1. Buatlah matriks perbedaan dan persamaan antara TPS, TPB, dan TPP!
DASAR HUKUM : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995
NO 1
KETERANGAN BANGUNAN / FISIK
TPS BANGUNAN DAN / LAPANGAN / TEMPAT LAIN
2 3
PENGELOLAAN TUJUAN
PENGUSAHA TPS Untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya
TPB BANGUNAN , TEMPAT / KAWASAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU ( GUDANG BERIKAT DAN KAWASAN BERIKAT ) PENGUSAHA TPB Untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan / menyediakan barang untuk di jual
4
KEHADIRAN PEGAWAI BC
Ada pegawai BC mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang yang di timbun
Ada pegawai BC mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang yang di timbun
5
JANGKA WAKTU PENIMBUNAN
Dalam pelabuhan (30 hari) di luar pelabuhan (60 hari)
6
PENANGGUNG JAWAB BM TERHUTANG FASILITAS
PENGUSAHA TPS
PENGUSAHA TPB
Tidak ada fasilitas
Mendapat Mendapat penangguhan BM
7
TPP BANGUNAN DAN / LAPANGAN / TEMPAT LAIN YANG DI SAMAKAN DENGAN ITU YG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH APARAT BC Untuk menyimpan barang yang di nyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara Ada pegawai BC mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang yang di timbun 60 hari sejak barang tidak dikuasai disimpan dan tidak diselesaikan DJBC Tidak ada fasilitas
2. Jelaskan siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor! Berdasarkan ketentuan Kepabeanan, terhadap barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pihak-pihak yang terkait dengan pengangkutan, penyimpanan dan pemilik barang bertanggung jawab atas suatu barang impor. a) Tanggung Jawab Pengangkut Pengangkut yang di dalam atau di atas sarana pengangkutnya terdapat barang impor bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak barang impor memasuki daerah pabean hingga dilaksanakannya pembongkaran barang. Tanggung jawab pengangkut bukan hanya terhadap kebenaran pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya, namun juga konsekuensi dari pemberitahuan pabean yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. b) Tanggung Jawab TPS Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di TPSnya. Mengingat barang yang ditimbun di TPS merupakan barang yang melekat padanya hak negara atas pungutan impor, maka tanggung jawab pengusaha TPS dikenakan atas pelunasan bea masuk bilamana terdapat barang impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tempat penimbunannya. Tanggung jawab ini disertai pula konsekuensi pengenaan sanksi atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelunasan bea masuk bilamana barang musnah tanpa disengaja.
c) Tanggung Jawab Importir Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor. Importir baru bertanggung jawab atas bea masuk terhitung sejak diajukan atau didaftarkannya dokumen pemberitahuan
pabean ke kantor pabean setempat. Sebelum pemberitahuan pabean didaftarkan di kantor pabean, maka tanggung jawab atas bea masuk berada pada pengusaha TPS. Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atas importasi
barang
yang
dilakukannya,
akan
tetapi
juga
konsekuensi
dari
pemberitahuan impor barang yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.
d) Tanggung Jawab PPJK Dalam hal importir tidak dapat memberitahukan sendiri barang yang diimpor maka pemberitahuan impor dapat dikuasakan kepada Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK bertanggung jawab atas bea masuk dari barang impor yang diberitahukan bilamana pemilik barang (importir) tidak diketemukan. Namun bilamana importir dapat ditemukan untuk mempertanggungjawabkan bea masuk yang terutang maka kewajiban tidak dikenakan kepada PPJK.
e) Tanggung Jawab Orang yang Menguasai Barang Impor Selain pengangkut, pengusaha TPS, dan importir, dimungkinkan adanya pihak lain yang mengusai barang impor . Sebagai contoh pada saat kedatangan penumpang dari luar negeri, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau siapapun yang kedapatan menguasai barang
impor
di
pelabuhan
atau
di
tempat-tempat
tertentu diperbatasan, bertanggung jawab atas barang yang berada padanya.
3.
Jelaskan Tata cara penyelesaian barang impor yang m elalui pos lalu bea !
DASAR HUKUM •
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : KEP-34/BC/2000, NOMOR : 41/DIRJEN/2000 TENTANG
PENYELESAIAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR YANG DIKIRIM MELALUI POS
Penyelesaian Barang Kiriman Pos •
Barang Kiriman Pos yang telah diserahterimakan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pihak PT. Pos Indonesia (Persero), akan dikirimkan ke Kantor Pos Terdekat dengan domisili Penerima Barang;
•
Dalam hal tidak ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka kiriman pos akan langsung dikirimkan ke alamat tujuan;
•
Dalam hal ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka Pihak Kantor Pos Terdekat akan menghubungi Penerima Barang untuk konfirmasi;
•
Dalam hal barang terkena aturan larangan dan pembatasan namun Penerima Barang tidak tidak memenuni ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, P enerima Barang bisa meminta Pihak PT. Pos Indonesia untuk mereekspor barang tersebut dengan membuat surat pernyataan tanpa dipungut biaya;
•
Dalam hal Penerima Barang keberatan dengan penetapan nilai pabean yang telah ditetapkan oleh Petugas Bea dan Cukai dalam dokumen PPKP dan belum dilakukan pembayaran BM dan PDRI, Penerima Barang dapat mengajukan keberatan melalui Kantor Pos Terdekat dengan melampirkan bukti pendukung terkait seperti Invoice, Bukti Pembayaran/Transfer Payment dll untuk dilakukan penetapan ulang oleh Petugas Bea dan Cukai di KTPU Bandara Soekarno Hatta.
