DRAFT ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI KARYAWAN HUSADA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Ketentuan Umum Secara umum, kebijakan perkoperasian ini berlaku ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dan ketentuan dalam BAB IV Syarat Keanggotaan Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Husada RSD Kol. Abundjani Bangko. Pasal 2 Kriteria Anggota 1.
2.
3. 4. 5.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. PNS PNS yang yang bekerj bekerja a di RSD RSD Kol Abundj Abundjani ani Bangk Bangko o dan gajiny gajinya a dibaya dibayarka rkan n oleh oleh bendaharawan gaji RSD Kol Abundjani Bangko. b. PNS yang pernah bekerja di RSD Kol Abundjani Bangko dan telah menjadi anggota pada pada saat saat di mutas mutasii minima minimall 3 (tiga) (tiga) tahun tahun dan memenu memenuhi hi kewaji kewajiban ban sebag sebagai ai anggota dengan surat pernyataan. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) a. CPNS yang bekerja di RSD Kol Abundjani Bangko dan gajinya dibayarkan oleh bendaharan gaji RSD Kol Abundjani Bangko. b. CPNS yang pernah bekerja di RSD Kol Abundjani Bangko dan telah menjadi anggota pada pada saat saat di mutas mutasii minima minimall 3 (tiga) (tiga) tahun tahun dan memenu memenuhi hi kewaji kewajiban ban sebag sebagai ai anggota dengan surat pernyataan. Pegawai Tidak Tetap Pegawai Honor Daerah Tenaga Kerja Sukarela Pasal 3 Syarat Menjadi Anggota
Untuk menjadi anggota Koperasi selain memenuhi kriteria pada pasal 2 Anggaran Rumah Tangga ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pegawa Pegawaii Ne Neger gerii Sipil/ Sipil/Cal Calon on Pegaw Pegawai ai Neger Negerii Sipil/ Sipil/Peg Pegaw awai ai Tidak Tidak Tetap/ Tetap/Peg Pegawa awaii Honor Honor Daera Daerah h yang yang gaji/ gaji/hon honorn ornya ya dibay dibayark arkan an oleh oleh bendah bendahar arawa awan n gaji gaji RSD RSD Kol Abundjani Bangko dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya telah bekerja selama 3 (tiga) bulan. 2. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan RAT dan ketentuan ketentuan Koperasi lainnya. 3. Sanggup dan bersedia mengikuti kegiatan Koperasi dan kewajiban perkoperasian. 4. Untuk calon anggota dengan kriteria 3, 4, dan 5 pada pasal 1 dilengkapi persyaratan administrasi berupa surat penegasan status kepegawaiannya. Pasal 4
Pendaftaran Anggota 1. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pengurus koperasi, dengan: a. Menyampaikan permohonan lisan dan atau tulisan kepada pengurus, b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pengurus koperasi. c. Menyerahkan Menyerahkan pas fhoto ukuran 2 x 3cm ke pengurus koperasi d. Membawa dan menyerahkan rekomendasi setuju rekruitmen dari pengurus tersebut ke bendaharawan koperasi e. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan atau bisa juga simpanan sukarela kepada bendaharawan koperasi f. Mem Membuat buat surat surat pernyata pernyataan an di atas materai materai untuk untuk bersedia bersedia memenuhi memenuhi kewajiba kewajiban n sebagai anggota koperasi 2. Pros Proses es pend pendaf afta tara ran n juga juga dapa dapatt dila dilaku kuka kan n me mela lalu luii bend bendah ahar araw awan an gaji gaji RSD RSD Kol. Kol. Abundjani Bangko, dengan: a. Menyampaikan Menyampaikan secara lisan keinginan untuk menjadi anggota koperasi b. Meminta bendaharawan gaji untuk melakukan potongan pertama untuk simpanan pokok, simpanan wajib bulan yang bersangkutan dan seterusnya dan atau juga untuk simpanan sukarela. c. Mem Meminta inta bantuan bantuan bendahar bendaharawan awan gaji untuk untuk juga melapork melaporkan an keingina keinginan n menjadi menjadi anggota koperasi kepada pengurus koperasi. d. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pengurus koperasi. e. Menyerahkan Menyerahkan pas fhoto ukuran 2 x 3cm ke pengurus koperasi 3. Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan masih berstatus calon anggota. Pasal 5 Kewajiban dan Hak Anggota 1. Kewajiban Anggota: a. Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan semua keputusan serta ketentuan Koperasi. b. Menjunjung tinggi serta membela nama baik dan kehormatan Koperasi. c. Berperan serta dalam pelaksanaan program Koperasi. d. Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Koperasi dan atau dengan perwakilan. e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan atau iuran dan sumbangan lainnya yang ditetapkan oleh Koperasi berdasarkan berdasarkan hasil RAT. f. Melakukan pengawasan kegiatan koperasi yang dilakukan pengurus yang dianggap dapat merugikan koperasi melalaui Badan Pengawas. g. Mem Memberi berikan kan keteran keterangan gan yang benar dengan dengan bukti bukti yang mendukung mendukung jika berada berada dalam proses hukum perdata. 2. Hak Anggota: a. Berbic Berbicar ara, a, me menge ngelua luarka rkan n pendap pendapat at,, usul usul dan saransaran-sar saran an dalam dalam rapat rapat anggot anggota a tahunan dan rapat anggota luar biasa.
b. c. d. e. f. g.
Memilih dan dipilih menjadi pengurus, badan pengawas koperasi dan manejer unit usaha koperasi. Memperoleh perlakuan yang sama dari Koperasi. Memperoleh perlindungan dan dukungan dalam melaksanakan tugas Koperasi. Memperoleh penjelasan atas ketidaktahuan perihal kegiatan koperasi dari pengurus koperasi dan atau dari badan pengawas koperasi. Menyampaikan rasa dan kesan tidak percaya dengan melampirkan bukti dan dalam forum rapat anggota dan atau rapat anggota luar biasa Memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan dan bukti yang dimilikinya dalam proses hukum perdata Pasal 6 Klasifikasi Anggota
1.
2. 3. 4.
Anggota Aktif, adalah anggota biasa yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercan tercantum tum dalam dalam pasal pasal 9 Angga Anggaran ran Perub Perubaha ahan n Dasar Dasar Kopera Koperasi si dan atau atau pasal pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini. Anggota Luar Biasa, adalah seorang yang karena jasa-jasa dan dedikasinya yang tinggi, diangkat oleh Pengurus Koperasi dan dinyatakan sebagai Anggota Koperasi. Anggota Kehormatan, adalah anggota masyarakat dan atau penyelenggara negara yang pantas diangkat menjadi Anggota karena jasa dan perjuangannya terhadap Koperasi. Anggota Pasif, adalah anggota koperasi yang tidak berkerja lagi di RSD Kol Abundjani Bangko. Pasal 7 Peran Anggota
1.
2.
Peran anggota sebagai pemilik meliputi: a. Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijaka kebijakan n koperasi koperasi baik dalam dalam forum forum rapat rapat anggota anggota maupun maupun pada kesempa kesempatan tan lainnya. b. Memberikan Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan/atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota. c. Dipilih menjadi pengurus dan/atau memilih pengurus dan pengawas. d. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi. e. Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota. f. Menanggung resiko jika terjadi kerugian. Peran anggota sebagai pengguna jasa meliputi: a. Memanfaatkan jasa pelayanan unit usaha koperasi. b. Memenuhi hak dan kewajiban atas manfaat sebagai pengguna. Pasal 8 Anggota Kehormatan Koperasi
1.
Sejak berdiri tahun 1999 sampai dengan sekarang Koperasi menetapkan nama-nama berikut sebagai anggota kehormatan, kehormatan, nama tersebut diantaranya adalah: a. KHAIDIR AMKEP b. NURHASANAH
NURMAN AMKEP Kepada nama-nama sepertii ayat 1 pasal ini dapat diserahkan piagam atau cendera mata sebagai ucapan terima kasih dalam acara khusus. Peneta Penetapan pan nama nama anggot anggota a kehor kehorma matan tan sepert sepertii terter tertera a pada pada ayat ayat 1 pasal pasal ini dapat dapat berkembang dan dilakukan dalam rapat anggota tahunan dan atau rapat anggota luar biasa. c.
2. 3.
