Term Paper MIK

UNIVERSITAS INDONESIA

TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI JEMBATAN BAGI PERUSAHAAN RIDESHARING DAN KOPERASI DALAM RANGKA PEMENUHAN REGULASI PADA MODEL BISNIS CROWDSOURCING

TERM PAPER MANAJEMEN INFORMASI KORPORAT

KELOMPOK 2: Candra Pelita Setiyono (1506706471) Yutta Natasia (1506706830) Andri Nur Rahmadi (1506706383) Ruby Cahyono (1506706723) Joshua Rocky Tuahta Purba (1506706566)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA MEI 2016

i

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iii PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 Permasalahan ......................................................................................... 2 Usulan Pemecahan ................................................................................. 3 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3 Ruang Lingkup dan Alur Pikir .................................................................. 3 PEMBAHASAN .......................................................................................... 4 Model Bisnis Crowdsourcing ................................................................... 4 Real-time Ridesharing ............................................................................ 7 Perusahaan Ridesharing dan Hubungannya dengan Koperasi .............. 7 Virtual Integration dengan Koperasi ...................................................... 10 Analisis Model Bisnis Virtual Integration Perusahaan Crowdsourcing dan Koperasi ......................................................................................... 12 Analisis strategi .................................................................................. 12 Analisis kapabilitas ............................................................................. 13 Analisis nilai ....................................................................................... 14 KESIMPULAN .......................................................................................... 14 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 16

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 - Alur pemikiran penelitian......................................................... 4 Gambar 2 - Model bisnis perusahaan ridesharing kerjasama dengan koperasi ................................................................................................... 10 Gambar 3 - Model bisnis ridesharing sebelum ada regulasi .................... 12 Gambar 4 - Model bisnis ridesharing yang disarankan oleh Menkominfo 13 Gambar 5 - Model bisnis ridesharing yang disarankan penelitian ini ....... 13

iii


PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan dasar dari penelitian yang akan dilakukan yang meliputi penjabaran latar belakang masalah, permasalahan, usulan pemecahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan alur pikir.

Latar Belakang Teknologi Informasi (TI) memegang peranan yang besar dalam aktivitas manusia (Malaquias, Malaquias, & Hwang, 2016). TI menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi, manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan

dan

sektor-sektor

kehidupan

lainnya.

Dengan

semakin

banyaknya pengguna TI di Indonesia, perusahaan semakin berlombalomba untuk memanfaatkan TI sebagai strategi untuk menambah keunggulan kompetitif. Salah satunya adalah perusahaan ridesharing yang menjadi fenomena baru dalam industri transportasi di Indonesia. Dengan

menggunakan

model

bisnis

crowdsourcing ,

perusahaan

ridesharing ini melibatkan masyarakat luar sebagai agen bisnis. Namun, terdapat berbagai aksi protes yang menentang layanan ridesharing ini. Untuk memenuhi persyaratan sebagai transportasi umum berbasis online , perusahaan tersebut harus memenuhi syarat pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT). Koperasi adalah badan usaha yang dipilih oleh perusahaan

ridesharing ini untuk dapat terus melanjutkan usahanya. Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Republik Indonesia, 1992). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

1


berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membentuk koperasi, model bisnis perusahaan ridesharing ini menjadi seperti

pengelola

transportasi

konvensional,

dimana

dilakukan

pengelolaan terhadap armada dan pengemudi. Hal ini membuat model bisnis perusahaan menjadi lebih rumit.

