eBook Sabk Edisi 1 - Feb 2014

2

LGN Buku Sekarang Aku, Besok Kamu! Panduan Hukum Bagi Warga Negara Pengguna Ganja Diterbitkan secara digital oleh Lingkar Ganja Nusantara www.LGNPANCASILA.org www.LGNSHOP.org

Rumah Hijau LGN (Pulau Situ Gintung 3) Jl. Kertamukti Pisangan Raya No.121 Ciputat, Cirendeu, Tangerang Selatan 15419 Telp. : 021-60395198 Email : [email protected] Edisi pertama: Februari 2014 E-book ini adalah hasil kerja #GotongRoyong relawan dan donatur LGN. Terima kasih untuk : Yayak Yatmaka Irfan Maulana Ridho Bahaweres Dian A.T. Batara Suwanto Octavia Sheila Andri J.P. Christo Muria dan seluruh nama yang tidak tersebut

PENTING! Ebook ini wajib disebarluaskan kepada seluruh warga negara pengguna ganja.

www.LGNPANCASILA.org

3

Sekarang Aku, Besok Kamu!

4

DAFTAR ISI 1. Prolog : Sekarang Aku, Besok Kamu!

2. Gambaran Umum ! !

!

!

!

9

Sejarah Singkat Perkembangan UU Narkotika di Indonesia ! !

!

9

Lonceng Rehabilitasi Telah Berkumandang !

!

!

!

!

10

Data Pengguna Ganja !

!

!

!

!

11

!

!

5

!

!

!

!

!

Refleksi Konferensi Internasional Colombo Plan di Yogyakarta Thn 2009 ! 12

3. Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Ganja ! UU Narkotika No.35 Tahun 2009 !

!

!

!

!

!

15

!

!

!

!

15

!

!

!

19

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 !

4. Bagaimana Cara Warga Negara Pengguna Ganja Mendapatkan Hak Rehabilitasi? ! ! ! ! ! ! ! ! !

22

Fase Perlawanan di Kepolisian ! !

!

!

!

!

!

23

Fase Perlawanan di Pengadilan ! !

!

!

!

!

!

27

5. Masa Depan Kebijakan Ganja Ada di Tangan Anda !

!

!

30

6. Daftar Pustaka !

!

!

!

33

7. Bagaimana Cara Gotong Royong Bersama LGN? ! !

!

!

34

8. Lampiran ! !

!

!

41

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


!

5

Bab 1 PROLOG : “SEKARANG AKU, BESOK KAMU!” !

Seperti telah selalu disampaikan oleh LGN dalam berbagai kesempatan, bahwa esensi kerja advokasi LGN bukan advokasi kasus tetapi advokasi kebijakan. Dengan demikian arahnya adalah perubahan undang-undang. Tentu saja itu adalah pilihan yang sangat sulit. Karena hampir setiap hari LGN menerima pengaduan tentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh unit-unit anti-narkotika dalam pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan. Tidak berhenti di tingkat Kepolisian (unit-unit antinarkotika), penyalahgunaan wewenang juga marak terjadi pada level selanjutnya; Setelah berkas dari Kepolisian lengkap, atau P21, maka kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, di level Kejaksaan dan Kehakiman inilah penyalahgunaan wewenang berlanjut sebagai paket “dosa struktural” atau “dosa berjamaah”. Artinya, kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang memakan korban warga Negara pengguna ganja tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kritik-evaluasi. Dengan bahasa yang lebih lugas, segala bentuk kesewenang-wenangan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa perlawanan. !

! Itulah kenapa buku kecil ini diberi judul seperti tersebut di atas itu. Tanpa sengaja kami menemukan kata-kata tersebut di dalam “mantan” ruang sidang Landraad (pengadilan negeri jaman kolonial Hindia Belanda) yang terletak di tengah kota Bandung, dan sekarang bernama Gedung Indonesia Menggugat. Di tempat itulah dahulu (mulai 18 Agustus 1930) Ir. Soekarno, Ketua PNI, diadili bersama 3 orang temannya, karena dianggap membahayakan bagi keberlangsungan kolonialisme Belanda. Di dalam ruangan itulah kemudian Soekarno membacakan pledoi yang fenomenal, “Indonesia Menggugat”. Lingkar Ganja Nusantara menggunakan gedung yang sama tersebut untuk “Menggugat Ketertundukan Pemerintah terhadap Kebijakan Global Narkotika”, di Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), pada tanggal 26 Juni 2013 yang lalu. ! Kata-kata tersebut adalah bagian dari artikel yang ditulis Bung Karno di harian Fikiran Rakjat. Ketika LGN membaca kata-kata itu, “Sekarang aku, besok kamu!”, pada saat menata tempat sehari sebelum acara, langsung saja kata-kata itu menjadi tema diskusi yang cukup serius.