Pasal 9 Berhenti Sebagai Anggota Anggota Koperasi dapat berhenti sebagai anggota karena: a. Atas permintaan sendiri; b. Diberhentikan karena alasan telah melanggar hak dan kewajiban sebagai anggota dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi; c. Meninggal dunia, kecuali ahli warisnya dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi. Pasal 10 Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota 1. Pengunduran Diri a. Atas permintaan sendiri dan diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis. b. Atas Atas permoh permohona onan n terseb tersebut ut pada pada butir butir a. pasal pasal ini dikelu dikeluar arkan kan Surat Surat Keputu Keputusa san n Pemberh Pemberhenti entian an dari pengurus pengurus,, selambat selambat-lamb -lambatny atnya a 30 (tiga (tiga puluh) puluh) hari hari setelah setelah permohonan diterima. c. Kepada anggota yang berhenti, pengurus dapat mengembalikan simpanannya setelah penghitungan tanggungan kewajibannya kepada koperasi 2. Pemberhentian a. Anggota Anggota yang diberhent diberhentikan ikan berhak berhak memberi memberikan kan pembelaa pembelaan n sebelum sebelum keputusan keputusan akhir ditetapkan. b. Anggota Anggota yang telah telah diberhen diberhentika tikan n diwajibka diwajibkan n mengemb mengembalik alikan an seluruh seluruh kekayaan kekayaan Koperasi yang di bawah penguasaannya. penguasaannya. c. Jika Jika simpan simpanan an angg anggota ota yang yang berhen berhenti ti lebih lebih kecil kecil dari dari nilai nilai nomin nominal al tang tanggun gung g jawabny jawabnya a terhadap terhadap koperasi koperasi,, maka maka pengurus pengurus berkebija berkebijaksa ksanaan naan meminta meminta anggota anggota tersebut untuk menyelesaikannya. d. Kepada anggota yang berhenti, pengurus dapat mengembalikan simpanannya setelah penghitungan tanggungannya kepada koperasi 1. Alasan Pemberhentian Anggota diantaranya adalah: a. jika tidak membayar simpanan wajib selama 3 (tiga) bulan b. jika tidak mengembalikan angsuran atas pinjaman selama 2 (dua) bulan c. mencemarkan nama baik dan membuat laporan tanpa bukti dan tanpa konfirmasi pengurus dan badan pengawas kepada pihak ketiga. Pasal 11 Menjadi Anggota Kembali
Bagi anggota yang telah diberhentikan pengurus dapat menjadi anggota kembali setelah mendapat persetujuan keputusan RAT atau rapat anggota luar biasa dan telah memenuhi persyaratan pada BAB I pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 12 Jabatan Rangkap 1.
2. 3.
Keangg Keanggota otaan an dan jabata jabatan n rangk rangkap ap pengu pengurus rus dan atau atau badan badan penga pengawa wass di bidang bidang perkoperasian lainnya dapat diatur dengan kebijakan perkoperasian sepanjang tidak mengurangi tugas dan fungsinya. Angg Anggota ota Kopera Koperasi si dapat dapat menjad menjadii pengu pengurus rus dan angg anggota ota kopera koperasi si lainn lainnya ya me mela lalui lui persetujuan pengurus. Persetujuan koperasi ini harus disetujui dalam RAT tahun berikutnya. Pasal 13 Perwakilan Suara Anggota dalam RAT
1.
2. 3.
4.
Untuk memelihara keberlangsungan keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dalam pelaksanaan RAT ditetapkan suara perwakilan a. Suara perwakilan untuk instalasi dan ruangan dengan surat kuasa. b. Instalas Instalasii dan ruangan, ruangan, masing-mas masing-masing ing dapat dapat diwakilk diwakilkan an oleh 1 (satu) (satu) orang orang dengan surat kuasa. Hak suara yang sudah diwakilkannya tidak berlaku dalam RAT yang dihadirinya. Anggota dapat hadir dalam RAT baik atas nama pribadi dan atau sebagai perwakilan jika kehadirannya dalam RAT tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggota yang hadir dalam RAT sebagai perwakilan anggota atau yang mendapat kuasa wajib menyampaikan hasil RAT kepada anggota yang diwakilinya. Pasal 14 Keanggotaan Ahli Waris
Anggota yang meninggal meninggal dunia dapat tetap menjadi anggota jika ahli warisnya menyatakan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. BAB II KEPENGURUSAN KOPERASI HUSADA Pasal 15 Susunan Pengurus Susunan pengurus Koperasi dapat terdiri dari: 1. Ketua I 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris I 4. Sekretaris II 5. Bendahara
6.
Badan Pengawas dengan 2 atau 4 anggotanya. Pasal 16 Tugas Pengurus
1.
2.
Tugas pengurus lainnya yang belum termaktub dalam pasal ini adalah tugas pengurus sepert sepertii tertul tertulis is pada pada pasal pasal 13 BAB VII VII Akta Akta Peruba Perubahan han Angg Anggar aran an Dasar Dasar Kopera Koperasi si Karyawan Husada Tugas pengurus dalam pasal demi pasal dari ART ini diantaranya adalah: a. Melaksanakan rekruitment anggota baru; b. Meneliti keabsahan syarat administrasi administrasi calon anggota pada pasal 1 dan 2 ART ini; c. Membuat surat persetujuan penerimaan anggota baru; d. Menerima dan menata bukukan simpanan anggota; e. Mempertimbangkan permohonan anggota untuk berhenti/keluar dari keanggotaan koperasi; f. Membuat surat pernyataan anggota berhenti/keluar dari keanggotaan koperasi; g. Mempertimbangkan pembelaan anggota pada pasal 10 ART ini; h. Mem Membua buatt surat surat ketera keterang ngan an keangg keanggota otaan an bila bila ada angg anggota ota menjad menjadii anggot anggota, a, pengurus atau badan pengawas pada koperasi lain; i. Mengesahkan kehadiran perwakilan anggota dalam RAT; j. Mempertimbangkan dari segala aspek perkoperasian bagi keanggotaan ahli waris; k. Merekomendasi besaran pinjaman anggota dan pinjaman kedinasan berdasarkan kemampuan membayar, kebutuhan dan ketersediaan dana; l. Mendokumentasikan simpanan anggota dalam tertib administrasi perkoperasian; m. Mengelola administrasi usaha koperasi dan simpanan anggota; n. Me Meng ngaj ajuk ukan an ranc rancan anga gan n renc rencan ana a kerj kerja a sert serta a ranc rancan anga gan n renc rencan ana a angg anggar aran an pendapatan dan belanja koperasi pada RAT; o. Menyelenggarakan rapat-rapat; p. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada RAT; q. Memberik Memberikan an jawaban jawaban atas pertanya pertanyaan an dan menangg menanggapi api tanggapa tanggapan n anggota anggota pada RAT; r. Me Mew wakil akilii angg anggot ota a dan dan atau atau kope kopera rasi si dala dalam m kegi kegiat atan an sosi sosial al dan dan kegi kegiat atan an perkoperasian; s. Menun enunju juk k Manaje najerr Unit Usaha, ha, dan dan Juru uru Buku uku Kope Koperrasi asi dan dan meminta inta pengesahannya dalam RAT; t. ………………… u. ……………… v. ………………………. w. ………………………………. x. …………………………………. y. ……………………. z. ……………………………….. Pasal 17 Tugas Ketua Koperasi
1. 2.
3.
Ketua Koperasi melakukan segala tindakan hukum dan administrasi untuk dan atas nama Koperasi, didalam maupun diluar Pengadilan. Pengadilan. Tugas ketua koperasi antara lain: a. Memimpin organisasi yang dipimpinnya b. Bertanggungjawab atas perkembangan koperasi kepada rapat anggota c. Mewujudkan dan membuat rencana jangka panjang koperasi. Bersama-sama wakil ketua, ketua, sekre sekretar taris, is, dan bendah bendahar ara a menand menandat atang angan anii dokume dokumen n yang yang berhub berhubung ungan an dengan administrasi dan keuangan. d. Wewenang ketua koperasi adalah Menetapkan ketentuan-ketetuan tentang pemberian layanan koperasi kepada anggota. Tanggung jawab ketua koperasi yaitu memberikan memberikan laporan di depan rapat anggota. Pasal 18 Tugas Sekretaris
1.