Permasalahan Perusahaan dengan model crowdsourcing yang tidak memiliki bentuk usaha tetap tidak dapat diatur oleh regulasi. Peraturan spesifik terhadap badan usaha tertentu hanya dapat diberlakukan kepada perusahaan yang telah memiliki badan usaha tetap. Sebagai contoh, menurut Kemenhub, perusahaan ridesharing (Uber, Grab-car, Go-car) menyalahi peraturan-peraturan berikut (Nistanto, 2016): 1. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya 2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Menurut Kementerian Perhubungan, perusahaan ridesharing harus memiliki suatu bentuk badan hukum untuk kegiatan transportasi dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan badan hukum yang jelas, perusahaan ridesharing dapat melaksanakan KIR sebagai jaminan bahwa armada yang digunakan untuk transportasi telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. KIR adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menguji kendaraan plat kuning seperti bus, truk, taksi, travel, rent car dan kendaraan penumpang umum lainnya yang dipakai untuk keperluan niaga atau bisnis. Sedangkan pada armada ridesharing belum dilakukan uji KIR karena kendaraan yang dipakai adalah kendaraan milik pribadi (plat hitam). Menurut

Menkominfo

Rudiantara,

dilansir

dari

Kompas.com,

pemerintah mendorong penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (ridesharing ) untuk membentuk koperasi agar dapat mengikuti aturan yang

2


berlaku dan koperasi dapat menjadi wadah bagi mobil pribadi, yang memiliki plat berwarna hitam. Cara ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang ada saat ini (Widiartanto, 2016). Namun dengan membentuk koperasi, model bisnis perusahaan ridesharing ini akan menjadi seperti pengelola transportasi konvensional, karena harus mengelola armada dan pengemudi. Bentuk model bisnis crowdsourcing yang dianut oleh perusahaan ridesharing tidak sesuai lagi dengan definisi dari crowdsourcing , dimana terdapat proses mengalihdayakan suatu pekerjaan ke jaringan yang lebih besar. Oleh sebab itu diperlukan perubahan

terhadap

model

bisnis

yang

dimiliki

oleh

perusahaan

ridesharing ini untuk menyesuaikan dengan kondisi eksternal bisnis. Usulan Pemecahan Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan melakukan perubahan

terhadap

model

bisnis

yang

dimiliki

oleh

perusahaan

ridesharing ini agar dapat menyesuaikan dengan kondisi eksternal bisnis. Dengan mengoptimalkan peran koperasi dan Teknologi Informasi, perusahaan ridesharing dapat menghasilkan suatu bentuk proses bisnis yang sejalan dengan model bisnis crowdsourcing .

Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bisnis proses bagi model bisnis crowdsourcing yang dapat mengatasi kendala regulasi dan ikut berperan dalam mensejahterakan koperasi.

Ruang Lingkup dan Alur Pikir Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan ridesharing dan koperasi yang ada di Indonesia. 2. Penelitian ini dibatasi untuk layanan perusahaan ridesharing yang belum memenuhi ketentuan regulasi transportasi di Indonesia.

3


3. Penelitian ini tidak membahas biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan ridesharing untuk menerapkan solusi yang diusulkan. Berikut adalah alur pemikiran dari penelitian ini: Regulasi

Model Bisnis Lama

Teknologi Informasi

Model Bisnis Baru

Proses Bisnis

Peran Koperasi

Gambar 1 - Alur pemikiran penelitian

Gambar di atas menunjukkan alur pikir dari penelitian ini. Dalam paper ini, akan dibahas bagaimana Regulasi, Teknologi Informasi dan Peran Koperasi mempengaruhi model bisnis perusahaan crowdsourcing di Indonesia sehingga dapat memberikan suatu bentuk model bisnis dan proses bisnis yang baru.

PEMBAHASAN Bab

ini

menjelaskan

tentang

pengertian

model

bisnis

crowdsourcing , pengertian real-time ridesharing , hubungan perusahaan ridesharing dan Koperasi serta aturan regulasi dari pemerintah, virtual integration antara perusahaan ridesharing dan koperasi, dan analisis model bisnis virtual integration.

Model Bisnis Crowdsourcing Menurut Grier (2013), Crowdsourcing adalah suatu cara atau metode

yang

dapat

digunakan

untuk

menyelesaikan

pekerjaan,

mengorganisir orang, mengumpulkan informasi dan mengumpulkan uang.