6

Apa kira-kira maksudnya? Namun, begitu kata-kata tersebut ditempatkan dalam konteks peristiwa dan kejadian yang menimpa Bung Karno dan kawan-kawannya, maka menjadi sangat jelas. ! Dalam pembukaannya di dalam pledoi tersebut, Soekarno muda menulis begini, “Bahwasannya, matahari bukan terbit karena ayam berkokok, tetapi ayam berkokok karena matahari terbit.” Dalam hal ini tak dapat dibantah, Bung Karno bicara tentang hukum dasar kehidupan, bahkan hukum dasar yang menyangga keteraturan alam semesta: hukum sebab-akibat. Dengan menampilkan perumpamaan tentang ayam berkokok di pagi hari dan terbitnya matahari, Bung Karno ingin mengatakan bahwa sejajar dengan perumpamaan itu, maka bukan dirinya dan para pengurus PNI yang seharusnya dihadapkan ke pengadilan, tetapi penyebab dari lahirnya “perlawanan” dari PNI, yaitu kolonialisme Hindia Belanda-lah yang seharusnya dihadapkan ke pengadilan atas segala kesengsaraan yang telah ditimbulkannya. ! Saat ini, berkat sebuah Undang-undang terbodoh dan dengan demikian terkeji, yang benama UU RI No. 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, banyak sekali warga Negara yang harus menghadapi berbagai bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan. Padahal, jika kita menggunakan logika yang sama dengan yang diajarkan oleh Bung Karno tadi, kita (rakyat dan Warga Negara yang sah dari Republik Indonesia) memiliki hak dan bahkan wajib hukumnya untuk meggugat kepada para penyelenggara Negara, jika terbukti secara sah mereka justru menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Sebagai bagian dari warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, LGN berkewajiban untuk mengingatkan aparat penegak hukum agar mentaati amanat konstitusi, menjalankan perintah undang-undang dalam setiap tindakannya di lapangan. ! Buku kecil ini adalah upaya dari LGN untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengingatkan kepada aparatur penyelenggara Negara atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang mereka dalam menjalankan amanat konstitusi. Pada saat yang bersamaan, buku kecil ini adalah juga ajakan bagi para warga Negara pengguna ganja untuk berani memperjuangkan haknya sebagai warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi atau undang-undang. !


7

Dengan menempatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai dasar dalam bertindak dalam kehidupan bernegara, maka alangkah baiknya jika kemudian kita berurusan dengan hukum menyangkut ganja, kita tidak menerima atau memberikan tawaran “uang damai” (86) kepada aparat penegak hukum di lapangan, tetapi memperjuangkan hak kita di pengadilan. Dengan lain perkataan, alangkah baiknya jika kita berani melawan. Karena dengan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan terhadap para pengguna ganja, berarti kita tidak saja memperjuangkan hak kita yang telah diatur di dalam undang-undang, tetapi juga berarti menjalankan kewajiban kita untuk mengingatkan para aparatur Negara yang menyimpang dan menyalahgunakan jabatan serta wewenangnya. ! Buku ini berusaha untuk menunjukkan apa saja yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan hak sebagai pengguna ganja dan memenuhi kewajiban sebagai warga Negara mengingatkan pemimpin yang tidak memenuhi kewajibannya. Kata-kata Bung Karno yang kami temui di GIM tersebut, “Sekarang aku, besok kamu!” mengingatkan kepada kita semua, bahwa selama sistem hukumnya sewenang-wenang dan tetap sewenang-wenang, maka siapapun dapat menjadi korban. ! Jadi, marilah kita gotong royong, sebagai warga Negara, memenuhi kewajiban kita mengingatkan kepada para aparat penegak hukum di lapangan dan para pemimpin yang membuat kebijakan demi terbentuknya sistem hukum yang benar-benar dapat memberikan jaminan rasa aman kepada seluruh warga Negara. Dasar moralnya jelas, jika kita mengetahui ketidakberesan dan bahkan kebusukan dalam sistem hukum kita, tetapi kita membiarkan dan bahkan mendukungnya, maka berarti kita telah secara resmi menjadi bangsa yang zhalim. Rasa-rasanya menjadi bangsa yang zhalim BUKAN merupakan bagian dari cita-cita dan janji Proklamasi Kemerdekaan. Terima kasih.

Yogyakarta, September 2013 Peter Dantovski, Kepala Divisi Advokasi LGN


8


9

Bab 2 GAMBARAN UMUM

Sejarah Singkat Perkembangan UU Narkotika di Indonesia ! Sejak Republik Indonesia meratifikasi, pada tahun 1967, “United Nations Single Convention on Narcotics Drugs” tahun 1961, telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-undang yang mengatur tentang permasalahan Narkotika. Mereka adalah UU RI No. 9 Tahun 1976, UU RI No. 22 Tahun 1997, dan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi telah tiga kali dilakukan perubahan terhadap UU tentang Narkotika di Republik Indonesia. ! Perubahan-perubahan tersebut dilakukan karena Undang-undang yang lama dianggap sudah tidak lagi memadahi untuk mengahadapi berbagai perkembangan terkait persoalan Narkotika yang semakin lama semakin kompleks. Dua Undangundang yang terdahulu, UU RI No. 9 Tahun 1976 dan UU RI No. 22 Tahun 1997, sebagai misal, menempatkan para pengguna narkotika sebagai para pelaku tindak kejahatan. Sebagai kriminal, maka secara otomatis sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah vonis pidana, artinya hukuman badan atau penjara. ! Dengan adanya berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam kebijakan dan cara pandang PBB atau United Nations seputar narkotika, maupun berbagai perkembangan pemahaman tentang narkotika yang terjadi dalam perspektif human rights, maka mulai dirasakan bahwa mengkriminalkan dan kemudian memenjarakan para pengguna narkotika adalah tindakan yang keliru. Perubahan atau perkembangan inilah yang kemudian menempatkan para pengguna dalam perspektif korban. Perpektif ini, dengan demikian, memandang para korban tersebut harus direhabilitasi; sedangkan rehabilitasi tersebut harus diberikan baik secara medis atau sosial. ! Dalam pemahaman yang sama dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi seputar bagaimana seharusnya para pengguna narkotika atau para korban tersebut ditangani, maka Undang-undang yang lama, dalam hal ini adalah UU RI No. 22 tahun 1997, dirasa tak lagi memadahi. Jika dipandang dari perpektif atau sudut pandang tersebut, menjadi sangat jelas, bahwa undang-undang tentang narkotika yang


10

baru, yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, memiliki peluang untuk menjadi sebuah Undangundang yang lebih humanis. ! Bahwa UU tentang Narkotika yang baru ini adalah sebuah UU yang humanis nampaknya telah menjadi salah satu tema kampanye yang paling sering dikatakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di berbagai kesempatan; terutama di forum-forum seminar. Atas kenyataan tersebut, ada dua hal menarik yang sangat patut untuk diperhatikan. Yang pertama, pernyataan tersebut menegaskan bahwa UU yang terdahulu sangat jauh untuk dapat disebut sebagai UU yang humanis. Yang kedua, pernyataan tersebut menegaskan bahwa sejatinya UU tentang Narkotika tersebut sangat kontradiktif dengan pemahaman hakiki dari prinsip utama hukum, yaitu menjaga keteraturan demi memenuhi kebutuhan manusia atas rasa aman.