2. 3.
4.
Sekretaris Koperasi bertanggung jawab atas segala pengurusan Koperasi sehari – hari, terutama untuk segala pengurusan administrasi dalam Koperasi, termasuk dan tidak terkecua terkecuali li pendataa pendataan n calon calon anggota anggota dan anggota anggota,, mengagen mengagendaka dakan n rapat rapat pengurus pengurus,, termasuk dan tidak terkecuali rapat pengurus dan pengawas, dan juga rapat anggota, memimpin memimpin setiap setiap rapat rapat dan melaksa melaksanakan nakan setiap keputusa keputusan n rapat. rapat. Sekretar Sekretaris is juga berke berkewa wajib jiban an untuk untuk menyim menyimpan pan dan me meng ngumu umumk mkan an hasil hasil rapat rapat dan keput keputusa usan n pengurus atas Koperasi. Sekretar Sekretaris is Koperas Koperasii berkewaj berkewajiban iban mendampi mendampingi ngi tugas tugas – tugas tugas Ketua Ketua Koperas Koperasii dan Bendahara Koperasi dan selalu berkoordinasi dengan seluruh Pengawas Pengawas Koperasi. Tugas–tugas Sekretaris koperasi antara lain: a. menyusun laporan organisasi b. melakukan kegiatan surat menyurat dan pencatatan c. mendata anggota koperasi d. Mengarsip segala bentuk laporan koperasi e. Wewenang Sekretaris adalah melaksanakan tertib administrasi Tanggung jawab, Sekretaris bertanggungjawab terhadap administrasi organisasi. Pasal 19 Tugas Bendahara
1.
2.
3. 4.
Bendahara Koperasi bertanggung jawab atas segala pengurusan Koperasi sehari – hari, terutama untuk segala pengurusan administrasi keuangan dalam Koperasi, termasuk dan tidak terkecuali pendataan keuangan calon anggota dan anggota, menyimpan dan mengawas mengawasii simpana simpanan n investasi investasi penyertaa penyertaan n dalam dalam Koperasi Koperasi serta serta wajib wajib melakuk melakukan an pembukuan keuangan sesuai standar ketentuan akuntansi yang berlaku. Tugas–tugas Tugas–tugas Bendahara Koperasi antara lain: a. Memberik Memberikan an uang simpan simpan pinjam pinjam kepada kepada bagian bagian administ administras rasii untuk untuk pinjaman pinjaman anggota. b. Menerima pinjaman dari badan usaha simpan pinjam c. Menyusun laporan keuangan dalam rangka rapat anggota d. Mengontrol perputaran keuangan koperasi Wewenang Bendahara, merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Tanggung jawab, bertanggungjawab terhadap keuangan maupun administrasinya.
Pasal 20 Perlengkapan Organisasi Koperasi 1.
2.
Perlengkapan Organisasi Koperasi dapat terdiri dari: a. Manajer Unit Usaha dan staf b. Bendaharawan Gaji c. Juru Buku Perlengkapan Organisasi Koperasi diberikan biaya-biaya operasional setiap bulannya berdasarkan hasil keputusan RAT dan sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 21 Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pengurus mempunyai hak, kewajiban dan wewenang sesuai BAB VII pasal 11, pasal 12, pasal 13 Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dalam hal hubungan dengan unit usaha, hak dan wewenang serta kewajiban pengurus hanya kepada menejer unit usaha yang diatur dalam perjanjian kerjasama diantaranya. Perjan Perjanjia jian n kerja kerja sama sama ini berdas berdasar arkan kan keadi keadilan lan dan saling saling me mengu ngunt ntung ungkan kan dan dise disetu tuju juii oleh oleh rapa rapatt peng pengur urus us deng dengan an bada badan n peng pengaw awas as dan dan sedi sediki kitn tnya ya 5 (lim (lima) a) perwakilan anggota. Pengurus bertanggug jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan perjanjian kerja sama. …………………. ………………………… ………………………………. BAB III PINJAMAN ANGGOTA Pasal 22
1.
2.
3.
4.
Besarnya Besarnya pinjaman pinjaman anggota anggota disetujui disetujui ketua ketua koperasi koperasi terhadap terhadap unit usaha usaha sebanyak sebanyak nominal permohonan pinjaman anggota sepanjang dana kas/barang tersedia di unit usaha usaha simpan simpan pinjam pinjam dan realis realisasi asi pinjam pinjaman an ini juga juga berdas berdasar arka kan n kemam kemampua puan n membayar. Jika jumlah nominal pinjaman lebih besar dari dana kas tersedia di unit usaha simpan pinjam, maka jumlah pinjaman anggota pemohon pinjaman disesuaikan dengan dana kas tersedia dan atau dikurangi sisa kewajiban dan kemampuan membayar. Jika jumlah nominal pinjaman lebih kecil dari dana kas tersedia di unit usaha simpan pinjam, maka pengurus berkewajiban menginformasikan kepada anggota lainnya dan atau anggota pemohon pinjaman tentang masih adanya ketersediaan dana. Untuk pembayaran pinjaman anggota yang dilakukan unit usaha simpan pinjam dalam dua tahap diberlakukan diberlakukan bunga sesuai waktu realisasi pinjaman awal.
5.
Sisa kewajiban koperasi terhadap permohonan ini (ayat 4 pasal ini) menjadi prioritas di bulan berikutnya. Pasal 23 Jangka Waktu Pinjaman
1. 2. 3.
Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan berikutnya dengan bunga 15%, berlaku untuk pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Untuk pinjaman di atas 10 (Sepuluh) Juta rupiah jangka waktu pengembalian tidak boleh lebih dari 16 bulan dengan bunga 1,5% per bulannya. Bunga pinjaman untuk permohonan pinjaman yang tidak lebih dari 5 (lima) bulan adalah 2% perbulannya. perbulannya. Pasal 24 Pengembalian Pinjaman Tidak Atas Waktu
1.
2. 3.
Jika anggota mengajukan pinjaman kembali sedangkan sisa pinjaman masih ada dapat dilakukan, dengan catatan sisa pinjaman anggota tersebut lebih kecil 50% dari total pinjaman semula; Sisa pinjaman lebih besar dari 50% permohonan permohonan pinjaman tidak disetujui Bagi anggota yang benar-benar tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu pengembalian kepadanya dapat diberikan rekomendasi dan berlaku hanya 1 (satu) kali deng dengan an cata catata tan n teta tetap p me memb mbay ayar ar bung bunga a pinj pinjam aman an dan dan me memb mbua uatt perm permoh ohon onan an penundaan pembayaran kewajiban atas pinjamannya pinjamannya Pasal 25 Pinjaman Anggota Baru
Anggota baru koperasi baru boleh mengajukan pinjaman setelah menjadi anggota koperasi selama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal pernyataan diterima menjadi anggota. Pasal 26 1. 2.
3.
Pinjaman atas nama dinas atau ada unsur kedinasan, maka dikenakan bunga 10% perbulannya. Bukti pinjaman ini dibuat rangkap rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan: a. asli ketua koperasi; b. tindasan pertama ketua badan pengawas, dan; c. tindasan ketiga bendaharawan bendaharawan koperasi. Permohonan Permohonan pinjaman dibuat tertulis dan ditandatangani dan diketahui oleh Direktur BAB IV SIMPANAN Pasal 27
1. 2.
Simpan Simpanan an anggot anggota a terdir terdirii dari dari simpan simpanan an pokok, pokok, simpan simpanan an wajib wajib dan simpan simpanan an sukarela sesuai dengan BAB X pasal 24 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Besarnya simpanan pokok adalah Rp 100.000.oo (Seratus Ribu Rupiah)
3. 4. 5. 6.
Besarnya simpanan Wajib adalah Rp 10.000.oo (sepuluh Ribu Rupiah) Besar Besarnya nya simpa simpanan nan wajib wajib dapat dapat beruba berubah h sewak sewaktu-w tu-wak aktu tu sesuai sesuai kebutu kebutuhan han dana dana pengembangan koperasi. Perubahan seperti ayat 4 dalam pasal ini dimusyawarahkan antar pengurus, badan pengawas dan beberapa perwakilan anggota. Besarnya simpanan Sukarela maksimal Rp. 10.000.000.oo. (Sepuluh Juta Rupiah)
Pasal 28 Jasa Simpanan 1. 2. 3.
