2.1 Batasan Pengertian Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja
Higiene Perusahaan adalah spesisialisasi dalam Ilmu Higiene beserta praktiknya yang dnegan mengadakan penilaian kepada factor-faktor penyebab kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada linkungan tersebut serta bila perlu pencegahan agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya seti nggi-tingginya (Sumakmur, 1988). Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam Ilmu Kesehatan/Kedokteran beserta praktinya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fiisk, mental, dan social dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyekit-penyakit kesehatan yang diakibatkan factor-faktor pekerjaaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum (Sumakmur, 1988). Berikut merupakan tabel 2.1 berkaitan dengan perbedaan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja menurut (Sumakmur, 1988) . Tabel 2.1 Perbedaan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Higiene Perusahaan
Kesehatan Kerja
Sasaran
Lingkungan Kerja
Manusia
Sifat
Teknik
Medis
2.2 Sejarah Higiene Perusahaan
1.
Di Dunia Menurut OSHA (1998) kesadaran tentang higiene industri telah muncul sejak
lama (sebelum tahun masehi/SM). Hubungan antara lingkungan dengan kesehatan tenaga kerja telah dikenali pada abad ke 4 sebelum masehi ketika Hipocrates mencatat adanya racun yang berbahaya pada industri pertambangan. Pada abad pertama masehi, Pliny (sarjana tertua) mendeskripsikan risiko kesehatan pada pekerjaan yang berhubungan dengan zinc dan sulfur. Pliny menganjurkan penggunaan masker wajah yang terbuat dari kulit binatang untuk melindungi pekerja dari paparan debu dan serbuk timah. Pada abad ke dua, seorang dokter
Yunani yang bernama Galen secara akurat mendeskripsikan proses patologis penyakit akibat paparan timah, dan juga mendeskripsikan paparan debu tembaga dan kabut asap (Ramdan, 2013). Sebelum abad ke-16 higiene perusahaan kerja belum nampak, baru sesudahnya beberapa ahli mulai memusatkan perhatinannya terhadap penyakit penyakit pada pekerja pertambangan dan pekerjaan lainnya. Hal ini ditandai oleh seorang sarjana Jerman bernama Agricola (1556) yang mulai menulis buku yang berjudul “De Re Metalica”, Metalica”, sedangkan Paracelcus (1569) menulis buku yang berjudul “ Von der Bergucht und Anderen Berkrankheiten” Anderen Berkrankheiten”.. Dalam bukunya kedua ahli ini menggambarkan pekerjaan-pekerjaan dalam tambang, cara mengolah bijih besi, dan penyakit-penyakit yang diderita oleh para pekerja beserta gagasangagasan pencegahannya. Agricola menganjurkan ventilasi dan penggunaan tutup muka sedangkan Paraselcus menguraikan hal-hal yang kita kenal sekarang dengan istilah Toksikologi Industri (Ramdan, 2013). Perkembangan selanjutnya Bernardine Ramazini (1933 – (1933 – 1714) 1714) menulis buku “De Morbis “De Morbis Ar tificum tificum Diatriba” dalam buku itu diuraikan panjang lebar mengenai berbagai penyakit penyakit dan jenis pekerjaan yang yang dilakukan oleh pekerja. Ramazini yang meletakan dasar-dasar yang kuat bahwa pekerjaan dapat menimbulkan penyakit termasuk cara menegakan diagnosa penyakit akibat kerja. Ramazini memberikan nasehat kepada para sejawatnya agar meminta kepada pasien untuk menceritakan pekerjaannya ketika sedang melakukan anamnesa (pengkajian pada pasien). Ramazini dikenal sebagai Bapak Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Ramdan, 2013). Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri di Inggris sebagai akibat ditemukannya berbagai cara produksi baru, mesin produksi dan lain-lain maka Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja berkembang dengan pesat pula (Ramdan, 2013). 2.