Lonceng Rehabilitasi Telah Berkumandang ! Para pejabat terkait yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan narkoba (Kapolri, Mahkamah Agung, para petinggi BNN, hingga Presiden), sudah berulang kali menekankan bahwa arah dan sasaran dari ‘war on drugs’ di Indonesia adalah untuk menggulung para bandar dan merehabilitasi para pengguna. Buktinya ada banyak sekali. Sebagai misal, kita dapat melihat dari beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi para pengguna benar-benar dapat diperoleh. ! Hal tersebut dipertegas kembali oleh Pidato Presiden SBY saat merayakan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 24 Juni 2013 lalu di Istana Negara:1 “… Kita harus menyamakan persepsi terutama dalam cara pandang terhadap urusan narkoba. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudarasaudara kita, anak-anak kita yg tergolong sebagai korban. Dan siapa-siapa yang boleh dikatakan sebagai penjahat di bidang Narkoba. Jika tidak dipahami solusinya menjadi keliru. Banyak anak-anak kita yang murni sebagai korban. Tidak ada niat dan tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Terhadap mereka itu, solusinya adalah diobati, direhabilitasi, dibimbing kembali agar dia punya masa depan. Upaya ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum….”

1

Pidato Presiden RI dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2013, Tertanggal 24 Juni 2013, Metro TV, (ditelusuri 24 Juni 2013).


11

! Dalam sambutan Buku Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia 2, Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (periode 2010 – 2013) Drs. Timur Pradopo menegaskan pula: “…memberikan pandangan baru bagaimana korban pengguna narkoba tidak dipidanakan, tetapi langsung direhabilitasi. Paradigma ini sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan.”

Data Pengguna Ganja ! Berikut ini adalah data yang semoga dapat memberikan gambaran dan latar belakang kenapa dekriminalisasi penguna ganja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera dilakukan dan dipenuhi. Terutama karena, bukan saja proses kriminalisasi pengguna ganja adalah sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga karena kriminalisasi pengguna ganja adalah sesuatu yang mutlak bertentangan dengan ajaran Pancasila. ! Data Jumlah Penyalahguna Narkoba Per Provinsi Menurut Jenis Narkoba Tahun 2011, yang diterbitkan oleh BNN dan Puslitkes UI, Maret 2012, menyebut bahwa jumlah penyalahguna ganja adalah 2.816.429 orang. Dari data tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa ganja menduduki peringkat pertama, 65,9% dari total penyalahguna narkoba di Indonesia. ! Data lain dari Jurnal BNN3 menunjukan bahwa negara telah memenjarakan 37.923 kasus kepemilikan ganja dari semenjak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga tahun 2012. Angka tersebut berarti 26 pemenjaraan kasus ganja setiap harinya. Sangat mungkin hal tersebut masih terjadi sampai hari ini. ! Dalam 6 bulan, antara Februari-Oktober 2012, dari puluhan kasus ganja, Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memvonis 1 kasus narkoba, jenis ganja, dengan menggunakan pasal-pasal rehab dalam UU no. 35 tersebut. Kasus tersebut bernomor registrasi perkara (No. Reg. Perkara): PDM-76/Yogya/05.2012, dan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari PKBH UAD.

2

Simanungkalit, Parasian, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011. 3

Data BNN, Jurnal Data P4GN BNN, 2013


12

! Urgensi dari perlunya kita memperoleh data tentang berapa pengguna ganja yang divonis rehab oleh pengadilan adalah untuk melihat bagaimana korelasi atau sinkronisitas yang akan terlihat jika kedua data tersebut dibandingkan secara obyektif. Seharusnya, jika menggunakan logika yang sederhana saja, para pengguna ganja adalah yang paling banyak menghuni tempat-tempat rehabilitasi. Kenyataanya BNN hanya mencatat 546 residen yang menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Lido.

