Dasar Hukum 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jafung PNS; 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jafung Pedal & Angka Kreditnya; 3) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 08 Tahun 2002
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Juklak Jafung Pedal & Angka Kreditnya; 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 145 Tahun 2004
tentang Juknis Jafung Pedal & Angka Kreditnya; 5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 146 Tahun 2004
tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jafung Pedal ; 6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 147 Tahun 2004
tentang Kode Etik Profesi Pedal; dan 7) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 62 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjuangan Jafung Pedal.
Latar Belakang KEPMENPAN No: 47/KEP/M.PAN/8/2002
Bahw Bahwa a dala dalam m rangk angka a meni mening ngka katk tkan an peng pengel elol olaa aan n ling lingk kung ungan hidu hidup p diperlukan adanya PNS yang ditugaskan secara penuh dan profesional di bidang PEDAL
Bahwa Bahwa untuk untuk menjam menjamin in pembin pembinaan aan karie karierr kepangk epangkat atan, an, jabat jabatan an dan peningkatan profesionalismenya dipandang perlu menetapkan JAFUNG PEDAL dan Angka Kreditnya
KEPMENLH No. 145 Tahun Tahun 2004
JAFUNG PEDAL adalah PNS di lingkungan KLH dan instansi terkait lainnya baik baik di Pusa Pusatt maup maupun un Daer Daerah ah yang ang dibe diberi ri tug tugas, as, tangg anggun ungj gjaw awab ab,, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mela melak kukan ukan kegia egiata tan n penc penceg egah ahan an dan dan pena penang nggu gula lang ngan an penc pencem emar aran an dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan
Tugas Pokok JAFUNG PEDAL
JAFUNG PEDAL berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang PEDAL pada instansi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah
Tugas pokok JAFUNG PEDAL meliputi kegiatan:
Tugas penunjang JAFUNG PEDAL meliputi kegiatan:
pencegahan & penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; pemulihan kualitas lingkungan pengembangan perangkat PEDAL pengawasan dan PEDAL pengembangan profesi PEDAL penunjang tugas PEDAL
Pimpinan unit kerja wajib mendistribusikan pekerjaannya secara proporsional kepada pejabat struktural maupun JAFUNG PEDAL sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya
Rincian Kegiatan JAFUNG PEDAL UNSUR
SUB-UNSUR
PENDIDIKAN
1) Pendidikan sekolah & memperoleh ijazah/gelar 2) Diklat di bidang PEDAL & mendapat STTPL
PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
1) 2) 3) 4) 5) 6)
PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
1) Menyiapkan bahan perumusan 2) Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 3) Melakukanpemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEDAL
1) Menyusun standar bidang lingkungan 2) Mengawasi penerapan standardan/atau pedoman teknis lingkungan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1) Pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2) Penyidikan
PENGEMBANGAN PROFESI
1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan 2) Menerjemahkan/menyadur karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan
PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
1) Mengajar/melatih pada pedidikan dan pelatihan pegawai 2) Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah 3) Menjadi anggota organisasi profesi 4) Menjadi tim penilai JAFUNG PEDAL 5) Memperoleh piagam kehormatan
Menyiapkan bahan perumusan kebijkasanaan teknis P4L Melaksanakan upaya P4L Memanfaatkan teknologi lingkungan Melakukan penyuluhan P4L Pemantauankualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran Pemantauansumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar
Pengangkatan JAFUNG PEDAL
Harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah JAFUNG PEDAL dengan beban kerja yang ada pada unit kerja
Memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh MENLH
Sesuai dengan formasi JAFUNG PEDAL yang ditetapkan oleh MENPAN
Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang JAFUNG PEDAL JAFUNG PEDAL
Pangkat & Gol/Ruang
Persyaratan AK Kenaikan Pangkat/Jabatan Kumulatif minimal
Perjenjang
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
