UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pada Penge Pengemba mbanga ngan n Banda Bandarr Udara Udara Kijang Kijang Kota Tanjung Tanjung Pinang Pinang , Propinsi Propinsi Kepulaua Kepulauan n Riau Riau
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ( U K L ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN ( U P L ) PEKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT PADA LOKASI BANDARA KIJANG SELUAS + 50 HA. KABUPATEN KEPULAUAN RIAU, PROPINSI KEPULAUAN RIAU
I.
Umum
1.1. Deskripsi Singkat Pekerjaan 1. Nama Pekerjaan
: Pemotongan
Bukit
Pada
Lokasi
Bandara
Kijang. 2. Lokasi
: Bandara Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau
3. Propinsi
: Kepulauan Riau
4. Luas
: + 50 Ha.
5. Pelaksana
: Proyek Pengembangan Bandara Kijang
1.2. Latar Belakang Bandara Kijang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dengan jarak kurang lebih 12 Km. dari Kota Tanjung Pinang. Luas Bukit yang akan dipotong + 50 Ha, yang sebagian dari luas tersebut ada yang telah dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai lahan pertanian tanaman pangan, palawija dan lahan pemukiman dan fasilitas umum pedesaan. Jumlah KK saat ini adalah ........ KK, dimana mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah penebang kayu, bertani padi dan palawija. Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau menuntut ketersedian sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang perlu diprioritaskan, mengingat keberadaan
fasilitas
pelabuhan
udara
dapat
menunjang
kelancaran
distribusi barang dan jasa serta mobilisatas penduduk dari dan ke Kota Tanjungpinang. Dengan dikembangkannya Bandar Udara Kijang Kota Tanjungpinang yang semula hanya bisa didarati oleh pesawat sejenis foker 50 menjadi pesawat berbadan lebar atau sejenis pesawat Boing 737, diharapkan dapat menunjang pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
1
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Dalam
mewujudkan
rencana
tersebut
perlu
adanya
perencanaan
pengembangan bandara yang terintegrasi dan terarah sesuai dengan program pembangunan daerah, dimana pengembangan yang dimaksudkan antara lain meliputi perpanjangan landasan dan perluasan kawasan bandara sehingga perlu dilakukan pemotongan bukit yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran operasi penerbangan nantinya. Dalam menunjang kegiatan tersebut maka diperlukan adanya suatu kajian/study mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam hal ini UKL/UPL Pemotongan Bukit Pada Lokasi Bandara Kijang tersebut. Kondisi Eksisting dari Fasilitas dan Utilitas Bandar Udara Kijang itu sendiri saat ini meliputi antara lain sebagai berikut : A. Landasan Pacu (runway) Bandara Udara Kijang saat ini mempunyai fasilitas sisi udara maupun sisi darat sebagai berikut : 1. Posisi Bandar Udara
: 0 0 55’ 05.3” Lintang selatan
dan
1040 32’ 34 ” Bujur Timur 2. Jarak dari kota
:
+ 12 Km
3. Elevasi Bandara
: 17 m MSL ( Mean Sea Level )
4. Aerodrome Ref.Code
: 3C (ICAO, Annex-14)
5. Kelompok Bandar Udara
: C (KM No.44 Tahun 2002)
6. Tingkat PLLU
: ADC (KM No.44 Tahun 2002)
7. Fasilitas Elektronika
: IV DAN V (KM No.44 Tahun 2002)
Dan Listrik 8.
