Tugas Fisika Bencana Alam Tentang
Kesesuaian Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Materi yang ada di Silabus Fisika Fi sika Bencana Alam
Di Susun Oleh : ILHAM DANI NIM. 16175014
Sumber : http://www.bnpb.go.id/home/sejarah Download tanggal : 14 Februari 2017, time : 21.00 wib BAB I BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana) 1. Sejarah dan Visi Misi BNPB Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini
1945 - 1966
Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan. 1966 - 1967
Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam. 1967 - 1979
Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet
Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi. 2000 - 2005
Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas
PB
kemudian
dikembangkan
menjadi
Badan
Koordinasi
Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.
terencana, terpadu, dan menyeluruh. Metamorfosa terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari tahun 1945 sampai se karang. 2. Visi dan Misi BNPB Visi
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Misi
a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh
Sumber : http://bpbd.sumbarprov.go.id/details/pages/8 Download tanggal : 14 Februari 2017, time : 21.30 wib
BAB II BPBD SUMBAR 1. Visi dan Misi BPBD SUMBAR VISI :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan visinya untuk periode lima tahun (2010 - 2015) sebagai berikut: “Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal Dalam Menghadapi Bencana”
MISI : a. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. b. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, rencana aksi daerah, peta risiko bencana, kebijakan, prosedur dan standar operasional yang dibutuhkan pada saat pra bencana dan pasca bencana. c. Mengurangi risiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu.
Sumber : Whatshapp Group PPS b @2016 Pendidikan Fisika UNP Download tanggal : 14 Februari 2017, time: 22.00 Wib BAB III SILABUS FISIKA BENCANA ALAM SILABUS PERKULIAHAN FIS05 FISIKA BENCANA ALAM (2 SKS) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PROGRAM PASCA SARJANA-UNP Deskripsi Matakuliah : Deskripsi matakuliah adalah membahas jenis-jenis bencana alam, definisi, proses, penyebab dan potensi bencana, karakteristik fisika bencana, risiko dan bahaya bencana serta prediksi bencana. Tujuan kognitif matakuliah adalah setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis bencana alam, memahami definisi, proses, penyebab dan potensi bencana, mengetahui karakteristik fisika bencana, membuta peta risiko dan bahaya bencana serta kalau dapat memprediksi bencana. Tujuan afektif dari matakuliah ini adalah setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan siaga dan
Tabel 3. Silabus matakuliah fisika bencana alam. Minggu
Topik
Subtopik
Sasaran belajar
Aktivitas K/P/D/T
I
II III
Pendahuluan
s.d Gempabumi
Pengenalan konsep- Mahasiswa memahami K konsep dan ketentuan konsep-konsep dan ketentuan umum tentang umum penanggulangan penanggulangan bencana menurut UU No.24 bencana menurut UU tahun 2007. No.24 tahun 2007. 1. Definisi dan sejarah Mahasiswa memahami gempabumi di definisi dan sejarah Sumatera Barat gempabumi di Suamtera 2. Penyebab dan Barat, penyebab dan pengukuran pengukuran gempabumi, gempabumi hukum-hukum fisika yang 3. Hukum-hukum mendasari proses fisika yang mendasari proses gempabumi, karakterisasi gempabumi fisika dari gempabumi,
K/T/P
3. Hukum-hukum fisika yang mendasari proses gunung meletus 4. Karakteristik fisis dari gunung meletus 5. Risiko dan rawan gunung api 6. Prediksi erupsi gunung api VII s.d Banjir IX
1. Sistem Sungai dan penyebab banjir 2. Luapan sungai 3. Hukum-hukum fisika yang mendasari proses banjir 4. Karakteristik fisika dari banjir 5. Risiko dan Rawan banjir 6. Prediksi banjir
lempeng tektonik, hukum-hukum fisika yang mendasari proses gunung meletus, karakterisasi fisika dari gunung meletus, risiko dan rawan gunung meletus, prediksi erupsi gunung api Mahasiswa memahami definisi penyebab banjir, hukum-hukum fisika yang mendasari proses banjir, karakterisasi fisika dari banjir, risiko dan rawan banjir, dan prediksi banjir
K/T/P
mendasari proses angin topan 4. Karakteristik fisika dari angin topan 5. Rawan angin topan 6. Pridiksi angin topan
mendasari proses angin topan, karakterisasi fisika dari angin topan, risiko dan rawan angin topan, dan prediksi angin topan
XIV
Tanah Longsor
1. Definisi tanah longsor dan penyebab tanah longsor 2. Kestabilan lereng 3. Hukum-hukum fisika yang mendasari proses tanah longsor 4. Karakteristik fisika dari tanah longsor 5. Risiko dan rawan tanah longsor 6. Prediksi tanah longsor
Mahasiswa memahami definisi dan penyebab tanah longsor , kestabilan lereng, hukum-hukum fisika yang mendasari proses tanah longsor karakterisasi fisika dari tanah longsor, risiko dan rawan tanah longsor, prediksi tanah longsor
K/T/P
Sumber : https://undang-undang no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Download tanggal : 15 Februari 2017, time : 16.30 wib
BAB IV UNDANG-UNDANG NO.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam 1. Defenisi Singkat BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Poin 1; Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologi.