4


Menurut Howe (2008), crowdsourcing adalah suatu tindakan perusahaan atau lembaga yang mengambil alih fungsi yang dahulu dikerjakan oleh karyawan dan mengalih-dayakan fungsi tersebut ke jaringan lain yang besar melalui panggilan terbuka. Menurut Grier (2013), terdapat

beberapa

elemen

yang

berkontribusi

dalam

melakukan

crowdsourcing , yaitu: 1. Crowdsourcer , yang berperan dalam mengatur proses; 2. Crowd , yaitu sekelompok orang yang melaksanakan pekerjaan; 3. Crowdmarket ,

yaitu

market

yang

digunakan

untuk

membantu

mengelola kontribusi dari crowd ; 4. Cara berkomunikasi dengan crowd , biasanya dengan menggunakan internet.

Crowdsourcing dapat terdiri dari berbagai bentuk, namun memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan padat karya dengan lebih cepat, mudah, dan ekonomis. Melalui crowdsourcing , proyek-proyek kerja yang besar dapat dipecah menjadi potongan kecil yang disebut microtasks dan kemudian di pecah ke puluhan, ratusan atau ribuan orang untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan internet,

crowdsourcer dapat dengan mudah memperoleh crowd dalam jumlah besar, karena internet mengurangi isolasi yang disebabkan oleh letak geografis dan internet membuat crowdsourcer dapat berkomunikasi dengan lebih banyak orang yang memiliki keterampilan yang beragam. Grier (2013) juga menjelaskan bahwa crowdsourcing mempunyai 3 kekuatan utama, yaitu: 1. Crowdsourcing membantu dalam mencari individu/kumpulan orang yang memiliki keterampilan tertentu atau kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. 2. Crowdsourcing

memperbolehkan

crowdsourcer

melakukan

lebih

banyak hal dengan sumber daya yang sedikit. Crowdsourcer tidak perlu

mempekerjakan

satu

individu

dengan

banyak

keahlian,

melainkan dapat langsung mempekerjakan individu-individu yang keahlian tepat untuk pekerjaan itu saja.

5


3. Crowdsourcing

merupakan

bentuk

model

yang

fleksibel.

Crowdsourcing memperbolehkan crowdsourcer untuk mengikuti tren yang ada di pasar. Crowdsourcing merupakan suatu bentuk model yang mengganti struktur organisasi yang kaku dengan proses yang lebih sederhana dan fleksibel.

Crowdsourcing dapat meningkatkan kapabilitas dan membukakan jalan pada ketrampilan dan kemampuan yang baru. Menurut Grier (2013) ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari crowdsourcing , yaitu: 1. Pada bisnis skala kecil: crowdsourcing dapat meningkatkan kapabiltas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dapat memperkerjakan seorang profesional tanpa kontrak penuh waktu, bisa disesuaikan dengan proyek yang ada. 2. Pada bisnis skala besar: crowdsourcing dapat digunakan untuk mengurangi biaya pegawai, dengan cara mengalihdayakan pekerjaan yang sifatnya umum. 3. Pada organisasi non-profit: crowdsourcing dapat digunakan untuk menjaring

relawan,

karena

organisasi

non-profit

terbatas

di

pendanaan. 4. Bagi freelancer dan seniman: crowdsourcing

dapat membantu

freelancer dan seniman untuk berkolaborasi dengan organisasi yang membutuhkan jasanya. 5. Bagi individu: crowdsourcing memungkinkan seorang individu dapat berkolaborasi dengan individu lainnya yang mempunyai kemampuan, latar belakang, dan visi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Bagi ilmuwan dan peneliti: crowdsourcing memungkinkan ilmuwan dan peneliti untuk memproses banyak data sekaligus serta memperolah banyak data penelitian dengan lebih mudah (survei).