Fasilitas Security
: E (KM No.44 Tahun 2002)
9. Fasilitas PK-PPK
: 7 dan 8 (KM No.44 Tahun 2002)
10. Jam Operasi
: 07.00-14.00 WIB
11. Panjang Landasan
: 1.856 meter
12. Lebar landasan
:
30 meter
13. Lebar Strip
:
150 meter
14. Designation
: 04-22 : 15. PCN (ref AIP)
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
2
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
: 13/F/C/Y/U 16. Taxiway Alpha
: 118.65 meter x 18 meter
17. Taiway Bravo
: 170.75 meter x 18 meter
18. Apron
: 200 meter x 62 meter
19. Overrun
: 60 meter x 30 meter
20. Turning Area
: RW 04.75 meter x 20 meter,dan 1,406 meter dari TH 04.75 meter x 20 meter
B. Fasilitas Navigasi
:
1. Radio Aids
: NDB (Non Directional Beacon) VOR (Very Hight Frequency) DME (Distance Measuring Eguifment)
2. ATC Radar
: PSR ( Primary Surveillance Radar) SSR ( Secondary Surveillance Radar )
3. Alat Bantu Visual
: Lighting ( VASIS ) Marking
4. Fasilitas Komunikas
: 1. Aeronautical Mobile Service (AMS) - Aerodrome Control - Approach Control 2. Aeronautical Fixed Service (AFIS ) - ATC Direct speech - Intercom
C. Gedung Terminal
: X – Ray Bagasi Ruang Keberangkatan Ruang Kedatangan Ruang Transit Ruang Counter Kantin
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
3
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Gudang Terminal TNI AU D. Gedung Perkantoran
: Kantor Administrasi Pengelola seluas 336 m2
Permasalahan :
1.3.
Abstacle (Bukit) di Runway 22 -> 400 m = 2.256 m'
PCN (Kekuatan Landasan) 13 -> 31
Belum Tersedianya BBM Pertamina
Lokasi Pekerjaan Secara geografis lokasi proyek ditunjukkan pada Gambar-1 dan secara administratif lokasi proyek terletak di Kijang, Kecamatan Kijang, Kota Tanjung Pinang. Lokasi dapat dicapai dari pusat Kota Tanjung Pinang melalui kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) selama + 15 menit perjalanan.
1.4.
Nama dan Organisasi Pengguna Jasa Pengguna jasa adalah : Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Riau dengan alamat Jalan Basuki Rahmat No. 17 Tanjungpinang.
1.5.
Sumber Pendanaan Untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) termasuk pajak (PPn dan Pph) yang bersumber dari dana APBD (Perubahan) Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006.
1.6.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini adalah : 1. Identifikasi potensi dan kendala yang ada pada lokasi proyek terdiri dari
aspek
merumuskan
teknis,
sosial
rencana
ekonomi
pengembangan
dan
lingkungan,
lokasi
yang
kemudian mendukung
peningkatan Bandara dan membuka kesempatan kerja yang terkait dengan daerah sekitarnya.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
4
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
2. Tersusunnya dokumen UKL/UPL bagi kegiatan Pemotongan Bukit Pada Pengembangan Bandara Kijang.
1.7.
Pengertian dan Istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu alat perencanaan yang diharapkan mampu mengendalikan dampak-dampak dari suatu kegiatan atau rencana usaha baik yang bersifat negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup agar dapat diambil suatu keputusan
layak
atau
tidak
layaknya
kegiatan
tersebut
terhadap
lingkungan. Selama ini studi kelayakan feasibility study hanya mengenal studi kelayakan teknis dan study kelayakan ekonomis. Namun sejak kebijakan yang mengintegrasikan atau menyatukan pembangunan dan lingkungan, maka lingkungan hidup merupakan bagian dari studi kelayakan. Sehingga studi kelayakan mencakup studi kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan hidup. Setiap proses pembangunan haruslah dilakukan
perencanaan
yang
baik.
Pembangunan
berkelanjutan
sustainable development menuntut adanya suatu prediksi yang akurat terhadap proses pembangunan. Pada kegiatan atau usaha tertentu harus memiliki rencana yang jelas agar
tidak
berdampak
direncanakan
dan
pada
berdampak
lingkungan. penting
Suatu
terhadap
kegiatan
yang
lingkungan
hidup
diperlukan suatu alat perencanaan dan prediksi untuk mengendalikan dan mengelola dampak yang terjadi.
1.8.
Dasan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dasar penyusunan kajian lingkungan ini adalah sebagai berikut :
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03/MENLH/11/2000 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
:
12/MENLH/3/1994
tentang
Pedoman
Umum
Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
5
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-undang
No.
