Format Laporan Akhir Polsri Juni 2017 d3 Elektronika
Descripción: Format Laporan Akhir Polsri Juni 2017 d3 Elektronika
Format Laporan Bulanan Fktp 2017Deskripsi lengkap
Format
Deskripsi lengkap
ini format tahun sekarang
nilai
format proposal tugas akhir Universitas Widyatama Jurusan Teknik Informatika 2009/2010Deskripsi lengkap
Laporan Akhir Perencanaan JalanFull description
Full description
lporan akhirDeskripsi lengkap
Soil Data
ini adalah aku
laporan akhir pekerjaan RTBL Kab. BuolDeskripsi lengkap
Contoh Laporan FS untuk jembatan. Laporan ini juga dapat diakses pada situs kab. pontianak
Full description
akhir
FORMAT LAPORAN AKHIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 TINGKAT PANWASLIH KABUPATEN PROFIL PANWASLIH KABUPATEN TAHUN 2016-2017 Ketua/ Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi Anggota/ Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Anggota/ Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Kepala Sekertariat KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum 1.2 Peraturan Bawaslu 1.3 Peraturan KPU. 1.4 Undang-Undang Terkait Pilkada Serentak Tahun 2017 1.5 Peraturan Menteri 1.6 Surat Edaran BAB II ORGANISASI DAN SDM 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Hambatan dan Kendala dalam perekrutan Kepala Sekertariat Kabupaten dan Kecamatan 2.3 Pembentukan Panwas Kecamatan 2.4 Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan 2.5 Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 2.6 Kendala dalam Perekrutan PPL dan PTPS 2.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 2.7.1 Bawaslu RI 2.7.2 Bawaslu Provinsi 2.7.3 Panwaslih Kabupaten 2.7.4 Panwaslih Kecamatan 2.7.5 Instansi Terkait 2.8 Program Kerja Panwaslih Kabupaten. 2.9 Pagu dan Kebutuhan Anggaran Kabupaten dan Kecamatan 2.10Realisasi Anggaran BAB III TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DATA 3.1 3.2
Umum Pelaksanaan 3.2.1 DP4 Per Kecamatan 3.2.2 Daftar Pemilih Sementara Per Kecamatan 3.2.3 Daftar Pemilih Tetap Per Kecamatan 3.2.4 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/ Suket) Per Kecamatan 3.3 Pengawasan. 3.3.1 Hasil DP4 Per Kecamatan 3.3.2 Hasil Daftar Pemilih Sementara Per Kecamatan 3.3.3 Hasil Daftar Pemilih Tetap Per Kecamatan 3.3.4 Hasil Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/ Suket) Per Kecamatan 3.4 Penanganan PelanggaranTahapan Pemuktahiran Data 3.4.1 Temuan Pelanggaran 3.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 3.4.3 Penanganan dan Penindakan 3.4.4 Kajian Laporan 3.4.5 Sengketa dan Pola Penyelesaian Sengketa. 3.5 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Pemuktahiran Data BAB IV TAHAPAN KAMPANYE 4.1 Umum 4.2 Pelaksanaan 4.2.1 Jadwal Pelaksanaan Kampanye 4.2.2 Larangan Dalam Kampanye 4.2.3 Bentuk Kampanye 4.2.4 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
4.3 Pengawasan Kampanye 4.3.1 Pemasangan Alat Peraga Oleh KPU 4.3.2 Kampanye Terbatas 4.3.3 Rapat Umum 4.3.4 Penertiban APK dan Masa Tenang 4.3.5 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon 4.4 Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye 4.4.1 Temuan Pelanggaran 4.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 4.4.3 Penanganan dan Penindakan 4.4.4 Kajian Laporan 4.4.5 Penyelesaian Sengketa. 4.4.6 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Kampanye BAB V TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA 1. Umum 2. Pelaksanaan 1. Jadwal Pelaksanaan 2. Pengadaan Logistik 3. Pendistribusian Logistik dan dukungan Perlengkapan Lainnya 4. Kebutuhan Surat Suara Per Kecamatan 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara 3. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Persiapan Pemungutan Suara 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara 3. Pelaksanaan Penghitungan Suara 4. Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Temuan Pelanggaran 2. Penerimaan Laporan Pelanggaran 3. Penanganan dan Penindakan 4. Kajian Laporan 5. Penyelesaian Sengketa. 6. Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara BAB VI TAHAPAN REKAPITULASI SUARA 1. Umum 2. Pelaksanaan 1. Jadwal Pelaksanaan 2. Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan 3. Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten 4. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C 6 yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten 3. Pengawasan Rekapitulasi 1. Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan 2. Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten 3. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C 6 yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten 4. Penanganan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara 1. Temuan Pelanggaran 2. Penerimaan Laporan Pelanggaran 3. Penanganan dan Penindakan 4. Kajian Laporan 5. Penyelesaian Sengketa. 6. Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Rekapitulasi Suara 5. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU 1. 2. 3. 4.
