KAKAndalLalin

UKL dan UPL

Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pada Penge Pengemba mbanga ngan n Banda Bandarr Udara Udara Kijang Kijang Kota Tanjung Tanjung Pinang Pinang , Propinsi Propinsi Kepulaua Kepulauan n Riau Riau

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ( U K L ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN ( U P L ) PEKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT PADA LOKASI BANDARA KIJANG SELUAS + 50 HA. KABUPATEN KEPULAUAN RIAU, PROPINSI KEPULAUAN RIAU

I.

Umum

1.1. Deskripsi Singkat Pekerjaan 1. Nama Pekerjaan

: Pemotongan

Bukit

Pada

Lokasi

Bandara

Kijang. 2. Lokasi

: Bandara Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau

3. Propinsi

: Kepulauan Riau

4. Luas

: + 50 Ha.

5. Pelaksana

: Proyek Pengembangan Bandara Kijang

1.2. Latar Belakang Bandara Kijang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dengan jarak kurang lebih 12 Km. dari Kota Tanjung Pinang. Luas Bukit yang akan dipotong + 50 Ha, yang sebagian dari luas tersebut ada yang telah dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai lahan pertanian tanaman pangan, palawija dan lahan pemukiman dan fasilitas umum pedesaan. Jumlah KK saat ini adalah ........ KK, dimana mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah penebang kayu, bertani padi dan palawija. Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau menuntut ketersedian sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang perlu diprioritaskan, mengingat keberadaan

fasilitas

pelabuhan

udara

dapat

menunjang

kelancaran

distribusi barang dan jasa serta mobilisatas penduduk dari dan ke Kota Tanjungpinang. Dengan dikembangkannya Bandar Udara Kijang Kota Tanjungpinang yang semula hanya bisa didarati oleh pesawat sejenis foker 50 menjadi pesawat berbadan lebar atau sejenis pesawat Boing 737, diharapkan dapat menunjang pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang.

File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

1

UKL dan UPL

Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau

Dalam

mewujudkan

rencana

tersebut

perlu

adanya

perencanaan

pengembangan bandara yang terintegrasi dan terarah sesuai dengan program pembangunan daerah, dimana pengembangan yang dimaksudkan antara lain meliputi perpanjangan landasan dan perluasan kawasan bandara sehingga perlu dilakukan pemotongan bukit yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran operasi penerbangan nantinya. Dalam menunjang kegiatan tersebut maka diperlukan adanya suatu kajian/study mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam hal ini UKL/UPL Pemotongan Bukit Pada Lokasi Bandara Kijang tersebut. Kondisi Eksisting dari Fasilitas dan Utilitas Bandar Udara Kijang itu sendiri saat ini meliputi antara lain sebagai berikut : A. Landasan Pacu (runway) Bandara Udara Kijang saat ini mempunyai fasilitas sisi udara maupun sisi darat sebagai berikut : 1. Posisi Bandar Udara

: 0 0 55’ 05.3” Lintang selatan

dan

1040 32’ 34 ” Bujur Timur 2. Jarak dari kota

:

+ 12 Km

3. Elevasi Bandara

: 17 m MSL ( Mean Sea Level )

4. Aerodrome Ref.Code

: 3C (ICAO, Annex-14)

5. Kelompok Bandar Udara

: C (KM No.44 Tahun 2002)

6. Tingkat PLLU

: ADC (KM No.44 Tahun 2002)

7. Fasilitas Elektronika

: IV DAN V (KM No.44 Tahun 2002)

Dan Listrik 8.

Fasilitas Security

: E (KM No.44 Tahun 2002)

9. Fasilitas PK-PPK

: 7 dan 8 (KM No.44 Tahun 2002)

10. Jam Operasi

: 07.00-14.00 WIB

11. Panjang Landasan

: 1.856 meter

12. Lebar landasan

:

30 meter

13. Lebar Strip

:

150 meter

14. Designation

: 04-22 : 15. PCN (ref AIP)


2

UKL dan UPL


: 13/F/C/Y/U 16. Taxiway Alpha

: 118.65 meter x 18 meter

17. Taiway Bravo

: 170.75 meter x 18 meter

18. Apron

: 200 meter x 62 meter

19. Overrun

: 60 meter x 30 meter

20. Turning Area

: RW 04.75 meter x 20 meter,dan 1,406 meter dari TH 04.75 meter x 20 meter

B. Fasilitas Navigasi

:

1. Radio Aids

: NDB (Non Directional Beacon) VOR (Very Hight Frequency) DME (Distance Measuring Eguifment)

2. ATC Radar

: PSR ( Primary Surveillance Radar) SSR ( Secondary Surveillance Radar )

3. Alat Bantu Visual

: Lighting ( VASIS ) Marking

4. Fasilitas Komunikas

: 1. Aeronautical Mobile Service (AMS) - Aerodrome Control - Approach Control 2. Aeronautical Fixed Service (AFIS ) - ATC Direct speech - Intercom

C. Gedung Terminal

: X – Ray Bagasi Ruang Keberangkatan Ruang Kedatangan Ruang Transit Ruang Counter Kantin


3

UKL dan UPL


Gudang Terminal TNI AU D. Gedung Perkantoran

: Kantor Administrasi Pengelola seluas 336 m2

Permasalahan :

1.3.



Abstacle (Bukit) di Runway 22 -> 400 m = 2.256 m'



PCN (Kekuatan Landasan) 13 -> 31



Belum Tersedianya BBM Pertamina

Lokasi Pekerjaan Secara geografis lokasi proyek ditunjukkan pada Gambar-1 dan secara administratif lokasi proyek terletak di Kijang, Kecamatan Kijang, Kota Tanjung Pinang. Lokasi dapat dicapai dari pusat Kota Tanjung Pinang melalui kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) selama + 15 menit perjalanan.

1.4.

Nama dan Organisasi Pengguna Jasa Pengguna jasa adalah : Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Riau dengan alamat Jalan Basuki Rahmat No. 17 Tanjungpinang.

1.5.

Sumber Pendanaan Untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) termasuk pajak (PPn dan Pph) yang bersumber dari dana APBD (Perubahan) Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006.

1.6.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini adalah : 1. Identifikasi potensi dan kendala yang ada pada lokasi proyek terdiri dari

aspek

merumuskan

teknis,

sosial

rencana

ekonomi

pengembangan

dan

lingkungan,

lokasi

yang

kemudian mendukung

peningkatan Bandara dan membuka kesempatan kerja yang terkait dengan daerah sekitarnya.


4

UKL dan UPL


2. Tersusunnya dokumen UKL/UPL bagi kegiatan Pemotongan Bukit Pada Pengembangan Bandara Kijang.

1.7.

Pengertian dan Istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu alat perencanaan yang diharapkan mampu mengendalikan dampak-dampak dari suatu kegiatan atau rencana usaha baik yang bersifat negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup agar dapat diambil suatu keputusan

layak

atau

tidak

layaknya

kegiatan

tersebut

terhadap

lingkungan. Selama ini studi kelayakan feasibility study hanya mengenal studi kelayakan teknis dan study kelayakan ekonomis. Namun sejak kebijakan yang mengintegrasikan atau menyatukan pembangunan dan lingkungan, maka lingkungan hidup merupakan bagian dari studi kelayakan. Sehingga studi kelayakan mencakup studi kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan hidup. Setiap proses pembangunan haruslah dilakukan

perencanaan

yang

baik.

Pembangunan

berkelanjutan

sustainable development menuntut adanya suatu prediksi yang akurat terhadap proses pembangunan. Pada kegiatan atau usaha tertentu harus memiliki rencana yang jelas agar

tidak

berdampak

direncanakan

dan

pada

berdampak

lingkungan. penting

Suatu

terhadap

kegiatan

yang

lingkungan

hidup

diperlukan suatu alat perencanaan dan prediksi untuk mengendalikan dan mengelola dampak yang terjadi.

1.8.

Dasan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dasar penyusunan kajian lingkungan ini adalah sebagai berikut : 

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.



Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.



Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03/MENLH/11/2000 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).



Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

:

12/MENLH/3/1994

tentang

Pedoman

Umum

Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

5

UKL dan UPL




Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Undang-undang

No.

24

Tahun

1992

tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501). 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.



Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

1997

tentang

Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.



Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.



Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.



Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor Kep 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek

Sosial

Dalam

Penyusunan

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan. 

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor Kep 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).



Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.



Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


6

UKL dan UPL


Keputusan Nomor 03/MENLH/11/2000 menetapkan batasan-batasan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Kegiatan sektor air bersih, Transportasi, persampahan, sanitasi, drainase, pemukimanperumahan serta perekonomian kawasan dikategorikan bebas AMDAL karena besarannya masih di bawah besaran wajib AMDAL. Maka sesuai dengan Keputusan No.12/MENLH/1994 perlu dilengkapi dengan Upaya Pengelolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL). Keputusan ini menyatakan bahwa rencana kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diharuskan melakukan UKL/UPL sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat-syarat perijinannya menurut aturan yang berlaku. Laporan UKL/UPL memuat uraian rencana kegiatan sebagai sumber dampak, uraian pengelolaan dampak dan uraian pemantauan lingkungan.

1.9.

Lingkup Kegiatan

1.7.1

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan A. Upaya Pengelolaan Lingkungan 1. Umum Upaya

pengelolaan

dimaksudkan

untuk

menekan

sekecil

mungkin dampak negatip dan mempertahankan dampak positip. 2. Persepsi Positip Masyarakat Upaya persepsi

pengelolaan positip

ini

bertujuan

masyarakat

untuk

terhadap

mempertahankan

pelaksanaan

proyek

Pengembangan Bandar Udara Kijang. Pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan prioritas kepada penduduk sekitar proyek dalam penerimaan tenaga kerja. Setiap proyek masing-masing sektor harus menggunakan tenaga kerja dari penduduk sekitar lokasi proyek sebagai salah satu syarat penting yang harus ditaati kontraktor pelaksana. Dalam kontrak perjanjian kerjasama dibuat suatu pasal yang memuat ketentuan ini berikut sanksi pelanggarannya. 3. Kemacetan Lalu Lintas Upaya

pengelolaan

ini

bertujuan

untuk

dapat

mencegah

kemacetan lalu lintas pada jalur transportasi yang melewati File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

7

UKL dan UPL


kegiatan pekerjaan pengangkutan tanah, pekerjaan struktur dan pengaspalan/perkerasan landasan. Pengelolaan kemacetan lalu lintas dilakukan melalui pengaturan arus lalu lintas mengikuti buku “Petunjuk Perambuan Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan” yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Jalan

Kota dengan nomor regristrasi 03/T/BNKT/1990. 4. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan Upaya pengelolaan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak

penurunan

kualitas

udara

dan

kebisingan

pada

pemukiman penduduk sekitar lokasi kegiatan proyek. Karena dampak ini merupakan dampak lanjutan dari kemacetan, maka pengolahan

dampak

kemacetan

sekaligus

juga

merupakan

pengelolaan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan. 5. Keresahan Masyarakat Upaya

pengelolaan

ini

bertujuan

untuk

dapat

mencegah

terjadinya dampak keresahan masyarakat. Upaya pengelolaan dampak

keresahan

masyarakat

dilakukan

melalui

cara

musyawarah dalam penetapan besarnya harga pembebasan tanah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 15/75. Harga pasaran umum di daerah setempat dapat digunakan sebagai pertimbangan utama, sehingga pemilik tanah merasa puas. 6. Terganggunya Jaringan Telkom/PLN. Upaya

pengelolaan

ini

dimaksudkan

untuk

mencegah

terganggunya jaringan Telkom/PLN yang ada disekitar lokasi proyek. Pengelolaan dampak dimulai dengan menghubungi pihak Telkom/PLN untuk mendata jaringan Telkom/PLN yang ada pada lokasi proyek. Data ini menjadi bahan yang diperhitungkan pada penyusunan Dokumen Tender yang dituang melalui spesifikasi teknis, gambar-gambar, pelaksanaan syarat-syarat kontrak, dll. Dengan demikian keberadaan jaringan Telkom/PLN menjadi pehatian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. B. Upaya Pemantauan Lingkungan 1. Umum Upaya pemantauan lingkungan dimaksudkan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan yang File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

8

UKL dan UPL


diurai pada bab terdahulu. Pemantauan juga diharapkan dapat memberikan evaluasi apakah cara pengelolaan dampak yang diterapkan sudah efektif atau belum. 2. Persepsi Positip Masyarakat Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek. Lokasi Pemantauan Lokasi