24
Tahun
1992
tentang
Penataan
Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1997
tentang
Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor Kep 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek
Sosial
Dalam
Penyusunan
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor Kep 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
6
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Keputusan Nomor 03/MENLH/11/2000 menetapkan batasan-batasan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Kegiatan sektor air bersih, Transportasi, persampahan, sanitasi, drainase, pemukimanperumahan serta perekonomian kawasan dikategorikan bebas AMDAL karena besarannya masih di bawah besaran wajib AMDAL. Maka sesuai dengan Keputusan No.12/MENLH/1994 perlu dilengkapi dengan Upaya Pengelolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL). Keputusan ini menyatakan bahwa rencana kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diharuskan melakukan UKL/UPL sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat-syarat perijinannya menurut aturan yang berlaku. Laporan UKL/UPL memuat uraian rencana kegiatan sebagai sumber dampak, uraian pengelolaan dampak dan uraian pemantauan lingkungan.
1.9.
Lingkup Kegiatan
1.7.1
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan A. Upaya Pengelolaan Lingkungan 1. Umum Upaya
pengelolaan
dimaksudkan
untuk
menekan
sekecil
mungkin dampak negatip dan mempertahankan dampak positip. 2. Persepsi Positip Masyarakat Upaya persepsi
pengelolaan positip
ini
bertujuan
masyarakat
untuk
terhadap
mempertahankan
pelaksanaan
proyek
Pengembangan Bandar Udara Kijang. Pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan prioritas kepada penduduk sekitar proyek dalam penerimaan tenaga kerja. Setiap proyek masing-masing sektor harus menggunakan tenaga kerja dari penduduk sekitar lokasi proyek sebagai salah satu syarat penting yang harus ditaati kontraktor pelaksana. Dalam kontrak perjanjian kerjasama dibuat suatu pasal yang memuat ketentuan ini berikut sanksi pelanggarannya. 3. Kemacetan Lalu Lintas Upaya
pengelolaan
ini
bertujuan
untuk
dapat
mencegah
kemacetan lalu lintas pada jalur transportasi yang melewati File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
7
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
kegiatan pekerjaan pengangkutan tanah, pekerjaan struktur dan pengaspalan/perkerasan landasan. Pengelolaan kemacetan lalu lintas dilakukan melalui pengaturan arus lalu lintas mengikuti buku “Petunjuk Perambuan Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan” yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Jalan
Kota dengan nomor regristrasi 03/T/BNKT/1990. 4. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan Upaya pengelolaan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak
penurunan
kualitas
udara
dan
kebisingan
pada
pemukiman penduduk sekitar lokasi kegiatan proyek. Karena dampak ini merupakan dampak lanjutan dari kemacetan, maka pengolahan
dampak
kemacetan
sekaligus
juga
merupakan
pengelolaan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan. 5. Keresahan Masyarakat Upaya
pengelolaan
ini
bertujuan
untuk
dapat
mencegah
terjadinya dampak keresahan masyarakat. Upaya pengelolaan dampak
keresahan
masyarakat
dilakukan
melalui
cara
musyawarah dalam penetapan besarnya harga pembebasan tanah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 15/75. Harga pasaran umum di daerah setempat dapat digunakan sebagai pertimbangan utama, sehingga pemilik tanah merasa puas. 6. Terganggunya Jaringan Telkom/PLN. Upaya
pengelolaan
ini
dimaksudkan
untuk
mencegah
terganggunya jaringan Telkom/PLN yang ada disekitar lokasi proyek. Pengelolaan dampak dimulai dengan menghubungi pihak Telkom/PLN untuk mendata jaringan Telkom/PLN yang ada pada lokasi proyek. Data ini menjadi bahan yang diperhitungkan pada penyusunan Dokumen Tender yang dituang melalui spesifikasi teknis, gambar-gambar, pelaksanaan syarat-syarat kontrak, dll. Dengan demikian keberadaan jaringan Telkom/PLN menjadi pehatian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. B. Upaya Pemantauan Lingkungan 1. Umum Upaya pemantauan lingkungan dimaksudkan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan yang File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
8
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
diurai pada bab terdahulu. Pemantauan juga diharapkan dapat memberikan evaluasi apakah cara pengelolaan dampak yang diterapkan sudah efektif atau belum. 2. Persepsi Positip Masyarakat Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek. Lokasi Pemantauan Lokasi
pemantauan
adalah
pemukiman
penduduk
pada
desa/daerah disekitar lokasi rencana proyek. Waktu Pemantauan Waktu pemantauan adalah pada awal pelaksanaan proyek terutama pada saat penerimaan tenaga kerja buruh. Cara Pemantauan Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa daftar alamat asal tenaga buruh yang dipekerjakan kontraktor. Apakah sebagian besar mereka memang berasal dari desa setempat. Pengecekan juga dapat melalui Kepala Desa menanyakan jumlah warganya yang diterima bekerja pada proyek. 3. Kemacetan Lalu Lintas Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah kemacetan lalu lintas pada jalur jalan yang melewati lokasi kegiatan proyek. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pada jalur jalan yang melewati lokasi kegiatan pekerjaan tanah, pekerjaan struktur dan pengaspalan. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan di lokasi proyek, terutama pada jam-jam sibuk. Pemantauan dampak kemacetan lalu lintas dilakukan dengan cara mengamati secara kuantitatif tingkat kemacetan pada jalur-jalur
jalan
yang
melewati
lokasi
proyek.
