4
PENYUSUNAN AWAL ROADMAP KETAHANAN ENERGI
PENYUSUNAN AWAL ROADMAP KETAHANAN ENERGI
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Master Plan Ketahanan Energi 5
a. Maksud 5
b. Tujuan 5
c. Sasaran 5
1.3. Metodologi 6
a. Studi Pustaka 6
b. Pengumpulan Data 6
c. Analisis Data 7
d. Pelaporan 7
1.4. Hasil Yang Diharapkan 8
II. TINJAUAN REGULASI DAN KONDISI SEKTOR ENERGI DKI JAKARTA 9
2.1. Tinjauan Kebijakan 9
2.1.1. Kebijakan Nasional dan Daerah di Sektor Energi 9
2.1.2. Peraturan Perundang-undangan 10
2.2. Tinjauan Sektor Energi DKI Jakarta 11
2.2.1 Tinjauan Umum DKI Jakarta 11
2.2.2 Analisis Kelistrikan DKI Jakarta 12
2.2.3 Data Konsumsi Energi Primer DKI Jakarta 13
Daftar Tabel
Tabel 3 Konsumsi BBM di DKI Jakarta 13
Tabel 4 Penyaluran Gas Alam oleh PGN (MMSCFD) 14
Daftar Gambar
Gambar 1 Pola Pikir Penyusunan Masterplan Ketahanan Energi DKI Jakarta 6
Gambar 2 Sub Sistem Jakarta Raya 500kv 12
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Definisi ketahanan energi selalu berbeda beda tergantung dalam konteks waktu dan latar belakang dan tantangan masing-masing wilayah/daerah. Namun dalam World Economic Forum (2006) dijelaskan bahwa ketahanan energi adalah kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersediaan pasokan sumberdaya energi pada tingkat yang tidak akan memperngaruhi kinerja ekonomi. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa aspek pasokan/supply dan harga menjadi bagian penting dalam ketahanan energi.
Dalam konteks Jakarta sebagaimana definisi di atas, maka ketahanan energi terkait dengan kemampuan pasokan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasokan energi dalam konteks wilayah DKI Jakarta tidak saja terkait dengan kuantitas tetapi juga kualitas, artinya pasokan energi di wilayah di DKI Jakarta harus juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan mengedepankan energi yang ramah lingkungan yang mengarah pada pemanfaatan bahan bakar gas dan pengembangan energi baru terbarukan.
Mengingat wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumber energi primer, kebijakan energi dapat dilakukan melalui mempengaruhi aspek demand. Artinya kebutuhan/konsumsi energi diarahkan pada pemanfaatan yang lebih efisien melalui langkah-langkah konservasi energi.
Pendekatan di sisi supply dan demand akan menjadi arah kebijakan pengelolaan energi Provinsi DKI Jakarta menuju pada ketahanan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Oleh karena itu dibutuhkan roadmap ketahanan energi dalam jangka 5 tahun ke depan sebagai bentuk antisipasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dibutuhkan asumsi-asumsi dasar yang kuat untuk membuat roadmap ketahanan energi ke depan sehingga program-program yang akan dijalankan tepat sasaran.
Maksud, Tujuan dan Sasaran Master Plan Ketahanan Energi
Maksud
Menyiapkan rancangan pembangunan sistem penyediaan energi untuk mencapai Ketahanan Energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta.
Tujuan
Memberikan rujukan kepada stakeholder energi (masyarakat, pemerintah, swasta) di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sistem penyediaan energi untuk pemenuhan kebutuhan energi di wilayah DKI Jakarta.
Sasaran
Mendapatkan rancangan sistem penyediaan energi untuk mencapai Ketahanan Energi yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi yang sesuai dengan kondisi DKI Jakarta bagi keperluan :
transportasi,
industri dan komersial,
rumah tangga,
yang sejalan dengan program diversifikasi dan konservasi energi, serta program langit biru.
Metodologi
Studi Pustaka
Studi pustaka diperlukan untuk mendukung inventarisasi data-data yang diperlukan dan menentukan hal-hal yang harus dianalisis kemudian. Dalam studi pustaka ini juga ditentukan suatu bagan pola pikir Penyusunan Masterplan Ketahanan Energi (Gambar 1 ) yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan berikutnya, yaitu Pengumpulan data dan Analisis.
Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam rangka pekerjaan ini adalah data-data berupa baik melalui survey primer maupun sekunder merupakan data resmi dari instansi terkait. Data-data tersebut diantaranya:
Data Demografi Provinsi DKI Jakarta
Data Perekonomian (PDRB) Provinsi DKI Jakarta
Data jaringan pipa gas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Data SPBU/SPBG di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Data potensi migas di Provinsi DKI Jakarta
Data pembangkit listrik dan system distribusi listrik
Dengan dilengkapi pengetahuan yang memadai tentang regulasi mengenai sector energy dan factor-faktor lingkungan daerah, nasional serta internasional, maka data-data tersebut akan berfungsi dalam memetakan kondisi awal (kondisi saat ini), kondisi akhir yang diharapkan, berbagai asumsi, serta bagaimana faktor-faktor lain seperti regulasi dan pengaruh lingkungan strategis dapat berpengaruh dalam analisis data.
Gambar 1 Pola Pikir Penyusunan Masterplan Ketahanan Energi DKI Jakarta
Analisis Data
Analisi data merupakan tahapan dimana ditentukan hal-hal untuk menjembatani kondisi awal yang ada dengan hasil yang diharapkan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan, asumsi, serta langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebagai Masterplan Ketahanan Energi DKI Jakarta yang Berkelanjutan. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan-tantangan menuju Ketahanan yang berdasarkan pada suatu perencanaan yang matang dalam bentuk Master Plan Ketahanan Energi.
Pelaporan
Laporan yang harus dipenuhi yaitu:
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Draft Laporan Akhir
Laporan Akhir
Hasil Yang Diharapkan
Dalam kajian ini, hasil-hasil yang diharapkan akan tercapai dalam akhir kajian adalah sebagai berikut:
Proyeksi permintaan energi sektor transportasi, industri (termasuk pembangkit listrik), komersial (pertokoan/mal dan perkantoran), dan rumah tangga di wilayah DKI Jakarta hingga tahun 2025.
Data sumber dan potensi energi yang ada di dalam dan di luar DKI Jakarta yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem pnyediaan energi.
Kebijakan, Strategi, Peta Jalan, Program dan Rencana Aksi menuju Ketahanan Energi DKI Jakarta yang Berkelanjutan.
Rencana pengembangan infrastruktur sistem pasokan dan pendistribusian energi untuk mencapai Ketahanan Energi, merujuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta.
TINJAUAN REGULASI DAN KONDISI SEKTOR ENERGI DKI JAKARTA
Sebagai Ibukota Republik Indonesia dan Kota Jasa dengan kebutuhan energi sangat tinggi, DKI Jakarta harus mampu memenuhi kebutuhan energi yang rasional dan mampu menghindari krisis energi, terutama :
kelangkaan bahan bakar, dan
pemadaman listrik.
Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan sektor energi secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Ketahanan Energi yang berkelanjutan.
Parameter yang perlu mendapat prioritas perhatian oleh DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah kualitas lingkungan terkait dengan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi. Dalam hal ini regulasi/kebijakan yang ada merupakan hal penting pendukung tujuan, yang harus diarahkan untuk mencapai tujuan ketahanan energy. Tinjauan sector energy DKI saat ini juga merupakan parameter awal bagaimana regulasi harus diarahkan.
Oleh karena itu, maka pada bab ini akan dilakukan peninjauan mengenai regulasi atau kebijakan, dan kondisi eksisting sector energy DKI Jakarta.