Jasa Jasa Koper Koperas asii terhad terhadap ap simpa simpanan nan angg anggota ota bersum bersumber ber pada pada SHU SHU yang yang dibag dibagika ikan n menurut waktu simpanan. Rumus jasa simpanan adalah: total simpanan anggota tertentu dibagi total simpanan anggota keseluruhan dikali persentase SHU perbulan Jasa simpanan dari anggota pasif dibayarkan 90% diakhir tahun usaha. BAB V KEGIATAN SOSIAL DAN KOPERASI Pasal 29 Kegiatan Sosial Keanggotaan
1. 2. 3.
Koperasi dapat memberikan bantuan sosial terhadap anggotanya yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,oo (Satu Juta Rupiah). Bantuan sosial ini merupakan biaya operasional koperasi. Bantua Bantuan n diberi diberika kan n oleh oleh ketua ketua koper koperas asii mewak mewakili ili dan atas atas nama nama anggo anggota ta kopera koperasi si kepada ahli warisnya. warisnya. Pasal 30 Kegiatan Sosial Kedinasan
1.
2.
3. 4.
Koperasi Koperasi dapat dapat memberik memberikan an bantuan bantuan terhadap terhadap kegiatan kegiatan perkopera perkoperasian sian Kabupate Kabupaten n Merangin minimal sebesar Rp. 200.000,oo (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 500.000,oo (Lima Ratus Ribu Rupiah) Koperasi dapat memberikan bantuan terhadap kegiatan RSD Kol Abundjani dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan minimal sebesar Rp. 200.000,oo (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 500.000,oo (Lima Ratus Ribu Rupiah) Pemberian bantuan diketahui minimal oleh 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) pengurus 1 (satu) orang badan pengawas. Biaya dalam pasal ini termasuk dalam biaya operasional koperasi koperasi di tahun usaha. BAB VIII RAPAT ANGGOTA Pasal 31
1. 2.
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dilaksanakan untuk menetapkan : a. Ang Angga gara ran n Dasa Dasar, r, Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga dan dan peru peruba baha han n Angg Anggar aran an Dasa Dasarr /Anggaran Rumah Tangga; b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Renc Rencan ana a kerj kerja, a, renc rencan ana a angg anggar aran an pend pendap apat atan an dan dan bela belanj nja a kope kopera rasi si sert serta a pengesahan laporan keuangan; e. Penge Pengesah sahan an pertan pertangg ggung ungjaw jawab aban an pengu pengurus rus dalam dalam pelak pelaksa sanaa naan n tugasn tugasnya ya dan pelaksanaan tugas pengawas bila koperasi mengangkat pengawas tetap;
Pembagian Sisa Hasil Usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun; Rapa Rapatt Angg Anggot ota a dapa dapatt dila dilaku kuka kan n seca secara ra lang langsu sung ng atau atau me mela lalu luii perw perwak akil ilan an yang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota Tahunan; b. Rapat Anggota Penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; c. Rapat Anggota Khusus; d. Rapat Anggota Luar Biasa. Setiap Setiap Rapat Rapat Koperasi Koperasi wajib wajib dibuatka dibuatkan n notulensi notulensi dan hasilnya hasilnya diumumka diumumkan n melalui melalui Pengumuman Koperasi, kecuali untuk rapat – rapat yang sifatnya rahasia ataupun strategis hanya disampaikan kepada Seluruh Badan Pengawas Pengawas Koperasi. f. g.
3. 4. 5.
6.
Pasal 32 Susunan Rapat Anggota Tahunan 1.
2.
3.
Pengurus Koperasi dapat membentuk panitia penyelenggara rapat anggota tahunan dengan surat keputusan sementara atau tetap dengan lampiran yang berisikan nama, tugas dan tanggungjawab sebagai panitia. Kepada panitia penyelenggara rapat anggota tahunan dapat diberikan uang jasa yang merupa merupakan kan bagia bagian n dari dari angga anggara ran n rapat rapat dan atau atau biaya biaya opera operasio sional nal tahun tahun usaha usaha berjalan. Susunan Rapat Anggota Tahunan dapat berisikan: a. Pembukaan oleh Pembawa Acara/panitia rapat; b. Pengesahan Quorum Rapat oleh Pembawa Acara; c. Pembacaan tata tertib rapat oleh wakil ketua koperasi dan pengesahannya oleh peserta rapat; d. Pembacaan susunan acara rapat oleh wakil sekretaris koperasi dan pengesahannya oleh peserta rapat; e. Pemilihan moderator moderator untuk acara point k dan l dipimpin pembawa acara; f. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota tahunan yang lampau; g. Pengesahan Pengesahan dan atau Pelantikan Pengurus dan Badan Pengawas Pengawas hasil rapat anggota tahunan yang lampau dengan rohaniawan; h. Pembacaan Laporan Pengurus 1 (satu) tahun usaha oleh Ketua Koperasi; i. Pembacaan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun berjalan; j. Pemba Pembacaa caan n lapor laporan an badan badan pengaw pengawas as tentan tentang g hasil hasil pemeri pemeriks ksaan aan pengel pengelol olaan aan koperasi 1 (satu) tahun usaha; k. Tanggapan Tanggapan anggota rapat terhadap laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pengurus dan atau laporan pertanggungjawaban badan pengawas; l. Penjelasan pengurus dan atau badan pengawas terhadap tanggapan anggota; m. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha tahun berjalan; n. Penga Pengara rahan han Perko Perkoper perasi asian an oleh oleh Dewan Dewan Kopera Koperasi si dan atau atau oleh oleh Kepal Kepala a Dinas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; o. Pengarahan oleh Direktur RSD Kol Abundjani Bangko;
Pemilihan Pengurus Baru, Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha; Forum usul dan tanya jawab; Pembacaan do’a; Pembacaan pemenang doorprize; Penutup. Susu Susuna nan n Acar Acara a Rapa Rapatt Lain Lainny nya a dise disesu suai aika kan n deng dengan an lata latarr bela belaka kang ng peny penyeb ebab ab pelaksanaan rapat dan atau urgensinya materi rapat.
p. q. r. s. t. 4.
Pasal 33 Pengesahan Quorum Rapat 1.
2. 3.
Dalam hal pengesahan quorum rapat dengan suara perwakilan maka jumlah anggota yang hadir dan yang diwakilkan harus memenuhi jumlah setengah dari jumlah seluruh anggota ditambah 1 (satu). Pengesahan quorum rapat dilakukan oleh ketua koperasi setelah menerima laporan dari panitia penyelenggara. penyelenggara. Jika tidak tercapai nilai yang dimaksud pada ayat ini maka berlakulah ketentuan dalam ayat 7 pasal 10 BAB VI Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Husada perihal Rapat Anggota. Pasal 34 Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peserta hadir dengan membawa undangan dan atau dengan surat kuasa dari yang menguasakannya Mengisi daftar hadir dan menandatanganinya Anggota duduk dengan tenang di tempat yang telah disediakan Tidak diperkenankan meninggalkan acara rapat sebelum rapat dinyatakan selesai Mengatur tanda nada HP menjadi Silent dan atau tanda getar. Izin Izin mening meningga galka lkan n acara acara rapat rapat dipert dipertimb imbang angkan kan oleh oleh ketua ketua paniti panitia a rapat rapat denga dengan n penggantian peserta rapat. Door prize dikeluarkan atas nama anggota.
Pasal 35 Susunan Acara Rapat 1. 2. 3.
Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan dapat seperti yang tertera pada ayat 3 pasal 30 anggaran rumah tangga ini. Pembacaan susunan acara rapat dilakukan oleh sekretaris koperasi di quorum untuk mendapat pengesahan anggota peserta RAT. Atas tanggapan anggota terhadap Laporan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas, diperlukan acara lain selain yang telah ditetapkan, maka acara tersebut diselenggarakan sebagai acara khusus atau Rapat Anggota Luar Biasa yang ditentukan agendanya oleh RAT. Pasal 36 Panitia Penyelenggara
1. 2.