Apabila
diperlukan dapat juga dengan menghitung Satuan Mobil File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
9
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Penumpang (SMP) per-jam juntuk selanjutnya dibandingkan dengan kapasitas jalan. 4. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah penurunan kualitas udara/kebisingan. Lokasi Pemantauan Pemantauan
dilakukan
pada
permukiman
sekitar
lokasi
proyek. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan saat terjadi kemacetan lalu lintas yang disebabkan kegiatan proyek. Cara Pemantauan Pemantauan
dilakukan
secara
kualitatif
dengan
cara
memperhatikan ada tidaknya keluhan penduduk terhadap gangguan pencemaran udara ataupun kebisingan. Apabila diperlukan
dapat
pula
dilakukan
pengukuran
secara
kuantitatif kandungan karbon monoksida (CO) dengan alat NDIR
Analysis,
sulfur
dioksida
(SO2)
dengan
alat
spektrophotometer, debu dan timah hitam (Pb) dengan alat Hi-Vol. Hasil-hasil pengukuran ini selanjutnya dibandingkan dengan baku mutunya. 5. Keresahan Masyarakat Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah keresahan masyarakat sehubungan dengan penetapan harga pembebasan tanah dan perubahan fungsi lahan. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pemukiman penduduk pemilik tanah yang akan dibebaskan. Waktu Pemantauan Waktu
pemantauan
adalah
selama
dan
setelah
proses
penetapan harga pembebasan tanah. Cara Pemantauan File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
10
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Pemantauan dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya keluhan pemilik tanah terhadap penetapan harga. 6. Terganggunya Jaringan Telkom / PLN yang Ada pada Jalur Pipa Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah ada tidaknya keluhan yang disampaikan Telkom/PLN kepada PAM sehubungan kemungkinan kerusakan jaringan Telkom/PLN oleh kegiatan pekerjaan pemotongan bukit dan pengembangan Bandar Udara. Lokasi Pemantauan Pemantauan dilakukan pada instansi Telkom ataupun PLN Waktu Pemantauan Pemantauan
dilakukan
selama
pelaksanaan
pekerjaan
pembangunan/pengembangan Bandar Udara berlangsung. Cara Pemantauan Pemantauan dilaksanakan dengan cara menanyakan kepada Instansi Telkom/PLN perihal ada tidaknya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut. 7. Gangguan Kesehatan Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah gangguan kesehatan para pekerja dan penduduk sekitar lokasi sebagai akibat pencemaran bau dan debu. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pemukiman penduduk sekitar lokasi dan keluarga para pekerja. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Cara Pemantauan Pemantauan
dilakukan
dengan
mewawancarai
penduduk
dan pekerja prihal jenis penyakit yang pernah diderita. Jenis
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
11
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
penyakit yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran bau dan debu.
1.10. Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Jadwal kebutuhan orang/hari (Man/Month) tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan lampiran dan jadwal setiap tahapan pekerjaan pengembangan Bandar udara,
1.11. Tenaga Ahli a. Umum Tidak adanya tenaga asing yang dikaryakan dalam pekerjaan ini karena
tenaga
di
dalam
Negeri
sudah
cukup
mampu
untuk
melaksanakannya. Personil-personil yang tercantum di bawah ini tidak harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan tetapi bila diperlukan oleh Dinas Perhubungan, maka personil tersebut harus ada. b. Tenaga Ahli Pemimpin Tim adalah Sarjana S2 Teknik Lingkungan/Penyehatan dengan
pengalaman
dalam
bidang
analisis
mengenai
dampak
lingkungan minimum 5 tahun dan untuk Sarjana yang mengetahui dengan baik proses study dengan segala permasalahan khusus. Tugas dan tanggung jawab pemimpin tim meliputi :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan
secara
keseluruhan
kepada
penanggung jawab perusahaan.
