PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL BERSERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA
Tugas Hukum Islam
Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Islam Dosen Pengampuh Emi Zulaika S.H., M.H. Kelas H Oleh YUSRIL FACHRIZAL (160710101031)
UNIVERSITAS JEMBER
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................... ........................................................... ............................................ ..................................... ............... i BAB I Pendahulian 1.1 Latar Belakang Masalah .......................................... ................................................................ ...................... 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................. ......................................................................... ........... 1 1.3 Tujuan Masalah ............................................ ................................................................... ................................. .......... 2 Bab II Tinjauan Pustaka .......................................... ................................................................ ........................................ .................. 3 2.1 Pengertian dan Asas Perkawinan Menurut Hukum Perdata .......................................... ................................................................ ..................................... ............... 3 2.2 Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam ............................................ .................................................................. ..................................... ............... 6 BAB III Pembahasan.................... Pembahasan.......................................... ............................................ ............................................ ...................... 11 3.1 Definisi Nikah Mut’ah atau Kawin Kontrak ...................... Kontrak ................................. ........... 11 3.2 Syarat Kawin Kontrak dan Ciri Kontrak Dalam Kawin Kontrak ............................................ .................................................................. ...................... 12 BAB IV Penutup ......................................... ............................................................... ............................................. .............................. ....... 19 4.1 Kesimpulan............................................ .................................................................. ........................................ .................. 19 4.2 Saran .......................................... ................................................................. ............................................. ............................. ....... 19 Daftar Pustaka .................................. ........................................................ ............................................. ......................................... .................. 20
Kata Pengantar Setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah, karena semata atas berkat dan karunia nya lah akhirnya salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam telah selesai. Adapun makalah ini berisi tentang Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Beserta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya. Layaknya segala sesuatu yang ada di bumi ini, tidaklah ada yang sempurna. Begitu juga kiranya dengan makalah ini, masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Agar dimasa yang akan datang saya bisa mempersembahkan yang lebih baik dan lebih berguna untuk kita semua. Akan tetapi mudah-mudahan makalah in memberikan manfaat untuk kita semua.
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menjalin hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama ters ebut.Dengan demikian sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah dikenal, walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan peraturan perundangan yang dibentuk melalui lembaga kenegaraan serta ketentuanketentuan yang digariskan agama. Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuhtumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan- peraturannya,yaitu dengan syari’at yang terdapat dalam Kitab Nya dan Hadist kenyataannya
Rasul-Nya
dalam
dengan hukum-hukum perkawinan. Namun
perkembangan
masyarakat
sekarang
ini
ada
yang
menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan nikah mut’ah/kawin kontrak. Istilah Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, walaupun kawin kontrak tidak diatur secara khusus karena kawin kontrak merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, maksud utama dari pernikahan/perkawinan itu selain sebagai ibadah adalah untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng yang dipenuhi dengan sinar kedamaian saling cinta dan saling kasih-sayang .Dengan begitu, ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng, tidaklah sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Maka dari itu nikah mut’ah atau kawin kontrak bertentangan dengan hukum nasional/hukum perdata Indoensia dan juga Hukum Islam.
1
1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan nikah mut’ah atau kawin kontrak? 2. Bagaimana syarat kawin kontrak dan ciri kontrak dalam kawin kontrak? 3. Bagaimana perspektif kawin kontrak dalam hukum islam dan hukum nasional/hukum perdata? 4. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak? 1.3 Tujuan Masalah 1. Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan (definisi) nikah mut’ah atau kawin kontrak. 2. Untuk mengetahui syarat dan ciri kontrak dalam kawin kontrak. 3. Untuk mengetahui perspektif (sudut pandang) kawin kontrak dalam hukum islam dan hukum Indonesia/hukum perdata. 4. Untuk mengetahui akibat hukum dari kawin kontrak.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Perdata KUHPerdata
tidak
memberikan
pengertian
mengenai
perkawinan.
Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in ektrimis.Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin ant ara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berda sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. A. Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdata 1.
Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2.
Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3.
Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
4.
Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
5.
Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
6.
Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7.
Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.
B. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 1.
Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2.
Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya
3
boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5. 3.
Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
4.
Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undangundang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5.
Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6.
Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7.
Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri ter sebut.
Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. A. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri 1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30). 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)). 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum (ayat 2). 4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka. 6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia. 7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. 8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. B. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan 1. Timbul harta bawaan dan harta bersama. 2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hokum apapun. 3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36). C. Akibat Perkawinan Terhadap Anak 1. Kedudukan anak
4
Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42)
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45).
Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.
Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).
3. Kekuasaan orang tua
Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua.
Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin
4. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
Ia berkelakuan buruk sekali
5. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah: Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Isi kekuasaan orang tua adalah:
Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
5
Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hokum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari
pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila:
Anak itu dewasa
Anak itu kawin
Kekuasaan orang tua dicabut
2.2 Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 1. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu:
Pasal 2 : Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 5 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
6
Pasal 6 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Pasal 7
1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: o
Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
o
Hilangnya Akta Nikah;
o
Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu s yarat perkawian;
o
Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
o
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu
Pasal 8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
Pasal 9
1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak dite mukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. 2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
7
Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) s terdiri dari:
Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) Calon Suami 2) Calon Istri; 3) Wali nikah; 4) Dua orang saksi dan; 5) Ijab dan Kabul. 3. Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:
Syarat Umum Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al -
Qur’an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur’an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.
Syarat Khusus Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.Calon mempelai laki-laki
dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (conditio sine qua non), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.
8
Harus ada wali nikah. Menurut Mazhab Syafi’i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkanBukhari da n Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. 4. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1) Karena pertalian nasab o
Dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
o
Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
o
Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2) Karena pertalian kerabat semenda: o
Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas ist rinya;
o
Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
o
Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul
o
Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3) Karena pertalian sesusuan : o
Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
o
Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
o
Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan s esusuan ke bawah;
o
Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke at as;
o
Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
Pasal 41 berisi:
1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya
9
2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.
Pasal 42 tertera larangan sebagai berikut, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang ist ri yang keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.
Pasal 43 juga menyebutkan bahwa:
1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: o
dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
o
dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
Pasal 44 berisi larangan perkawinan beda agama.
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak berag
10
BAB III Pembahasan
3.1 Definisi Nikah Mut’ah atau Kawin kontrak Nikah/ kawin di Indonesia adalah akad yang menjadikan halal pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sedangkan nikah mut’ah berasal dari kata tammatu’ yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut’ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan jumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut’ah itu. Nikah mut’ah dalam istilah hukum biasa disebut “ perkawinan untuk masa tertentu” , dalam arti pada waktu akad dinyatakan ikatan berlaku perkawinan sampai masa tertentu yang bisa masa itu telah datang, perkawinan itu terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses penceraian. Nikah mut’ah biasa disebut kawin kontrak. Adapun nikah mut’ah/kawin kontrak di kalangan para ahli fikih (fuqaha’) disebut juga nikah muaqqat (kawin sementara waktu) atau nikah inqitha’ (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut’ah, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Sementara menurut Syi’ah Imamiyah, nikah mut’ah adalah apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Wanita yang bebas dari hambatan-hambatan tersebut dapat menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat.
11
Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, ”Engkau kukawinkan,” atau ”Engkau kunikahkan,”atau ”Engkau kumut’ahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian , selama sekian hari ( bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti),”. Kemudian orang laki-laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, ”Aku terima.” 3.2 Syarat Kawin Kontrak dan Ciri Kontrak Dalam Kawin Kontrak 3.2.1
Syarat Kawin Kontrak Mahar : Mahar dalam kawin kontrak ini berupa harta benda yang akan diberikan pada pihak perempuan dan hanya sebatas dalam isi perjanjian kawin mut’ah tersebut
Waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja kawin kontrak dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
Perjanjian pernikahan : Perjanjian dalam kawin kontrak ini sangat diperlukan karena dalam pernikahan kontrak ada kesepakatan tentang jangka waktu tertentu dalam pernikahan tersebut, selain itu juga kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan.
3.2.2
Ciri Kontrak Dalam Kawin Kontrak Tidak ada talak : Dalam kawin kontrak tidak dikenal istilah talak, karena seperti di atas telah diterangkan bahwa kawin kontrak bukanlah pernikahan yang lazim dikenal dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam selesai dengan beberapa hal dan salah satunya ad alah talak, maka hubungan nikah mut'ah selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Kesepakatan atas jangka waktu mut'ah adalah salah satu rukun/elemen penting dalam mut'ah selain kesepakatan atas mahar.
12
Jangka waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh kawin kontrak dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
Berkali-kali tanpa batas : Diperbolehkan kawin kontrak dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama.