b. Poin 2; Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. c. Poin 5; Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangungan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
BAB V Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bagian Kesatu Hak Masyarakat, pasal 26 ; (1) Setiap orang berhak : a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat, pasal 27 ; Setiap orang berkewajiban : a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Melakukan kegiatan penanggulan bencana; dan c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana
BAB V TUGAS 1 FISIKA BENCANA ALAM Tugas : Mereview keterkaitan undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana dengan silabus fisika bencana alam, menurut saudara apakah ada kesesuaian silabus dengan undang-undang? Tabel 1. Matriks Perbandingan Undang-undang dengan Silabus No.
Aspek yang dilihat
1.
Defenisi Bencana
2
Jenis-jenis Bencana Alam
Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Silabus Fisika Bencana Alam
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian Sesuai dengan undang-undang no.24 tahun peristiwa yang mengancam dan 2007 tentang Penanggulangan bencana mengganggu kehidupan dan penghidupan BAB I Ketentuan umum, pasal 1 poin 1. masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologi. Berdasarkan penjelasan atas undangBerdasarkan silabus matakuliah fisika undang no.24 tahun 2007 tentang bencana alam, yang dibahas hanya 1 jenis penanggulan bencana, page 35 dari 50 bencana yaitu : bencana alam mengatakan bahwa: Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Keterangan Sesuai
Tidak Sesuai
√
√
12
3
4
Penyebab Bencana Alam
Proyeksi Undangundang No.20 Tahun 2007
Berdasarkan undang-undang no.24 tahun 2007, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 2, mengatakan bahwa: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian diperjelas lagi pada page 35 undang-undang no.24 tahun 2007, bahwa bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Pada Bab IV Kelembagaan pada pasal 10 poin 1 terbentuklah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada pasal 18 poin 1 terbentuklah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Berdasarkan silabus fisika bencana alam, adapun materi yang hendak dipelajari adalah: 1. Gempa bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. Kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah longsor 8. Kejatuhan meteor
√
Ada 3 mata kuliah UNP yang berlandaskan kepada bencana. 1. Jurusan Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UNP Padang, Mata Kuliah : GEL0313 Manajemen Kebencanaan (Praktikum) 2. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Mata Kuliah: Bangunan Tahan Gempa
√
13
5
Fokus Harapan
BAB V Hak dan Kewajiban Masyarakat Bagian Kesatu , Hak Masyarakat Pasal 26 undang-undang no.24 tahun 2007 poin 1 sesi 2 menyatakan bahwa : Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 26 undang-undang no.24 tahun 2007 poin 1 sesi 3 menyatakan bahwa : Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
3. Program Magister S2 pendidikan fisika Universitas Negeri Padang Mata Kuliah : Fisika Bencana Alam UUD No.24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
√
Diskusi konsep, bencana
Penyebab, konsep, penanggulangan,
Output bagaimana menanggulangi bencana dengan menggunakan konsep fisika
Bagian Kedua, Kewajiban Masyarakat Pasal 27 undang-undang no.24 tahun 2007 : a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Melakukan kegiatan penanggulan bencana; dan c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana
14
6
Dari Visi dan Misi BNPB dan BPBD maka lahirlah tujuan yang di inginkan dari mata kuliah fisika bencana alam
Penjabaran Visi Misi BNPB, dan BPBD Sumatera Barat berlandaskan kepada pasal 10 dan pasal 18 undang-undang no.24 tahun 2007. 1. Visi dan Misi BNPB Visi Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Misi a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh
Tujuan Mata Kuliah Fisika Bencana Alam yang dibina oleh Bapak Dr.H.Ahmad Fauzi, M.Si: Terwujudnya mahasiswa yang mampu memahami konsep, prinsip/teori, siaga, tanggap dan tawakal serta metode-metode fisika dalam bidang fisika bencana alam dalam metode ilmiah berlandaskan iman dan taqwa.
√
2. Visi BPBD Sumatera Barat VISI :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan visinya untuk periode lima tahun (2010 2015) sebagai berikut: “Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal Dalam Menghadapi Bencana”
Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah; bahwa undang-undang no.24 tahun 2007, sangat cocok dengan materi perkuliahan Fisika Bencana Alam, karena hanya pada mata kuliah inilah yang menurunkan materi perkuliahan berdasarkan kepada undang-undang. Mata kuliah Fisika bencana alam merupakan suatu hal yang harus dipelajari, bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja tapi masyarakat umum tentulah bisa memahami tentang bagaimana gejala-gejala alam bisa memberikan informasi suatu yang objektif dan berdampak terhadap kehidupan dibumi. 15
