PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pengawasan Prasarana dan Sarana Air Bersih Lokasi : Kabupaten Barito Timur
I.
Latar Belakang Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi daerah. Tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum di masa lampau. Kondisi geografis, topografis dan geologis, serta sumber daya manusia (SDM) yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air bersih yang berbeda pula, sehingga memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi daerah tersebut. Pengawasan Prasarana dan Sarana Air Bersih merupakan salah satu upaya mendukung pengembangan sarana dan sarana air bersih di suatu wilayah. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air bersih dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem jaringan penyediaan air bersih menjadi hal utama untuk menunjang terpenuhinya penyediaan air bersih di Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah. Pada saat ini kondisi IPA dan sistem jaringan penyediaan di Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah dalam kondisi yang belum memadai. Pada bangunan Intake, IPA maupun jaringan distribusi masih terdapat kekurangan dan kendala yang mengakibatkan rendahnya pelayanan jaringan air bersih kepada masyarakat. Jalur jaringan pipa pengantar baik dari sumber maupun dari instalasi ke konsumen merupakan jaringan pipa tertanam dalam tanah sehingga seharusnyatidak menimbulkan dampak terlalu besar. Konstruksi pelaksanaannya juga harus tidak terlalu memerlukan teknologi yang tinggi. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan yang ramah lingkungan. Pada Kota Tamiang layang dan Ampah Kota dengan kontur topografi yang yang relatif datar, sistem penyaluran air bersih diharapkan dapat menggunakan gaya gravitasi sehingga mengurangi biaya operasional. Hal ini mengakibatkan perlu dibuat perencanaan system jaringan air bersih secara benar agar tidak terjadi pembengkakan biaya operasional serta pemeliharaannya. Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi daerah. Tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum di masa lampau. Kondisi geografis, topografis dan geologis, serta sumber daya manusia (SDM) yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda pula, sehingga memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan pengawasan prasarana dan sarana air bersih yang kuat untuk
1
menjamin pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih berlangsung dengan baik sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, Untuk menjamin ketersediaan air di Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah khususnya di Kota Tamiang Layang dan Ampah Kota perlu dibuat dilakukan pengawasan prasarana dan sarana air bersih yang komprehensif dan terintegrasi, agar hasil pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana air bersih dapat berfungsi secara optimal. II.
Maksud dan Tujuan Adapun maksud pengawasan prasarana dan sarana air bersih adalah pengendalian terhadap pekerjaan fisik yang berlangsung di lapangan (on site) sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Fisik dan Perencanaan yang telah dilakukan. Sedangkan tujuannya adalah melakukan pengawasan, evaluasi dan kontrol serta memberikan laporan detail tentang pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah. Dalam hal tersebut berisi informasi tentang spesifikasi teknis, time schedule, progres pekerjaan fisik, kelembagaan dan mencakup berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, kegiatan pengawasan juga meliputi : (1) Memastikan bahwa kuantitas dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah telah sesuai dengan Gambar Rencana dan Spesifikasi yang telah tercantum di dalam RAB dan dokumen Kontrak Pekerjaan dengan segala perbaikan dan penyesuaian di lapangan; (2) Memastikan dan memacu agar Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah dapat terselesaikan tepat waktu seperti yang ditetapkan di dalam kontrak pekerjaan.
III.
Sasaran Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah akan terbangun sesuai dengan Konsep Perencanaan.
IV.
Lokasi Pekerjaan Lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan prasarana dan sarana air bersih adalah di Kabupaten Barito Timur.
V.
Sumber Pendanaan Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan melalui DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp.231.101.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembiayaan pekerjaan ini berpedoman pada Surat Edaran Bappenas dan Departemen Keuangan. Nomor :
1203 / D.II / 03 / 2000 tanggal 17 Mei 2000 SE 38 / A / 2000
Perihal Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Non Personil (Direct Reimbursable Cost). Biaya pengawasan fisik ini dan tata cara pembayarannya diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan jasa konsultansi.