Mengkoordinasikan pekerjaan
ini
semua
sehingga
personil bisa
yang
terlibat
menghasilkan
dalam
pekerjaan
Study/Kajian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Merumuskan dan membuat rencana garis besar sistem dan pentahapan dalam pelaksanaan pekerjaan Study/Kajian.
Menyusun program kerja termasuk didalamnya penjadwalan rapat pembahasan materi Study/Kajian secara berkala.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
12
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
c. Ahli Teknik Lingkungan Adalah Sarjana Teknik Lingkungan yang berpengalaman minimum 7 tahun sebagai perencanaan penyehatan lingkungan. Tugas dan Tanggung jawabnya antara lain meliputi :
Mengidentifikasi dan menganalisa data-data kondisi lingkungan hayati dan non hayati kawasan yang mempengaruhi skenario perencanaan kawasan
Mengidentifikasi,
menganalisis,
merumuskan
masalah
yang
berkaitan dengan kenyamanan dan keasrian lingkungan
Memberi
masukan
penyusunan
arahan
pengendalian
pembangunan d. Ahli Sipil Adalah Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan sipil khususnya kegiatan Pengembangan Bandara. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi :
Mengadakan analisa dan perhitungan mengenai teknik cut & fill serta peralatan untuk kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sebagai pembanding.
Menghitung kwantitas dari bahan dan kebutuhan yang lain sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada.
Bertanggung jawab kepada Team Leader dalam hal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
e. Ahli Sosial Budaya Adalah Sarjana Sosial yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan Sosial kemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi :
Mengumpulkan data dan informasi, identifikasi, inventarisasi, review
pada
aspek-aspek
social,
ekonomi
dan
demografi
kependudukan, serta pemberdayaan pemerintah setempat dan masyarakat,
partisipasi
masyarakat,
kinerja
pelaku
pembangunan, konsep pembangunan dengan berbasis pada masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan, potensi dan peluang pengembangan kelembagaan.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
13
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Menyusun pelaporan tentang hasil dari upaya-upaya pemerintah setempat dan pemberdayaan masyarakat, partispasi masyarakat dan swasta, peranan dan kontribusi dalam pembangunan Bandar Udara Kijang.
Sebagai tenaga ahli Sosial untuk melakukan Sosialisasi Visi Dan Misi
Kegiatan
Kepada
Masyarakat,
Pemda
dan
Swasta
(Stakeholder) di sekitar lokasi proyek melalui workshop dan media cetak maupun elektronik.
Menumbuh-kembangkan kesadaran pemerintah setempat dan masyarakat
untuk
berperan
aktif
dalam
perencanaan
pengembangan Bandar Udara Kijang. f.
Ahli Kesehatan Masyarakat Adalah Sarjana Sosial yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan Kesehatan masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi :
Mengidentifikasi dan menganalisa data-data kondisi kesehatan masyarakat dilingkungan kawasan yang mempengaruhi skenario perencanaan pengembangan kawasan.
Mengidentifikasi,
menganalisis,
merumuskan
masalah
yang
berkaitan dengan kenyamanan dan keasrian lingkungan
Memberi
masukan
penyusunan
arahan
pengendalian
pembangunan g. Tenaga Ahli Pengembangan Sumber Daya Bertanggung
jawab
dalam
melakukan
koordinasi
secara
teknis
terhadap seluruh proses pekerjaan yang terkait dengan identifikasi kondisi fisik dasar kawasan industri. Secara teknis beberapa tugas pokok Ahli Geologi adalah :
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Bersama-sama dengan Ketua Team dan Tenaga Ahli lainnya melakukan diskusi dan presentasi dengan Pemberi Tugas dan Instansi terkait.
Melakukan
identifikasi
potensi,
peluang
dan
kendala
pengembangan kawasan, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik dasar kawasan Bandar Udara Kijang.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
14
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Mempersiapkan
dan
mengkoordinir
pelaksanaan
penelitian
geologi/tanah.