Umum Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik Kajian Laporan Pelanggaran Kode Etik
5. Pengantian Antar Waktu 1. Panwasli Kecamatan 2. Pengawas Pemilihan Lapangan 3. Pengawas TPS BAB VIII PENUTUP 1. Kesimpulan 1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Permasalahan Terkait Kinerja KPU Kabupaten dan Jajarannya 3. Permasalahan Kepatutan Peserta Pemilihan. 2. Rekomendasi Perbaikan Tahapan 1. Pemuktahiran Data Pemilihan 2. Pencalonan 3. Kampanye 4. Pendistribusian Logistik 5. Masa Tenang 6. Pemungutan Suara 7. Penghitungan Suara 8. Rekapitulasi Suara 9. Dukungan Anggaran 10. Masa Kerja Panwaslih Kabupaten dan Panwascam 3. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Daftar Kegiatan Monitoring dan Supervisi. 2. Daftar Undangan Kegiatan di Bawaslu RI 3. Daftar Undangan Kegiatan di Bawaslu Provinsi. 4. Data kebuhtuhan Surat Suara 5. Data Pelanggaran Pungut Hitung 6. Data Perolehan Suara tingkat Kabupaten. 7. Daftar rekomendasi Panwas Kabupaten 8. SK Panwaslih Kabupaten tentang Penetapan Panwascam. 9. SK Panwaslih Kecamatan tentang Penetapan PPL dan Pengawas TPS. 10. Dokumentasi Kegiatan Pertahapan (Minimal 3 Foto)
FORMAT LAPORAN AKHIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 TINGKAT PANWASLIH KECAMATAN PROFIL PANWASLIH KECAMATAN TAHUN 2016-2017 Ketua/ Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi Anggota/ Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Anggota/ Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Kepala Sekertariat KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum 1.2 Peraturan Bawaslu 1.3 Peraturan KPU. 1.4 Undang-Undang Terkait Pilkada Serentak Tahun 2017 1.5 Peraturan Menteri 1.6 Surat Edaran BAB II ORGANISASI DAN SDM 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Struktur Organisasi Hambatan dan Kendala dalam perekrutan Kepala Sekertariat Kecamatan Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kendala dalam Perekrutan PPL dan PTPS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 2.6.1 Bawaslu RI 2.6.2 Bawaslu Provinsi 2.6.3 Panwaslih Kabupaten 2.6.4 Instansi Terkait 2.7 Program Kerja Panwaslih Kecamatan. 2.8 Pagu dan Kebutuhan Anggaran Kecamatan 2.9 Realisasi Anggaran
BAB III TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DATA 3.1 Umum 3.2 Pelaksanaan 3.2.1 DP4 Per Desa/Kelurahan 3.2.2 Daftar Pemilih Sementara Per Desa/Kelurahan 3.2.3 Daftar Pemilih Tetap Per Desa/Kelurahan 3.2.4 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/ Suket) Per Desa/Kelurahan 3.3 Pengawasan. 3.3.1 Hasil DP4 Per Desa/Kelurahan 3.3.2 Hasil Daftar Pemilih Sementara Per Desa/Kelurahan 3.3.3 Hasil Daftar Pemilih Tetap Per Desa/Kelurahan 3.3.4 Hasil Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/ Suket) Per Desa/Kelurahan 3.4 Penanganan PelanggaranTahapan Pemuktahiran Data 3.4.1 Temuan Pelanggaran 3.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 3.4.3 Penanganan dan Penindakan 3.4.4 Kajian Laporan 3.5 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Pemuktahiran Data BAB IV TAHAPAN KAMPANYE 4.1 Umum 4.2 Pelaksanaan 4.2.1 Jadwal Pelaksanaan Kampanye 4.2.2 Larangan Dalam Kampanye 4.2.3 Bentuk Kampanye 4.3 Pengawasan Kampanye 4.3.1 Pemasangan Alat Peraga Oleh KPU 4.3.2 Kampanye Terbatas 4.3.3 Rapat Umum 4.3.4 Penertiban APK dan Masa Tenang