2
VI.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama PPK : HADI SANTOSO, ST Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur
VII. Data Dasar Data dasar dalam kegiatan Pengawasan ini berupa Dokumen Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Tahun 2016. VIII. Standar Teknis Dalam pelaksanaan tugas Dokumen Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Tahun 2016, Konsultan Pengawas dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 99 tentang Jasa Kontruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. 3. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Permen PU Nomor: 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. SNI 03-6859-2002 tentang. Metoda Pengujian Angka Rasa Dalam Air; 6. SNI 03-6860-2002 tentang Metoda Pengujian Angka Bau Dalam Air; 7. SNI 03-2414-1991 tentang Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka 8. SNI 06-2412-1991 tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air; 9. SNI 19-1141 1989 tentang Uji Suhu; 10. SK SNI M-03-1989-F tentang Metode Pengujian Kualitas Fisika Air; 11. RSNI T-01-2003 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing. 12. SNI 6773-2008 tentang Spesifikasi Unit Paket Instalasi Pengolahan Air 13. SNI 7507-2011 tentang Spesifikasi Bangunan Pelengkap Unit Instalasi Pengolahan Air Dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan konstruksi bangunan gedung yang mendukung kegiatan pengawasan ini. IX.
Studi-Studi Terdahulu Dokumen Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Tahun 2016 dapat menjadi referensi dalam rangka Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Tahun 2016.
X.
Referensi Hukum a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan terakhir Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
XI.
Lingkup Pekerjaan Lingkup Pekerjaan merupakan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan, Sub Klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (Kode Sub Bid :RE203) dengan Klasifikasi Usaha Kecil (K). Lingkup tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembangunanan: a. Tahap Pra-Konstruksi : 1) Membantu pemilik proyek untuk : (i) mengulas dan melakukan perbaikanperbaikan yang dirasa perlu atas gambar-gambar dan dokumen-dokumen kontrak; (ii) mengulas dan melakukan perbaikan-perbaikan yang dirasa
3
b.
perlu terhadap gambar rancangan rinci, memutakhirkan BQ, dan penyesuaian pembangunan terkait dengan perkembangan harga serta perbaikan terhadap gambar-gambar; (iii) melakukan review atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak dan RAB atas kondisi terkini lokasi proyek dan memastikan bahwa kontraktor akan memobilisasi segala peralatan, bahan-bahan, dan para pekerja sesuai dengan ketetapan kontrak dan RAB. 2) Membuat tata cara pengawasan dan pelaporan yang bermutu serta mengembangkan sistem penjamin/kendali mutu kontraktor. Tahap Konstruksi : 1) Rapat-rapat Koordinasi: a) Membantu Pemilik Proyek untuk mengkoordinasikan rapat-rapat dengan Kontraktor guna membahas perkembangan pengerjaan proyek, masalah-masalah teknis, dan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin dibutuhkan di lapangan. b) Membantu Pemilik Proyek dalam hal pelaksanaan rapat-rapat koordinasi mengenai perkembangan proyek antara instansi-instansi terkait, c) Membantu Pemilik Proyek dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain bilamana hal tersebut diperlukan. d) Membuat dan menyerahkan notulen rapat untuk masing-masing rapat yang diselenggarakan, termasuk rapat-rapat di lokasi proyek yang sifatnya rutin. 2) Pengelolaan Pembangunan: a) Membantu dan memberikan saran serta rekomendasi atau anjuran mengenai penetapan jadwal harian, mingguan, dan bulanan pembangunan serta penempatan/penggunaan bahan-bahan dan para pekerja proyek. b) Memeriksa dan meninjau gambar rancangan bangunan dan permintaan pengerjaan, rencana pembangunan dan jadwal kontraktor, memberikan rekomendasi, koreksi dan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan kondisi terkini lokasi proyek, termasuk metode dan pendekatan pembangunan tersebut. c) Meninjau dan menyetujui sertifikat bulanan perkembangan kemajuan terkini pengerjaan proyek. 3) Pasokan Bahan-bahan dan Logistik: a) Memeriksa pasokan bahan-bahan dan logistik yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek, melaksanakan uji terhadap bahan-bahan untuk kemudian memutuskan menyetujui/menolak bahan-bahan yang diuji tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis. b) Menolak semua bahan-bahan yang tidak memenuhi persyaratanpersyaratan spesifikasi. 4) Melakukan Peninjauan dan Menyarankan Perbaikan-perbaikan terhadap Laporan-laporan Kontraktor. a) Laporan harian yang dibuat oleh Kontraktor, mencakup pasokan dan pengiriman bahan-bahan, para pekerja, pembagian kerja, cuaca, dll. b) Laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor, mencakup kemajuan fisik proyek secara rinci. c) Laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor, mencakup kemajuan terkini pembangunan proyek baik itu secara fisik maupun keuangan. 5) Memeriksa semua pekerjaan pembangunan atau konstruksi di lapangan, guna memastikan bahwa pembangunan proyek tersebut sesuai dengan segala persyaratan dalam spesifikasi. a) Memberikan masukan kepada pemilik proyek mengenai rencana, pedoman pembangunan, serta memberikan saran-saran atas pembangunan secara keseluruhan. Mengeluarkan memo proyek,
4
