PERJANJIAN KERJASAMA JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN DILOKASI RS.DR.H. KOESNADI ANTARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PT. MASTER PARKING INDONESIA (SOS PARKING) (di isi oleh team legal) Perjanjian kerjasama ini (disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2014, oleh dan antara : 1. BADAN LAYANAN UMUM DAREAH dalam hal ini diwakili oleh DR. AGUS SUWARDJITO,M.Kes selaku DIREKTUR UTAMA, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BADAN LAYANAN UMUM DAREAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. PT. MASTER PARKING INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dan berkantor pusat di Jalan Letjen S. Parman kav. 12, Gedung Wisma Slipi lantai 15 Jakarta 11480, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh HERMAN JULIANTO dalam jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. MASTER PARKING INDONESIA, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama didalam Perjanjian ini akan disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : 1. Pihak Pertama merupakan pemilik dan/atau pengelola RS.DR.H. KOESNADI yang sah dan memerlukan kerjasama dengan perusahaan jasa pengelolaan perparkiran khusus untuk mengadakan jasa pengelolaan parkir di area parkir RS.DR.H. KOESNADI ,Jalan Ahmad Yani No. 2, Sukabumi yang untuk selanjutnya disebut LOKASI PARKIR. 2. Pihak Kedua adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berusaha dan memiliki ijin dalam bidang jasa pengelola perparkiran dan jasa pengantar kendaraan (Valet Parking). 3. Pihak Pertama dalam hal ini bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua, sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan pengetahuannya dalam menjalankan dan melaksanakan pengelolaan PERPARKIRAN dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuan dan
kesepakatannya serta menyanggupi untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini “Para Pihak” telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut : PASAL 1 PENGERTIAN 1. Semua pengertian dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan pengertian yang berlaku secara umum, kecuali secara tegas dinyatakan lain dan memiliki arti tersendiri dalam pencantumannya. 2. Para Pihak sepakat bahwa istilah-istilah dibawah ini memiliki pengertian sesuai dengan pengertiannya, yaitu : a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan lahan parkir di RS.DR.H. KOESNADI, berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan lampiran-lampiran yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik secara di bawah tangan maupun dihadapan notaris. b. Pengelolaan Parkir adalah Lokasi Parkir yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan pelaksanaan operasional sehari-hari yang meliputi pengelolaan pendapatan parkir, sumber daya manusia, biaya-biaya operasional dan pelaksananaan kegiatan di lapangan. c. Lokasi parkir adalah keseluruhan lahan yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan yang diberdayakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan umum, yang merupakan seluruh fasilitas parkir yang ada pada lahan parkir meliputi tempat-tampat dan/atau area yang dimiliki oleh Pihak Pertama. d. Petugas Parkir adalah karyawan Pihak Kedua yang ditugaskan di Lokasi parkir. e. Hari Kerja adalah hari-hari diluar hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait. f. Hari Kalender adalah perhitungan hari berdasarkan kalender. g. Jam Kerja adalah waktu kerja normatif yaitu 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu, atau disesuaikan dengan jam kerja di Lokasi Kerja. h. Renumerasi adalah sistem kerjasama yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian ini. i. Pembiayaan Pengelolaan Perparkiran adalah keseluruhan biaya termasuk investasi selama Masa Perjanjian yang digantikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan awalnya ditanggung oleh Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 butir d
dalam perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan dan pengoperasian Area Parkir. j. Investasi Asset adalah Keseluruhan kebutuhan untuk peralatan parkir yang disiapkan oleh Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua yang dipergunakan di Area Parkir Pihak Pertama. 3. Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini, hanya memudahkan penyusunan dan pengidentifikasian.
digunakan untuk
PASAL 2 POKOK PERJANJIAN 1
Pihak Pertama sepakat dan bersedia untuk menyerahkan Pengelolaan Perparkiran di Lokasi Parkir kepada Pihak Kedua yang dengan ini sepakat dan sanggup untuk menerima penyerahan pengelolaan perparkiran tersebut.