Refleksi Konferensi Internasional Colombo Plan di Yogyakarta Tahun 2009 ! Terkait dengan pelaksanaan di lapangan atas pasal 35 dan 127 (3) UU No. 35, ada sebuah cerita dari Bruder Appolonaris Setara, FC, pendiri dan pendamping di Pusat Rehabilitasi Kunci Yogyakarta, “RKY” (salah satu tempat rehabilitasi yang mendapat rekomendasi dari BNN-P DIY dan Pem. Prov. DIY untuk menjalankan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menjadi satu dari sedikit institusi sejenis yang ditunjuk untuk menjadi institusi pelaksana program IPWL). Beliau menceritakan bahwa antara bulan Juni atau Juli, Jogjakarta menjadi tuan rumah bagi penyelengaraan konferensi internasional, Colombo Plan, dan tema dari konferensi tersebut kira-kira adalah seputar drugs abuse. ! Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih menjadi tempat penyelenggaraan, salah satunya, adalah karena di Provinsi itulah dibangunnya Lapas Khusus Narkoba yang pertama di Indonesia. Selain Lapas khusus narkoba, dibangun juga di dalam kompleks yang sama, fasilitas rehabilitasi. Lokasinya adalah di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman; Dari arah Jogja, kurang dari 2 kilometer sebelum mencapai lokasi obyek wisata Kaliurang yang terkenal itu. Lokasi yang sangat ideal untuk melakukan rehabilitasi. ! Namun, menjelang diselenggarakannya konferensi tersebut, menurut Bruder Apol, terjadi sedikit kelucuan. Para petugas di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ghrasia Yogyakarta, yang di Pakem itu, sibuk berkeliling ke tempat-tempat rehabilitasi swasta seperti “RKY” dan di tempat-tempat rehabilitasi milik Dinas Sosial (seperti yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Sleman). Tujuannya adalah “meminjam” para residen (istilah untuk para penghuni rehab) untuk ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Ghrasia Yogyakarta selama akan diadakannya kunjungan oleh para delegasi Colombo Plan; Tentu saja kunjungan ke Pusat Rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba adalah salah satu agenda dari sebuah konferensi yang tema utamanya adalah soal drugs abuse.


13

! Pada kenyataannya, Pusat Rehabilitasi tersebut, dapat dibilang tidak berfungsi seperti tujuan peruntukkan pembangunannya. Ghrasia sebagai pusat rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, mulai berfungsi sejak tahun 2009, sebagai bentuk implementasi di lapangan atas pelaksanaan UU Narkotika yang baru, UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 54, 55, 103 dan 127 ayat 3. Artinya, seharusnya, sejak tahun 2009, para pecandu yang divonis oleh pengadilan untuk menjalani rehabilitasi seperti diamanatkan oleh Undangundang, berada di tempat tersebut. Jika amanat konstitusi dipenuhi, seharusnya para petugas di Pusat Rehabilitasi tersebut tidak perlu kebingunan untuk mencari “pinjaman” residen ke tempat-tempat rehab yang lain. ! Apa yang terjadi di Yogyakarta tersebut, seperti diceritakan oleh Bruder Apol, adalah bukti paling nyata bahwa sejak UU tersebut berlaku, dapat dibilang hampir tidak ada warga Negara yang divonis rehab. Artinya, seolah-olah semua warga Negara yang terjerat kasus Narkotika, tidak peduli bagaimana alasan atau latar belakangnya, harus masuk penjara, harus dipidana dan dengan demikian diwajibkan oleh Negara untuk menjadi seorang kriminal. ! Sebenarnya jika mau jujur, seluruh proses penegakkan hukum di lapangan atas kasus Narkotika di Indonesia, hingga saat buku kecil ini disusun, dapat dibilang sepenuhnya mengabaikan amanat konstitusi. Dalam hal ini secara spesifik pasal 54, 55, 103, dan 127 ayat 3, dalam UU RI No. 35, tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan begitu, adalah sesuatu yang sangat layak untuk dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Kenapa Negara seolah-olah begitu bernafsu untuk mengkriminalkan dan memenjarakan tanpa pandang bulu warga negaranya sendiri? Negara macam apa yang sepertinya sangat membutuhkan supaya ada sebanyak mungkin warga negaranya memiliki catatan kriminal? Negara macam apa yang begitu ingin supaya warga negaranya sendiri, yang seharusnya dilindunginya, untuk menjadi penjahat?


14


15

Bab 3 KEBIJAKAN REHABILITASI PECANDU GANJA

Dalam bab ini LGN akan menuliskan seluruh kebijakan rehabilitasi yang mengatur hak Anda sebagai warga negara pengguna ganja. Dengan sangat mudah Anda akan menemukan bahwa negara seharusnya tidak memenjarakan warga negara pengguna ganja. !

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 ! Di dalam UU ini, Anda akan menemukan berbagai istilah yang sesungguhnya mengacu pada pengguna ganja. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan menjelaskan istilah-istilah tersebut satu-persatu : •

Penyalahguna ganja adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tanaman ganja.

•

Pecandu ganja adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan ganja dikategorikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan ganja dan dalam keadaan ketergantungan pada ganja, baik secara fisik maupun psikis.

•

Ketergantungan ganja adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan ganja secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.


16

Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melibihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.


17

Bab IX Pengobatan & Rehabilitasi Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 55 (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.


18

Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59 (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 57 diatur dengan Peraturan Menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bab XII Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.


19

SEMA No. 4 Tahun 2010 ! Menyadari kurangnya pelaksanaan pasal rehabilitasi pecandu ganja tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, tertanggal 17 Maret 2009. ! Setahun kemudian tepatnya tanggal 7 April 2010, Mahkamah Agung RI mengeluarkan revisi dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Terdapat dua pertimbangan utama dalam mengeluarkan surat edaran tersebut:4 a. Memperlihatkan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin berat.5

! Berdasarkan kedua hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung meminta agar hakim yang menangani perkara ganja dapat menerapkan ketentuan pasal 103 ayat 1 (huruf a dan b) dan ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tertulis di atas. Penerapan pasal tersebut harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu:

4

Eunike S. Tyas Suci et. Al, Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Napza di Jakarta: Sebuah Studi Longitudinal. Jakarta: Atma Jaya, 2010, hlm 105. 5

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009, hlm 1.


20

1. “Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: a. Kelompok metamphetamine (shabu)!

: 1 gram

b. Kelompok MDMA (ekstasi)!!

!

: 2,4 gram / 8 butir

c. Kelompok Heroin!

!

!

!

: 1,8 gram

d. Kelompok Kokain! !

!

!

: 1,8 gram

e. Kelompok Ganja! !

!

!

: 5 gram

f. Daun Koka! !

