PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT Jl. Rumah Sakit Umum No. 12 Telp. (0262) 232720 Fax. (0262) 541327 Garut 44151 Rekening: Bank Jabar Garut, Kelas: B Non Pendidikan, Status : PPK-BLUD Penuh
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT NOMOR :445/19/RSUD/IV/2017 TENTANG DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RSUD dr. SLAMET GARUT DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT,
a.Menimbang a.
b.
b. Mengingat
Bahwa dalam upaya meingkatkan mut pelayanan kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut dan memenuhi standar keselamatan pasiuen di rumah sakit, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) bagi setiap pasien yang mendapat pelayanan di RSUD dr. Slamet Garut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Slaamet Garut tentang Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSUD dr. Slamet Garut.
1. Undang-Undang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Kesehatan; 3. Undang-Undang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Tenaga Kesehatan;
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Nomor 36 tahun 2014 tentang
b. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/III/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;Memperhatikan : Pertimbangan Direktur RSUD dr. Slamet Garut
KESATU
:
Setiap pasien di RSUD dr. Slamet Garut berhak mendapat kan pelayanan dari seorang DPJP
KEDUA
:
DPJP merupakan dokter yang memiliki SIP ( Surat IjinPraktek ) RSUD dr Slamet
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Panduan mengenai kebijakan DPJP sebagaimana dijelaskan padalampiran surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT TENTANGDOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RSUD dr. SLAMET GARUT.
KESATU KEDUA
: Setiap pasien di RSUD dr. Slamet Garut berhak mendapat pelayanan dari seorang DPJP. : DPJP merupakan dokter yang memiliki SIP ( Surat Ijin Praktek )di RSUD dr.Slamet
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SLAMET GARUT TENTANGDOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RSUD dr. SLAMET GARUT.
KESATU
: Setiap pasien di RSUD dr. Slamet Garut berhak mendapat pelayanan dari seorang DPJP. : DPJP merupakan dokter yang memiliki SIP ( Surat Ijin Praktek )di RSUD dr.Slamet Garut. : Panduan mengenai kebijakan DPJP sebagaimana dijelaskan pada lampiran sur keputusan ini.
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Garut Pada tanggal : 19 April 2017 DIREKTUR ,
dr.Maskut Farid,MM Pembina TK.I NIP.19670625 198803 1 004
Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 445/19/RSUD/IV/2017 Tanggal : 19 April 2017 Tentang : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di RSUD dr. Slamet Garut
PANDUAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) I.
PENDAHULUAN
Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 445/19/RSUD/IV/2017 Tanggal : 19 April 2017 Tentang : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di RSUD dr. Slamet Garut
PANDUAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) I.
PENDAHULUAN Rumah Sakit adalah institusi tempat memberikan pelayan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin te{adi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena keselamatan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit maka untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Selanjutnya kerjasama tim merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan komunikasi yang baik. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sangat besar dan sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal dan ditentukan oleh dokter.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Sebagai acuan pelaksanaan tentang dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menjelaskan tata cara operasional dari konsep dan kebjakan DPJP di RSUD dr. Slamet Garut. 2. Tujuan a. Adanya pedoman bagi seluruh staf rumah sakit (baik medis, keperawatan maupun penunjang) dalam menerapkan pola operasional DPJP, sehingga terjadi persamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan. b. Pengelolaan asuhan medis pasien oleh DPJP terlaksana dengan baik sesuai kebijakan dan SPM, SOP dan standar keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Kemenkes dan Komisi Nasional Keselamatan Pasien.
III.
PENGERTIAN
1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien di RSUD dr. Slamet Garut (apabila pasien hanya perlu asuhan medis dari 1 orang dokter). 2. DPJP utama adalah dokter koordinator yang memimpin proses pengelolaan asuhan medis bagl pasien yang harus dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter. 3. DPJP tambahan adalah dokter yang ikut memberikan asuhan medis pada seorang pasien, yang oleh karena kompleksitas penyakitnya memerlukan perawatan bersama oleh lebih dari 1 orang dokter. IV.