Di Indonesia Mengenai sejak kapan kesehatan kerja dan usaha-usaha higiene perusahaan
diterapkan di Indonesia sampai saat ini belum ditemukan referensi yang memadai. Akan tetapi Suma’mur (1996) (1996) memprediksi sejarah Kesehatan Kerja dan Higiene Perusahaan di Indonesia dimulai sejak jaman perjajahan Belanda. Pada masa itu
terdapat dinas kesehatan militer yang selanjutnya menjadi dinas kesehatan sipil, dimana usaha-usaha kesehatan kerja ditunjukan untuk memberikan pelayanan kesehatan alakadarnya terhadap pekerja-pekerja pribumi agar dapat menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan Belanda (Ramdan, 2013). Abad ke-20 dibuat undang-undang kebersihan, kesehatan, dan keselamat an yang sederhana isinya sesuai dengan keperluan pada waktu itu. Perkembangan higiene perusahaan dan kesehatan kerja memang tidaklah sepesat di negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena memang Indonesia sedang dijajah sehingga beberapa perusahaan justru dibekukan dan posisi tenaga kerja pada waktu itu hanya sebagai pekerja rodi yang tidak diupah la yak.Pada masa penjajahan jepang K3 tidak berkembang sama sekali (Ramdan, 2013). Setelah Indonesia Merdeka Higiene perusahaan dan Kesehatan Kerja barulah berkembang. Hal ini ditandai dengan mulai dibuatnya Undang-undang Kerja dan Undang-undang Kecelakaan. Secara institusional tahun 1957 dibentuk Lembaga Kesehatan Buruh, dan pada tahun 1967 dirubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh (Ramdan, 2013). Reorganisasi Kabinet Ampera tahun 1966 lebih memperjelas fungsi dan kedudukan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja dalam aparatur pemerintah. Pada waktu itu secara resmi didirikan Dinas Higiene Perusahaan / Sanitasi umum dan Dinas Kesehatan Tenaga Kerja di Departemen Kesehatan. Organisasi swastapun tidak ketinggalan mulai bermunculan seperti Yayasan Higiene Perusahaan di Surabaya serta di kota lain seperti Bandung (Ramdan, 2013). Buku yang membahas tentang Ilmu Kesehatan Buruh pertama kali diterbitkan tahun 1967 yang ditulis oleh DR. Suma’mur PK, MSc. Kemudian disusul dengan penerbitan majalah Triwulan Higiene Perusahaan, dan Jaminan Sosial muncul untuk pertama kalinya tahun 1968. Pada ini dirintis pula fungsi pembaga Nasional Higiene ke arah pendidikan, pelayanan dan riset terapan. Ahliahli dari WHO dan ILO mulai berdatangan dan mengadakan jalinan kerjasama dengan Indonesia. Pada tahun 1970 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selanjutnya pada tahun 1972 diadakan Seminar Nasional tentang K3 dan Dr. H. Ibnu Sutowo diangkat sebagai Ketua Kehormatan Ikatan K3 (Ramdan, 2013).
Dalam perkembangan selanjutnya, dalam suatu Kongres Nasional Hiperkes yang diadakan di Sahid Garden Hotel Yogyakarta tahun 1986 diangkat Bapak DR. dr. Suma’mur Prawira Kusuma., M.Sc sebagai Bapak Hiperkes Indonesia (Ramdan, 2013). 2.3 Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut: 1. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.4 Kebijakan Nasional
Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan yang layak dalam konteks ini artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan harus bersifat manusiawi yang memungkinkan tenaga kerja dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Penjelasan tersebut lebih dipertegas lagi dalam undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undangundang No.13 Tahun 2003 Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 menyebutkan: a. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) Keselamatan dan kesehatan kerja 2) Moral dan susila; dan 3) Pelakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3 c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ketentuan pokok mengenai K3 telah tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di samping itu, Kementerian terkait juga menjabarkan kebijakan tentang K3..