Pengurus Koperasi dapat membentuk panitia penyelenggaraan RAT Uraian Tugas Panitia Penyelenggara dapat berisikan: a. Notulen rapat b. Penyambut dan pembukuan tamu c. Pembawa acara/Moderator d. Penghidang dan peladen e. Pembuat undangan dan penyampai undangan f. Pengawas pelaksanaan acara g. Pembawa acara doorprize h. Cleaning Service i. Perlengkapan acara rapat j. Dan lain-lain yang dianggap perlu Pasal 37
1. 2. 3.
Pengesahan dan atau Pelantikan Pengurus dan Badan Pengawas hasil rapat anggota tahunan yang lampau jika memungkinkan dengan rohaniawan. Yang melakukan pelantikan adalah Pejabat Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dan atau Pejabat RSD Kol Abundjani Bangko. Proses pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas dilakukan dengan cara yang disetujui anggota dengan memperhatikan kriteria keanggotaan calon pengurus dan atau calon badan pengawas. Pasal 38
1. 2.
Pemba Pembacaa caan n lapor laporan an pengu pengurus rus 1 (satu) (satu) tahun tahun usaha usaha berjal berjalan an dilaku dilakuka kan n oleh oleh Ketua Ketua Koperasi Isi laporan pengurus dapat terdiri dari: a. BAB I, yang berisikan: i. Pendahuluan ii. Dasar hukum iii. Tujuan Pembuatan Laporan b. BAB II, yang berisikan:
Pertumbuhan Pertumbuhan dan perkembangan perkembangan koperasi 1 (satu) tahun usaha Keanggotaan Modal Unit Usaha ii. Pertang Pertanggung gung jawaban jawaban atas rencana kerja dan rencana rencana anggar anggaran an yang disusun pada RAT tahun lalu iii. Jenis Jenis dan keleng kelengka kapan pan lapora laporan n keuang keuangan an yaitu yaitu lapor laporan an triwu triwula lan n dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit; iv. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan; v. Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan SOM yang diatur oleh Menteri; yang terdiri dari Permodalan; Kualitas aktiva produktif; Manajemen; Efisiensi; Likuiditas; Kemandirian dan pertumbuhan; Jatidiri koperasi. vi. Kese Kesesu suai aian an perl perlak akua uan n akun akunta tans nsii yang yang me meny nyan angk gkut ut peng pengak akua uan, n, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasa berdasarkan rkan prinsip prinsip akuntans akuntansii pedoman pedoman umum koperasi koperasi yang berlaku berlaku secara umum; vii. Kese Kesesu suai aian an peny penyaj ajia ian n lapo lapora ran n keua keuang ngan an yang yang me meme menu nuhi hi syar syarat at karakteristik karakteristik kualitatif laporan keuangan keuangan yaitu dapat dipahami, dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan. c. BAB III, yang berisikan: i. SHU Per Unit Usaha Total ii. Neraca Per Unit Usaha Total iii. Penjelasan Aliran Kas Per Unit Usaha Total iv. Penjelasan Neraca Per Unit Usaha Total d. BAB IV, yang berisikan: i. Rencana kegiatan dan rencana anggaran tahun yang akan datang ii. Saran iii. Penutup i.
● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ●
● ●
● ●
● ●
Pasal 39
1.
2.
Pembacaan Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun berjalan dilakukan oleh Ketua Koperasi. Anggota Koperasi sebagai peserta rapat mendapatkan kopiannya masing-masing satu eksemplar Pasal 40
1. 2. 3. 4.
Pembacaan laporan badan pengawas tentang hasil pemeriksaan pengelolaan koperasi 1 (satu) tahun usaha berjalan oleh Ketua Badan Pengawas. Pembacaan laporan dapat tidak dibacakan secara keseluruhan. Penggunaan Penggunaan media elektronik untuk mempermudah komunikasi dapat dilakukan Isi laporan badan pengawas dapat berisikan: a. Aspek organisasi; b. Aspek pengelolaan; c. Aspek keuangan; d. Produk dan layanan e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan; Pasal 41 Tanggapan Anggota
1. 2. 3. 4.
5.
Acara dipimpin oleh moderator An Angg ggota ota diper dipersil silahk ahkan an member memberika ikan n 1 (satu) (satu) pertan pertanyaa yaan n dari dari 3 (tiga (tiga)) anggot anggota a dan dicatat oleh notulen rapat. Anggota dipersilahkan memperkenalkan diri dan berbicara dengan posisi berdiri Isi Tanggapan anggota rapat adalah tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban badan pengawas dari pertanyaan pertanyaan pada ayat 2 pasal ini. Penjelasan pengurus dan atau badan pengawas terhadap tanggapan anggota Pasal 42 Acara Pembacaan Sisa Hasil Usaha
1. 2.
3.
Pembacaan Sisa Hasil Usaha berpedoman pada BAB XIII Pasal 34 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Husada Oleh Bendaharawan Koperasi. Pembayaran Sisa Hasil Usaha tahun berjalan diatur secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setel setelah ah pelak pelaksan sanaan aan RAT RAT dan selamb selambatat-lam lamba batny tnya a 14 (empat (empat belas belas hari) hari) setela setelah h pelaksanaan RAT. Pembayaran SHU dapat dilakukan oleh bendaharawan Koperasi di ruangan dimana bendaharawan bertugas. Pasal 43
Acara Pengarahan Perkoperasian dilakukan oleh Dewan Koperasi dan atau oleh Kepala Dinas Dinas Koperasi Koperasi Perindus Perindustria trian n dan Perdaga Perdagangan ngan Kabupate Kabupaten n Merangin Merangin,, anggota anggota RAT di mohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat.
Pasal 44 1. 2.
Isi materi pengarahan oleh Direktur RSD Kol Abundjani Bangko dapat disiapkan oleh pengurus; Materi pengarahan pada ayat 1 minimal diserahkan sehari sebelum pelaksanaan RAT tahun berjalan, jika tidak, dapat diinformasikan oleh pengurus sebelum acara berjalan. Pasal 45 Acara Pemilihan Pengurus Baru, Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pemilihan Pengurus Baru, Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha Dipimpin moderator dengan pembentukan formatur. Anggota formatur adalah anggota koperasi aktif Pemili Pemiliha han n calon calon Pengur Pengurus us Baru, Baru, Badan Badan Penga Pengawas was Baru Baru dan Meneje Menejerr Unit Unit Usaha Usaha merupakan hak formatur Penetapan Pengurus Baru, Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha dilakukan dengan votting. Pengurus Baru, Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha terpilih dilantik pada RAT tahun yang akan datang. Serah terima tugas pokok dan tanggung jawab dari Pengurus lama ke Pengurus Baru, Badan Pengawas Lama ke Badan Pengawas Baru dan Menejer Unit Usaha Lama dan ke Manajer Manajer Unit Unit Usaha Usaha Baru dilakukan dilakukan dengan dengan kesaksia kesaksian n Badan Badan Pengawas Pengawas Lama dan minimal 5 (lima) orang Perwakilan Anggota Koperasi. Dokumentasi serah terima disimpan oleh para pihak. Pasal 46 Acara Forum Usul dan Tanya Jawab
1. 2. 3. 4.
5.
Forum usul dan Tanya jawab dipimpin oleh moderator yang dipilih oleh pengurus Forum usul dan Tanya jawab dibagi dalam minimal 2 sesi dan dapat maksimal 5 sesi sesuai kebutuhan Setiap sesi disediakan untuk 3 pertanyaan Jik Jika ter terjadi jadi per pernyat yataan aan kura urang puas uas dari ari anggota ota maka peng pengu urus dapa dapatt menjel menjelask askan annya nya secar secara a khusus khusus kepada kepada anggo anggota ta terseb tersebut ut disaks disaksika ikan n oleh oleh badan badan pengawas dalam rapat pengurus. Jika pernyataan kurang puas berhubungan dengan unit usaha seperti ayat 4 pada pasal ini, maka pengurus pengurus dapat dapat menjelas menjelaskann kannya ya secara secara khusus khusus kepada kepada anggota anggota tersebut tersebut disaksikan oleh badan pengawas dalam rapat pengurus dengan menyertakan manajer unit usaha dimaksud. Pasal 47 Acara Pembacaan Do’a
Pembacaan Do’a dilakukan menurut cara Islam. Pasal 48 Acara Pembacaan Pemenang Doorprize
1. 2. 3.