surat peringatan kepada kontraktor, serta memastikan bahwa mereka mengikuti segala rekomendasi atau anjuran yang diberikan. b) Bersama-sama dengan Pemilik Proyek dan Kontraktor melakukan pengukuran dan pencatatan terhadap semua kemajuan fisik proyek demi dikeluarkannya sebuah sertifikat bulanan. c) Memeriksa semua pengerjaan pembangunan serta uji mutu yang dilaksanakan oleh kontraktor. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengujian tersebut. d) Mengawasi operasional harian Kontraktor guna memastikan kualitas dan pekerjaan serta kepatuhannya terhadap kontrak, termasuk pengawasan harian atas kepatuhan terhadap ketentuan mengenai lingkungan. e) Mencatat dan mengambil gambar atau foto setiap tahap kemajuan pembangunan. Di samping itu, membuat dan menjaga dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan selama proses pembangunan berlangsung. 6) Layanan Lainnya. Memberikan jasa-jasa layanan khusus bilamana diperlukan dan disetujui. 7) Pelaporan. a) Memberikan Laporan secara berkala kepada Pemilik Proyek dalam bentuk Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Laporan Bulanan berdasarkan pada Laporan Mingguan dan Laporan Harian, serta berdasarkan laporan-laporan lain seperti Laporan Uji Mutu, Laporan Penelitian Kondisi Tanah, dan Memo-memo teknis lain juga akan diberikan bilamana dibutuhkan. b) Memberikan rekomendasi kepada Pemilik Proyek mengenai klaim yang diajukan oleh Kontraktor atas tambahan biaya, perpanjangan waktu pengerjaan proyek dan masalah-masalah terkait lainnya berdasarkan interpretasi Konsultan mengenai dokumen-dokumen kontrak, kondisi lapangan terkait, dan alasan-alasan rinci yang disampaikan oleh Kontraktor. c) Melakukan pemeriksaan akhir terhadap pengerjaan proyek dan merekomendasikan dikeluarkannya sertifikat atau surat keterangan penyelesaian. c. Tahap Pasca Konstruksi 1) Membantu proyek dalam hal kemajuan pembangunan fisik 100%, memeriksa dan membuat daftar semua cacat kecil pada pengerjaan proyek yang harus segera diperbaiki oleh Kontraktor pada periode perawatan. 2) Menyerahkan daftar dan memberikan rekomendasi kepada klien mengenai pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh Kontraktor sebelum serah terima akhir dilaksanakan. XII. Keluaran 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan diserahkan 14 (empat belas) hari setelah SPK ditandatangani. Jumlahnya sebanyak 5 (lima) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah diserahkan. 2. Laporan Mingguan Laporan Mingguan diserahkan tiap akhir minggu pekerjaan fisik berjalan selama pelaksanaan fisik berlangsung. Jumlahnya sebanyak 12 (dua belas) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait sertiap minggu setelah diserahkan. 3. Laporan Bulanan (Monthly Report) Laporan Bulanan diserahkan tiap akhir bulan kalender pekerjaan fisik berjalan selama pelaksanaan fisik berlangsung. Jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah diserahkan.
5
4. Gambar As Built Drawing Gambar As Built Drawing merupakan gambar setelah mencapai kondisi mutual check 100%. gambar akhir diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak mencapai kondisi mutual check 100% dengan jumlah 6 (enam) eksemplar. 5. Dokumentasi selama pelaksanaan pekerjaan supervisi dilengkapi dengan Back Up CD/ Soft Copy dengan jumlah 5 (lima) set (Album & CD). XIII. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari PPK PPK akan memberikan fasilitas berupa dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, data, dan lain-lain. XIV. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Peralatan dan Material meliputi : 1. Alat Ukur (Hand GPS). 2. Alat Rekam (Camera Digital). 3. Alat Administrasi (Komputer/Laptop, Printer A3, ATK). 4. Alat Komunikasi (Modem, Handphone). XV. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Secara umum konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas layanan jasa yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku, antara lain : Menyediakan tenaga ahli, sub profesional dan tenaga pendukung sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi personil. Mengadakan asistensi dan rapat pembahasan dengan tim teknis untuk setiap laporan yang telah dibuat. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memenuhi seluruh persyaratan administratif yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan pelaksana pekerjaan di lapangan. Mengadakan pengawasan secara intensif terhadap pekerjaan fisik, dimana pengawas lapangan akan bertempat tinggal sementara di sekitar lokasi pekerjaan. Membuat laporan pengawasan secara berkala. XVI. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih pada Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. SPMK Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih akan dikeluarkan bersamaan dengan SPMK Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah. 2. Apabila pekerjaan konstruksi tersebut di atas tidak jadi/batal dilaksanakan, maka Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih pun akan menjadi tidak jadi/batal dilaksanakan pula. XVII. Personil Dalam melaksanakan tugasnya konsultan harus menyediakan tenaga profesional yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan, yaitu : 1. Koordinator Tim (Team Leader) : 1 (satu) orang Sarjana (S1) Teknik Sipil/ (memiliki SKA Ahli Sumberdaya Air/Sejenis), pengalaman kerja minimum 5 (lima) tahun di bidang perencanaan atau pengawasan. 2. Tenaga Sipil : 1 (satu) orang Sarjana (S1) Teknik Sipil (memiliki Ijazah Teknik Sipil), pengalaman kerja minimum 3 (tiga) tahun di bidang perencanaan atau pengawasan.
