KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN PETA CITRA SATELIT RDTR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 Uraian Pendahuluan 1.
Program
2.
Kegiatan
3.
Pekerjaan
4.
Latar Belakang
:
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH
:
Pengadaan Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
:
Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh pembangunan harus direncanakan berdasarkan data baik spasial dan non spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi , termasuk data dan informasi spasial, serta pemerintah daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintah. Ketiga amanat undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial dalam proses perencanaan pembangunan. Ekpektasi dalam hal data tersebut tidak sejalan dngan ketersediaannya. Peta dasar produksi Badan Informasi Geospasial (BIG) belum sepenuhnya mencakupi Indonesia. Belum lagi tingkat keterbaruan datanya, sebagian besar masih produksi lama, bukan terkini. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat peta citra satelit sebagai input penting dalam penataan ruang khususnya RDTR Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan pembuatan peta untuk tata ruang. Beberapa diantaranya adalah: 1. Peta tidak dalam sistem koordinat yang umum, sehingga tidak bisa ditampilkan dengan peta sebelumnya atau dengan peta lain. 2. Peta citra satelit yang ada saat ini masih beresolusi rendah sehingga tidak mampu memenuhi skala yang diinginkan. 3. Pemakaian citra google earth yang tidak memiliki koordinat, sudah kadaluarsa, dan tidak direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KabupatenTanjung Jabung Timur menyusun suatu kegiatan yang terkait dengan penataan ruang di kawasan kecamatan yaitu Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan dari Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memenuhi kebutuhan penyusunan dan perbaikan dokumen rencana tata ruang ke depannya.
1
5.
Maksud dan Tujuan
:
Maksud Maksud dari Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk menyediakan data pemetaan yang validitasnya dapat teruji serta dengan tingkat akurasi dan ketelitian tinggi sebagai dasar kajian dan penyusunan data spasial bagai dokumen RDTR Ibukota Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan Sedangkan tujuan yang diharapkan dihasilkan dari pekerjaan ini berdasarkan maksud diatas, adalah 1. Mendapatkan peta citra satelit yang valid dan sesuai dengan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) 2. Menghasilkan peta citra satelit resolusi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan RDTR. 3. Meningkatkan daya guna dan hasil penataan ruang perkotaan yang terukur baik kualitas maupun kuantitas.
6.
Sasaran
:
Berdasarkan maksud dan tujuan diatas, pada dasarnya sasaran dari Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan. 2. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan. 3. Terkendalinya pebangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta. 4. Mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan 5. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta.
7.
Lokasi Kegiatan
:
Lingkup lokasi kegiatan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan KAK adalah kawasan yang merupakan ibukota kecamatan dan atau wilayah perkotaan dalam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8.
Sumber Dana
:
Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPASKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014
9.
Jumlah Dana
:
Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) termasuk PPn dibiayai APBD Tahun Anggaran 2014
10.
Nama dan Organisasi Pembuat Komitmen
:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ruang Lingkup
11.
Lingkup Kegiatan
:
Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 1. Lingkup Wilayah Lingkup wilayah Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kawasan yang merupakan ibukota kecamatan dan atau wilayah yang mencirikan
2
kawasan perkotaan dalam suatu wilayah kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanung Jabung Timur. 2. Lingkup Substansi Adapun muatan Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat langkah-langkah sebagai berikut : 1) Persiapan; 2) Pengadaan Peta Citra Satelit melalui LAPAN 3) Interpretasi Peta Citra Satelit 12.
Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari Pekerjaan ini adalah terciptanya peta Rencana Detail Tata Ruang dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat difungsikan sebagai berikut : 1. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; 2. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; 3. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 4. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan 5. acuan dalam penyusunan RTBL.
13.
Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
:
Peninjauan laporan dan data yang ada, serta pemberian informasi dan instruksi mengenai ketentuan/ketetapan pemerintah yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menyediakan akomodasi dan ruang kantor untuk konsultan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengangkat pejabat, petugas dan wakilnya sebagai pengawas yang mungkin diperlukan demi pelaksanaan jasa konsultan yang efektif
14.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
:
Untuk bahan evaluasi kemajuan pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, konsultan akan menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
15.
Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
16.
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
:
Untuk melaksanakan pekerjaan ini ditetapkan waktunya selama 90 (Sembilan Puluh Hari Kalender) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen. Jangka waktu pelaksanaan tersebut sudah memadai untuk pelaksanaan pekerjaan ini yang secara umum dibagi menjadi tiga tahap yaitu: pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rencana.
17.
Personil
:
Posisi Ketua Tim/Ahli Geodesi Ahli Remote Sensing Ahli Interprestasi
Penyedia Jasa akan bertanggung jawab dan berwenang sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan kerangka acuan kerja
Kualifikasi Sarjana S1 Teknik Geodesi Sarjana S1Teknik Geodesi Sarjana S1Geografi/Geodesi
Pengalaman 1- 5 Tahun 1- 3 Tahun 1- 3 Tahun
3
18.
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
:
Rencana kerja konsultan untuk setiap tahapan kegiatan yaitu: 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Eksplorasi dan Analisis 3. Tahap Penyempurnaan 4. Tahap Penyusunan Laporan Rencana Kerja untuk setiap tahapan tersebut secara umum tetap mengikuti kerangka besar kegiatan dan tahapan kegiatannya. Laporan
19.
Laporan Pendahuluan
:
Laporan Pendahuluan ini akan menguraikan tujuan dan sasaran studi, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, manajemen tenaga ahli. Laporan ini diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPMK, sebanyak 5 (Lima) buku laporan.
22.
Laporan Akhir
:
Laporan Akhir merupakan bagian akhir dari pelaporan pekerjaan ini yang berisikan analisis mengenai kesesuain peta hasil citra satelit dengan kordinat bumi serta analisis lainnya yang menunjukkan akurasi dan ketelitian peta yang sesuai dengan kebutuhan Rencana Detail Tata Ruang. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku. Hal-Hal Lain
24.
Produksi Dalam Negeri
:
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 17 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
25
Persyaratan Kerjasama
:
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
26.
Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
:
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Data yang dibutuhkan adalah data yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan 2. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
27.
Alih Pengetahuan
:
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut
28.
Penutup
:
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Peta Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur” sehingga tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan pekerjaan ini dapat tercapai secara optimal Muara Sabak,
April 2014
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Insfrastruktur Wilayah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur
4