2
Pihak Kedua sepakat dan menyanggupi penunjukan pengelolaan perparkiran di Lokasi Parkir ini dengan menyediakan Tenaga Kerja, perlengkapan pendukung serta komponen-komponen lain sebagaimana yang telah disetujui oleh Para Pihak seperti tertuang dalam lampiran – lampiran dari perjanjian ini. PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 ( Lima ) tahun, dimulai sejak 01 Mei 2014, dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2019. 2. Pemberitahuan perpanjangan atau tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak maka Perjanjian ini diperpanjangan dengan sendirinya untuk periode tahun berikutnya. PASAL 4 RENUMERASI DAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN. 1. Renumerasi pengelolaan perparkiran dalam Perjanjian ini adalah berdasarkan struktur “Sistem Revenue Sharing” dengan perincian sebagai berikut: RS.DR.H. KOESNADI SOS Parking
: 10 % : 90 %
Bunga Investasi Diperhitungkan sebesar 7%. a. Seluruh pendapatan parkir akan disetorkan ke rekening Pihak Kedua setiap hari kerja dan akan diperhitungkan setiap bulannya setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
b. Anggaran biaya operasional bulanan yang telah disetujui bersama pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk pengelolaan perparkiran di LOKASI PARKIR adalah sebesar Rp. 24.004.511,- ( Dua Puluh Empat Juta Empat Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah ) di luar PPN, dan PPH 23 Final dengan perincian sebagai berikut : 1. 2. 4.
Biaya SDM Biaya Operasional Rutin Biaya Amortisasi Investasi
Rp. 10.287.000,Rp. 3.872.000,Rp. 5.918.811,-
d. Biaya Ticket & Struck Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c angka 3 Perjanjian ini merupakan Variable Cost, oleh karenanya merupakan biaya tidak tetap dan berfluktuasi tergantung kepada kondisi mobilitas dan operasional perparkiran di Lokasi Parkir. e. Atas anggaran biaya operasional bulanan sebagaimana yang telah disetujui Para Pihak dan telah dituangkan dan dirinci dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c Perjanjian ini belum termasuk pajak-pajak oleh karenanya Para Pihak setuju dan sepakat atas biaya operasional bulanan tersebut akan ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. f. Besarnya biaya operasional bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c Perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang Upah Minimum Propinsi termasuk namun tidak terbatas pada komponen upah lainnya seperti Jamsostek dan Tunjangan Hari Raya (THR). g. Seluruh biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c dalam Perjanjian ini, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. h. Untuk pertama kali Pihak Kedua akan menyediakan peralatan dan atau perlengkapan yang dikategorikan sebagai asset di Lokasi Parkir,atas
asset tersebut Pihak Kedua akan melakukan penyusutan ( amortisasi ) yang akan dimulai pada bulan pertama Perjanjian dengan beban biaya selama 5 ( lima ) Tahun atau 60 ( enam puluh ) Bulan. i. Setelah Pihak Kedua selesai melaksanakan penyusutan ( amortisasi ) atas asset yang telah disediakan sebelumnya dengan jadwal penyusutan ( amortisasi ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf h perjanjian ini,maka asset tersebut akan menjadi milik Pihak Pertama. 2.
Pihak Kedua bertanggungjawab atas pengumpulan seluruh pendapatan perparkiran dari pengelolaan perparkiran di lokasi parkir dengan kategori di bawah ini: a. PARKIR MOBIL SEDAN DAN UMUM, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil sedan atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir, selain kendaraan stiker kendaraan berlangganan mobil atau stiker Komplimentari mobil. b. MOBIL BOX UMUM, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil box yang masuk ke lokasi parkir, selain stiker berlangganan mobil box atau stiker komplimentari mobil box. c. PARKIR MOTOR UMUM, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan motor yang masuk ke lokasi parkir, selain stiker berlangganan motor atau stiker komplimentari motor. d. STIKER BERLANGGANAN MOBIL SEDAN DAN UMUM, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk mobil sedan atau sejenisnya yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh di muka. e. STIKER BERLANGGANAN MOBIL BOX, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk mobil box yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh di muka. f. STIKER BERLANGGANAN MOTOR, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk motor yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh di muka.
3. Operasional perparkiran pada lokasi parkir akan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti yang terlampir dalam lampiran B perjanjian ini . a. Tarif parkir yang akan diberlakukan akan ditetapkan pada tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu:
I. TARIF PARKIR 1. MOBIL 2. MOTOR 3. BOX/TRUCK II.
: Rp. 2.000,- /flat : Rp. 1.000,- /flat : Rp. 2.500,- /flat
TARIF BERLANGGANAN 1. MOBIL : Rp. 45.000/Bulan 2. MOTOR : Rp. 25.000/Bulan
b. Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a Perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan dengan perkembangan Lokasi Parkir dan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengelolaan perparkiran dan turutan-turutannya. c. Pemberlakuan tarif parkir yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua di Lokasi Parkir Pihak Pertama, harus melalui persetujuan dari Pihak Pertama. d. Parkir Gratis/Komplimentari akan dikeluarkan oleh Pihak Kedua dengan persetujuan Pihak Pertama.