!

!

!

: 5 gram

g. Meskalin!

!

!

!

: 5 gram

h. Kelompok Psilosybin!

!

!

: 3 gram

i. Kelompok LSD!

!

!

!

: 2 gram

j. Kelompok PCP !

!

!

!

: 3 gram

k. Kelompok Fentanil! !

!

!

: 1 gram

l. Kelompok Metadon! !

!

!

: 0,5 gram

m. Kelompok Morfin!

!

!

!

: 1,8 gram

n. Kelompok Petidin! !

!

!

: 0,96 gram

o. Kelompok Kodein! !

!

!

: 72 gram

p. Kelompok Bufrenorfin!

!

!

: 32 mili gram

!

3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;


21

4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.”

! Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah: a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional. b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta. c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI) (Lihat Lampiran) d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (Lihat Lampiran). e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri). ! Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus menyebutkan berapa lama terdakwa harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Perlu adanya keterangan ahli tentang tingkat kecanduan terdakwa dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Acuan standar lamanya proses terapi dan rehabilitasi, adalah sebagai berikut :

6

•

Detoksifikasi lamanya 1 bulan

•

Primary program lamanya 6 bulan

•

Re-entry program lamanya 6 bulan6

Eunike S. Tyas Suci et. Al, op. Cit, hlm 108.


22

Bab 4 BAGAIMANA CARA WARGA NEGARA PENGGUNA GANJA MENDAPATKAN HAK REHABILITASI?

Di dalam bab ini warga negara pengguna ganja akan mendapatkan panduan praktis yang dapat digunakan apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum di lapangan. Tujuan daripada panduan praktis ini adalah warga negara pengguna ganja mendapatkan vonis rehabilitasi medis maupun sosial dengan tanpa mengeluarkan uang sogok sepeserpun untuk Kepolisian, Kejaksaan maupun Kehakiman. !

! Seperti kami tegaskan di awal, panduan ini belum tentu membuat warga negara pengguna ganja mendapatkan vonis rehabilitasi seperti yang diamanatkan pasal 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009; terutama karena faktor buruknya mental penegak hukum di lapangan. ! Berdasarkan pengalaman dan testimoni warga negara pengguna ganja yang telah menjalani kejamnya sistem penegakan hukum bagi warga negara pengguna ganja di lapangan, LGN menyimpulkan panduan ini ke dalam 2 fase perlawanan. Fase perlawanan pertama dilakukan pada saat Anda disidik di Kepolisian. Sedangkan fase perlawanan kedua dilakukan di dalam persidangan. !


23

FASE PERLAWANAN DI KEPOLISIAN Tujuan : Bukti Acara Pemeriksan (BAP) mencantumkan pasal 127. Taktik : 1. Bersikap tenang. ! Pengalaman saudara-saudara kita yang pernah tertangkap tangan menggunakan ganja sangatlah mengerikan. Pemukulan, ditelanjangi, diteror, ditodong senjata api, dan sebagainya adalah hal yang biasa terjadi. Kenyataannya, sangat sulit menghentikan kebiadaban aparat penegak hukum yang sudah membudaya ini. ! Kita tidak dapat merubah perilaku biadab mereka, tapi kita dapat mengendalikan perilaku dan jiwa kita sendiri. Pada saat-saat seperti ini ketenangan jiwa adalah hal yang paling utama. Setelah Anda mampu menenangkan diri, katakanlah bahwa Anda pecandu ganja bukan pemilik apalagi pengedar. Sasarannya adalah Anda sesegera mungkin dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut dan terhindar dari teror fisik maupun psikis.

2. Katakan dan yakinkan penyidik bahwa Anda adalah pecandu ganja. ! Apapun status pengunaan ganja Anda, katakanlah dengan tegas kepada penyidik bahwa “saya adalah pecandu ganja”. Berapapun jumlah ganja yang kalian miliki saat terjadi proses penangkapan, katakanlah dengan tegas kepada penyidik bahwa “itu adalah ganja saya dan saya membutuhkannya karena saya pecandu”. ! LGN sangat memahami bahwa pengguna dan pecandu ganja adalah 2 hal yang berbeda. Namun di mata hukum, hanya pecandu yang berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Oleh karena itu, pengakuan diri sebagai pecandu ganja harus dilihat sebagai strategi untuk menyelamatkan diri dari vonis pidana minimal 4 tahun. !


24

! Ada 5 indikasi kecanduan psikologis yang harus dipenuhi agar Anda mendapat predikat pecandu ganja7 . Minimal 3 indikasi saja terpenuhi, Anda dapat dikatakan sebagai pecandu ganja: a. Terjadinya peningkatan jumlah konsumsi ganja dari waktu ke waktu. Misalnya Anda dapat katakan, “Saya menggunakan ganja 1 linting seminggu di tahun pertama. Setelah 3 tahun menggunakan ganja, sekarang saya bisa menggunakan 3 linting semingu.” b. Adanya keinginan kuat dan kesulitan kontrol pennggunaan ganja. Misalnya Anda dapat katakan, “Setiap kali abis pulang kerja, saya merasa cape dan membutuhkan ganja. Keinginan ini selalu datang setiap kali saya bekerja dengan produktif dalam sehari.” c. Menghabiskan beberapa waktu untuk mencari, menggunakan dan memulihkan diri dari efek ganja. Misalnya Anda dapat katakan, “Setiap akhir pekan saya selalu menyisihkan uang saya untuk membeli ganja. Kalaupun saya tidak dapat menemukannya di bandar, saya mencari bandar-bandar lainnya. Bandarnya saya ga kenal, tau namanya aja tidak.” Contoh lainnya, “kalau saya lagi merasakan giting karena menghisap ganja, saya lebih memilih untuk menyendiri di kamar dan menghabiskan waktu bersama diri saya sendiri.” d. Hambatan dalam hubungan sosial, pekerjaan dan aktivitas lainnya. Misalnya Anda dapat katakan, “Kadang-kadang saya merasa dijauhkan dari lingkungan saya ketika memakai ganja.” Contoh lainnya, “pekerjaan saya sering terganggu kalau saya menggunakan ganja pada saat bekerja.” e. Tetap menggunakan ganja walaupun menyadari terjadinya gangguan fisik ataupun psikologis. Misalnya Anda dapat katakan, “Saya suka batuk-batuk ketika menggunakan ganja.” Contoh lainnya, “saya cenderung menjadi emosional kalau tidak menggunakan ganja.” ! Intinya arahkan segala jawaban supaya Anda dicatat sebagai pecandu ganja. Sasaran dari proses ini adalah mendapatkan pasal 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