pemantauan

adalah

pemukiman

penduduk

pada

desa/daerah disekitar lokasi rencana proyek. Waktu Pemantauan Waktu pemantauan adalah pada awal pelaksanaan proyek terutama pada saat penerimaan tenaga kerja buruh. Cara Pemantauan Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa daftar alamat asal tenaga buruh yang dipekerjakan kontraktor. Apakah sebagian besar mereka memang berasal dari desa setempat. Pengecekan juga dapat melalui Kepala Desa menanyakan jumlah warganya yang diterima bekerja pada proyek. 3. Kemacetan Lalu Lintas Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah kemacetan lalu lintas pada jalur jalan yang melewati lokasi kegiatan proyek. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pada jalur jalan yang melewati lokasi kegiatan pekerjaan tanah, pekerjaan struktur dan pengaspalan. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan di lokasi proyek, terutama pada jam-jam sibuk. Pemantauan dampak kemacetan lalu lintas dilakukan dengan cara mengamati secara kuantitatif tingkat kemacetan pada jalur-jalur

jalan

yang

melewati

lokasi

proyek.

Apabila

diperlukan dapat juga dengan menghitung Satuan Mobil File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

9

UKL dan UPL


Penumpang (SMP) per-jam juntuk selanjutnya dibandingkan dengan kapasitas jalan. 4. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah penurunan kualitas udara/kebisingan. Lokasi Pemantauan Pemantauan

dilakukan

pada

permukiman

sekitar

lokasi

proyek. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan saat terjadi kemacetan lalu lintas yang disebabkan kegiatan proyek. Cara Pemantauan Pemantauan

dilakukan

secara

kualitatif

dengan

cara

memperhatikan ada tidaknya keluhan penduduk terhadap gangguan pencemaran udara ataupun kebisingan. Apabila diperlukan

dapat

pula

dilakukan

pengukuran

secara

kuantitatif kandungan karbon monoksida (CO) dengan alat NDIR

Analysis,

sulfur

dioksida

(SO2)

dengan

alat

spektrophotometer, debu dan timah hitam (Pb) dengan alat Hi-Vol. Hasil-hasil pengukuran ini selanjutnya dibandingkan dengan baku mutunya. 5. Keresahan Masyarakat Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah keresahan masyarakat sehubungan dengan penetapan harga pembebasan tanah dan perubahan fungsi lahan. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pemukiman penduduk pemilik tanah yang akan dibebaskan. Waktu Pemantauan Waktu

pemantauan

adalah

selama

dan

setelah

proses

penetapan harga pembebasan tanah. Cara Pemantauan File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

10

UKL dan UPL


Pemantauan dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya keluhan pemilik tanah terhadap penetapan harga. 6. Terganggunya Jaringan Telkom / PLN yang Ada pada Jalur Pipa Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah ada tidaknya keluhan yang disampaikan Telkom/PLN kepada PAM sehubungan kemungkinan kerusakan jaringan Telkom/PLN oleh kegiatan pekerjaan pemotongan bukit dan pengembangan Bandar Udara. Lokasi Pemantauan Pemantauan dilakukan pada instansi Telkom ataupun PLN Waktu Pemantauan Pemantauan

dilakukan

selama

pelaksanaan

pekerjaan

pembangunan/pengembangan Bandar Udara berlangsung. Cara Pemantauan Pemantauan dilaksanakan dengan cara menanyakan kepada Instansi Telkom/PLN perihal ada tidaknya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut. 7. Gangguan Kesehatan Jenis Dampak Yang Dipantau Jenis dampak yang dipantau adalah gangguan kesehatan para pekerja dan penduduk sekitar lokasi sebagai akibat pencemaran bau dan debu. Lokasi Pemantauan Lokasi pemantauan adalah pemukiman penduduk sekitar lokasi dan keluarga para pekerja. Waktu Pemantauan Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Cara Pemantauan Pemantauan

dilakukan

dengan

mewawancarai

penduduk

dan pekerja prihal jenis penyakit yang pernah diderita. Jenis


11

UKL dan UPL


penyakit yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran bau dan debu.

1.10. Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Jadwal kebutuhan orang/hari (Man/Month) tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan lampiran dan jadwal setiap tahapan pekerjaan pengembangan Bandar udara,

1.11. Tenaga Ahli a. Umum Tidak adanya tenaga asing yang dikaryakan dalam pekerjaan ini karena

tenaga

di

dalam

Negeri

sudah

cukup

mampu

untuk

melaksanakannya. Personil-personil yang tercantum di bawah ini tidak harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan tetapi bila diperlukan oleh Dinas Perhubungan, maka personil tersebut harus ada. b. Tenaga Ahli Pemimpin Tim adalah Sarjana S2 Teknik Lingkungan/Penyehatan dengan

pengalaman

dalam

bidang

analisis

mengenai

dampak

lingkungan minimum 5 tahun dan untuk Sarjana yang mengetahui dengan baik proses study dengan segala permasalahan khusus. Tugas dan tanggung jawab pemimpin tim meliputi : 

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Analisis Mengenai

Dampak

Lingkungan

secara

keseluruhan

kepada

penanggung jawab perusahaan. 