Tinjauan Kebijakan
Kebijakan Nasional dan Daerah di Sektor Energi
Dewan Energi Nasional (DEN) akan menerbitkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sampai dengan 2050. (UU 30/2007 tentang Energi Pasal 12)
Dilanjutkan dengan penyusunan :
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) oleh Pemerintah Pusat
Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh Pemerintah Daerah (UU 30/2007 Pasal 18)
Penyusunan Master Plan Ketahanan Energi DKI Jakarta yang harus relevan dengan penyusunan RUED
Peraturan Perundang-undangan
UU No. 30 / 2007 tentang Energi
Pasal 3: tujuan pengelolaan energi mencapai kemandirian, menjamin ketersediaan energi …
Pasal 18: Pemda menyusun RUED
Pasal 20: Daerah penghasil energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat
Pasal 21: Pemanfaatan energi baru terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah
Pasal 25: Konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah …
Pasal 26: Pemprov berwenang membuat Perda di bidang energi
UU No. 30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 4: Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah …
Pasal 5: Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: a) penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan, b) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi, …
Pasal 11: Usaha penyedian tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah …
Perda 11/2003 Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan :
memperkenankan swasta menyelanggarakan kegiatan dari hulu hingga hilir
Ketentuan Pedoman Tata Kerja BP Migas 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG bagian Negara :
memberikan prioritas dan kemudahan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Tinjauan Sektor Energi DKI Jakarta
Tinjauan Umum DKI Jakarta
Luas Wilayah (daratan) 661 km² (0,03% Nasional)
Nasional (daratan) 1.922.570 km²
Data Penduduk :
Penduduk terdaftar 9,5 juta (3,9% Nasional)
Nasional 241 juta jiwa
Kepadatan penduduk 14.372 jiwa/km2 (115x Nasional)
Pertumbuhan penduduk 1,06 % per tahun
Pertumbuhan ekonomi (2011) 5,99 %
Data Pemakaian Listrik :
Beban Listrik DKI 3,95 GW (18% Nas. 21,9 GW)
Laju pertumbuhan 6% "ditahan" (Nas. 3,3%)
Jumlah Pelanggan DKI 2,3 Juta (7% Nas. 33 Juta)
Pembangkit Listrik di DKI 1,2 GW (5,5% Nas. 22 GW 30% Beban DKI)
Data Transportasi :
Jumlah kendaraan bermotor 4,5 juta
Kuantitas sepeda motor ± 60%
Analisis Kelistrikan DKI Jakarta
Masalah Kelistrikan DKI Jakarta:
Suplai daya 50% berasal dari pembangkit luar kota Jakarta.
Sekuriti energi suplai internal (quick start - PLTG, PLTD) > 70%.
Jaringan transmisi/distribusi (Gardu Induk, saluran 20kV, dll) sudah melebihi kapasitas terpasang beberapa kali Gardu Induk terbakar.
Pertumbuhan hampir 10% per-tahun.
Kualitas (2010) belum baik dibandingkan ibukota negara lain; (*)
SAIDI 297 menit/pelanggan/tahun,
SAIFI 3,36 kali/pelanggan/tahun
Kondisi Kelistrikan DKI Jakarta:
Beban Puncak ~ 5200 MW, untuk memasok ±3,4 juta pelanggan dengan konsumsi listrik ± 3 GwH per tahun
Pertumbuhan pelanggan sekitar 10% per tahun (2009) ~ menjadi 2 kali lipat di tahun 2020
SAIDI 275.86 menit/pelanggan/tahun.
SAIFI 3.11 kali/pelanggan/tahun.
Khusus untuk Jakarta masih kekurangan pasokan listrik sekitar 2.406 MW. Suplai yang tersedia 2.541 MW sementara beban sudah mencapai 4.947 MW
Sub Sistem Jakarta Raya 500 kv
Gambar 2 menggambarkan system jaringan interkoneksi gardu induk di wilayah DKI Jakarta. Beedasarkan gambar tersebut dapat terlihat bahwa dari 11 gardu induk yang beroperasi, 4 gardu induk (Kembangan, Gandul, Cibinong, Cawang) pemakaiannya sudah melampaui kapasitasnya, dan gardu-drgu lainnya sudah hampir mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa system kelistrikan DKI sangat rentan, dimana pada saat salah satu gadrdu mengalami kerusakan atau sedang menjalani masa perawatan atau pemeliharaan, maka akan dilakukan pemadaman karena sudah tidak ada gardu yang dapat menanggung beban lebih banyak.