4.4 Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye 4.4.1 Temuan Pelanggaran 4.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 4.4.3 Penanganan dan Penindakan 4.4.4 Kajian Laporan 4.4.5 Penyelesaian Sengketa. 4.4.6 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Kampanye BAB V TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA 5.1 Umum 5.2 Pelaksanaan 5.2.1 Jadwal Pelaksanaan 5.2.2 Pengadaan Logistik 5.2.3 Pendistribusian Logistik dan dukungan Perlengkapan Lainnya 5.2.4 Kebutuhan Surat Suara Per Desa/Kelurahan 5.2.5 Pemungutan dan Penghitungan Suara Per Desa/Kelurahan 5.3 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 5.3.1 Persiapan Pemungutan Suara 5.3.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara 5.3.3 Pelaksanaan Penghitungan Suara 5.4 Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 5.4.1 Temuan Pelanggaran 5.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 5.4.3 Penanganan dan Penindakan 5.4.4 Kajian Laporan 5.4.5 Penyelesaian Sengketa. 5.4.6 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara BAB VI TAHAPAN REKAPITULASI SUARA 6.1 Umum 6.2 Pelaksanaan 6.2.1 Jadwal Pelaksanaan 6.2.2 Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan 6.2.3 Rekapitulasi Pengembalian Formulir C 6 yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan 6.3 Pengawasan Rekapitulasi 6.3.1 Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan 6.3.2 Rekapitulasi Pengembalian Formulir C 6 yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan. 6.4 Penanganan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara 6.4.1 Temuan Pelanggaran 6.4.2 Penerimaan Laporan Pelanggaran 6.4.3 Penanganan dan Penindakan 6.4.4 Kajian Laporan 6.4.5 Penyelesaian Sengketa. 6.4.6 Potensi Masalah dan Titik Rawan Tahapan Rekapitulasi Suara BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Umum Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik Kajian Laporan Pelanggaran Kode Etik Pengantian Antar Waktu 7.5.1 Pengawas Pemilihan Lapangan 7.5.2 Pengawas TPS
BAB VIII PENUTUP 8.1 Kesimpulan 8.1.1 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 8.1.2 Permasalahan Terkait Kinerja PPK dan Jajarannya 8.1.3 Permasalahan Kepatutan Peserta Pemilihan.
8.2 Rekomendasi Perbaikan Tahapan 8.2.1 Pemuktahiran Data Pemilihan 8.2.2 Pencalonan 8.2.3 Kampanye 8.2.4 Pendistribusian Logistik 8.2.5 Masa Tenang 8.2.6 Pemungutan Suara 8.2.7 Penghitungan Suara 8.2.8 Rekapitulasi Suara 8.2.9 Dukungan Anggaran 8.3 LAMPIRAN-LAMPIRAN 11. Daftar Undangan Kegiatan di Bawaslu RI 12. Daftar Undangan Kegiatan di Bawaslu Provinsi. 13. Data kebuhtuhan Surat Suara 14. Data Pelanggaran Pungut Hitung 15. Data Perolehan Suara tingkat Kecamatan. 16. Daftar rekomendasi Panwas Kecamatan 17. SK Panwaslih Kabupaten tentang Penetapan Panwascam. 18. SK Panwaslih Kecamatan tentang Penetapan PPL dan Pengawas TPS. 19. Dokumentasi Kegiatan Pertahapan (Minimal 3 Foto)