7

Roger Roffman & Robert S. Stephens, Cannabis Dependence, Its Nature, Consequences and Treatment, Cambridge University Press, 2006


25

3. Jangan menerima atau menawarkan uang sogok (istilah jalanan = 86). ! Kalian pasti ditawari penyidik untuk membayar sejumlah uang (86) untuk bisa bebas. Biasanya ada juga warga negara pengguna ganja yang karena ketakutan akibat buta hukum menawarkan uang sogok untuk bisa bebas. ! Momen ini adalah titik yang sangat menentukan, apakah Anda akan melawan untuk menuntut hak rehabilitasi? atau menyerah, mengikuti dan ikut melanggengkan buruknya sistem penegakan hukum yang ada? ! Apapun alasannya, memberikan uang sogok (86) artinya melanggengkan keburukan sistem penegakan hukum di lapangan. Sekali lagi, apabila kalian ingin ikut gotong royong melawan biadabnya sistem penegakan hukum di lapangan, jangan lakukan 86. Lawan di pengadilan! ! 4. Tuntut hak Anda sebagai warga negara yang sedang menjalankan proses penyidikan. ! Setiap warga negara yang sedang menjalani proses penyidikan adalah orang-orang yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan asas praduga tak bersalah Anda harus dianggap dan memilki hakhak sebagaimana layaknya orang yang tidak bersalah. Ada beberapa hak yang telah terjamin oleh KUHAP yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain: a) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, dan bagi tahanan yang berkewarganegaraan asing berhak untuk menghubungi perwakilan negaranya (pasal 57) b) Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58) c) Hak untuk diberitahukan proses penahanannya serta hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari kepala keluarga, orang serumah, atau orangorang yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka guna mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggulangannya (Pasal 59 dan Pasal 60). Tersangka juga berhak untuk mendapatkan kunjungan sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61). d) Hak untuk mengirim dan menerima surat, dan untuk itu disediakan alat tulis. e) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.


26

!

! 5. B a c a d a n p e l a j a r i B u k t i A c a r a P e m e r i k s a a n ( B A P ) s e b e l u m menandatangani. ! Hasil dari proses penyidikan yang dilakukan Polisi adalah Bukti Acara Pemeriksaan atau biasa disebut BAP. BAP bukanlah alat bukti. BAP merupakan alat bantu Hakim dan Jaksa ketika mengadili Anda. Artinya, segala hal yang tertulis di dalam BAP bukanlah vonis final. ! Namun tetap saja, Anda harus benar-benar membaca seluruh kata yang tertulis didalamnya dengan seksama. Pastikan BAP menuliskan pasal 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Jangan pernah menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan keterangan yang kalian berikan tanpa perlawanan. Apabila Anda mendapatkan teror berupa kekerasan fisik maupun psikis karena menolak menandatangani BAP, segera lakukan langkah no 6. ! 6. Catat; nama Unit Narkotika yang menangkap, nama Penyidik & nama Kepala Unit (Kanit). ! Misalnya Satuan Narkoba Unit 1 Polresta Yogayakarta, Penyidik Bapak Safari, Kepala Unit Bapak Bambang. ! Perlu LGN ingatkan sekali lagi, tujuan perlawanan kita adalah memperbaiki sistem penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai warga negara yang merindukan kepastian hukum, Anda harus segera menelfon dan mengirimkan surat mengenai data-data di atas kepada Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS) agar oknum yang bersangkutan dapat diadili melalui mekanisme internal Kepolisian. Jelas demi kebaikan mereka sendiri.

KOMPOLNAS Jl. Tirtayasa VII No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Telp. : 021-7392317 Fax : 021-7392317 SMS center : 0818.0821.3996


27

FASE PERLAWANAN DI PENGADILAN Tujuan : Vonis Pasal 127 (3) Taktik : 1. Persiapkan poin-poin pembelaan Anda sebelum persidangan. ! Anda memiliki waktu luang untuk mempersiapkan pembelaan. Manfaatkan waktu tersebut untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau dengan Divisi Advokasi LGN (via telepon atau email). ! 2. Katakan dan yakinkan hakim bahwa kalian adalah pecandu ganja. Sama seperti fase perlawanan di Kepolisian.

3. Jangan menerima atau menawarkan uang sogok (istilah jalanan = 86). !

Sama seperti fase perlawanan di Kepolisian.! !

4. Tuntut hak Anda sebagai warga negara yang sedang menjalankan proses persidangan. ! Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah Anda mendapatkan penasihat hukum. Hakim berkewajiban memastikan Anda didampingi oleh penasihat hukum. Apabila Anda tidak memiliki uang, Negara wajib menyediakan pendamping hukum secara gratis untuk Anda. !

Selebihnya sama seperti fase perlawanan di Kepolisian.