2.4.1 Visi K3 Nasional
Terwujudnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas, maka visi K3 nasional adalah: 1. Meningkatkan penerapan SMK3 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 3. Meningkatkan peran serta pengusaha, tenaga kerja, masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan K3. 2.4.2 Strategi
Sesuai dengan visi, misi dan kebijakan K3 nasional, maka telah disusun rencana strategi dan program kerja utama K3 yaitu: 1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3 2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang k3 3. Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan K3 5. Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait. 2.7 Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Dewasa ini Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah mulai memasyarakat, khususnya di lingkungan perusahaan besar dan menengah di berbagai sektor kegiatan dan wilayah. Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja sudah sangat banyak yang memahami dan menyadari arti pentingnya K3. Dari kalangan ini dinilai adanya kebutuhan-kebutuhan untuk lebih mendalami peraturan, ketentuan-ketentuan dan materimateri K3. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pelatihan-pelatihan K3 yang diselenggarakan secara mandiri di perusahaan-perusahaan. Di lain pihak, untuk perusahaan kecil dan beberapa perusahaan menengah baik pengusaha, pengurus dan tenaga kerjanya belum mengenal dan memahami peraturan perundang-undangan K3. Dari uraian tersebut dapat dimaklumi bahwa upaya pembinaan termasuk penyuluhan, pelatihan, dan upaya persuasif lainnya merupakan prioritas untuk dilakukan dan sangat strategis dalam rangka
pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat kerja secara dini. Setiap Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus dapat dikembalikan atau bersumber pada Hukum dasar tertulis yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan Peraturan Perundang-undangan K3 terkait dengan UUd 1945 pasal 27 ayat (2). Setiap ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 masih bersifat sangat umum, oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut khususnya di bidang ketenagakerjaan dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja. Dalam UU.No.14 tahun 1969 pasal 9 dan 10 mengatur tentang pembinaan dan perlindungan tenaga kerja termasuk K3. Maka berdasarkan tersebut di atas Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disyahkan oleh Presiden RI pada tanggal 12 Januari 1970 atas persetujuan DPR RI, dan sejak saat itulah VR 1910 Stbl. 406 dicabut. UU.No.14 tahun 1969 telah dicabut dan kini berlaku UU. No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun K3 tetap menjadi perhatian dimana tertera pada pasal 86 dan 87 (Margareta, 2016). 2.7 Jenis-jenis Peraturan Perundangan 2.7.1 UU. No. 1 TAHUN 1970
Sebagai pertimbangan dikeluarkannya UU.No.1 tahun 1970 adalah sebagai berikut; 1. Veiligheids Reglement 1910 (St bl No.406) dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Teknik, teknologi dan penerapannya, industrialisasi, administrasi pemerintahan dan kondisi situasi tenaga kerja telah berkembang dengan pesat. Di dalam beberapa hal, VR tidak mampu menampung perkembangan tersebut.
3. Sifat repressif dan polisionil pada VR dinilai kurang sesuai dan kurang mendukung perkembangan ekonomi pada umumnya dan penggunaan sumber-sumber produksi dan penanggulangan kecelakaan kerja pada khususnya serta alam Negara Indonesia yang merdeka dan berdasarkan Pancasila. Perbedaan pokok antara VR 1910 dengan Undang-undang No.1 tahun 1970 sebagai berikut: 1. Perluasan ruang lingkup. 2. Perubahan pengawasan repressif menjadi preventif. 3. Perumusan teknis yang lebih tegas. 4. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan. 5. Tambahan pengaturan pembinaan K3 bagi manajemen dan tenaga kerja. 6. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi pengawasan. Adapun batang tubuh UU.No.1 tahun 1970 dijelaskan dalam Margareta (2016) sebagai berikut ; 1. Bab. I; tentang istilah, Pasal 1; a. Ayat (1), Pengertian tempat kerja harus benar-benar dapat dipahami, oleh karena merupakan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970, dimana pada tempat tersebut harus diberlakukan ketentuanketentuan tentang K3. Tempat kerja tidak sama dengan tempat bekerja. Tempat kerja pada dasarnya adalah tempat bekerja yang dimana terdapat 3 unsur pokok, yaitu adanya tenaga kerja, bahaya kerja dan usaha. Bunyi ayat tersebut berikut; “Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. b. Ayat (2), Pengertian Pengurus juga harus benar-benar dimengerti oleh karena penguruslah yang berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan semua ketentuan K3 ditempat kerja. Pengurus dalam pengertian seseorang pimpinan suatu tempat kerja. Bunyi ayat ter sebut sebagai berikut;
“Pengurus” ialah orang yang mempunyai
tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. c. Ayat (3)
Pengertian dari “Pengusaha” tidak sama dengan “Pengurus”.
Pengurus adalah pimpinan sesuatu tempat k erja, sedangkan “Pengusaha” adalah orang atau badan hukum yang memiliki atau mewakili pemilik suatu tempat kerja. Bisa saja pengusaha dan pengurus suatu tempat kerja adalah s atu orang, yaitu terutama pada perusahaan-perusahaan berskala kecil. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut; Pengusaha ialah; 1) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. 2) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu
usaha
bukan
miliknya
dan
untuk
keperluan
itu
mempergunakan tempat kerja. 3) Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b) , jika yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. d. Ayat (4), Pengertian “Direktur” cukup jelas seperti tertulis pada ayat ini. Perlu dijelaskan bahwa dalam prekteknya yang disebut Direktur adalah Dirjen Binwasnaker (sekarang Dirjen PPK dan K3) sesuai dengan Permenaker No.Kep.79/Men/1977 (sekarang Permenaker No.13/Men/2015) Bunyi ayat tersebut sebagai berikut: Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) untuk melaksanakan Undang undang ini. e. Ayat (5), Dalam pengertian “Pegawai Pengawas” perlu dijelaskan pengertian “pegawai berkeahlian khusus” yaitu artinya bahwa pegawai Kemnakertrans atau Dinas di Propinsi/ Kota/ Kabupaten yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengawas harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang pada Permenaker No:Per.03 tahun 1978
dan
Permenaker
No.Per.03/Men/1984
tentang
pengawasan
ketenagakerjaan terpadu. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut ; “Pegawai Pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerja”. f.