PERTIMBANGAN UMUM 1. Untuk mempertahankan kontinuitas perawatan selama pasien dirawat di rumah sakit, harus ada seseorang yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan kontinuitas seluruh fase pelayanan. 2. DPJP harus teridentifikasi di dalam rekam medis pasien dart terlibat dalam seluruh fase pelayanan. 3. DPJP harus merupakan staff medis aktif RSUD dr. Slamet Garut, memiliki STR dan SIP bekerja RSUD dr. Slamet Garut dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. DPJP bertanggung jawab terhadap kelangsungan, koordinasi pelayanan dan kepuasan pasien, kualitas dan hasil akhir perawatan pasien. 5. DPJP harus berkoordinasi, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan bidang kedokteran lain. 6. Rumah sakit harus mengatur proses pemindahan tanggung jawab dari DPJP satu ke DPJP lainnya saat hari libur, cuti atau periode dimana DPJP tidak berada ditempat. 7. Rumah sakit harus mengidentifikasi konsultan, spesialis on-call atau staf medis lain yang ditunjuk sebagai penanggungjawab. 8. Pengalihan tanggung jawab antar DPJP harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien. 9. Pengalihan perawatan pasien dari perawatan satu ke perawatan lain dibarengi dengan pengalihan DPJP. V.
HAK DAN KEWAJIBAN DPJP 1. Hak DPJP a. Mengelola asuhan medis seorang pasien secara mandiri dan otonom, yang mengacu pada standar pelayanan medis rumah sakit, secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi. b. Melakukan konsultasi dengan disiplin ilmu lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama demi kesembuhan pasien.
2. Kewajiban DPJP a. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dll. b. Memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, baik tentang pengobatan, prosedur maupun kemungkinan hasil yang tidak diharapkan. c. Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibarnya terhadap dokter dan rumah sakit, yang dicatat dalam berkas rekam medis. d. DPJP berkewajiban memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atas hal-hal yang tidak/belum dimengerti.
VI.
HAK DAN KEWAJIBAN DPJP UTAMA 1. Hak DPJP Utama a. Melakukan koordinasi proses asuhan medis pasien dengan DPJP yang terlibat. b. Melakukan seleksi dan mengefisienkan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien. c. Melakukan seleksi dan mengefisienkan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien. Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila a. dianggap perannya tidak dibutuhkan lagi. 2. Kewajiban DPJP Utama a. Memberikan penjelasan medis kepada keluarga mengenai kemajuan atau kondisi pasien. b. Mengisi resume rekam medis pasien. c. Menjawab pertanyaan pihak ketiga mengenai kondisi pasien.
VII.
POLA OPERASIONAL DPJP 1. Setiap pasien yang berobat di RSUD dr. Slamet Garut harus memiliki DPJP. 2. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama kali pasien masuk rumah sakit (baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap) dengan mempergunakan cap stempel pada berkas rekam medis pasien. 3. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJP nya adalah dokter klinik terkait.
VIII. KLARIFIKASI DPJP DI RUANG RAWAT 1. Apabila dari IGD maupun rawat jalan DPJP belum ditentukan, maka petugas ruangan wajib segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut.