6


Real-time Ridesharing Real-time Ridesharing adalah sebuah layanan yang mengatur kegiatan berbagi perjalanan (one-time shared rides ) dalam waktu yang singkat. Layanan ini menggunakan tiga buah teknologi, yaitu: 1. Navigasi GPS,

untuk menentukan

rute yang

digunakan oleh

pengemudi dan mengatur perjalanan bersama. 2. Ponsel pintar (smartphones ), digunakan bagi penumpang untuk meminta tumpangan dari lokasi manapun tempat mereka berada. 3. Jaringan sosial, digunakan untuk membangun kepercayaan dan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan di antara pengemudi dan penumpang. Di awal tahun 2010, banyak perusahaan yang mulai menawarkan layanan ini sebagai layanan komersial. Layanan yang diberikan oleh perusahaan ini seperti layanan yang diberikan oleh transportasi publik seperti taksi, dimana pengemudi tidak lagi memiliki tujuan yang sama dengan penumpang seperti definisi awal ridesharing tetapi merupakan penumpang meminta untuk diantarkan ke suatu tujuan. Terdapat beberapa perusahaan yang menawarkan layanan ini di Indonesia, seperti Uber, Lyft, Haxi, Go-car, Grab-car, dan lain lain. Layanan Ridesharing ini merupakan layanan yang kontroversial dan mendapat berbagai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak memenuhi dari sisi regulasi, asuransi, lisensi dan pelatihan. Banyak perusahaan ridesharing yang dilarang untuk beroperasi di sejumlah kota di Eropa. Di Indonesia, hal ini pun terjadi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Nistanto (2016) dalam sub-bab permasalahan.

Perusahaan Ridesharing dan Hubungannya dengan Koperasi Menurut Menkominfo Rudiantara, pemerintah mendorong penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (ridesharing ) untuk membentuk koperasi agar dapat mengikuti aturan yang berlaku dan koperasi dapat menjadi wadah bagi mobil pribadi, yang memiliki plat berwarna hitam (Widiartanto, 2016). Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992,

7


koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran Koperasi adalah: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial-nya; 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Anggota Koperasi ialah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dengan mendirikan suatu badan hukum koperasi, kepemilikan dari perusahaan

ridesharing ini menjadi miliki bersama antara anggota, pengurus, dan pengelola koperasi. Seluruh pengemudi dari perusahaan ridesharing ini harus mendaftar menjadi anggota koperasi untuk dapat memberikan layanan transportasi. Perusahaan ridesharing memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan KIR bagi seluruh armada yang digunakan untuk memberikan layanan. Selain itu, perusahaan ridesharing ini menjadi memiliki peran dalam membangun dan mengembangkan potensi dan

8


kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan filosofi dari crowdsourcing dimana

crowdsourcing dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan biaya tenaga kerja dan risiko terkait permintaan pasar yang tidak pasti. Dengan membentuk koperasi, perusahaan ridesharing melakukan pengelolaan terhadap pengemudi dan armada yang digunakan untuk memberikan layanan. Hal ini membuat model bisnis perusahaan ridesharing tidak lagi sesuai dengan model bisnis crowdsourcing . Fokus bisnis dari perusahaan

ridesharing dengan model bisnis crowdsourcing adalah menyediakan jasa untuk mempertemukan pengemudi dan penumpang. Seperti Uber yang mempunyai misi “Transportation as reliable as

running water, everywhere for everyone ”, terlihat bahwa uber sebagai perusahaan ridesharing , hanya berfokus pada ketersediaan transportasi yang mudah bagi semua orang, dimanapun mereka berada. Uber menjaring pengemudi dari masyarakat dengan persyaratan yang mudah agar banyak driver bergabung sehingga di dapatkan banyak pengemudi lepas untuk memenuhi kebutuhan transportasi, tanpa disibukkan dengan mengelolanya. Dapat dikatakan bahwa saran Menkominfo agar perusahaan

ridesharing mendirikan badan usaha berupa koperasi, adalah sebenarnya menyarankan agar perusahaan tersebut melakukan vertical integration dengan koperasi-koperasi. Vertical integration disini artinya perusahaan