Ayat (6), Rumusan pengertian Ahli Keselamatan Kerja pada ayat ini cukup jelas. Dari rumusan tersebut dimengerti bahwa untuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970, Kemnakertans melibatkan tenaga teknis dari luar Kemnakertrans dari luar Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di daerah, baik instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta yang
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
ditetapkan
di
dalam
Permenakertrans No.Per.04/Men/1987 dan Permenaker No.Per.02/Men/1992. Latar belakang dari pemikiran/ konsep ini adalah bahwa Kemnakertrans tidak mungkin mampu membentuk pegawai pengawas dalam jumlah maupun kemampuan dalam berbagai bidang keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun persyaratan terhadap pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970 dapat dilakukan oleh ahli keselamatan kerja tersebut, namun kebijakan nasional K3 tetap berada pada Menakertrans. Walaupun di dalam ayat (5) dan (6) disebutkan bahwa yang mengangkat pegawai pengawas maupun Ahli keselamatan Kerja adalah Menakertrans, akan tetapi dalam pelaksanaannya adalah diangkat oleh Dirjen Binwasnaker sesuai keputusan Menakertranskop No.Kep.599/Men/SJ/D/1979. 2. Bab II: Ruang Lingkup. Pasal 2 ; a. Ayat (1), Di dalam ayat ini ditunjukkan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970 yaitu tempat kerja dimana pun selama dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. b. Ayat (2), Ayat ini memperinci tempat-tempat bekerja yang termasuk tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat(1) yaitu huruf a sampai dengan r, dimana terdapat bahaya kerja yang bertalian dengan; 1) Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan lain sebagainya.
2) Lingkungan. 3) Cara kerja. 4) Proses produksi. c. Ayat (3), Ayat ini merupakan escape clausal dalam penataan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970, sebab kemungkinan untuk waktu yang akan datang ditemukan tempat kerja baru selain yang terperinci pada ayat (2) sehubungan dengan perkembangan teknik dan teknologi.
Bunyi ayat tersebut sebagai
berikut; Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan
atau
lapangan
lainnya
yang
dapat
membahayakan
keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat diubah perincian tersebut dalam ayat (2).
Dalam
penjelasan pasal 2 di isyaratkan bahwa peraturan organik sebagai peraturan pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970 digolongkan dalam pembidangan teknis dan sektor/ industri. 3. Bab III: Syarat-syarat Keselamatan Kerja Pasal 3; a. Ayat (1), Ayat ini berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai melalui persyaratan-persyaratan
yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan
UU.No.1 tahun 1970, yaitu huruf a sampai dengan r. Bunyi ayat tersebut antara lain sebagai berikut; Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk; (a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan, Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
(b)
(c) Mencegah dan
mengurangi bahaya peledakan. Dan seterusnya sampai dengan huruf r. b. Ayat (2), Merupakan escape clausal dari apa yang telah di tetapkan pada ayat (1) sesuai perkembangan teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan
perkembangan
dikemudian hari. Pasal 4;
teknologi
serta
pendapatan-pendapatan
baru
a. Ayat (1),
Menjelaskan sejak tahap apa atau kapan syarat/ ketentuan K3
diterapkan yaitu sejak tahap perencanaan dan seterusnya b. Ayat (2), Ayat ini menjelaskan isi dari setiap ketentuan/ syarat K3, yaitu akan mengatur tentang konstruksi, bahan dan lain sebagainya dari bahan, barang produk teknis dan aparat produksi. c. Ayat (3), Merupakan escape clausal ayat (1) dan (2). Catatan: Pasal 4 tersebut diatas mencerminkan salah satu sifat preventif dari UU. No.1 tahun 1970. 4. Bab IV : Pengawasan, Pasal 5 ; a. Ayat (1) Ayat ini menjelaskan tugas pokok Direktur, yaitu pelaksanaan umum UU No.1 tahun 1970 dan tugas pokok pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja, yaitu mengawasi langsung terhadap ditaatin ya UU No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya. b. Ayat (2)
Dalam menjelaskan ayat ini dapat dijelaskan wewenang dan
kewajiban Direktur sesuai dengan
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan Transmigrasi 13 Pasal 7; Pasal ini mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar retribusi, yaitu sejumlah uang sebagai imbalan jasa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa peraturan pelaksanaan pasal ini adalah Permenaker No.06/Men/1986 tetapi Permenaker ini telah dicabut. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut;
Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini,
pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 8; Pasal ini menetapkan kewajiban pengurus untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik baik secara awal bagi tenaga kerja yang baru diterima ataupun dipindahkan. Disamping itu pada ayat (2) mewajibkan Pengurus untuk memeriksanakan kesehatan seperti tersebut di atas secara berkala pada semua tenaga kerjanya. Pemeriksaan kesehatan tersebut diatas ditetapkan
dilakukan oleh dokter penguji kesehatan badan tenaga kerja dan sesuai dengan Permenaker No.Per.02/Men/1982. Bunyi ayat (1) sebagai berikut; Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Bunyi ayat (2) sebagai berikut; Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara ber kala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. Bunyi ayat (3) sebagai berikut; Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. 5.