PASAL 5 INVESTASI ASSET LOKASI PARKIR 1. Pihak Pertama akan melakukan investasi atas sejumlah asset Rp. 263.058.250,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) yang pembiayaannya akan dilakukan dengan sistem angsuran oleh Pihak Pertama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Perjanjian ini. 2. Jika nanti pada waktunya dikemudian hari Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan penambahan nilai investasi yang telah dilakukan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, maka atas biaya penambahan nilai investasi tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama. PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab kepada Pihak Pertama untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini yaitu meliputi :
1. Memberikan Konsultasi, design, pengadaan rambu-rambu penunjuk arah, pengaturan arus kendaraan, system komputerisasi SPAS dengan double password (untuk control dari Pihak Pertama) serta peningkatan estetika lokasi perparkiran. Hal tersebut juga mencakup: - Analisa arus kendaraan baik pada saat ramai maupun pada saat sepi; - Membuat dan menggambar ulang sistem arus kendaraan yang ada (apabila diperlukan) untuk menghindari kemacetan, penyempitan arus kendaraan (bottle neck) atau arus kendaraan yang tidak normal; - Mempersiapkan buku panduan rambu-rambu lengkap dengan spesifikasi dan lokasi penempatan rambu-rambu tersebut; - Spesifikasi program estetika (visual) untuk lokasi perparkiran; - Penyediaan Pos Parkir Keluar untuk kendaraan mobil - Penyediaan Pos Parkir Masuk dan Keluar untuk kendaran motor 2. Merekrut, melatih, penyediaan seragam kerja, penyusunan jadwal kerja, supervisi, pengawasan dan administrasi gaji. Secara terperinci berikut ini adalah karyawan – karyawan yang dibutuhkan di lokasi parkir , yaitu :
- Booth Operator - Supervisor
: 6 (enam) orang : 1 (satu) orang
Seluruh biaya atas Tenaga Kerja dengan komposisi dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini berikut tunjangan kesejahteraannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anggaran biaya operasional, karenanya jika baik sekarang maupun nanti pada waktunya dikemudian karena salah satu sebab diantaranya meningkatkan volume kendaraan di Lokasi Parkir Para Pihak setuju dan sepakat untuk menambah jumlah Tenaga Kerja, maka Para Pihak akan meninjau ulang anggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c Perjanjian ini disesuaikan dengan jumlah penambahan Tenaga Kerja sesuai dengan komposisi dan jabatan masing-masing. 3. Apabila terjadi adanya penambahan tenaga kerja diatas jumlah tenaga kerja yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 6 ayat 2 dalam Perjanjian ini dan atau adanya kenaikan UMP DKI Jakarta,maka selisih biaya akan ditambahkan kedalam biaya operasional setiap bulan atas persetujuan Pihak Pertama. 4. Penyediaan sistem yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan seharihari di Lokasi Parkir selama Jangka Waktu Perjanjian ini meliputi: -
Pengaturan arus kendaraan di dalam Lokasi Parkir;
-
Pengaturan/pengelolan seluruh sistem operasional beserta peraturanperaturan lainnya: Pengaturan tenaga kerja; Peningkatan sistem operasional perparkiran (setiap saat); Berhubungan dengan instansi Pemerintah, berkenaan dengan masalah pajak, peraturan-peraturan serta ijin-ijin dan sebagainya; Hubungan yang berkelanjutan dengan Pihak Pertama berkenaan dengan masalah operasional ataupun pemeliharaan yang berhubungan dengan perparkiran yang mungkin membutuhkan keterlibatan dan atau bantuan Pihak Pertama untuk mengatasinya.
5. Pembayaran biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan dan operasional Lokasi Parkir di bawah ini : -
-
Gaji, kesejahteraan, dan biaya-biaya lain yang menyangkut Tenaga Kerja Pihak Kedua; Keperluan system komputerisasi parkir, seperti : Kartu, Karcis, Ticket, Sticker, Pita Printer, dan lain sebagianya; Perlengkapan alat tulis kantor; Pemeliharaan Asset di Lokasi Parkir; Biaya yang akan dikenakan berkaitan dengan penggantian komponen suku cadang perangkat yang digunakan (Hardware) jika rusak dan setelah melewati masa garansi dari perangkat tersebut. proses penggantian tersebut akan di informasikan ke Pihak Pertama. Biaya Pemakaian Telephone.