40
20
Pengatur (II/c)
60
20
Pengatur Tk.I (II/d)
80
20
Penata Muda (III/a)
100
50
Penata Muda Tk. I (III/b)
150
50
Penata (III/c)
200
100
Penata Tingkat I (III/d)
300
100
Penata Muda (III/a)
100
50
Penata Muda Tk. I (III/b)
150
50
Penata (III/c)
200
100
Penata Tk. I (III/d)
300
100
Pembina (IV/a)
400
150
Pembina Tk. I (IV/b)
550
150
Pembina Utama Muda (IV/c)
700
150
TINGKAT TERAMPIL Terampil Pelaksana
Terampil Lanjutan Terampil Penyelia TINGKAT AHLI Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya
Pengangkatan JAFUNG PEDAL 1) Penyesuaian/ Inpassing 2) Pengangkatan Pertama 3) Pengangkatan melalui Perpindahan
Pengangkatan JAFUNG PEDAL Melalui Inpassing J umlah Ang ka K redit K umulatif Untuk Inpassing B agi J afung PE DAL Tingkat Ahli G o l/R u an g
S T T B /Ija za h ya ng s e tin g kat
III/a
S arjana/D -IV P as cas arjana S arjana/D -IV P as cas arjana D oktor S arjana/D -IV P as cas arjana D oktor S arjana/D -IV P as cas arjana D oktor S arjana/D -IV Pascasarjana Doktor S arjana/D -IV Pascasarjana Doktor S arjana/D-IV - Doktor
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
Berakhir 1 April 2003
Angka Kredit dan Masa Kepangkatan < 1 T ahun 1 T ahun 2 T ahun 3 T ahun 4 T ahun 100 100 150 150 150 200 200 200 300 300 300
112 116 162 163 165 225 226 227 325 326 327
124 132 174 177 180 250 252 254 350 352 354
137 148 187 191 195 275 278 282 375 378 382
150 155 200 205 210 300 305 310 400 405 410
400
437
474
512
550
400 400
438 440
477 480
516 520
555 560
550 550 550
587 588 590
624 626 630
662 665 670
700 700 700
700
700
700
700
700
Inpassing Jafung Pedal Propinsi
Inpassing Jafung Pedal Kab/Kota
5
16
14
1
7 1
3
1
1
4
Inpassing Jafung Pedal Departemen/Badan
17 9 1 Dephut
1 Deperind
1 BBPT
Batan Balitbang PU
2
2
3
3
Pengangkatan JAFUNG PEDAL Pengangkatan Pertama JAFUNG PEDAL Terampil
JAFUNG PEDAL Ahli
a. Berijazah D-2 atau D-3
a. Berijazah D-IV atau S-1
b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
b. Pangkat terendah Penata Muda (III/a)
c. Sertifikat tanda lulus diklat JAFUNG PEDAL d. Pengalaman kerja dibidang pengendalian dampak lingkungan minimal 2 tahun e. DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir f. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya g. Sesuai formasi jafung JAFUNG PEDAL yang ditetapkan MENPAN
Pengangkatan Pertama JAFUNG PEDAL Pemohon
Usul
Pimpinan Unit Kerja
Lampirkan: 1) Fotokopi SK Kepangkatan PNS terakhir 2) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir 3) Fotokopi sertifikat diklat PEDAL 4) Fotokopi DP-3 tahun terakhir 5) Tupoksi unit kerja pemohon 6) Surat keterangan atasan langsung bahwa pemohon bekerja di bidang pedal 7) Surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan
Meneliti kelengkapan lampiran pemohon & membuat surat pengantar ke bagian kepegawaian untuk diteruskan ke pimpinan instansi Pimpinan Instansi
Usulan penilaian PAK
Penerbitan SK Pengangkatan Pertama Jafung PEDAL
Penugasan penilaian DUPAK
Tim Penilai PEDAL
Tim Penilai JAFUNG PEDAL JAFUNG PEDAL
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Tim Penilai
Ahli Madya
Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk di Tim Penilai Pusat KLH, instansi Pusat dan Daerah
Ahli Pertama – Muda
Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk di KLH
Terampil Pelaksana – Penyelia Ahli Pertama – Muda Terampil Pelaksana – Penyelia Ahli Pertama – Muda
Terampil Pelaksana – Penyelia Ahli Pertama – Muda Terampil Pelaksana – Penyelia
Kepala Badan/Pimpinan Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan Provinsi di unit kerja Pemda Propinsi Pimpinan Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan Kabupaten/Kota di unit kerja Pemda Kabupaten/Kota Pimpinan Instansi tingkat Pusat selain di KLH atau pejabat lain yang ditunjuk minimal eselon II di lingkungan instansi masing-masing
Susunan Tim Penilai:
Seorang Ketua merangkap anggota;
Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
Seorang Sekretaris merangkap anggota;
Sekurang-kurangnya 4 anggota;
Tim Penilai KLH
Tim Penilai Provinsi
Tim Penilai Kab/Kota
Tim Penilai Instansi
Tim Penilai JAFUNG PEDAL
Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 tahun;
Tim Penilai dalam 2 kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 masa jabatan;
Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian angka kredit bagi JAFUNG PEDAL yang ada di lingkungan masing-masing dilaksanakan oleh Tim Penilai lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat
Pengangkatan Pertama JAFUNG PEDAL Unsur Kegiatan dan Angka Kredit JAFUNG PEDAL Tingkat Terampil Jenjang Jabatan/Gol. Ruang & Angka Kredit Unsur
Prosentase
Pelaksana
Lanjutan
Penyelia
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
≥ 80%
32
48
64
80
120
160
240
≤ 20%
8
12
16
20
30
40
60
100%
40
60
80
100
150
200
300
Utama a. Pendidikan b. Pencegahan & penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan c. Pemulihan kualitas l ingkungan d. Pengembangan perangkat JAFUNG PEDAL e. Pengawasan & pengendalian dampak lingkungan f. Pengembangan profesi
Penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pencegahan & penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
Pengangkatan Pertama JAFUNG PEDAL Unsur Kegiatan dan Angka Kredit JAFUNG PEDAL Tingkat Ahli Jenjang Jabatan/Gol. Ruang & Angka Kredit Unsur
Prosentase
Pertama
Muda
Madya
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
≥ 80%
80
120
160
240
320
440
560
≤ 20%
20
30
40
60
80
110
140
100%
100
150
200
300
400
550
700
Utama a. Pendidikan b. Pencegahan & penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan c. Pemulihan kualitas l ingkungan d. Pengembangan perangkat JAFUNG PEDAL e. Pengawasan & pengendalian dampak lingkungan f. Pengembangan profesi
Penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pencegahan & penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
Pengangkatan melalui Perpindahan Persyaratan JAFUNG PEDAL Terampil
JAFUNG PEDAL Ahli
a. Berijazah D-2 atau D-3
a. Berijazah D-IV atau S-1
b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
b. Pangkat terendah Penata Muda (III/a)
c. Sertifikat tanda lulus diklat JAFUNG PEDAL d. Pengalaman kerja dibidang pengendalian dampak lingkungan minimal 2 tahun e. Berusia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan yang terakhir diduduki f. DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Prosedur Pengangkatan melalui Perpindahan Kepegawaian
Menerbitkan Keputusan Pemberhentian Jabatan
Pemohon
Usul pindah jabatan
Pimpinan Unit Kerja
Lampirkan: 1) Fotokopi SK Kepangkatan PNS terakhir 2) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir 3) Fotokopi sertifikat diklat PEDAL 4) Fotokopi DP-3 tahun terakhir 5) Tupoksi unit kerja pemohon 6) Surat keterangan atasan langsung bahwa pemohon bekerja di bidang pedal 7) Surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan
Meneliti kelengkapan lampiran pemohon & membuat surat pengantar ke bagian kepegawaian untuk diteruskan ke pimpinan instansi Pimpinan Instansi
Usulan penilaian PAK
Penerbitan SK Pengangkatan Pertama Jafung PEDAL
Penugasan penilaian DUPAK
Tim Penilai PEDAL
Kenaikan JAFUNG PEDAL Persyaratan:
Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 tahun dalam pangkat terakhir;
Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
Tidak ada keberatan dari pejabat yang berwenang dan dinyatakan secara tertulis
Pembebasan Sementara JAFUNG PEDAL Batasan:
Tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan;
Dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
Diberhentikan sementara sebagai PNS;
Ditugaskan secara penuh diluar JAFUNG PEDAL;
Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
Menjalani tugas belajar lebih dari 6 tahun.
JAFUNG PEDAL yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali
Pemberhentian JAFUNG PEDAL Batasan:
Dalam 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, JAFUNG PEDAL dapat dipindahkan ke jabatan struktural dan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan
Kode Etik Profesi JAFUNG PEDAL JAFUNG PEDAL wajib menaati nilai-nilai dasar sbb: 1) Memiliki komitmen terhadap peraturan perundang-undangan; 2) Berlaku jujur dan mempunyai integritas diatas kepentingan pribadi; 3) Terukur dan terbuka dalam pengambilan keputusan dan seluruh
tindakan dalam menjalankan tugasnya; 4) Bersikap netral tanpa kepentingan politik dalam melaksanakan tugas; 5) Tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan tidak
bertindak berat sebelah dalam menjalankan tugasnya; dan 6) Mempunyai dedikasi yang tinggi dan rajin dalam pelayanan terhadap
masyarakat.