!

!

!

!

5. Bawa dan gunakan Buku Hikayat Pohon Ganja, Kriminalisasi Ganja dan Sekarang Aku, Besok Kamu!. ! Buku Hikayat Pohon Ganja ditulis untuk membedah sejarah ekonomipolitik yang melatarbelakangi terbentuknya UU Narkotika (anti ganja) di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memuat sejarah pemakaian ganja oleh


28

berbagai macam suku-suku bangsa dan untuk berbagai macamkebutuhan. Fungsi Buku tersebut: a. Meyakinkan hakim bahwa kecanduaan ganja Anda karena sesuatu yang bermanfaat. b. Mematahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa ganja merupakan zat berbahaya. Berbahaya bagi individu maupun masyarakat.

! Buku Kriminalisasi Ganja ditulis oleh warga negara pengguna ganja yang berhasil mendapatkan vonis rehabilitasi tanpa memberikan uang sogok sepeserpun. Buku ini akan lebih bermanfaat untuk Anda dibandingkan hakim maupun Jaksa. Fungsi buku tersebut : a. Meyakinkan Anda untuk menuntut hak rehabilitasi bagi warga negara pecandu ganja dengan cara-cara yang sesuai dengan UU. b. Memberikan inspirasi perlawanan kepada Anda. !

!

Terakhir, buku yang Anda pegang ini. Buku SABK!

Anda dapat menghubungi Divisi Advokasi LGN untuk konsultasi lebih lanjut. Rumah Hijau LGN (Pulau Situ Gintung 3) Jl. Kertamukti Pisangan Raya No.121 Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. : 021-60395198 (jam dan hari kerja) Email : [email protected]


29


30

Bab 5 MASA DEPAN KEBIJAKAN GANJA ADA DI TANGAN ANDA

!

Tahun ini beberapa negara telah melegalisasi ganja. Ya betul legalisasi, bukan

dekriminalisasi atau depenalisasi. Pemerintah Uruguay misalnya, telah mengambil alih aset kapital bernama pohon ganja dari tangan pasar gelap. Presidennya dengan terang-terangan mengatakan bahwa Uruguay akan mengambil strategi yang berbeda dan unik yaitu menjual ganja dengan harga lebih murah dibanding pasar gelap. Kalau pasar gelap menjual ganja Rp. 50.000,- per gram, pemerintah Uruguay akan menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- gram. ! Berbeda halnya dengan Amerika. Dua negara bagian Washington dan Colorado awal tahun ini mengeluarkan UU Legalisasi Ganja walaupun tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Di dua tempat itu, pohon ganja telah resmi dimiliki oleh perusahaanperusahaan swasta yang bergerak dalam bidang medis dan industri pertanian. Fenomena ini juga merupakan strategi negara kapitalis untuk mengambil alih pasar gelap ganja. ! Coba kita kembali membaca sejarah pertama kali diberlakukannya kebijakan anti ganja di dunia. Kebijakan tersebut lahir dan tumbuh di Amerika pada tahun 1937. Kebijakan yang lahir dari kerakusan dan kelicikan sekelompok orang yang menginginkan monopoli aset kapital bernama tanaman ganja. Dimulai dengan mengatakan ganja sebagai biang keladi kriminalitas kulit hitam dan orang-orang hispanik hingga berakhir dengan propaganda ganja merusak generasi muda. Semua informasi tersebut sudah terbukti kebohongannya (baca Buku Hikayat Pohon Ganja). ! Semenjak kemenangan Amerika dan sekutunya pada Perang Dunia ke 2 tahun 1945, propaganda anti ganja semakin lantang disuarakan di dunia. Puncaknya terjadi ketika ditandatanganinya Konvensi Tunggal Tentang Narkotika tahun 1961 dan protokolnya 10 tahun kemudian. Lebih dari ¾ negara-negara di dunia tunduk dan


31

mengikuti Konvensi tersebut, termasuk Indonesia di tahun 1976. Sekedar mengingatkan kembali. Kebijakan tersebut mengharuskan setiap negara untuk melakukan 3 hal utama. Pertama, membumihanguskan pohon ganja dari tanah airnya, kedua melarang penggunaan medis ganja tanpa kecuali, dan ketiga memenjarakan warga negaranya yang terbukti memiliki atau menggunakan ganja. ! Pada masa pemerintahan Bung Karno, NKRI tidak merestui konvensi tersebut. Buktinya jelas, UU Narkotika hasil rativikasi Konvensi PBB disahkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai detik ini adalah pohon besar yang tumbuh dari benih yang bernama Konvensi Tunggal Narkotika PBB. Sudah berapa tahun umur pohon itu? Bayangkan seperti apa ganasnya buah itu? Buahnya lahir dari semangat rasialisme, pembodohan, penipuan, dan keserakahan manusia. ! Wajar sekali kalau Bapak pendiri bangsa kita tidak merestuinya. Pancasila tidak mengenal pembodohan dan penipuan, Pancasila mengenal pencerdasan kehidupan berbangsa. Pancasila tidak mengenal rasialisme, Pancasila mengenal Bhineka Tunggal Ika. Yang terpenting dan utama adalah Pancasila tidak menghamba pada keserakahan, tapi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas sekali bukan? Seluruh UU Narkotika dan jajaran aparat pelaksananya telah menodai kesucian NKRI. ! Perjuangan merebut hak rehabilitasi warga negara pengguna ganja harus dilihat sebagai strategi jangka pendek untuk meloloskan Anda dari pemenjaraan. Perlawanan semacam ini memang terkesan mendukung dilaksanakannya UU Narkotika yang terang sekali mengingkari Pancasila. Di tengah proklamasi perlawanan terhadap UU Narkotika yang ada, LGN justru membuatkan panduan agar warga negara pengguna ganja mengikuti aturan main UU tersebut. Maka dari itu LGN tegaskan sekali lagi, perlawanan merebut hak rehabilitasi yang tertuang dalam UU biadab ini adalah strategi jangka pendek. Strategi yang harus Anda ambil agar dapat merdeka dari pemenjaraan dan lebih leluasa berjuang bersama-sama di udara terbuka. ! Kembali pada fenomena legalisasi ganja yang tengah terjadi di Uruguay dan 2 negara bagian di Amerika, hal ini sebenarnya mengindikasikan perubahan sistem dalam memperlakukan manusia-manusia pengguna ganja. Dahulu manusia seperti ini dianggap kriminal, sekarang secara perlahan-lahan mulai dianggap sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memaknai fenomena ini, kita akan terjerumus dalam tipuan muslihat mereka kembali. ! Beginilah kira-kira muslihat prediksi LGN yang akan mereka mainkan di negara kita. Indikasi pertama sudah kami perlihatkan di awal dimana perusahaan-perusahaan swasta mulai mengambil alih pengelolaan tanaman ganja. Ganja mulai dijual untuk kebutuhan rekreasi warga Amerika, bahkan turis yang berkunjung ke Colorado ataupun


