BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) KOTA MAKASSAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LB3)
BIDANG : PENGAWASAN DAN PENDENDALIAN PENCEMARAN
PROSEDUR: 1. Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dilengkapi dengan : Dokumen Lingkungan, Akte Pendirian Perusahaan, Izin Lokasi dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Tim Verifikasi BLHD Kota Makassar melakukan verifikasi ke lapangan, dengan memeriksa: Jenis limbah B3 yang dikelola Jumlah limbah B3 Karakteristik per jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) Desain kontruksi tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Syarat : o
Bangunan diberi papan nama
o
Pemberian simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan
o
Limbah B3 terlindungi dari hujan dan matahari (mempunyai atap)
o
Ada ventilisasi
o
Ada SOP Penyimpanan
Flowsheet lengkap proses pengelolaan LB3 Uraian jenis dan specifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan.
Perlengkapan sistem tanggap darurat o
Ada Apart
o
SOP Tanggap darurat
o
Kotak P3K
Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun o Memiliki saluran dan bak penampungan tumpahan (jika menyimpan Limbah B3) o Lantainya kedap air 3. Setelah Pemohon melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Tim Verifikasi dari BLHD Kota Makassar, maka pemohon menghubungi kembali Tim Verifikasi BLHD Kota Makassar, untuk melakukan verifikasi ulang. 4. Tim verifikasi kembali melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah syarat yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh pemohon. 5. Setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis,
penerbitan Izin tempat
penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) max. 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan
Alur Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan SEmentara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Permintaan Kelengkapan Administrasi Permohonan Izin sesuai Permen LH No. 18 Tahun 2009
Evaluasi Kelengkapan Admistrasi (Dokumen Admistrasi dan Teknis)
Perbaikan
Evaluasi Teknis
Kegiatan Operasional (bila diperlukan )
Verifikasi Lapangan Keputusan Penerbitan atau Penolakan Izin max. 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap
Peer Review Teknik
Penerbitan Izin
Penetapan Keputusan
Penolakan izin
DASAR HUKUM TPS LB3
1.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
2.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan beracun
3.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beacun.
4.
Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 33 tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berebahaya dan beracun
5.
Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan beracun serta pengawasan pemulihan tentang akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun olegh pemerintah daerah
6.
Tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor: 02 tahun 2008 tentang pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun
7.
Peraturan menterinegara lingkungan hidup nomor 03 tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun
8.
Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 05 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah di pelabuhan.