Bab V: Pembinaan Pasal 9: Pasal ini mengatur kewajiban Pengurus dalam pembinaan tenaga kerja dan
kewajiban untuk memenuhi dan mentaati semua syarat d an ketentuan K3 di tempat kerja. Bunyi ayat (1) sebagai berikut; Kewajiban pengurus untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja baru, yaitu menunjukkan dan menjelaskan 4 pokok yang haris diketahui/ dipahami tenaga kerja baru yang bersangkutan. 4 pokok/ hal tersebut sebagai berikut; a. Kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat (2), Inti dari ayat ini adalah Pengurus tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja yang baru diterima sebelum tenaga kerja yang bersangkutan memahami 4 hal/ pokok dimaksud ayat (1). Ayat (3), Pengurus juga wajib melakukan pembinaan bagi tenaga kerjanya secara berkala tentang; a. Pencegahan kecelakaan.
b. Pemberantasan kebakaran. c. Pertolongan pertama pada kecelakaan. d. Hal-hal lain dalam rangka meningkatkan K3 di tempat kerjanya. Pelaksanan pembinaan K3 berupa pelatihan dapat disesuaikan dengan Permenaker No.Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 dan Surat Edaran Dirjen Binwasnakar No.SE.01/DJPPK/VI/2009. Ayat (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang diwajibkan. 6. Bab IV : Panitia Pembina K3 Pasal 10, a. Ayat (1), Dimaklumi bahwa K3 adalah merupakan kepentingan dan kewajiban Pengurus Pengusaha dan Tenaga Kerja, oleh karena itu mereka harus berkerja sama. Untuk mewadahi kerja sama dimaksud Menakertrans berwenang membentuk P2K3 pada tempat-tempat kerja tertentu. Kebijaksanaan Menakertrans mengenai tempat kerja mana yang perlu dibentuk P2K3 termasuk mengenai Ahli K3 sebagaimana tertuang pada Permenaker No.Per.04/Men/1987 dan Permenaker No.Per.02/Men/1992. Bunyi ayat (1) sebagai berikut; “Menaker berwenang membentuk P2K3 guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari Pengusaha atau Pengurus dan Tenaga Kerja dalam tempattempat kerja yang melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi”. b. Ayat (2), Dalam ayat ini disebutkan bahwa susunan, tugas dan lain-lain yang berkaitan dengan P2K3 akan ditetapkan oleh Me naker. Untuk ini telah diatur pada Permenaker sebagaimana tersebut diatas. Bunyi ayat (2) sebagai berikut: Susunan P2K3, tugas dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 7. Bab VII; Kecelakaaan Pasal 11
Mengatur kewajiban Pengurus untuk melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Tata cara dan bentuk pelaporan s esuai dengan ketetapan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menaker. a. Ayat (1), Pengurus diwajibkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker. b. Ayat (2), Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. 8. Bab VIII; Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Di dalam pasal ini secara jelas dan tegas diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk ; a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli K3. b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. d. Meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. e. Menyertakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. 9. Bab IX: Kewajiban bila memasuki tempat kerja Pada Pasal 15 menetapkan bahwa siapapun yang memasuki suatu tempat kerja harus mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi tempat kerja tersebut. 10. Bab X; Kewajiban Pengurus Pada pasal 14 kewajiban pengurus untuk secara tert ulis menempatkan UU.No.1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan lain dan gambar-gambar K3 yang sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan pada tempat kerja yang bersangkutan. Bahan bahan tersebut dimaksud kan sebagai bahan pembinaan dan peringatan bagi siapapun yang berada di tempat kerja tersebut. Disamping itu, Pengurus wajib menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma bagi siapapun yang memasuki tempat kerja.