Pemenang doorprize adalah peserta RAT yang hadir sebagai pribadi dan anggota yang diwakilkannya diwakilkannya sesuai surat kuasanya. Biaya Biaya doorprize doorprize adalah adalah biaya biaya operasio operasional nal tahun tahun berjala berjalan n dan direncana direncanakan kan dalam dalam perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran. Nilai minimal doorprize yang disediakan adalah Rp 1.000.000.oo. (Satu Juta Rupiah) Pasal 49 Acara Penutup
1. 2.
Penutupan acara RAT dilakukan oleh ketua koperasi Jika masih diperlukan rapat-rapat lainnya diumumkan sekalian kepada anggota waktu pelaksanaannya. Pasal 50
1. 2.
Biaya RAT harus direncanakan dalam setiap RAT dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitasnya kegiatan kegiatan dan disetujui oleh RAT Biaya pelaksanaan RAT dikelompokkan dalam biaya operasional koperasi. BAB IX UNIT-UNIT USAHA Pasal 51 Kriteria Manejer Unit Usaha
1.
2.
Kriteria manejer unit usaha secara umum adalah: a. anggota koperasi berstatus PNS. b. mampu berkomunikasi dengan anggota, pengurus dan badan pengawas. c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. d. beritikad baik dalam mengelola unit usaha. Kriteria khusus manejer unit usaha diantaranya adalah: a. Memiliki pengetahuan perkoperasian; perkoperasian; b. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pengurus Koperasi, dengan Badan Pengawas dan bukan merupakan pejabat struktural. Pasal 52 Unit Usaha Perkreditan
1.
2. 3.
4.
Usaha perkreditan adalah bidang usaha penyediaan barang konsumsi dan atau barang kebutuhan sekunder anggota yang disediakan Koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota Bidang usaha ini dipimpin oleh manejer seperti yang tertera dalam BAB IX pasal 19 akta perubahan anggaran dasar koperasi Menejer dalam pengelolaan unit usaha bertanggungjawab kepada ketua koperasi dan hubungan kerjanya diatur dalam perjanjian kontrak kerja sama kedua belah pihak dan diketahui Badan Pengawas. Pengawas. Pengelolaan unit usaha dapat diperiksa oleh badan pengawas.
5.
Bunga perkreditan adalah 15% pertahun Pasal 53 Unit Usaha Simpan Pinjam
1. 2. 3. 4.
Usaha Usaha Simpan Simpan Pinjam Pinjam adala adalah h bidang bidang usaha usaha penyi penyimpa mpanan nan modal modal anggo anggota ta untuk untuk dipinjamkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendesak anggota. Bidang usaha ini dipimpin oleh manejer seperti yang tertera dalam BAB IX pasal 19 akta perubahan anggaran dasar koperasi Pengelolaan unit usaha dapat diperiksa oleh badan pengawas. Bunga atas usaha simpan pinjam ini adalah 1,5% perbulannya untuk 10 bulan Pasal 54 Unit Usaha Farmasi
1.
2. 3. 4.
5.
6.
Usaha Usaha Farm Farmasi asi adalah adalah bidan bidang g usaha usaha penyed penyediaa iaan n baran barang g farma farmasi si dan peral peralata atan n kesehata kesehatan n yang disediak disediakan an Koperasi Koperasi untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan anggota anggota dan atau kebutuhan instansi. Bidang usaha ini dipimpin oleh manejer seperti yang tertera dalam BAB IX pasal 19 akta perubahan anggaran dasar koperasi. Pengelolaan unit usaha dapat diperiksa oleh badan pengawas. Nilai jual bahan farmasi di atur: a. untuk karyawan unit usaha harga jual adalah: nilai modal ditambahkan ditambahkan 10% b. untuk anggota harga jual adalah: nilai modal ditambahkan 15% c. untuk masyarakat harga jual adalah: nilai modal ditambahkan 20% d. untuk perusahaan harga jual harga jual adalah: nilai modal ditambahkan 30% e. untuk ASKES dan Jamkesmas berlaku harga sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian nilai jual diperuntukkan diperuntukkan kepada: a. Biaya operasional apotek b. Gaji manejer dan karyawan Apotek c. Fee resep; yang terdiri dari: i. Dokter pembuat resep ii. Ruangan/instalasi asal resep d. Fee racikan e. Kebersamaan f. Fee Manajemen g. Belanja Barang h. …………… i. …………………. j. ………………… k. …………. Hal-hal lain akan diatur kemudian dan aturan tersebut berkekuatan hukum yang sama dengan anggaran rumah tangga. Pasal 55 Usaha Warung Serba Ada
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Usaha Warung Serba Ada adalah bidang usaha penyediaan barang konsumsi dan atau bara barang ng kebutu kebutuha han n sekun sekunder der anggot anggota a yang yang disedi disediak akan an Koper Koperasi asi untuk untuk me memen menuhi uhi kebutuhan anggota Bidang usaha ini dipimpin oleh manejer seperti yang tertera dalam BAB IX pasal 19 akta perubahan anggaran dasar koperasi. Pengeloaan unit usaha dapat diperiksa oleh badan pengawas. Bagian nilai jual diperuntukkan diperuntukkan kepada: a. Biaya operasional Waserda b. Gaji manejer dan karyawan Waserda c. Fee racikan d. Kebersamaan e. Fee Manajemen f. Belanja Barang g. …………… h. …………………. i. ………………… Nilai jual barang sediaan di sesuaikan dengan harga pasar. Tidak berlaku BON, Jika Jika dilaku dilakukan kan maka maka kepada kepada anggo anggota ta terseb tersebut ut dikena dikenakan kan bunga bunga dari dari total total belan belanja ja sebesar 15% …………. Pasal 56 Usaha Parkir
1. 2. 3. 4.
Usah Usaha a perp perpar arki kira ran n adal adalah ah usah usaha a jasa jasa peny penyed edia iaan an laha lahan n dan dan keam keaman anan an park parkir ir kendaraan bermotor. Kewaji Kewajiban ban parkir parkir ke Dinas Dinas Perhu Perhubun bunga gan n seba sebagai gai retrib retribusi usi daera daerah h 100% 100% me menja njadi di tanggungan Koperasi. Persenta Persentase se peruntukk peruntukkan an penghasi penghasilan lan jasa perparki perparkiran ran adalah: adalah: 70% manejer; manejer; 30% koperasi. Mene Me neje jerr bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b 100% 100% terh terhad adap ap perm permas asal alah ahan an usah usaha a jasa jasa dala dalam m pengelolaannya. BAB X KEUNTUNGAN UNIT USAHA Pasal 57
1.
Usaha Simpan Pinjam dan Perkreditan a. Keuntungan Bersih Unit Usaha ini adalah bunga atas pinjaman dan bunga atas nilai kredit b. Pembagian untuk Jasa Anggota adalah berasal dari jasa transaksi c. Persentase jasa transaksi adalah 87,25% dari ketetapan SHU Anggota
2.
BAB XI KEUANGAN
Pasal 58 Sumber keuangan koperasi bersumber kepada: 1. Simpanan Pokok 2. Simpanan Wajib 3. Simpanan Sukarela 4. Bantuan yang tidak mengikat 5. Hibah dari pihak ketiga dan MOU 6. Keuntungan bersih dari unit-unit usaha Pasal 59 Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Koperasi 1. 2. 3.
Pengelolaan Keuangan Unit Usaha dan Koperasi berprinsip pada Pedoman Standar Akuntansi Koperasi No 27 Tahun 1999; Lapor Laporan an kas setiap setiap unit unit usaha usaha pada pada setiap setiap bulan bulannya nya disam disampai paika kan n ke pengur pengurus us koperasi selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada minggu ke 2 pada bulan berikutnya. Jika terjadi kekurangan modal untuk usaha di unit usaha maka pengurus wajib memenuhi kebutuhan ini. Pasal 60
Usaha Simpan Pinjam: a. ADMINISTRASI i. kartu pinjaman anggota ii. bukti tagihan kewajiban anggota iii. kwitansi pembayaran pinjaman iv. form permohonan pinjaman v. catatan SHU atas pinjaman b. KEUANGAN. i. Berpedoman kepada SK Menteri Koperasi dan UKM perihal KSP ii. Berpedoman kepada Pedoman Standar Akuntansi Koperasi Nomor 27 tahun 1999 c. ………. 2. Usaha Apotek: a. Kas menjadi tanggung jawab manejer apotek b. Simp Simpan anan an Suka Sukare rela la angg anggot ota a dike dikelo lola la me mene neje jerr sete setela lah h dibu dibuku kuka kan n oleh oleh bendahara koperasi. c. Kewajiban jangka pendek usaha diselesaikan dengan kas tunai dengan bukti tersusun rapi d. Kewajiban jangka pendek tersebut adalah: i. Honor menejer, honor staf ii. Fee resep dokter/ruangan asal resep iii. Membayar kewajiban terhadap penyedia barang iv. ………….. e. Keuntung Keuntungan an usaha usaha perbulan perbulannya/p nya/perse ersemest mester/p er/perbu erbulan lan dibukukan dibukukan dengan dengan prinsip transparansi. 1.