32

Washington juga dapat menikmati fasilitas tersebut. Seiring bertumbuhnya industri rekreasi ganja tersebut, pemerintah Amerika melalui PBB mulai menggodok kebijakan baru yang akan mendukung upaya ekspor budaya rekreasi ganja ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. ! Anda bisa bayangkan kandungan psikoaktif ganja yang terdapat dalam ganjaganja yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila ganja Aceh (Cannabis Sativa) dapat menghasilkan 7% THC, ganja di sana telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga mencapai 36% THC. Jangan Anda kira ganja semacam ini tidak berbahaya, apalagi kalau dipakai oleh warga negara yang masih muda belia. ! Rehabilitasi kemudian lahir sebagai penyeimbang yang akan timbul akibat penggunaan ganja-ganja tersebut. Sekarang kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 mewajibkan warga negara pengguna ganja menjalani rehabilitasi. Warga negara pengguna ganja pasti bingung, apanya yang mau direhabilitasi? Pengguna ganja nusantara hidup baik-baik saja kok! Daripada repotrepot mengurusi rehabilitasi pengguna ganja, mungkin lebih baik mengurusi rehabilitasi aparat penegak hukum yang tidak taat hukum. ! Bagaimanapun juga, Ini hanya prediksi LGN saja. Mudah-mudahan prediksi LGN salah total dan perjuangan kita segera terealisasi sehingga segala hal yang berkaitan dengan upaya pengelolaan tanaman ganja di Indonesia dapat dirumuskan dengan menggunakan nilai dan semangat Pancasila yang akhirnya akan membawa bangsa dan negara Indonesia dalam sebuah kehidupan yang adil, makmur dan sentosa. ! Oleh karena itu, gunakanlah buku panduan ini sebaik mungkin dan jangan berhenti sampai di sini saja. Ayo kita sama-sama berjuang menegakkan nilai dan semangat Pancasila dalam merumuskan UU Pengelolaan Ganja di republik ini karena masa depan kebijakan ganja Indonesia ada di tangan Anda. !


33

Daftar Pustaka

Data BNN”, Jurnal Data P4GN BNN, 2013 Eunike S. Tyas Suci et. Al, Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Napza !d i Jakarta: Sebuah Studi Longitudinal. Jakarta: Atma Jaya, 2010. Roger Roffman & Robert S. Stephens, Cannabis Dependence, Its Nature, Consequences and Treatment. Cambridge University Press, 2006. Simanungkalit, Parasian, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup,2011. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.


34

Bagaimana Cara Gotong Royong Bersama LGN? 1.

Donasi Ebook SABK! Bulan Februari 2014 Divisi Advokasi LGN akan fokus melengkapi segala kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Kami akan melakukan tinjauan ulang dan melakukan edukasi pada warga negara yang sedang menjalani masa persidangan. Selain itu, donasi Anda akan kami pakai sebagai biaya cetak buku SABK yang rencananya terbit awal Maret 2014.

2.

Beli Buku Cetak SABK! Buku cetak SABK! akan beredar di LGNshop mulai Maret 2014.

3.

Daftar Menjadi Relawan #GotongRoyong LGN Donasi Kampanye LGN (SABK!) Bank Mandiri a.n Yayasan Lembaga Penelitian Tanaman Ganja 1640.000.420.424 Bank BCA a.n. Dhira Narayana 2910.407131 Donasi khusus SABK! menggunakan angka unik 86, contoh Rp. 200,086

FACEBOOK : Lingkar Ganja Nusantara dan LGNshop TWITTER : @legalisasiganja dan @lgnshop YOUTUBE : LGNPANCASILA


35

Lampiran Daftar Lembaga Rehabilitasi di Indonesia KUHAP - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Peraturan Kepala BNN No.2 Tahun 2011 - Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pengguna Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415 Tahun 2011 - Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika Peraturan Menteri Sosial RI No.03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Aditif Lainnya Peraturan Menteri Sosial RI No.26 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Aditif Lainnya SEMA No.3 Tahun 2011 - Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika SEMA No.4 Tahun 2010 - Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Surat Kepala BNN - Bukti BNN Tidak Pernah Riset Ganja UU Narkotika No.35 Tahun 2009

Semua kumpulan lampiran di atas dapat Anda download melalui link yang kami kirim via email donatur buku SABK.


eBook Sabk Edisi 1 - Feb 2014

Recommend Documents