Wanita mut'ah diberi mahar sesuai jumlah hari yang disepakati :Wanita yang dikawin kontrak mendapatkan bagian maharnya sesuai dengan hari yang disepakati. Jika ternyata wanita itu pergi maka boleh menahan maharnya
3.3 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional 3.3.1
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Islam Dikalangan umat islam, sudah sejak lama dikenal kawin kontrak yaitu
dengan istilah nikah mut’ah. Diawal era islam kawin kontrak telah ada, adanya kawin kontrak karena banyak orang-orang tidak berada dinegerinya atau ditempat tinggalnya karena sedang dalam peperangan ditempat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada saat itu masih banyak orang-orang yang meninggalkan masa jahiliyah dan kekafiran, sehingga untuk menghentikan mereka dari perbuatan keji dilakukan dengan cara bertahap. Dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, Nikah Mut'ah, sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah swt syari'atkan. Dimana diketahui bahwa, kawin kontrak dibatasi oleh waktu, dengan demikian, kawin kontrak berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam aqad atau faskh, sedangkan dalam syari'at, pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh waktu. Selain dibatasi oleh waktu, kawin kontrak juga tidak membatasi jumlah ist ri yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang peria menikah lebih dari empat orang istri dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tampa persetujuan walinya, dan dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan dan
13
pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil. Bila ditinjau dari segi mudhoratnya (dampak negatif), kawin kontrak merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, bi sa jadi seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil perkawinan kontrak yang dilakukan sebelumnya, bahkan bisa jadi ia mengumpulkannya dengan ibunya karena ketidak tahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya. Dengan demikian, jelaslah bagi kita sebab-sebab diharamkannya kawin kontrak, selain tidak sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW dan syari'at yang dibawanya, kawin kontrak juga memiliki banyak mudhorat (dampak negatif), yang berdampak pada Agama, masyarakat maupun akhlak, oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharamkannya, karena didalamnya terdapat berbagai macam kerusakan. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk mencegah terjadinya nikah mut’ah, Majelis Ulama
Indonesia
sebenarnya
telah
mengeluarkan
fatwa
No.
Kep-B-
679/MUI/XI/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya dan pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Dalil al-Quran “Dan orang -orang yang memelihara kemaluannya,Kecuali terhadap isteriisteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki[1512], Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.Barangsiapa mencari yang di balik itu[1513], Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” QS.al Maarij : 29-31 [1512]
Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan
dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melar ang kebiasaan ini.
14
Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. [1513] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya. Dari ayat diatas diketahui bahwa sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut’ah, bukanlah istri dan bukan pula budak. Dengan itu, sangat jelas bahwa hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau budak, sedangkan istri dari perkawinan kontrak tidak berfungsi sebagai istri karena: 1. Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan 2. Idah nikah mut’ah tidak seperti nikah biasa 3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungannya dengan beristri empat sedangkan tidak demikian halnya dengan mut’ah 4. Dengan melakukan mut’ah seseorang itu tidak dianggap menjadi muhsin karena wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai ist ri, sebab mut’ah itu tidak menjadikan wanita berstatus istri dan tidak pula berstatus budak, maka termasuklah orang yang melakukan mut’ah itu di dalam firman Allah. B. Dalil As-Sunnah Pada awalnya, Nabi SAW memperbolehkan kawin kontrak pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Wahai sahabat sekalian bahwa aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut’ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut’ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (HR. Muslim). Dari dalil yang dikutip dari hadis Nabi tersebut, bahwa kawin kontrak diperbolehkan pada era Rasulullah SAW dalam keadaan darurat. Akan tetapi pembolehan tersebut sudah dinasakh dan oleh hadis di atas. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hukum kawin kontrak ini haram dan akan berdosa bagi yang melakukannya. Hal itu berlaku sampai hari kebangkitan.
15
C. Ijma’ Seluruh Umat Islam Seluruh umat Islam telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharamannya. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan kawin kontrak itu telah dimansukhkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tak ada satu pun kalangan ulama ahli sunnah yang menghalalkannya. 3.3.2
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dalam hal ini setidak-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-
undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut: 1. Pancasila, terutama sila I, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila II, ”Kemanusiaan yang adil dan beradab” 2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2) 3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, ”Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Juga Pasal 3 yang menegaskan, ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan 4 hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluargakeluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam kawin kontrak karena itu,kawin kontrak menurut hukum nasional tidak membenarkan adanya kawin kontrak walaupun belum ada aturan yang spesifik mengenai kawin kontrak dan
16
pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut’ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut’ah dan yang sejenisnya. 3.4 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Kawin Kontrak Kawin kontrak mungkin merupakan hal yang tidak asing bagi realita kehidupan saat ini maupun masa lampau, dalam prakteknya kawin kontrak memang telah diharamkan, karena disisi lain telah memberikan efek ketidakadilan bagi pihak perempuan (umumnya) karna bisa juga terdapat nikah dari pihak wanita terhadap seorang laki-laki. Kawin semacam ini sering kali dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap orang yang di nikah mut’ah dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Di Indonesia sendiri perkawinan yang sah yaitu secara administratif telah dicatatkan, dan pencatatan perkawinan pun dilangsungkan dihadapan PPN (pegawai pencatat nikah) baru dikatakan perkawinan yang sah kalau di negara kita. Maka dari itu, guna kemudharatan , peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Kaitannya dengan kawin kontrak dapat memberikan akibat dari hukum kawin tersebut. Jika pernikahan semacam ini terus-menerus dibiarkan, maka yang menjadi korban dari dampak nikah tersebut adalah pihak yang dikawin kontrak, diantaranya adalah, tidak akan ada sebab hukum, karena tidak ada kekuatan hukum dari nikah yang dilakukan dibawah tangan, tidak akan ada hal saling waris-mewarisi, kemudian jika sampai mempunyai anak dari pernikahan tersebut, maka anak dari nikah tersebut hanya bernasab pada sang ibu, lebih parahnya la gi anak tersebut akan merasa malu (secara psikologis), dan akan sulit untuk mengurus surat-surat kependudukan, karena ketidakjelasan data tentang diri nya.
