1
I. PENDAHULUAN Manusia tidak bisa lepas dari kehidupan social, saling membantu, seiring
manusia hidup bersama dalam suatu Negara, terdapat berbagai
kejahatan yang timbul hal ini di sebabkan banyak masyarakat tidak mampu dan banyaknya pengangguran yang menyebabkan timbulah kejahatan, baik berupa pencurian, pembunuhan, pencopetan, korupsi kejahatan ini timbul karena dorongan nafsu atau faktor lingkungan dan dorongan kluarga, yang menjadi sorotan pada saat ini korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa sehingga harus di berantas secara kusus dan diberantas secara serius tidak memberikan celah sedikit pun. Korupsi adalah perbuatan buruk. Dan harus diberantas sejara luar biasa. Berdasarkan Pasal 4 yaitu:1 Pengembalian keuangan Negara atau prekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Di dalam memutuskan perkara apakah hakim selalu berdasarkan Undang-undang atau berdasarkan hati nurani. Apabila hakim memberikan putusan pidana penjara dan denda pada terdakwa, apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan denda pada terdakwa pada saat proses persidangan saat mengadili perbuatan dari terdakwa. Setelah berbagai pertimbangan dari hakim untuk tercapainya keadilan dalam peroses persidangan tersebut untuk mengadili perbuatan terdakwa,
1 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, kompilasi Perundangan Antikorupsi, UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001.
2
apabila terdakwa mengembalikan hasil korupsi tersebut dapat meringankan terdakwa atau tidak sama sekali meringankan terdakwa atau bahkan memberatkan terdakwa dalam Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR Penyusun ingin menganalisi Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR. Berdasarkan fakta yang penyusun dengar pada saat mewawancarai hakim terdakwa LALU ARWANDI Mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 45.000.000 juta dan terdakwa terkena penyakit liver dan hakim merasa kasian terhadap terdakwa karena perutnya besar. Berdasarkan penjelasan fakta yang penyusun wawancarai diatas, penyusun tertarik karena penyusun ingin mengetahui cara
Hakim
memberikan
LALU
Putusan
seadil-adilnya
karena
terdakwa
ARMAWADIpunya penyakit liver serta Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara Rp 45.000.000 juta. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah (1) Bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian Negara terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dalam kontrak pengadaan
barang
atau
jasa
pemerintah.
(2)
Untuk
mengetahui
Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana
3
korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Manfaat Akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan mampu memberikan masukan-masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut.. (2)
Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. (3) Manfaat Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, aparat terkait dalam proses dan upaya pemberantasn tindak pidana korupsi di Indonesia serta masyarakat umumnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). II. PEMBAHASAN
4
A. Pengaruh pengembalian kerugian keuangan Negara 1. Duduk perkara Penelitian ini mengkaji perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oelh pengadilan Tipikor Mataram dengan Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR mengenai PKBM Gemilang. Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; Dalam hal ini LALU ARWANDA yang jabatannya sebagai kepala PKBM gemilang telah melakukan tindak pidana korupsi dimana terdakwa tersebut memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana bantuan tersebut. Namun pada kenyataannya Dana tersebut ada yang tidak sampai tetapai sampai kepihak lain, dan ada bantuan yang tidak disalurkan sama sekali dan ada juga dana yang telah disalurkan tetapi tidak sesuai dengan akad 2.
perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa (Putusan No. 27/Pid. Sus / MTR, hlm 96-146 ) Dalam perkara ini, dana yang telah disumbangkan kepada PKBM GEMILANG sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta), terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp.168.235.000 dan terdakwa telah mengembalikan keeugian keuangan Negarasebesar Rp.45.000.000 (empat puluh limajuta rupiah), dengan demikian unsur ke 4 yaitu dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan. 3. Analisis Pengaruh
Pengembalian
Negara(Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN.) Analisis
Kerugian
Keuangan
5
Hakim memberikan denda minuman karena adanya alasan yang meringankan dan apabila terdakwa tidak membayar denda maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang sebagai uang pengganti. Dasar hukum bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4, 3 dan Pasal 18 ayat 3. Jadi dalam perkara ini hakim memberikan pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta). Dalam Pasal 3 Denda maksimum yaitu Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) dan denda minimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan sesuai dengan putusan hakim. Untuk melihat pengaruh pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Dinas Dikpora Propinsi NTB Rp. 186.765.000.- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu). 2. Tuntutan jaksa penuntut umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU ARMAWADI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tuntutan uang pengganti sebesar Rp. 231.765.000 juta.