11. BAB VI; Ketentuan Penutup Pada pasal 15 ayat (1), ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagian besar ketentuan yang ada di dalam UU.No.1 tahun 1970 masih bersifat umum dan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat (2), Menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap UU.No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaanya yaitu; a. Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau b. Denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Ayat (3) Adalah mengklasifikasikan pelanggaran dimaksud sebagai tindak pidana pelanggaran. Pasal 16;
Pasal ini mewajibkan kepada Pengusaha untuk memenuhi
ketentuan UU.No.1 Tahun 1970 paling lama 1 (satu) tahun sete lah diundangkannya UU.No.1 tahun 1970. Pasal 17; Merupakan pasal yang mengatur tentang peralihan yaitu tetap memberlakukan semua peraturan perundangan yang telah ada (kecuali VR) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU.No.1 tahun 1970. Pasal 18; Menetapkan nama penyebutan dari UU.No.1 tahun 1970. Dalam Margareta (2016) dijelaskan bahwa Peraturan Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1970 pada saat ini sudah semakin lengkap yaitu antara lain sebagai berikut; 1. Permenaker tentang Bejana Tekanan 2. Permenaker tentang Kualifikasi Juru Las, 3. Permenaker tentang Pesawat Tenaga dan Produksi. 4. Permenaker tentang Pesawat Angkat dan Angkut. 5. Permenaker tentang Petugas dan Operator Pesawat Angkat dan Angkut. 6. Kepmenaker tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik. 7. Permenaker tentang Penyalur Petir. 8. Permenaker tentang Lift 9. Permenaker tentang Alat Pemadam Api Ringan.
10. Permenaker tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik. 11. Kepmenaker tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 12. Permenaker tentang Konstruksi Bangunan. 13. SKB Menaker dan Menteri PU tentang K3 pada Konstruksi Bangunan. 14. Kepmenaker tentang Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja. 15. Permenaker tentang Nilai Amban Batas Faktor Fisik dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. 16. Permenaker tentang Asbes di Tempat Kerja. 17. Permenaker tentang Pestisida di Tempat Kerja. 18. Permenaker tentang kewajiban pelatihan Hyperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan. 19. Permenaker tentang Kewajiban Pelatihan Hyperkes dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan. 20. Permenaker tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. 21. Permenaker tentang Penyakit Akibat Kerja. 22. Kepres terkait dengan Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja. 23. Permenaker tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 24. Permenaker tentang Alat Pelindung Diri. 25. Permenaker tentang P3K. 26. Dan lain-lain. Selain itu juga diterbitkan beberapa Instruksi Menaker, Surat Edaran Menaker dan Surat Edaran Dirjen Binwasnaker. UU No. 1 Tahun 1970 merupakan induk dari peraturan perundang-undangan K3.Landasan hukum pelaksanaan higiene perusahaan dan kesehatan kerja mencakup Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tepatnya Bab XII pasal 164, 165 dan 166 diatur tentang kesehatan kerja sebagai berikut (Ramdan, 2013) : Pasal 164 : 1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
2. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal. 3. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. 4. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. 5. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 6. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 7. Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kece lakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 165 : 1. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. 2. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 3. Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 166 : 1. Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan,
peningkatan, pengobatan dan
pemulihan
menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
serta
wajib
2. Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3. Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). A. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di dalam undang-undang tertinggi mengenai ketenagakerjaan ini terdapat pasal yang mengatur Keselamatan Kerja secara umum yaitu: Pasal 86; (1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja b. Moral dan kesusilaan ; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi Keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaa n. (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manjemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan
Pemerintah. Penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 87 tersebut telah dirumuskan sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Selain itu juga diterbitkan beberapa Peraturan, Keputusan,