Mengkoordinasikan pekerjaan

ini

semua

sehingga

personil bisa

yang

terlibat

menghasilkan

dalam

pekerjaan

Study/Kajian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Merumuskan dan membuat rencana garis besar sistem dan pentahapan dalam pelaksanaan pekerjaan Study/Kajian.



Menyusun program kerja termasuk didalamnya penjadwalan rapat pembahasan materi Study/Kajian secara berkala.


12

UKL dan UPL


c. Ahli Teknik Lingkungan Adalah Sarjana Teknik Lingkungan yang berpengalaman minimum 7 tahun sebagai perencanaan penyehatan lingkungan. Tugas dan Tanggung jawabnya antara lain meliputi : 

Mengidentifikasi dan menganalisa data-data kondisi lingkungan hayati dan non hayati kawasan yang mempengaruhi skenario perencanaan kawasan



Mengidentifikasi,

menganalisis,

merumuskan

masalah

yang

berkaitan dengan kenyamanan dan keasrian lingkungan 

Memberi

masukan

penyusunan

arahan

pengendalian

pembangunan d. Ahli Sipil Adalah Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan sipil khususnya kegiatan Pengembangan Bandara. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi : 

Mengadakan analisa dan perhitungan mengenai teknik cut & fill serta peralatan untuk kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sebagai pembanding.



Menghitung kwantitas dari bahan dan kebutuhan yang lain sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada.



Bertanggung jawab kepada Team Leader dalam hal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

e. Ahli Sosial Budaya Adalah Sarjana Sosial yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan Sosial kemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi : 

Mengumpulkan data dan informasi, identifikasi, inventarisasi, review

pada

aspek-aspek

social,

ekonomi

dan

demografi

kependudukan, serta pemberdayaan pemerintah setempat dan masyarakat,

partisipasi

masyarakat,

kinerja

pelaku

pembangunan, konsep pembangunan dengan berbasis pada masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan, potensi dan peluang pengembangan kelembagaan.


13

UKL dan UPL

Pekerjaan Pemotongan Bukit seluas + 50 Ha Pada Pengembangan Bandar Udara Kijang Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau 

Menyusun pelaporan tentang hasil dari upaya-upaya pemerintah setempat dan pemberdayaan masyarakat, partispasi masyarakat dan swasta, peranan dan kontribusi dalam pembangunan Bandar Udara Kijang.



Sebagai tenaga ahli Sosial untuk melakukan Sosialisasi Visi Dan Misi

Kegiatan

Kepada

Masyarakat,

Pemda

dan

Swasta

(Stakeholder) di sekitar lokasi proyek melalui workshop dan media cetak maupun elektronik. 

Menumbuh-kembangkan kesadaran pemerintah setempat dan masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam

perencanaan

pengembangan Bandar Udara Kijang. f.

Ahli Kesehatan Masyarakat Adalah Sarjana Sosial yang berpengalaman minimum 7 tahun dibidang bangunan Kesehatan masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi : 

Mengidentifikasi dan menganalisa data-data kondisi kesehatan masyarakat dilingkungan kawasan yang mempengaruhi skenario perencanaan pengembangan kawasan.



Mengidentifikasi,

menganalisis,

merumuskan

masalah

yang

berkaitan dengan kenyamanan dan keasrian lingkungan 

Memberi

masukan

penyusunan

arahan

pengendalian

pembangunan g. Tenaga Ahli Pengembangan Sumber Daya Bertanggung

jawab

dalam

melakukan

koordinasi

secara

teknis

terhadap seluruh proses pekerjaan yang terkait dengan identifikasi kondisi fisik dasar kawasan industri. Secara teknis beberapa tugas pokok Ahli Geologi adalah : 

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Bersama-sama dengan Ketua Team dan Tenaga Ahli lainnya melakukan diskusi dan presentasi dengan Pemberi Tugas dan Instansi terkait.



Melakukan

identifikasi

potensi,

peluang

dan

kendala

pengembangan kawasan, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik dasar kawasan Bandar Udara Kijang.