ridesharing diarahkan untuk membentuk badan usaha koperasi untuk mengelola pengemudi dan mobilnya. Namun, dengan menerapkan vertical

integration struktur organisasi perusahaan ridesharing menjadi tidak sesuai dengan fokus bisnisnya. Terdapat bentuk lain yang lebih baik, yaitu melakukan virtual integration dengan koperasi. Dalam virtual integration , pendirian koperasi oleh perusahaan ridesharing disubstitusikan dengan melakukan kemitraan dengan koperasi yang menggunakan Teknologi Informasi sebagai alat bantu (Wang, Tai, & Wei, 2006). Hal ini berarti perusahaan ridesharing bisa tetap memberikan nilai (value ) kepada

9


pelanggan biarpun tidak memiliki aset, karena telah melakukan kemitraan dengan koperasi.

Virtual Integration dengan Koperasi Semenjak Maret 2015, Uber, sebagai salah satu perusahaan

ridesharing , telah melakukan kemitraan dengan koperasi Jasa Trans Usaha Bersama yang memfasilitasi para pemilik kendaraan yang ingin berpartisipasi dalam ridesharing (Pratama, 2015). Hal ini merupakan langkah yang dilakukan dalam melakukan virtual integration sehingga perusahaan ridesharing dapat memberikan nila tanpa perlu menambah kepemilikan aset untuk memberikan layanan. Peran utama Teknologi Informasi dalam virtual integration adalah integrasi proses bisnis pihakpihak yang terlibat (Abebe, 2007). Peran Teknologi Informasi di sini adalah untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan ridesharing dengan koperasi-koperasi mitranya. Dari model virtual integration dengan koperasi

tersebut dapat dihasilkan proses bisnis yang baru dengan

memanfaatkan TI, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2 - Model bisnis perusahaan ridesharing kerjasama dengan koperasi Disini TI dapat memberikan solusi untuk melakukan integrasi proses bisnis yaitu dengan menciptakan suatu enterprise platform yang

10


bisa menghubungkan crowdsourcer dengan badan usaha lain untuk dapat memberikan layanannya (Abebe, 2007). Enterprise Platform adalah suatu media yang digunakan oleh crowdsourcer , yang dalam kasus ini adalah perusahaan ridesharing, untuk terintegrasi dengan koperasi. Perusahaan

ridesharing ini dapat bermitra dengan satu atau lebih koperasi. Proses bisnis yang awalnya terjalin secara langsung antara perusahaan

ridesharing dengan crowd (pengemudi) saat ini terjalin secara tidak langsung dengan ditambahkan keberadaan koperasi di antara perusahaan

ridesharing dan crowd . Setiap pengemudi harus terdaftar di koperasi yang sudah bekerja sama dengan perusahaan ridesharing , tetapi satu pengemudi hanya dapat terdaftar di satu koperasi saja. Dengan menggunakan enterprise platform , setiap pengemudi yang terdaftar akan di petakan ke suatu koperasi yang menaunginya dengan relasi “one to

many ”. Pengemudi yang telah terdaftar di koperasi, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, armada yang digunakan untuk

memberikan

layanan ridesharing

dapat

diuji

KIR

sehingga

memberikan jaminan bahwa armada tersebut layak jalan. Koperasi sebagai wadah dari pengemudi ini diharuskan untuk mendaftarkan setiap pengemudi (crowd ) ke dalam enterprise platform . Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dalam bagian IV menyatakan bahwa Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum (Republik Indonesia, 2016). Perusahaan/Lembaga ini wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal yang diantaranya adalah data seluruh angkutan umum yang bekerjasama, data seluruh kendaraan dan pengemudi. Data ini dapat disediakan oleh enterprise platform .