6. Mengurus dan melengkapi seluruh ijin-ijin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pengelolaan perparkiran di Lokasi Parkir yang ditunjuk dalam Perjanjian ini.
PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pihak Pertama bertanggung jawab atas hal-hal berikut yang berhubungan dengan operasional di Lokasi Parkir yang meliputi : 1. Penyediaan fasilitas utama yaitu Lokasi Parkir dan fasilitas lain yang merupakan fasilitas pendukung, yang meliputi : - Penyediaan saluran listrik untuk Lokasi Parkir berikut biaya pengadaannya; - Saluran air dan sistem pembuangan air; - Ruang kerja bagi karyawan Pihak Kedua; - Penyediaan fasilitas telephone sebagai sarana komunikasi (1 line Telephone); - Fasilitas umum untuk Karyawan Pihak Kedua (kamar mandi/toilet, ruang ganti locker), sesuai dengan kebutuhan;
-
Ruang penyimpanan peralatan parkir (gudang), sesuai dengan yang diperlukan.
2. Memberikan informasi kepada Pihak Kedua mengenai kebijaksanaan yang menyangkut Lokasi Parkir yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga Pihak Kedua dapat mengelolanya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan operasional serta kualitas standar mutu yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. 3. Apabila Pihak Pertama berkehendak untuk mengadakan perubahan fisik terhadap Lokasi Parkir, maka Pihak Pertama akan memberitahukannya terlebih dahulu kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. PASAL 8 PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Bila terjadi perubahan atas Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Daerah setempat yang menyangkut perparkiran, antara lain adanya kenaikan kontribusi perparkiran, penetapan perpajakan baru dan/atau segala biaya yang dikenakan terhadap usaha jasa Pengelolaan Perparkiran, dan/atau segala kewajiban keuangan lainnya, dan perubahan ketentuan tentang ketenagakerjaan termasuk UMP (Upah Minimum Propinsi )maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait dengan adanya perubahan peraturan tersebut akan ditinjau kembali atau disesuaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan situasi pada saat itu.
PASAL 9 PELANGGARAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. Perjanjian ini berakhir demi hukum sesuai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini. 2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri Perjanjian ini, Jika : : a) Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini setelah diberikan waktu dan surat peringatan seperti tertuang dalam Pasal 9 ayat 3 Perjanjian ini.
b) Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau c) Salah satu pihak dari Para Pihak dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau pailit atau dimohonkan pailit; dan/atau d) Ijin usaha atau ijin-ijin lain yang penting yang dimiliki oleh salah satu pihak dari Para Pihak dibatalkan atau dicabut oleh pihak berwenang. 3.
Apabila salah satu pihak dari Para Pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melanggar akan memberikan peringatan kepada pihak yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan memberikan jangka waktu untuk melakukan perbaikan, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak yang melanggar masih melakukan pelanggaran yang sama maka kepadanya dapat diberikan peringatan I, II dan III dengan jarak waktu masing – masing 1 (satu) bulan, dan jika masih terjadi pelanggaran tersebut maka Pihak yang tidak melanggar atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan berlaku sejak diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.
4.
Apabila Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian ini atau karena sebab lain, maka segala hak dan kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan Perjanjian ini tetap berlaku hingga dipenuhinya atau dilaksanakannya hak atau kewajiban tersebut.
5.
Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum perdata.