Tunjangan JAFUNG PEDAL Sesuai PerPres No. 29 Tahun 2006 Fungsional
Jabatan
Tunjangan (Rp)
JAFUNG PEDAL Ahli
Madya
880.000,00
Muda
523.000,00
Pertama
264.000,00
Penyelia
330.000,00
Pelaksana Lanjutan
220.000,00
Pelaksana
197.000,00
JAFUNGPEDAL Terampil
Permasalahan JAFUNG PEDAL
Tugas pokok JAFUNG PEDAL terlampau luas tidak semuanya dilakukan oleh PNS terutama di sektor terkait
Kegiatan tugas pokok JAFUNG PEDAL tidak bersifat spesifik
Sulit dilakukan penilaian karena banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok bidang lingkungan hidup
Pangkat/golongan tertinggi Ahli Madya – Pembina utama madya (IV/c)
Unit/Lembaga Pembina Jafung di KLH belum ada
UU-RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 62, 63 dan 71, 74 mensyaratkan JAFUNG PENGAWAS & JAFUNG PEMANTAU
Jafung Bidang Lingkungan Hidup 1) 2) 3) 4) 5)
JAFUNG PEDAL (sudah ada) Jafung Pengawas Lingkungan Hidup (dalam proses penyusunan) Jafung Pemantau Lingkungan Hidup (dalam proses penyusunan) Jafung Penyidik PNS Lingkungan Hidup (???) Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup (???)
PASAL DALAM UURI NO 32/2009 TERKAIT JAFUNG PEMANTAU Pasal 62 – UURI No. 32/2009 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain Pasal 63 – UURI No. 32/2009 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: huruf: e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL/UPL u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional
BUTIR-BUTIR JAFUNG PEMANTAU LH Tugas pokok JAFUNG PEMANTAU - LH meliputi kegiatan: perencanaan pemantauan lingkungan hidup persiapan pemantauan lingkungan hidup pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup pengujian parameter kualitas lingkungan hidup pengolahan data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan hidup pelaporan dan publikasi data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan hidup pengembangan perangkat pemantauan lingkungan hidup
Tugas penunjang JAFUNG PEMANTAU - LH meliputi kegiatan: pengembangan profesi pemantauan lingkungan hidup penunjang tugas pemantauan kualitas lingkungan hidup
PASAL DALAM UURI NO 32/2009 TERKAIT JAFUNG PENGAWAS - LH Pasal 71 – UURI No. 32/2009 (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional . Pasal 74 – UURI No. 32/2009 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil . (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
BUTIR-BUTIR JAFUNG PENGAWAS - LH Tugas pokok JAFUNG PENGAWAS - LH meliputi kegiatan: perencanaan pengawasan lingkungan hidup persiapan pengawasan lingkungan hidup pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup evaluasi dan pelaporan pengawasan lingkungan hidup pemeliharaan data dan informasi pengawasan lingkungan hidup tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup pengembangan perangkat pengawasan lingkungan hidup
Tugas penunjang JAFUNG PENGAWAS - LH meliputi kegiatan: pengembangan profesi pengawasan lingkungan hidup penunjang tugas pengawasan lingkungan hidup
Usulan Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang JAFUNG PEMANTAU & JAFUNG PENGAWAS JAFUNG PEMANTAU & JAFUNG PENGAWAS
Pangkat & Gol/Ruang
Persyaratan AK Kenaikan Pangkat/Jabatan Kumulatif minimal
Perjenjang
TINGKAT AHLI Ahli Pertama
Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk. I (III/b)
Ahli Muda
Ahli Utama
150
Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
Ahli Madya
100
50 50
200 300
Pembina (IV/a)
100 100
400
150
Pembina Tk. I (IV/b)
550
150
Pembina Utama Muda (IV/c)
700
150
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama (IV/e)
850 1050
150 200
Unit/Lembaga Pembina: Pasal 456 - PERMENLH No. 16/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLH Asdep Kelembagaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan tatalaksana, fasilitas SPM serta administrasi dan PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL Penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tatalaksana, fasilitas SPM serta administrasi dan PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan dan tatalaksana, fasilitas SPM serta administrasi dan PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