Suralaya CilegonKembanganGandulCibinongCawangBekasiSUB SISTEMJAKARTA RAYA2X500 MVA2X500 MVA2X500 MVA2X500 MVA2X500 MVA2X500 MVA2X500 MVADepokTasikmalayaKlatenKediri57 %90,9 %101 %100 %100,03%102,29 %96,5 %4X400 MW3X600 MWRENCANA92,1%Cibatu91,7 %Priok M. Karang 849 MW97 %95 %824 MW
Suralaya
Cilegon
Kembangan
Gandul
Cibinong
Cawang
Bekasi
SUB SISTEM
JAKARTA RAYA
2X500 MVA
2X500 MVA
2X500 MVA
2X500 MVA
2X500 MVA
2X500 MVA
2X500 MVA
Depok
Tasikmalaya
Klaten
Kediri
57 %
90,9 %
101 %
100 %
100,03%
102,29 %
96,5 %
4X400 MW
3X600 MW
RENCANA
92,1%
Cibatu
91,7 %
Priok
M. Karang
849 MW
97 %
95 %
824 MW
Gambar 2 Sub Sistem Jakarta Raya 500kv
Data Konsumsi Energi Primer DKI Jakarta
Berikut adalah data pemakaian sumber-sumber energy primer di wilayah DKI Jakarta:
Kondisi Pemakaian BBM tahun 2011 (Kilo Liter)
Tabel 3 Konsumsi BBM di DKI Jakarta
Jenis BBM
Transportasi
Industri
Rumah Tangga
Premium
22.953.744
31.633
-
Minyak tanah
-
5.939
121.832
LPG
2.577.880
-
-
Solar
1.242.186
217.144
-
Minyak Diesel
-
14.883
-
Pada tahun 2011 ini penggunaan bahan bakar meningkat untuk semua jenis dan semua sektor, kecuali penggunaan minyak tanah di sektor rumahtangga yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mengganti minyak tanah dengan penggunaan gas LPG di sektor rumahtangga. Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengguna energi terbesar adalah sektor transportasi. Tingginya penggunaan energi di sektor transportasi terjadi seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, dimana pada tahun 2011 jumlah kendaraan di Provinsi DKI Jakarta adalah 6.154.523 kendaraan. Hal ini juga berarti meningkatkan jumlah emisi pencemar di udara, dimana pata datun 201 perkiraan emisi CO2 dari konsumsi energi menurut sektor pengguna diantaranya adalah Transportasi sebesar 301 Ton/Tahun, Industri sebesar 18.791 Ton/Tahun dan Rumah Tangga sebesar 7.394.956 Ton/Tahun.
Kondisi Pemakaian BBG (MMSCFD)
Penyaluran gas di Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan. Peningkatan penyaluran gas alam secara nasional mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar 26,9%/tahun, sedangkan peningkatan rata-rata penyaluran untuk wilayah DKI Jakarta sebesar 24,1%/tahun. Gas alam yang digunakan sebagai bahan bakar di sektor Industri, Rumah tangga dan sektor transportasi untuk wilayah DKI Jakarta rata-rata kebutuhan selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebesar 36,8%. Pemakainan gas untuk sektor transportasi di DKI Jakarta terus terjadi peningkatan. Peningkatan rata-rata pemakain gas alam untuk sektor transportasi DKI Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 adalah sekitar 2,6% (PGN, 2009). Penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi di DKI Jakarta hingga saat ini belum terjadi kenaikan yang signifikan. Sektor transportasi di wilayah DKI Jakarta yang menggunakan gas sebagai bahan bakar masih dalam batas jenis kendaraan tertentu. Hingga saat ini pengguna bahan bakar gas untuk sektor transportasi di wilayah DKI Jakarta diantaranya Busway, sebagian Taksi, Mikrolet dan Bajaj.
Anjuran pemerintah DKI Jakarta untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak kebahan bakar gas terutama untuk armada transportasi umum dalam kota belum sepenuhnya berjalan. Bila dilihat dari jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang cukup tinggi maka sudah waktunya kendaraan-kendaraan yang ada di DKI Jakarta terutama angkutan umum dalam kota menggunakan gas sebagai bahan bakar.
Tabel 4 Penyaluran Gas Alam oleh PGN (MMSCFD)
2007
2008
2009
Nasional
423
578
792
DKI Jakarta
36
56
64
SPBG di DKI Jakarta
1,29
2,66
3,57
Sumber: PGN