PASAL 10 PENYERAHAN LOKASI PERPARKIRAN Pada saat berakhirnya Perjanjian ini yang dikarenakan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ataupun karena pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menyerahkan Lokasi Parkir dalam keadaan baik dan bersih kepada Pihak Pertama tetapi tidak akan
mengganti barang-barang yang aus karena waktu, pemakaian dan sifat bahannya kecuali Software SPAS menjadi Hak Milik Exclusive Pihak Ked PASAL 11 FORCE MAJEURE 1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian yang tidak dapat dituntut, seperti gempa bumi, taufan, kebakaran di luar kelalaian Para Pihak, ledakan, sabotase, kerusuhan, dan huru-hara. 2. Apabila terjadi kejadian yang sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat 1 di atas yang mengakibatkan kerusakan Lokasi Parkir dan harus dilakukan perbaikan oleh Pihak Pertama, maka Jangka Waktu selama perbaikan akan diperhitungkan dengan sisa Jangka Waktu Perjanjian. PASAL 12 KETENTUAN TERHADAP TUNTUTAN 1. Pihak Pertama menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan-tuntutan atau gangguan-gangguan dari Pihak Ketiga yang menyatakan mempunyai hak atas pengelolaan area Lokasi Parkir. 2. Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama beserta karyawannya dari segala tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang/kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua beserta karyawannya dari segala tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang/kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan Pihak Pertama.
PASAL 13 ASURANSI PARKIR 1. Pihak Kedua telah mengasuransikan Lokasi Parkir milik Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga yaitu suatu badan perseroan terbatas yang khusus untuk menangani asuransi parkir (Total Loss Only / TLO).
2. Kehilangan kendaraan pengujung yang telah masuk di lokasi parkir Pihak Pertama harus ada pembuktian dari pemilik kendaraan yang hilang atau pengunjung tersebut yang dapat membuktikan bahwa terjadi kelalaian oleh karyawan dari Pihak Kedua. 3. Segala bentuk kehilangan kendaraan yang terjadi di loksasi parkir akibat kelalaian karyawan Pihak Kedua merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan kehilangan tersebut harus ada keputusan dari pengadilan yang memutuskan bahwa karyawan Pihak Kedua telah lalai untuk menjalankan tugas di lapangan. PASAL 14 PERPAJAKAN 1. Besarnya kontribusi dan atau pajak perparkiran apapun terhadap Pendapatan Perparkiran selama jangka waktu perjanjian ini adalah merupakan tanggungjawab kedua belah Pihak, apabila di kemudian hari timbul penerapan peraturan perpajakan baru seperti yang disebutkan dalam Pasal 8, maka pasal-pasal yang berhubungan dengan Perpajakan tersebut akan ditinjau, disesuaikan dan direvisi dengan situasi dan kondisi pada saat itu. 2. Sehubungan dengan Pendapatan Bagi Hasil sesuai Perjanjian ini, Para Pihak Menyetujui untuk mematuhi / menjalankan ketentuan Perpajakan sesuai Peraturan Perpajakan dari waktu ke waktu. PASAL 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN 1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan orang yang berhak dan berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing perseroan. 2. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini. 3. Para Pihak menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 4. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan Para Pihak baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan memuat seluruh kesepakatan Para Pihak tentang kerjasama penyediaan jasa tenaga kerja di lokasi pekerjaan,
dan Perjanjian ini hanya dapat dirubah dengan kesepakatan tertulis oleh dan antara Para Pihak.
PASAL 16 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan, termasuk perubahan pemegang saham maupun pengurus Para Pihak, tagihan, dokumen dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan memberitahukan kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut: a.
Nama Alamat Telephone Fax. Up. Jabatan
b.
: BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Rumah Sakit Umum “DR.H.Koesnadi” : Jalan Pierre Tendean No 3 ,Badean Bondowoso,Jawa Timur -68214 : 0332-421974 : 0332-422311 : DR. AGUS SUWARDJITO,M.Kes : DIREKTUR
Nama Alamat Telephone Fax Up. Jabatan
: : : :
: PT. MASTER PARKING INDONESIA : Jalan Letnan Jendral S.Parman Kavling 12 Gedung Wisma Slipi lantai 15 Jakarta 11480 021 – 530 7310 021 – 530 7312 HERMAN JULIANTO DIREKTUR
Atau kepada alamat lain atau nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh masing-masing pihak kepada lainnya dengan cara sebagaimana disebutkan di atas.
PASAL 17 LAIN LAIN
1. Apabila pada suatu saat ada perubahan terhadap fungsi pengelolaan perparkiran dan perjanjian ini tidak mencakup semua rincian maka kedua belah pihak membuat perjanjian ini dengan niat baik (“Good Faith“) dan kedua belah pihak menyadari kewajibannya masing-masing dan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai pengelolaan area parkir di lokasi pihak pertama secara maksimal dalam hal efisiensi dan kualitas. 2. Perjanjian-perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggalnya pengurus, perubahan susunan pengurus dan pemegang saham salah satu pihak atau karena pailitnya salah satu Pihak. 3. Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum), atau perjanjian pembaruannya/perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. 4. Seluruh amandemen atas Perjanjian ini dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya tidak berlaku, apabila tidak dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
5. Bilamana karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrasi atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian Kerjasama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak setuju untuk mengganti ketentuan-ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. 6. Jika satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan berpengaruh atau terganggu karenanya. 7. Semua surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran yang disebutkan dan turut disertakan dalam Perjanjian ini atau lampiranlampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat pada waktunya nanti dikemudian hari oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan tanpa adanya surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut maka Perjanjian ini tidak akan dibuat.