17
Dalam kawin kontrak ini jika terjadi sesuatu hal yang merugikan dari pihak yang merasa dirugikan jadi sulit untuk meminta pertanggungjawaban dan juga sulit untuk menimbulkan akibat hukumnya, karena tidak ada bukti dari pencatat pernikahan, sehingga sulit untuk menuntut pihak terkait. Jadi, jika kita mengetahui dari akibat hukum kawin kontrak ini, seharusnya kita bisa mengubah atau sedikit memberikan paham-paham pada orang yang akan mengambil keputuan untuk melakukan kawin semacam ini.
18
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan Kawin kontrak ini sangat merugikan dan sebagai sarana penyebaran penyakit, seperti yang terjadi di negri kita sendiri, yaitu kejadian yang telah di alami oleh wanita yang mengaku kadang-kadang mengikuti pengajian dalam hasil pemeriksaan laboratorium ternyata menyidap penyakit kelamin yang di akibatkan oleh nikah mut'ah. Kawin kontrak adalah batal/tidak sah dan hubungan (suami-istri ) yang dilakukan atas dasar akad kontrak dihukumi haram oleh mayoritas ulama/jumhur. Kawin kontrak boleh dan dianggap sah oleh Syi'ah Imamiah dan relasi/hubungan (suami-istri) yang dilakukan atas dasar akad mut’ah/kontrak adalah halal. Bagi mereka yang mengikuti aliran agama islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul kawin kontrak merupakan suatu yang haram, akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya kawin kontrak diantaranya adalah tidak ada kepastian hukum yang kuat, anak hasil kawin kontrak bisa saja tidak dapat pengakuan dari pihak ayah, karena tidak adanya bukti sebagai penguat dari pernikahan itu sendiri, kemudian dalam hal nafkah dan warisan juga tidak akan ada, jadi kawin kontrak banyak memberikan efek negatif bagi pihak yang di mut’ah dari pada efek positifnya, jadi tidak akan ada pertanggung jawaban dari kawin kontrak ini. 4.2 Saran Dalam menangani kasus kawin kontrak atau nikah mut’ah, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kawin kontrak dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut’ah dan yang sejenisnya. Pemerintah juga harus segera merancang dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengenai kawin kontrak atau nikah mut’ah agar dapat mencegah praktek dari kawin kontrak tersebut.
19
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan. 2003. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. Achmad
Sholeh,
Poligami,
Nikah
Siri
Dan
Kawin
Kontrak.
(http://ekspresihati.info/renungan/poligami-nikah-siri-dan-kawinkontrak.html) Adriana Venny, Kawin Kontrak:
Antara Agama, Hukum dan Realita ,
(http://hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita) Amir Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Croup. Artikel,
PBNU
Nyatakan
Kawin
Kontrak
Haram.(
http://www.gatra.com/artikel.php? id=97080) Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat. Begawan, Kawin
Kontrak .
(http://forum.wgaul-com/archive/thread/t-20899-
kawin-kontrak,html) Dzarrin al-Hamidy. 2008. Nikah Mut’ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif. Al-Qanun, Vol. 11, No. 1 Fakhriah, Efa Laela. Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara. ama Islam. Hilman Hadikusuma.1990 Hukum Perkawinan Indonesia,.Bandung: Mandar Maju. Mitrawacana, Asal-Usul Kawin Kontrak & Bagaimana Model Kawin Kontrak Saat IniDilakukan.(http://mitrawacanawrc.com/mod.php?mod=publisher&op= viewarticle&cid=3&artid=1493) M. Yahya Harahap.1975. Hukum Perkawinan Nasional .Medan: Zahir Trading Co Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta:Bumi Aksara. R.Subekti dan Tjitrosudibio.1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek .Jakarta: Pradnya Paramita. Suparman Usman.1995. Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.Serang: Saudara. Teuku Edy Faisal Rusydi.2007. Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi’ah.Yogyakarta: Pilar Media.
20
21