Instruksi, Surat Edaran Menaker maupun Surat Edaran Dirjen PPK dan K3 yang lebih teknis mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
B. Stoom Ordonantie 1930 Stoom Ordonantie (Undang-undang Uap) 1930, sampai saat ini belum dicabut yang berarti masih berlaku. Sebagai peraturan pelaksanaan UU.Uap 1930 ini
adalah
Stoom
verordening
(Peraturan
Uap)
1930
dan
Permenaker
No.Per.01/Men/1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator Pesawat uap. Selain itu juga terkait erat dengan Permenaker No.Per.02/Men/1982 tentang kualifikasi juru las. Di dalam Stoom Ordonantie 1930 dan Stoom verordening 1930 tersebut di atas diatur mengenai pesawat-pesawat uap yang wajib memiliki Akte Izin dari Disnaker atau Kemenakertrans maupun jenis-jenis pesawat uap yang tidak wajjb memiliki Akte Izin untuknya. Jangka waktu pemeriksaan berkala, serta tata cara teknik pemeriksaan dan pengujian juga diatur dalam Undang-undang dan Peraturan tersebut. Selain itu juga diatur mengenai persyaratan konstruksi dan perlengkapan pesawat uap yang harus dipenuhi. Disana juga diatur mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi pemakai pesawat uap di Indonesia, kewajiban serta hakhaknya. Bagi pemakai dan atau operator yang melanggar Undang-undang dan peraturan uap tersebut di atas dapat dikenakan sangsi denda atau kurungan. Sedangkan yang diatur dalam Permenaker tentang kualifikasi dan syaratsyarat operator pesawat uap antara lain mengatur prosedur untuk memperoleh sertifikat operator pesawat uap dari Dirjen Binwasnaker, wewenang dan kewajiban operator pesawat uap serta mengenai pencabutan sertifikat operator pesawat uap. Sesuai dengan Permenaker tentang kualifikasi juru las, maka untuk melakukan pengelasan sesuatu pesawat uap terutama pada bagian-bagian yang bertekanan adalah hanya boleh dilakukan oleh Welder yang memiliki sertifikat j uru las kelas I dari Dirjen Binwasnaker. Selain Undang-undang Kesehatan, produk Perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan higiene perusahaan dan kesehatan keselamatan kerja antara lain :
1. Undang-undang nomor 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk usaha-usaha bagi umum, 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, 4. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja, 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), serta peraturan peraturan lain yang relevan dan masih berlaku di Indonesia (Ramdan, 2013). 2.3 Penanggung Jawab Pelaksanaan Higiene Perusahaan
Adapun penanggung jawab pelaksanaan higiene perusahan terbagi menjadi (Ramdan, 2013): 1. Di Indonesia
Pelaksanaan Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia secara kelembagaan menjadi tanggung jawab dua instansi yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departemen Kesehatan. 2. United States of America (USA)
Dalam buku ini sengaja penulis menampilkan contoh pelaksanaan Higiene Perusahaan dan Kesehatan serta Keselamatan Kerja di United States of America (USA) karena banyak produk berupa standar-standar internasional dan peraturan peraturan yang banyak diadops atau dipakai oleh perusahaan-perusahaan baik Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. a.
OSHA
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) adalah bagian dari Departemen Ketenagakerjaan (Department of Labor). OSHA membuat dan mengimplementasikan
standar-standar
dan
peraturan-peraturan
higiene
perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, mengadakan isnpeksi dan investigasi untuk menjamin dan memastikan pemenuhan atau pelaksanaan dari berbagai regulasi, memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai, serta memberikan hukuman bagi pelanggaran. OSHA juga memberikan pendampingan
dan layanan konsultasi bagi tenaga kerja dalam pelaksaan standar kerja dan regulasi, serta memberikan program,-program pelatihan dan publikasi. OSHA juga menerbitkan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan higiene industri, antara lain : 1) Penggunaan label-label peringatan dan poster sehingga tenaga kerja menjadi
waspada
terhadap
berbagai
potensi
bahaya,
tanda-tanda
pemaparan, tindakan pencegahan dan penatalaksanaan darurat. 2) Memebrikan saran atau anjuran terhadap kebutuhan penggunaan alat pelindung diri dan teknologi lain yang berhubungan dengan pencegahan. 3) Melaksanakan test medis untuk mengetahui efek dari paparan stressor fisik terhadap tenaga kerja. 4) Mengarsipkan dan memelihara data-data paparan stressor lingkungan terhadap tenaga kerja dimana diperlukan untuk pengukuran lanjut dan monitoring. Menggunakan hasil test dan monitoring untuk observasi tenaga kerja 5) Membuat catatan dari berbagai test dan pengukuran yang hasilnya diinformasikan terhadap tenaga kerja 6) Memberikan informasi terhadap tenaga kerja yang terpapar stressor lingkungan dan mengadakan serangkaian perbaikan dan pengobatan b.