8. Jika terdapat perbedaan/pertentangan penafsiran antara ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum-addendum dan dokumen-dokumen lain, maka Para Pihak dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini. PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DOMISILI HUKUM DAN PILIHAN HUKUM 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang dilandasi dengan itikad baik. 2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran atas Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Namun jika melalui cara penyelesaian dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Perjanjian ini tidak diperoleh kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 4. Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya dibuat dan diinterpretasikan serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Demikianlah Perjanjian ini dibuat agar terikat secara hukum maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing berbunyi sama dan mengikat Para Pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA RS.DR.H KOESNADI INDONESIA
PIHAK KEDUA PT.MASTER
PARKING
( SOS PARKING )
DR. AGUS SUWARDJITO,M.Kes JULIANTO
HERMAN
Direktur Utama
Direktur Utama
LAMPIRAN A PERINCIAN LOKASI PARKIR Pengelolaan
perparkiran
di
RS.DR.H
KOESNADI
adalah
sebesar
Rp.
20.077.821,- (Dua Puluh Juta Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Biaya operasional tetap : 1. Biaya SDM
: Rp.10.287.000,-
2. Biaya Operasional
: Rp.3.872.010,-
-
Uniform
: Rp.210.000,-
-
Beban telepon
: Rp.150.000,-
-
Air minum petugas
: Rp.130.000,-
-
ATK, Foto copy,Pita Printer
: Rp.250.000,-
-
Maintenance System
: Rp.250.000,-
-
Asuransi
-
Audit dan Penyeliaan
-
System License
: Rp.750.000,: Rp.250.000,: Rp.1.000.000-
3. Biaya Amortisasi Investasi
: Rp. 5.918.811,- / per bulan
LAMPIRAN B Tarif parkir yang akan diberlakukan di RS. DR.H. KOESNADI akan ditetapkan pada tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu: I.TARIF PARKIR 4. MOBIL 5. MOTOR 6. BOX/TRUCK II.
: Rp. 2.000,- /flat : Rp. 1.000,- /flat : Rp. 2.500,- /flat
TARIF BERLANGGANAN 1. MOBIL : Rp. 45.000/Bulan 2. MOTOR : Rp. 25.000/Bulan
LAMPIRAN C PERINCIAN INVESTASI ASSET DILOKASI PARKIR N o 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Peralatan
Peral Sistem Equipment Computer Server Computer Pos - Exit Computer Adminitrasi Computer Monitoring Management Printer TMU 220 B Auto Cutter Printer LX 310 ++ ( Administrasi ) UPS + Power Bank Barcode Reader Parking Equipment Booth Parking – Pos Exit + Rambu Tarif CCTV Exit Mobil Rambu Welcome 120 cm x 85 cm ( 2 Sisi ) Rambu Tarif 60 cm x 120 cm Rambu informasiPaket Traffic Cone Stick Cone Rantai Plastik Barrier Gate Manless Tools Office Equipment Meja Kerja ½ Biro Kursi Kerja Kursi Plastik Filling Cabinet Ac Brankas White Board Locker Pakaian
9 1 0 1 2 3
Alat Komunikasi Handy Talkie Supporting Jaringan Project & Ect Mobillisasi
LAMPIRAN D KOMPOSISI TENAGA KERJA
Pihak Kedua setuju dalam rangka melaksanakan pekerjaan akan menyediakan Tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan di Lokasi Pekerjaan dengan jumlah sebanyak 11 (Sebelas) orang dan komposisi yang diatur dan atau disepakati sebagai berikut : a. Booth Operator b. Supervisor
: 6 (enam) orang : 1 (satu) orang
Jumlah dan komposisi Tenaga Kerja ini setiap waktu dapat ditinjau ulang sesuai dengan tingkat kebutuhan Pihak Pertama dan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