11


Selain itu dalam PM 32 Tahun 2016 disebutkan pula bahwa Perusahaan/Lembaga

tidak

boleh

melakukan

tindakan

perekrutan

pengemudi dan menentukan besaran penghasilan pengemudi. Dengan

enterprise platform , koperasi dapat mencatat jumlah anggotanya. Dengan pencatatan ini pula koperasi dapat menagih hasil usaha kepada pihak perusahaan

ridesharing .

Hasil

usaha

ditagihkan

ke

perusahaan

ridesharing karena mobile platform yang digunakan oleh pengemudi memiliki mekanisme pembayaran online yang melibatkan pihak payment

channel

dan

perusahaan

ridesharing

tersebut.

Sehingga

proses

pembayaran penghasilan pengemudi tidak lagi dilakukan secara langsung oleh crowdsourcer , tetapi melalui koperasi dengan data dari enterprise

platform . Data ini dapat digunakan untuk perhitungan kewajiban pajak, baik pajak penyedia jasa transportasi dan pajak penghasilan.

Analisis Model Bisnis Virtual Integration Perusahaan Crowdsourcing dan Koperasi Dalam sub-bab ini akan dijelaskan analisis perbedaan antara direct

model dengan virtual integration model pada perusahaan ridesharing . Analisis strategi

Perbedaan

utama

strategi

perusahaan

ridesharing sebelum

penegakan regulasi dan setelah penegakan regulasi adalah di bagian jaringan bisnisnya. Berikut evolusi jaringan bisnis perusahaan ridesharing di Indonesia: 1. Jaringan bisnis perusahaaan ridesharing sebelum penegakan regulasi (direct model ):

Gambar 3 - Model bisnis ridesharing sebelum ada regulasi

12


2. Setelah penegakan regulasi, jaringan bisnis yang disarankan oleh Menkominfo (vertical integration ):

Gambar 4 - Model bisnis ridesharing yang disarankan oleh Menkominfo

3. Jaringan bisnis virtual integration yang disarankan di paper ini:

Gambar 5 - Model bisnis ridesharing yang disarankan penelitian ini Analisis kapabilitas

Untuk menunjang strategi bisnis yang diajukan dalam paper ini, yaitu melakukan kerja sama dengan koperasi, perusahan ridesharing harus mempunyai kapabilitas baru. Analisis terhadap kapabilitas dari model bisnis ini dilakukan dari sisi proses, infrastruktur dan mitra. Jika di analisis dari sisi infrastruktur, kapabilitas dari model bisnis ini berupa penyediaan enterprise platform yang bisa dipakai oleh koperasi untuk mendaftarkan pengemudi yang tergabung dengan koperasi tersebut. Dari sisi proses terdapat perubahan dengan proses bisnis sebelumnya, yaitu dimana sebelumnya perusahaan ridesharing membagikan hasil usahanya langsung kepada pengemudi yang bersangkutan, sekarang perusahaan

ridesharing memberikan hasil usahanya ke koperasi, sesuai kontribusi para pengemudi yang terdaftar di koperasi tersebut. Koperasi yang bertanggung jawab dalam menyalurkan hasil usaha ke pengemudi. Dari sisi mitra, model bisnis ini menyarankan perusahaan ridesharing untuk bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti koperasi. Terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara perusahaan

13


ridesharing dan koperasi sehingga kerja sama dapat terjalin dengan baik. Selain

itu,

dengan

penyediaan

enterprise

platform ,

perusahaan

ridesharing ini dapat melakukan kerja sama dengan lebih dari satu koperasi. Analisis nilai