Melakukan analisis pengembangan kawasan berdasarkan kondisi fisik dasar kawasan, kesesuaian dan daya dukung lahan juga kelayakan lokasi untuk pengembangan Bandar Udara.
Ikut memberikan masukan dalam penyusunan rencana, khusus terhadap aspek fisik dasar.
Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan.
h. Ahli Ekonomi Pembangunan Adalah
Sarjana
Ekonomi
Pembangunan
yang
berpengalaman
minimum 7 tahun dibidang pengembangan kawasan. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi :
Mengumpulkan data dan informasi, identifikasi, inventarisasi, review
pada
aspek-aspek
social,
ekonomi
dan
demografi
kependudukan, serta pemberdayaan pemerintah setempat dan masyarakat,
partisipasi
masyarakat,
kinerja
pelaku
pembangunan, konsep pembangunan dengan berbasis pada masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan, potensi dan peluang pengembangan kelembagaan.
Menyusun pelaporan tentang hasil dari upaya-upaya pemerintah setempat dan pemberdayaan masyarakat, partispasi masyarakat dan swasta, peranan dan kontribusi dalam pembangunan Bandar Udara Kijang.
Sebagai tenaga ahli ekonomi pembangunan bertanggung jawab dalam melakukan analisa ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat atas pengembangan Bandara Kijang.
i.
Assisten Ahli Bertanggung
jawab
dalam
melakukan
koordinasi
secara
teknis
terhadap seluruh proses pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli terkait. Secara teknis beberapa tugas pokok Assisten Ahli adalah :
Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Tenaga Ahli terkait untuk keperluan analisis dan kajian terhadap aspek-aspek tertentu.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
15
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer sesuai dengan penugasan tenaga ahli terkait.
Membantu Tenaga Ahli dalam menganalisis, merumuskan konsep dan menyusun rencana.
Membantu
Tenaga
Ahli
dalam
menyiapkan
laporan
dan
presentasi kepada Pemberi Tugas.
j.
Membantu menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan.
Tenaga Pendukung Bertanggung
jawab
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan yang dilakukan Tenaga Ahli dan Assisten Tenaga Ahli terkait. 10.
Pelaporan Sebagai bahan laporan pada setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan, konsultan diharuskan membuat pelaporan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan (Inception Report), secara garis besar berisikan mengenai rencana kerja konsultan dalam penyelesaian pekerjaan serta persiapan kunjungan lapangan. Laporan ini harus diserahkan
kepada
proyek
sebanyak
10
(sepuluh)
eksemplar
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. 2. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report), secara garis besar berisikan mengenai data-data yang ada, hasil kunjungan lapangan, hasil
deskripsi
lingkungan
rona
yang
lingkugan
mungkin
awal,
terjadi,
hasil
pendugaan
hasil
penyusunan
dampak upaya
pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Laporan ini harus diserahkan kepada proyek sebanyak 10 (sepuluh) kalender
eksemplar terhitung
selambat-lambatnya
setelah
Surat
20
Perintah
(dua
Mulai
puluh)
Kerja
hari
(SPMK)
diterbitkan. 3. Laporan Akhir (Final Report), berisikan laporan lengkap yang merupakan
penyempurnaan
dari
Laporan
Akhir
Sementara
berdasarkan masukan dari hasil diskusi/presentasi dengan pihak File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
16
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
pemberi tugas dan instansi terkait. Laporan harus diserahkan kepada proyek sebanyak
10 (sepuluh) eksemplar selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
Tanjungpinang,
September 2006
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
H. A Z I B A R, SH. Pembina Utama Muda NIP. 120 087 475
DAFTAR PUSTAKA
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
17
UKL dan UPL
Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau
1. Anonim, 1982, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Anonim, 1992, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 3. Anonim, 1990, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. Anonim, 1994, Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No : Kep-12 / MENLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 5. APHA, 1985, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Fourth Edition, APHA, AWWA Washington D.C. 6. Canter, LW, 1977, Environmental Impact Assesment, Mc Graw Hill, New York. 7. Gunawan Suratmo, F., 1990, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press.
File/Doc/Dishub/Prop.Kepri
18