6
3.
Uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta). Jadi rumus penghitungannya adalah jumlah uang yang telah
dikorupsi - uang pengganti kepada Negara = hasil= total (168.235.00045.000.000=123.235.000). Jadi
berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah uang pengganti
keuangan kepada Negara lebih besar daripada korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa menambah Rp. 123.235.000 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu) perhitungan ini sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2001 dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat 1(b).. Tetapi hakim menghitung dengan mengurangi uang yang di terima masyarakat(231.765.000 -45.000.000=. 186.765.000) perhitungan ini keliru karna tidak sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2001 dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat 1(b). Kesimpulannya pengaruh pengembalian keruangian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dalam hal ganti rugi tidak berpengaruh. Pengaruh pengembalian kerugian keuangan Negara, berpengaruh dalam hal, uang pengganti
justru hakim memberikan Putusan uang
pengganti lebih besar dari pada jumlah yang telah di korupsi oleh terdakwa, secara logika apabila terdakwa mengembalikan kerugian kerugian keuangan Negara Rp. 100.000.000 (seratus juta) dalam proses
7
penyelidikan maka hakim bisa memberikan Putusan uang pengganti dengan perhitungan 231.765.000-100.000.000 = 131.765.000, hasil wawancara saya dengan hakim, saya bertanyaan kepada hakim yaitu mengapa uang pengganti lebih besar dari jumlah yang dikorupsi oleh terdakwa? hakim menjawab untuk memberikan efek jerah bagi terdakwa dengan begitu terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tetapi setelah saya Analisis Putusan tersebut saya menemukan kekeliruaan hakimdalam menggunakan perhitungan. Hakim menghitung berdasarkan jumlah riel yang diterima dan mengurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga berjumlah (Rp.231.765.000-Rp. 45.000.000= Rp. 186.765.000) hal ini termasuk memberatkan terdakwa, yang seharusnya hakim harus menghitung dengan jumlah uang yang telah dikorupsi dikurangi dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa (Rp 168.235.000 – Rp 45.000.00=Rp 123.235.000 juta). Berdasarkan perhitungan tersebut sebenarnnya hakim ingin berniat baik ingin mengurangi pidana tambahan tersebut dalam memberikan Putusan uang pengganti yang harus dikembalikan oleh terdakwa tetapi sebaliknya
memberatkan
terdakwa
karena
hakim tersebut
keliru
menggunakan cara menghitung, hakim yang sebenarnya ingin menghitung menggunakan jumlah yang dikorupsi oleh terdakwa malah sebaliknya menghitung menggunakan jumlah riel yang diterima oleh masyarakat sehingga hakim memberikan Putusan yang memberatkan bagi terdakwa,
8
bukan meringankan terdakwa dalam pidana tambahan yaitu uang pengganti. Jika dihubungkan dengan pidana penjara dan denda dalam pengembalian kerugian keuangan Negara. Dalam pengembalian kerugian keuangan Negara berpengaruh dalam pidana penjara dapat dijadikan alasan bagi terdakwa yang tuntutan jaksa penuntut umum 3 tahun 8 bulan sehingga Hakim memberikan Putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hakim memberikan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Pasal 4 yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pidana denda minimum Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan maksimum Rp 1.000.000.000,- (seratus juta) dan Pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat 3 apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka dapat dipidana penjara 3 (bulan), pidana penjara ini telah ditentukan dalamPutusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG , dengan berbagai alasan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan. Jadi hakim memberikan pidana penjara 2 tahun terhadap terdakwa dan pidana denda Rp 50.000.000 juta karena adanya alasan hal-hal yang meringankan. Alasan hal-hal yang meringankan tersebut merupakan satu kesatuan
dalam,
hakim
memberikan
pertimbangan
yang
dapat
meringankan bagi terdakwa sehingga hakim tersebut, dapat memberikan
9
pertimbangan untuk mengurangi ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam putusan ini memberatkan bagi terdakwa Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG. Hal-hal yang meringankan : -
Terdakwa mengalami sakit Lever; Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa bersikap sopan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut karena
terdakwa telah mengakui perbuatannya dan kondisi terdakwa pada saat persidangan sedang sakit yaitu penyakit liver perutnya besar, dan dari hasil wawancara penyusun dengan hakim, hakim berpendapat kasian melihat terdakwa karena terdakwa sedang sakit pada saat persidangan hakim melihat perutnya besar setiap manusia pasti memiliki hati nurani begitu pula dengan hakim.
A. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Seseorang yang mampu memper taggungg jawabkan perbuatannya yaitu mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Moeljatno
menyatakan,
bahwa
orang
tidak
mungkin
dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
10
perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.2 Dalam Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG. Dalam kasus ini terdakwa mampu membedakan perbuatan baik dan buruk dan pada saat persidangan terdakwa LALU ARMAWADI dalam keadaan mampu mengikuti jalannya persidangan walau pu terdakwa dalam keadaan sakit . Jika melihat ketentuan Pasal 4, 3 dan Pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.3 Pasal 3 ‘’Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)’’. Terdapat unsur setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunanakankewenangan, kesempatan, sarana atau jabatan yang ada padanya dan merugikan keuangan Negara. Pasal 4 ‘’Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidakmenghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3’’. 2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 167.
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. TLN Nomor. 134 Psl 3, 4 dan 18 ayat 2
11
Pasal 18 ayat 2 ‘’Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut’’. Pasal 18 ayat 3 ‘’Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana denganpidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidanapokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidanatersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan’’. Berdasarkan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan pidana yang dilakukan oleh LALU ARMAWADI mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp.168.235.000 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu), sematamata karena ingin memperkaya diri sndiri atau orang lain atau korporasi. Dalam Pasal 4 tersebut, terdapat keinginan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara dan dalam kasus ini terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara Rp. 45.000,00 juta dalam proses penyelidikan. Unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-undang tetapi perbuatan tersebut dianggap perbuatan. Dalam Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG hakim memberikan Putusan pidana
12
penjara 2 Tahun dan hakim memberikan denda minimum Rp.50.000.000 (lima puluh juta). Unsur yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara Rp. 45.000.000(empat puluh lima juta), unsur-unsur sama dengan Pasal 2 dan 3 tetapi dalam Pasal 4 ini, terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara dan apabila terdakwa mengembalikan kerugian keuanganNegara hanya dapat mengurangi dan tidak menghapus pidananya terdakwa. Unsur yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTRPKBM GEMILANG hakim memberikan Putusan uang pengganti. Terdapat unsur apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian Negara. Unsur yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan No. 29 / Pid. Sus / 2014 /PN. MTR PKBM GEMILANG hakim memberikan Putusan
13
uang pengganti. Hakim memberikan Putusan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dapat dipidana penjara selama 3 bulan. jumlah uang pengganti sama dengan jumlah yang telah dikorupsi (Pasal 18 ayat 1 huruf b) maka dipidana
dengan ancaman tidak lebih lama dari ancaman maksimum
dalam pidana pokok dan lamanya pidana tersebut tergantung Putusan yang diberikan oleh hakim.
III. PENUTUP A. Simpulan. Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut; (1) Dalam Putusan ini pengaruh pengembalian keruangian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dalam hal ganti rugi tidak berpengaruh, sedangkan dalam uang Pengganti, Denda dan Pidana penjaruh berpengaruh. (2) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap terdakwa, Berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
14
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 18 ayat 1(b) ayat 2 dan 3, dapat dikenakan pidana penjara, denda dan uang pengganti. B. Saran Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut; (1) Bahwa seharusnya hakim harus lebih teliti dalam mempertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam memberikan memberikan pertimbangan putusan terdakwa karena hakim sebagai pemberi putusan atau tangan kanan Tuhan.. (2) Pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kejahatan terutama suatu tindak pidana korupsi dan hakim harus memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya.