Nilai (value ) yang didapat dari model bisnis ini yaitu perusahaan

ridesharing tidak terhalang lagi oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara tidak langsung perusahaan ridesharing sudah memiliki badan hukum karena terintegrasi dengan koperasi sehingga proses bisnis perusahaan dapat tetap berjalan tanpa terhambat oleh regulasi tanpa harus mendirikan koperasi sendiri. Perusahaan ridesharing dapat lebih fokus pada strategi bisnis semula karena tidak perlu melakukan penerimaan tenaga pengemudi yang baru, pengelolaan terhadap pengemudi dan pengelolaan terhadap armada, karena tanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut tel ah berpindah kepada koperasi. Nilai (value ) lainnya yaitu kepatuhan terhadap PM 32 Tahun 2016, yaitu Perusahaan/Lembaga ini wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal yang diantaranya adalah data seluruh angkutan umum yang bekerjasama, data seluruh kendaraan dan pengemudi. Data ini dapat disediakan oleh enterprise platform karena terdapat integrasi dengan semua jaringan jaringan mitra. Selain itu, dari sisi pengguna, dengan adanya model integrasi ini dapat membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada pengguna, karena semua armada telah teruji KIR sehingga dinyatakan layak jalan dan semua pengemudi telah terdaftar dalam koperasi sehingga dapat mengurangi risiko kejahatan dilakukan oleh pengemudi.

KESIMPULAN Dari penjelasan yang telah diungkapkan di atas, kesimpulan yang didapatkan dari paper ini adalah:

14


1. Enterprise platform dapat membantu integrasi antara koperasi dengan perusahaan crowdsourcing , yang dalam paper ini adalah penyedia

ridesharing . 2. Karena koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum dan diakui di Indonesia, bisnis usaha ini bisa tetap berjalan dan tidak terganjal dengan peraturan. 3. Dengan bekerjasama

dengan koperasi,

secara tidak langsung

perusahaan ridesharing telah membantu meningkatkan perekonomian nasional. 4. Perusahaan ridesharing tidak perlu menjadi koperasi atau membentuk koperasi sendiri, tetapi bisa bekerja sama dengan koperasi yang sudah ada dengan konsep virtual integration. 5. Terdapat perubahan model bisnis pada perusahaan ridesharing agar bisa beradaptasi dengan regulasi yaitu perubahan strategi dan perubahan kapabilitas.

15


DAFTAR PUSTAKA

Abebe, M. A. (2007). To integrate or not to integrate: factors affecting the adoption of virtual integration strategy in organizations . Business Strategy Series, 8(3), 196–202. Grier, D. A. (2013). Crowdsourcing For Dummies . Chichester, Great Britain: John Wiley & Sons. Howe, J. (2008). Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business . New York, NY, USA: Crown Publishing Group. Malaquias, R. F., Malaquias, F. F. O., & Hwang, Y. (2016). Effects of information technology on corporate social responsibility: Empirical evidence from an emerging economy . Computers in Human Behavior, 59, 195–201. Nistanto, R. K. (2016, Maret 14). Daftar “Dosa-dosa” Uber dan Grab Menurut Kemenhub . KOMPAS.com. Diambil April 28, 2016, dari http://tekno.kompas.com/read/2016/03/14/16553917/Daftar.Dosadosa.Uber. dan.Grab.Menurut.Kemenhub Pratama, E. F. (2015, Juli 8). Koperasi Jadi Wadah Pemilik Mobil Pribadi untuk Gabung Uber . InfoKomputer Online. Diambil Mei 1, 2016, dari http://www.infokomputer.com/2015/07/berita/berita-reguler/koperasiuber-pemilik-mobil-pribadi/ Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Diambil dari 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian . http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu_25_ 1992_ok.pdf Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Diambil dari Trayek . http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_32_Tahun_2 016.pdf Wang, E. T. G., Tai, J. C. F., & Wei, H.-L. (2006). A Virtual Integration Theory of Improved Supply-Chain Performance . Journal of Management Information Systems, 23(2), 41–64. Widiartanto, Y. H. (2016, Maret 17). Menkominfo: GrabCar Jadi Contoh “Ride Sharing” Berbasis Koperasi . KOMPAS.com. Diambil April 28, 2016, dari http://tekno.kompas.com/read/2016/03/17/19450127/Menkominfo.Gra bCar.Jadi.Contoh.Ride.Sharing.Berbasis.Koperasi

16


Term Paper MIK

Recommend Documents