14

UKL dan UPL


Mempersiapkan

dan

mengkoordinir

pelaksanaan

penelitian

geologi/tanah. 

Melakukan analisis pengembangan kawasan berdasarkan kondisi fisik dasar kawasan, kesesuaian dan daya dukung lahan juga kelayakan lokasi untuk pengembangan Bandar Udara.



Ikut memberikan masukan dalam penyusunan rencana, khusus terhadap aspek fisik dasar.



Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan.

h. Ahli Ekonomi Pembangunan Adalah

Sarjana

Ekonomi

Pembangunan

yang

berpengalaman

minimum 7 tahun dibidang pengembangan kawasan. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi : 

Mengumpulkan data dan informasi, identifikasi, inventarisasi, review

pada

aspek-aspek

social,

ekonomi

dan

demografi

kependudukan, serta pemberdayaan pemerintah setempat dan masyarakat,

partisipasi

masyarakat,

kinerja

pelaku

pembangunan, konsep pembangunan dengan berbasis pada masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan, potensi dan peluang pengembangan kelembagaan. 

Menyusun pelaporan tentang hasil dari upaya-upaya pemerintah setempat dan pemberdayaan masyarakat, partispasi masyarakat dan swasta, peranan dan kontribusi dalam pembangunan Bandar Udara Kijang.



Sebagai tenaga ahli ekonomi pembangunan bertanggung jawab dalam melakukan analisa ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat atas pengembangan Bandara Kijang.

i.

Assisten Ahli Bertanggung

jawab

dalam

melakukan

koordinasi

secara

teknis

terhadap seluruh proses pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli terkait. Secara teknis beberapa tugas pokok Assisten Ahli adalah : 

Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Tenaga Ahli terkait untuk keperluan analisis dan kajian terhadap aspek-aspek tertentu.


15

UKL dan UPL


Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer sesuai dengan penugasan tenaga ahli terkait.



Membantu Tenaga Ahli dalam menganalisis, merumuskan konsep dan menyusun rencana.



Membantu

Tenaga

Ahli

dalam

menyiapkan

laporan

dan

presentasi kepada Pemberi Tugas. 

j.

Membantu menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan.

Tenaga Pendukung Bertanggung

jawab

dalam

mendukung

kelancaran

pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan yang dilakukan Tenaga Ahli dan Assisten Tenaga Ahli terkait. 10.

Pelaporan Sebagai bahan laporan pada setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan, konsultan diharuskan membuat pelaporan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan (Inception Report), secara garis besar berisikan mengenai rencana kerja konsultan dalam penyelesaian pekerjaan serta persiapan kunjungan lapangan. Laporan ini harus diserahkan

kepada

proyek

sebanyak

10

(sepuluh)

eksemplar

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. 2. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report), secara garis besar berisikan mengenai data-data yang ada, hasil kunjungan lapangan, hasil

deskripsi

lingkungan

rona

yang

lingkugan

mungkin

awal,

terjadi,

hasil

pendugaan

hasil

penyusunan

dampak upaya

pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Laporan ini harus diserahkan kepada proyek sebanyak 10 (sepuluh) kalender

eksemplar terhitung

selambat-lambatnya

setelah

Surat

20

Perintah

(dua

Mulai

puluh)

Kerja

hari

(SPMK)

diterbitkan. 3. Laporan Akhir (Final Report), berisikan laporan lengkap yang merupakan

penyempurnaan

dari

Laporan

Akhir

Sementara

berdasarkan masukan dari hasil diskusi/presentasi dengan pihak File/Doc/Dishub/Prop.Kepri

16

UKL dan UPL


pemberi tugas dan instansi terkait. Laporan harus diserahkan kepada proyek sebanyak

10 (sepuluh) eksemplar selambat-lambatnya 1

(satu) bulan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

Tanjungpinang,

September 2006

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

H. A Z I B A R, SH. Pembina Utama Muda NIP. 120 087 475

DAFTAR PUSTAKA


17

UKL dan UPL


1. Anonim, 1982, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Anonim, 1992, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 3. Anonim, 1990, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. Anonim, 1994, Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No : Kep-12 / MENLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 5. APHA, 1985, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Fourth Edition, APHA, AWWA Washington D.C. 6. Canter, LW, 1977, Environmental Impact Assesment, Mc Graw Hill, New York. 7. Gunawan Suratmo, F., 1990, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press.


18

KAKAndalLalin

Recommend Documents