NIOSH
The National Institute for Occupational safety and Health (NIOSH) adalah bagian dari departemen Kesehatan dan Pelayanan Penduduk ( Department of Health and Human Services). NIOSH merupakan agensi yang sangat penting dalam pelaksanaan Higiene Industri di Amerika Serikat. Fokus utama dari badan ini adalah meneliti level toksisitas dan nilai ambang batas yang masih diperkenankan dari berbagai substansi hazard. NIOSH menyiapkan rekomendasi untuk standar OSHA terhadap substansi hazard dan hasil studi N IOSH juga dibuat dan disediakan bagi tenaga kerja. Area penelitian dari NIOH terdiri dari divisi Biomedis dan Ilmu Prilaku, Pusat Studi Penyakit Saluran Pernafasan, Surveilance, Evaluasi hazard, dan studi lapangan dan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Hasil kerja dari berbagai
divisi ini selalu diperbaharui secara terus menerus dan memberikan rekomendasi batas paparan dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. 2.4 Organisasi K3
Organisasi K3 yang harus ada di perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah jantung dari sukses sistem manajemen K3. P2K3 merupakan wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan (ILO, 2013). Manfaat dibentuknya P2K3 menurut ILO (2013) adalah: a. Mengembangkan kerjasama bidang K3 b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3 c. Forum komunikasi dalam bidang K3 d. Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja Tugas Pokok P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha/pengurus tempat kerja (diminta maupun tidak). Fungsi organisasi P2K3 menurut ILO (2013): 1. Menghimpun dan mengolah data K3 2. Membantu, menunjukan dan menjelaskan : o Faktor bahaya o Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan prod’s o APD o Cara dan sikap kerja yang benar dan aman 3. Membantu pengusaha atau pengurus : o Mengevaluasi cara kerja, proses danlingkungan kerja o Tindakan koreksi dan alternatif o Mengembangkan sistem pengendalian bahaya o Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK o Mengembangkan penyuluhan dan penelitian o Pemantauan gizi kerja dan makanan o Memeriksa kelengkapan peralatan K3 o Pelayanan kesehatan tenaga kerja o Mengembangkan lab. Dan interpretasi hasil pem. o Menyelenggarakan administrasi K3
4. Membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja Porgram Kerja P2K3 meliputi: a. Safety meeting b. Inventarisasi permasalahan K3 c. Indentifikasi dan inventarisasi sumber bahaya d. Penerapan norma K3 e. Inspeksi secara rutin dan teratur f. Penyelidikan dan analisa kecelakaan g. Pendidikan dan latihan h. Prosedur dan tata cara evakuasi i. Catatan dan data K3 j. Laporan pertanggungjawaban Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua sekretaris dan anggota. Sebagai sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 yaitu tenaga tehnis berkeahlian khusus yang membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan dibidang K3 (ILO, 2013). 2.5 Sosialisasi kebijakan K3
Bila kebijakan K3 harus disosialisasikan kepada semua pihak yang ada di perusahaan baik internal maupun eksternal (termasuk trainee, magang, manajer). Pekerja baru, supervisor dan manajer perlu memahami kebijakan K3 (I LO, 2013). Selain itu sosialisasi kebijakan K3 juga dapat dilakukan melalui Kampanye K3 Nasional dalam Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K3) yang diperingati dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 12 Februari. Peringatan yang dikoordinir oleh Depnakertrans – Direktorat PNKK tersebut dirayakan secara mencolok, dengan panitia peringatan diketuai oleh menteri, bahkan tidak jarang oleh Presiden, dan mendapat liputan luas dari berbagai media. Tanggal 12 Januari telah ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Kerja Nasional (Markkanen, 2004).
ILO. 2013. Modul tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: International Labour Office Markkanen, P. K., 2004. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. Jakarta: International Labour Office. Ramdan, I. M., 2013. Higiene Industri. I ed. Yogyakarta: CV. Bimostry Bulaksumur Visual. Sumakmur, 1988. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. 6 ed. Jakarta: CV. Haji Masagung. Margareta,
Monika.
2016.
Modul
Hiperkes
Dokter.
(online),
(https://www.scribd.com/document_downloads/direct/343401651?extension =pdf&ft=1504305751<=1504309361&user_id=299424172&uahk=Ayc6S uR_qC-UW6CyQ4qtJggsAPQ) diakses 2 Sepetember 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
(online),
Sepetember 2017
(http://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-01-1970.pdf)
diakses
2