BAB XI SISA HASIL USAHA
1.
2.
Pasal 60 Sumber SHU dan macam SHU Sumber SHU adalah laba bersih dari unit-unit usaha: a. Unit usaha farmasi/apotek farmasi/apotek i. Laba bersih 100% dikurang bagian jasa anggota 45% ii. Sisa shu tetap berada di unit usaha yang nantinya digunakan sebagai modal awal tahun berjalan. b. Unit usaha simpan pinjam c. Unit usaha warung serba ada d. Unit usaha perparkiran e. Unit usaha perkreditan Macam SHU adalah: a. Dana cadangan 30% b. Dana jasa anggota 40% c. Dana pendidikan d. Dana jasa pengurus e. Dana audit PASAL 61 Dana Cadangan 30%
1. 2.
Dana Cadangan adalah dana ekuitas permanen yang keluar kembali untuk modal pengelolaan koperasi beserta unit usahanya. Dana ini dapat digunakan kembali untuk usaha sebesar 90%, sisa dana tunai harus berada di Kas bendahara untuk dapat digunakan sebagai dana peraih kesempatan memperoleh keuntungan koperasi. Pasal 62 Dana Pendidikan 10%
1. 2.
3.
Dana pendidikan adalah dana …………… Dana ini dapat digunakan kembali untuk usaha sebesar 90%, sisa dana harus berada di Kas Kas bend bendah ahar ara a untu untuk k dapa dapatt digu diguna naka kan n seba sebaga gaii dana dana pera peraih ih kese kesemp mpat atan an memperoleh keuntungan koperasi. …………………. Pasal 63 Dana Jasa Anggota 45%
1.
Dana Jasa Anggota terdiri dari jasa transaksi dan jasa penyertaan modal atau simpanan. a. Dana Jasa Transaksi Anggo Anggota ta adalah adalah 40 % dana dana bagia bagian n dari dari total total SHU Jasa Anggota b. Dana Jasa Penyertaan Penyertaan Modal atau Simpanan adalah 5% dana bagian dari total SHU Jasa Anggota
c.
d.
e.
f.
g.
Rumus jasa transaksi dapat dihitung atas indeks persentase pembagian SHU yang sama nilainya sebagai hasil pembagian dari Bagian SHU atau jasa transaksi dibagi total transaksi anggota Rumus jasa penyertaan modal atau simpanan dapat dihitung atas indeks persentase pembagian SHU yang sama nilainya sebagai hasil pembagian dari Bagian SHU atau jasa penyertaan modal atau simpanan dibagi total penyertaan modal atau simpanan anggota Rumus jasa transaksi juga dapat dihitung atas Pembagian dari Jumlah Rupiah Transaksi Anggota Tertentu dibagi Total Rupiah Transaksi Keseluruhan Anggota dikali 40% Rumus Rumus jasa penyertaan penyertaan modal modal atau atau simpanan simpanan dapat dihitung dihitung atas Pembagian Jumlah Jumlah Rupia Rupiah h penyer penyertaa taan n modal modal atau atau Rupia Rupiah h simpan simpanan an angg anggot ota a tertentu dibagi total tal Rupi upiah peny enyert ertaan aan modal dal atau tau sim simpanan keseluruhan anggota dikali 5% berhak , jika tidak diambil oleh Dana ini dibayarkan 100% kepada anggota yang berhak , anggo anggota ta yang yang bersan bersangk gkuta utan, n, maka maka dana dana terse tersebut but menjad menjadii simpan simpanan an sukar sukarela ela anggota yang wajib dibukukan oleh bendahara koperasi. Pasal 64 Jasa Pengurus 10%
1. 2.
Dana jasa pengurus adalah dana ………………… Peng Penggu guna naan anny nya a 100% 100% diba dibaya yark rkan an untu untuk k peng pengur urus us pada pada tahu tahun n usah usaha a yang yang dipertanggugjawabkan dipertanggugjawabkan pada RAT, kecuali ada kesepakatan lain antar pengurus. Pasal 65 Dana Audit 5%
1. 2.
Dana Audit adalah dana ………………… Peng Penggu guna naan anny nya a 100% 100% diba dibaya yark rkan an untu untuk k peng pengaw awas as pada pada tahu tahun n usah usaha a yang yang diper dipertan tangg ggugj ugjaw awabk abkan an pada pada RAT, RAT, kecual kecualii ada kesepa kesepakat katan an lain lain antar antar Badan Badan Pengawas. Pasal 66 Insentif-insentif
1. 2.
Insentif bendaharawan gaji diambil 1% dari dana pendidikan (10% DARI TOTAL TAGIHAN BULANAN YANG DIBAYARKAN 1 (SATU) KALI DALAM SETAHUN) Pengguna Penggunaanny annya a 100% untuk untuk bendahar bendaharawan awan gaji dengan dengan azas azas rasional rasionalitas itas beban beban kerja dan beban anggaran ….. Pasal 67 SHU Simpanan Sukarela BAB XII BADAN PENGAWAS
Pasal 68 Secara umum tugas badan pengawas adalah seperti tertuang dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan BAB VIII Pasal 16, 17 dan 18 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Husada Pasal 69 Tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi: a. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; b. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi; c. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab; d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; e. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Unsur-unsur yang harus dipantau dari laporan keuangan meliputi: a. Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit; b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan; c. Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan SOM yang diatur oleh Menteri; d. Kesesuaian perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, p enyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi pedoman umum koperasi yang berlaku secara umum; e. Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan. Pasal 8 (1) Pejabat pengawas dapat meminta konfirmasi langsung kepada Pengurus KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan apabila dari pemantauan laporan keuangan yang disampaikan oleh KSP dan USP Koperasi dinilai menyajikan informasi yang kurang jelas dan atau meragukan. (2) Rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan pejabat pengawas harus disampaikan secara tertulis kepada KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan keuangan KSP dan USP Koperasi diterima pejabat pengawas. (3) KSP dan USP Koperasi berhak untuk meminta konfirmasi kepada Menteri apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan. (4) Pencatatan atas pemantauan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan dengan menggunakan contoh lembar kerja pemantauan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini. Pasal 9 (1) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditetapkan Menteri. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan atau setiap waktu bila diperlukan. (3) Hasil pemeriksaan oleh pejabat p ejabat harus dibuatkan berita acara pemeriksaan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pengurus koperasi dan dapat dijadikan catatan resmi untuk
pejabat dalam mempertimbangkan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pihak koperasi bersangkutan. (4) Pemeriksaan Pejabat Pengawas terhadap KSP dan USP dilaksanakan dengan mempedomani petunjuk Teknis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 dan 3 peraturan ini. Pasal 10 Objek pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi meliputi: a. Aspek organisasi; b. Aspek pengelolaan; c. Aspek keuangan; d. Produk dan layanan; e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan; Pasal 11 Aspek organisasi KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, meliputi : a. Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi USP Koperasi, surat ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; b. Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; c. Kelengkapan organisasi KSP dan USP Koperasi yang mencerminkan struktur organisasi dan uraian pekerjaan. Pasal 12 Aspek pengelolaan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, meliputi: a. Derajat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan pe ngelolaan KSP dan USP Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; b. Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan mengenai pengelola baik pengelola perseorangan atau pengelola lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; c. Ada tidaknya standar pengelolaan tertulis yang dirumuskan dalam SOM dan SOP yang disetujui oleh Rapat Anggota KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan; d. Efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Organisasi Koperasi, e. Efektivitas pelaksanaan dari SOM dan SOP yang telah disetujui oleh Rapat Anggota, Pasal 13 Aspek keuangan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, meliputi: a. Derajat kesesuaian pelaksanaan ketentuan tentang modal disetor dan sumbernya pada awal pendirian KSP dan USP Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; b. Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan bahwa modal awal disetor KSP dan USP Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya s ebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; c. Pelaksanaan pedoman standar akuntansi keuangan koperasi KSP dan USP Koperasi berdasarkan PSAK yang berlaku; d. Pemeriksaan terhadap pos-pos neraca, pos-pos laporan perubahan ekuitas, dan pos-pos laporan perhitungan hasil usaha; e. Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; f. Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan hasil usaha USP Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota; g. Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas
pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip pr insip-prinsip kehatihatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui: penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan. Dep.3.2 Dep.1.5 Dep.1.2 Dep.3 Dep.1 SMPasal 14 Aspek produk dan layanan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf d, meliputi: a. Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; b. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; c. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perhitungan jasa antara KSP atau USP Koperasi dengan peminjam dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; d. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; e. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Pasal 15 Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, meliputi: a. Kebijakan tertulis mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia KSP dan USP Koperasi yang meliputi: program pembinaan, tujuan pembinaan, kelompok sasaran, jadwal dan anggaran biaya pembinaan; b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia KSP dan USP Koperasi. c. Konfirmasi dan pengecekan ulang dengan melakukan uji petik terhadap buktibukti pendukung laporan pembinaan maupun memperoleh informasi langsung dari beberapa kelompok sasaran pembinaan. Pasal 16 (1) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap aspekaspek sebagai berikut: a. Permodalan; b. Kualitas aktiva produktif; c. Manajemen; d. Efisiensi e. Likuiditas f. Kemandirian dan Pertumbuhan g. Jatidiri (2) Penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. (3) Persyaratan dan tatacara penilaian terhadap kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Te ntang Pedoman Penilaian Kesehatan Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. BAB IV PEJABAT PENGAWAS SIMPAN PINJAM Pasal 17 (1) Menteri mengangkat Pejabat Pengawas Simpan Pinjam yang berperan sebagai pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. (3) Pejabat pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang : a. Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan KSP dan USP Koperasi; b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, p embukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi; c. Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha simpan pinjam koperasi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa KSP dan atau USP Koperasi : 1) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; 2) melanggar ketentuan hukum dan peraturan pe raturan perundang-undangan yang berlaku; atau Dep.3.2 Dep.1.5 Dep.1.2 Dep.3 Dep.1 SM
d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan KSP dan atau USP Koperasi dalam pengawasan administratif. Pasal 18 Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang s ederajat; c. Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan belum pernah melakukan tindakan tercela. d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan dan pembinaan KSP dan USP Koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan atau Lembaga yang kompeten. Pasal 19 Sebelum pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbentuk, maka penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Pasal 25 (1) Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan KSP dan USP Koperasi dalam hal ini di tingkat pusat adalah Menteri yang membidangi koperasi, di tingkat Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota adalah Kepala instansi yang membidangi koperasi wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan pengawasan dengan hierarki sebagai berikut:
a. Menteri kepada Presiden dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia selaku otoritas moneter, b. Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingkat Propinsi/DI kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, c. Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. (2) Laporan pelaksanaan pengawasan berkala terdiri dari: a. Laporan Triwulan, b. Laporan Tahunan, (3) Laporan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan. (4) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir. Pasal 26 (1) Laporan berkala pelaksanaan pengawasan KSP dan USP Koperasi menyajikan informasi yang memuat: a. Perkembangan jumlah KSP dan USP Koperasi berdasarkan klasifikasi yang diatur Menteri; b. Perkembangan modal sendiri, nilai asset, nilai simpanan atau tabungan yang dihimpun, nilai pemberian pinjaman atau investasi yang diberikan, anggota dan calon anggota yang dilayani serta SHU yang diperoleh, c. Ragam produk simpanan dan pemberian pinjaman yang umumnya dikembangkan oleh KSP dan USP Koperasi, d. Capaian pelaksanaan pemantauan terhadap laporan keuangan berkala KSP dan USP Koperasi, e. Capaian pelaksanaan pemeriksaan, Dep.3.2 Dep.1.5 Dep.1.2 Dep.3 Dep.1 SM
f. Capaian pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dan hasil klasifikasi penilaiannya, g. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi. h. Rekomendasi untuk umpan balik peningkatan kinerja pengawasan oleh pihak terkait. (2) Laporan tahunan pengawasan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja pengawasan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif, kecuali bagi instansi pemerintah yang membidangi koperasi yang belum memiliki laporan pengawasan periode sebelumnya.
Tatacara Pemeriksaan Pasal 70 Materi Pemeriksaan Pasal 71 Pengungkapan Hasil Pemeriksaan
BAB XIII ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KOPERASI Pasal 72 1.
Atrib Atribut ut Koper Koperasi asi diajuk diajukan an oleh oleh Peng Penguru uruss Koper Koperasi asi kepada kepada RAT untuk untuk mendap mendapat at pengesahan.
2. 3.
Atribut Koperasi wajib digunakan oleh KOPERASI BINA HUSADA dan seluruh jajaran Koperasi. …. Pasal 73 Kelengkapan Koperasi
Kelengkapan Kelengkapan koperasi terdiri dari: 1. 17 buku administrasi administrasi koperasi 2. Ruang kerja pengurus 3. Lemari arsip 4. Komputer 5. Kalkulator 6. Dan lain-lain yang selanjutnya dijadikan modal atau aset koperasi. BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 74 1. 2. 3.
Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh RAT. Peny Penyus usun unan an kemb kembal alii Peru Peruba baha han n Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga dila dilaku kuka kan n oleh oleh tim tim berdasarkan keputusan Ketua Koperasi Penyus Penyusuna unan n kemba kembali li Peruba Perubahan han Angga Anggaran ran Rumah Rumah Tangg Tangga a dibiay dibiayai ai oleh oleh Koper Koperasi asi dengan keputusan Ketua Koperasi. BAB XIV PENUTUP Pasal 75 Force Majure
1.
2.
Force Force Majeu Majeure re adalah adalah istil istilah ah yang yang biasan biasanya ya terdap terdapat at dalam dalam dokume dokumen n – dokume dokumen n kontrak kerjasama, kontrak kerja, kontrak jual beli yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk di dalamnya dalamnya adalah adalah kejadian – kejadian kejadian seperti; perang, demo, huru-hara, huru-hara, ben benca cana na alam alam,, atau atau dapa dapatt juga juga diar diarti tika kan n seba sebaga gaii Act Act of God God (Kej (Kejad adia ian n dilu diluar ar kemampuan manusia). Jika terjadi force majure atau kejadian yang merugikan terhadap unit usaha maka kerugian modal menjadi tanggungan semua anggota.
Pasal 76 Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur diatur dalam dalam Perat Peratura uran-p n-pera eratur turan an Koper Koperasi asi,, instru instruks ksi-i i-inst nstruk ruksi/ si/pet petunj unjukuk-pet petunj unjuk uk pelaksanaan, hasil keputusan rapat anggota tahunan, hasil keputusan rapat anggota luar bias biasa a dan yang yang diteta ditetapka pkan n oleh oleh Pengu Penguru russ dan berdas berdasar arka kan n keput keputusa usan n rapat rapat angg anggota ota tahunan.
Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bangko Tanggal: ……………..2011 KOPERASI “BINA HUSADA” KETUA
BAMBANG IRMAWAN TIM PENYUSUN DRAFT ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI HUSADA SK NOMOR 04/KOPERASI BINA HUSADA/2010. 1. 2. 3. 4. 5.
BAMBANG IRMAWAN. RONNI HUTAGALUNG. JONI RASMANTO SKM, MKES. NUR USMAN SKM. RUSTI SITORUS.
DISAKSIKAN OLEH: PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT JALAN ……………………………………… PERWAKILAN ANGGOTA UGD ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT INAP ANAK …………………………………………………… PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT INAP DALAM ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT INAP BEDAH ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT INAP KEBIDANAN ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA RAWAT INAP MATA ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA ICU ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA VIP……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA PENUNJANG MEDIS ……………………………………………………. PERWAKILAN ANGGOTA MANAJEMEN …………………………………………………….