6
Apabila Tenaga Ahli yang digunakan oleh pihak penyedia jasa/konsultan dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh pihak pengguna jasa, maka penyedia jasa diwajibkan mengajukan tenaga ahli pengganti yang mempunyai kualifikasi minimal sama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Sedangkan Tenaga Sub Profesional dan Pendukung terdiri dari : 1. Pengawas Lapangan : 4 (empat) orang, pendidikan minimal SMK/Sederajat, berpengalaman dalam hal perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik minimal 1 (satu) tahun. 2. Drafter: 2 (dua) orang, pendidikan minimal SMK/sederajat, berpengalaman dalam hal penggambaran fisik minimal 1 (satu) tahun. 2. Operator Komputer atau Tenaga Administrasi sebanyak 2 (dua) orang, pendidikan minimal lulusan SMU/SMK dan berpengalaman di bidangnya. XVIII. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih pada Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. SPMK Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih akan dikeluarkan bersamaan dengan SPMK Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Timur dan Pembangunan/Peningkatan SPAM Kecamatan Dusun Tengah. 2. Apabila pekerjaan konstruksi tersebut di atas tidak jadi/batal dilaksanakan, maka Pekerjaan pengawasan prasarana dan sarana air bersih pun akan menjadi tidak jadi/batal dilaksanakan pula. XIX. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan diserahkan 14 (empat belas) hari setelah SPK ditandatangani. Jumlahnya sebanyak 5 (lima) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah diserahkan. XX. Laporan Mingguan Laporan Mingguan diserahkan tiap akhir minggu pekerjaan fisik berjalan selama pelaksanaan fisik berlangsung. Jumlahnya sebanyak 12 (dua belas) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait sertiap minggu setelah diserahkan. XXI. Laporan Bulanan Laporan Bulanan diserahkan tiap akhir bulan kalender pekerjaan fisik berjalan selama pelaksanaan fisik berlangsung. Jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) eksemplar, laporan ini akan dibahas dengan Tim Teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah diserahkan. XXII. Laporan As Built Drawing Gambar As Built Drawing merupakan gambar setelah mencapai kondisi mutual check 100%. gamabr akhir diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak mencapai kondisi mutual check 100% dengan jumlah 6 (enam) eksemplar. XXIII. Dokumentasi Dokumentasi selama pelaksanaan pekerjaan supervisi dilengkapi dengan Back Up CD/ Soft Copy dengan jumlah 5 (lima) set (Album & CD). XXIV. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka IV KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
7
XXV. Persyaratan Kerja Sama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia. c. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. XXVI. Pedoman Pengumpulan Data dan Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Sensus sampling Setiap sampel data yang diambil merupakan data fisik lapangan secara keseluruhan. 2. Objektif dan Riil Setiap data yang diambil adalah data nyata pada lokasi yang telah ditentukan, diukur dan dianalisa sesuai dengan standar yang berlaku. XXVII. Alih Pengetahuan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. XXVIII. Penutup 1. Setelah KAK ini diterima, maka calon penyedia jasa konsultansi hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari masukan lain yang diperlukan. 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, agar konsultan segera menyusun program kerja untuk dibahas bersama dengan Pengelola Kegiatan. 3. Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, akan dibantu oleh Tim Teknis Kegiatan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. Dibuat di : Pada Tanggal :
Tamiang Layang 08 Agustus 2016
Dibuat Oleh : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
HADI SANTOSO, ST NIP. 19611216 198303 1 011
8
