tersebut menerima pelayanan yang baik oleh perusahaan tetapi tidak dengan pelayanan yang memadai saat setelah membeli produk,
produk yang diterima pun jelas palsu dan konsumen secara tidak langsung tidak menerima pelayanan yang baik setelah membeli produk tersebut.
4.10 Aspek etis dalam Bisnis Internasional
PT Rashwa Getra Nirwana melakukan investasi langsung dengan perusahaan petronas hal ini disebut korporasi multinasional, maka PT Rashwa Getra Nirwana. Aspek etis dalam bisnis internasional : 1. KMN tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung Dalam kasus, jelas PT Rashwa Getra Nirwana secara sengaja mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan investor karena kecurangan yang dilakukan pemiliknya. 2. KMN harus lebih memberikan manfaat daripada kerugian bagi Negara dimana mereka beroperasi. Dalam kasus, hal tersebut tidak diindahkan, malah sebaliknya PT Rashwa Getra Nirwana lebih mengakibatkan kerugian daripada manfaat terhadap Negara dimana mereka beroperasi. 3. KMN tidak melanggar norma-norma etis, harus menghormati kebudayaan dan berkerjasama bukan untuk menentangnya. Dalam kasus, PT Rashwa Getra Nirwana sudah menentang kebudayaan local karena telah melanggar norma-norma etis yang ada, dengan melakukan kecurangan untuk mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan 14 relasi bisnisnya.
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan 5.2 Saran