2. Apabila pasien dirawat bersama petugas ruangan melakukan klarifikasi siapa DPJP utama dan tambahannya. IX.
PENENTUAN DPJP BAGI PASIEN BARU DI RUANGAN 1. Pengaturan penetapan DPJP dapat berdasarkan : a. Jadwal Dokter spesialis jaga di IGD atau ruangan Dokter spesialis jaga hari itu menjadi DPJP dari semua pasien masuk pada hari tersebut, kecuali kasus dengan surat rujukan. b. Surat rujukan langsung kepada dokter spesialis Dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien tersebut, kecuali dokter yang dituju berhalangan, maka dialihkan ke dokter spesialis jaga hari itu. c. Atas permintaan pasien atau keluarga Pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter spesialis untuk menjadi DPJP nya sepanjang sesuai dengan disiplin ilmunya. Apabila penyakit yang diderita pasien tidak sesuai dengan disiplin dokter dimaksud, maka diberi penjelasan kepada pasien atau keluarga, dan bila pasien atau keluarga tetap pada pendirinnya maka dokter spesialis yang dituju yang akan mengkonsulkan kepada disiplin yang sesuai. d. Hasil rapat komite medik pada kasus tertentu Pada kasus yang sangat kompleks atau sangat spesifik maka penentuan DPJP berdasarkan rapat komite medik. 2. Rawat bersama a. Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang/disiplin ilmu kedokteran yang dimilikinya dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multi disiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama. b. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin ilmu lain sesuai kebutuhan. c. Segera ditentukan siapa yang menjadi DPJP utama dengan beberapa cara antara lain; Penyakit yang terberat, atau penyakit yang memerlukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien. Dalam hal rawat bersama harus ada pertemuan bersama antara DPJP yang mengelola pasien dan keputusan rapat dicatat dalam berkas rekam medis. 3. Perubahan DPJP Utama a. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelay€rnan, DPJP utama dapat mengalihkan tanggungiawabnya sebgai DPJP dengan pertimbangan seperti diatas atau atas keinginan pasien/keluarga atau keputusan komite medik. b. Perubahan DPJP utama ini harus dicatat dalam berkas rekam medis dan ditentukan sejak kapan berlakunya.
X.
DPJP DI KAMAR OPERASI 1. DPJP utama di kamar operasi dokter operator yang melakukan operasi dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pembedahan, sedangkan dokter anestesi sebagai DPJP tambahan. 2. DPJP utama dan DPJP tambahan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti SPO masing-masing, akan tetapi semua harus mengikuti prosedur save surgery check list (sign in, time out dan sign out) serta dicatat da lam berkas rekam medis.
XI. 1. 2. 3. 4.
PENGALIHAN DPJP DI INSTALASI GAWAT DARURAT Saat pasien berada di ruang triage IGD, yang bertindak selaku DPJP adalah dokter jaga IGD saat itu. Apabila pasien masuk ke ruang resusitasi, yang bertindak sebagai DPJP adalah dokter spesialis anestesi jaga. Saat pasien berpindah ke ruang transit atau observassi, yang bertindak selaku DPJP adalah dokter spesialis jaga. Pada pelayanan di instalasi gawat darurat, dalam memenuhi respons time yang adekuat dan demi keselamatan pasien, maka apabila dokter spesialis jaga tidak
dapat dihubungi dapat dilakukan pengalihan DPJP kepada dokter spesialis jaga lain yang dapat segera dihubungi. 5. Apabila pasien IGD tidak dirawat atau tidak dikonsulkan ke dokter spesialis, maka DPJP nya adalah dokter jaga IGD. XII. KOORDINASI DAN TRANSFER INFORMASI ANTAR DPJP 1. Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada SPM dan standar keselamatan pasien. 2. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis. 3. Apabila secara tertulis dianggap belum optimal maka harus dilakukan koordinasi langsung, dengan komunikasi pribadi atau pertemuan /rapat formal. 4. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam satu departemen/SMF dapat ditulis dalam berkas rekam medis, tetapi antar departemen/SMF yang berbeda harus menggunakan formulir khusus/ lembar konsultasi 5. Konsultasi dapat bersifat biasa atau segera/cito 6. Dalam keadaan emergensi seperti konsul diatas meja operasi, lemba r konsultasi dapat menyusul kemudian 7. Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada dokt er spesialis jaga dapat dilakukan pertelepon yang kemudian ditulis dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga. XIII. MONITORING DAN KEPATUHAN STAF MEDIS 1. Staf medis harus terbiasa dan mematuhi kebijakan tentang dokter penanggung jawab pelayanan di RSUD dr. Slamet Garut 2. Para kepala instalasi, unit kerja, manajer on dut y dan case manajer bertanggung j awab untuk memastikan kepatuhan pada pedoman ini.
